BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rumah Sakit ditekankan pada peningkatan mutu, cakupan dan efisiensi pelayanan rumah sakit melalui peningkatan dan pengembangan manajemen rumah sakit terutama dari sumber daya manusianya, pembiayaan dan informasi menuju kemandirian rumah sakit dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya. Kualitas pelayanan rumah sakit sangat ditentukan oleh kinerja para staf medis di rumah sakit tersebut. Yang lebih penting lagi kinerja staf medis akan sangat memengaruhi keselamatan pasien di rumah sakit. Untuk itu rumah sakit perlu menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik untuk melindungi pasien. Direktur rumah sakit perlu meningkatkan kualitas dan kemampuan diri melalui kepemimpinannya agar rumah sakit sebagai organisasi dapat maju dan berkembang. Dengan demikian, kepemimpinan direktur rumah sakit merupakan persyaratan mutlak bagi rumah sakit untuk mencapai tujuan dengan mengatur kerja sama secara harmonis antara pimpinan dan seluruh staf rumah sakit. Kepemimpinan direktur rumah sakit sangat menentukan kinerja rumah sakit itu sendiri agar fungsi rumah sakit dapat terwujud secara optimal. Direktur rumah sakit harus membangun image rumah sakit yang lebih baik agar dapat menghadapi kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta mampu bersaing dengan sarana pelayanan kesehatan lain. Sebagai pimpinan rumah sakit, direktur rumah sakit berpengaruh positif terhadap pencapaian
Universitas Sumatera Utara
program-program rumah sakit dan tujuan organisasi, dengan kata lain sekali lagi, direktur rumah sakit merupakan tokoh yang berperan sangat penting dalam pengelolaan manajemen rumah sakit. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial untuk menapis profesionalisme staf medis, pemeliharaan mutu profesi untuk mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis, dan penjagaan etika dan disiplin profesi untuk menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis. Tujuan pembentukan komite medik adalah meningkatkan dan menjaga mutu layanan medik di rumah sakit. komite medik merupakan pembina dan pengembang pelaksanaan profesi kedokteran di rumah sakit (Kemenkes RI, 2011). Konsep profesionalisme di atas didasarkan pada kontrak sosial antara profesi medis dengan masyarakat. Di satu pihak, profesi medis sepakat untuk memproteksi masyarakat dengan melakukan penapisan (kredensial) terhadap stafmedis yang akan menjalankan praktik dalam masyarakat. Hanya staf medis yang baik (kredibel) sajalah yang diperkenankan melakukan pelayanan pada masyarakat. Dalam dunia nyata, di banyak negara, kontrak sosial antara profesimedis dengan masyarakat dituangkan dalam bentuk undang-undang praktik kedokteran (medical practice act). Pelaksanaan pengendalian profesi medis dalam kehidupan sehari-hari dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh undang-undang praktik kedokteran (statutory body) yang biasanya disebut sebagai konsil kedokteran (medical council atau medical
Universitas Sumatera Utara
board). Lembaga tersebut selain memberikan izin untuk menjalankan profesi, juga berwenang menangguhkan atau mencabut izin tersebut bila terjadi pelanggaran standar profesi. Tindakan disiplin profesi tersebut dilakukan setelah melalui proses sidang disiplin profesi (disciplinary tribunal). Dalam tataran rumah sakit, kontrak sosial terjadi antara para stafmedis yang melakukan pelayanan medis dengan pasien. Kontrak tersebut dituangkan dalam dokumen peraturan internal staf medis (medical staff by laws). Pengendalian profesi medis dilaksanakan melalui tata kelola klinis (clinical governance) untuk melindungi pasien yang dilaksanakan oleh komite medik. Dengan demikian komite medik di rumah sakit dapat dianalogikan dengan konsil kedokteran pada tataran nasional (Kemenkes RI, 2011). Sesuai dengan lampiran I Kepmenkes No. 631/Menkes/IV/2005 tertanggal 25 April 2005, komite medik rumah sakit mempunyai otoritas tertinggi dalam pengorganisasian staf medik. Secara hierarki didalam struktur organisasi rumah sakit pemerintah, komite medik langsung berada dibawah direktur rumah sakit. Sedangkan didalam struktur organisasi rumah sakit swasta, komite Medik bisa berada dibawah direktur rumah sakit atau dibawah pemilik rumah sakit dan posisinya sejajar dengan direktur Rumah Sakit (Kemenkes RI, 2005). Fungsi komite medik adalah sebagai pengarah (steering) dalam pemberian pelayanan medik sedangkan stafmedik adalah pelaksana pelayanan medik. Dalam menjalankan tugasnya komite medik selalu berupaya melaksanakan tugas dan fungsi komite medik secara terarah, berimbang serta berkesinambungan. Komite medik
