BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan (Renstra DBMP) Kota Bandung 2013-2018 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Renstra DBMP adalah dokumen perencanaan Dinas BMP untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Bandung Tahap II 2014-2018 khususnya bidang kebinamargaan dan sumber daya air. Selain berpedoman kepada dokumen RPJMD Kota Bandung 2014-2018, penyusunan Renstra DBMP mempertimbangkan pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebinamargaan dan sumber daya air, kinerja pelayanan DBMP dalam periode lima tahun terakhir, tantangan dan peluang pembangunan bidang kebinamargaan dan sumberdaya air. Pendekatan penyusunan Renstra DBMP juga mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, memperhatikan keterkaitannya dengan rencana-rencana strategis dinas terkait di tingkat provinsi serta Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta memperhatikan aspirasi dan masukan para pemangku kepentingan pembangunan di kota Bandung. Dengan besaran penduduk kota yang mencapai 2,5 juta jiwa dan fungsinya sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, kota Bandung dituntut untuk dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur kota agar terwujud visi pembangunan Bandung Juara termasuk dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kota. RPJMD Kota Bandung 2014-2018 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor xx Tahun 2014 menempatkan pembangunan infrastruktur, termasuk didalamnya bidang kebinamargaan dan sumberdaya air, menjadi salah satu prioritas pembangunan untuk mewujudkan misi: Menata Kota Bandung yang Berkelanjutan dan Nyaman. Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi kota tersebut perlu dijabarkan kedalam Rencana Strategi Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagai SKPD pengampu bidang kebinamargaan dan sumberdaya air. Dokumen Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas. Renstra RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


DBMP disusun untuk periode 2014-2018 sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan RPJMD Kota Bandung.

1.2

Dasar Hukum

Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 20142018 disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 5. Undang-Undang Nomor xxx Tahun xxx tentang Sumber Daya Air 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 14. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 15. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


16. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 17. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung. 20. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung 2014 - 2018

1.3

Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014-2018 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan bidang kebinamargaan dan sumberdaya air sebagai acuan bagi SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dalam periode 5 (tahun kedepan). Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung 2014-2018 adalah untuk: 1. Memberikan gambaran kondisi pelayanan bidang kebinamargaan dan pengairan di kota Bandung dan kebutuhan penanganannya dalam lima tahun kedepan; 2. Menguraikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan bidang kebinamargaan dan pengairan yang menjadi prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian visi misi; 3. Sebagai acuan dan bahan evaluasi bagi pencapaian pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Kota Bandung khususnya di bidang kebinamargaan dan sumberdaya air yang menjadi tupoksi dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

1.4

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan 2014-2018 adalah sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra. Bab 2 Gambaran Pelayanan SKPD RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan), sumber daya yang dimiliki, capaian–capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan hambatan– hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan tugas dan Fungsi Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan RPJPD Kota Bandung 2005-2025, telaahan RPJMD Kota Bandung 2014-2018, telaahan Renstra Kementerian PU, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta Strategi dan Kebijakan Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD Bab 5 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kegiatan Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Bab 6 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Bab 7 Penutup Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renstra yang disusun secara keseluruhan

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Bina Marga dan Pengairan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan sumber daya air. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi : a. Merumuskan kebijaksanaan teknik kebinamargaan dan sumber daya air; b. Melaksanakan tugas teknik operasional kebinamargaan dan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pembangunan danpemeliharaan kebinamargaan dan sumber daya air; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan dan sumber daya air; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugasnya. Bidang kewenangan yang menjadi garapan Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi jalan umum berikut bangunan pelengkapnya; jembatan, saluran drainase jalan dan trotoar, Infrastruktur sungai termasuk bangunanpelengkapnya; bendung, bangunan pembagi, pump house, situ, kolam retensi dan jalan inspeksi, dan penerangan jalan umum. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Kepala Dinas Sekretaris

Sub. Bag. Umum & Kepegawaian

Sub. Bag. Keuangan

Bidang Perencanaan

Bidang Pengendalian

Bid. Pembangunan & Pemeliharaan Kebinamargaan

Bid. Pembangunan & Pemeliharaan Pengairan

Sie. Program

Sie. Pengendalian Konstruksi & Mutu

Sie.Pemeliharaan Kebinamargaan

Sie.Pembangunan Pengairan

Sie. Pergudangan

Sie.Teknik Kebinamargaan

Sie. Pengendalian Operasional Kebinamargaan

Sie. Pembangunan Kebinamargaan

Sie. Pemeliharaan Pengairan

Sie. Pendistribusian

Sie. Teknik Pengairan

Sie. Pengendalian Operasional Pengairan

Sie. Manfaat Ruang Milik Jalan

Sie.Manfaat DaerahAliran Sungai


Bid. Pengelolaan Bahan & PJU

UPT OP Bojonegara

UPT OP Cibeunying

UPT OP Tegallega

UPT OP Karees

UPT OP Ujungberung

UPT Laboratorium

UPT OP Gedebage

UPT Alat Berat

UPT Prod. Campuran

UPT Daerah Aliran Sungai

6

Sie. PJU


2.2.

Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan data bagian kepegawaian DBMP tahun 2013 jumlah total pegawai mencaai 443 orang, dengan jumlah pejabat struktural berjumlah 45 orang dan sta pelaksana sebanayak 398 orang. Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Bina Marga dan PengairanTahun 2013 Berdasarkan Eselon

ESELON I II III IV STAF/PELAKSANA IV III II I

JUMLAH 1 6 38 104 235 175 443

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan No

Unit Kerja

1

Ka. DBMP/ Sekretariat Bid. Perencanaan Bid. Pembangunan & Pemeliharaan Kebinamargaan Bid. Pembangunan & Pemeliharaan Pengairan Bid. Pengendalian Bid. Pengelolaan Bahan & PJU UPT OP I (Bojonegara) UPT OP II (Cibeunying) UPT OP III (Tegallega) UPT OP IV (Karees) UPT OP V (Ujungberung)

2 3

4

5 6 7 8 9 10 11

S3

S2

S1

D3

2

15

3 2

6 8

1

3 1

1 1

SMP

1

SM A 15

4 1

17 16

2

19

SD

Juml ah

27

10

37

3

27 24

5 6

32 30

1

6

30

6

36

21 20

2 7

7

27 42

4 2

31 44

2

14

7

8

29

2

31

2

14

4

11

28

3

31

1

8

8

5

21

1

32

1 2

6 14

2 6

16 8

25 29

1 2

22 31

9

6 9


1

4

Jenis Kelamin L P


12

14

UPT OP VI (Gedebage) UPT Produksi Campuran Aspal UPT Alat Berat

15 16

UPT Laboratorium UPT DAS

13

3

16

1

12

1

1

13

2 3

1

9 6

1

6

7

25

2

27

4

16

2

17

9

29

1

30

3

11 10

2 2

12 12 443

JUMLAH

0

14

70

9

220

48

82

395

48

%

0

3,1

15,8

2,0

49,6

10,8

18,5

89,1

10,9

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, 2013

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan DBMP yang paling banyak adalah pendidikan SMA sebanyak 220 orang (49,6%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan DBMP yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DBMP secara umum. Jumlah karyawan DBMP yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 14 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 3,1 % dari seluruh karyawan DBMP.

2.2.2. Asset, Sarana dan Prasarana Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3 Daftar Peralatan Berat Penunjang Kegiatan Kebinamargaan No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama/Jenis Barang Excavator Asphalt Mixing Plant Mini Mesin Gilas Mesin Gilas 1 Ton Mesin Gilas 4 Ton Stamper

Merk/Type Komatsu Freddy Mix

Jumlah 1 1

Tahun Pembelian 1991 2004

Scheid, Barata

30 1 1 1

1974.1975.1991 2008 2007 1986

1 4

1992.1995.2004.2008.2007 1986.1991.1992

3

2003

2 2

1987.1989 2001

1 1 1

2008 1994 2003

Mikasa MTR. 80 H 7. Mesin Gilas 2.5-4 Ton Lister 8. Vibration Plate Robin MP. 200 R 9. Concrate Mixer Dragon Globe, Cakra 10. Loader JCB, Barata 11. Loader / Bachoe Dextradig / GEHL 12. Mobil Crane Isuzu 13. Forklift Mitsubishi 14. Compressor Sulivan Palatek RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


15. 16.

Generating Set Pompa Air

17. Mesin Bor 18. Compressor Angin 19. Mesin Las Listrik 20. AC Welding Transforer 21. Treker 22. Kunci Pembuka Baut 23. Gurinda Duduk 24. Dongkrak Hydrolik 25. Mata Bor Baja 26. Mesin Gergaji 27. Bor Listrik Tangan Sumber : UPT Alat Berat, 2013

Peter Honda, EBARA, Axial, Isuzu First Swan Yanmar Roxton Diamond Japan Japan Kingrex Bosch

1 8

1988 1988.1990.1992.2003

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

1996 2006 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

Berdasarkan kepemilikan dan jenis peralatan berat yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi tahuntahun berikut dengan target pelayanan dan target program yang tinggi, maka diperlukan peningkatan jenis peralatan modern dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Diantaranya stamper, truk crane, mobil penyapu jalan, mobil pompa dan penyedot air.

2.3.

Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dilihat berdasarkan capaian terhadap Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Capaian kinerja indikator pelayanan SKPD DBMP dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel.... 2.3.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah jenis indikator untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2007. a. Pelayanan Jaringan Jalan Meskipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya (2009-2013), namun masih belum memadai untuk mendukung pergerakan orang dan barang. Pada tahun 2009, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 49,22% meningkat menjadi 68,96% pada tahun 2013. Masih ada sekitar 33% atau 1/3 panjang jaringan jalan di Kota Bandung yang masih dalam kondisi rusak sedang atau berat. Faktor-faktor berpengaruh terhadap peningkatan capaian pelayanan jalan:



- Dengan keterbatasan dana perbaikan jalan, adanya skala prioritas penanganan jalan berdasarkan tingkat kerusakan jalan, volume lalulintas, fungsi jalan, dan jalur angkutan umum. - Sinkronisasi anggaran bantuan provinsi tidak dapat direalisasikan karena turunnya pada triwulan IV - Pelaksanaan kegiatan peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya karena pengaruh cuaca hujan sepanjang tahun, dengan demikian pelaksanaan kegiatan fisik dimulai pada musim hujan, sehingga perbaikan jalan dilakukan berulang. Kondisi tersebut tidak didukung oleh kondisi fisik wilayah kota Bandung sebagai daerah cekungan dengan kandungan air tanah tinggi yang dapat mempercepat kerusakan fisik jalan. - Potensi kerusakan jalan di Bandung jauh lebih besar pada saat kondisi basah dibandingkan pada kondisi kering. Hal ini disebabkan air sering tidak tertampung dan menggenangi banyak segmen jalan, baik saluran pinggir jalan maupun saluran-lauran pembuangan lainnya. b. Pelayanan Jaringan Drainase Secara umum sistem drainase di Kota Bandung terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu drainase makro dan drainase mikro. Saluran pembuangan makro adalah saluran pembuangan yang secara alami sudah ada di Kota Bandung, yang terdiri dari 15 sungai sepanjang 265,05 km. Saluran pembuangan mikro adalah saluran yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Namun, sekitar 30% ruas jalan belum memiliki saluran drainase sehingga beberapa daerah menjadi rawan banjir dan genangan. Penyebab terjadinya daerah rawan banjir adalah karena tertutupnya street inlet oleh beberapa aktivitas sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta pengalihfungsian lahan dari kondisi alami menjadi lahan dengan fungsi komersil seperti pertokoan, mall, jalan, perumahan, dan lain-lain sehingga tutupan lahan pun berubah yang meningkatkan debit limpasan. Faktor-faktor berpengaruh terhadap peningkatan capaian pelayanan jaringan drainase: - Penanganan banjir tidak dapat diselesaikan secara partial, harus menyeluruh dari hulu hingga hilir sesuai dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan memerlukan dana yang cukup besar untuk pembebasan lahan dan kontruksi. - Pembebasan lahan yang belum tuntas berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.



- Perilaku masyarakat yang belum sadar kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3), berdampak pada meningkatnya sedimentasi saluran akibat sampah dan berakibat terjadinya genangan dan banjir. - Partisipasi sebagian masyarakat dalam melakukan kebersihan saluran/kali di sekitar rumahnya dikarenakan kurangnya kepedulian. c. Pelayanan Penerangan Jalan Umum Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara setiap tahun terealisasi melebihi target. Jumlah PJU yang dipelihara ditargetkan sebanyak 3.000 titik PJU/tahun, sedangkan rata-rata realisasinya sebanyak 5.559 titik PJU/tahun (185%). Faktor-faktor berpengaruh penerangan jalan umum:

terhadap

peningkatan

capaian

pelayanan

- Ketersediaan dana dalam hal penambahan jaringan titik lampu dan pembatasan daya listrik oleh PT. PLN sehingga pembangunan jaringan PJU baru tidak dapat direalisasikan secara optimal. - Tingkat vandalisme (pencurian dan pengrusakan) yang cukup tinggi, pada umumnya lampu PJU mempunyai lifetime selama 10.000 jam (3 tahun), realita di lapangan banyak lampu mati sehingga perlu diantisipasi penyebab padamnya lampu. - Penggunaan energi alternatif dengan teknologi solar cell / tenaga matahari belum dapat dilaksanakan karena perlu anggaran awal yang cukup besar. 2.3.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalamistilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana minimal mencapai indikator dan tingkat nilai pada batas waktu yang ditetapkan Pemerintah. Dari sisi waktu pencapaiannya, Pemerintah Daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait. 2.3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU digunakan sebagai ukuran RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


keberhasilan dari instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan yang menjadi mandatnya. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor: 050/Kep.966-Orpad/2013 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung. Selain itu, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam Tabel. Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga dan Pengairan pada tahun 2013 sudah melebihi target yang ditetapkan, hanya satu indikator jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara yang mencapai 57%. Gambar 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013 (dalam %) 169

Panjang saluran irigasi/sungai yang dibersihkan …

375

Panjang trotoar yang ditingkatkan Panjang saluran drainase yang dipelihara

372

Panjang saluran drainase yang ditingkatkan Panjang saluran/sungai yang dibersihkan untuk …

238

Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara

57

Jumlah penerangan jalan umum yang dibangun Panjang jalan yang dibangun

167

Panjang jalan yang ditingkatkan

127 -

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2013

Capaian IKU DBMP yang sangat tinggi dan beragam diatas disebabkan beberapa faktor antara lain: - Tidak akuratnya penetapan target untuk masing-masing program dalam proses perencanaan dan penganggaran; - Tidak tersedianya data dan informasi akurat mengenai kodisi dan kebutuhan untuk masing-masing program beserta IKU-nya; - Adanya penambahan alokasi anggaran dari yang direncanakan;



2.3.4 Kinerja Keuangan Gambar 2.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi Total alokasi anggaran Urusan Pekerjaan Umum bidang kebinamargaan dan pengairan pada periode tahun 2009-2013 adalah sebesar Rp. 1.177.396.718.342 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 961.792.120.032. Rata-rata realisasi anggaran berkisar diatas 86,56%, dimana realisasi pada 2 (dua) tahun terakhir relatif menurun yaitu 85,39% pada tahun 2012 dan 70,59% pada tahun 2013. Anggaran digunakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) program yang dilaksanakan oleh DBMP yaitu: i) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, ii) Program pembangunan saluran drainase/gorong gorong, iii) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, iv) Program tanggap darurat jalan dan jembatan, v) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, vi) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, vii) ProgramPengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, viii) Program Pengendalian Banjir dan ix) Program Penerangan Jalan Umum. Berdasarkan perhitungan tahun 2013, proporsi anggaran untuk Program Pembangunan Jalan dan Jembatan paling besar mencapai 52,9%, diikuti Program Pembangunan Drainage/Gorong Gorong sebesar 19,5%. Sedangkan program-program lainnya realisasinya rata rata dibawah 8%. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini.



Gambar 2.4: Persentase Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2013

Program Penerangan Jalan Umum

7,7%

Program Pengendalian Banjir

4,8%

ProgramPengembangan, Pengelolaan, dan…

1,0%

Program Pengembangan dan Pengelolaan …

4,8%

Program peningkatan sarana dan prasarana…

2,9%

Program tanggap darurat jalan dan jembatan

0%

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan…

6,6% 19,5%

Program pembangunan saluran drainase/gorong … Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

52,9%

-

100.000.000.000 2009


2013

200.000.000.000


Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Satuan Fungsi SKPD

(1)

(2)

Target SPM

(3)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

A. Indikator SPM 1

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

2

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota

2014

3

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan

2014

Tersedianya jalan yang menjamin 4 pengguna jalan berkendara dengan selamat 5

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

Tersedianya jalan yang menjamin 6 perjalanan dapat dilakukan dengan sesuai kecepatan rencana

7

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

70% 2014 100%

100%

60% 2014 60% 2014 60% 2014 50% 2014

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)


Rasio Capaian pada Tahun ke-

15


NO (1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Satuan Fungsi SKPD (2)

Target SPM

Target Renstra SKPD Tahun ke2009

2010

2011

2012 (7)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Panjang jalan yang ditingkatkan

m

42.712

97.712

132.7122 130.000

2

Panjang jalan yang dibangun

m

4.000

8.000

12.0000

3

Jumlah penerangan jalan umum yang dibangun

titik

18.500

18.750

4

Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara

titik

4.000

5

Panjang saluran/sungai yang dibersihkan untuk keamanan lingkungan sungai

m

6

Panjang saluran ditingkatkan

drainase

yang

7

Panjang saluran dipelihara

drainase

yang

8

Realisasi Capaian Tahun ke2013

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

57,32

126,57

(9)

(10)

