BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu peran Lembaga keuangan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dinyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking).1 Kewajiban bank untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian inilah selanjutnya yang mengharuskan pihak bank untuk melakukan manajemen pengawasan risiko dalam operasionalnya. Perkembangan bank syariah yang pesat sejak pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan 1
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta : PT.Pustaka Utama Grafiti, 1999).hlm.261
1
2
untuk mengembangkan bank syariah dengan serius, khususnya dengan perubahan UU Perbankan No.10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi ijin kepada bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Sejak itu kantor dan operasi bank syariah tumbuh di mana-mana. Di perkenalkannya bank syariah sebagai bank bagi hasil di Indonesia di harapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya bank bebas bunga dan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam membuat bank syariah menjadi salah satu bank syariah yag mengalami kemajuan pesat. Selama tujuh tahun ini Bank Syariah Mandiri telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, bahkan rata-rata pertahun di atas 50%. Asset yang semula hanya Rp 448 miliar, kini telah berkembang menjadi Rp 9,18 triliun. Demikian pula dengan kantor cabang yang awalnya hanya berjumlah 8 kantor cabang, kini sudah berjumlah 199 kantor cabang di 24 propinsi. 2 Pengukuran tingkat kesehatan bank harus dilakukan oleh semua bank baik bank konvensional maupun bank syariah karena terkait dengan kepentingan semua pihak terkait, yaitu pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas 2
Diambil dari web dataspss.wordpress.com kutipan Republika, 2006, diakses pada Tanggal 1 Oktober 2014
3
pengawasan bank, dan pihak lainnya.Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.3 Penelitian sebelumnya oleh Toto Dendhana “Penerapan Prudential Banking Principle dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana” hasil penelitian ditemukan berbagai kesamaan konsep dengan bank konvensional yang membuat tidak bisa selaras dengan ketentuan syariah serta banyaknya penyimpangan dalam praktek perbankan
syariah
di
antaranya
berhubungan
dengan
akad
mudharabah.Hal tersebut yang membuat penulis ingin mengetahui penerapan prudential banking principle dalam pembiayaan mudharabah muqayyadah di BSM Pekalongan. Bank
sebagai
lembaga
keuangan
mempunyai cara
untuk
menyalurkan dana yang dimilikinya untuk dapat terus berkembang, salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas kredit. kredit berarti kepercayaan dan kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur baru akan nyata bilamana kredit itu dikembalikan lagi beserta kontra prestasi yang telah disepakati. Hal itu juga dilakukan bank syariah, bank syariah juga memberikan fasilitas kredit yang disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu aspek terpenting pengelolaan dana masyarakat dalam sebuah 3
Ibid
4
lembaga keuangan syariah yang berimplikasi kepada investasi halal dan menghasilkan retur sebagaimana yang diharapkan serta peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai dan pengembangan usaha nasabah. Di dalam pemberian pembiayaan dibutuhkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) serta implikasinya (pengaruh-pengaruh) untuk mengantisipasi jika terjadinya suatu risiko, hal ini sangat diperlukan sebelum kreditur memberikan pembiayaan kepada debitur maka sebelumnya perlu analisis terlebih dahulu guna untuk meminimalisir kerugian yang timbul. Oleh karena itu, dalam verifikasi pembiayaan pihak bank harus menerapkan prudential banking, karena pembiayaan macet disebabkan oleh lemahnya verifikasi pembiayaan di awal pengajuan pembiayaan. Dalam hal ini Bank Syariah perlu memperhatikan pelaksanaan prudential
banking
principles
dalam
pembiayaan
Mudharabah
Muqayyadah. Karena pembiayaan Mudharabah Muqayyadah memiliki risiko yang relatif tinggi sehingga Bank Syariah harus lebih selektif dalam hal pengikatan barang jaminan dan monitoring penggunaan dana. Karena lemahnya pengawasan dapat menimbulkan side streaming yang akan berpengaruh pada tingkat keuntungan bank syariah. Dalam praktik perbankan syariah, di mana bank syariah selaku mudharib terhadap dana simpanan masyarakat harus mengelola dana tersebut secara sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam bentuk pemberian pembiayaan sehingga tidak mengalami kerugian usaha yang tidak diharapkan. Hal itu sangat penting, karena kelalaian dan kecerobohan
5
bank syariah dalam memberikan pembiayaan akan membawa dampak langsung kepada kesuksesan maupun kegagalan usaha bank syariah dan yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan bank maupun nasabah kreditur. Produk pembiayaan masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad jual beli (tijarah). Sebagaimana dinyatakan oleh Karim (2001) bahwa, “hampir semua bank syariah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan murabahah, sedangkan sistem bagi hasil sangat sedikit diterapkan, kecuali di dua Negara, yaitu Iran (48%) dan Sudan (62%) . Menggambarkan bahwa perkembangan pembiayaan bagi hasil baru mencapai 15% per tahun. Pertumbuhan share keuangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2002 untuk pembiayaan mudharabah sebesar 14,33%, pembiayaan musyarakah sebesar 2,86%, sementara pembiayaan murabahah sebesar 72,21%. Keadaan kinerja portofolio produk mudharabah dan musyarakah diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik pelaksanaan produk bank syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Warde (1999: 199) bahwa bank syariah berkeinginan mengembangkan produk pembiayaan bagi hasil, namun kondisi masyarakat belum menyediakan iklim yang diinginkan.4 Kesenjangan antara teori dengan realitas mekanisme operasi produk yang berbasis profit and loss sharing (PLS), tentunya sangat 4
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.2
6
dipengaruhi
oleh
banyak
sebab
atau
faktor.
Faktor
ini
dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal perbankan syariah dan faktor eksternal bank syariah. Secara internal, kalangan perbankan belum memahami secara baik tentang konsep dan praktik produk mudharabah. Tampaknya pihak bank bersifat risk-averse atas pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini risk-averse, yaitu menyadari akan rumitnya persoalan yang dihadapi, maka bank syariah cenderung menghindari pembiayaan investasi dengan cara mudharabah dan sebagai gantinya digunakan skema musyarakah mutanaqisah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kontrak pembiayaan mudharabah di dalamnya sarat risiko, utamanya risiko yang berkaitan dengan masalah agency. Alasan ini dapat muncul disebabkan oleh factor eksternal bank, yaitu kondisi masyarakat pengguna jasa pembiayaan bank syariah untuk jenis mudharabah. Kondisi masyarakat yang dimaksud, adalah keadaan tingkat kejujuran dan amanah masyarakat dalam menjalankan produk mudharabah. Sebab, pembiayaan mudharabah harus didukung dengan kondisi masyarakat yang jujur dan amanah. Dengan kata lain, disamping persyaratan tekhnis administratif, kontrak mudharabah akan berjalan jika terdapat keterbukaan (transparansi). Hal ini tidak akan mungkin terwujud jika
masyarakatnya memiliki
kecenderungan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, seperti korupsi yang belakangan ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia. 5
5
Ibid., hlm.2-3
7
Kerjasama
mudharabah
dalam
sistem
perbankan
syariah
menempatkan bank sebagai mudharib sekaligus sebagai shahibul mal Sebagai mudharib, bank mengelola dana yang dititipkan depositor. Sementara sebagai shahibul mal, bank memberikan dana para depositor kepada debitur untuk dikelola dalam sebuah usaha. Posisi bank yang berstandar ganda tersebut tentu sedikit banyak membuat rancu pengertian mudharabah yang dikembangkan ulama fikih. Sebab antara shahibul mal sebagai pemlik modal sesungguhnya dan mudharib (entrepreneur) yang benar-benar mengerahkan tenaga dan ketrampilan untuk sebuah usaha yang riil tidak bertemu secara langsung tetapi harus melewati bank. Sementara bank sebagai lembaga usaha yang bergerak dibidang keuangan yang kegiatan operasionalnya harus didasarkan pada tingkat efesiensi, produktivitas, dan profitabilitas yang layak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur lalu lintas keuangan yang dilakukan oleh shahibul mal dan mudharib. Oleh karena itu, bank syariah perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam pemberian pembiayaan mudharabah pada sistem perbankan modern karena memiliki risiko yang relatif tinggi. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan konsep mudharabah berdasarkan PSAK No.59, yaitu akad kerja sama antara shahibul mal dan mudharib dengan yaitu pihak pertama (shahibul mal) memberikan fasilitas modal dan pihak kedua (mudharib) memberikan tenaga atau kerja.
