1
BAB 1 PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Globalisasi dan liberalisasi dalam bidang pelayanan kesehatan telah menghantarkan tantangan persaingan dan lingkungan yang kompetitif bagi industri rumah sakit di Indonesia. Untuk dapat memiliki daya saing pada kondisi ini, aspek mutu menjadi sangat penting dan harus mendapat perhatian serius dari pengelola rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Mutu pelayanan yang kurang baik akan menyebabkan terjadinya pemborosan waktu dan sumber daya, meningkatkan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan dan meningkatkan resiko untuk terjadinya kesulitan lain. Institute of Medicine (IOM) di Amerika Serikat pada tahun 1999 menyebutkan bahwa diperkirakan 44.000 – 98.000 pasien rawat inap per tahun meninggal karena kelalaian medis. Ini menjadi bukti bahwa upaya medik disamping memberikan peluang untuk memperbaiki hasil keluaran klinik, ternyata tidak selalu bebas dari resiko dan kadang justru menimbulkan kecacatan atau bahkan kematian. Dalam keadaan tertentu resiko yang diakibatkan oleh kelalaian, ketidaktahuan atau ketidaksengajaan dapat menimbulkan medical error. Beberapa contoh kelalaian medis adalah kondisi pasien yang semakin memburuk karena keterlambatan penanganan, timbulnya komplikasi akibat kekeliruan pengobatan, pengambilan
Universitas Sumatera Utara
2
keputusan klinik yang merugikan pasien. Namun lebih dari 60% resiko klinik sebenarnya dapat dicegah apabila standar-standar pelayanan medik yang telah disepakati dapat dipatuhi dan dilaksanakan secara benar dan konsekuen (Depkes RI, 2005). Rumah sakit adalah lembaga yang memberikan pelayanan klinik dengan badan dan jiwa manusia sebagai sasaran kegiatannya, maka mutu pelayanan medik menjadi indikator penting untuk menilai baik buruknya pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu pelayanan medis yang bermutu sangat diperlukan adanya tata pengaturan yang baik terhadap kegiatan pelayanan medis yang dilaksanakan oleh para dokter, perawat dan tenaga klinik lainnya. Sebagaimana sistem governance di bidang manajemen, pada saat ini telah dikembangkan sistem governance di bidang klinik dengan menggunakan istilah clinical governance, yaitu suatu kerangka kerja yang bertujuan untuk menjamin agar pelayanan kesehatan dapat terselenggara dengan baik berdasarkan standar pelayanan yang tinggi serta dilakukan pada lingkungan kerja yang memiliki tingkat profesionalisme tinggi. Dalam konsep ini setiap petugas yang terlibat dalam pelayanan klinik harus memahami dan menerapkan prosedur-prosedur yang dapat mencegah terjadinya resiko akibat penatalaksanaan medik (Djasri, 2006). Salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya pelayanan medis yang bermutu dalam kerangka clinical governance adalah pelaksanaan kegiatan audit medis. Dalam pendekatan ini, kegiatan audit bukan untuk mencari-cari kesalahan
Universitas Sumatera Utara
3
seseorang tetapi merupakan kegiatan review, surveillance dan assessment secara sistematis dan independen terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelayanan yang telah dilaksanakan. Bila dijumpai adanya penyimpangan terhadap prosedur standar yang ada maka harus ada pertimbangan ilmiah yang kuat dan berbasis pada bukti yang dapat diterima secara medik dan ilmiah. Melalui kegiatan audit ini diharapkan dapat memacu tenaga medis untuk menerapkan standar pelayanan yang optimun dalam setiap tindakan medik yang dilakukannya (Kuntjoro, 2005). Bila ditinjau dari program akreditasi rumah sakit maka audit medis merupakan mekanisme untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan standar pelayanan medis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI (Depkes RI, 1999). Dalam Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa setiap tenaga medis dalam melaksanakan praktik kedokteran baik secara perorangan maupun berkelompok di institusi sarana penyelenggara pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta sesuai dengan kebutuhan pasien. Oleh karena itu para tenaga medis wajib melakukan kendali mutu dan biaya melalui penyelenggaraan audit medis. Standar prosedur operasional dibuat oleh profesi dengan mengacu kepada standar pelayanan medis dari organisasi profesi masing-masing. Sebagai
Universitas Sumatera Utara
4
