BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN berdasar UU No. 19 Th 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Macam BUMN berdasar UU No. 19 Th 2003 terdiri dari Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Persero mempunyai tujuan dan maksud yang berbeda dengan Perum, yaitu menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, mengejar keuntungan guna meningkatkan
nilai
perusahaan.
Sedangkan
Perum
mempunyai
maksud
menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Perusahaan Negara memainkan peranan penting dalam menghasilkan pendapatan bagi negara. Perusahaan negara sebagaimana layaknya perusahaan pada umumnya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan (Profit Oriented). Keuntungan yang diperoleh tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Sejalan dengan perkembangan waktu banyak perubahan, tantangan dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya yang berasal dari dalam negara maupun dari luar
negara yang dapat menyebabkan perusahaan negara mengalami masalah dalam pengelolaan usahanya bahkan mengalami kerugian. Menurut Effendi (2009:61) Pada awal tahun 2008, jumlah BUMN yang berada di bawah pembinaan Kementrian BUMN adalah sebanyak 140 BUMN dengan total aset lebih dari Rp 1400 triliun di hampir seluruh bidang perekonomian. Sayangnya, terdapat beberapa BUMN yang menderita kerugian akhirnya membebani anggaran negara (APBN). Dengan melihat keadaan seperti di atas, pertanyaan yang timbul adakah yang salah dari semua itu? Kerugian dapat disebabkan oleh buruknya pengelolaan perusahaan karena dilakukan tanpa memperhatikan Good Corporate Governance. Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntanbilitas perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011:1). Perusahaan publik yang seharusnya menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia bukannya menunjukkan praktek pengelolaan perusahaan yang sehat, melainkan menunjukkan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Ketika industri perbankan dan beberapa perusahaan publik terbelit berbagai masalah, baru disadari akan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Kenyataan yang terjadi,
sebelumnya adalah prinsip GCG yang meliputi Keterbukaan, Akuntabilitas, Tangung Jawab, Independensi, dan Kewajaran terkesan sebagai pajangan belaka. Satu hal yang perlu diingat, tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Dikarenakan memerlukan komitmen yang sunguh-sungguh antara pemilik dan pengelola perusahaan. Perusahaan yang tidak menerapkan GCG pada akhirnya kurang dihargai oleh masyarakat (publik) dan bisa saja dikenakan sanksi apabila peusahaan tersebut berdasarkan hasil penilaian perusahaan melanggar hukum. Perusahaan seperti ini akan kehilangan peluang (opportunity) untuk melanjutkan kegiatan usahanya dengan lancar, bahkan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan dari luar karena tidak adanya konsep tata kelola yang baik pada perusahaannya. Tantangan terkini dalam pelaksanaan GCG masih belum dipahaminya secara luas prinsip dan praktek GCG oleh komunitas bisnis dan publik. Perusahaan yang memilih tidak menerapkan GCG yaitu perusahaan yang belum paham benar akan manfaat dari penerapannya, atau merasa tidak ada manfaat langsung yang dipetik, bahkan ada yang berpendapat GCG hanya sebagai tambahan beban bagi perusahaan. Good Corporate Governance merupakan sebuah proses yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang berkesinambungan dalam menjalani usaha perusahaan jangka panjang. Inti penerapan GCG ada pada kesadaran, komitmen penuh dan integritas individu. Komitmen yang diperoleh semua pihak merupakan bagian tersulit dalam penerapan GCG.
Salah satu penghambat lain penerapan GCG khususnya bagi Badan Usaha Milik Negara adalah pada umunya BUMN belum mengetahui dan memahami konsep Good Corporate Governance dan cenderung menyatukan kegiatan birokrasi dengan kegiatan korporasi. Hal tersebut bisa dimaklumi karena bagi banyak pelaku dunia usaha pada negara berkembang, seperti Indonesia, Konsep GCG merupakan sesuatu yang baru. Karena itu, tidak mengherankan jika masingmasing pelaku dunia usaha mempunyai intreprestasi sendiri yang mungkin berbeda dengan yang lain. Implementasi
GCG mendapat dukungan dari berbagai pihak khususnya
pemerintah. Terbukti pada tahun 1999 dikeluarkannya Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang pertama, oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 (KNKG, 2006). Kemudian pada tahun 2004 pemerintah menggantikan KNKCG dengan pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Hal ini dilatar belakangi karena adanya kesadaran pemerintah tentang pelaksanaan GCG di sektor publik serta mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya good public governance dan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan penerapan GCG, Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat Internasional. Meskipun menyadari pentingnya GCG banyak perusahaan yang menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang
ada dibandingkan dengan menganggap prinsip tersebut sebagai bagian terpenting dari pembentukan budaya perusahaan. Seiring perkembangan waktu bertambah lagi sebuah lembaga independen The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang melakukan kegiatan pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melaksanakan riset penerapan GCG, yang hasilnya berupa Corporate Governance Perception Index (CGPI). Peserta CGPI adalah perusahaan berstatus emiten, BUMN, BUMD, Perbankan dan perusahaan swasta. Dalam pelaksanaanya IICG bekerja sama dengan KNKG dan majalah SWA sebagai media publikasi resmi. Lembaga lain yang ikut mendorong implementasi GCG adalah Forum For Corporate Governance In Indonesia (FCGI). Maksud dan tujuan FCGI adalah bekerjasama dan perpartisipasi dalam menciptakan dan mengembangkan Corporate
Governance
di
Indonesia,
meningkatkan
kesadaran
dan
mensosialisasikan prinsip dan aturan mengenai Corporate Governance kepada dunia bisnis di Indonesia dengan mengacu kepada international best practices sehingga dapat memperoleh manfaat dalam melaksanakan prinsip dan aturan yang sesuai dengan standart aturan tata kelola perusahaan yang baik (FCGI, 2002). Dalam pelaksanaanya GCG untuk perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/MMBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang pelaksanaan GCG bagi perusahaanperusahaan milik negara. Keputusan menteri di atas tidak berlaku lagi setelah adanya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-
01/MBU/2011 pada bulan agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara yang Mewajibkan seluruh Badan Usaha Milik Negara menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu: transparansi, kemandirian,
akuntabilitas,
pertanggungjawaban,
kewajaran.