8
Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan memberikan pelayanan pembiayaan
mudharabah
dan
mempunyai beberapa sistem, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Dengan adanya kondisi ini,penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana bank menerapkan Prudential Banking Principles dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan (Tinjauan Atas UU Nomor 10 Tahun 1998 terkait Pengawasan Bank) kedalam bentuk Proposal Tugas Akhir, dengan judul “Penerapan
Prudential
Banking
Principles
dalam
Pembiayaan
Mudharabah Muqayyadah di Bank Syariah Mandiri Pekalongan (Tinjauan Atas UU Nomor 10 Tahun 1998 Terkait Pengawasan Bank)” B. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah di atas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur pembiayaan Mudharabah Muqayyadah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan ? 2. Bagaimana Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan dalam Menerapkan Prudential Banking Principle di Tinjau dari UU Nomor 10 Tahun 1998 terkait Pengawasan Bank ? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan penelitian
9
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan pada akad Mudharabah Muqayyadah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan. b. Untuk mengetahui penerapan Prudential Banking Principles dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan. c. Untuk mengetahui penerapan Prudential Banking Principles dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah dengan kesesuaian UU Nomor 10 Tahun 1998 terkait Pengawasan Bank 2. Kegunaan penelitian a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan dalam rangka pengembangan dan evaluasi bagi lembaga yang bergerak dibidang perbankan dalam penerapan prudential banking pada pembiayaan Mudharabah Muqayyadah, khususnya bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan. b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Prudential Banking Principles dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 terkait Pengawasan Bank. c. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang proses pelaksanaan pembiayaan pada akad Mudharabah Muqayyadah dan penerapan Prudential Banking Principles dalam proses pengajuan pembiayaan
10
pada akad Mudharabah Muqayyadah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan. d. Untuk mengembangkan pemikiran, kemampuan, dan pengetahuan penulis yang sesuai dengan jurusan yang telah diambil dan aplikasinya
di
lembaga keuangan syariah sehingga dapat
mempersiapkan diri di dunia lembaga keuangan syariah pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya. D. Penegasan Istilah 1) Penerapan Penerapan adalah pengenaan, pemasangan, perihal mempraktekkan. 6 2) Prinsip kehati-hatian (Prudential banking) Adalah pengelolaan bank yang wajib di anut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Prinsip atau asas ini yaitu untuk mengantisipasi apabila nantinya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga bisa diminimalisir sebaik mungkin akan sesuatu risiko yang akan timbul nantinya. 3) Proses Runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu; rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk.7
6
W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia(Jakarta : Balai Pustaka, 1999)
hlm.1059. 7
Meity Taqdir Qodratilah, Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011).hlm.430.
11
4) Pembiayaan Bank Syariah Penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. 8 5) Akad Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akad adalah janji; perjanjian;kontrak. Makna yang digunakan dalam istilah perbankan syariah adalah perikatan, perjanjian, permufakatan, yaitu pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah dalam jual-beli maupun dalam kerjasama usaha. 6) Mudharabah Muqayyadah Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified
mudharabah
adalah
kebalikan
dari
mudharabah mutlaqah. Mudharib di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. E. Telaah Pustaka Telaah pustaka merupakan bagian yang terpenting di dalam suatu penelitian, karena itu fungsinya untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seseorang peneliti. Dalam rangka 8
Isriani Hardini dan Muh.H.Giharto, Kamus Perbankan Syariah (Bandung : Marja,2007).hlm.94.
