BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Kelompok minoritas pada umumnya diartikan sebagai sekelompok orang yang berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok mayoritas di wilayah tertentu, yang membedakan kedua kelompok ini adalah identitas, asalusul, kebudayaan, bahasa dan lain-lain. Menurut definisi yang ditawarkan pada tahun 1977 oleh Francesco Capotorti, Special Rapporteur of the United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, minoritas adalah : A group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose members—being nationals of the State—possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language.1 Namun, beberapa kelompok minoritas ada juga yang memiliki jumlah yang lebih banyak hanya saja mereka tidak mempunyai bargaining/power
yang
menyebabkan mereka menjadi kelompok minoritas. Secara umum, banyak anggota dari sebuah kelompok minoritas atau penduduk asli berada pada tingkat kehidupan ekonomi yang rendah karena terdiskriminasi oleh kelompok mayoritas. Ada banyak contoh masyarakat minoritas, salah satunya adalah bangsa Sámi. Bangsa Sámi merupakan suku asli minoritas yang banyak tersebar di wilayah tundra2 dan terpisah di empat negara yang terdiri dari pedalaman bagian utara Swedia, Finlandia Utara, bagian pesisir dan utara Norwegia, dan 1
Office of the High Commissioner for Human Right, Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation, New York, 2010, p. 2. 2 Tundra : suatu area dimana pertumbuhan pohon terhambat dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar, terletak di wilayah kutub utara maupun yang berdekatan dengan kutub utara seperti wilayah jauh Eropa Utara.
1
Semenanjung Kola di Rusia 3 . Praktek kolonialisasi telah menyebabkan bangsa Sámi tersebar di keempat negara tersebut, populasi bangsa Sámi di keempat negara tersebut diperkirakan berjumlah lebih kurang 70.000 jiwa.4 Kebanyakan bangsa Sámi hidup di daerah dekat arus teluk dan di dataran tinggi yang dekat dengan danau serta berhutan lebat yang mereka sebut sebagai Sápmi atau Sámiland5 (wilayah yang merupakan bagian dari Eropa yang di huni oleh bangsa Sámi). Meskipun terpisah di empat negara, sebagai sebuah bangsa, bangsa Sámi tetap mempertahankan kesamaan identitasnya. Sebagai alat pemersatu, mereka mempunyai bendera, lagu kebangsaan, dan hari nasional Sámi yang jatuh pada tanggal 6 Februari. Keberadaan orang-orang Sámi di masing-masing negara, kecuali Rusia, telah diakui. Namun, sebelum keberadaan bangsa Sámi di akui, minoritas Sámi di kelompokkan penguasa atau mayoritas menjadi beberapa kelompok seperti Sámi pesisir, Sámi Hutan, Sámi Norwegia dan lain-lain, dimana hal ini bertujuan untuk mengingkari keberadaan bangsa Sámi sebagai sebuah bangsa. Tempat tinggal yang terpisah oleh batas negara, dan pengelompokan secara sepihak tentunya menjadi ujian berat bagi keberlangsungan budaya dan identitas bangsa Sámi, untuk itu bangsa Sámi menyadari pentingnya suatu organisasi agar setiap orangorang Sámi di masing-masing negara dapat berhubungan dengan baik. Tanggal 6 Februari 1917 merupakan titik awal orang-orang Sámi untuk bangkit, dimana pada hari itu berlangsung pertemuan resmi orang Sámi dari Norwegia di Trondheim. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Nasional Sámi. Di era kontemporer seperti sekarang ini, bangsa Sámi terhitung sebagai warga negara yang memiliki hak penuh dalam memperoleh pendidikan, pelayanan sosial, kebebasan beragama, serta partisipasi politik. Mereka juga tetap dapat menjaga identitas etnis serta kebudayaan tradisional yang mereka miliki. Dari segi pemenuhan hak politik, bangsa Sámi telah memiliki parlemen 3
Regeringskansliet, The Sámi; an Indegenous People in Sweden, Sámi Parliament & Ministry of Agriculture, Food an Consumer Affairs., 2005, p. 5 4 Báiki, The International Sámi Journal: About Báiki (online),
diakses pada 11 Desember 2013 5 Regeringskansliet, The Sámi; an Indegenous People in Sweden, 2005, p. 1.
2
sendiri seperti yang terjadi di Norwegia, Swedia, dan Finlandia6. Bangsa Sámi juga menerima perlakuan yang sama dalam pelayanan kesehatan seperti masyarakat lain pada umumnya. Dalam skripsi ini, penulis akan fokus terhadap salah satu negara dimana bangsa Sámi tinggal, yaitu Norwegia. Salah satu hal yang menyebabkan mengapa bangsa Sámi di Norwegia menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah populasi bangsa Sámi di Norwegia merupakan yang terbanyak apabila dibandingkan dengan negara lainnya. Selain itu, Norwegia di kenal sebagai salah satu negara paling demokratis di dunia dimana pemerintahnya sangat memperhatikan hak-hak dari masing-masing masyarakatnya. Sebagai salah satu negara yang di huni oleh Bangsa Sámi paling banyak apabila dibandingkan dengan ketiga negara yang lainnya, Norwegia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi tentunya dituntut untuk menyamaratakan hak-hak masyarakatnya termasuk Bangsa Sámi. Salah satu bentuk penyamarataan hak yang diberikan pemerintah Norwegia terhadap Bangsa Sámi adalah dibentuknya Parlemen Sámi dan Dewan Sámi di Norwegia. Pembentukan Parlemen ini tentunya melewati berbagai macam proses yang diawali dengan kesadaran dari Bangsa Sámi mengenai pentingnya memiliki suatu organisasi hingga berkembang menjadi sebuah parlemen. Dewan Sámi didirikan pada tahun 1956, lahir dari kebutuhan untuk memelihara hubungan kuat yang melintasi perbatasan beberapa negeri yang membagi orang-orang Sámi dari Skandinavia Utara, serta mempromosikan
kerjasama
dan
perlindungan
hak-hak
mereka
sebagai
masyarakat asli. Dewan ini mengadvokasi hak-hak tersebut di wilayah pemukiman orang-orang Sámi. Dewan ini telah memberikan dukungan yang kuat bagi terentuknya Parlemen Sámi di negeri-negeri Skandinavia yang telah didirikan di Norwegia pada 9 Oktober 1989. Parlemen ini bersifat independen dimana anggotanya dipilih secara demokratis yang berkonsultasi dengan parlemen nasional dalam hal kepentingan orang-orang Sámi.7 6
Wenke Brenna, The Sámi of Norway (online), 1995, , 11 Desember 2013. 7 Tricia Cornell. dkk, The New Tactics in Human Rights Project, edisi Bahasa Indonesia Taktik Baru dalam Perjuangan HAM, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah People’s Empowerment Consortium (PEC), People’s Empowerment Consortium (PEC), Jakarta Pusat, 2008, p. 156.
3
Parlemen Sámi merupakan salah satu hal yang unik bagi bangsa Sámi terutama di Norwegia, dikarenakan bangsa Sámi menjadi satu-satunya kelompok minoritas yang memiliki parlemennya sendiri di negara tempat mereka tinggal. Sehingga skripsi ini akan mencoba meneliti mengenai bagaimana proses pembentukan Parlemen Sámi di Norwegia, langkah-langkah apa saja yang di ambil oleh bangsa Sámi sebagai kelompok minoritas dalam memperjuangkan haknya terutama di bidang politik, serta peran apa saja yang dilakukan oleh Parlemen Sámi untuk memperjuangkan hak bangsa Sámi di Norwegia.
1.2. Pertanyaan Penelitian Dalam penulisan skripsi ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu : a. Bagaimana proses dibentuknya Parlemen Sámi di Norwegia? b. Apa peran Parlemen Sámi dalam memperjuangkan hak bangsa Sámi di Norwegia?
1.3. Kerangka Konseptual Skripsi ini akan menganalisis mengenai pemenuhan hak-hak Bangsa Sámi dengan terbentuknya Parlemen Sámi di Norwegia. Dalam skripsi ini digunakan konsep yang sesuai dengan isu yang akan dianalisis. Konsep tersebut adalah:
Minority Rights Kelompok minoritas pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan mayoritas, hanya saja yang membedakan kedua kelompok ini adalah budaya, bahasa, suku, ras dan warna kulitnya. Sehingga baik kelompok minoritas maupun mayoritas tentu memiliki hak individu yang sama. Menurut A.H Birch8, dapat dibedakan menjadi lima kategori sebagai berikut :
8
A.H. Birch, Nationalism and National Integration, Unwin Hyman, London, 2003, p. 53.
4
Type of rights
Basis
Scope of applicability
Constractual rights
An agreement or treaty
The parties involved
Positive rights
Law
Residents in the relevant jurisdicton
Moral rights
A moral code or religious Communities sharing that faith
Political rights
code or faith
Either
custom Citizens of the states or
(traditional
politcal members
rights)
or
(speculative
of
particular
reason groups within the state political
rights) Human rights
The essential needs of
All human beings
Berdasarkan lima kategori tersebut, tiap indidu seharusnya memiliki hak yang sama, termasuk kelompok minoritas. Namun, seringkali terjadi bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti tidak diizinkan untuk menggunakan bahasanya atau kebudayaannya. Sehingga kelompok minoritas diberikan hak khusus, dimana hak khusus ini bukan merupakan hak istimewa melainkan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya atau dengan kata lain mendapatkan perlakuan non-diskriminatif agar kaum minoritas juga mendapatkan keuntungan dari pelayanan-pelayanan yang mereka organisasikan sendiri, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi negara. Clive Baldwin, Chris Chapman and Zoë Gray menjelaskan bahwa perlindungan hak-hak minoritas bertujuan untuk mencegah konflik yang terjadi antara minoritas dan pemerintah setempat dimana hak-hak minoritas tersebut mencakup empat kategori utama yaitu eksistensi, identitas, diskriminasi, dan partisipasi.9
9
C. Baldwin, C. Chapman & Z. Gray, Minority Rights: The Key to Conflict Prevention, 2007, London, Minority Rights Group International, p. 5.
5
Eksistensi; hak bagi kaum minoritas untuk diakui keberadaannya dan dikenali sebagai sebuah identitas yang berbeda, seperti mereka memandang diri mereka sendiri sebagai suatu bangsa yang utuh. Identitas; kelompok minoritas berhak untuk dilindungi identitasnya secara penuh, baik itu identitas etnis, budaya, bahasa, maupun agama. Selain
itu
kelompok
minoritas
berhak
untuk
mempraktekan
kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki secara bebas dan mendapat dukungan dari otoritas yang berwenang serta terhindar dari paksaan untuk mengakui identitas mereka sebagai kelompok mayoritas. Minoritas
yang
memiliki
kesempatan
untuk
mengembangkan
identitasnya memiliki kecenderungan untuk lebih setia kepada negaranya dibandingkan minoritas yang tidak memiliki kesempatan mengembangkan identitasnya. Keadilan; kelompok minoritas berhak untuk diperlakukan secara adil terlepas dari perbedaan-perbedaan yang dimiliki. Partisipasi; setiap orang memiliki hak untuk memengaruhi keputusan yang akan memengaruhi mereka10, termasuk keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Pelanggaran atas hak-hak utama yang telah disebutkan di atas merupakan penyebab utama terjadinya konflik kekerasan antara kaum minoritas dengan negara atau kaum minoritas yang ada. Dalam penulisan skripsi ini, konsep minority rights akan digunakan sebagai tolak ukur pemenuhan hak-hak minoritas Bangsa Sámi oleh Pemerintah Norwegia dan bagaimana pemenuhan hak ini mempengaruhi hubungan kedua belah pihak.
Self Determination Rights Self determination rights atau hak untuk mengatur nasib sendiri merupakan suatu prinsip yang memungkinkan bagi rakyat di satuan wilayah
10
C. Baldwin, C. Chapman & Z. Gray, p. 5.
6
dapat menentukan secara bebas status politiknya sendiri. 11 Prinsip untuk mengatur nasib sendiri ini juga tercantum di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal satu ayat (2) 12 dan Pasal 55 13 piagam PBB. 14 Namun, hak menentukan nasib sendiri dalam konteks ini tidak selalu berarti didirikannya suatu negara terpisah dari negara yang sebelumnya, hal ini dijelaskan didalam Deklarasi tentang Hak Penduduk Asli dimana penduduk asli memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat ciri-ciri politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda, serta sistem hukum mereka, dan mempertahankan hak untuk berpartisipasi sepenuhnya jika mereka memilih untuk menggunakannya dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara. Dalam penulisan skripsi ini, konsep self determination rights ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak ini dapat menciptakan hubungan baik antara pemerintah Norwegia.
Teori Sistem Politik Konsep sistem politik merupakan suatu konsep yang biasa dipakai untuk menganalisis pola interaksi yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Pola-pola ini kemudian mencerminkan struktur tingkah laku (structure of behavior) yang mencakup lembaga-lembaga 11
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Peranan PBB dalam Pelaksanaan Hak Penentuan Nasib Sendiri di Wilayah Timor Timur, diakses pada 11 Desember 2013. 12 UN Charter Article 1 (2) : To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self‐determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace. 13 UN Charter Article 55 : With a view to the creation of conditions of stability and well being which are ncessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self‐deterrmination of peoples, the United Nations shall promote; a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development; b. solutions of international economic, social, health, and related problems,and international cultural and educational corporation; c. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion. 14 United Nations, Piagam Perserikatan Bangsa‐Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, diakses pada 11 Desember 2013.
7
formal seperti parlemen, kelompok kepentingan, kepala negara, jaringan komunikasi dan sebagainya. Sehingga sistem politik tertentu memiliki fungsifungsi tertentu untuk masyarakat, seperti membuat keputusan kebijaksanaan (policy decisions) yang kemudian diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan masyarakat atau dengan kata lain sistem politik menghasilkan output keputusan kebijaksanaan yang mengikat.15 Berdasarkan penjelasan di atas, teori sistem politik memiliki proses kerja input, proses, output. Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik dapat berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas ejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. Dukungan secara sederhana adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Sedangkan proses adalah masa dimana setelah bagian-bagian dari sistem politik mendapatkan input dari masyarakat, permasalahan yang ada kemudian menjadi garapan para aktor dalam sistem politik untuk mendiskusikan yang nantinya akan menghasilkan sebuah output untuk masyarakat. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat. Output ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan feedback (umpan balik) baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik.16
15
Miriam Budiardjo, Dasar‐dasar ilmu politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, p 57‐58 Chilcote, Ronald H. Theories of Comparative Politics: The Search of Paradigm, Westview Press, Colorado, 1981, p. 147.
16
8
Tabel 1.11 Skem ma Kerja Sisteem Politik
Dalam m penulisan skripsi ini, teori sistem m politik ini akan digunaakan untuk m menganalisis bagaimanaa peran parllemen Sámii dalam mem mperjuangkaan hak-hak bbangsa Sám mi, dimana innputnya dipeerolah dari masyarakat m S Sámi yang sebelumnya ddi proses terrlebih dahullu dalam parrlemen Sámi yang kemuudian di inpput kembali kkepada parleemen nasionnal Norwegia untuk diprroses, dikareenakan parleemen Sámi bbelum bisaa meloloskaan perundanng-undangann sendiri dan d masih di bawah llegitimasi paarlemen nasiional Norweegia.