Dengan
dikeluarkannya surat peraturan tesebut merupakan sebuah pembuktian pemerintah memberikan dorongan penuh terhadap BUMN agar menerapkan GCG secara konsisten, menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya tidak lagi hanya kesadaran tapi menekankan sebagai sebuah kewajiban. Alasan-alasan
perlu
diterapkan
Good
Corporate
Governance
di
perusahaan-perusahaan antara lain (Triningsih, 2009:4): 1. Perusahaan yang dikelola melalui kaedah corporate Governance yang baik akan bertahan lama. 2. Pembangunan yang didambakan adalah yang bersifat berkelanjutan (sustained Grwoth) dan berkembang secara mantap dalam kurun waktu jangka panjang. 3. GCG memberi ketahanan ekonomi yang kuat untuk menangkis goncangan krisis ekonomi global. GCG juga menumbuhkan kepercayaan pasar secara mantap. Alasan lain pentingnya penerapan GCG adalah laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan tidak dapat menyajikan gambaran kondisi non-keuangan perusahaan yang dibutukan para investor dan kreditur, mengenai kondisi perusahaan. Oleh karena itu, banyak regulator pasar modal dan Asia mewajibkan
perusahaan menyajikan informasi non-keuangan perusahaannya, yaitu prisipprinsip GCG. Dengan demikian, diharapkan diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat diungkapkan secara transparan akurat, sehingga dapat membantu investor serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perusahaan untuk mengambil keputusan. PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) merupakan salah satu perusahaan negara/BUMN yang keseluruhan sahamnya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia, dimana maksud dan tujuan pendirian perusahaan melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri. Dilihat dari kegiatan usahanya perusahaan memilki potensi pemasukan yang besar dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan negara. Selain itu diharapkan dengan PTPN menerapakan sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 01/MBU/2011 pada bulan agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, PT Perkebunan Nusantara XII mampu memaksimalkan nilai BUMN dan mendorong pengelolaan BUMN secara profesional. Penelitian ini dilakukan untuk penyempurnaan dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2007) dengan judul Penerapan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BUMN (Studi Kasus Pada PG Semboro, Jember). Tujuan dari penelitian tersebut, adalah untuk mengetahui apakah konsep tentang prinsip-prinsip Good Corporae Governance telah diterapkan pada PG Semboro, Jember. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa
dalam pelaksanaan Good Corporate Governance menghadapi kendala yaitu kurangnya transparansi laporan keuangan perusahaan. Penelitian mengenai GCG dilakukan juga oleh Triningsih (2009), dengan judul Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. PAL INDONESIA (Persero). Pada penelitian ini, Triningsih mengevaluasi apakah penerapan Good Corporate Governance pada PT PAL telah dijalankan oleh perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance pada PT. PAL (Persero) dilaksanakan dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triningsih (2009) adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan GCG yang dijalankan oleh perusahaan dengan objek yang diteliti sama-sama BUMN. Kemudian yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, analisis data didasarkan atas pedoman Good Corporate Governance yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER01/MBU/2011 pada bulan agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara serta menganalisis kendala apa saja yang dialami perusahaan dalam menerapkan GCG. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) Surabaya?
2. Apakah kendala yang dihadapi PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) Surabaya dalam menjalankan Good Corporate Governance ?
1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan kendala yang dihadapi oleh PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) Surabaya dalam menjalankan Good Corporate Governence sesuai peraturan yang ada dan nilai-nilai etika yang berlaku. 1.4 Manfaat penelitian Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut: a. Kontribusi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran dan informasi kepada pihak pengelola perusahaan dalam memperbaiki manajemen pengelolaan perusahaan sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta penelitian diharap mampu memberi tambahan keyakinan pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) Surabaya dalam menyongsong Good Corporate Governance yang lebih baik. b. Kontribusi Teoritis Sebagai kontribusi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan
sebagai referensi bagi peneliti lain sehingga mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi para pembaca mengenai penerapan Good Corporate Governance pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) Surabaya dan dapat digunakan
sebagai literatur studi bagi pihak lain yang akan
melakukan penelitian lebih lanjut. c. Kontribusi Kebijakan Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) Surabaya. 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Dalam rangka lebih memfokuskan peneliti agar peneliti lebih terarah, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini pembahasan difokuskan terhadap penerapan Good Corporate Governance pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) Surabaya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER01/MBU/2011 yang dikeluarkan bulan agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara meliputi: 1. Pelaksanaan GCG yang didasarkan pada prinsip-prinsip, yaitu: Transparansi
(Transparency),
Akuntabilitas
(Accountability),
Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency),dan Kewajaran (Fairness).
2. Dengan indikator pelaksanaan GCG, yaitu: Aspek Hak dan Tanggung Pemegang Saham/RUPS, Aspek Kebijakan GCG, Aspek Penerapan Good Corporate Governance bagi: Komisaris, Komite Komisaris, Direksi, Sistem Pengendalian Internal (SPI), Sekretaris Perusahaan, kemudian Aspek Pengungkapan Informasi (Disclosure), dan Aspek Komitmen.