12
menghindari penelitian terhadap obyek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis melakukan review terhadap kajian berbagai penelitian yang pernah ada. Terkait dengan penelitian terdahulu penulis menemukan beberapa judul penelitian antara lain:
Gambar 1.1 Tabel Perbandingan penelitian Judul Penelitian Kajian
tentang
jaminan
sebagai
Metode Penelitian
penilaian
a. Jenis penelitian
prinsip
prudential banking terhadap pembiayaan
pada
BMT
Hasil Penelitian
Perbedaan
Penilaian jaminan di BMT Bahtera
Dalam
yaitu penelitian
group Pekalongan telah
banking, dalam penelitian ini
lapangan
menggunakan pedoman dan tekhnik
prudential banking diterapkan
yang sudah baik sebagai bentuk
pada analisis penilaian jaminan,
b. Pendekatan
penerapan
prudential
Bahtera group Pekalongan
penelitian dengan
kehati-hatian (Prudential BMT
sedangkan dalam penelitian yang
(M.Rizqan 2008)
metode kualitatif
dalam memberikan pembiayaan
penulis
kepada nasabah sehingga aman dan
banking
memberikan kepastian
pembiayaan
pengembalian pembiayaan)
muqayyadah.
Pelaksanaan Prinsip Perbankan
pemberian
pada
mudharabah
kehati-hatian
yaitu penelitian
menempati posisi yang strategis penelitian yang penulis lakukan,
lapangan
dalam
pembiayaan
(
d. Pendekatan penelitian dengan
menunjang
nasional, perbankan
perekonomian meskipun dalam hal pembiayaan
satunya
syariah,
ini Penelitian ini berbeda dengan
yang
adalah ada unsure prinsip kehati-hatian mana akan
tetapi
dalam
hal
ini
13
0
salah
saat
diterapkan
c. Jenis penelitian
(Prudential Banking) dalam
perbankan
prudential
Penerapan
Syariah
Sektor
lakukan
1
Muhammad Ikhlas 2011)
metode kualitatif
dalam hal ini adalah Bank Syariah mekanisme berbeda. Mandiri (BSM) cabang padang. Peran BSM harus lebih ditingkatkan mengingat lembaga
BSM
merupakan
perantara
keuangan
(intermediary financial institution) yang memeberikan jasa keuangan kepada
masyarakat,
nasabahnya
sendiri.
terutama
Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri cabang padang,
sementara
penelitian
yang penulis lakukan pada Bank Syariah
Mandiri
cabang
Pekalongan.
Mengingat
bahwa kegiatan usaha BSM cabang padang dalam hal penyaluran dana mengandung risiko kerugian dalam pelaksanaannya dan dapat berimbas pada kesehatan BSM itu sendiri maka penerapan prinsip kehatihatian merupakan suatu keharusan untuk
dilaksanakan
pada
bank
tersebut.
14
2
Analisis prinsip kehati-hatian (Prudential
Banking)
implikasinya pembiayaan
a) Jenis
dan
lapangan
terhadap pada
bank
penelitian BMI cabang pekalongan merupakan Pada penelitian ini prudential
research). b) Pendekatan
(field salah satu lembaga keuangan yang banking menerapkan dalam
memberikan
Muamalat Indonesia cabang
penelitian
dengan
pekalongan
kualitatif
kehati-hatian
(Lutfa Safitri)2012
prudential
diterapkan
banking pembiayaan
secara
pada umum,
pembiayaan, sementara pada penelitian yang
diterapkannya khususnya
prinsip penulis
lakukan
penerapan
dalam prudential banking lebih spesifik
penyaluran dana diharapkan agar yaitu
pada
pembiayaan
Bank Muamalat Indonesia dalam mudharabah muqayyadah mengelola dana masyarakat dapat berhasil dengan optimal dan mampu memberi manfaat bagi nasabah yang menginvestasikan dananya
Sumber : Penelitian-penelitian terdahulu
15
16 16
F. Kerangka Teori BSM (Bank Syariah Mandiri) adalah suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam bentuk perbankan yang pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada syariat Islam yang tata kerjanya mengacu pada ketentuan AlQur’an dan Hadist. Peranan Bank Indonesia dalam penegakan asas prudential banking Bank Indonesia sebagai satu lembaga negara yang bersifat independen memiliki tugas antara lain mengatur dan mengawasi bank. Tugas tersebut memiliki sasaran yaitu terciptanya sistem perbankan yang sehat. Terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat mensyaratkan ditaatinya asas-asas perbankan Indonesia, salah satunya asas prudential banking. Atas dasar pemikiran perlunya bank melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko usahanya, bank Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perbankan baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang mengatur serta memberi pedoman bagi penerapan manajemen risiko bank Berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) bank harus menjalankan kegiatannya, berdasarkan : a. Dasar hukum pengawasan bank pada Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 1999 pasal 25 yang berhubungan dengan pengawasan bank tentang perlunya bank menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking).
