Perdata, (Jakarta: KENCANA, 2004), Hlm Universitas Indonesia. Penitipan kolektif..., Chairini, 15 FHUI, 2009

BAB 2 TINJAUAN UMUM PEMILIKAN DAN PENITIPAN MENURUT KUH PERDATA, PRANATA TRUST SERTA PERANAN KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DALAM SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT

2.1 PEMILIKAN MENURUT KUH PERDATA 2.1.1

Pengertian Hak Milik (Eigendom)

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, maka ketentuan hak milik terhadap tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagaimana diatur dalam buku II KUH Perdata menjadi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu hak milik yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah hak milik atas benda selain mengenai tanah. Pengertian hak milik menurut pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Dari definisi diatas, diketahui bahwa hak milik memberikan dua hak dasar kepada pemegangnya, yaitu: 30 1. Hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendan Artinya seorang pemegang hak milik atas suatu benda berhak untuk memakai atau menggunakan benda yang dimilikinya secara leluasa atau menikmati manfaat yang terkandung dalam benda tersebut. 2. Hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan 30

Gunawan Widjaja, Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pandang KUH Perdata, (Jakarta: KENCANA, 2004), Hlm. 138.

15 Penitipan kolektif..., Chairini, FHUI, 2009

Universitas Indonesia

16

sepenuhnya. Dalam hal ini berarti pemegang hak milik bebas untuk menjual, menghibahkan, menyerahkan benda yang dimilikinya kepada siapapun juga, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa, dan atau melanggar kepentingan umum, atau hak-hak orang lain, termasuk pula didalamnya untuk membebankan, meletakkan hak kebendaan lainnya, menjaminkan atau mengagunkan benda tersebut sebagai jaminan utang. Algra dan Gokkel mengartikan eigendom sebagai berikut, “absoluut meest omvattende recht op een zaak,” yaitu hak untuk menguasai atau memegang sesuatu benda secara mutlak (absolut). Vollmar dan Adiwimarta mengatakan bahwa hak eigendom adalah hak yang paling luas yang dapat dimilki seseorang terhadap suatu benda. Pada asasnya si pemilik (eigenaar) itu dapat berbuat apa saja dengan benda itu dan kedudukannya adalah lebih kuat dari kedudukan orang yang memegang (bezit) benda itu.31 Dari perumusan diatas dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain karena yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasai dengan sebebasbebasnya.32 Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan, serta mempergunakan benda tersebut. Namun demikan seseorang dalam menggunakan hak miliknya juga harus mengingat adanya batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut sebagaimana diuraikan dalam pasal 570 KUHPerdata adalah tidak melanggar undang-undang dan peraturan umum serta tidak menimbulkan gangguan. Jika seorang eigenaar dalam menikmati haknya melanggar batasan tersebut maka dapat dilakukan pencabutan terhadap haknya disertai dengan pembayaran ganti rugi.

31

Nindyo Pramono, Sertifikasi saham PT GO Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001). Hlm. 88-89. 32

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, (Yogayakarta: Liberty,1990). Hlm. 42.

Penitipan kolektif..., Chairini, FHUI, 2009


17

2.1.2 Cara Memperoleh Hak Milik Cara memperoleh hak milik atas benda diatur dalam pasal 584 KUHPerdata, yaitu: Hak milik atas suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan benda berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.33 Berdasarkan ketentuan pasal 584 KUH Perdata tersebut, diketahui ada 5 cara untuk memperoleh hak milik atas benda yaitu:34 1. Pendakuan (Toegening) Pendakuan merupakan cara untuk memperoleh hak milik atas suatu kebendaan yang tidak berada dalam penguasaan atau kepemilikan dari orang lain (res nullius). Misalnya menangkap ikan di laut, menangkap burung di hutan, dan sebagainya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengakui pendakuan terhadap kebendaan bergerak oleh karena untuk benda tidak bergerak khususnya tanah yang tidak dimiliki oleh orang perorangan atau suatu badan hukum adalah milik dari Negara.35 2. Perlekatan (natrekking) Mengenai perlekatan diatur dalam pasal 588-605 KUH Perdata. Perlekatan merupakan cara memperoleh hak milik sebagai akibat peristiwa alam atau sesuatu yang bersifat alamiah. Misalnya binatang yang sedang beranak maka anaknya menjadi milik si pemilik induknya, demikian juga pohon berbuah maka buahnya menjadi milik si pemilik pohon.36 Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata, untuk dapat berlakunya perlekatan sebagai salah satu dasar untuk memperoleh hak milik, maka harus ada penyatuan antara 33

Pasal 584 KUH Perdata.

34

Gunawan Widjaja, op.cit., Hlm. 152.

35

Ibid., Hlm. 152-155.

36

Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarief, dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata : Suatu Pengantar, (Jakarta : Gitama Jaya, 2005), hlm. 83.



18

kebendaan yang melekat tersebut dengan dengan kebendaan yang merupakan dasar kebendaan dimana perlekatan terjadi. Untuk dapat dianggap sebagai telah terjadi penyatuan dan karenanya berlaku asas perlekatan, maka kebendaan yang melekat tersebut harus sudah tidak dapat dipisahkan lagi ke dalam bentuk asalnya semula. Jika kebendaan yang melekat tersebut masih dapat dipisahkan kepada bentuknya semula, maka perlekatan dianggap tidak pernah terjadi.37 3. Daluwarsa (Verjaring) Berdasarkan pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa terdiri dari dua macam, yaitu: a. Daluwarsa

untuk

memperoleh

hak-hak

kebendaan

(Acqusitieve

Verjaring) b. Daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau kewajiban (Extinctieve Verjaring) Dalam kaitannya dengan hak kebendaan maka daluwarsa yang dimaksudkan disini adalah daluwarsa untuk memperoleh hak. Daluwarsa untuk memperoleh sesuatu hak senantiasa didahului oleh kedudukan berkuasa (bezit). Pada benda bergerak berdasarkan pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata dimana barang siapa menguasai benda bergerak maka dianggap sebagi pemilik, sehingga pada benda bergerak daluwarsanya 0 (nol) tahun. Untuk benda tidak bergerak berdasarkan pasal 1963 KUH Perdata, barang siapa dengan itikad baik menguasai benda tidak bergerak berdasarkan suatu alas hak, maka daluwarsanya selama 20 tahun untuk memperoleh hak milik, sedangkan jika tanpa alas hak diperlukan waktu 30 tahu. Dewasa ini dengan berlakunya UUPA dan PP No. 10 tahun 1961 jo PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maka daluwarsa terhadap tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah tidak berlaku lagi karena untuk memperoleh hak milik

37

Widjaja, op.cit., Hlm. 164.



19

atas tanah harus melalui pendaftaran.38 4. Pewarisan (erfopvolfing) Dengan meninggalnya seeorang, maka semua kebendaan yang menjadi harta kekayaan orang tersebut demi hukum beralih kepemilikannya kepada ahli warisnnya. Untuk pewarisan harta benda yang merupakan benda bergerak tidak diperlukan lagi perbuatan hukum tertentu untuk menyerahkan hak milik, Namun demikian khusus untuk benda tidak bergerak, undang-undang masih mensyaratkan adanya pendaftaran dan pengumuman sebagai dasar keberadaan atau eksistensi hak milik atas benda tidak bergerak tersebut. 5. Penyerahan (Levering) Berdasarkan sistem kausal yang dianut di Indonesia maka perjanjian belum mengakibatkan beralihnya hak milik. Hak milik baru beralih dengan adanya penyerahan. Untuk penyerahan benda bergerak berwujud dapat dilakukan dengan cara penyerahan secara fisik. Dengan penyerahan secara fisik maka secara hukum hak milik atas benda bergerak berwujud sudah beralih berdasarkan pasal 612 KUH perdata. Sedangkan untuk benda tidak bergerak penyerahannya dilakukan dengan cara pendaftaran sebagaimana diatur dalam UUPA jo. PP No. 10 tahun 1961 jo PP No. 24 tahun 1997 diamana untuk pendaftaran tanah diselenggarakan oleh badan pendaftaran tanah, melalui kantor pendaftaran tanah setempat. Untuk penyerahan benda tidak berwujud berupa piutang dan hak-hak maka dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Penyerahan piutang atas nama (op name) Piutang atas nama ialah surat yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam surat piutang tersebut (pasal 1153 KUHPerdata). Sedangkan cara penyerahannya dilakukan dengan pembuatan akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan yang berisi pengalihan hak dari kreditur lama kepada kreditur baru dilanjutkan dengan pemberitahuan

38

Soesilowati Mahdi, op.cit., hlm. 72.