pedoman dan acuan awal dalam melakukan audit medis dapat digunakan instrumen yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Dody, 2006). Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit dan Keputusan Menteri Kesahatan RI Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit menyatakan bahwa komite medik merupakan wadah profesional medis yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis. Tugas tugas lainnya adalah menyusun standar prosedur operasional, menyusun indikator mutu pelayanan medis dan melaksanakan audit medis (Depkes RI, 2005). Rumah sakit umum dr. Pirngadi Medan sebagai salah satu rumah sakit terbesar di Medan, dalam menghadapi persaingan di era globalisasi telah menetapkan visi untuk menjadi rumah sakit yang mandiri, tanggap dan profesional dalam kurun waktu tahun 2006 - 2010. Salah satu upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melaksanakan program akreditasi rumah sakit untuk bidang pelayanan medis berupa pelaksanaan audit medis. Kepala Badan Pelayanan Kesehatan RSU dr. Pirngadi Medan dalam surat keputusan nomor 1758/066.1/VI/2003 membentuk subkomite audit medis pada komite medik. Subkomite audit medis bertugas melaksanakan kegiatan audit medis untuk menurunkan nilai indikator klinis dalam meningkatkan mutu pelayanan medis (Komite medik RSPM, 2003). Pada bulan Nopember 2008 penulis melaksanakan survei pendahuluan. Penulis menemukan angka kematian umum per 1000 penderita keluar atau gross
Universitas Sumatera Utara
5
death rate (GDR) maupun angka kematian 48 jam setelah dirawat per 1000 penderita keluar atau netto death rate (NDR) di RSU dr. Pirngadi Medan selama periode tahun 2003 – 2007. Hasil yang ditemukan adalah NDR RSU dr. Pirngadi Medan masih berada di atas standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI. Data ini memberikan gambaran bahwa mutu pelayanan medis masih belum sesuai dengan standar yang diharapkan (Renstra RSPM, 2006). Tabel 1. Angka GDR dan NDR RSU dr. Pirngadi Medan tahun 2003 - 2007 No.
Tahun
Indikator Mutu
Angka
2003
2004
2005
2006
2007
standar
1.
Angka Kematian Umum (GDR)
80.10‰
91.45‰
88.18‰
83.71‰
81.48‰
45‰
2.
Angka Kematian Neto (NDR)
34.17‰
55.98‰
58.87‰
62.19‰
54.77‰
25‰
Sumber : Renstra RSU dr. Pirngadi Medan 2006-2010. Dalam pengamatan dan wawancara terhadap 15 orang staf medis didapatkan bahwa : (1) pemahaman staf medis tentang audit medis hanya sebatas pembahasan kasus kematian atau bermasalah, (2) staf medis kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan di komite medik atau kelompok staf medis fungsional bila tidak terpaksa, (3) staf medis tidak mengetahui data pencapaian indikator mutu klinik untuk tingkat rumah sakit maupun pada kelompok staf medis fungsional tempatnya bertugas, (4) kasus yang dibahas umumnya berasal dari ruang bangsal dan terkait dengan kegiatan pendidikan dokter spesialis, (5) pembahasan kasus di tingkat kelompok staf medis fungsional (SMF) berlangsung tanpa melibatkan komite medik dan sebaliknya kegiatan pada tingkat komite medik berlangsung tanpa melibatkan seluruh staf medis
Universitas Sumatera Utara
6
rumah sakit, (6) belum ada ruangan dan staf sekretariat komite medik yang permanen dan (7) belum ada dokumen tentang pedoman audit medis, laporan kegiatan audit, rekomendasi hasil audit dan tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi yang sudah dilaksanakan. Kegiatan audit medis sebagai proses untuk meningkatkan mutu pelayanan medis dapat berfungsi secara optimal bila dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif dan terpadu sehingga dapat mengenal permasalahan yang ada pada sistem pelayanan medis. Tujuan lainnya adalah agar dapat mencari peluang melakukan perbaikan dan melakukan tindakan perbaikan terhadap sistem yang ada agar tercapainya pelayanan medis prima di rumah sakit. Kegiatan audit medis yang dilaksanakan secara benar dan lengkap berperan besar dalam meningkatkan mutu pelayanan medis. Bila kegiatan audit medis tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan maka upaya perbaikan terhadap masalah yang ada dalam proses pelayanan medis tidak mungkin dapat dilaksanakan (Depkes RI, 2005). Permasalahan yang banyak dihadapi oleh sebagian besar rumah sakit di Indonesia saat ini adalah belum berjalannya kegiatan audit medis secara efisien dan berkesinambungan, sekalipun berbagai pelatihan dan kursus yang berhubungan dengan hal itu telah banyak diikuti oleh para stafnya. Banyak hal berperan dalam timbulnya masalah tersebut, salah satu penyebab yang penting adalah belum siapnya budaya dan lingkungan di rumah sakit bagi tumbuhnya semangat pembelajaran yang ada pada kegiatan audit klinik. Secara teknis, pelaksanaan audit medis bisa dikatakan