Peran
pengawasan
bank
adalah
memastikan
bahwa
17
bankmemiliki kebijakan, prosedur, dan pedoman penilaian kredit, serta menguji konsistensi pelaksanaannya. 9 Pengawasan bank Indonesia sebagai bank sentral, adalah pengaturan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia, melalui pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking);
dan
pengawasan
bank
yang
mendorong
bank
untuk
melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia meliputi wewenang sebagai berikut: 1. Kewenangan memberikan izin (right to license) 2. Kewenangan untuk mengatur ( right to regulate) 3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control) 4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction)10 Setiap usaha dalam suatu sistem ekonomi tidak pernah lepas dari tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian pembiayaan. Namun karena di dalam pembiayaan terdapat unsure risiko, maka usaha mencari keuntungan tersebut harus memperhatikan prinsip kehati-hatian karena dana yang dialirkan dalam bentuk pembiayaan adalah dana simpanan masyarakat. 9
Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank,(Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama), hlm. 23. 10 Blueprint-Peraturan Bank Indonesia, di akses tanggal 15 Maret 2014
18
b. Dalam pemberian pembiayaan, bank menerapkan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 6C yaitu: 1) Character 2) Capacity 3) Capital 4) Colateral 5) Condition 6) Constraint 1. Klasifikasi Mudharabah Mudharabah yaitu suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) berkedudukan sebagai penyedia dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. 11Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah A. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan ifal ma syifa (lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar. B. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah
11
Helmi karim, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997., hlm.11.
19
mutlaqah. Mudharib di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.12 2. Rukun Mudharabah Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu : 1) Pelaku akad, yaitu shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal; 2) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh); dan 3) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul. Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu: 1) Modal harus berupa uang 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya; 3) Modal harus tunai bukan utang; dan 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja. Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya; dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah
12
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik), Jakarta : Gema Insani Press, 2001.,hlm.97.
20
pihak. 13Mudharabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan, salah satunya yaitu investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal. 3. Manfaat Mudharabah 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 5) Prinsip bagi hasil dalam mudhrabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun kentungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya : 13
Ascarya, Akad Persada.2008).,hlm.62-63.
&
Produk
bank
syariah
(Jakarta:
PT.Raja
Grafindo
21
1) Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak; 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja; 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.14 G. Metode Penelitian 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian a.
Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan(field research).Hasil penelitian ini diperoleh dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan informasi yang ditemukan dilapangan. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tentang proses pelaksanaan pembiayaan pada akad Mudharabah Muqayyadah dan penerapan Prudential
Banking
Principlesdalam
pembiayaan
Mudharabah
Muqayyadah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan (Tinjauan atas UU No.10 Tahun 1998 Terkait Pengawasan Bank) b.
Pendekatan penelitian Dalam
penelitian
ini
penulis
menggunakan
pendekatan
kualitatif. Strategi pengumpulan data pada penelitian kualitatif yaitu pengumpulan dokumen, wawancara tidak terstruktur dan informal, mencatat data dalam catatan lapangan secara intensif, menilai artifak
14
Muhammad Syafi’I Antonio, Opcit., hlm.97-98
22
dengan instrument penelitian, peneliti itu sendiri, catatan lapangan, alat perekam lainnya.15 Dengan pendekatan ini penulis akan melakukan penelitian tentang penerapan Prudential Banking Principles dalam pembiayaan Mudharabah
Muqayyadah
di
Bank
Syariah
Mandiri
Cabang
Pekalongan (Tinjauan atas UU Nomor 10 Tahun 1998 Terkait Pengawasan Bank) 2.