Universitas Sumatera Utara
berusaha mengintegrasikan berbagai upaya yang sesuai dengan penjabaran dari fungsi komite medik yang tertuang dalam Permenkes No.631/Menkes/SK/IV/2005, sebagai berikut: 1. Memberikan saran kepada direktur rumah sakit berkaitan dengan pelayanan teknis medik 2. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medik 3. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika profesi kedokteran 4. Menyusun kebijakan pelayanan medik sebagai baku yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf medik (Kemenkes RI, 2005). Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit bertujuan untuk mengatur tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi serta mengatur penyelenggaraan komite medik di setiap rumah sakit dalam rangka peningkatan profesionalisme staf medis (Kemenkes RI, 2011). Saat ini telah dikembangkan sistem untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis di rumah sakit yang disebut dengan clinical governance (tata kelola klinis). Tata kelola klinis adalah pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk menjamin dan menilai tanggung jawab dan tanggung gugat klinis melalui peningkatan mutu dan keselamatan yang membawa hasil outcome klinis yang optimal (Kemenkes RI, 2005). Tata kelola klinis timbul karena berbagai kenyataan buruk dalam sistem pelayanan kesehatan seperti tingginya kasus malpraktik. Di samping itu tata kelola klinis muncul karena gagalnya
Universitas Sumatera Utara
pemerintah dan manajer sarana pelayanan kesehatan dalam mengimplementasi pendekatan total quality management (TQM) atau continuous quality improvement (CQI) untuk pelayanan kesehatan (Halligan & Donaldson, 2001). Salah satu elemen penting dalam clinical governance ini adalah kompetensi dari seorang dokter yang berpraktik. Persoalan akan timbul bila yang bersangkutan akan dinilai untuk re-sertifikasi kompetensi, karena belum seluruh profesi di tanah air mempunyai standar profesi dan standar pelayanan mediknya masing-masing. Lemahnya pembinaan praktik dokter diIndonesia baik dari pemerintah, organisasi profesi, maupun komite medik di tingkat rumah sakit akan sangat memberikan peluang bagi para dokter untuk melakukan praktik yang tidak sesuai standar kompetensi. Di Indonesia pengaturan tentang tata kelola klinis terdapat pada UndangUndang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit di Tingkat peraturan pelaksanaan terdapat
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di rumah sakit. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi serta mengatur penyelenggaraan komite medik di setiap rumah sakit dalam rangka peningkatan profesionalisme staf medis. Penelitian mengenai komite medik di rumah sakit masih sangat jarang, diantaranya tulisan Setyorini (2004) yang melaporkan bahwa komite medik di RSUD Wonogiri belum mempunyai peran, fungsi dan kegiatan yang berarti terutama dalam
Universitas Sumatera Utara
fungsi evaluasi dan monitoring penggunaan obat. Saragih (2005) menulis tentang kondisi dan sinergisme komite medik dan komite keperawatan pada rumah sakit umum daerah di Provinsi Jambi dengan kesimpulan bahwa sinergisme kedua komite belum baik. Oleh karena itu telaah peran komite medik khususnya sangat diperlukan mengingat regulasi praktik kedokteran harus sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan dan keinginan yang dicapai oleh pemerintah, masyarakat dan profesi dokter dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Umum Haji Medan merupakan sarana pelayanan medik sekunder merangkap sarana rujukan medik. Lokasi rumah sakit ini sangat mudah dicapai oleh masyarakat yang mencari upaya pertolongan medik, sehingga jumlah pasien yang datang berkunjung makin lama makin meningkat dengan pesat. Rumah sakit ini memiliki tenaga medik baik dokter umum maupun dokter spesialis oleh karenanya diperlukan suatu konsep pelayanan medik yang mampu mewujudkan mutu pelayanan kesehatan yang baik. Konsep pelayanan medik ini didukung oleh peran komite medik sebagai bagian integral dari rumah sakit, untuk mendukung pimpinan rumah sakit dalam upaya menemukan konsep model pelayanan medik yang HEES (Highly effective, efficient & shared accountability).