20

kepada debitur bahwa piutang telah beralih dari kreditur lama kepada kreditur baru kecuali debitur telah mengetahui, pemberitahuan tidak perlu dilakukan. Cara ini dikenal dengan istilah cessie sebagaimana diatur dalam pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPerdata, termasuk dalam surat piutang atas nama adalah saham atas nama. b) Penyerahan piutang atas bawa Untuk penyerahan piutang atas bawa dilakuakan dengan cara penyerahan secara langsung surat piutangnya dari kreditur lama kepada kreditur baru sebagaimana penyerahan benda bergerak. Hal ini sesuai pasal 613 ayat (3) KUHPerdata. Termasuk dalam surat piutang ini adalah cek, obligasi. c) Penyerahan surat piutang atas tunjuk (aan order) Penyerahan terhadap surat piutang atas tunjuk dilakukan dengan cara penyerahan surat piutang disertai dengan catatan punggung (endossement) yaitu berupa tulisan di balik surat piutang tersebut yang menyatakan tentang beralihnya surat piutang kepada yang ditunjuk. Hal ini diatur dalam pasal 613 ayat (3) KUHPerdata. Termasuk dalam surat piutang atas tunjuk adalah wesel.39

2.1.3. Sifat Memperoleh Hak Milik Ada dua sifat cara memperoleh hak milik, yaitu: 40 1. Secara Originair (Asli) Pihak yang memperoleh hak milik atas benda tidak menerimanya dari tangan pihak pendahulu. Pihak yang memperoleh hak milik tersebut memulai dengan suatu hak yang baru, yang bebas dari beban dan kewajiban, tanpa hak dan wewenang, misalnya, pendakuan, perlekatan, daluwarsa 2. Cara Derivatif (berasal dari orang lain) Memperoleh hak milik berasal dari orang yang lebih dulu berhak atas benda itu. Memperolehnya ialah dengan bantuan dari orang yang mendahuluinya. 39

Ibid., Hlm. 84.

40

Widjaja, op.cit., hlm. 149-151



21

Cara derivatif ini dapat dibedakan atas : a. Dengan dasar hukum umum (algemene titel) Penerima hak menerima benda secara keseluruhan (massal), dengan hak dan kewajiban yang melekat pada benda tersebut: Misalnya: percampuran harta perkawina, pewarisan, perolehan benda dari badan hukum yang bubar, badan hukum hasil penggabungan (merger) atau hasil peleburan (konsolidasi) memperoleh hak milik atas benda dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada benda tersebut, dari badan hukum yang bubar karena merger atau konsolidasi. b. Dengan dasar hukum khusus (bijzonderetitel) yaitu penerimaan hak milik atas benda tertentu. Misalnya dengan cara: penyerahan, daluwarsa, pencabutan hak (onteigening) yang disertai dengan pemberian hak baru.

2.1.4. Milik Bersama (Medeeigendom) Biasanya suatu hak milik hanya dimiliki oleh satu orang pemilik, tetapi ada kemungkinan bahwa dua orang atau lebih menjadi pemilik bersama dari suatu benda. Ketentuan mengenai kepemilikan bersama diatur dalam pasal 573 KUH Perdata yang berbunyi, “Pembagian benda yang merupakan kepunyaan lebih dari seorang dilakukan menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan terhadap pemisahan dan pembagian harta peninggalan.”41 KUH Perdata mengenal dua macam bentuk milik bersama, yaitu: 1. Hak Milik bersama yang terikat, (gebonden medeeigendom) yaitu benda yang dimiliki oleh a. Badan Hukum yang diatur dalam pasal 526 KUH Perdata. b. Orang perorangan secara bersama-sama dengan orang lain, seperti misalnya dalam harta warisan yang sudah terbuka tetapi belum dibagikan, harta kekayaan dalam perkawinan maupun harta bersama 41

Pasal 573 KUH Perdata



22

dalam suatu persekutuan yang diatur dalam pasal 527 KUH Perdata. 2. Hak Milik bersama yang bebas (vrije medeeigendom) yang diatur dalam pasal 527 KUH Perdata.

2.1.4.1. Milik bersama yang terikat Milik bersama yang terikat adalah kepemilikan bersama atas suatu benda yang tidak didasari oleh kehendak para pihak untuk menjadikan benda tersebut sebagai suatu milik bersama, melainkan kepemilikan tersebut terjadi karena adanya peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Contohnya adalah kepemilikan bersama para ahli waris karena terjadinya peristiwa hukum meninggalnya pewaris atau pemilikan bersama oleh para pemegang saham atau sekutu dalam dalam suatu perseroan terbatas atau persekutuan. 42 Menurut pendapat Pitlo, suatu benda dikatakan dimiliki bersama secara terikat apabila suatu benda dimiliki oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, tanpa adanya tujuan dari mereka (orang-orang yang memiliki benda tersebut secara bersama) sejak semula bahwa bahwa mereka memang bermaksud untuk memiliki suatu benda secara bersama. Menurut Ny. Sri Soedewi Maschoen Sofwan, di dalam medeeigendom yang terikat adanya beberapa orang bersama-sama menjadi pemilik atas sesuatu benda itu adalah akibat dari adanya hubungan yang sudah ada lebih dulu antara para pemilik itu. misalnya: 1. Milik bersama mengenai harta perkawinan. Suami atau istri adalah pemilik bersama terhadap harta perkawinan karena akibat adanya perkawinan mereka lebih dulu. 2. Milik bersama mengenai harta peninggalan. Para ahli waris adalah merupakan pemilik bersama terhadap harta peninggalan, sebagai akibat adanya hubungan waris.

42

Widjaja, op.cit., hlm. 192-200.



23

2.1.4.2. Milik Bersama Yang Bebas Jika pada milik bersama yang terikat, orang-orang yang memiliki benda tersebut secara bersama, sejak semula memang tidak bermaksud untuk memiliki suatu benda secara bersama, maka pada milik bersama yang bebas, merupakan tujuan para pihak dan dengan kesadaran mereka, untuk memiliki secara bersama suatu benda, misalnya dua atau tiga orang bersama-sama membeli sebuah sebuah rumah dengan mempergunakan uang bersama. Benda milik bersama yang bebas ini pada hakikatnya merupakan benda sebagaimana disebutkan dalam pasal 511 butir 4 KUHPerdata.43

2.1.4.3. Perbedaan Milik bersama yang bebas dengan milik bersama yang terikat Dalam medeeigendom yang bebas tidak ada hubungan lain antara para pemilik itu selain hal bersama menjadi pemilik. Misalnya dua atau tiga orang bersama-sama membeli sebuah buku. Sedangkan didalam medeeigendom yang terikat, adanya beberapa orang bersama-sama menjadi pemilik atas sesuatu benda itu adalah akibat dari adanya hubungan yang sudah ada lebih dahulu antara pemiliknya. Menurut pendapat Pitlo, dalam milik bersama yang bebas, memang ada kehendak untuk bersama-sama menjadi pemilik dari sesuatu benda. Sedangkan dalam milik bersama yang terikat hak bersama-sama menjadi pemilik itu tidak dikehendaki atau hanya setengah dikehendaki. Misalnya ahli waris tidak meminta untuk menjadi pemilik bersama dengan ahli waris lainnya. Dalam milik bersama yang terikat disitu nampak ada kesatuan mengenai benda bersama. Sedangkan menurut pendapat yang lazim, (heersende leer), milik bersama yang bebas itu ada jika para pemilik (para peserta dalam milik bersama) itu dapat meminta pemisahan dan pembagian terhadap benda bersama itu. Jika pemisahan dan pembagian tidak mungkin dilakukan disitu terdapat milik bersama yang terikat. Dalam milik bersama yang bebas, tiap-tiap medeeigenar (pemilik benda bersama) mempunyai bagian dalam hak milik itu misalnya mempunyai setengah bagian atas 43

Ibid., hlm.200.



24

rumah, setengah atas inventaris, dan lain-lain, sedangkan pada milik bersama yang terikat, tiap-tiap pemilik itu berhak atas seluruh bendanya. 44

2.2. PENITIPAN MENURUT KUH PERDATA 2.2.1 Penitipan Pada Umumnya Ketentuan umum mengenai penitipan barang, diatur dalam BAB XI KUH Perdata dimulai dari pasal 1694 hingga pasal 1739. Menurut pasal 1694 KUHPerdata suatu penitipan terjadi ketika seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Penitipan belum terjadi jika penyerahan benda yang dititipkan belum dilakukan. Tanpa terlaksananya penyerahan barang yang dititipkan, maka hak dan kewajiban dalam suatu penitipan barang belum lahir.45 Pada prinsipnya suatu penitipan dapat lahir dari: a. Perjanjian yang dibuat antara orang yang menitipkan suatu benda tertentu dengan orang yang menerima titipan benda tersebut, baik yang terjadi karena; 1) memang dikehendaki oleh para pihak tanpa adanya sengketa atau gugatan di hadapan pengadilan. (penitipan yang sejati) 2) Adanya perkara atau sengketa atau gugatan di hadapan pengadilan. (Sakestrasi) b. Perintah hakim sebagai akibat adanya perkara, sengketa, atau gugatan di hadapan pengadilan.

2.2.2

Kewajiban Penerima Titipan

Dalam suatu penitipan, pihak yang menerima penitipan sama sekali tidak berhak untuk menikmati, memanfaatkan, menggunakan atau apapun juga yang terkait dengan kenikmatan benda yang dititipkan tersebut, termasuk hasil-hasil yang mungkin

44

Masjchoen Sofwan, loc.cit.

45

Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal: Penitipan Kolektif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) Hlm. 97.



25

diperoleh selama masa penitipan berlangsung. Pihak yang menerima penitipan berkewajiban untuk setiap saat mengembalikan benda yang dititipkan kepadanya, atas permintaan pertama kali oleh pihak yang menitipkan meskipun jangka waktu penitipan yang diperjanjikan belum tiba. Penerima titipan hanya diperkenankan untuk mengembalikan benda yang dititipkan kepada orang yang menitipkan benda tersebut kepadanya, kecuali dalam hal telah dikuasakan secara khusus untuk itu. Pada prinsipnya seorang penerima titipan tidak akan dapat dibebaskan dari kewajibannya selain jika benda yang telah dititipkan kepadanya tersebut telah diserahkan kembali kepada orang yang telah menyerahkan benda tersebut untuk dititipkan kepadanya, atau dalam hal yang diperkenankan oleh atau berdasarkan perintah hakim. Kewajiban penerima titipan lainnya menurut pasal 1706 KUHPer adalah melakukan perawatan barang yang dipercayakan kepadanya dan memelihara barang yang dititipkan kepadanya seperti penerima titipan memelihara barangnya sendiri. Undang-undang membebankan pertanggungjawaban yang lebih berat kepada penerima titipan dalam hal penerima titipan: 46 1) Telah menawarkan diri untuk menyimpan suatu barang 2) Telah minta diperjanjikan suatu upah untuk penyimpanan itu 3) Telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan penerima titipan 4) Telah diperjanjikan si penerima titipan akan meanggung segala macam kelalaian. Kemudian ketentuan pasal 1712 KUHPerdata menyatakan dengan tegas bahwa penerima titipan tidak diperbolehkan memakai barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri tanpa ijin orang yang menitipkan barang. Kewajiban

Penerima

titipan

selanjutnya

adalah

ia

diwajibkan

untuk

mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya sebagai suatu bentuk penitipan. Menurut pasal 1715 ayat (1) KUHPer penerima titipan hanya diwajibkan mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan pada saat pengembalian itu.

46

Widjaja, op.cit., hlm.102.



26

penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kemunduran atau kerusakan atau penurunan nilai dari barang yang dititipkan padanya, selama dan sepanjang ia tidak melalaikan kewajibannya untuk menjaga barang tersebut sebagaimana layaknya. Pasal 1720 ayat (1) KUHperdata menentukan bahwa penerima titipan tidak diperbolehkan untuk menuntut dari orang yang menitipkan barang suatu bukti bahwa orang itu pemilik barang tersebut. Dengan demikian setiap penerima titipan harus mengakui bahwa setiap orang yang menitipkan barang kepadanya adalah pemilik barang tersebut. karena penerima titipan harus memperlakukan orang yang menitipkan barang kepadanya tersebut sebagai pemilik barang yang dititipkan.

2.2.3. Hak Penerima Titipan Berdasarkan pasal 1729 KUHPerdata, penerima titipan mempunyai hak retensi, yaitu hak untuk menahan barang yang dititipkan kepadanya hingga segala biaya yang telah dikeluarkan olehnya untuk menyelamatkan barang tersebut, kerugian yang diderita, serta upah yang harus dibayarkan kepadanya (jika telah diperjanjikan) dan ongkos-ongkos serta biaya – biaya lainnya yang masih ada yang harus dibayar kepada penerima titipan karena penitipan tersebut telah dibayar dan dilunasi seluruhnya.47

47

Ibid., Hlm.113.



27

2.3.

KONSEPSI HUKUM TRUST

2.3.1. Pengertian Trust Black’s Law Dictionary mendefinisikan trust sebagai berikut: The right, enforceable solely in equity, to the beneficial enjoyment of property to which another person holds the legal title, a property interest held by one person (the trustee) at the request of another (the settlor) for a benefit of a third party (the beneficiary). For a trust to be valid it must include a specific property, reflect the settlor’s interest and be created for lawful purpose.48 Disamping definisi diatas terdapat juga definisi lain dari trust yaitu: “A trust exists when a legal owner of property has to deal with that property for the exclusive benefit of another person of for certain lawful purpose. The legal owner is called trustee and has a right at law to hold and manage the property. The person or persons of benefit or whom the trustee must deal is the beneficiary.”49 Berdasarkan definisi diatas tersebut dapat diartikan bahwa, trust merupakan suatu konsep pemisahan kepemilikan antara pemilik benda secara hukum (legal owner) dan pemilik manfaat atas benda tersebut (beneficiary owner). Trust ini terjadi apabila terdapat suatu pihak yang mula-mula menguasai dan memiliki atas benda tersebut (settlor) kemudian menyerahkan hak milik atas benda kepada pihak lain (trustee) untuk kepentingan dan manfaat pihak ketiga (beneficiary). Trustee di hadapan common law merupakan pemegang hak dalam hukum yang berhak untuk mengalihkan, menjual, membebani, menjaminkan dan melakukan tindakan apapun atas benda yang diberikan dalam trust tersebut. Benda yang dikuasai oleh trustee akibat penyerahan tersebut tidaklah kemudian dengan seenaknya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya, namun trustee (walaupun sebagai legal owner atas benda tersebut) hanyalah berkedudukan sebagai pengurus, pengelola dan pemegang benda tersebut, sedangkan manfaat atau

48

Bryan A. Gardner, Black’s Law Dictionary, 7th ed., (St. Paul: Minnesota West Group, 1999), P.1513. 49

Roger Douglas and Jane Knowler, Trust in Principle. (Sydney: Lawbook Co, 2006), P.2.



28

kegunaanya harus diberikan pihak ketiga.50 Salah satu ciri khas trust adalah adanya pemilikan ganda (dual ownership), yaitu pemilikan yang berada di tangan dua orang atau subjek hukum. Pemilikan pertama yang disebut dengan legal ownership atau pemilikan dalam hukum berada pada trustee. Sedangkan pemilikan yang kedua disebut dengan beneficial owner atau equity owner yaitu pihak yang menerima manfaat atau menikmati benda yang diserahkan kepada trustee sebagai pemilik secara hukum. Setiap tindakan atau perbuatan hukum yang bertujuan atau terkait dengan kepemilikan atas benda tersebut dalam hukum hanya dapat dilakukan oleh trustee. Beneficiary dimata hukum (common law) bukanlah pemilik yang berhak atas benda yang berada dalam trustee tersebut.51

2.3.2. Persyaratan Sahnya Suatu Trust Suatu trust memiliki karakteristik diantaranya adalah terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu settlor (pemilik asal), trustee (pemilik secara hukum setelah dialihkan) dan beneficiary (pemilik manfaat atas equity). Untuk sahnya suatu trust terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut,52 a. certainty of words certainty of words adalah adanya kepastian tenttang kata-katanya atau tujuannya (intention). Dalam hal ini harus ada kepastian kata-kata yang menunjukan settlor sudah mantap dengan keputusannya dengan menciptakan trust.53 50

Muhammad Faiz Aziz, <www.cfisel.com>, 24 November 2008. 51

Overview

Tentang

Prinsip-Prinsip

Hukum

Trust,

Widjaja, op.cit., Hlm. 190.

52

Sri Sunarni Sunarto, Mengenal Lembaga Hukum Trust Inggris dan Perbandingannya di Indonesia, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1994), Hlm. 13-14. 53

Roger Douglas and Jane Knowler, op.cit., P.27.



29

b. certainty of subject Yang dimaksud dengan certainty of subject adalah adanya kepastian mengenai subjeknya yaitu benda atau property. c. certainty of object certainty of object adalah adanya beneficiary yang akan menerima manfaat atas benda trust ini. Ketiga syarat diatas harus dipenuhi, dan ketiadaan salah satunya menyebabkan bahwa peralihan kepemilikan atas suatu benda tidaklah menciptakan pranata trust.

2.3.3. Kedudukan Trustee Dan Beneficiary Terhadap Benda Atau Property Trust Baik trustee maupun beneficiary mempunyai kepentingan atas kekayaan atau benda atau properti trust. Trustee merupakan legal owner dan beneficiary merupakan equitable owner atau beneficial owner. Jadi legal interest dan equitable interest dapat berdampingan dalam kekayaan yang sama. Dalam hal demikian, maka legal owner memiliki posisi yang lebih kuat atau dominan karena: 1. ia dapat menjual kekayaan tersebut dan mengalahkan equitable interest yang melekat pada kekayaan tersebut. 2. ia dapat menuntut kembali kekayaan tersebut dari setiap orang yang secara melawan hukum menguasainya. Jadi hak dari legal owner merupakan hak kebendaan (real right atau right in rem) yang melekat pada benda itu sendiri dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang.54 Sedangkan equitable owner memilki posisi yang lemah karena: 1. hak atas kekayaan itu sendiri dapat musnah atau dikalahkan dengan dijualnya kekayaan tersebut oleh legal owner. 2. haknya hanya dapat dipaksakan terhadap orang-orang yang memperoleh kepemilikan secara hukum atas kekayaan yang mengetahui akan adanya equitable interestnya.

54

Sri Sunarni Sutato, op.cit., Hlm. 9-10.



30

Dengan demikian hak dari equitable owner merupakan hak perorangan (personal right atau right in personam) yaitu suatu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.55

2.3.4. Macam – Macam Trust Macam atau jenis trust dapat dilihat dari obyeknya ataupun cara terbentuknya. Dilihat dari obyeknya ada dua macam trust:56 1. Private trust Yaitu trust untuk kepentingan seseorang tertentu atau sekelompok orang 2. Public trust Yaitu trust untuk tujuan kepentingan umum misalnya trust untuk kepentingan kemajuan pihak ketiga. Dilihat dari cara terbentuknya, maka terdapat dua macam trust yaitu,57 1. Express trust yaitu trust yang dibentuk secara tegas oleh pembuat trust. Suatu trust dapat dikatakan juga sebagai express trust apabila masih dapat diketahui secara pasti kehendak atau keinginan pokok dari pihak yang melahirkan trust tersebut. 2. Implied Trust, yaitu trust yang dibentuk dimana kepentingan atau keinginan dari settlor tidak disebutkan secara tegas dalam perbuatan hukum yang melahirkan trust tersebut. Implied trust ini terbagi lagi menjadi 2 macam yaitu; a. Resulting trust: yaitu trust yang dapat disimpulkan dari perbuatan hukum para pihak. b. Constructive trust: yaitu trust yang terbentuk karena pelaksanaan hukum dan pelaksanaannya oleh pengadilan.

55

Muhammad Faiz Aziz, loc.cit.

56

Sri Sunarni Sutato, loc cit.

57

Gunawan Widjaja, op.cit.



31

2.3.5. Ciri Atau Karakteristik Trust Ciri atau karakterisitik trust dapat dilihat baik secara tradisional maupun berdasarkan perkembangan waktu. Ciri-ciri ini berkembang setiap waktunya seiring dengan perkembangan ekonomi dan hukum. Ciri dan karakterisitik dari trust sebagaimana yang dikemukakan Maurizio Lupoi, adalah sebagai berikut:58 1. Adanya penyerahan suatu benda kepada trustee, atau suatu pernyataan trust 2. Adanya pemisahan kepemilikan benda tersebut (settlor), dengan harta kekayaan milik trustee yang lain. 3. Pihak

yang

menyerahkan

benda

tersebut

(settlor),

kehilangan

kewenangannya atas benda tersebut. 4. Adanya pihak yang memperoleh kenikmatan (beneficiary) atau suatu tujuan penggunaan benda tersebut yang dikaitkan dengan kewajiban trustee untuk melaksanakannya. 5. Adanya unsur kepercayaan dalam penyelnggaraan kewajiban trust tersebut, khususnya yang berkaitan dengan benturan kepentingan. Ciri-ciri trust dalam tradisi hukum common law dalam perkembangannya bertambah memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut:59 1. Trust melibatkan eksistensi dari tiga pihak, yaitu settlor, trustee dan beneficiary. 2. Dalam suatu trust selalu terjadi penyerahan benda atau hak kebendaan atas suatu benda. Hak kebendaan yang diserahkan ini dapat merupakan hak kebendaan yang paling luas (yaitu hak milik) maupun hak kebendaan yang merupakan turunan dari hak milik (misalnya dalam hal pemberian jaminan kebendaan dalam indenture trust). Penyerahan hak kebendaan ini dilakukan settlor kepada trustee. 3. Penyerahan benda atau hak kebendaan oleh settlor kepada trustee tersebut senantiasa dikaitkan dengan kewajiban trustee untuk menyerahkan 58

Maurizio Lupoi, The Civil Law Trusts, Vanderbilt Journal of Transnasional Law (Vol, 32:1999), P. 4. 59

Gunawan Widjaja, op.cit., Hlm. 167-168.



32

kenikmatan atau manfaat atau hasil pengelolaan benda atau hak kebendaan yang diserahkan oleh settlor tersebut kepada beneficiary. Kewajiban tersebut ditegaskan dengan tegas di dalam pernyataan atau perjanjian yang menciptakan trust, peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim. 4. Benda atau hak kebendaan yang diserahkan oleh settlor kepada trustee meskipun tercatat atas nama trustee haruslah merupakan kekayaaan yang terpisah dari trustee. 5. Pada umumnya settlor, trustee, dan beneficiary adalah 3 pihak yang berbeda. Walau tidak selalu atau sering terjadi, settlor dimungkinkan untuk dapat menjadi beneficiary, demikian juga dengan trustee, dalam hal tertentu dapat juga menjadi beneficiary.

2.3.6. Trust Dalam Transaksi Komersial Trust dalam perkembangan selanjutnya melebar masuk ke dalam transaksi komersial misalnya didalam transaksi pasar modal. Transaski sekuritisasi, reksa dana penerbitan obligasi menjadi diantara transaksi yang mempergunakan konsep trust. Dalam transaksi-transaksi ini yang menjadi settlor adalah originator (sekuritisasi) dan investor (reksa dana dan obligasi). Sedangkan yang menjadi trustee adalah bank kustodian ataupun manajer investasi sebagai legal owner atas efek-efek yang diperdagangkan. Sedangkan beneficiary dari transaksi ini adalah investor sendiri. Baik perusahaan efek maupun manajer investasi sendiri, keduanya juga bisa berlaku sebagai beneficiary dalam transaski di pasar modal. Transaksi di pasar modal membuat trust berkembang dan menjadi kompleks dimana masing-masing pihak dapat juga bertindak menjadi pihak lainnya.60

60

Muhammad Faiz Aziz, loc.cit.



33

2.3.7. Trust Dalam Sistem Hukum Indonesia Konsep trust secara murni tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia terutama di dalam KUHPerdata. Namun sekalipun tidak dikenal, Prof Subekti melihat beberapa kemiripan antara trust dengan lembaga hukum yang berlaku di Indonesia. Subekti merujuk kepada Ps. 1317 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: “lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seseorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seseorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.” Perjanjian untuk pihak ketiga dalam pasal ini disebut dengan derden beding, dimana bedingnya bagi pihak ketiga tersebut merupakan suatu embel-embel dari suatu perjanjian pokok yang dibuat oleh dua orang lain, sedang dalam hal trust perjanjian itu semata-mata dibuat untuk menciptakan trust tersebut.61

2.4 PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT (SCRIPLESS TRADING) 2.4.1. Macam-Macam Sistem Perdagangan Efek Di Pasar Modal Secara umum, dikenal ada dua sistem perdagangan efek di pasar modal yaitu sebagai berikut: 1. Sistem perdagangan dengan warkat (paper trading system) Sistem perdagangan saham dengan menggunakan medium kertas atau surat ini adalah suatu sistem perdagangan yang sejak lama telah dikenal di negara-negara yang menyelenggarakan kegiatan pasar modal di seluruh dunia dan umumnya digunakan di negara-negara berkembang. Mekanisme sistem perdagangan dengan menggunakan sistem ini sebagai berikut: investor yang ingin memebeli atau menjual saham harus menghubungi salah satu perantara pedagang efek atau pialang (broker) anggota bursa untuk mengisi

61

R. Subekti, Aneka Perjanjian Cet. Ke-10, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm. 154.



34

formulir pesanan yang memuat data pemesan, nama saham yang akan dibeli atau dijual, jumlah, limit harga dan batas waktu pemesanan. Setelah itu nasabah beli harus menyetorkan uang pembelian dan nasabah jual harus membawa dan menyerahkan surat sahamnya kepada perantara pedagang efeknya masingmasing. Pesanan-pesanan tersebut dicatat dalam buku bursa. Setiap hari akhir transaksi kuasa anggota bursa penjual menerima, memeriksa dan menandatangani Daftar Transaksi Efek (DTE), kemudian dikirinkan ke Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian untuk menerangkan telah terjadi transaksi dan pengalihan hak atas kepemilikan suatu saham tertentu. Penyerahan fisik suatu saham dilakukan di Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dengan dua cara yaitu dengan endossemen atau dengan menerbitkan surat saham baru. 2. Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless Trading System) Sistem perdagangan tanpa warkat atau tanpa medium kertas atau yang lebih dikenal dengan scripless trading ini, pertama kali dikembangkan pada tahun 1988 di kalangan pasar modal Amerika Serikat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi elektronik dan computer saaat itu. Dengan sisitem ini tidak akan kita dapati surat saham yang beredar dari tangan ke tangan investor seperti pada paper trading system. Kita akan mendapati sistem pemindahbukuan dimana pihak pembeli efek akan menerima efek dan pihak penjual akan menerima pembayaran pada hari yang telah ditentukan tanpa serah terima efek dan uang dalam bentuk riil, melainkan hanya penambahan (mengkredit) dan atau pengurangan rekening efek (mendebet) para pemodal sesuai dengan transaksi di bursa secara elektronik.

2.4.2

Latar Belakang dan Pengertian Scripless Trading

Pada sistem perdagangan manual, mekanisme perdagangan efek dilakukan dengan penyerahan secara nyata atau fisik surat atau warkat efek yang ditransaksikan. Perdagangan efek dengan cara penyerahan fisik ini, mempunyai banyak kelemahan dan tingkat resiko yang tinggi seperti beredarnya saham palsu, rusak atau hilang. Sehingga mengakibatkan ketidakefeisienan dan kelambatan dalam proses transaksi.



35

Jumlah dan nilai transaksi sulit mencapai jumlah besar akibatnya efek yang ditransaksikan menjadi tidak likuid. Oleh karena itu, otoritas pasar modal kemudian memperkenalkan sistem perdagangan secara elektronik yang memungkinkan semua saham dan efek-efek lainnya disimpan dalam bentuk catatan elektronik dan pemindahan haknya juga dilakukan secara elektronik.62 Sistem perdagangan demikian disebut juga dengan sistem perdagangan tanpa warkat (scripless trading). Warkat menurut bahasa berarti surat, sehingga scripless trading dapat diartikan sebagai sistem perdagangan efek yang tidak lagi menggunakan sertifikat fisik efek atau warkat, dimana penyelesaiannya dilakukan secara elektronik dengan cara pemindahbukuan (book entry settlement). Pada scripless trading, saham yang akan diterbitkan emiten akan disimpan dalam suatu pusat penyimpanan kolektif dan setiap kali terjadi transaksi, mutasi saham dan uang cukup dilakukan melalui pemindahan pada rekening dari pihak-pihak yang terlibat dalam transasksi tersebut melalui sistem pemindahbukuan secara elektronik.63 Dalam hal ini semua efek yang ada, sudah tersentaralisir di KSEI sebagai tempat penyimpanan efek atau fungsinya sebagai kustodian dan efek diadministrasikan dalam bentuk elektronik pada rekening efek.

2.4.3. Landasan Hukum Scripless Trading Dasar Hukum pelaksanaan Scripless Trading ini pada pokoknya tercantum dalam BAB VII Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur mengenai penyelesaian transaksi bursa dan penitipan kolektif. Secara lebih spesifik ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan scripless trading ini terdapat pada pasal 55 ayat (1) UndangUndang Pasar Modal, yang menyebutkan, “Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang 62

Hamud M. Balfas dan Saleh M. Balfas, Efek sebagai benda, Jurnal Hukum Bisnis vol.. xx tahun 2000, hlm. 77. 63

Sutito, Peranan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP) dalam transaksi efek di pasar modal, (Yogyakarta: Mimbar Hukum,:2002), Hlm. 29.



36

diterapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Dalam penjelasan pasal 55 ayat (1) yang dimaksud dengan ‘cara lain’ adalah: a. Penyelesaian Transaksi Bursa secara langsung pada daftar pemegang Efek tanpa melalui rekening Efek pada Kustodian. b. Penyelesaian Transaksi Bursa secara internasional atau melalui negara lain c. Penyelesaian Transaksi Bursa secara elektronik atau cara lain yang mungkin ditemukan dan diterapkan di masa datang sesuai dengan perkembangan teknologi. d. Penyelesaian Transaksi Bursa lain yang wajib dilaksanakan apabila terdapat peraturan perundang-undangan baru. Selain itu, pengaturan tentang scripless trading juga tersirat dalam pasal 56 sampai dengan pasal 63 UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pada pokoknya mengatur masalah penitipan kolektif. Peraturan lain yang mengatur mengenai pelaksanaan scripless trading adalah 1.

Peraturan Bapepam No.VI.A.3 Tentang Rekening Efek, pada Kustodian

2.

Peraturan Bapepam No.III.B.6 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi bursa

3.

Peraturan PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia No. II Tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat, Keputusan Direksi PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia No: Kep-001/KPEI/0399 tertanggal 11 Maret 1999.

4.

Peraturan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Tentang Jasa Kustodian Sentral, Keputusan Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia No: Kep015/DIR/KSEI/0500, tertanggal 15 Mei 2000.



37

2.4.4. Karakteristik Scripless Trading Ciri-ciri dari sistem perdagangan efek tanpa warkat (scripless trading) dibandingkan dengan perdagangan efek dengan warkat (script trading) adalah sebagai berikut:64 1. Tidak ada bentuk fisik efek yang diperdagangkan Dalam scripless trading, semua efek yang berbentuk warkat sudah dikonversikan menjadi bentuk data elektronik dan dimasukkan dalam penitipan kolektif pada kustodian sentral (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian), sehingga tidak ada lagi bentuk fisik efek dalam kegiatan transaksi. Kepemilikan atas efek dinyatakan dalam bentuk elektronik pada rekening efek di KSEI. Walaupun dinyatakan dalam bentuk rekening elektronik, pemilik rekening memiliki bukti kepemilikan dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan oleh pihak KSEI. Konfirmasi tertulis ini diberikan untuk mengetahui jumlah deposit efek maupun uang dalam rekening efek di KSEI. 2. Kepemilikan efek dinyatakan dengan posisi pada rekening efek Tidak adanya perpindahan warkat efek secara fisik mengharuskan para pihak yang melakukan transaksi bursa membuka rekening terlebih dahulu pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Mengingat kepemilikan efek dinyatakan dalam posisi rekening efek, pihak investor yang berupa perusahaan asuransi, reksa dana, bank atau lembaga keuangan lainnya dapat membuka rekening efek pada LPP, juga diharuskan untuk membuka rekening efek pada Perusahaan Efek. Rekening efek terdiri dari 2 rekening, yaitu rekening efek itu sendiri maupun rekening uang yang digunakan dalam transaksi efek. 3. Pemindahbukuan efek secara elektronik (Book Entry Settlement) Perpindahan kepemilikan efek dilakukan dengan pemindahbukuan efek di antara rekening efek.

64

Herwidayatmo, “Kesiapan Bapepam Sebagai Regulator dalam Perdagangan Efek Secara Elektronik (E-Commerce), ” (Makalah disampaikan dalam seminar sehari Pasar Modal: Kesiapan Pelaku Pasar Modal Dengan Diimplementasikannya Scripless Trading Menuju Elektronik Trading yang diselenggarakan oleh LKHT – FHUI bekerjasama dengan Bapepam, Jakarta, 1 November 2000), Hlm. 5-6.



38

2.4.5. Manfaat Scripless Trading Keuntungan dari diberlakukannya sistem scripless trading adalah adalah sebagai berikut:65 1. Dari sisi Perusahaan Efek: a. Perlindungan terhadap nasabah yang tidak memenuhi kewajiban bayar atau tindak kriminal lainnya. Investor tidak bisa melakukan transaksi di luar batas nilai rekeningnya kecuali ada perjanjian permainan margin dimana investor melakukannya dengan jaminan atas efek-efek yang dimilikinya. Hal ini dimungkinkan karena dalam mekanisme scripless trading investor tidak dapat mengambil fisik saham. b. Semua efek dinyatakan sepadan (fungible), artinya bahwa semua efek yang menjadi objek dalam transaksi di Bursa diperlakukan sama, tidak dibedakan atas dasar kewarganegaraan pemilik dan/atau nomor seri sertifikat efek yang bersangkutan. c. Perusahaan Efek dapat menggunakan efeknya untuk penyelesaian transaksi jual nasabahnya baik sebagian maupun secara keseluruhan. d. Perusahaan Efek dapat menggunakan efek nasabah untuk penyelesaian transaksi jual nasabah lainnya, disini efek diperlakukan seperti uang tunai. e. Anggota Bursa tidak dapat memintakan penyelesaian degan efek spesifik atau efek dari penjual yang memiliki kewarganegaraan tertentu (asing). 2. Dari sisi Investor a. Pelayanan penyimpanan secara penuh, tidak perlu khawatir saham yang dimilikinya hilang atau rusak. b. Hak bagi corporate action didistribusikan ke Rekening Efek secara cepat. Nasabah tidak perlu lagi meregistrasikan sahamnya sehingga investor tidak perlu takut tidak memperoleh right, deviden, saham bonus atau hak lainnya akibat keteledoran untuk meregistrasikan sahamnya. 65

SRO Link, “Rekening Efek Memagari Investor Nakal,” (Rekening Efek: Maret 2000), Hlm. 2.



39

c. Hak sebagai pemilik manfaat (beneficial ownership) tetap terlindungi yang dituangkan dalam kontrak Rekening Efek. Selain itu keuntungan lain dari diberlakukannya scripless trading adalah sebagai berikut:66 1. Tidak diperlukannya serah terima efek secara fisik Tidak adanya efek secara fisik dikarenakan semua sertifikat efek dalam bentuk fisik dikonversikan dalam bentuk elektronik di Rekening Efek di KSEI. Sebelum diberlakukannya scripless trading, serah terima efek yang dilakukan secara konvensional yaitu dengan memberikan bentuk fisik efek dimana terdapat nomor seri dari efek tersebut. Dengan tidak adanya bentuk fisik maka beredarnya efek palsu, efek yang hilang ataupun dicuri dapat dihindari. 2. Efisiensi waktu dan biaya Pelaksanakan

scripless

trading

memberikan

kepastian

adanya

jaminan

penyelesaian transaksi pada hari bursa keempat setelah transaksi (T+4). Empat hari setelah terjadinya transaksi jual-beli efek si penjual mendapatkan dana dan pembeli mendapatkan efek-nya. Dengan demikian maka terjadinya gagal serah ataupun gagal bayar dapat dihindari. Dengan tidak adanya bentuk fisik dari efek yang berupa sertifikat efek tidak diperlukan lagi registrasi efek yang tercatat dalam penitipan kolektif. Selain itu emiten juga tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk mencetak blanko efek sehingga dapat menghemat biaya. Tidak hanya sebatas itu, biaya untuk corporate action pun hilang, beberapa proses kegiatan seperti stock split, perubahan modal dasar, perubahan nama perusahaan, hingga pembagian deviden memaksa emiten untuk mengeluarkan dana. Dengan sistem scripless, pembagian entitlement hasil corporate action akan didistribusikan langsung ke Rekening Efek, jauh lebih mudah dan menghemat biaya. 3. Meningkatkan volume transaksi efek dan likuiditas Penerapan scripless trading akan meningkatkan likuiditas perdagangan dan meningkatkan transaksi efek. Selama ini volume transaksi yang terjadi di Bursa 66

Irawaty, loc.cit. Hlm. 3.



40

dengan menggunakan script trading adalah sekitar 50.000 sampai dengan 75.000 transaksi per hari. Sistem perdagangan ini didukung oleh sistem JATS (Jakarta Automated Trading System) dimana transaksi dilakukan dengan sistem otomat. Dengan

diberlakukannya

scripless

trading

maka

diperkirakan

volume

perdagangan akan semakin meningkat karena sistem menjadi lebih efisien sehingga meningkatkan likuiditas.

2.4.6

Mekanisme Perdagangan dengan Sistem Scripless Trading

Sebelum dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di perusahaan Efek atau kantor broker. Di BEI terdapat sekitar 120 perusahaan Efek yang menjadi anggota bursa. Pertama kali investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan) serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan. Nasabah atau investor dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan Efek yang bersangkutan. Umumnya setiap perusahaan Efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Jumlah deposit yang diwajibkan bervariasi; misalnya ada yang mewajibkan sebesar Rp 25 juta, sementara yang lain mewajibkan sebesar Rp 15 juta dan seterusnya. Pada dasarnya tidak ada batasan minimal dan jumlah dana untuk membeli saham. Dalam perdagangan saham, jumlah saham yang dijual-belikan dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut dengan lot. Di Bursa Efek Indonesia, satu lot berarti 500 saham dan itulah batas minimal pembelian saham. Lalu dana yang dibutuhkan menjadi bervariasi karena beragamnya harga saham yang tercatat di Bursa. Misalnya harga saham XYZ Rp 1.000, maka dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli satu lot saham tersebut menjadi ( 500 dikali Rp 1.000) sejumlah Rp 500.000. Sebagai ilustrasi lain, jika saham ABC harga per sahamnya Rp 2.500 maka dana minimal



41

untuk membeli saham tersebut berarti ( 500 dikali Rp 2.500) sebesar Rp 1.250.000,-. Di Bursa Efek Indoensia, transaksi dilakukan pada hari-hari tertentu yang disebut dengan hari bursa yaitu:

Tabel 2.1. Hari Bursa Hari Bursa

Sesi Perdagangan

Senin s/d Kamis

Sesi I

Jam 09.30 - 12.00 WIB

Sesi II

Jam 13.30 – 16.00 WIB

Sesi I

Jam 09.30 – 11.30 WIB

Sesi II

Jam 14.00 – 16.00 WIB

Jumat

Waktu

Sumber: www.idx.co.id/jadwalperdagangan

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan proses terjadinya transaksi atau jual beli efek di bursa.

Diagram 2.1. Mekanisme Perdagangan Efek di BEI

Sumber : www.idx.co.id/mekanismeperdagangan



42

Secara sistematis, maka urut-urutan proses perdagangangan efek dapat diuraikan sebagai berikut:67 1. Menjadi Nasabah di Perusahaan Efek. Pada bagian ini, seseorang yang akan menjadi investor terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu broker atau Perusahaan Efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka investor dapat melakuka kegiatan transaksi. 2. Order dari nasabah. Kegiatan jual beli saham diawali dengan instruksi yang disampaikan investor kepada broker. Pada tahap ini, perintah atau order dapat dilakukan secara langsung dimana investor datang ke kantor broker atau order disampaikan melalui sarana komunikasi seperti telpon atau sarana komunikasi lainnya. 3. Diteruskan ke Floor Trader. Setiap order yang masuk ke broker selanjutnya akan diteruskan ke petugas broker tersebut yang berada di lantai bursa atau yang sering disebut floor trader. 4. Masukkan order ke JATS. Floor trader akan memasukkan (entry) semua order yang diterimanya kedalam sistem komputer JATS. Di lantai bursa, terdapat ratusan terminal JATS yang menjadi sarana entry order-order dari nasabah. Seluruh order yang masuk ke sistem JATS dapat dipantau baik oleh floor trader, petugas di kantor broker dan investor. Dalam tahap ini, terdapat komunikasi antara pihak broker dengan investor agar dapat terpenuhi tujuan order yang disampaikan investor baik untuk beli maupun jual. Termasuk pada tahap ini, berdasarkan perintah investor, floor trader melakukan beberapa perubahan order, seperti perubahan harga penawaran, dan beberapa perubahan lainnya. 5. Transaksi Terjadi (matched). Pada tahap ini order yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat di sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi (done), dalam arti sebuah order beli atau jual telah

67

www.idx.co.id



43

bertemu dengan harga yang cocok. Pada tahap ini pihak floor trader atau petugas di kantor broker akan memberikan informasi kepada investor bahwa order yang disampaikan telah terpenuhi. 6. Penyelesaian Transaksi (settlement). Tahap akhir dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut settlement. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti kliring, pemindahbukuan, dan lain-lain hingga akhirnya hakhak investor terpenuhi, seperti investor yang menjual saham akan mendapatkan uang, sementara investor yang melakukan pembelian saham akan mendapatkan saham. Di BEI, proses penyelesaian transaksi berlangsung selama 3 hari bursa. Artinya jika melakukan transaksi hari ini (T), maka hakhak kita akan dipenuhi selama 3 hari bursa berikutnya, atau dikenal dengan istilah T + 3. 2.5 PT KSEI SEBAGAI LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN 2.5.1

Profil PT KSEI

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah lembaga penunjang kegiatan pasar modal Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP) sesuai ketentuan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. KSEI berdiri di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional sebagai LPP sesuai Keputusan Bapepam Nomor Kep-54/PM/1998 pada tanggal 11 November 1998. Sebagai salah satu Self Regulatory Organization (SRO) disamping Bursa efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan, KSEI menetapkan peraturan mengenai jasa kustodian sentral yaitu Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. Kep-015/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang jasa kustodian sentral. Sampai dengan 31 Desember 2007, komposisi pemegang saham PT KSEI terdiri dari 31 Perusahaan efek (33,5%), 9 Bank kustodian (36,0%), 4 Biro Administrasi Efek (4,0%) dan 2 SRO (BEI, KPEI (26,5%).68

68

Company Profile PT KSEI



44

Dalam upaya menciptakan efisiensi di pasar modal, sejak tanggal 17 Juli 2000 KSEI bersama-sama dengan Bursa efek dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia mengimplementasikan perdagangan tanpa warkat (scripless trading) dan operasional kustodian sentral di pasar modal Indonesia.69 Sistem yang digunakan untuk mendukung aktivitas besar ini adalah sistem yang berbasis internet yaitu the central depository and settlement system (c-best). C-best merupakan suatu sistem komputer yang dirancang untuk menggantikan sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan penggunaan sistem ini, secara bertahap efek-efek yang tercatat di bursa di konversi dari bentuk efek fisik ke bentuk efek elektronik. Sejak bulan Juni 2002, KSEI telah menuntaskan program konversi dari seluruh saham yang tercatat di bursa efek. Di dalam sistem C-Best, pencatatan kepemilikan efek dan aktivitas transaksi lainnya dilakukan secara otomatis. Pemindahbukuan antar rekening efek dapat dilakukan baik untuk kegiatan penyelesaian transaksi bursa maupun kegiatan penyelesaian transaksi pemindahbukuan lainnya. Sesuai dengan peran KSEI sebagai LPP, maka fungsi utama dari C-best adalah memberikan

jasa

penyimpanan

catatan

kepemilikan

dan

pemindahbukuan

kepemilikan efek dan dana. Konsep dasar dari C-Best untuk dapat melakukan fungsi tersebut adalah kesepadanan efek, penitipan kolektif, beneficial/registered owner dan rekening efek. Hingga akhir 31 Desember 2007, C-Best telah mencatat sebanyak 408 saham, 243 obligasi korporasi, 3 Surat Utang Negara, 4 Sukuk, 43 Waran, 3 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, 16 Medium Term Notes, 2 Reksa Dana, 4 Sertifikat Bank Indonesia dan 5 Negotiable Certificate of Deposit. Nilai keseluruhan total aset yang tercatat di C-Best tersebut mencapai Rp. 1.298,25 triliun. Dengan bertambahnya jumlah efek yang dikelola dalam sistem C-best dan untuk melindungi kelangsungan operasional layanan jasanya, KSEI memiliki sistem

69

Benny Haryanto, “Peran PT KSEI dalam Transaksi di Pasar Modal,” (Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Masalah-Masalah Aktual Pasar Modal, Jakarta: 24-26 November 2008) Hlm. 103.



45

cadangan yakni Disaster Recovery Center (DRC) yang telah diimplementasikan sejak tanggal 13 September 2001. Lokasi DRC ini terpisah dengan sistem utama dan berfungsi untuk mengamankan penyediaan layanan jasa kustodian sentral dalam kondisi darurat. Sistem yang dimiliki oleh DRC sama dengan sistem utama, baik dari sisi kapasitas maupun proses kerja, dimana keduanya secara otomatis akan saling menggantikan apabila terjadi gangguan pada salah satu sistem.70

2.5.2

Layanan Jasa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Jasa kustodian adalah jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya (pasal 1 angka 8 UUPM). Jasa kustodian sentral yang diberikan oleh KSEI berdasarkan peraturan Kustodian Sentral efek Indonesia antara lain meliputi:71 1. Administrasi rekening efek untuk penyimpanan efek dan atau dana 2. Pemindahan efek dan atau dana ke dalam dan keluar rekening efek 3. Pemindahan efek dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya dengan atau tanpa pembayaran. 4. Pembayaran dan distribusi hasil corporate action72, pembagian keuntungan, pemenuhan hak pemodal. Dan 5. jasa lainnya yang terkait dengan layanan jasa tersebut, antara lain: i) Post Trade Processing73 ii) Penyediaan laporan-laporan terkait dengan layanan jasa kustodian sentral 70 71

Company Profile, loc.cit. Peraturan Jasa Kustodian Sentral butir 1.2.1.

72

Corporate Action adalah setiap tindakan perseroan yang memberikan hak kepada seluruh pemilik manfaat atas efek dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen saham, pembayaran pokok efek bersifat hutang, bunga, saham bonus,hak memesan efek terlebih dahulu (rights), waran, atau hak-hak lainnya. 73

Post Trade Processing adalah proses penyampaian konfirmasi transaksi dari pemegang rekening kepada nasabahnya dan atau instruksi penyelesaian dari nasabah kepada pemegang rekening yang dilakukan melalui C-best.



46

Selain itu KSEI juga telah menyediakan fasilitas Online Research and Centralized Histodrical Data (ORCHiD). Dengan menggunakan sistem ini pemegang rekening dapat mengolah data dari C-best untuk pembuatan analisa, pelaporan serta audit. Fasilitas lain yang terdapat pada ORCHiD yaitu Data Tabulation Centre, turut mendukung keberadaan ORCHiD sebagai pusat pengolahan data c-best.74 Layanan jasa kustodian sentral tersebut disediakan bagi pihak-pihak yang telah membuka rekening efek di KSEI, dan nasabah pemegang rekening dalam rangka pelaksanaan post trade processing.

2.5.3

Struktur Rekening Dalam Sistem KSEI

Untuk dapat mengelola efek atau dana di C-BEST, pelaku pasar wajib terlebih dahulu mempunyai rekening efek. Maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemegang rekening yang akan memanfaatkan jasa C-best adalah mendaftarkan perusahaan atau lembaganya ke KSEI dan membuka rekening efek untuk perusahaannya maupun rekening efek untuk nasabahnya. Partisipan atau pemegang rekening efek KSEI dapat dikelompokan ke dalam dua tipe, yaitu anggota kliring (clearing member) dan non anggota kliring (non clearing member). Beberapa rekening yang dimiliki oleh kedua jenis pemegang rekening ini memiliki fungsi yang berbeda. Pada umumnya yang tercatat sebagai clearing member adalah perusahaan efek (broker). Sedangkan bank kustodian terdaftar sebagai non clearing member. Dalam struktur rekening system C-Best, terdapat beberapa jenis rekening yaitu: 1. Rekening Depositori (Depository Account) rekening untuk mencatat posisi efek atau dana 2. Rekening Serah (Delivering Account) Rekening anggota bursa untuk serah efek atau dana dalam penyelesaian transaksi bursa.

74

Company Profile, loc.cit.



47

3. Rekening Terima (Receiving Account) Rekening Anggota Bursa untuk terima efek/dana dalam penyelesaian transaksi bursa. 4. Rekening Pinjam Meminjam (Lending and Borrowing Account) Rekening Anggota Bursa untuk mencatat pinjaman efek 5. Rekening Jaminan (Collateral Account) Rekening anggota bursa untuk mencatat jaminan dalam hal kegagalan penyelesaian transaksii bursa. Pada saat pendaftaran pemegang rekening di KSEI, clearing member secara otomatis akan memiliki 5 rekening tersebut diatas. Sedangkan untuk non clearing member hanya akan mendapatkan satu rekening depositori. Masing-masing partisipan baik broker maupun bank kustodian dapat mengajukan permohonan untuk menambah jumlah rekening depositori untuk kepentingan nasabahnya. Rekening depositori untuk nasabah ini biasa disebut dengan sub rekening. Pada saat ini berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor II. C.7 seluruh partisipan KSEI diwajibkan membuka sub rekening bagi seluruh nasabah yang dikelolanya.75

75

Benny Haryanto, loc.cit. hlm. 107.



48

C-Best KSEI

Custodian bank Non Clearing Member

KPEI

Broker

Clearing Member

Non Clearing Member

Depository Acc

Depository Acc

Depository Acc

Cash

Cash

Cash

Sec

Sec

Delivering Acc

Sub Account

Cash

Cash

Cash

Sub Account Cash

Sec

Sec

Depository Acc Cash

Sec

Sec

Receiving Acc

Sub Account

Cash

Cash

Sec

Payment Bank

Sec

Sub Account Sec

BAE

Sec

Collateral Acc Cash

Sec

L and B Acc Cash

Sec

Keterangan Acc : Account

Sub Account Cash

Sec : Securities

Sec

Sub Account Cash

Sec

Diagram 2.2. Struktur Rekening dalam C-Best



49

2.5.4

Penyimpanan Efek

Sistem

KSEI

memberikan

jasa

kustodian

dengan

melakukan

penyimpanan/pencatatan efek dan atau dana dalam rekening-rekening efek milik anggota bursa dan bank kustodian termasuk seluruh sub-sub rekening yang ada. Untuk mengelola jasa penyimpanan efek, KSEI melibatkan jenis institusi lain yaitu emiten atau BAE yang ditunjuk oleh emiten. Saat ini terdaftar sebanyak 12 Biro Administrasi

Efek

dan

20

emiten

(inhouse)

yang

mengelola

sendiri

pengadministrasian efeknya. Fungsi yang tersedia dalam sistem KSEI untuk penyimpanan efek adalah:76 a. Penyetoran Efek (Securities Deposit) Partisipan dapat melakukan konversi efek dari bentuk warkat ke bentuk elektronik dengan mengajukan permohonan penyetoran efek melalui emiten/BAE dengan menyebutkan data efek dan data sub rekening. Setelah validasi kepemilikan dan keabsahan sertifikat efek dilakukan, emiten/BAE akan melakukan konfirmasi penyetoran efek (Deposit Confirmation) ke dalam sistem C-best. Atas dasar konfirmasi dari emiten/BAE, maka secara otomatis sistem akan mengkredit posisi efek tersebut sebagai saldo efektif di sub rekening yang tercantum dalam konfirmasi tersebut. b. Penarikan efek (Securities Withdrawal) Untuk jenis efek saham, rights dan warrants, partisipan dapat mengajukan permohonan penarikan efek untuk dikonversikan kembali ke bentuk warkat. Instruksi penerikan efek dapat langsung dimasukan partisipan melalui terminal C-best, kemudian emiten/BAE akan melakukan konfirmasi penarikan efek (withdrawal confirmation) atas instruksi penarikan efek tersebut. Emiten/BAE akan mencatak sertifikat efek sesuai dengan efek yang ditarik untuk kemudian diserahkan kepada partisipan yang mengajukan penarikan efek.

76

Ibid.,



50

c. Rekonsiliasi Dalam catatan umum internal emiten/BAE, posisi efek yang sudah masuk ke C-best akan tercatat atas nama KSEI. Total saldo efek dalam C-best akan tercatat dalam rekening nostro emiten/BAE. Untuk menjamin bahwa total saldo efek dalam C-best selalu sama dengan jumlah efek atas nama KSEI di catatan internal emiten/BAE, maka antara KSEI dan emiten/BAE akan melakukan rekonsiliasi efek harian.

2.5.5

Transfer Efek Antar Sub Rekening

Selain penyerahan dan penarikan efek, sistem KSEI juga menyediakan fungsi transfer

efek (Securities Transfer) untuk memindahkan posisi efek antar sub

rekening dalam satu partisipan. Dalam instruksi securities transfer disebutkan nama dan jumlah efek yang ditransfer, nomor rekening asal (yang akan didebit) dan nomor rekening tujuan (yang akan dikredit). Instruksi securities transfer ini juga dapat digunakan untuk penyelesaian transaksi bursa, untuk memindahkan posisi efek dari rekening depositori ke rekening serah. (Delivering Account).

2.5.6

Mekanisme Penyelesaian Transaksi Bursa

Transaksi jual maupun beli di bursa efek diawali dengana adanya pesanan atau instruksi untuk membeli atau menjual efek tertentu pada jumlah dan harga yang terbentuk dalam sistem perdagangan otomatis di bursa efek. Transaksi bursa yang terjadi di pasar reguler dan pasar tunai mulai mengikat pada saat penawaran jual matched dengan penawaran beli di JATS. Hak dan kewajiban anggota bursa berkaitan dengan transaksi bursa pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPEI melalui proses kliring secara netting. Pada saat kliring dilaksanakan oleh KPEI, maka hubungan hukum sebagai akibat transaksi bursa antara anggota bursa beli dan anggota bursa jual menjadi terputus dan beralih menjadi hubungan hukum antara anggota bursa beli dengan KPEI dan anggota bursa jual dengan KPEI.



51

Anggota bursa harus menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan efek atau dananya kepada KPEI melalui pemindahbukuan efek/dana ke rekenng serah di KSEI pada tanggal yang ditetapkan dalam Daftar Hasil Kliring (DHK) netting. Koneksi antara sistem c-best dengan sistem di KPEI (e-clears) terhubung secara online dan selalu tersinkronisasi. Setelah posisi efek masuk ke rekening serah di cbest, maka data tersebut secara otomatis terkirim ke sistem e-clears. KPEI dapat mengetahui status anggota bursa yang berhasil atau gagal serah. Pada jam settlement KPEI akan melakukan pendebetan sejumlah posisi efek/dana yang menjadi kewajiban serah anggota bursa. Dalam memenuhi kewajiban untuk menyerahkan efek dan atau /dana kepada anggota bursa terima, KPEI wajib menyelesaikan efek/dana ke rekening terima anggota bursa yang berada pada KSEI pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting. Selanjutnya anggota bursa dapat memindahkan posisi efek atau dana tersebut dari rekening terima ke rekening lainnya (rekening depositori miliknya atau langsung ke sub rekening efek milik nasabahnya). Apabila terjadi perpindahan dana antara partisipan yang menggunakan payment bank yang berbeda, maka secara otomatis pada waktu yang telah ditentukan sistem c-best akan melakukan realignment antara ketiga payment bank sehingga posisi pencatatan dana antara KSEI dengan masingmasing payment bank menjadi reconciled.



52

SELL ORDER (T+0)

1A

Selling Broker

Stock Exchange REPORT (T+3)

DHK NETTING (T+0-1) 2A

3A Securities Transfer (T+1-2)

DHK NETTING (T+0-1)

Clearing House

4A

1B

TRANSACTION DETAILS (T+0)

5C

SECURITIES & FUNDS (T+3)

5A Account Statement (T+3)

BUY ORDER (T+O)

Buying Broker

2B SECURITIES & FUNDS (T+3) 4B

Cash Transfer (T+1-2)

3B

5B Account Statement (T+3)

Diagram 2.3. Proses Penyelesaian Transaksi Bursa

Untuk transaksi pasar regular di Bursa Efek, maka penyelesaian transaksi tersebut akan dilakukan pada T+3 atau tiga hari bursa berikutnya. Misalnya transaksi dilakukan pada hari Senin, maka penyelesaian transaksi akan dilakukan pada hari Kamis. Sebelumnya, pada T+1 Perusahaan Efek memperoleh daftar hak dan kewajiban dari PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sehingga mengetahui secara netting, berapa kewajiban serah/bayar dan atau hak terima efek/dana pada tanggal penyelesaian. Persiapan instruksi serah/terima efek dapat dilakukan sejak T+2. Dan yang paling penting adalah, perusahaan efek harus memastikan bahwa paling lambat sudah harus menyiapkan kewajiban serah/bayar efek/dana pada T+3. Pada T+3, akan dilakukan 2 (dua) kali proses penyelesaian transaksi Bursa, yaitu pada pagi hari sekitar pukul 07.00 – 08.00 WIB (morning run) dan yang kedua dilakukan pada pukul 12.00 – 13.00 WIB (afternoon run).



53

Waktu T+0

T+1

T+2

T+3 07.00 08.00

Transaksi jual/beli Aktifitas dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Perusahaan Efek (PE) menerima daftar hasil kliring (daftar hak & kewajiban) dari KPEI

Perusahaan Efek sudah menyediakan Persiapan kewajiban serah serah efek/dana di efek/dana rekening yang telah ditentukan di sistem KSEI

s.d. 12.00 s.d. 13.00

Morning Run Proses serah terima efek/dana

Afternoon Run Proses serah terima efek/dana terakhir

Tabel 2.2. Bagan Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa

Untuk melakukan penyelesaian transaksi, Perusahaan Efek memiliki rekening efek khusus untuk penyelesaian yang disediakan dalam sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang disediakan oleh KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Rekening-rekening untuk serah terima efek transaksi Bursa adalah : Rekening efek Serah (Delivering Account), yaitu rekening? yang digunakan untuk serah efek dan/atau dana. Rekening efek Terima? (Receiving Account), yaitu rekening yang digunakan untuk menerima efek/dana hasil transaksi Bursa. Apabila perusahaan efek A memiliki kewajiban serah saham ABCD sebanyak 5.000 unit saham atas order investor X, maka yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa perusahaan efek A sudah memindahkan saham ABCD sebanyak 5.000 unit saham dari sub rekening investor X ke Rekening efek Serah (Delivering Account) di sistem KSEI, paling lambat pada T+3 sebelum pukul 12.00 WIB. Proses pemindahan saham ini dilakukan dengan menggunakan instruksi Security Transfer (SECTRS). Misalkan perusahaan efek B yang memiliki kewajiban bayar Rp. 1 juta untuk order investor Y beli saham ABCD, maka perusahaan efek B harus memastikan bahwa dana sebesar Rp. 1 juta tersebut sudah harus berada di Rekening efek Serah



54

(Delivering Account) pada T+3 sebelum pukul 12.00 WIB. Instruksi untuk memindahkan dana ini menggunakan instruksi Book Transfer (BTS). Setelah proses penyelesaian transaksi dijalankan (morning run atau afternoon run), maka: dari sisi saham, 5.000 saham ABCD akan diambil dari Rekening efek Serah perusahaan efek A dan akan dikreditkan ke Rekening efek Terima (Receiving Account) perusahaan efek B. Sedangkan dari sisi dana, sebesar Rp. 1 juta akan diambil dari Rekening Serah perusahaan efek B, dan perusahaan efek A akan menerima dana tersebut di Rekening efek Terima. Selanjutnya, merupakan kewajiban masing-masing perusahaan efek untuk memindahkan efek dan dana hasil penyelesaian transaksi tersebut ke sub rekening investor masing-masing. Dalam contoh di atas, perusahana efek B akan memindahkan 5.000 saham ABCD dari Rekening efek Terima ke sub rekening efek investor Y, sehingga dipastikan investor Y menerima saham ABCD di dalam sub rekeningnya. Sedangkan perusahaan efek A akan memindahkan dana sebesar Rp. 1 juta dari Rekening efek Terima ke sub rekening investor X. Dalam hal dana ini, bias saja perusahaan efek langsung melakukan penarikan dana tersebut ke rekening giro milik investor X di Bank Pembayar yang digunakan, sehingga dipastikan investor A menerima dana hasil jual saham ABCD miliknya setelah dikurangi dengan biayabiaya oleh perusahaan efek A.



55

Selling Broker

Buying Broker

Selling Broker Rekening Broker

Buying Broker Rekening Broker K

Rekening Nasabah

4B

P

Rekening 1 Nasabah 2A Stock

1A

3A Stock

Rekening Serah

1B

4A Rekening Terima

Synchronize

KPEI 3B

Rekening Terima

Account

Cash Custodian Banks

2B Cash

Rekening Penjaminan

Rekening Penjaminan Alignment

Rekening Pinjam

Rekening Serah

Rekening Pinjam

Bank Pembayar

Diagram 2.4. Proses Pemindahbukuan

2.5.7 Transaksi Pemindahbukuan Lainnya Para pelaku pasar dalam hal ini anggota bursa dan bank kustodian dapat melakukan instruksi transaksi pemindahbukuan efek/dana melalui sistem c-best. Transaksi pemindahbukuan efek atau dana dapat dibedakan menjadi dua jenis: 1. Transaksi pemindahbukuan yang melibatkan dana atau yang dikenal dengan sebutan ’versus payment’ terdiri dari instruksi: -

DVP (delivery versus payment)

-

RVP (receive versus payment)



E I

56

2. Transaksi pemindahbukuan yang tidak melibatkan dana, biasa disebut ’free of payment,’ terdiri dari instruksi: -

DPOP (delivery free of payment)

-

RPOP (receive free of payment)

Dalam masing-masing instruksi, partisipan antara lain harus mengisi data kode partisipan dan nomor rekening, kode lawan transaksi, kode efek yang ditransaksikan, jumlah efek, nilai settlement (untuk versus payment), tanggal transaksi (trade date) dan tanggal penyelesaian (settlement date). Untuk menjamin terjadinya transaksi antara dua instruksi dari partisipan yang berbeda, sistem c-best dilengkapi dengan mekanisme matching yang dilakukan secara otomatis. Sistem akan memproses lebih lanjut instruksi-instruksi pemindahbukuan yang sudah matched. Sebelum penyelesaian pemindahbukuan dilakukan, sistem terlebih dulu melakukan pengecekan (positioning) terhadap ketersediaan posisi efek/dana di kedua belah pihak. Pada tanggal penyelesaian transaksi (settlement date), jika posisi mencukupi maka sistem akan menjalankan proses penyelesaian pemindahbukuan (book entry settlement). Posisi efek akan dipindahkan dari rekening efek yang tercantum dalam instruksi DVP/DFOP ke rekening efek yang tercantum dalam instrusksi RVP/RFOP. Sedangkan untuk transaksi versus payment, posisi dana secara otomatis dan bersamaan akan dipindahkan dari rekening yang tercantum dalam instruksi RVP ke rekening yang tercantum dalam instruski DVP. Instruksi yang sudah selesai atau berhasil dipindahbukuan akan memiliki status ”settled.” Apabila pada tanggal penyelesaian posisi efek/dana tidak mencukupi, maka instruksi tersebut dinyatakan gagal ’failed.’ Sistem secara otomatis akan melakukan recycling untuk pengecekan kembali apakah sudah terdapat posisi efek/dana yang cukup dan berusaha untuk melakukan penyelesaian. Terdapat dua macam recycling: •

Intra Day Recycling Recycling dalam satu hari yang sama selama market atau settlement window untuk transaksi ini open atau aktif.



57

•

Inter Day Recycling Bila instruksi masih gagal sampai dengan akhir hari, maka pada awal hari berikutnya sistem kembali akan melakukan recycle untuk penyelesaian transaksi ini.

Mekanisme penyelesaian transaksi ini berlaku umum untuk semua jenis efek (saham, rights, warrants, obligasi korporasi, Medium Term Notes, dll).



Perdata, (Jakarta: KENCANA, 2004), Hlm Universitas Indonesia. Penitipan kolektif..., Chairini, 15 FHUI, 2009

Recommend Documents