BAB 1 PENDAHULUAN. meningkat, pembelajaran mengenai ilmu Hubungan Internasional menjadi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mengingat kebutuhan suatu negara dari tahun ketahun semakin meningkat, pembelajaran mengenai ilmu Hubungan Internasional menjadi penting adanya sebagai kunci negara dalam melakukan interaksi dengan negara-negara lain dalam dunia internasional. Hubungan-hubungan itu dapat berupa kerjasama dalam hal ekonomi, politik, dan keamanan. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal ekonomi salah satunya ialah penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Penempatan tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi tidak dapat dipungkiri menambah devisa negara dan tidak jarang tenaga kerja Indonesia di luar negeri mendapat julukan sebagai “Pahlawan Devisa”. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, oleh karena itu Indonesia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237 641 326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118 320 256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119 321 070 jiwa (50,21 persen). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) adalah sebesar

Universitas Sumatera Utara

169,0 juta jiwa, terdiri dari 84,3 juta orang laki-laki dan 84,7 juta orang perempuan. Dari jumlah tersebut, jumlah angkatan kerja, yakni penduduk 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi yaitu mereka yang bekerja , mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha sebesar 107,7 juta jiwa, yang terdiri dari 68,2 juta orang laki-laki dan 39,5 juta orang perempuan. Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah angkatan kerja yang tinggal di perkotaan sebesar 50,7 juta orang dan yang tinggal di pedesaan sebesar 57,0 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 104,9 juta jiwa dan yang mencari kerja sebesar 2,8 juta jiwa. 1

Besarnya angkatan kerja yang terdapat di Indonesia menyebabkan banyak orang khususnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan, memilih untuk bekerja ke luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tersebut lebih banyak mengisi pekerjaan di sektor-sektor informal seperti; pembantu rumah tangga, buruh pabrik ataupun buruh bangunan. Arab saudi menjadi salah satu negara tujuan bagi TKI mencari pekerjaan karena Indonesia dan Arab Saudi yang memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Selain itu, Arab Saudi juga merupakan negara penghasil minyak terbesar di dunia yang menjadikan negara ini sebagai salah satu negara terkaya di kawasan Timur Tengah menjadikan negara ini sebagai negara tujuan bagi para TKI. TKI tersebut pun lebih di dominasi oleh

1

http://sp2010.bps.go.id/ diakses pada tanggal 24 Januari 2014


kaum perempuan yang bekerja di bidang informal sebagai pembantu rumah tangga (PRT).

Dalam hal ini seorang pekerja yang bekerja di bidang informal maksudnya adalah seseorang yang bekerja di sebuah tempat dimana di dalam pekerjaan tersebut tidak terdapat perlindungan negara atau dapat dikatakan jenis pekerjaan tersebut tidak di kenakan pajak dan tidak berpenghasilan tetap. Meskipun banyak TKI yang bekerja di sektor informal tetapi ada banyak juga warga negara Indonesia yang bekerja dalam bidang formal di luar negeri. Seseorang yang bekerja di bidang formal adalah seseorang yang bekerja dalam kegiatan atau usaha yang bentuknya terorganisasi, cara kerjanya teratur dan pembiayaannya dari sumber resmi, menggunakan buruh dengan tingkat upah tertentu. 2

Para TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri tidak jarang mendapat perlakuan kasar dari majikan tempat mereka bekerja, beberapa catatan kasus perlakuan kasar yang menimpa TKI antara lain:

1. Ruyati yang berasal dari Kota Bekasi Jawa Barat menjadi TKW legal sejak tahun 2008, di jatuhi hukuman mati pada 17 Juni 2011 karena dituduh membunuh majikan perempuannya pada tahun 2009 di Mekkah, Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi pun tidak memberi

2

Mishra C.Satish,Keterbatasan Pembuatan Kebijakan Ekonomi Informal di Indonesia (Pelajaran Dekade Ini), Laporan untuk ILO Maret 2010, hal 15


pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia saat pemerintah Arab Saudi melakukan eksekusi. 2. Sumiati TKI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, merupakan TKI legal yang baru menjadi TKI di Arab Saudi melalui jalur resmi selama empat bulan mengalami penyiksaan oleh majikannya pada 18 November 2010. Hukuman terhadap majikan dilakukan sepuluh hari setelah kasus dan terungkap ke publik, meskipun pada akhirnya sang majikan yang merupakan tersangka dibebaskan dengan alasan bukti yang tidak kuat. 3. Darsem, TKI legal dari Subang, dituduh membunuh majikan pada tahun 2007 dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Arab Saudi. Pada tahun 2011, Darsem mendapat keputusan pemaafan dengan syarat harus membayar kompensasi senilai dua juta riyal atau sekitar Rp 4,7 miliar. 3

Terjadinya banyak kasus penganiayaan dan penyiksaan TKI yang berada di luar negeri disebabkan oleh banyak faktor. Tidak dapat dipungkiri faktor-faktor tersebut tak jarang bermula dari ketidakprofesionalan pihak-pihak yang menangani penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dimana kita ketahui bahwa selama ini penyaluran TKI dilakukan oleh agen-agen atau calo pengiriman TKI ke luar negeri. 3

Negara dan Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi (Studi Kasus Hukuman Pancung beberapa TKW Indonesia di Arab Saudi Dalam Upaya Perlindungan Hukum) oleh Febriyanto Syam http://www.academia.edu/3371050/ diakses pada tanggal 01 Februari 2014


Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peristiwa tersebut terjadi salah satunya ialah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa adalah salah faktor yang paling penting untuk menjadi seorang tenaga kerja di luar negeri. Para tenaga kerja yang dikirim umumnya memiliki pemahamam berbahasa yang minim, oleh karana itu ini menjadi penghambat dalam berkomunikasi dengan majikannya. Oleh sebab itu hal terpenting yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga kerja adalah persoalan bahasa sebagai alat komunikasi. Selain kemampuan berbahasa, kemampuan membaca dan memahami budaya suatu daerah atau negara yang bersangkutan merupakan modal penting untuk seseorang dapat hidup di daerah yang bersangkutan. Kesalahan dalam memahami kebudayaan bukan hanya menghambat komunikasi,namun lebih parah dapat mengancam keselamatan dirinya. Penyiksaan TKI di luar negeri salah satu disebabkan oleh ketidaktahuan para tenaga kerja terhadap budaya adat istiadat suatu daerah atau negara. Pemahaman perlu ditanamkan pada para pekerja yang akan diberangkatkan selain bahasa. Dengan menguasai kedua hal tersebut akan dapat memudahkan seseorang berkomunikasi dan berintraksi dengan masyarakat setempat sehingga mempermudah beradaptasi di daerah tersebut. Selain kemampuan berbahasa dan membaca situasi daya intelektual dan wawasan yang dimiliki oleh seseorang juga menjadi faktor yang sangat penting untuk dimiliki karena hal ini dapat memberikan penilaian bagaimana orang lain akan bersikap terhadap kita. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang kerap mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan fisik, mayoritas berasal dari tenaga


kerja yang non terdidik dan biasanya dari kalangan pekerja rumah tangga yang kebanyakan kaum wanita. Pespektif negara-negara maju memandang Indonesia adalah sebuah negara besar yang masih miskin dan dilanda persoalan dalam negeri yang tak kunjung putus. Dari beberapa kasus penganiayaan TKI itu tersebut dapat kita lihat kualitas TKI kita memiliki kualitas yang rendah,ini menunjukan kesejahteraan di negara kita tercinta ini masih rendah yang menyebabkan warga negaranya harus pergi jauh-jauh ke negara orang lain untuk mencari nafkah. Selain itu karena pendidikan para TKI masih sangat rendah sehingga kemampuan intelektualnya sangat kurang, ini dapat mengakibatkan TKI kita hanya dijadikan sebagai pembantu rumah tangga yang dapat di gaji semaunya dan tidak pernah di anggap sebagai pekerja yang profesional. Dari sisi lain kemudian kita bisa melihat bahwa adanya tumpang tindih dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang berasal dari internal Pemerintah Negara Republik Indonesia dimana masih ada ketidak jelasan struktur dalam pengelolaan yakni adanya dualisme yang kemudian terjadi dalam tubuh sistem, sehingga saling tarik menarik kepentingan ini yang menimbulkan banyak terjadi kekeliruan. Dari kasus-kasus yang kemudian terjadi ini sedikit banyaknya berdampak pada

psikologis

masyarakat

Indonesia

sendiri,

mengingat

bahwa

sebelumnya banyak yang menyatakan bahwa para TKI kita merupakan salah satu sumber devisa yang hingga kini menunjang perekonomian yang kemudian digunakan untuk pembangunan bangsa ini. Hubungan luar negeri antara


pemerintah Indonesia dan Arab Saudi pun menjadi renggang akibat terjadinya kasus-kasus perlakuan kasar yang diterima oleh para tenaga kerja Indonesia Di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi melalui Komite Rekrutmen nasional pada Dewan Kamar Dagang dan Industri Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan rekrutmen TKI ke Arab Saudi karena pemerintah Indonesia dianggap telah gagal memenuhi syarat pengiriman TKI ke Arab Saudi dan meminta Indonesia untuk menarik seluruh TKI dari Arab Saudi. Keputusan

tersebut

muncul

setelah

penilaian

buruk

terhadap

pemerintahan Arab Saudi berdasarkan pemberitaan media massa di Indonesia yang mempermasalahkan berbagai pelanggaran dan penyiksaan yang dialami TKI informal asal indonesia oleh para majikannya di Arab Saudi. Langkah yang diambil pemerintah Indonesia melalui rapat dan pertimbangan dalam menyikapi putusan pemerintah Arab Saudi adalah dengan memperketat proses rekrutmen TKI agar memenuhi standar perekrutan TKI dan tidak menyetujui permintaan Arab Saudi untuk menarik seluruh TKI yang sedang bekerja disana. Pemerintah Indonesia juga memberlakukan moratorium yang berisi pemberhentian TKI sektor informal ke Arab Saudi pada Agustus 2011.Dalam rapat kabinet terbatas terkait penanganan kasus TKI yang dipimpin oleh Presiden Indonesia, Susilo

Bambang

Yudhoyono,

presiden

menyatakan

bahwa

identifikasi


permasalahan TKI di Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia terlambat. Identifikasi kasus yang terlambat juga akan menyebabkan keterlambatan pemerintah

Indonesia dalam merespon, melakukan tindakan dengan

merumuskan kebijakan untuk menangani penempatan perlindungan serta pembenahan sumber daya manusia bagi

TKI yang akan

berangkat ke luar negeri khususnya di Arab Saudi. 4 Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di luar negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Pada konsideran menimbang huruf c, d dan e, disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. 5

4

Rakasima, Mahmud Fadli, Dkk . 5 Tahun BNP2TKI “Mengabdi Dengan Cinta”. BNP2TKI 2011., hal 260-264 5

Darwan Prints, “Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”,Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2000, hal 55.


Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri diawali dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan hingga pulang ke tanah air. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 UU Nomor 39 Tahun 2004 bahwa setiap calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut seperti tertuang dalam ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan masa setelah penempatan. 6 Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja sering tidak berdaya menyelesaikan permasalahan perlindungan TKI, kasus-kasus kekerasan terhadap TKI hanya sekedar tampil di media kemudian menghilang seiring pemberitaannya berlalu. Padahal secara yuridis, pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan konvensi ILO (International Labour Organitation) agar bisa melahirkan sistem hukum mengikat yang juga melindungi migrant worker, termasuk TKI. Selama ini kita mengetahui bahwa tidak jarang TKI dijadikan objek trafficking in person, termasuk perbudakan korban kekerasan dan segala perlakuan yang melanggar HAM. Sesuai amanat konstitusional (UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 2004) Pemerintah wajib melindungi HAM para TKI. TKI formal maupun ilegal, harus dilindungi berdasarkan prinsip persamaan hak, keadilan sosial dan kesetaraan gender. Pada fase pra penempatan tenaga kerja di Arab Saudi, sering dimanfaatkan calo tenaga kerja untuk maksud menguntungkan diri calo sendiri, yang sering

6

http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2004/39-04.pdf diakses pada tanggal 17 Februari 2014


mengakibatkan calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri menjadi korban dengan janji berbagai kemudahan untuk dapat bekerja diluar negeri, termasuk yang melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah, akhirnya sering memunculkan kasus tenaga kerja Indonesia ilegal. Pada fase selama penempatan sangat sering persoalan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, mengakibatkan permasalahan yang cukup memprihatinkan berbagai pihak. Hal ini menunjukan bahwa apabila penyelesaian tenaga kerja diserahkan pada posisi tawar-menawar (bargaining position) maka pihak tenaga kerja akan berada pada posisi yang lemah. Salah satu contoh kasus dimana lemahnya posisi TKI ialah

kasus

kematian yang tidak wajar sampai pada kasus penganiayaan, berbagai pelecehan tenaga kerja sampai mengakibatkan adanya rencana pihak Indonesia untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja keluar Arab Saudi oleh karena dirasakan bahwa pengiriman tenaga kerja keluar negeri akan menemui berbagai macam kendala. Pada permasalahan purna penempatan dalam mekanisme pemulangan sering terjadi bahwa di sana-sini tenaga kerja yang baru pulang dari luar negeri berhadapan dengan berbagai masalah keamanan dan kenyamanan di perjalanan sampai tujuan, yang sering di tandai dengan terjadinya pemerasan terhadap hasil jerih payah yang di peroleh para TKI dari Arab Saudi. 7 Berdasarkan

fakta

bahwa

TKI

merupakan

aset

nasional

yang

mendatangkan devisa negara, maka upaya pemerintah untuk melindungi TKI 7

Manullang Sendjun,Sistem Penempatan tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, Vol. 37. Majalah Tenaga Kerja,2010


harus semakin meningkat. Upaya perlindungan tidak hanya melalui proses penempatan dan perlindungan yang baik tetapi juga harus diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusia yang baik. Dalam hal inilah perhatian pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang di perbuat sangat diperlukan karena penempatan dan perlindungan diperbaiki tanpa peningkatan kualitas pekerja Indonesia akan menjadi hal yang sia- sia. Perlindungan yang paling tepat ialah melalui diri seorang TKI tersebut melalui pelatihan-pelatihan dan pembekalan yang tepat sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Rendahnya kualitas Tenaga Kerja Indonesia paling dominan menjadi latar belakang terjadinya kasus selain aspek informasi, regulasi kebijakan pemerintah, profesionalisme, kelembagaan, dan penegakan hukum. Pemerintaha Indonesia sesungguhnya telah melakukan Upaya sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Indonesia dan telah dimulai pada Tahun 2000. Namun hanya dilakukan oleh institusi tertentu untuk kepentingan tertentu, sehingga yang terjadi tenaga kerja yang telah disertifikasi kompetensinya tidak memiliki standart yang tepat atau sertifikasinya tidak mendapatkan pengakuan dari pihak pengguna. Dengan demikian dalam rangka menghadapi iklim ekonomi di era globalisasi harus dapat pemerintah seharusnya menciptakan Competitive Advantage atau keunggulan daya saing melalui peningkatan kualitas dan produktivitas produk jasa yang upayanya adalah dengan sistem standarisasi dan sertifikasi bagi tenaga kerja Indonesia sebagai upaya perlindungan TKI baik yang bekerja di bidang informal maupun formal.


Penelitian ini fokus pada usaha pemerintah untuk memperbaiki kualitas TKI yang akan dikirimkan keluar negeri. Dengan menggunakan konsep Manajemen Sumber Daya Manusia, sumber daya manusia merupakan

kunci

utama dalam terciptanya hubungan luar negeri yang menguntungkan. Banyak hal yang menjadi penyebab keterlambatan pemerintah dalam menangani masalah penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi salah satunya karena ketidaksiapan pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja yang profesional. Penyebab lainnya juga, karena belum adanya hubungan bilateral khusus antara Indonesia dengan Arab Saudi melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang berisi tentang perlindungan TKI di Arab Saudi. 1.2 Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah 1.2.1 Perumusan Masalah Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di dalam latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Sikap yang Diambil Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Memperbaiki Kualitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Akan Dikirim Ke Luar Negeri Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ? ”. 1.2.2 Pembatasan Masalah Begitu banyaknya persoalan yang terjadi mengenai TKI, agar penelitian terfokus pada permasalahan akan lebih baik jika dalam penelitan ini terdapat


pembatasan permasalahan. Adapun masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah: 1. Sejarah Ketenagakerjaan Indonesia di Arab Saudi 2. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kualitas tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui sejarah ketenagakerjaan Indonesia di Arab Saudi 2. Kebijkan mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kualitas TKI. 1.3.2 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan

yang

bermanfaat kepada semua pihak yang secara umum, yaitu: 1. Bagi penulis, penelitian dapat mengasah kemampuan berpikir dalam membuat suatu karya tulis ilmiah 2. Penelitan ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari penelitianpenelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lain. 3. Bagi pemerintah Indonesia khususnya kementrian yang terkait dengan persoalan TKI yaitu Kementrian Ketenagakerjaan dan Imigrasi dan


Kementrian Luar Negeri agar lebih fokus dalam memperbaiki kualitas TKI. 1.4 Kerangka Teori 1.4.1 Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut kata yang membentuknya, maka ada dua konsep yang perlu diperhatikan yakni, konsep management dan konsep Sumber Daya Manusia. Asal kata management dari kata latin yaitu manus yang berarti tangan, kemudian menjadi kata managgiare yang artinya menangani. G.R Terry mendefenisikan manajemen sebagai berikut; “Management is the accomplishing of predetermined,objective through the effort of other people”. Manajemen adalah melakukan

pencapaian

tujuan

yang

telah

ditetapkan

melalui/bersama orang lain.

Jika melihat defenisi yang diberikan oleh G.R Terry di atas, maka konsep kunci memahami manajemen adalah bekerja melalui orang lain. Pengertian bekerja melalui orang lain bukan berarti satu pihak bersikap pasif dan yang lainnya bersikap aktif tetapi dalam arti funsional: pekerjaan itu baru bisa berlangsung apabila ada kerja sama untuk mengerahkan dan mengelola berbagai sumber daya yang ada dalam organisasi dalam rangka mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan.


Sumber daya organisasi yang dimaksud pada garis besarnya dapat dikategorikan kedalam dua kelompok yaitu: Sumber Daya Manusia (human resources), dan Sumber Daya Non Manusia (non human resources). Kedua sumber daya tersebut sama pentingnya sesuai dengan fungsinya masingmasing. Akan tetapi manusia adalah sumber daya yang paling dominan karena ialah sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kebutuhan, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi, karya, dan sebagainya. Maksudnya ialah meskipun sebuah organisasi/negara memiliki modal kuat dan teknologi yang canggih, tetapi ketika sumber daya manusia tidak ditempatkan pada posisi yang tepat hal tersebut akan menjadi sia-sia. 8 Setelah pemaparan mengenai manajemen diatas maka untuk memahami manajemen sumber daya manusia yang tidak terlepas dari konsep manajemen. Manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisir, atau mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan pengadaan, pengembangan, kompensasi, penyatuan, perawatan/pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia kepada tujuan-tujuan akhir individu organisasi masyarakat yang telah dicapai. 9 Adapun ruang lingkup yang menjadi bahasan dalam MSDM menurut Bernadin&Russel meliputi : rancangan organisasi, manajemen kinerja, 8

Surhayanto Hadriyanus dan Hadna Agus, Manajemen Sumber Daya Manusia,Yogyakarta:Media Wacana,2005 hal 11-13.

9

Gaol L Jimmy, A to Z Human Capital (Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik dan Bisnis),Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2014 hal 59.


staffing, pengembangan pegawai dan organisasi, sistem reward, tunjangantunjangan dan pematuhan, komunikasi dan relasi publik. 10 Untuk dapat memahami lebih jelas mengenai ruang lingkup Manjaemen Sumber Daya Manusia berikut tabel pembelajarannya : RANCANGAN ORGANISASI •

Perencanaan sumberdaya manusia

•

Analisis pegawai

•

Rancangan pegawai

•

Tim kerja (sistem sosio teknik)

•

Sistem informasi

STAFFING

MANAJEMEN KINERJA •

Penilaian manajemen/MBO

•

Program peningkatan produktivitas

•

Penilaian kerja

PENGEMBANGAN PEGAWAI

DAN

ORGANISASI •

Rekrut/interview/mempekerjakan

•

•

Affirmative action

pengawasan

•

Promosi/pemindahan/separasi

manajemen

•

Pelayanan-pelayanan outplacement

•

Pengangkatan/orientasi

•

Metode-metode seleksi pegawai

•

Pengembangan

Perencanaan/pengemb angan karier

•

Program-program pembinaan/asistensi

10

Ambar dan Rosidah,Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep,Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik,Yogyakarta:Graha Ilmu,2000 hal 26-27.


•

Pelatihan keterampilan

non

manajemen •

Program-program persiapan pensiun

•

Penelitian-penelitian terhadap sikap

SISTEM

REWARD,

TUNJANGAN- KOMUNIKASI

TUNJANGAN DAN PEMATUHAN

DAN

RELASI PUBLIK

•

Program-program keamanan

•

•

Pelayanan kesehatan/medis

informasi/laporan/cata

•

Prosedur-prosedur

tan SDM •

pengaduan/disiplin •

Administrasi tunjangan asuransi

•

Rencana-rencana

Komunikasi/publikasi Pegawai

pembagian

laba/pensiun •

Sistem

•

Sistem penyaranan

•

Penelitian SDM

Hubungan-hubungan kerja

Sumber : Bernardin dan Russel, 1993 dikutip dari buku Ambar dan Rosidah,Manajemen Pengembangan

Sumber

dalam

Daya

Konteks

Manusia:

Organisasi

Konsep,Teori

dan

Publik,Yogyakarta:Graha

Ilmu,2000 hal 27.


Secara singkat dapat di katakan bahwa managemen sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan motto “The right people on the right place” untuk menerapkan motto tersebut pertama harus diketahui adalah unsur “PLACEnya” sebab suatu organisasi adalah wadah tempat manusia (people) bekerja. Tempat kerja ini seringkali secara lebih spesifik di sebut sebagai jabatan, seringkali timbul kesalah pahaman tentang pengertian jabatan ini, jabatan kadangkadang diartikan sebagai posisi atau pekerjaan, tanpa adanya penjelasan yang lebih jauh. Untuk memperoleh keseragaman mengenai istilah jabatan ini, Departemen Tenaga Kerja memberikan penjelasan mengenai arti dari beberapa istilah yang berkaitan dengan jabatan, sebagai berikut : a. Unsur ialah komponen yang paling kecil dari pekerjaan. Misalnya memutar, menggosok, menarik, menekan, dan sebagainya. b. Tugas ialah sekumpulan dari beberapa unsur pekerjaan. Tugas merupakan kegiatan fisik atau mental yang membentuk langkah-langkah wajar yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja. c. Posisi ialah sekumpulan tugas yang diberikan kepada sseorang pegawai atau pekerja yakni seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang pegawai atau pekerja. Jumlah kedudukan dalan suatu organisasi atau instansi dalah jumlah pegawai atau pekerjaannya. d. Pekerja ialah sekumpulan posisi yang dimiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Dalam kegiatan analisis jabatan, suatu pekerjaan


dapat diduduki oleh satu orang, atau beberapa orang yang tersebar di berbagai tempat. e. Jabatan (job) ialah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat. 11 Melihat dari uraian diatas bahwa spesifikasi pekerjaan maupun tugas menjadi dasar yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Spesifikasi pekerjaan diadakan untuk memudahkan penugasan, pengawasan maupun pelatihan yang akan diberikan kepada pekerja dalam hal ini peneliti meneliti tentang TKI. Spesifikasi pekerjaan yang tersedia untuk para TKI akan memudahkan pemerintah

maupun pihak swasta pengirim jasa tenaga kerja

maupun calon TKI sendiri untuk dapat mempersiapkan tenaga-tenaga pekerja yang handal dan ahli di bidangnya masing-masing. Dengan demikian pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat lebih dihargai dan mengangkat martabat bangsa Indonesia sendiri. 1.4.2 Teori X dan Y Teori X dan teori Y ini diungkapkan oleh Prof.Dr.Douglas McGregor, guru besar pada Alfred P.Sloan School of Industrial Administration, Massachussets Institute of Technology. Teori X dan Teori Y ini dibahas dalam buku yang berjudul “The Human side of Enterprise” yang menggambarkan cara-cara organisasi perusahaan AS beroperasi. Model teori 11

Moekijat,Analisis Jabatan.Bandung : Penerbit Mandar Maju,1998 hal 10 -15


McGregor tersebut bertitik pangkal pada asumsi atau anggapan yang membedakan sifat hakiki manusia menjadi dua kelompok besar yakni kelompok X dan kelompok Y. 12 Mc Gregor mengungkapkan teori X dan Y yang berkaitan dengan motivasi. Teori X mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu: 1. Malas untuk melakukan pekerjaan dan selalu menghindarkan diri, sehingga mereka harus dipaksa untuk melakukan suatu pekerjaan. 2. Cenderung tidak menyukai pekerjaan, sehingga diperlukan sedikit ancaman atau paksaan agar mereka mau melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Bentuk motivasi yang harus dilakukan adalah pemaksaan atau pengendalian yang ketat. 3. Lebih suka diarahkan, dituntun, dan dibimbing dalam melakukan pekerjaan. 13 Pemimpin yang ingin menggunakan teori x dalam pengembangan sumber daya manusia yang di pimpinnya harus membuat aturan yang tegas, arahan dan ultimatum yang tepat dengan pemberian imbalan dan hukuman bagi para karyawan yang tidak mematuhi dan menjalankan tugas dengan benar. Sebaliknya jika karyawan dapat menjalankan tugas sesuai dengan

12

Prawirosentono Suyadi,Model Is,e (Model Pendekatan Atas Sumber Daya Manusia Indonesia, Jakarta: PT. Bumi Aksara,1994 hal 11 13

Gaol L Jimmy ibid hal 2


target, dia akan menerima imblan/hadiah yang sesuai dengan prestasi kerja yang dicapainya. 14 Berlawanan dengan teori X, teori Y yang diungkapkan juga oleh McGregor mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu; 1. Tidak sungguh-sungguh menolak pekerjaan. Mereka akan bekerja dengan baik asalkan diberi motivasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 2. Mampu melatih dirinya dan meningkatkan kemampuannya asalkan diberikan banyak kesempatan. Mereka mampu mengendalikan diri sendiri dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. 3. Kemalasan dan penolakan akan tanggung jawab bukan merupakan sifat dasar dan pembawaan manusia. Hal tersebutlebih banyak disebabkan oleh situasi sesaat saja. 4. Mempunyai kemampuan tinggi berkreasi dan mampu menghasilkan pekerjaan besar. Namun yang mampu digali hanya sebagian kecil dari potensi dirinya. Teori Y memandang bahwa manusia memiliki potensi yang positif berlawanan dengan teori X. Teori ini dilatarbelakangi oleh sikap hidup manusia AS, antara lain bahwa orang Amerika Serikat mempunyai sikap bangga dan terbuka tentang hampir semua keputusan dalam hidup pribadi 14

http://digilib.unpas.ac.id/download.php?id=2697 diakses pada tanggal 28 April 2014


masing-masing individu yang diambil berdasarkan prinsip kepentingan pribadi. Namun berkat pencerahan (enlightment) diri membuat mereka saling membantu, dan siap mengorbankan waktu maupun harta miliknya demi kesejahteraan negara. Menurut teori Y ini untuk memotivasi pegawai hendaknya dilakukan dengan cara peningkatan partisipasi pegawai, kerja sama dan keterkaitan pada keputusan. Tegasnya dedikasi dan partisipasi akan lebih menjamin tercapainya sasaran. Mc. Gregor memandang suatu organisasi efektif sebagai organisasi bila menggantikan pengawasan dan pengarahan dengan integrasi dan kerja sama serta pegawai ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jenis motivasi

yang

diterapkan

adalah

motivasi

positif,

sedang

tipe

kepemimpinannya adalah kepemimpinan partisipasif. Sikap hidup tersebut berkaitan erat dengan masa lalu bangsa Amerika Serikat semasa dijajah oleh Inggris. Secara ekonomi bangsa Amerika Serikat ditekan oleh kerajaan Inggris. Mereka tidak oleh memproduksi sendiri produk manufaktur sendiri mereka harus membelinya dari Inggris saja

dan

perdagangan hanya boleh dilakukan dengan Inggris dan tidak dengan negara lain. Saat itu penjajah Inggris menyerap hampir seluruh sumber daya Amerika Serikat. Setelah Amerika Serikat merdeka ekonominya diubah dari merkantilisme menjadi ekonomi nasional yang liberal, dimana ekonomi nasional di kerahkan untuk kesejahteraan rakyat. 15 15

Prawirosentono Suyadi ibid hal 10 dan 16


Keterkaitan teori ini dengan penelitian yang saya lakukan mengenai perbaikan tenaga kerja Indonesia ialah motivasi seperti apa maupun rancangan seperti apa yang di lakukan pemerintah dalam memperbaiki kualitas tenaga kerjanya untuk dapat bersaing di tingkat Internasional yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan si calon tenaga kerja secara finansial tetapi membawa nama baik Indonesia sebagai bangsa dengan sumber daya manusia yang profesional. Motivasi yang dimaksud disini adalah dapat berupa fasilitas bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerja keluar negeri seperti pelatihan maupun informasi-informasi yang tepat mengenai jenis pekerjaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja dan jenis pekerja dengan keahlian tertentu seperti apa yang dibutuhkan agar pekerja di dalam negeri dapat mempersiapkan diri dengan keahlian-keahlian yang dibutuhkan. Motivasi juga dapat berupa kemudahan dalam mengurus administrasi bagi sang calon tenaga kerja agar merasa aman dan nyaman saat bekerja di negara sang calon tenaga kerja kehendaki. 1.5 Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya di pakai untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statatistik, untuk menunjukan antarvariabel, dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau


mendeskripsikan banyak hal. 16 Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan

lainnya. 17 Penelitian kualitatif menggunakan observasi

terstruktur, tidak terstruktur, dan interaksi komunikatif terutama indepth interview. 18 Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah konsep Manajemen Sumber Daya Manusia dalam teori X dan Y yang digunakan oleh Mc Gregor dalam pembangunan sumber daya manusia juga berlaku dalam kebijakan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing di dunia Internasional. 1.5.1 Jenis Penelitian Sebagaimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan penjelasan secara mendalam atas masalah penelitian, maka metode yang digunakan adalah pedekatan kualitatif. Hal ini disebabkan metode kualitatif memberi kesempatan ekspresi dan penjelasan lebih besar. Penelitian kualitatif cenderung fokus pada usaha untuk mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang menarik dan mencerahkan, dengan tujuan untuk mendapatkan

16

Bungin Burhan,Analisis Data Kualitatif,Pemahaman Filosofis dan Meteodologi Kearah Penguasaan Modal Aplikasi,Jakarta:PT.Raja Grafindo,2003. 17

Anselm Strauss,Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif,Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2003 hal 4

18

Umar Husein,Desain Penelitaiab MSDM dan Perilaku Karyawan(Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah,Jakarta:PT.Raja Grafindo,2008.


pemahaman yang mendalam, bukan luas. 19 Penelitan kualitaif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. 20 Penelitian ini akan menjelaskan secara eksploratif mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kualitas tenaga kerjanya melalui motivasi-motivasi atau kemudahan-kemudahan yang di tawarkan oleh pemerintah kepada calon tenaga kerja agar sang calon tenaga kerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman di negara tempat tenaga kerja tersebut bekerja. Hal ini dilakukan agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti sebelumnya tidak terulang kembali. 1.5.2 Teknik Pengumpulan Data Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan data sekunder yang merupakan data primer, dimana data yang di peroleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. 21 Dalam kaitannya dengan penelitian ini , data sekunder nantinya akan diperoleh dari literatur buku, jurnal, atau internet maupun penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya.

19

Lisa Harrison,Metodologi Penelitian Politik,Jakarta: Kencana,2009 hal 86 Anselm Strauss ibid hal 4 21 Burhan Bungin ibid 20


1.5.3 Teknik Analisa Data Dalam

sebuah

penelitian

diperlukan

analisa

data

untuk

mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam penelitian teknik analisa yang digunakan ialah teknik analisa kualitatif, dimana penelitian yang menggunakan teknik analisa ini menganalisa sebuah masalah sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai suatu fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat jenis motivasi seperti apa yang di keluarkan oleh pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam upanyanya terhadap peningkatan kualitas TKI demi perbaikan kesejahteraan bangsa. 1.6 Sistematika Penulisan Untuk mendapat suatu gambaran, penjelasan yang jelas dan lebih terperinci serta untuk mempermudah isi, maka penelitian ini dibagi kedalam 4(empat) bab, yakni: BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


BAB II

: SEJARAH KETENAGAKERJAAN INDONESIA DI ARAB SAUDI Bab ini akan menceritakan hubungan luar negeri Indonesia- Arab Saudi, gambaran umum ketenagakerjaan Indonesia, sejarah tenaga kerja Indonesia di luar negeri,latar belakang keberadaan TKI di Arab Saudi serta ketenagakerjan di Arab Saudi.

BAB III

:

ANALISA

KEBIJAKAN

INDONESIA

TENAGA KERJA INDONESIA PADA

KUALITAS

PEMERINTAHAN

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Bab ini akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kualitas TKI pada masa pemerintahan Preside Susilo Bambang Yudhoyono yang akan diberangkatkan ke luar negeri termasuk ke Arab Saudi. BAB IV

: PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumya serta berisi implikasi teoritis peneliti setelah melakukan penelitian.


BAB 1 PENDAHULUAN. meningkat, pembelajaran mengenai ilmu Hubungan Internasional menjadi

Recommend Documents