Universitas Sumatera Utara
Struktur organisasi komite medik di rumah sakit ini terlihat pada gambar berikut : Ketua Komite Medik
Wakil ketua
Sekretaris
Wakil sekretaris
Panitia Etikadan Profesi
Panitia Kredensial
Panitia Pengendali Mutu
Panitia Farmasi dan Terapi
Panitia Rekam Medis
Panitia pengendalian dan penanggulangan INOS
Gambar 1. Struktur Organisasi Komite Medik Rumah Sakit Umum Haji Medan Komite medik sebagai partner manajemen, dituntut perannya untuk meningkatkan fungsi sebagai kredensial yaitu mengkaji atau menyeleksi dokter/ dokter gigi yang baik, kompeten, legal, beretika baik, serta taat aturan rumah sakit. Komite medik juga berfungsi untuk menjaga mutu pelayanan dan profesionalisme dokter, seperti melakukan rekredential jika terbukti dokter sudah tidak lagi kompeten karena perkembangan usia atau gangguan kesehatan. Audit medik sebagai metoda melakukan kajian atas kasus-kasus yang dinilai ada medical errors sehingga tidak
Universitas Sumatera Utara
terulang pada kesempatan berikutnya. Audit medik bukan untuk menghakimi dokter yang bersalah tetapi untuk proses pembelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan
mutu.
Namun,
berdasarkan
wawancara
pendahuluan
adanya
ketidakjelasan tugas, pokok dan fungsi dari komite medik menyebabkan menurunnya peran komite medik di rumah sakit ini untuk mewujudkan mutu pelayanan klinis yang lebih baik. Peran komite medik bukan sebagai perongrong manajemen, bahkan berfungsi tidak lebih dari seperti staf medis dalam arti sempit sehingga fungsinya hanya menuntut kenaikan jasa medik dan kesejahteraan bagi para dokter.
1.2
Perumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi tata laksana kredensial oleh komite medik ? 2. Bagaimana implementasi tata laksana pemeliharaan mutu profesi medis ? 3. Bagaimana implementasi tata laksana penjagaan disiplin, etika dan perilaku profesi medis ?
1.3
Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum Tujuan umum penelitian ini adalah mengakaji peran komite medik dalam upaya pencapaian mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan tahun 2015.
Universitas Sumatera Utara
1.3.2 Tujuan Khusus Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui implementasi tata laksana kredensial oleh komite medik 2. Untuk mengetahui implementasi tata laksana pemeliharaan mutu profesi medis 3. Untuk mengetahui implementasi tata laksana penjagaan disiplin, etika dan perilaku profesi medis.
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:
1. Bagi manajemen rumah sakit, sebagai masukan untuk pengembangan kebijakan sistem pelayanan kesehatan melalui komite medik. 2. Bagi rumah sakit, sebagai masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. 3. Bagi peneliti, sebagai pengembangan kompetensi dalam penelitian kebijakan praktik kedokteran di rumah sakit.
Universitas Sumatera Utara
