BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (KA-ANDAL) Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kota Tanjungpinang adalah salah satu kota dan sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 Tanggal 18 Oktober 1983 telah dibentuk Kota Administratif Tanjungpinang yang terdiri atas 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Kecamatan Tanjungpinang Barat. Dengan perkembangan waktu, pada tahun 2001 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001, kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang yang terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 18 kelurahan. Kecamatan-kecamatan di Kota Tanjungpinang adalah Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kota Tanjungpinang mencapai 230.380 jiwa (BPS,2013).

Secara geografis, Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dan wilayah Kota Tanjungpinang terletak pada titik koordinat antara 0051' - 0059' Lintang Utara dan 10423' - 10434' Bujur Timur, dengan total luas wilayah seluas 239,50 km2 yang terdiri atas 131,54 km2 luas daratan dan 107,96 km2 luas lautan. Secara geologis, keadaan wilayah Kota Tanjungpinang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit-bukit dengan lembah yang landai dan daerah pesisir laut serta beberapa pulau.

Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang pada umumnya merupakan daerah dengan dataran landai di bagian pantai, memiliki topografi yang bervariatif dan bergelombang dengan kemiringan lereng 1-1


berkisar dari 0 – 2 % hingga 40 % pada wilayah pegunungan. Sedangkan ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kota Tanjungpinang berkisar antara 0 - 50 meter di atas permukaan laut hingga mencapai ketinggian 400-an meter diatas permukaan laut. Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kota Tanjungpinang relatif datar, umumnya didominasi kelerengan yang berkisar antara 0 – 2 % dengan luas wilayah mencapai 75,30 km², dan kemiringan lereng 2 – 15 % mempunyai luas sekitar 51,15 km². Sedangkan kemiriringan lereng 15 – 40 % memiliki luas wilayah paling sedikit yaitu 5,09 km².

Posisi Kota Tanjungpinang sangat strategis, disamping berdekatan dengan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan Negara Singapura sebagai pusat perdagangan dunia, Kota Tanjungpinang juga terletak pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur dan barat, yakni di antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Kota ini memiliki cukup banyak daerah parawisata, diantaranya Pulau Penyengat yang hanya berjarak kurang lebih 2 mil dari pelabuhan laut Tanjungpinang - Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pantai Trikora dengan pasir putihnya terletak kurang lebih 65 km dari kota, dan pantai buatan yang terletak di garis pantai pusat kota sebagai pemanis atau wajah kota (waterfront city). Pelabuhan Laut Tanjungpinang-Pelabuhan Sri Bintan Pura memiliki kapal-kapal jenis feri dan feri cepat (speedboat) untuk akses domestik ke pulau Batam dan pulau-pulau lain, seperti Kepulauan Karimun dan Kundur, serta kota-kota lain di Riau daratan, juga merupakan akses internasional ke negara Malaysia dan Singapura.

Dengan posisinya sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau memberikan dampak terhadap peningkatan akses jalan, sehingga menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan kota. Sebagai upaya mengatasi kemacetan, membuka akses jalan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan serta mengembangkan potensi potensi pariwisata yang terdapat di Pulau Bintan dan sekitarnya, maka Dinas PU Provinsi kepulauan Riau akan melakukan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar 1-2


Kota Tanjungpinang sepanjang kurang lebih 46,07 km yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Kota, Bukit Bestari di Kota Tanjung Pinang dan Kecamatan Teluk Bintan di Kabupaten Bintan,

Provinsi

Tanjungpinang

Kepulauan

diharapkan

Riau. dapat

Pembangunan meningkatkan

Jalan kegiatan

Lingkar

Kota

perekonimian

masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang dan sekitarnya. Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjungpinang sepanjang kurang lebih 46,07 km merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada paragraf 5 tentang AMDAL, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada pasal 3 ayat (1), Pada pasal tersebut disebutkan bahwa Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Pendekatan studi yang digunakan dalam Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan Hidup adalah melalui pendekatan studi tunggal. Untuk penilaian dokumen AMDAL pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjungpinang, sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, maka penilaian dokumen dilakukan oleh Komisi penilai AMDAL Kota Tanjungpinang. Hal ini mengingat Kota Tanjungpinang

sudah mempunyai Komisi Penilai AMDAL dan Izin

lingkungan dikeluarkan oleh Walikota Tanjungpinang.

