BAB 1 PENDAHULUAN. M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: KENCANA, 2004), hlm. 10. Hlm.5

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Pasar modal sangat berperan bagi pembangunan ekonomi yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. Sebagai salah satu sumber pembiayaan dunia usaha, pasar modal diperlukan oleh perusahaan yang ingin mencari dana dari masyarakat untuk melakukan ekspansi usaha, menambah modal kerja atau memperkuat struktur permodalan perusahaan.1 Sedangkan sebagai wahana investasi, pasar modal merupakan wadah yang mempertemukan pemilik dana (supplier of fund) yaitu investor dengan pengguna dana (user of fund)2 yakni perusahaan untuk tujuan melipatgandakan dana yang dimiliki investor melalui keuntungan yang akan diperolehnya dari penyertaan modal pada perusahaan.3 Perkembangan industri pasar modal saat ini, sangat terkait dengan teknologi modern. Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam industri pasar modal. Perubahan tersebut yaitu ditinggalkannya sistem perdagangan manual (paper based) yang semula digunakan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) menjadi sistem perdagangan yang berbasiskan elektronik (electronic based). Sejak tanggal 22 Mei 1995, Bursa Efek Indonesia telah melakukan perubahan signifikan pada sistem perdagangannya, yaitu dengan diterapkannya sistem otomatisasi perdagangan di bursa efek atau yang disebut juga sebagai Jakarta Automated Trading System (JATS) untuk menggantikan sistem perdagangan manual.4

1

M. Irsan Nasarudin, Diktat Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: s.n., 1999), hlm.4.

2

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: KENCANA, 2004), hlm. 10. 3

Irfan Iskandar, Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian, (Jakarta: Djembatan, 2001), Hlm.5. 4

M. Irsan Nasarudin, op.cit., hlm. 138.

1 Penitipan kolektif..., Chairini, FHUI, 2009

Universitas Indonesia

2

Pada sistem perdagangan manual, efek-efek diperdagangkan dalam bentuk fisik dimana penyerahannya dilakukan secara konvensional dengan menyerahkan bentukan fisik/warkat dari efek yang diperdagangkan, sehingga banyak tenaga dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyelesaian transaksi belum lagi masalah keamananan dalam memegang efek tidak terjamin seperti banyak terjadi kasus saham palsu, saham hilang, rusak, dan sebagainya. Selain itu jumlah maksimal transaksi yang dapat ditangani perharipun terbatas yaitu hanya sekitar 5000 transaksi. Hal ini menyebabkan biaya per unit transaksi menjadi tinggi, volume perdagangan menjadi tidak likuid dan tingkat keamanan pemegang saham (investor) tidak terjamin, sehingga perdagangan saham dalam bentuk fisik tersebut sudah tidak relevan lagi.5 Oleh

karena

itu

pada

17

Juli

2000,

Bursa

Efek

Indonesia

telah

mengimplementasikan sistem perdagangan efek tanpa warkat (scripless trading). Scripless trading merupakan sistem penyelesaian transaksi efek yang terjadi di bursa tanpa penyerahan fisik sertifikat efek antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli. Mekanismenya adalah warkat efek terlebih dahulu dikonversikan menjadi data elektronik pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dimana kepemilikan efek dinyatakan dalam bentuk data elektronik di rekening efek. Setiap transaksi jual atau beli efek antara anggota bursa dilakukan dengan pemindahbukuan (book entry settlement) yaitu dengan pengkreditan dan pendebetan antara rekening efek anggota bursa yang dikelola dengan sistem “the central depository and book entry settlement system (C-Best) oleh KSEI.6 Setelah terjadi transaksi jual atau beli, bukti kepemilikan efek diberikan dalam bentuk konfirmasi tertulis, yang dikeluarkan oleh pihak KSEI. Konfirmasi tertulis ini diberikan untuk mengetahui jumlah deposit efek maupun uang dalam rekening efek di KSEI.7 5

M. Irsan Nasarudin, loc.cit.

6

Fanny Kurniawan, “Tinjauan Yuridis Peran PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Dalam Hal pelaksanaan gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat,” (Skripsi Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2004), hlm. iv. 7

Rosewitha Irawaty, “Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pasar Modal, Sejauh Mana Implementasinya,” . 14 Maret 2008.

Penitipan kolektif..., Chairini, FHUI, 2009


3

Dengan diberlakukannya scripless trading, memberikan banyak keuntungan antara lain, tingkat keamanan lebih tinggi (terhindar dari risiko saham palsu, hilang, rusak, dsb) penyelesaian transaksi lebih cepat, dan likuiditas pasar akan meningkat sehingga akan dapat mewujudkan pasar modal yang wajar, teratur dan efisien.8 Penerapan sistem perdagangan tanpa warkat (scripless trading) ini, telah melahirkan suatu konstruksi hukum baru, yaitu adanya kegiatan penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.9 Konsep penitipan kolektif bukanlah hal yang baru lagi di dunia pasar modal. Keberadaanya sejak lama telah diintrodusir dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu pada pasal 56 sampai pasal 63 dalam rangka pengimplementasian sistem perdagangan efek tanpa warkat. Definisi penitipan kolektif menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Pasar Modal adalah “jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.”10 Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek (termasuk didalamnya penitipan kolektif) dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.11 Efek yang dicatat dalam rekening efek bukan merupakan harta milik kustodian sehingga tidak dapat disita atau diambil oleh kreditur, atau masuk dalam budel likuidasi atau pailit, jika kustodian dinyatakan pailit.12 Selain itu efek yang berada dalam penitipan kolektif, dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara yang satu dengan yang lain untuk jenis dan kualifikasi yang 8

Jasso Winarto, et al, Pasar Modal Indonesia: Restrokpeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ, Cet.1. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 134. 9

Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) Hlm. VI. 10

Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No.3608. Ps. 1 angka 16. 11

Ibid., Ps. 1 Angka 8.

12

Irawaty, loc.cit.



4

sama yang diterbitkan oleh emiten. Konsep ini disebut juga sebagai kesepadanan efek (Fungibility). Dalam hal ini efek memiliki sifat yang sama seperti uang, misalnya apabila seseorang hendak mencairkan uang dari rekeningnya, maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut atau mensyaratkan kepada bank agar uang yang dicairkan tersebut adalah fisik uang yang dahulu disetorkan nasabah tersebut kepada bank. Pemegang rekening hanya dapat menuntut berdasarkan jumlah, jenis dan kelas efek.13 Sehubungan dengan transaksi bursa, bank kustodian tidak dapat melakukan transaksi perdagangan efek melalui bursa efek. Dalam hal ini, bank kustodian, hanya berfungsi semata-mata sebagai lembaga penyimpan efek milik nasabah saja.14 Yang dapat menyelenggarakan kegiatan kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek dan bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam. Secara sederhana, konsep penitipan kolektif dapat digambarkan sebagai berikut, sebelum memulai kegiatan transaksi di bursa, investor diwajibkan membuka rekening efek terlebih dahulu dengan menjadi nasabah pada perusahaan efek.15 Oleh karena pada scripless trading tidak ada lagi bentuk fisik berupa warkat, maka investor yang memiliki efek berbentuk warkat harus menitipkan efek tersebut dalam penitipan kolektif pada perusahaan efek atau bank kustodian. Rekening efek tersebut merupakan bukti bahwa investor telah menempatkan efek yang dimilikinya dalam lembaga penitipan kolektif. Kemudian, perusahaan efek atau bank kustodian akan membuka rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagai pusat penyimpanan efek (kustodian sentral) atas nama perusahaan efek atau bank kustodian. Setiap bentuk transaksi efek yang terjadi di bursa, dilakukan dengan cara pemindahbukuan antar 13

Kurniawan, op.cit., hlm. 34.

14

Widjaja, op.cit., hlm. 186.

15

M. Irsan Nasarudin, op.cit., hlm. 134.



5

rekening efek yang tercatat pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian KSEI. Dengan demikian, KSEI sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian akan mempunyai rekening-rekening efek dari perusahaan efek sebagai perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan efek dan bank kustodian sebagai lembaga yang memberikan jasa penitipan efek.16 Selanjutnya, efek dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian akan dicatat dalam daftar buku pemegang efek emiten atas nama lembaga penyimpanan dan penyelesaian yakni Kustodian Sentral efek Indonesia (KSEI).17 Sehingga, dalam kegiatan penitipan kolektif terdapat dua macam kepemilikan yaitu kepemilikan manfaat (beneficial ownership) dan kepemilikan terdaftar (registered ownership). Kepemilikan terdaftar adalah hak pemegang efek terhadap emiten berkaitan dengan efek yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Emiten. Yang berkedudukan sebagai registered ownership dalam penitipan kolektif adalah Lembaga penimpanan dan penyelesaian yaitu PT KSEI untuk kepentingan pemegang rekening di LPP. Adapun kepemilikan manfaat (beneficial ownership) adalah hak pemegang rekening efek atas manfaat tertentu berkaitan dengan efek dalam penitipan kolektif yang didasarkan pada kontrak rekening efek antara pemegang rekening dengan kustodian. Beneficial ownership dalam penitipan kolektif adalah investor atau nasabah pada perusahaan efek dan bank kustodian. Hak-hak yang terdapat dalam kepemilikan manfaat atas efek dalam penitipan kolektif yaitu, hak atas pembagian deviden, saham bonus, hak atas pre-emtive rights, hak atas pembayaran bunga atau pokok obligasi, hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS/RUPO dan hakhak lain yang berkaitan dengan efek.18

16

Widjaja, op.cit., Hlm. 170.

17

Ps. 56 Ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal

18

Pasal 1 huruf b dan pasal 2 huruf c peraturan Bapepam No. IV.A.3.



6

Landasan hukum dari pencatatan kepemilikan efek atas nama perusahaan efek, bank kustodian, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagai registered owner diatur dalam ketentuan pasal 56 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pasar Modal yang berbunyi sebagai berikut: (1)

(2)

(3)

Efek dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang efek emiten atas nama lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang bersangkutan Efek dalam penitipan kolektif pada bank kustodian atau perusahaan efek yang dicatat dalam rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dicatat atas nama bank kustodian atau perusahaan efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada bank kustodian atau perusahaan efek tersebut. Apabila efek dalam penitipan kolektif merupakan bagian dari portofolio efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka efek tersebut dicatat dalam buku dafar pemegang efek emiten atas nama bank kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari kontrak investasi kolektif.

Ketentuan pasal 56 UUPM tersebut secara tegas dan jelas membedakan antara pendaftaran kepemilikan efek atas nama lembaga kustodian dan pemegang hak atau kepentingan atas efek yang didaftarkan tersebut. Ketentuan pasal 55 UUPM, kemudian dijabarkan lagi dalam peraturan Bapepam No. VI.A.3 tentang rekening efek pada kustodian, yang berbunyi sebagai berikut: a. Kepemilikan manfaat (beneficial ownership) atas efek adalah hak pemegang rekening efek atas manfaat tertentu berkaitan dengan efek yang dicatat dalam penitipan kolektif dalam rekening efek pada perusahaan efek, bank kustodian atau lembaga penyimpanan dan penyelesian yang timbul dari kontrak rekening efek antara pemegang rekening dan kustodian tersebut, UndangUndang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. b. Kepemilikan terdaftar (registered ownership) atas efek adalah hak pemegang efek terhadap emiten efek tesebut berkaitan dengan efek yang terdaftar dalam buku emiten atas nama pemegang efek. Adanya konsep pembedaan kepemilikan hak atas efek dalam kegiatan penitipan kolektif di pasar modal sepintas menyerupai lembaga trust yang notabene tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Trust merupakan suatu konsep pemisahan



7

kepemilikan antara pemilik benda secara hukum (Legal Owner) dan pemilik manfaat atas benda tersebut (beneficiary owner). Dalam Trust, legal owner inilah yang berhak melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum (pengurusan atau pengelolaan) atas benda yang diserahkan kepadanya, namun kenikmatan atau kemanfaatan benda tersebut harus diberikan kepada pihak ketiga yang disebut sebagai beneficiary. Pada kegiatan penitipan kolektif, baik kegiatan penitipan kolektif pada perusahaan efek, bank kustodian maupun LPP KSEI sebagai kustodian sentral, efekefek dicatatkan atas nama perusahaan efek dan atau bank kustodian sebagai pihak yang bertindak mewakili kepentingan nasabahnya. Sedangkan dalam daftar pemegang saham efek emiten, yang tercatat adalah LPP KSEI. Apakah dengan pencatatan kepemilikan di dalam daftar pemegang saham emiten maupun di dalam rekening efek di PT KSEI atas nama lembaga kustodian tersebut menjadikanya sebagai pemilik secara hukum (legal owner) atas efek dalam penitipan kolektif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji konstruksi hukum lembaga penitipan kolektif ini mengingat pendaftaran kepemilikan efek atas nama lembaga kustodian ini dapat disalahgunakan. Pada tahun 2003, ada salah satu perusahaan efek yang telah mengagunkan efek yang tercatat atas namanya dalam penitipan kolektif. Tindakan ini tentu merugikan investor sebagai pemilik yang sebenarnya atas efek. Setiap investor yang menanamkan modalnya melalui pembelian efek di pasar modal perlu mendapat perlindungan dari tindakan pihak-pihak yang tercatat sebagai pemilik dalam lembaga penitipan kolektif.19 Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan membahas mengenai hak kepemilikan investor atas efek dalam penitipan kolektif yang dicatatkan atas nama perusahaan efek, bank kustodian, dan LPP KSEI. Perlindungan hukum terhadap investor atas efek miliknya yang dicatatkan atas nama lembaga kustodian. serta bagaimana mekanisme pendistribusian hak-hak investor atas efek-efek dalam penitipan kolektif. Diharapkan nantinya akan diperoleh kejelasan aspek-aspek yuridis apa saja yang terdapat dalam kegiatan penitipan kolektif berserta akibat hukumnya. 19

DR. Gunawan Widjaja, Transpalantasi Trust Dalam KUH Perdata, KUHD, dan UndangUndang Pasar Modal Indonesia. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8.



8

1.2.

Pokok Permasalahan:

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah status hak kepemilikan investor atas efek-efek dalam penitipan kolektif yang dicatatkan atas nama perusahaan efek, bank kustodian dan LPP KSEI? 2. Bagaimanakah mekanisme pelaksaanaan hak-hak investor atas-atas efek-efek yang berada dalam penitipan kolektif seperti hak suara dalam RUPS, pembagian deviden, bunga obligasi, dan sebagainya. apabila yang tercatat dalam daftar pemegang saham emiten adalah LPP KSEI? 3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor atas efek dalam penitipan kolektif pada PT KSEI yang dicatatkan dalam rekening efek atas nama perusahaan efek dan atau bank kustodian?

1.3.

Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai konstruksi hukum penyimpanan efek dalam penitipan kolektif menurut Undang-Undang Pasar Modal dan praktek pelaksanaannya oleh LPP KSEI.

1.3.2. Tujuan Khusus Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitan ini adalah: 1. Menganalisa status kepemilikan investor terhadap efek yang berada dalam penitipan kolektif. 2. Mengetahui mekanisme pelaksanaan hak-hak investor dalam penitipan kolektif. 3. Mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang diberikan terhadap nasabah pemegang rekening PT KSEI.



9

1.4.

Kegunaan Penelitian 1.4.1

Kegunaan Teoretis

Dari sudut teoretis, penelitian ini berguna untuk pengkajian secara akademis konsep penitipan kolektif, serta sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah literatur di bidang hukum pasar modal mengenai masalah penitipan kolektif.

1.4.2

Kegunaan Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui mekanisme konsep penitipan kolektif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku yang dilakukan oleh LPP KSEI, bank kustodian, dan perusahaan efek.

1.5.

Definisi Operasional Demi mencegah perbedaan penafsiran atas terminologi yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Anggota Bursa Efek Adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan Bursa efek. (Ps. 1 angka 2 UUPM). 2. Book Entry Settlement (penyelesaian pembukuan) Pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek dari rekening efek yang satu dan menambahkan efek dimaksud pada rekening efek yang lain pada kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik. (Penjelasan Ps. 55 ayat (1) UUPM). 3. Biro Administrasi Efek Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan



10

pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. (Ps. 1 Angka 3 UUPM). 4. Bursa efek Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. (Ps. 1 angka 4 UUPM) 5. C-Best (Central Depository Book Entry Settlement System) Adalah sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan sarana komputer. 6. Efek Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontarak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. (Ps. 1 Angka 5 UUPM). 7. Emiten (Issuer)20 Pihak yang menerbitkan efek, dapat terdiri dari Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Swasta . 8. Kesepadanan efek (Fungibility) Efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh emiten tertentu dianggap sama atau sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. (Ps. 57 UUPM). 9. Investor Masyarakat pemodal, baik perorangan maupun kelembagaan.21

20

Nasarudin, op.cit., hlm. 45.

21

Ibid., hlm. 29



11

10. Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownership)22 Hak pemegang rekening Efek atas manfaat tertentu berkaitan dengan Efek yang dicatat dalam Penitipan Kolektif dalam rekening Efek pada Perusahaan Efek, Bank Kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang timbul dari kontrak rekening efek antara pemegang rekening dan kustodian. 11. Kepemilikan Terdaftar (Registered Ownership)23 Hak pemegang Efek terhadap Emiten Efek tersebut berkaitan dengan Efek yang terdaftar dalam buku Emiten atas nama pemegang Efek. 12. Kontrak Investasi Kolektif Kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. 13. Kustodian Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan atas efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.(Ps. 1 Angka 8 UUPM). 14. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. (Ps. 1 angka 10 UUPM). Kegiatan sebagai lembaga penyimpanan dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 15. Pasar Modal Pasar modal adalah kgiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 22 23

Peraturan Bapepam No. VI.A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian. Ibid.



12

dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. (Pasal 1 Angka 13 UUPM). 16. Pemegang Efek Pemilik manfaat atas efek yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek.24 17. Pemegang Rekening Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening pada PT KSEI.25 18. Penawaran Umum Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya. (Ps. 1 angka 15 UUPM). 19. Penitipan Kolektif Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian. (Ps. 1 Angka 16 UUPM). 20. Perantara Pedagang Efek Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. (Ps. 1 Angka 18 UUPM). 21. Perusahaan Efek Adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. (Ps. 1 angka 21 UUPM). 22. Portofolio Efek Kumpulan efek yang dimiliki pihak (Ps. 1 Angka 24). 23. Rekening Efek Adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi efek dan atau dana

24 25

Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral butir 1.1. Ibid.



13

milik pemegang rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.26 24. Reksa Dana Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. (Ps. 1 angka 27 UUPM). 23. Scripless trading Sistem penyelesaian transaksi efek yang terjadi di bursa tanpa penyerahan fisik sertifikat efek antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli. 27 24. Tanggal Pembayaran (Payment Date) Tanggal yang ditetapkan oleh penerbit efek untuk pelaksanaan pembayaran atau pembagian hak-hak atas efek kepada pemegang efek melalui pemegang rekening.28 25. Tanggal Pencatatan (Recording Date) Tanggal yang ditetapkan oleh penerbit efek yang menjadi dasar penentuan pemegang efek yang berhak atas pembayaran atau pembagian hak-hak yang melekat pada efek.29 26. Transaksi bursa Adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentuakn oleh bursa efek, pinjam meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek. (Ps. 1 angka 28). 27. Unit Penyertaan Satuan ukuran yang menunjukan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. (Ps. 1 angka 29 UUPM).

26

Ibid.

27

Kurniawan, op.cit., hlm. iii.

28

Peraturan Jasa Kustodian Sentral, loc.cit.

29

Ibid.



14

1.5.

Sistematika Penulisan Pada penelitian ini, penulis menguraikan pokok permasalahan yang ada ke

dalam 5 bagian yang saling berkaitan satu dengan lainnya dengan sistematika sebagai berikut: BAB 1 :

Merupakan

bab

permasalahan,

pendahuluan

pokok

yang

terdiri

dari

latar

belakang

permasalahan,

tujuan

penelitian,

kegunaan

penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan. BAB 2 :

Merupakan tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai konsep kepemilikan dan penitipan menurut KUH Perdata serta konsepsi pranata trust. Kemudian akan diuraikan secara singkat mengenai Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam kaitannya dengan sistem perdagangan efek tanpa warkat (scripless trading).

BAB 3 :

Bab ini khusus membahas metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data yang digunakan, tipe perencanaan penelitian, alat pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, sifat dan bentuk laporan.

BAB 4 :

Analisis status kepemilikan investor atas efek dalam penitipan kolektif yang dicatatkan atas nama perusahaan efek, bank kustodian dan LPP KSEI, mekanisme pelaksanan hak-hak investor dalam penitipan kolektif serta perlindungan hukum terhadap investor atas efek dalam penitipan kolektif di LPP KSEI.

BAB 5 :

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB 1 PENDAHULUAN. M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: KENCANA, 2004), hlm. 10. Hlm.5

Recommend Documents