Sumber Data Dalam penelitian ini penulis membagi sumber data menjadi dua macam bagian yaitu : a. Sumber Data Primer Sumber data ini diperoleh dengan cara mencari data dari informasi di BSM Pekalongan tentang Penerapan Prudential Banking Principles dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah (Tinjauan atas UU Nomor 10 Tahun 1998 Terkait Pengawasan Bank) dari karyawan BSM Pekalongan.Sumber data primer dari penelitian adalah bapak M Doni.A.E.P, bapakM Zidni Ilma sebagai Pelaksana Marketing Mikro, Ibu Dian H Syarifah dan Ibu Nunik sebagai Analis Pelaksana Marketing b. Sumber Data Sekunder Sumber data ini diperoleh dari buku-buku dan referensi lain yang berkaitan dengan penerapan Prudential Banking Principles
15
Masyhuri dan M.Zainuddin.Metodologi Penelitian (pendekatan praktis dan aplikatif), (Bandung : Refika Aditama, 2011)hlm.24-25.
23
pada Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah (Tinjauan atas UU Nomor 10 Tahun 1998 Terkait Pengawasan Bank). 3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan, sebagai berikut : a. Observasi Partisipatif Dalam tekhnik ini penulis melakukan pencatatan dan pengamatan secara langsung tentang penerapan Prudential Banking Principles dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan (Tinjauan atas UU Nomor 10 Tahun 1998 Terkait Pengawasan Bank), kehadiran peneliti untuk diterima dan dapat berperan bersama-sama subjek penelitian secara mendalam dengan tidak lepas dari orientasi tujuan utama peneliti yaitu sebagai peneliti. b. Wawancara Metode ini digunakan oleh penulis untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari metode wawancara. Metode ini ditujukan kepada : Marketing pembiayaan mikro bapak Doni.A.E.P terkait prudential banking principles dalam pembiayaan mudharabah muqayyadah di BSM Cabang Pekalongan dan bapak Zidni tentang prosedur pembiayaan mudharabah muqayyadah dan pengawasannya di BSM Pekalongan, Ibu Nunik dan Ibu Dian H Syarifah tentang pengawasan setelah pencairan pembiayaan di BSM Pekalongan.
24
c. Dokumentasi Dokumentasi yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. 16Penulis dalam metode ini menggunakan kebijakan pembiayaan terkait prinsip kehati-hatian yang dikeluarkan BSM Pekalongan sebagai dokumentasi. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan Prudential Banking Principles dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan (Tinjauan atas UU Nomor 10 Tahun 1998 Terkait Pengawasan Bank) 4. Metode analisis data Untuk
memperoleh
hasil
penelitian
yang
dapat
dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, dalam metode analisis data ini penulis menggunakan metode deskriptif. Dengan metode desktiptif ini penulis akan menyajikan data yang telah terkumpul dalam bentuk narasi dan hanya menjawab rumusan masalah. H. Sistematika Pembahasan BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaahpustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.
16
Suharsimi Arikunto, Op.Cit. hlm.236.
25
BAB II
: LANDASAN TEORI Bab ini terdiri dari tinjauan umum prudential banking principles, pengaturan dan pengawasan perbankan, tinjauan umum pembiayaan mudharabah muqayaddah,
BAB III
: GAMBARAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH MANDIRI PEKALONGAN Bab ini menjelaskan tentang profil Bank Syariah Mandiri, Produk-produk Bank Syariah Mandiri cabang pekalongan, Mekanisme pembiayaan Mudharabah Muqayyadah di Bank Syariah Mandiri cabang pekalongan, penerapan Prudential Banking Principles di Bank Syariah Mandiri cabang pekalongan.
BAB IV
: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Bab ini akan memaparkan tentang prosedur penerapan pembiayaan mudharabah muqayyadah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan dan analisis penerapan Prudential Banking Principles di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan di tinjau atas UU Nomor 10 Tahun 1998 terkait pengawasan bank.
BAB V
: PENUTUP Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran
