BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Perekonomian di Indonesia berkembang semakin pesat. Perbankan merupakan sasaran
pembangunan
ekonomi,
dimana
perbankan
diharapkan
mampu
mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Masyarakat menjadi pelaku
utama
pembangunan,
dan
pemerintah
berkewajiban
mengarahkan,
membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pembangunan nasional. Secara keseluruhan, sektor UKM diperkirakan menyumbang sekitar lebih dari 50 % PDB dimana kebanyakan berada di sektor perdagangan dan pertanian. Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM di masing – masing Propinsi atau Kabupaten / Kota.Jumlah UKM ( Usaha Kecil Menengah ) di Indonesia mencapai lebih dari 99 % total jumlah usaha di negara ini. Hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah untuk memberdayakan UKM yang jika dimaksimalkan bisa menjadi lokomotif perekonomian Indonesia di samping para pengusaha besar. Adanya perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam komunitas tunggal yang dijembatani perkembangan teknologi yang semakin murah, menuntut adanya transparasi dalam segala bidang. Standar Akuntansi Keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana
penting untuk mewujudkan transparasi tersebut. Standar Akuntansi keuangan diibaratkan sebuah cermin, dimana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Pada tanggal
17 Juli 2010 IAI ( Ikatan
Akuntansi Indonesia ) bertepatan dengan acara Seminar Nasional Akuntansi ” Tiga pilar Standar Akuntansi Indonesia ” meluncurkan SAK ETAP ( Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ). SAK ETAP ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Apabila SAK ETAP telah berlaku efektif maka perusahaan kecil seperti UKM ( Usaha Kecil Menengah ) tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. SAK ETAP memberikan kemudahan bagi perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan peraturan yang lebih kompleks. Mengingat kebijakan akuntansi SAK ETAP dibeberapa aspek lebih ringan daripada PSAK , maka ketentuan transisi dalam SAK ETAP cukup ketat. Sedangkan SAK yang berbasis IFRS (SAK umum) ditujukan pada entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan membutuhkan biaya yang lebih besar sehingga kurang relevan bagi sebagian besar
usaha entitas di
Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu. Dalam menjalankan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati - hatian. BPR menyediakan
kesempatan pendanaan bagi UKM yang berada di perkotaan maupun perdesaan. Ada beberapa jenis usaha yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan oleh BPR yaitu menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, penyertaan modal prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, melakukan usaha perasuransian. Kegiatan usaha yang terbatas dan sederhana, dipandang tidak memadai dari sisi biaya dan manfaat bagi BPR jika menggunakan standar akuntansi keuangan umum yang digunakan bagi bank umum. Saat ini standar akuntansi keuangan sedang dalam proses konvergensi dengan IFRS ( International financial Reporting Standard ). Kondisi demikian cukup menyulitkan bagi sebagian besar perusahaan di Indonesia, terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan menengah. Oleh karena itu, Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diperuntukan bagi entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan. Namun, regulator dapat menetapkan entitas yang mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan untuk menggunakan SAK ETAP. PD.Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) Kota Bandung adalah badan usaha milik daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi kota Bandung, salah satunya dapat memperluas kesempatan kerja dan berusaha melalui penyaluran kredit dengan bunga yang kompetitif dan agunan yang tidak memberatkan. BPR tumbuh dengan cepat dan tepat dengan menerapkan sejumlah regulasi yang baik serta kontrol yang sesuai dengan regulasi perbankan komersial saat ini. Bank Indonesia
telah memberikan izin kepada BPR untuk menggunakan SAK ETAP mulai 1 Januari 2010 sesuai dengan SE No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009. Bank Perkreditan Rakyat membutuhkan standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, PSAK 50 / 55 tidak sesuai bagi BPR dari sisi cost and benefit nya, karena transaksinya yang sederhana dibanding dengan bank
umum. Bank Perkreditan
Rakyat juga diperkenankan menggunakan SAK ETAP sepanjang regulator ( Bank Indonesia ) mengizinkan. Peraturan yang baru diharapkan dapat menjadi acuan dan penyesuaian perlakuan akuntansi tidak menyulitkan bagi BPR. Namun SAK ETAP sebagai standar yang umum, tidak dapat digunakan langsung sehingga perlu dilengkapi dengan pedoman untuk BPR. Dimana pedoman tersebut disusun oleh Tim Perumus yang terdiri dari: Asosiasi BPR, IAI dan Bank Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan hal yang harus didukung bersama sehingga penerapan SAK ETAP bagi BPR dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengamatan pada masalah “ TINJAUAN ATAS PENERAPAN SAK ETAP PADA PD.BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG. ’’
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana penerapan SAK ETAP dalam hal pengakuan pendapatan pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.
2.
Bagaimana penerapan SAK ETAP dalam hal pengakuan biaya pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.
1.3
Tujuan Laporan Tugas Akhir Maksud dari pengamatan ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman dan
penjelasan mengenai penerapan SAK ETAP pada PD.Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung. Data yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan tugas akhir, guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang pada Program Studi Akuntansi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut; 1. Untuk mengetahui pengakuan pendapatan SAK ETAP pada PD.Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung. 2. Untuk mengetahui
pengakuan biaya SAK ETAP pada PD.Bank
Perkreditan Rakyat Kota Bandung. 1.4. Kegunaan Laporan Tugas Akhir Data dan informasi yang telah diperoleh melalui kerja praktik ini diharapkan dapat berguna bagi:
1. Bagi Penulis Dengan hasil Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman dan memperluas wawasan penulis serta sarana untuk mengaplikasikan konsep dan teori - teori yang diperoleh di masa perkuliahan dengan penerapanya pada kondisi nyata dalam perusahaan-perusahaan. 2. Bagi Pihak Bank Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak bank khususnya mengenai penerapan SAK ETAP sehingga sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. 3. Bagi Pihak lain Sebagai masukan bagi pengamatan selanjutnya, khususnya bagi pengkajian topik yang berkaitan dengan masalah dalam laporan tugas akhir ini. 1.5 Metodologi Tugas Akhir Metode yang dilakukan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang tujuanya untuk memecahkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh dan ditarik kesimpulan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai obyek yang diteliti dengan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini dan untuk melakukan tinjauan
atas penerapan SAK ETAP pada
PD.Bank Perkreditan Rakyat kota Bandung. Adapun teknik pengumpulan data yang dicapai adalah sebagai berikut:
1. Study pustaka ( Library Research) Study pustaka adalah teknik pengumpulan data, melalui peninjauan kepustakaan untuk membandingkan kenyataan di lapangan dengan teori yang sebenarnya. Data tersebut dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari literatur, diktat perkuliahan, dan buku - buku yang relevan dengan masalah yang di teliti. 2. Study lapangan ( field Research) Study lapangan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, artinya peneliti berada di tempat terjadinya fenomena yang diamati untuk mengumpulkan pengetahuan umum yang cukup baik mengenai tujuan penelitian, obyek yang diteliti, maupun pengetahuan tentang faktor lain yang mungkin akan berpengaruh terhadap proses pengamatan. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data antara lain: 1. Wawancara Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara 2 (dua) orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. 2. Observasi Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala - gejala yang diselidiki. 3. Kerja praktik
Penulis ikut terlibat langsung dalam bagian terkait yaitu bagian administrasi kredit dan akunting.
1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik Mengacu pada topik permasalahan yang mendasari penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada PD.Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang beralokasi di Jl. Naripan No. 29 Bandung Telp (022) 4207147- 4203778. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Maret sampai dengan 1 April 2011.