gon Effect Bandwag Konssep bandwaagon meruppakan konsep yang m menjelaskan mengenai perilaku sosial s dimanna orang-oranng melakukaan sesuatu hhal yang dilaakukan atau dipikirkann oleh orangg lain17. Dalaam hal ini, orang o yang diikuti d biasannya berasal dari kelom mpok mayorritas atou seekelompok oorang yang mempunyai m bargaining b power. Perilaku P sosiial ini akan semakin meningkat m appabila semak kin banyak 117
Investopediaa, Definition off ‘Bandwagon EEffect’, < diakses pada 10 Ap pril 2014
9
orang-orang yang mengadopsi ide atau perilaku individu tersebut, hal ini tentunya dapat menyebabkan menurunya herd effect atau herd mentality, dimana
sekelompok
orang
biasanya
melakukan
sesuatu
berdasarkan
kelompoknya. Perilaku sosial ini dapat terjadi di berbagai tingkat interaksi manusia, dimana tindakan yang dilakukan orang lain dapat mempengaruhi pemikiran dan nilai-nilai individu tertentu dalam membuat suatu keputusan tanpa terpengaruh dari kelompok sebelumnya.18 Dalam istilah politik, perilaku sosial ini mengacu pada kecenderungan pemilih untuk menyesuaikan diri dengan kampanye terbesar dan yang paling sukses. Dalam penulisan skripsi ini, bandwagon effect akan digunakan untuk mengetahui bagaimana bangsa Sámi Norwegia memiliki ide atau terpengaruh untuk membentuk suatu organisasi sosial yang pada akhirnya berkembang menjadi sebuah parlemen minoritas yang bergerak sebagai badan legislatif untuk mengurusi urusan bangsa Sámi terutama dalam hal hak politik, identitas serta kebudayaan bangsa Sámi.
1.4. Argumentasi Utama Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dijelaskan, penulis akan mengajukan argumen berikut ini : Parlemen Sámi terbentuk dikarenakan adanya kesadaran Bangsa Sámi akan pentingnya suatu organisasi agar kelompoknya dapat lebih maju dari sebelumnya. Parlemen ini juga terhubung dengan Parlemen Sámi lainnya di negara-negara dimana Bangsa Sámi tinggal. Tujuan pembentukan dari parlemen Sámi ini agar bangsa Sámi dapat menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam urusan politik. Walaupun Parlemen Sámi tidak dapat meloloskan perundang-undangan untuk kepentingan mereka sendiri, namun mereka memiliki kapasitas mengajukan inisiatif di hadapan parlemen nasional Norwegia. Parlemen ini juga merekrut orang-orang non-Sámi yang dapat dilihat sebagai suatu kesuksesan Dewan Sámi 18
Mary McMahon, ‘What is a Bandwagon Effect?’, Bronwyn Harris (ed), wiseGEEK (online), 1 April 2014,< http://www.wisegeek.org/what‐is‐a‐bandwagon‐effect.htm>, diakses pada 10 April 2014.
10
dalam kemampuannya untuk mengatur orang-orangnya secara terus menerus, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Pembentukan parlemen ini tentunya dapat menciptakan hubungan baik antara Norwegia dan Bangsa Sámi, hal tersebut terjadi dikarenakan pemerintah Norwegia telah mengakui suatu Bangsa Sámi sebagai sebuah bangsa yang utuh.
1.5. Metode Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi literatur yang diambil dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang bertemakan minoritas, hak-hak minoritas, bangsa Sámi terutama bangsa Sámi di Norwegia, Parlemen Sámi terutama Parlemen Sámi di Norwegia dan hubungannya dengan Parlemen Nasional Norwegia dan juga menggunakan riset online seperti pencarian data di artikel online, koran digital, atau website resmi dari pihak-pihak yang terkait dalam skripsi ini.
1.6. Struktur Penulisan Skripsi ini akan terdiri dari empat bab. Bab Pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan penelitian, kerangka konseptual, argumentasi utama, dan struktur penulisan. Pada bab kedua, penulis akan memaparkan mengenai kebudayaan dan kebiasaan bangsa Sámi di Norwegia serta menjabarkan mengenai proses terbentuknya parlemen Sámi dan bagaimana cara kerja parlemen tersebut dalam mengakomodasi hak-hak bangsa Sámi di Norwegia dan hubungannya dengan parlemen nasional Norwegia Pada bab ketiga, penulis akan menganalisis bagaimana peran Perlemen Sámi bergerak sebagai suatu badan legislatif yang mewakili bangsa Sámi dalam mempertahankan identitas dan kebudayaan Sámi di Norwegia. Penulis juga akan melihat komparasi mengenai bagaimana keadaan bangsa Sámi sebelum dan sesudah dibentuknya parlemen tersebut. Bab keempat dari skripsi ini akan menjadi penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil paparan penulis mengenai peranan Parlemen Sámi di Norwegia.
11