Universitas Sumatera Utara
7
mudah dilakukan, tetapi menyiapkan lingkungan dan budaya yang kondusif serta suportif untuk dilaksanakannya audit merupakan problema tersendiri yang tidak mudah dipecahkan. Jadi dalam pelaksanaannya, melakukan penyiapan lingkungan tersebut kadang justru lebih banyak menyita perhatian, waktu dan alokasi sumber daya lainnya. Hambatan yang umum dihadapi oleh kebanyakan organisasi atau individu untuk dapat terlibat dalam kegiatan audit adalah kekurangan waktu dan sumber daya (Siswishanto, 2004). Agar suatu kegiatan audit medis dapat dilaksanakan oleh profesi medis sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan medis, para staf medis hendaklah memiliki kesediaan (motivasi) untuk dievaluasi dan melaksanakan evaluasi. Staf medis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan audit harus memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan audit medis. Dana dan sarana harus tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit medis secara berkala dan berkesinambungan. Pedoman kerja juga harus tersedia, sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan audit medis dan tersedianya data pencapaian indikator mutu klinik sebagai dasar pemilihan topik kegitan audit medis dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan audit medis (Depkes RI, 2005). Dalam uraian terlihat bahwa belum berjalannya kegiatan audit medis di RSU dr. Pirngadi Medan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 496/MENKES/SK/IV/2005 dipengaruhi oleh belum optimalnya dukungan dari sumber daya komite medik. Untuk itu peneliti ingin menganalisis
Universitas Sumatera Utara
8
pengaruh sumber daya komite medik yang meliputi kemampuan SDM komite medik, motivasi SDM komite medik, dana, sarana, pedoman kerja dan data indikator mutu klinis terhadap pelaksanaan kegiatan audit medis di RSU dr. Pirngadi Medan.
1.2. Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian : Bagaimana pengaruh sumber daya komite medik yang meliputi kemampuan SDM komite medik, motivasi SDM komite medik, ketersediaan dana, sarana, pedoman kerja dan data indikator mutu klinis terhadap pelaksanaan kegiatan audit medis di RSU dr. Pirngadi Medan tahun 2009.
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh sumber daya komite medik (kemampuan SDM komite medik, motivasi SDM komite medik, ketersediaan dana, sarana, pedoman kerja, dan data indikator mutu klinik) terhadap pelaksanaan kegiatan audit medis di RSU dr. Pirngadi Medan.
1.4. Hipotesis 1.
Ada pengaruh kemampuan SDM komite medik terhadap pelaksanaan kegiatan audit medis di RSU dr. Pirngadi Medan.
2. Ada pengaruh motivasi SDM komite medik terhadap pelaksanaan kegiatan audit medis di RSU dr. Pirngadi Medan.
Universitas Sumatera Utara
9
3.
Ada pengaruh dana (anggaran komite medik) terhadap pelaksanaan kegiatan audit medis di RSU dr. Pirngadi Medan.
4
Ada pengaruh sarana komite medik terhadap pelaksanaan kegiatan audit medis di RSU dr. Pirngadi Medan.
5.
Ada pengaruh ketersediaan pedoman kerja terhadap pelaksanaan kegiatan audit medis di RSU dr. Pirngadi Medan.
6.
Ada pengaruh tersedianya data indikator mutu klinik terhadap pelaksanaan kegiatan audit medis di RSU dr. Pirngadi Medan.
1.5. Manfaat Penelitian 1.5.1. Bagi rumah sakit Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen rumah sakit umum dr. Pirngadi Medan untuk melakukan upaya penyempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan audit medis. 1.5.2. Bagi staf medis Sebagai bahan informasi bagi staf medis agar dapat melaksanakan upaya perbaikan terhadap kegiatan pelayanan medis yang diberikan sehingga sesuai dengan kebutuhan pasien dan standar pelayanan. 1.5.3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hasil penelitian diharapkan akan memperdalam lingkup pembahasan tentang mutu pelayanan medis dalam pengembangan ilmu administrasi rumah sakit.
Universitas Sumatera Utara