1-3


1.2.

Tujuan dan Manfaat

1.2.1.

Tujuan Tujuan rencana Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjungpinang, Provinsi

Kepulauan Riau adalah sebagai berikut : 1. Menyediakan jalur akses yang menghubungkan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau (Kota Tanjungpinang) dengan wilayah kecamatan-kecamatan di Kota Tnjungpinang dan Kabupaten Bintan ; 2. Untuk mendukung percepatan pertumbuhan dan perkembangan Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan sekitarnya ; 3. Mengembangkan kegiatan sosial ekonomi wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan ; 4. Membuka keterisolasian daerah. 5. Mendukung semua aspek kehidupan masyarakat dalam bidang transportasi, pariwisata dan keamanan

1.2.2.

Manfaat Adapaun manfaat dari Rencana Pembangunan Jalan Jalan Lingkar Kota

Tanjungpinang, Provinsi

Kepulauan Riau mempunyai manfaat bagi Provinsi

Kepulauan Riau pada umumnya dan khususnya Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan : a. Penambahan panjang jalan (Jalan Kota dan Kabupaten) di wilayah Kota Tanjungpinang

dan

Kabupaten

Bintan,

sehingga

dapat

memberi

keuntungan dan memiliki nilai strategis bagi pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan ; b. Mengembangkan kehidupan sosial ekonomi wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan ;

1-4


Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau : a. Tersedianya akses jalan yang memadai di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan; b. Meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan ; c. Memacu pertumbuhan kehidupan sosial ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan; d. Mendukung

semua

aspek

kehidupan

masyarakat

dalam

bidang

transportasi, pariwisata dan keamanan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Bagi Masyarakat Sekitar : a. Memudahkan mobilitas penduduk

di

kecamatan-kecamatan Kota

Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ; b. Meningkatkan pendapatan penduduk di sekitar lokasi proyek melalui penyerapan

tenaga

kerja

pada

waktu

kegiatan

konstruksi

dan

perekonomian penduduk semakin berkembang pada waktu pengoperasian jalan; c. Memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan ; d. Membentuk sistem pelayanan jaringan transportasi yang efektif, efisien, terpadu dan harmonis ditinjau dari waktu dan jarak tempuh yang makin singkat di wilayah Kota Tanjungpinang.

1.3. Penanggung Jawab Dan Pelaksana Studi AMDAL 1.3.1. Pemrakarsa dan Penanggung Jawab Usaha dan/atauKegiatan Nama Instansi

: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Alamat

:

Telepon/Fax

:

Penanggung jawab

:

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen 1-5


1.3.2. Pelaksana studi AMDAL Pemrakarsa pembangunan Jalan

Lingkar Kota Tanjungpinang, Provinsi

Kepulauan Riau dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) telah menunjuklembaga penyedia jasa penyusunan Dokumen

AMDAL yang telah memliki kompetensi. Lembaga penyedia jasa

penyusun Dokumen AMDAL yang dimaksud yaitu PT. Karsa Buana Lestari. Peraturan yang digunakan untuk penunjukan kepada lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 10 ayat (2) huruf b. Tim penyusun dokumen AMDAL pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau seperti disajikan pada Tabel 1.1. Tabel 1.1. Tim Penyusun Studi AMDAL No. Nama Posisi 1.

Ketua

Kompetensi/ Sertifikasi KTPA

2.

Anggota

ATPA

3

Anggota

ATPA

Tabel 1.2. Tenaga Ahli Tim Studi AMDAL No. Nama

BidangKeahlian

1.

Ahli Teknik Lingkungan

2.

Ahli Hidrologi

3.

Ahli Flora dan Fauna

4.

Ahli Sosial Budaya

5.

Teknik Sipil/ Transportasi

1-6

BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents