1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rangkaian krisis yang melanda sistem keuangan internasional selama dua dekade terakhir telah menuntut kesadaran masyarakat internasional untuk lebih serius mengembangkan sistem ekonomi non ribawi yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Islam pernah berkembang pesat di sejumlah Negara pada masa keemasan peradaban Islam, namun akibat adanya kolonialisme di sejumlah Negara muslim, ia kemudian mengalami keruntuhan, dan baru dapat bangkit kembali setelah negara-negara tersebut meraih kemerdekaan. Beberapa bank syariah telah tumbuh di seluruh penjuru dunia sejak 25 tahun terakhir. Pada saat yang sama bank-bank konvensional juga telah membuka layanan syariah untuk memobilisasi dana dari masyarakat muslim. Meskipun masih dalam evolusi, bank-bank tersebut telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, bahkan telah memiliki pasar di sektor keuangan Negara-negara muslim, meskipun dalam ukuran yang masih sangat kecil, terlebih bila dibandingkan dengan sektor keuangan Internasional yang sudah mapan. Perkembangan pesat perbankan syariah merupakan fenomena global. Lebih dari 300 institusi keuangan syariah di lebih 75 negara mengelola asset sekitar USD 7001000 miliar dengan menggunakan jenis instrument keuangan syariah yang semakin berkembang.1 Berdasarkan data the Islamic Banker, London, diperkirakan lebih dari 250 lembaga mutual funds syariah yang mengelola sekitar USD 300 miliar assets2 dan berkembangnya pusat-pusat keuangan syariah di berbagai kawasan seperti : Bahrain, Inggris, Malaysia, hongkong, Singapura. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur
1
Janu Dewandaru, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia ” Perbankan Syariah: Lebih dari Sekedar Bank, (Makalah disampaikan pada pertemuan Bank Syariah, Jakarta September 2009), hal.1. 2
Ibid . Universitas Indonesia
Analisa implementasi..., Sari Metta, FH UI, 2011.
2
Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Universitas Indonesia
Analisa implementasi..., Sari Metta, FH UI, 2011.
3
Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono pada sambutan pembukaan festival ekonomi syariah di Jakarta tanggal 16 Januari 2008. ”Dengan potensi yang kita miliki, maka Indonesia dapat berpeluang untuk menjadi platform pusat ekonomi syariah di Asia bahkan dunia.” Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosiokultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan Universitas Indonesia
Analisa implementasi..., Sari Metta, FH UI, 2011.
4
cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri. Sampai dengan bulan Desember tahun 20093 terdapat 6 institusi Bank Syariah di Indonesia diantaranya : Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Sementara itu terdapat bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah yaitu 25 bank diantaranya merupakan bank besar seperti antara lain: CIMB Niaga, Permata, Danamon, Standart Chartered, HSBC, Bank Internasional Indonesia, Panin, BTN, DKI, OCBC NISP. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 139 BPR Syariah. Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network) Dec 2008
Bank Umum Syariah (Islamic Commetcial Bank) -Jumlah Bank -Jumlah Kantor Unit Usaha Syariah (Islamic Unit Business) -Jumlah Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS (Number of conventional Banks have Islamic Business Unit) -Jumlah kantor (number of Office) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Islamic Rural Bank) - Jumlah Bank (Number of Bank) - Jumlah Kantor (Number of Offices) Total Kantor (Total Number of Office)
Mar 2009
Jun 2009
Sept 2009
Nov 2009
Dec 2009
5 581
5 635
5 643
5 660
6 701
6 711
27
26
25
24
25
25
241
253
256
264
286
287
131
133
133
137
139
139
202
208
208
220
224
225
1024
1096
1107
1114
1211
1223
Statistik Perbankan Syariah (Islamic Bank Statistik) dec 2009
3
“Statistik Bank Indonesia,< http://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 31 Desember 2009. Universitas Indonesia
Analisa implementasi..., Sari Metta, FH UI, 2011.
5
Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya4. Konsep dasar perbankan syariah adalah kemitraan (partnership) dan harus mematuhi ketentuan syariah (sharia compliance). Produk dan jasa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah harus tetap mengacu pada prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Produk bank adalah produk yang dikeluarkan Bank baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan setiap produk Bank harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.5 Adapun landasan persetujuan Bank Indonesia adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, Bank wajib memenuhi prinsip syariah yaitu memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, riswah dan objek haram6. Pemenuhan prinsip syariah di dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dilakukan sebagai berikut .7 1. Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wa’diah dan mudharabah. 2. Dalam
kegiatan
penyaluran
dana
berupa
pembiayaan
dengan
mempergunakan antara lain akad mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh. 3. Dalam Kegiatan pelayanan Jasa dengan mempergunakan antara lain akad kafalah, hawalah dan sharf.
4
Indonesia, Undang-undang Tentang Perbankan Syariah, UU No.21, LN No.94 Tahun 2008, TLN. No.4867, ps. 1. 5
Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI No.10/17/PBI/2008, ps. 2. 6
Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinisp Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah , PBI No.9/19/PBI/2007, ps. 2. 7
Ibid., ps. 3. Universitas Indonesia
Analisa implementasi..., Sari Metta, FH UI, 2011.
6
Produk Bank Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dalam rangka penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa keuangan wajib dilaporkan atau disetujui Bank Indonesia. Apabila produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah sudah tercantum dalam kodifikasi produk perbankan syariah cukup melalui mekanisme pelaporan ke Bank Indonesia tetapi apabila produk yang dikeluarkan belum termasuk dalam kodifikasi produk perbankan syariah maka pengeluaran produk tersebut harus melalui mekanisme persetujuan dari Bank Indonesia.8 Sistem ekonomi syariah menginjeksikan disiplin yang melekat dalam sistem keuangan untuk memastikan bahwa ekspansi kredit yang dilakukan tidak menyimpang dari kondisi perekonomian. Selain itu kredit untuk tujuan yang tidak produktif dan spekulatif diminimalisir. Sistem keuangan Islam mengedepankan penerapan akad penyertaan modal (mudharabah dan musyarakhah) atau model pembiayaan berbasis profit and loss sharing daripada sistem hutang.9 Sistem hutang dalam sistem keuangan Islam diaplikasikan dalam model pembiayaan berbasis jual beli (murabahah, ijarah, salam dan ishtishna) untuk pengadaan barang dan jasa. Sesuai dengan konsep kemitraan dan bagi hasil yang merupakan ciri khas utama ekonomi syariah maka penyaluran dana atau pembiayaan merupakan komponen utama untuk memberikan bagi hasil yang optimal dengan nasabah penyimpan dana. Indikasi bagi hasil yang kompetitif merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja bank syariah disamping faktor penting lainnya seperti : risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar. Keberhasilan Bank Syariah didalam menyalurkan dana tercermin dalam rasio Financing Deposit Ratio (FDR) yaitu rasio perbandingan antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga. Maksimum Financing Deposit Ratio yang ideal untuk Bank Syariah adalah 120% berbeda dengan Bank Konvensional yang mematok rasio ideal diangka 80% dengan demikian dapat disimpulkan fungsi pembiayaan memegang fungsi yang dominan dalam penilaian kinerja Bank Syariah.
8
Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, op. cit., ps. 2 ayat 3. 9
M.Umer Chapra, Habid Ahmad, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Lembaga Penelitian Perbankan Indonesia- Bank Indonesia, 2002), hal. 1. Universitas Indonesia
Analisa implementasi..., Sari Metta, FH UI, 2011.
7
Melihat fungsi penyaluran dana sangat penting bagi penilaian kinerja bank syariah, maka tidak berlebihan bila dilakukan suatu kajian lebih dalam produk penyaluran dana. Jenis pembiayaan apa yang paling dominan pada bank syariah, jawabannya adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli atau yang sering disebut dengan pembiayaan dengan akad murabahah10.
Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing composition of Islamic Commercial and Islamic Busines Unit) Akad
Dec 2008
Mar 2009
Jun 2009
Sept 2009
Nov 2009
Dec 2009
Akad Mudharabah (Mudharaba)
7,411
8,108
9,142
10,007
10,359
10,412
6,205
5,890
6,134
6,459
6,506
6,597
22,486
22,372
24,245
25,046
25,570
26,321
0
0
0
0
0
0
369
404
412
415
431
423
765
962
1,059
1,195
1,251
1,305
959
1,211
1,202
1,400
1,609
1,829
0
0
0
0
0
0
38,195
39,308
42,195
44,523
45,726
46,886
Akad Musyarakah (Musharaka)
Akad Murabahah (Murabaha)
Akad Salam (Salam)
Akad Ishtishna (Istishna)
Akad Ijarah (Ijara)
Akad Qardh (Qardh)
Akad Lainnya (Others)
Total
Statistik Perbankan Syariah (Islamic Bank Statistik) dec 2009
Akad Bai Al Murabahah definisinya adalah:
“ Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih
10
Statistik Bank Indonesia, op. cit., hal. 25. Universitas Indonesia
Analisa implementasi..., Sari Metta, FH UI, 2011.
