BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pada hakikatnya kehidupan tidak pernah lepas dari sebuah tuntutan akan
perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan perubahan dari zaman ke zaman. Sudah selayaknya dibutuhkan sebuah pemahaman akan pentingnya kelangsungan kehidupan di masa mendatang yang jauh lebih baik dari sekarang. Secara empiris, gejala perkembangan masyarakat sebagai akibat dari adanya globalisasi, memaksa semua pihak, terutama birokrasi pemerintah melakukan revisi, perbaikan, dan mencari alternatif baru tentang sistem administrasi yang lebih cocok dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman, di antaranya dengan mengembangkan e-government sebagai trend global birokrasi.
Aplikasi e-government dalam pemerintahan serta hasil yang telah dicapai oleh beberapa negara maju mengesankan bahwa negara-negara yang ingin memperbaiki mutu pelayanan publiknya sedikit banyak harus berani berinovasi. Mengapa dibutuhkan perilaku inovatif? Seperti yang telah kita ketahui bahwa desakan masyarakat akan pelayanan publik yang baik dan juga segala proses pembangunan
mengharuskan
keterlibatan
pemerintah,
masyarakat,
dan
sinergisitas dengan dunia luar. Alasan lain mengapa harus inovatif adalah tuntutan akan efisiensi dan efektivitas sebagai kriteria kunci sukses pemerintahan.
Penerapan e-government paling baik jika dilakukan dalam bidang-bidang yang dianggap terkait erat dengan prioritas kebutuhan pembangunan oleh
Universitas Sumatera Utara
masyarakat. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Dalam rangka kemandirian dan menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak.
Dalam struktur APBN, pendapatan negara terdiri atas pendapatan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan perpajakan dan PNBP, serta penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan meliputi pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional yang hingga saat ini merupakan sumber utama kapasitas fiskal pemerintah. Pendapatan pajak dalam negeri berupa pendapatan pajak penghasilan (PPh), pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Dari sudut regulasi, ketentuan yang mengatur pemungutan pajak dalam negeri (pajak-pajak pusat) adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
Universitas Sumatera Utara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan
penerimaan
yang
bersumber
dari
pajak,
pemerintah
bisa
menyelenggarakan program-program pembangunan nasional untuk pemenuhan kebutuhan rakyat seperti pembiayaan pengadaan fasilitas publik untuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, halte bus, dan infrastruktur lainnya.
Seiring dengan semakin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir dengan tingkat persentase besar, yaitu sekitar 70-80 persen, penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber dana yang potensial selain dari sektor migas. Seperti dalam RAPBN-P tahun 2015, penerimaan dari sektor perpajakan diperkirakan mencapai Rp 1.484.589,3 miliar, meningkat sebesar Rp 104.597,7 miliar atau 7,6 persen dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2015 yang berjumlah Rp 1.379.991,6 miliar. Kenaikan tersebut terutama didukung oleh extra effort melalui peningkatan kegiatan di bidang pengawasan
wajib pajak, pemeriksaan,
penagihan, penyidikan, dan ekstensifikasi wajib pajak baru. (Nota Keuangan dan RAPBN-P Tahun Anggaran 2015).
Dimulai sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia mengubah sistem perpajakan Indonesia dari official assessment system menjadi self assessment system. Perubahan sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Self assessment system berarti masyarakat wajib pajak diberikan
Universitas Sumatera Utara
kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, serta melaporkannya secara teratur. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Menurut Chaizi Nasucha dalam Devano (2006:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: 1) kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, 2) kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, 3) kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan 4) kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, khususnya pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (WP). Nomor Pokok Wajib Pajak juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Memiliki NPWP juga memberikan manfaat langsung lain bagi wajib pajak, seperti sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau sebagai salah satu syarat jual beli tanah. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Universitas Sumatera Utara
Direktorat Jenderal Pajak menargetkan pencapaian 40 juta hingga 50 juta wajib pajak sampai 2014 (Supriadi, 2012). Namun kenyataannya, pada tahun 2014 tingkat kepatuhan masyarakat (tax compliance) masih rendah untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak terdaftar yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak terdiri dari dua jenis, yakni wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Data terakhir yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar berjumlah 25.056.569 orang, sementara wajib pajak badan berjumlah 2.322.686. Jadi total keseluruhan wajib pajak terdaftar selama tahun 2014 berjumlah 27.379.255 wajib pajak. Dengan demikian, jumlah tersebut ternyata masih jauh dari target yang diharapkan.
Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu adanya usaha untuk menciptakan kesadaran publik untuk memiliki NPWP. Hal ini menjadi tanggung jawab bagi institusi perpajakan yang ada, karena masyarakat yang awam tentang peraturan perpajakan akan cenderung meminta pelayanan ke institusi perpajakan di daerahnya untuk mencari informasi tentang kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya. Hal inilah yang mendasari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan dalam penyediaan informasi dan pelayanan perpajakan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui perkembangan teknologi informasi yang ada, yakni akses internet dengan mengunjungi situs resminya di http://www.pajak.go.id. Melalui situs tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi terkini mengenai perpajakan dan juga dapat memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan perpajakannya dengan lebih cepat dan praktis.
Universitas Sumatera Utara
Demikian halnya dengan pelayanan pembuatan NPWP. Kini pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu manual dan elektronik. Dengan cara manual, wajib pajak bisa mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan. Sedangkan secara elektronik atau biasa disebut dengan sistem e-registration, yaitu melalui akses internet ke situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id dengan memilih (mengklik) menu e-registration. Setelah itu, wajib pajak diharuskan memasukkan data-data pribadi yang diperlukan berdasarkan tanda pengenal (KTP/SIM/Paspor) dan kemudian wajib pajak dapat memilih antara mengupload, menyerahkan langsung, atau mengirimkan hasil cetak formulir yang telah diisi beserta dokumen persyaratan yang dibutuhkan melalui jasa pengiriman pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat. Penerapan sistem e-registration tersebut mulai efektif digunakan sejak tahun 2005, yaitu sejak diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration yang telah diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/24/PJ?2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration.
Universitas Sumatera Utara
Dengan perkembangan teknologi yang ada, tentunya cara pendaftaran NPWP secara elektronik lebih praktis dibandingkan dengan pelayanan pembuatan secara manual. Akses masyarakat menjadi lebih mudah karena tidak perlu lagi mendatangi KPP yang mungkin jarak atau jangkauannya jauh dari kedudukan atau tempat tinggal wajib pajak. Terlebih jika instansi pajak terkait, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) bisa menyediakan pelayanan untuk pendaftaran NPWP secara online bagi masyarakat yang mungkin belum begitu paham dalam pengaplikasiannya. Dengan pelayanan melalui sistem e-registration tersebut, masyarakat tidak perlu direpotkan untuk memiliki NPWP, sehingga jumlah wajib pajak terdaftar akan mengalami peningkatan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.
Wilayah Sumatera
Utara, khususnya
Kota Medan
sebagai kota
metropolitan memiliki potensi jumlah wajib pajak yang besar, yang secara otomatis akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia menyumbang kurang lebih Rp 100 miliar setiap tahunnya dari sektor perpajakan saja. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan berkembangnya perekonomian di kota Medan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (Sari, 2009).
Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Medan Barat. Kecamatan ini merupakan salah satu daerah jasa dan perniagaan di Kota Medan. Selain itu, di Kecamatan Medan Barat ini terdapat banyak industri-
Universitas Sumatera Utara
industri kecil dan menengah yang menjadi unggulannya, seperti bika ambon, roti, kue kering, tepung ikan, pengolahan kopi, minyak goreng dari CPO, dan makanan ternak. Walaupun bukan sebagai daerah pusat industri, di Kecamatan Medan Barat ini terdapat 39 unit usaha industri besar, menengah, dan kecil. Hal tersebut secara otomatis membuat kecamatan ini memiliki potensi cukup besar dalam hal jumlah orang pribadi maupun badan yang memenuhi kriteria sebagai subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, atau yang dapat didefinisikan sebagai wajib pajak.
