BAB 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-SKPD) merupakan dokumen perencanaan yang disusun karena latar belakang historis dan latar belakang regulasi. Latar belakang historis berawal dari adanya suksesi pemimpin daerah/kepala daerah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013. Pemilihan langsung Kepala Daerah menghasilkan pemimpin daerah terpilih, yang akan memimpin dalam kurun waktu 5 tahun dengan visi dan misi yang telah disampaikan pada masa kampanye dan akan diimplementasikan dalam pemerintahan 5 tahun periode 2013-2018. Ditinjau dari pendekatan perencanaan pembangunan di bidang politik, dokumen perencanaan merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah Terpilih pada saat kampanye. Untuk mengimplementasikan hal tersebut maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Tahun 2013-2018 telah tersusun setelah melalui beberapa tahapan yang diakhiri dengan Persetujuan DPRD atas Rancangan Awal RPJMD menjadi RPJMD
Kabupaten
Kudus
Tahun
2013-2018.
Seiring
dengan
ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kudus, SKPD harus menindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis SKPD. Latar belakang regulasi disusunnya Renstra SKPD adalah Undangundang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
8
Tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008. Regulasi tersebut dioperasionalkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus. Keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 20132018 diuraikan sebagai berikut :
6
Renstra
SKPD
disusun
dalam
upaya
menindaklanjuti
tersusunnya RPJMD Kabupaten Kudus, yang merupakan pelaksanaan agenda visi dan misi Bupati terpilih. Visi dan Misi Bupati Terpilih adalah ”Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera” yang didukung misi : 1. Pemberdayaan
Usaha
Mikro,
Kecil
dan
Menengah
bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas. 3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau. 4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh. 5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing 6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. 7. Perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). 8. Mewujudkan
masyarakat
yang
religius,
berbudaya
dan
berkeadilan sosial. Dari
Visi
dan
misi
Kabupaten
Kudus
tersebut,
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus mendukung pencapaian misi ke 7 yaitu Perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) karena sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan teknis di bidang kepegawaian. Dari
uraian
tersebut
diatas,
maka
keterkaitan
Dokumen
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Kudus adalah bahwa Renstra SKPD (BKD) merupakan tindaklanjut ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kudus. Renstra BKD menetapkan visi dan misi BKD yang merupakan gambaran masa depan, cita dan citra BKD dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kudus khususnya dalam mendukung pencapaian misi ke -7 Kabupaten Kudus yaitu Perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).
1.2.
Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BKD terkait perencanaan dan penganggaran adalah :
7
1.2.1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 1.2.2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1.2.3. Undang-undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
32
tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara 1.2.4. Undang-undang
nomor
Pemerintahan Daerah beserta perubahannya 1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 1.2.6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2008
tentang
Tahapan. Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.2.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya 1.2.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian bansos dan hibah beserta perubahannya 1.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang
Pengendalian
Tahapan, dan
Tata
Evaluasi
Cara
Penyusunan,
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah. 1.2.10Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus. 1.2.11Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah,
Lembaga
Teknis
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus. 1.2.12Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi
Pamong
Praja
dan
Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu Kabupaten Kudus.
8
1.3. Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah adalah : 1.3.1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BKD 1.3.2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan BKD 1.3.3. Menjadi
dokumen
untuk
mewujudkan
sasaran
dalam
dokumen RPJMD 1.3.4. Menjadi dokumen untuk mewujudkan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dalam dokumen RPJMD 1.3.5. Menjadi dasar/ acuan BKD untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 tahun ke depan
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : BAB I :
Pendahuluan ( berisi deskripsi latarbelakang historis dan latarbelakang regulasi disusunnya renstra SKPD, dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi BKD, menjelaskan tujuan
dan
manfaat
penyusunan
renstra,
serta
sistematika penulisan). BAB II :
Gambaran Pelayanan BKD memuat informasi tentang peran BKD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,
mengulas
secara
ringkas
sumberdaya
yang
dimiliki BKD dalam menyelenggarakan tugas fungsinya, mengemukakan
capaian-capaian
penting
yang
telah
dihasilkan melalui pelaksanaan renstra sebelumnya. BAB III :
Isu strategis Berdasarkan Tugas Pokok Fungsi ( berisi rumusan
isu
strategis
BKD
setelah
dalam
Bab
II
ditampilkan data dan rencana ) BAB IV :
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan (berisi rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan BKD yang dioperasionalkan dari visi, misi, Pemerintah
Kabupaten
Kudus
yang
tertuang
dalam
RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018). BAB V :
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran program,
dan
Pendanaan
kegiatan
Indikatif
yang
(
berisi
rencana
dirumuskan
untuk
merealisasikan visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan
9
kebijakan serta diadopsi dari Permendagri 13 Tahun 2006 beserta perubahannnya, indikator kinerja memperhatikan rancangan grand design reformasi birokrasi, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif diadopsi dari dokumen RPJMD 2013-2018). BAB VI :
Indikator Kinerja BKD ( berisi tolok ukur / indikator kinerja BKD dimana rumusan indikator kinerja pada nantinya berkontribusi pada pencapaian sasaran dalam RPJMD 2013-2018 sesuai tugas pokok dan fungsi BKD) secara langsung maupun tidak langsung.
BAB VII
:
Penutup
10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Bab ini akan mendiskusikan lingkungan internal dan eksternal Badan Kepegawaian Daerah. Lingkungan internal meliputi tugas, fungsi, sumber
daya
yang
meliputi
kepegawaian,
perlengkapan
/
sarana
prasarana, gambaran hasil evaluasi renstra tahun 2008-2013 . Lingkungan eksternal meliputi stake holders serta instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi BKD yang berimplikasi pada pelayanan BKD. Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor strategis yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya, sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada BKD adalah tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber
daya
yang
meliputi
kepegawaian,
perlengkapan
/
sarana
prasarana, dan ketercukupan anggaran serta gambaran hasil evaluasi renstra tahun 2008-2013 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi BKD BKD merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kudus. Struktur Organisasi BKD sesuai Perda Kabupaten Kudus Nomor
15
Tahun
2008
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :
11
Kepala BKD
Sekretariat
Kelompok Jabatan Fungsional
Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Subbidang Pengembangan Pegawai
Subbidang Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Mutasi
Subbagian Keuangan
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Umum Kepegawaian
Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan
Subbidang Pembinaan Pegawai
Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun
Subbidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Kepegawaian
7
Dari struktur yang disajikan, terlihat bahwa perlu adanya koordinasi yang intensif, efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi BKD mengingat adanya 3 ( tiga ) jenjang / tingkat di dalam rentang kendali organisasi BKD yaitu tingkat subbagian/subbidang yang merupakan eselon IV, Kepala Bidang ( eselon III.b ) dan Sekretaris ( Eselon III.a). Koordinasi yang intensif, efektif dan efisien dilakukan untuk meminimalisir tingkat kesalahan, keterlambatan dan ketidakakuratan pelayanan serta pelaksanaan tugas BKD. Tugas pokok dan fungsi BKD adalah : Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
sebagaimana
dimaksud,
Badan
Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian; 2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai, mutasi dan bidang umum kepegawaian; 4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian; 5. pelaksanaan kesekretariatan badan dan, 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.2. Sumber Daya BKD 2.2.1.Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Kudus mempunyai potensi sumber daya manusia sebagai berikut : Berdasarkan tingkat pendidikan : Jenjang SD SMP SMA D3 D4 S1 S2 Jumlah
2
3
13
8
4
22 5
57
Berdasarkan golongan :
Jumlah Total
CPNS
Gol.I
Gol.II
Gol.III Gol.IV
0
b=1
a= 3
a= 4
a= 2
d=2
b= 5
b= 14
b=4
c= 4
c= 10
c=-
d= 3
d= 5
3
15
33
6 57
8
Berdasarkan spesifikasi pendidikan : No.
Jenjang
Spesifikasi
Jumlah
1
2
3
4
Pasca Sarjana
Ekonomi
3
Pasca Sarjana
Administrasi Publik
2
Sarjana
Hukum
9
Sarjana
Administrasi Negara/Sos
3
Sarjana
Ekonomi
7
Sarjana
Pemerintahan/Politik
1
Sarjana
Pendidikan
-
Sarjana
Psikologi
1
Dokter
1
D4
STPDN
4
D3
Perawat
-
D3
Informatika
6
D3
Ekon/kesekretariatan
2
SMA
8
SMEA
4
STM
1
SMP
3
SD
2
Prosentase sarjana dan pasca sarjana mencapai 47,37%, Prosentase DIII dan DIV mencapai 21,05%, prosentase SD-SMP-SMA mencapai 31,58% sehingga potensi SDM/Aparatur di BKD jika digambarkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :
9
Namun secara kuantitas, perlu disampaikan bahwa tidak semua pegawai di
BKD
merupakan
pegawai
aktif, artinya
ada
sebagian
pegawai
merupakan tugas belajar dan sebagian diperbantukan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. 2.2.2.Sarana Prasarana Sarana Mobilitas 1 unit Kijang LGX 1 unit Innova E/TGN40R GKMRKD 1 unit Toyota Avanza SEPEDA MOTOR 1 unit Honda MCB 1 unit Honda/ND125 1 unit Honda/ND125 1 unit Honda ND125 1 unit Honda ND125 1 unit Honda NF100SLD 1 unit Honda NF100SLD 1 unit Honda MCB 1 unit Honda MCB INVENTARIS DI KANTOR Mesin Ketik Mesin Ketik " 27 " Almari Besi Mobile File Lemari Besi/Almari Arsip Rak Besi Rak Besi File Pegawai Almari File Pegawai Rak Kayu Filling Kabinet Filling Kabinet Filling Kabinet Map File Kepegawaian Map file Papan Tempat Informasi Papan Daftar PNS LCD Proyektor Proyektor SVGA, LUMEN 2400 ANSI LCD Proyektor LCD Merk Sanyo LCD Proyektor Acer Papan Petunjuk Staf Papan Bagan Struktur Org. Papan Disiplin Pegawai Papan Kegiatan Almari Kayu Meja Staf Meja Staf
INVENTARIS DI BALAI DIKLAT SONYA WARIH MENAWAN Papan Nama Papan Tulis Papan Kegiatan Almari Kayu Meja Staf Tempat Tidur Meja Rapat Meja Tulis Meja Makan TV LG 29 Inc Televisi TV Samsung 21' Office Chairs Kursi Lipat Kursi Lipat Kasur Maya Sprey Almari Pakaian Jemuran Besi Kain Dekor Korden Pot Bunga Taplak Meja Tempat Sampah Jam Dinding AC Tahun 2010 Pengeras Suara Tustel Wireles Mega Phone Lambang Garuda Jagrag / Tiang MP Setrika Kaca Rias Diesel Listrik Almari Buku Almari Tempat Al-Quran Almari Perpustakaan Meja Tamu Meja Kursi Tamu Meja Makan Slide Proyektor 10
Kursi Kayu Kursi Tamu Kursi Putar Kursi Lipat Kursi Lipat Meja Kursi Tamu Meja Komputer Meja Komputer Meja dan Kursi Komputer Meja Komputer Kursi Plastik Tempat Sampah Meja Kecil Almari Kayu (tempat koran) Jam Dinding Kursi Busa Kursi Pejabat Struktural Kipas Angin Tilivisi TV LCD Dispenser Replacement Lamp Komputer Pentium IV Komputer Pentium 4 2,66 GHz Komputer Komputer Komputer PC Foxconn Komputer Notebook Laptop Notebook Laptop Lenovo Notebook Merk Toshiba Notebook HP 2011 Notebook Toshiba 2011 LapTop Acer Notebook Printer Epson LQ 2180 Printer HP Laser 1000 USB Printer A3 IX 4000 Printer CANON IP 1980 Printer HP Diskjet D 2566 Printer Laserjet Merk HP 1005 Printer Inkjet Epson L800 Printer Dotmatrik Epson LQ 2190 Printer Deskjet Canon Printer Ink Jet Canon Printer LQ 2180 Printer Epson C90
Bendera Merah Putih Tabung Oksigen Mesin Pemotong Rumput Double Salon Polytron Sound System Tape Sound System Sound System Sound System Equalizer Hifi Stereo Karaoke System Wereless Wereless amplifier Dispenser K Dispenser Printer Canon LBP 2900 Genset / Generator Wireless Merk Shure High Pressure Cleaner Daytona 100 Sekretariat Asrama Dosen WC/KM Dosen Garasi Ruang Kelas Asrama Peserta WC/Kamar Mandi Peserta Ruang Makan & Dapur Rumah Diesel Sumur Dalam Bangunan Lain2 Musholla Kursi Kayu Kursi Tamu Kursi Putar Kursi Lipat Kursi Lipat Meja Kursi Tamu Meja Komputer Meja Komputer Meja dan Kursi Komputer Meja Komputer Kursi Plastik Tempat Sampah Meja Kecil Almari Kayu (tempat koran) Jam Dinding Kursi Busa Kursi Pejabat Struktural Kipas Angin Tilivisi INVENTARISASI EKSTRACOMPATIBLE 11
LCD Monitor AC Merk Honshu 2011 AC 2011 Server xeon 2.0 GHz Meja Pimpinan Meja Tamu Meja Pejabat Struktural Meja Staf/Kayu Kursi Staf Kursi Staf Kursi Staf Almari Buku Almari Buku UPS UPS 600 watt UPS UPS Tape Recorder Telpon Mesin Faximile Kamera Digital Merk SONY Kamera Digital Triport Kamera Mesin Laminasi ID Card Laminating ( Laminator) TV LCD Dispenser Replacement Lamp Komputer Pentium IV Komputer Pentium 4 2,66 GHz Komputer Komputer Komputer PC Foxconn Komputer Notebook Laptop Notebook Laptop Lenovo Notebook Merk Toshiba Notebook HP 2011 Notebook Toshiba 2011 LapTop Acer Notebook Printer Epson LQ 2180 Printer HP Laser 1000 USB Printer A3 IX 4000 Printer CANON IP 1980 Printer HP Diskjet D 2566
Kursi Putar Rak Sepatu Pemotong Kertas Pemotong Kertas V-Tee Bantal Selimut Spray Carpet Sajadah Wallfan (Kipas Angin Gantung) Kipas Angin Berdiri Televisi 14 Inc Spiker Aktif Mike Wireless Alat Pemotong ID Card Sprei Taplak Meja Bordir Taplak Meja Batik Bunga Plastik Meja INVENTARIS DI BALAI DIKLAT SONYA WARIH MENAWAN Papan Nama Papan Tulis Papan Kegiatan Almari Kayu Meja Staf Tempat Tidur Meja Rapat Meja Tulis Meja Makan TV LG 29 Inc Televisi TV Samsung 21' Office Chairs Kursi Lipat Kursi Lipat Kasur Maya Sprey Almari Pakaian Jemuran Besi Kain Dekor Korden Pot Bunga Taplak Meja Tempat Sampah Jam Dinding AC Tahun 2010 Pengeras Suara Tustel Wireles
12
Printer Laserjet Merk HP 1005 Printer Inkjet Epson L800 Printer Dotmatrik Epson LQ 2190 Printer Deskjet Canon Printer Ink Jet Canon Printer LQ 2180 Printer Epson C90 LCD Monitor AC Merk Honshu 2011 AC 2011 Server xeon 2.0 GHz Meja Pimpinan Meja Tamu Meja Pejabat Struktural Meja Staf/Kayu Kursi Staf Kursi Staf Kursi Staf Almari Buku Almari Buku UPS UPS 600 watt UPS UPS Tape Recorder Telpon Mesin Faximile Kamera Digital Merk SONY Kamera Digital Triport Kamera Mesin Laminasi ID Card Laminating ( Laminator) Hifi Stereo Karaoke System
Mega Phone Lambang Garuda Jagrag / Tiang MP Setrika Kaca Rias Diesel Listrik Almari Buku Almari Tempat Al-Quran Almari Perpustakaan Meja Tamu Meja Kursi Tamu Meja Makan Slide Proyektor Bendera Merah Putih Tabung Oksigen Mesin Pemotong Rumput Double Salon Polytron Sound System Tape Sound System Sound System Sound System Equalizer Hifi Stereo Karaoke System Wereless Wereless amplifier Dispenser K Dispenser Printer Canon LBP 2900 Genset / Generator Wireless Merk Shure High Pressure Cleaner Daytona 100 Sekretariat Asrama Dosen WC/KM Dosen Garasi Ruang Kelas Asrama Peserta WC/Kamar Mandi Peserta Ruang Makan & Dapur Rumah Diesel Sumur Dalam Bangunan Lain2 Musholla
13
Dari inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut, selain berasal dari APBD, barang berasal dari hadiah/hibah peserta diklat, namun secara rencana kebutuhan tidak dapat diprediksi sesuai skala kebutuhan di BKD. Secara
umum
tingkat
ketercukupan
sarana
prasarana
di
BKD
dibandingkan jumlah pegawai berada pada level sedang karena secara kuantitas tercukupi namun secara kualitas masih perlu perbaikan dan pemeliharaan serta peremajaan. Selain itu sarana prasarana berfrekuensi tinggi seperti computer notebook, printer, AC, LCD perlu penambahan dan peremajaan. Penambahan asset dalam kurun waktu 2009-2013 adalah :
1. Tahun
TOTAL ASSET
PENAMBAHAN
PENGHAPUSAN
1
2
3
-
-
2009
=
Rp
1.510.039.905 2. Tahun 2010 = Rp 1.932.662.905
1. Kijang LGX
159.500.000
2. INNOVA
216.018.000
3. Honda MCB
11.000.000
4. AC 3 unit
13.000.000
5. Notebook Lenovo
13.750.000
6. Notebook Toshiba 2
18.000.000
7. Printer HP 1005 8. Almari Perpust. 2 9. Buku 10 buah 10. LCD Sanyo
36.831.000
2.000.000 10.000.000 2.186.000 14.000.000 459.454.000
3. Tahun 2011 = Rp 2.516.825.364
1. Hasil sensus
465.628.500
2. Avanza
100.000.000
3. Honda MCB
8.871.653
4. Honda MCB
8.871.653
5. Honda MCB
8.871.653
6. Lemari Arsip
1.980.000
7. Meja Staf
1.650.000
8. Meja Komputer 9. AC 2 unit
825.000 15.700.000
10. AC 4 unit
8.000.000
11. Kamera digital
2.920.000
12. Komputer
6.650.000
13. Notebook
19.355.000
14. Notebook 2
21.500.000
15. Printer 2
10.925.000
16. Printer 2
6.500.000
17. LCD monitor 2
4.000.000
18. Kursi Staf
1.700.000
264.000
14
19. Tabung O2 (2 unit)
2.250.000 585.862.459
4. Tahun 2012 =
1. Generating set
Rp 2.571.453.711
45.000.000
2. Mesin penghisap debu
3.000.000
3. Televisi
1.800.000
4. Wireless
1.500.000
5. Notebook 2
22.771.653
26.100.000 77.400.000
5. Tahun 2013 =
1. UPS 4
Rp 2.847.244.348
5.787.184
2. Notebook Toshiba 2
32.274.676
3. Printer Hp 3 Meja kerja eselon IV
12.712.838
5.008.140 13.351.896
Meja kerja non struk
1.668.990
UPS
14.800.000
Komputer Server
32.200.000
Pengadaan jaringan - Rak server
8.600.000
- Router
3.900.000
- Kabel UTP
1.170.000
- Switch Hub
629.000
Notebook
81.665.437
Printer
39.656.055
Mesin Penghancur
6.200.000 288.503.475
2.2.3.Ketercukupan Anggaran Kami sajikan data ketersediaan anggaran selama periode renstra 2009-2013 2.2.3.1.Belanja Tidak Langsung No.
Tahun
Anggaran
Realisasi
%
1.
2009
3.564.366.000
3.055.742.552
85,73
2.
2010
3.380.617.000
3.151.405.033
93,22
3.
2011
3.238.988.000
3.186.632.496
98,38
4.
2012
3.542.905.000
3.451589.576
97,42
5.
2013
3.720.455.000
3.461.189.993
93,03
Keterangan
2.2.3.2.Belanja Langsung No.
Tahun
Anggaran
Realisasi
%
1.
2009
4.450.485.000
4.125.062.267
92,69
2.
2010
5.346.041.000
4.376.732.833
81,87
Keterangan
15
3.
2011
4.330.825.000
3.793.770.042
87,59
4.
2012
6.373.866.000
5.613.932.269
88,08
5.
2013
5.074.207.000
4.603.089.571
90,72
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini akan disampaikan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran / target renstra SKPD periode sebelumnya. (tabel 2.1)
16
2.3.1. Produk/ hasil/ Surat Keputusan yang diterbitkan NO. 1.
2.
3.
Jenis Surat Keputusan Pensiun SK Pensiun krn BUP SK Pensiun krn meninggal SK Pensiun krn APS (sendiri) Bebas Tugas Tidak cakap jasmani/rohani Keputusan Mutasi/Rotasi Keputusan Penugasan PNS yang berasal dari luar daerah Keputusan Penugasan PNS antar SKPD Keputusan Mutasi keluar Pemkab. Kudus SK Pengangkatan CPNS SK Kenaikan Pangkat Periode April Periode Oktober
Tahun 2011 2012
2009
2010
2013
216 41
213 38
234 23
303 41
317 43
4
16
6
13
17
21 -
10 -
10 -
9 -
8 2
20
7
14
8
9
10
6
1
2
5
9
16
8
19
7
433
266
0
0
0
846 631
881 653
1122 560
1107 709
1030 692
2.3.2 Jml kartu yang terselesaikan proses penerbitannya NO. 1 2 3
Jenis Kartu Istri Kartu Suami Kartu pegawai
2009 91 55 720
Tahun 2010 2011 2012 55 143 158 53 129 154 631 549 635
2013 147 211 291
2.3.3 Jumlah Piagam penghargaan yang diberikan NO.
Jenis Satya Lencana Karya Satya
2009 184
2010 238
Tahun 2011 2012 138 704
2013 273
2.3.4 Jumlah pegawai yang dilayani tahun 2009-2013 NO.
1 2
Jenis
PNS CPNS
2009
Tahun 2010 2011
2012
2013
8628 1150
8975 1008
9638 0
9263 0
9642 268
17
3
PHD Jumlah
705 461 269 249 10483 10444 10179 9887
186 9449
Grafik perkembangan jumlah yang dilayani tahun 2009-2013
2.3.5 Jumlah Jabatan dan Pejabat Struktural tahun 2009-2013 NO.
Jenis
Jabatan Terisi Jabatan kosong Jumlah
2009
2010
Tahun 2011
2012
2013
524 101 625
534 91 625
535 90 625
551 74 625
559 66 625
2.3.6. Jumlah Pembinaan Disiplin Pegawai tahun 2009-2013 NO.
Jenis
1. Hukuman disiplin ringan 2. Hukuman disiplin sedang 3. Hukuman disiplin berat
2.4.
2008
2009
3 4 3
2 3
Tahun 2010 2011 -
2012
2013
5 1
2 2 5
1 2
Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan BKD a. Tantangan - Peraturan/kebijakan pemerintah pusat yang kurang konsisten - Masih adanya politisasi dalam pengambilan keputusan bidang kepegawaian. 18
- Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. - Adanya
ketidakpuasan
penerima
layanan
dalam
menghadapi keputusan di bidang kepegawaian b. Peluang - Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan memberi peluang pengambilan kebijakan sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan budaya lokal. - Semangat Reformasi Birokrasi menuju birokrat yang bersih dan berintegritas - Adanya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian memberi peluang perbaikan pelayanan kepegawaian
19
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Isu
–
isu
strategis
merupakan
bagian
penting
dan
sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi
isu
yang
tepat
dan
bersifat
strategis
meningkatkan
akseptabilitas dalam prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara
moral
serta
etika
birokrasi
dapat
dipertanggungjawabkan.
Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan daerah harus memperhatian aspirasi masyarakat dan lingkungan. Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu keadaan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan
peluang
untuk
meningkatkan
layanan
kepada
masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa
identifikasi
permasalahan
pembangunan
maupun
analisis
eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi meliputi : 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan BKD
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada beberapa tahun ini terutama setelah banyaknya tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publik. Bahwa pada tahun 2013, Kabupaten Kudus menjadi piloting project pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah bersama Kota Semarang. Telah disusun grand design reformasi birokrasi yang akan melakukan perubahan di 8 area, yang salah satunya adalah area sumberdaya aparatur yang menjadi 20
tanggungjawab BKD. Sebagai penanggungjawab pokja sumberdaya aparatur, perlu adanya dukungan personil, anggaran, dan sarpras dalam menjalankan peran sebagai pokja area perubahan SDM. Aspek sumberdaya aparatur yang menjadi cakupan tugas BKD adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan Pegawai 2. Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi) 3. Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural) 4. Penyusunan Pola Karier Pegawai 5. Pengelolaan kinerja pegawai 6. Pengembangan kualitas pegawai 7. Penegakan Disiplin Pegawai 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 9. Pemberhentian dan/ pemensiunan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, dapat kita identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut : a. Belum optimalnya kinerja sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus b. Masih kurangnya integritas sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus c. Belum konsistennya implementasi regulasi terkait pengelolaan sumberdaya aparatur. d. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan sumberdaya aparatur antara teknologi informasi, software yang berupa aturanaturan,, dokumen perencanaan SD Aparatur dengan implementasinya. e. Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan hasil pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan pengelolaan sumberdaya aparatur 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2013 merupakan tahun politik, karena ada suatu kegiatan yang berimplikasi cukup luas terhadap pemerintahan di Kabupaten Kudus yaitu pilkada langsung yang dilaksanakan pada bulan Mei 2013. Hasil Pilkada memilih Bupati-Wakil Bupati periode 2013-2018. Dari kegiatan tersebut terpilih pimpinan daerah dengan visi dan misi sebagai berikut :
21
a. Visi “TERWUJUDNYA KUDUS YANG SEMAKIN SEJAHTERA“. Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut : Semakin sejahtera mengandung makna lebih tercukupinya kebutuhan secara utuh / sempurna dan menyeluruh, merata dalam arti adil, baik secara lahir maupun batin, fisik dan non fisik, serta mengandung arti cukup sandang , pangan dan papan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, aman, tenteram dan damai. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan, baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional. Tenteram mengandung makna tidak ada rasa takut dan khawatir. Damai mengandung makna tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan, rukun dalam sistem negara hukum. Selain itu sejahtera lahir batin juga dapat dijabarkan mengandung unsur – unsur religius, maju dan adil. Religius mengandung makna bahwa masyarakat diharapkan memiliki ketaatan pada agama dan melaksnakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, religius dipakai sebagai dasar filosofi yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang. Maju mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing yang tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya maupun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Adil mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksnakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah harus mendasar pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksnakan hak politik, mengamankan daerah serta perlindungan dan memiliki rasa aman. Keseluruhan aspek tersebut di atas saling memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam rangka untuk mewujudkan Kudus yang semakin sejahtera. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini selaras dengan visi : 1. RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 : Kudus yang Religius, Maju dan Adil.
22
2. RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 : Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari. 3. RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 : Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera. 4. RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.
b. Misi Untuk melaksanakan visi Bupati terpilih, dilakukan melalui 4 Pilar Pembangunan yaitu : 1. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas. 3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau. 4. Perlidungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh. Keempat Pilar Pembangunan itu merupakan misi 1 – 4 dari 8 misi yang akan dilaksanakan. Adapun Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 adalah : 1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif UMKM menjadi prioritas mengingat peran yang sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja. Dengan pemberdayaan UMKM dan koperasi, maka perekonomi akan semakin tumbuh. Berbagai permasalahan dalam pemberdayaan UMKM adalah terbatasnya penguasaan dan pemilikan aset produksi, terutama permodalan, rendahnya kemampuan SDM, konsentrasi pekerjaan sumber daya yang bergerak pada usaha yang turun temurun, dan dari segi penguasaan teknologi dan informasi. Melalui optimalisasi peranan beberapa lembaga pendamping untuk memperkuat peranan UKM dan koperasi, penciptaan semangat kewirausahaan dan pengembangan pemasaran produk diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. 2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas.
23
Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi infrastruktur dan fasilitas pendidikan sehingga lebih meningkatkan kapasitas daya tampung pendidikan (formal dan non formal). Di samping itu, juga diupayakan terus menerus perbaikan kualitas pendidikan dengan daya jangkau yang luas tenaga kependidikan yang berkualitas, dan penataan sistem kependidikan yang efektif serta efisien. 3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta meningkatkan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Disamping itu, peningkatan derajad kesehatan mayarakat juga meintroduksikan unsur pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana, sehingga generasi yang akan datang lebih meningkat kualitasnya. 4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh. Unit usaha industri merupakan subyek ekonomi sekaligus organ masyarakat yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Perlindungan usaha ditujukan untuk membantu unit-unit usaha, khususnya dalam mempertahankan produknya untuk lebih menjamin kepastian hukum, baik dalam berproduksi maupun dalam pemasaran. Pesatnya perkembangan teknologi, dan kemampuan dana investasi langsung, telah mendorong persaingan-persaingan yang menjurus kepada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah diterapkan dalam peraturan perundangundangan. Secara umum kebijakan pemerintah terhadap perlindungan usaha kecil menengah belum maksimal. Perluasan lapangan kerja untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah dan mutu yang makin meningkat, ditujukan untuk menyerap angkatan kerja baru yang terus bertambah setiap tahun. Perluasan lapangan kerja di berbagai sektor, terutama di sektor industri dan jasa, serta pertanian, diharapkan mampu mengurangi jumlah penganggur maupun setengah penganggur, dan kesenjangan produktivitas antar-sektor. Dengan meningkatnya jumlah
24
lapangan kerja, baik formal maupun informal, di pedesaan dan perkotaan, dan meningkatnya jumlah angkatan kerja, terutama penduduk miskin, laki-laki maupun perempuan, yang terserap ke dalam lapangan kerja, maka akan mengurangi tingkat pengangguran. 5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing. Dengan berbagai kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah, maka daerah diharapkan semakin berperan dalam menciptakan iklim yang menunjang tumbuhkembangnya kegiatan perekonomian daerah. Prakarsa dan kreatifitas penyelenggara pemerintahan di daerah diharapkan semakin meningkat. Lebih jauh lagi, perlu reposisi penyelenggaraan pemerintah daerah dari penyedia (provider) menjadi fasilitator, motivator, dan katalisator segenap kegiatan perekonomian di daerah. Berbagai kegiatan perekonomian yang tidak perlu dilakukan oleh pemerintah segera diserahkan kepada swasta dan masyarakat. Prakarsa swasta dan masyarakat didalam menggantikan peran pemerintah harus sangat didukung. Pemerintah daerah juga harus menciptakan suasana yang mendukung tumbuhnya jiwa wiraswasta dan wirausaha warganya. Iklim kompetisi yang sehat juga harus senantiasa dijaga dan dikembangkan melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Kesempatan yang sama dan setara juga harus dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang akan terjun dalam kegiatan perekonomian. Pemodal (investor) senantiasa ingin mendapatkan kepastian dan ketepatan waktu dari berbagai proses yang berhubungan dengan penyelenggara pemerintahan di daerah. Untuk itu keterbukaan, kepastian, ketepatan tindak, ketepatan waktu, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah juga akan menjadi prasyarat utama akan datangnya pemodal ke daerah. 6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pada hakikatnya keberadaan pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Keberhasilan pemerintah bisa diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Kudus untuk 5 tahun ke depan 2013-2018 akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan untuk membuka akses antar wilayah dan simpul-simpul perekonomian. Kuantitas dan kualitas
25
infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan Sumber Daya Alam. 7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau Good and Clean Governance, maka penyelengaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka mencapai kondisi tersebut langkahlangkah yang perlu ditempuh adalah dengan melaksanakan pelatihan kepada aparatur daerah secara berkesinambungan dan terarah, pelaksanakan pengawasan secara efektif, peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, perencanaan yang terarah, penyusunan system penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan akuntabel, dan pemberian pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. 8. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial Masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial merupakan syarat mutlak dalam rangka mendukung program pembangunan di Kabupaten Kudus.
Visi: Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera
No.
(1) 1.
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
(2)
(3)
Faktor Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
Misi 7 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
a. Kepegawaian
26
1) Program pelayanan administrasi perkantoran
Kemampuan SDM
Tidakmerata nya kemampuan SDM
Tersedianya anggaran
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kondisi sarana dan prasarana yang belum maksimal
Terbatasnya anggaran
Optimalisasi pemanfaata n sarana dan prasarana
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Ketidaksesuaia n beban kerja dengan kapasitas aparatur
terbatasnya jumlah aparatur
Peningkata n kualitas aparatur
27
(1)
(2) 4) Program Peningkatan disiplin aparatur
(3) Kurangnya tingkat kedisiplinan aparatur
(4) (5) Ketidaksesu Ketersediaa aian n anggaran kegiatan dalam permen 13/2006 dengan program Tidak ada Ketersediaa dasar n anggaran regulasi yang berpihak pada pegawai purna tugas Keterbatasan Dasar anggaran regulasi yang kuat
5) Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS
Kurangnya perhatian Pemerintah terhadap pegawai yang purna
6) Program peningkatan kapasitas SD Aparatur
Masih kurangnya kapasitas SD Aparatur
7) Program Pendidikan Kedinasan
Tidak tersedianya dokumen kebutuhan diklat PNS
Kesulitan pemenuha n syaratsyarat penyelengg araan diklat
Ketersedia an anggaran
8) Pembinaan dan Pengembangan aparatur
Belum maksimalnya pelayanan administrasi kepegawaian
Kurangnya komitmen PNS mendukun g maksimaln ya pelayanan
Ketersedia an anggaran
3.3. Telaah Renstra Provinsi Sehubungan dengan kesamaan periode kepemimpinan Bupati Kudus dengan Gubernur Jawa Tengah, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan tahapan yang sama yaitu penyusunan Rencana Strategis Tahun 20132018. Hasil telaahan terhadap renstra BKD Provinsi adalah sebagai berikut : Visi : Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Yang Profesional dan Unggul. Dengan misi : 1. Perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan
28
2. Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur 3. Peningkatan
kualitas
pegawai
melalui
pengukuran
kompetensi dan penilaian kinerja 4. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai 5. Pengelolaan Simpeg 6. Peningkatan
tertib
administrasi
dan
layanan
prima
kepegawaian Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan program dan kegiatan yang
dilaksanakan
mengarah
kepada
manajemen
sumberdaya
aparatur yaitu Program Peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur, Program
Peningkatan
sinergitas
manajemen
kepegawaian
yang
partisipatif dan akuntabel, Program Peningkatan kesejahteraan dan kedisiplinan pegawai, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarpras Aparatur. Struktur Organisasi pada BKD Provinsi selaras dengan struktur organisasi pada BKD Kabupaten Kudus sehingga menunjukkan keselarasan dalam pembagian tugas, rentang kendali dan proses manajemen sumberdaya aparaturnya. Tabel : Permasalahan Pelayanan BKD Kabupaten Kudus berdasarkan Sasaran Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No
Sasaran Jangka Menengah Renstra BKD Provinsi
Permasalahan Pelayanan BKD Kudus
(1)
(2)
(3)
1.
Meningkatnya sistem pola karir yang jelas dan terukur
Terkendala kebijakan
2.
Meningkatnya pelayanan manajemen mutasi kepegawaian Meningkatnya kinerja PNS yang berbasis kompetensi
Belum ada pendokumentasi an perencanaan mutasi Belum ada penilaian kinerja PNS yang akuntabel
3.
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
Kemampuan diplomasi yang kurang memadai Tidak tersedia anggaran
Kualitas SDM yang yang cukup memadai Komitmen pelaksana
Kerja pegawai JFU belum terfokus
Adanya Regulasi pendukung (ASN)dan SKP
29
(1)
(2)
4.
Menurunnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS dan meningkatnya kesejahteraan PNS Meningkatnya akurasi data sumberdaya aparatur melalui pengembangan simpeg Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian
5.
6.
3.4
(3)
(4)
(5)
Kurangnya tingkat disiplin PNS
Belum memahami peraturan disiplin
Adanya perubahan standar kehidupan
Kurangnya Dukungan pegawai
Kemampuan IT aparatur belum memadai
Dukungan anggaran
Terkendala waktu penyelesaian
Kebijakan yang tidak konsisten
Dukungan anggaran
Telaahan Rencana Tata Ruang, Tata Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Setelah menginventarisir sumber data yang terdiri dari Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka tugas pokok dan fungsi BKD tidak berkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3.5. Penentuan Isu-isu strategis Isu – isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Masalah pokok yang berkaitan dengan sumberdaya aparatur adalah belum optimalnya kinerja sumberdaya aparatur dan masih kurangnya integritas sumberdaya aparatur terhadap profesinya sebagai pegawai negeri sipil.
30
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi BKD Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus. Berdasarkan uraian tersebut di atas Visi BKD Kabupaten Kudus adalah : “Terwujudnya sumberdaya aparatur yang profesional dan berintegritas”. Makna Pokok yang terkandung dalam visi diatas sesuai Kamus besar Bahasa Indonesia adalah : 1.
Sumber daya Aparatur
2.
Profesional
3.
Integritas Tabel : Perumusan Visi
No. 1.
Perwujudan Visi Sumberdaya apartur yang profesional dan berintegritas
Pokok-pokok Visi - Aparatur profesional - Aparatur berintegritas
Pernyataan Visi Terwujudnya sumberdaya aparatur profesional berintegritas.
yang dan
Tabel : Penyusunan Penjelasan Visi Pokok-pokok Visi Visi Terwujudnya - Sumber daya sumberdaya Aparatur aparatur yang profesiobal profesional dan - Sumberdaya berintegritas”. Aparatur berintegritas
Penjelasan Visi a. Terwujudnya adalah upaya rencana kegiatan yang menjadi kenyataan. b. Sumber daya aparatur adalah potensi Pegawai/ pegawai /alat kelengkapan negara yang terutama meliputi bidang
31
kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang mempunyai tanggungjawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. c. Profesional adalah Memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, kompeten dibidangnya, mempunyai jiwa berkompetisi/ bersaing secara jujur dan sportif, serta menjunjung tinggi etika profesi ( berkualitas dan sesuai kompetensi). d. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yg menunjukkan kesatuan yg utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yg memancarkan kewibawaan; kejujuran. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi BKD Kabupaten Kudus dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur
2.
Meningkatkan integritas sumberdaya aparatur
32
Keterkaitan visi dan misi Bappeda Kabupaten Kudus dengan visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut : BKD
Kepala Daerah
Visi
Terwujudnya Sumberdaya aparatur yang profesional dan berintegritas
Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera
Misi
1. Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur 2. Meningkatkan integritas sumberdaya aparatur
Misi 7 Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( Good Governance )
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja BKD selama 5 tahun. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar : Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
33
Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan BKD secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigm penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan BKD menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan BKD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil maupun keluaran dari suatu kegiatan , program dan sasaran. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal- hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu – isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi BKD. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi BKD dan memiliki keterkaitan dengan visi BKD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran – sasaran yang ingin dicapai. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BKD. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut: Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah
4.2.1.Tujuan Mengacu pada visi dan misi , tujuan yang akan dicapai BKD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :
34
1.1.Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang akurat, efisien, efektif dan transparan 1.2.Peningkatan kemampuan, ketrampilan, keahlian, spesifikasi, dan spesialisasi 4.2.2. Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik untuk kurun waktu 5 tahun. Sesuai Dokumen RPJMD Kabupaten Kudus, sasaran yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Kudus yang berkaitan dengan sumber daya aparatur secara umum adalah : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Namun sesuai batasan sasaran yang disampaikan sebelumnya bahwa rumusan sasaran lebih spesifik, maka sasaran dalam RPJMD dioperasionalkan oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : Sasaran yang akan dicapai adalah : 4.2.2.1. Penyediaan
dan
pelayanan
administrasi
serta
sarpras
aparatur 4.2.2.2. Peningkatan kompetensi, kemampuan dan ketrampilan SDM/Aparatur 4.2.2.3. Peningkatan kesejahteraan pegawai, Penataan jumlah dan distribusi pegawai, Pembangunan/pengembangan database kepegawaian 4.2.2.4. Penguatan Sistem Disiplin SDM/Aparatur 4.3. Tujuan dan Sasaran 4.3.1. Tujuan Tujuan adalah sesuatu / apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun. Mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis serta diakomodir dari Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kudus, tujuan RPJMD Kabupaten Kudus sebagai berikut : Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang baik Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang baik yang akan dituju Pemerintah Kabupaten Kudus, meliputi banyak faktor sesuai urusan dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten seperti implementasi otonomi daerah, keefektifan komunikasi dan
35
informasi,
urusan
kesbangpol
berpolitik
dan
demokrasi,
dalam
negeri
untuk
kependudukan,
kehidupan
perencanaan
pembangunan, statistik, tata ruang dan arsip. Dari urusan yang disampaikan, peran BKD melaksanakan urusan otonomi daerah bidang kepegawaian. Sehingga untuk rumusan tujuan BKD yang merupakan operasionalisasi tujuan pemerintah kabupaten dan mempunyai kontribusi dalam mencapai tujuan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 4.4. Strategi dan Kebijakan BKD Strategi dirumuskan berangkat dari kajian kebutuhan yang telah digambarkan dalam Bab II. Sebelum dirumuskan strategi dilakukan analisis lingkungan strategis / lingkungan internal dan eksternal. Sebelum dianalisis, berikut disajikan identifikasi lingkungan internal dan eksternal organisasi : 4.4.1.IDENTIFIKASI LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL Telah disajikan sebelumnya bahwa faktor strategis dari lingkungan internal adalah berupa kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi. Kekuatan dan Kelemahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut : Kekuatan / Strenght 1. Kualitas SDM 2. Kecukupan / kuantitas SDM 3. Struktur Organisasi 4. Ketersediaan anggaran Kelemahan / Weaknesses 1. Rendahnya rotasi wawasan pelaksanaan tugas. 2. Belum maksimalnya pelaksanaan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment). 3. Kurangnya sarana prasarana 4. Kurang efektifnya koordinasi 5. Lemahnya monitoring dan evaluasi Faktor strategis lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman. Peluang dan tantangan / ancaman yang diidentifikasi adalah sebagai berikut: Peluang : 1. Pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi dan sumber data
36
2. Ketersediaan regulasi dari pemerintah pusat 3. Penerapan netralitas pegawai dan rekruitmen 4. Strategisnya fungsi bidang kepegawaian Tantangan dan Ancaman : 1.Tuntutan
penyelenggaraan
good
governance
dan
reformasi
birokrasi 2.Tuntutan peningkatan kinerja PNS 3.Tuntutan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik 4.Implementasi regulasi yang belum maksimal 4.4.2.ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL Analisis
lingkungan
strategis
terlebih
dahulu
diawali
dengan
menentukan prioritas terhadap faktor lingkungan strategis yang secara strategis dapat menentukan kondisi yang akan dicapai BKD Tahun 2013-2018. Analisis yang dilakukan yaitu dengan pencermatan, pembobotan, terhadap masing-masing poin dari kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan. Analisis lingkungan internal (interal factor analysis summary/IFAS) disusun dengan tahapan menemukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi berdasarkan data-data. Data-data dimaksud antara lain Laporan Keuangan, laporan kinerja dan laporan sumberdaya aparatur / peremajaan data. Selanjutnya kekuatan dan kelemahan diberi bobot sesuai dampak strategisnya. Maksimum bobot adalah 1 (satu). Sedangkan rating, kekuatan dan peluang diberi bilangan positif 1-4 dan kelemahan ancaman diberi bilangan (-1 s/d -4). Untuk lebih jelasnya digambarkan dengan tabel sebagai berikut : Kelompok
Angka rating
Kategori
Kekuatan/
1
Sangat baik / outstanding
Peluang
2
Baik / good
3
Cukup / fair
4
Buruk / poor
Kelemahan/
-1
Agak buruk
Ancaman
-2
Cukup
-3
Mengkhawatirkan
-4
Hati-hati/Bahaya
37
Tabel Analisis Lingkungan Strategis 1. Matrik IFAS Lingkungan Strategis
Bobot
Rating
Score
Analisis lingkungan internal Kekuatan 1. Kualitas SDM
0.3
2
0,60
2. Kecukupan / kuantitas SDM
0.25
3
0,75
0.15
2
0,3
0.3
1
0,3
3. Struktur Organisasi 4. Ketersediaan anggaran
4,25 Kelemahan 1. Rendahnya rotasi wawasan pelaksanaan tugas. 2. Belum maksimalnya pelaksanaan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment). 3. Kurangnya sarana prasarana 4. Kurang efektifnya koordinasi 5. Lemahnya monitoring dan evaluasi
0.2
-2
-0,4
0.25
-4
-1
0.1
-1
-0,1
0.15
-2
-0,3
0.3
-3
-0,9 -2,7
Lingkungan Strategis Peluang 1. Pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi dan sumber data 2. Ketersediaan regulasi dari pemerintah pusat 3. Penerapan netralitas pegawai dan rekruitmen 4. Strategisnya fungsi bidang kepegawaian Jumlah Lingkungan Strategis Tantangan/ancaman 1. Tuntutan penyelenggaraan good governance 2. Tuntutan peningkatan kinerja PNS 3. Tuntutan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik
Bobot
Rating Score
0.25
1
0,25
0.25
3
0,75
0.3
3
0,9
0.2
2
0,4 2,3
Bobot
Rating Score
0.2
-2
-0,4
0.4
-3
-1,2
0.2
-3
-0,6
38
4. Implementasi regulasi yang belum maksimal Jumlah
0.2
-2
-0,4 - 2,6
4.4.3.ANALISIS SWOT Dengan memperhatikan hasil analisis lingkungan seperti yang terurai pada table di atas selanjutnya dilakukan penghitungan luas bidang berdasarkan titik ordinat masing-masing faktor. Luas bidang menunjukkan strategi yang akan dipilih organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya akan disajikan grafik dalam menentukan strategi yang akan digunakan. Opportunity/Peluang
Weaknesses/ Kelemahan
Strengths/K ekuatan
Threats/Ancaman
Grafik Hasil dari Diagram SWOT
Dari grafik tersebut terlihat bahwa berdasarkan titik ordinat masingmasing
faktor
(
Kekuatan
/S
-Kelemahan/
W-Peluang/O-
Tantangan/T) luas bidang terbesar adalah pada faktor kekuatan – peluang dan kekuatan – ancaman. Sehingga strategi yang digunakan adalah strategi S-O atau S-T dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Strategi
Strength-Opportunities
(SO)
yaitu
strategi
yang
mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. 2. Strategi Strength-Threats (ST) yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan yang ada.
39
Strategi WO dan WT tidak digunakan karena berdasarkan analisis faktor
lingkungan
tidak
memungkinkan
untuk
digunakan.
Penjelasan strategi dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Strategi Weaknesses-Opportunities (WO) yaitu strategi yang mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada. 2. Strategi Weaknesses-Threats (WT) yaitu strategi yang mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan yang ada. Dari analisis SWOT yang disajikan, terlihat bahwa kekuatan internal BKD
dapat
mengatasi
dioptimalkan
tantangan.
untuk
Kekuatan
memanfaatkan di
BKD
peluang
dioptimalkan
dan
untuk
memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Rumusan strategi BKD yaitu : 1. Peningkatan metode dalam pelayanan administrasi kepegawaian. 2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah. 3. Penataan distribusi pegawai 4. Peningkatan disiplin pegawai Kebijakan
merupakan
arah
yang
diambil
BKD
dalam
menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Walaupun konfigurasi program dan kegiatan juga harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, kebijakan BKD bersifat internal karena merupakan pelaksana kebijakan teknis bidang kepegawaian yang artinya tidak melakukan pelayanan langsung pada masyarakat
dan
sasaran
kebijakannya
aparatur
sehingga
kebijakannya bersifat internal. Telah disampaikan pula bahwa kelompok
sasaran
dalam
pelayanan
BKD
adalah
aparatur
pemerintah daerah. Sehingga rumusan kebijakan BKD adalah : 1. Pelayanan administrasi kepegawaian bagi aparatur 2. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur 3. Terencananya mutasi dan rotasi pegawai 4. Pembinaan disiplin aparatur Rumusan kebijakan ini merupakan operasionalisasi dari kebijakan pemerintah daerah kabupaten Kudus yaitu : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dari apa yang dipaparkan di atas, untuk lebih jelasnya disajikan dalam matrik berikut : 40
Tabel : Tujuan, Sasaran, strategi dan kebijakan VISI
: Terwujudnya Sumberdaya Aparatur yang profesional dan berintegritas : Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur
Misi 1 Tujuan
Sasaran
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang akurat, efisien, efektif dan transparan Peningkatan Kemampuan, ketrampilan, keahlian, spesifikasi, spesialisasi
VISI
Strategi
Kebijakan
Menyediakan dan melayani kebutuhan administrasi serta sarpras aparatur
Peningkatan metode dalam pelayanan administrasi kepegawaian.
Pelayanan administrasi kepegawaian bagi aparatur
Meningkatkan kompetensi, kemampuan dan ketrampilan SDM/Aparatur
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah.
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur
: Terwujudnya Sumberdaya Aparatur yang profesional dan berintegritas : Meningkatkan integritas sumberdaya aparatur
Misi 2 Tujuan Pengembangan pola karir berdasarkan kompetensi dalam penempatan, rotasi, mutasi dan promosi
Peningkatan Disiplin, komitmen, motivasi
Sasaran Meningkatnya kesejahteraan pegawai, menata jumlah dan distribusi pegawai, membangun/ mengembangkan database kepegawaian Menguatkan Sistem Disiplin SDM/Aparatur
Strategi
Kebijakan
Penataan distribusi pegawai
Terencananya mutasi dan rotasi pegawai
Peningkatan disiplin pegawai
Pembinaan disiplin aparatur
41
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BKD, sasaran kegiatannya adalah sumber daya aparatur. Sesuai deskripsi, data dan analisis pada bab sebelumnya serta sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya, dan Rancangan Awal RPJMD 20132018 (dalam indikasi Kegiatan,
Program dan Kegiatan BKD adalah
sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS/PHD 4) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5) Program Peningkatan Disiplin Pegawai 6) Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur ( khusus bidang kepegawaian ) 7) Program Pendidikan kedinasan 8) Program Pembinaan dan pengembangan aparatur Program-program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Kegiatan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi Keuangan 5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan 8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pembangunan gedung/kantor 2. Pembangunan bangunan pelengkap gedung/kantor 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Pengadaan perlengkapan gedung/kantor 5. Pengadaan peralatan gedung/kantor
42
6. Pengadaan Mebeleur 7. Pengadaan/Sewa tanah/tempat/gedung 8. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 9. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional 3) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS/PHD 1. Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PHD yang purna tugas 4) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Kegiatan Diklat Formal 5) Program Peningkatan Disiplin Pegawai 1. Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi 2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 6) Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi PNS Daerah 2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 7) Program Pendidikan kedinasan 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis 2. Kegiatan Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 8) Program Pembinaan dan pengembangan aparatur 1. Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 2. Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS Daerah 3. Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS otomatis 4. Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 5. Kegiatan penghargaan bagi PNS yang berprestasi 6. Kegiatan penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Dari rumusan program dan kegiatan di atas, Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran,
Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Aparatur beserta kegiatannya dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (yang di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan kegiatan untuk semua SKPD) merupakan program dan kegiatan internal BKD untuk mendukung pelaksanaan tugas yang bersifat keorganisasian dan ketatalaksanaan serta rumah tangga BKD. Sedangkan untuk Program Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (di dalam Permendagri 13 Tahun 2006 termasuk dalam kegiatan bidang
Kepegawaian),
Program
Pendidikan
kedinasan,
Program
43
Pembinaan dan pengembangan aparatur, Program Peningkatan Disiplin Pegawai, Program fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS/PHD beserta kegiatannya merupakan program dan kegiatan lintas SKPD maupun lintas kewilayahan artinya BKD menjalin kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, dan berkoordinasi serta berkonsultasi dengan BKD Provinsi Jawa Tengah, BKN Regional I Yogyakarta, BKN Pusat dalam penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian dan tugas-tugas bidang kepegawaian dan berkoordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Narasi tersebut di atas disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
44
BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN Di dalam Bab ini, membahas indikator kinerja BKD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja BKD adalah indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD 2013-2018 terkait dengan tugas bidang kepegawaian adalah : Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Sedangkan sasaran BKD yang mendukung sasaran RPJMD adalah : 1.1. Penyediaan dan pelayanan administrasi serta sarpras aparatur 2.1. Peningkatan kompetensi, kemampuan dan ketrampilan SDM/Aparatur 2.2. Peningkatan kesejahteraan pegawai, Penataan jumlah dan distribusi pegawai, Pembangunan/pengembangan database kepegawaian 2.3. Penguatan Sistem Disiplin SDM/Aparatur
Tolok ukur / indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung sasaran-sasaran tersebut adalah : 1. Peningkatan pelayanan prima 1.1. Penyediaan dan pelayanan administrasi serta sarpras aparatur Tertib administrasi perkantoran 100%, Peningkatan sarpras aparatur 2. Perwujudan reformasi birokrasi 2.1. Peningkatan kompetensi, kemampuan dan ketrampilan SDM/Aparatur 2.2. Peningkatan kesejahteraan pegawai, Penataan jumlah dan distribusi pegawai, Pembangunan/pengembangan database kepegawaian 2.3. Penguatan Sistem Disiplin SDM/Aparatur Indikator pencapaiannya : jumlah pegawai terdiklat formal, prajabatan, kepemimpinan, teknis , jumlah pegawai yang diterima sesuai kompetensi, jumlah pegawai yang terselesaikan SK mutasi dan KP nya, rasio antara jabatan dengan pejabat, jumlah pegawai penerima penghargaan satya lencana, jumlah pegawai yang hadir tepat waktu dan beratribut lengkap.
45
BAB VII
PENUTUP
Perlu ditegaskan lagi bahwa dokumen Rencana Strategis BKD ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BKD. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD membutuhkan kerjasama dan komitmen bersama antara BKD dengan stakeholders dalam hal ini adalah aparatur pemerintah daerah sebagai kelompok sasaran, kerjasama dan komitmen bersama antara BKD dengan instansi terkait yaitu BKD Provinsi Jawa Tengah, BKN Regional I Yogyakarta, BKN Pusat sehingga terjalin jejaring kerja yang baik yang mampu menjawab tantangan
yaitu
PNS
/
aparatur
pemerintah
yang
professional,
berintegritas dan beretika sehingga mampu melaksanakan pelayanan publik dengan efisien dan efektif. Rencana Strategis ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan BKD. Demikian Rencana Strategis ini disusun, mohon masukan dan saran yang membangun atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dokumen Rencana Strategis ini.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
JOKO TRIYONO, S.Sos Pembina Tk.I 19580822 198503 1 008
46
47