8
dahulu harga perolehan kepada pembeli”11 kemudian nasabah membayar harga barang yang tersebut, pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati”12. Apakah prinsip syariah dalam hal jual beli dapat dimplementasikan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu mengadopsi sistem hukum eropa kontinental, bagaimana penerapannya oleh Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yaitu menyalurkan pembiayaan, bagaimana perjanjian pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan keuntungan yang disepakati (Bai Al Murabahah) dalam pelaksananaanya di Bank CIMB Niaga Syariah. Penulis memilih Bank CIMB Niaga Unit Usaha Syariah sebagai tempat penelitian, berdasarkan pertimbangan CIMB Niaga Syariah memiliki portofolio pembiayaan murabahah yang cukup dominan. CIMB Niaga Syariah adalah unit Usaha Syariah di dalam CIMB Niaga tbk. CIMB Niaga tbk merupakan lembaga keuangan yang termasuk dalam 5 (lima) peringkat bank terbesar di Indonesia. CIMB Niaga, tbk berbadan hukum peseroan terbuka yang sahamnya ditawarkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Indonesia. Mayoritas sahamnya dimiliki oleh CIMB Group. CIMB Niaga menerapkan konsep dual banking system didalam menjalankan operasional usahanya dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan nasabah atas sistem perbankan konvensional maupun sistem syariah. Sehingga nasabah dapat memilih pelayanan perbankan sesuai keinginan dan kebutuhannya.
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan dari apa yang dikemukakan sebelumnya, perumusan masalah terdiri atas: 1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah) pada Bank CIMB Niaga Syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi? 2. Bagaimana
penerapan
prinsip
kehati-hatian
(prudential
banking)
pada
pembiayaan murabahah di CIMB Niaga Syariah? 11
Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah (Bank Indonesia, 2008), hal. 16.
12
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, 2006), hal. 20. Universitas Indonesia
Analisa implementasi..., Sari Metta, FH UI, 2011.
9
3. Bagaimana kepatuhan prinsip-prinsip syariah (Sharia Compliance) dapat diterapkan dalam transaksi pembiayaan murabahah di segmen konsumer pada Bank CIMB Niaga Syariah?
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah pada bank syariah, khususnya pada Bank CIMB Niaga Unit Usaha Syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi. 2. Untuk mengetahui apakah Bank CIMB Niaga Syariah menjalankan prinsip kehatian-hatian (prudential banking) pada pembiayaan murabahah. 3. Untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip syariah dapat dilaksanakan pada pembiayaan murabahah segmen konsumer pada Bank CIMB Niaga Syariah.
1.4 Metode Penelitian 1.4.1 Jenis Penelitian Metode penelitian pada penulisan tesis ini, merupakan penelitian hukum normatif atau sering disebut dengan yuridis normatif.13 Penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah. 1.4.2 Sifat Penelitian Sifat penelitian pada tesis ini adalah deskriptif analitis,14 yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang mengatur dan menjadi acuan pelaksanaan pembiayaan murabahah secara umum pada Bank Syariah dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank CIMB Niaga Syariah..
13
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 13. 14 Sri Mamudji et. Al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 5. Universitas Indonesia
Analisa implementasi..., Sari Metta, FH UI, 2011.
10
1.4.3 Jenis dan Alat Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder meliputi:15 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undangundang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Fatwa dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia, Peraturan Bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah, Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatannya penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer seperti buku-buku dan makalah-makalah tentang penyaluran pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah), produk penyaluran dana dengan prinsip jual beli sampai dengan implementasinya di CIMB Niaga Syariah. 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus istilah keuangan dan perbankan syariah. 1.4.4 Analisis Data Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder16. Mengungkapkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang mengatur pembiayaan murabahah pada Bank Syariah secara umum maupun peraturan internal pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank CIMB Niaga Syariah yang menjadi obyek kajian.
15 16
Ibid., hal.31. Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010),
hal. 107. Universitas Indonesia
Analisa implementasi..., Sari Metta, FH UI, 2011.
11
1.4.5 Sistematika Penulisan Dalam usaha mempermudah pembahasan tesis ini, maka penulis membagi dalam tiga bab, tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa bagian. Untuk lebih jelasnya, kerangka pembahasan itu adalah sebagai berikut. BAB I : PENDAHULUAN Adalah suatu gambaran pengantar pokok permasalahan yang mencakup latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis. BAB II: ANALISA IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP JUAL BELI ( BAI AL MURABAHAH) PADA PT.BANK CIMB NIAGA UNIT USAHA SYARIAH Pada bab ini penulis memberikan gambaran tinjauan teoritis operasionalisasi perbankan syariah di Indonesia, produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa keuangan bank syariah, pengertian jual beli berdasarkan hukum positif di Indonesia, pengertian jual beli atau murabahah dalam hukum Islam, implementasi penyaluran dana dengan akad murabahah di lapangan termasuk jenis pembiayaan yang dapat menggunakan akad murabahah, syarat-syarat dan ketentuan akad murabahah dan keuntungan pembiayaan dengan prinsip jual beli ini dalam penyaluran dana masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. BAB III: PENUTUP Pada bab terakhir ini, memuat simpulan dan saran.
Universitas Indonesia
Analisa implementasi..., Sari Metta, FH UI, 2011.