KPP Pratama Medan Barat adalah instansi yang ditugaskan khusus untuk melayani aktivitas perpajakan di wilayah Kecamatan Medan Barat yang terdiri dari enam kelurahan, yakni Kelurahan Glugur Kota, Kelurahan Kesawan, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kelurahan Karang Berombak, Kelurahan Sei Agul, dan Kelurahan Silalas. Jika ditinjau dari aspek lokasi, letak KPP Pratama Medan Barat dapat dikatakan cukup jauh jaraknya dari enam kelurahan yang dilayaninya. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak enggan atau mengurungkan niatnya mendatangi kantor tersebut untuk memperoleh pelayanan perpajakan yang dibutuhkannya, salah satunya pelayanan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Medan Barat, mengingat waktu dan biaya yang harus dikorbankan untuk menjangkau lokasi kantor tersebut. Namun dengan telah diluncurkannya pelayanan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online melalui sistem e-registration, diharapkan bisa menjadi cara alternatif dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baru karena penggunaannya dapat
Universitas Sumatera Utara
dilakukan di mana saja dan kapan saja, namun tentunya harus terhubung dengan koneksi internet.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Efektivitas Pelayanan Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Melalui Sistem E-Registration di KPP Pratama Medan Barat”.
1.2
Fokus Penelitian Dalam suatu penelitian perlu dibuat pembatasan masalah yang berisi fokus
atau pokok permasalahan yang diteliti. Ini bertujuan untuk memperjelas dan mempertajam pembahasan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang penelitian ini bahwa wajib pajak terdiri dari 2 jenis, yakni wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Maka dalam penelitian ini, permasalahan yang ingin diteliti difokuskan pada efektivitas pelayanan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi melalui sistem e-registration dan selanjutnya akan dikaitkan dengan pemenuhan kepatuhan wajib pajak setelah mereka terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
1.3
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaplikasian sistem e-registration pada KPP Pratama Medan Barat?
Universitas Sumatera Utara
2. Bagaimanakah efektivitas pelayanan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui sistem e-registration di KPP Pratama Medan Barat? 3. Apa sajakah hambatan yang dialami dalam pelayanan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui sistem e-registration di KPP Pratama Medan Barat? 4. Bagaimanakah tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Medan Barat setelah wajib pajak tersebut memiliki NPWP?
1.4
Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini
adalah sebagai berikut: 1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai sistem eregistration
dan bagaimana pengaplikasiannya pada KPP Pratama
Medan Barat. 2. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui sistem e-registration bagi fiskus dan juga bagi wajib pajak di KPP Pratama Medan Barat. 3. Untuk mengetahui hambatan dalam pelayanan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui sistem e-registration. 4. Untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Medan Barat setelah wajib pajak tersebut memiliki NPWP.
Universitas Sumatera Utara
1.5
Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Secara subyektif Penelitian ini sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan sistematis dalam menulis karya ilmiah berdasarkan
kajian
Ilmu
Administrasi
Negara,
serta
untuk
meningkatkan pemahaman dan wawasan penulis mengenai pelayanan perpajakan, khususnya pemanfaatan sistem e-registration dalam pelayanan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) . 2. Secara akademis Hasil penelitian ini dapat memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama bagi mereka (peneliti lain) yang membutuhkan referensi. 3. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
1.6
Sistematika Penulisan
BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
Universitas Sumatera Utara
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Bab ini terdiri dari kerangka teori serta definisi konsep.
BAB 3 METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.
BAB 4 DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini mengurai tentang gambaran atau karakteristik lokasi penelitian, berupa sejarah singkat serta hal-hal yang melengkapi gambaran lokasi penelitian.
BAB 5 HASIL PENELITIAN Bab ini memuat penyajian data yang diperoleh saat penelitian dan selanjutnya dianalisis secara mendalam, serta memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti.
BAB 6 PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta memuat saran-saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian tersebut.
Universitas Sumatera Utara