130.000

54.475

95.630

800

800

2.600

4.910

5.833

2.661

1.336

65,00

61,38

48,61 332,63

167,00

19.0000

300

300

18.273

18.391

18.767

664

6.433

98,77

98,09

98,77 221,33

2.144,3

2.500

2.500

3.000

3.000

6.106

6.443

5.715

3.972

1.500

3.000

4.5000

6.000

6.000

20.503

22.500

33.064

7.754

14.293

1.366

m

-

-

13.000

15.000

-

-

- 13.222

55.870

-

m

6.317

12.817

3.000

3.000

28.864

Panjang trotoar yang ditingkatkan

m

4.394

8.794

13.403 15.000

15.000

10.403

Panjang saluran irigasi/sungai yang 9 dibersihkan untuk kelancaran pengairan air sungai

m

100.000 205.000

19.817

310.000

2.500

(8)

2009

Rasio Capaian pada Tahun ke-

132.712 74.512 164.540 127,54

1.703 152,65 257,72

132,4

56,77

750 551,07 129,24

238,23

101,71

372,47

15.692

68.926 92.380 224.236 456,93 122,43 347,81

3.079

7.474

14.942

13.194 53.769

98,44 358,47

375,27

4.231 284,33 100,89 177,04 124,08

169,26

2.500 284.325 206.830 548.822

3.102

56.291 236,75 169,91

1

Panjang jalan kota dalam kondisi baik

%

46,27

49,22

57,68

64,15

68,96

2

Pembangunan PJU

%

-

8

47

150,4

221,3

16

-

228,6

-

C. Indikator Kinerja Kunci


97,87 100,00


Tabel 2.5: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Angga ra n pa da Ta hun k eNO

1 2

Re alisa si Angga ran pa da Ta hun k e-

Anggara n Tahun ke -

Uraian

2 00 9

2 0 10

20 11

20 12

20 13

20 0 9

2 01 0

2 01 1

2 0 12

2 0 13

20 09

2 01 0

2 01 1

20 12

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-1 2

-13

-1 4

-1 5

-16

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program pembangunan

2 01 3

49.368.091.000

85.042.526.384

117.193.404.860

86.431.993.503

266.719.375.984

44.437.253.050

81.058.801.780

110.143.220.516

75.903.293.577

190.935.865.108

90.01

95.32

93.98

87.82

71.59

11.937.472.500

15.561.940.000

18.289.231.430

33.085.434.330

102.150.000.000

11.604.817.658

15.105.790.163

17.056.812.072

29.187.174.953

70.409.015.359

97.21

97.07

93.26

88.22

68.93

10.460.576.000

14.348.600.000

17.567.600.000

15.848.904.100

31.873.822.153

10.341.023.152

12.323.076.524

15.469.895.159

14.519.167.198

23.663.316.794

98.86

85.88

88.06

91.61

74.24

998.400.000

3.099.182.000

4.000.000.000

3.500.000.000

-

981.134.000

2.964.899.600

3.701.744.600

3.232.363.259

-

98.27

95.67

92.54

92.35

-

10.007.090.000

30.941.560.000

4.480.000.000

3.575.000.000

10.869.475.000

8.719.346.150

27.607.258.504

4.050.193.288

3.054.138.715

10.308.740.420

87.13

89.22

90.41

85.43

94.84

7.232.232.000

14.111.190.929

9.066.979.414

12.282.914.514

22.611.553.508

7.113.783.127

12.691.232.452

8.130.086.077

11.577.240.345

17.185.816.549

98.36

89.94

89.67

94.25

76.00

1.385.408.000

1.916.500.000

2.658.011.500

5.038.663.360

6.926.815.000

1.301.071.250

1.792.443.250

2.382.605.943

3.230.916.052

3.590.759.518

93.91

93.53

89.64

64.12

51.84

5.082.970.000

10.741.544.687

18.473.469.400

17.756.711.380

27.992.717.769

4.875.940.868

10.025.825.200

14.286.634.267

11.986.736.771

17.184.060.866

95.93

93.34

77.34

67.51

61.39

-

-

11.770.702.637

12.697.639.000

42.301.016.000

-

-

10.186.707.805

9.737.572.643

27.734.345.450

-

-

86.54

76.69

65.56

saluran drainase/ gorong Program 3

rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

4

Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program peningkatan sarana

5

dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan

6

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya ProgramPengembangan,

7

Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

8 9

Program Pengendalian Banjir Program Penerangan Jalan Umum Total

96 .47 2.2 39 .50 0

1 7 5.76 3 .0 44 .00 0


2 0 3.49 9 .3 9 9.24 1

19 0.2 17 .26 0.1 87

51 1.4 44 .77 5.4 14

89 .37 4.3 69 .25 5

1 63 .56 9.3 27 .47 3

1 85 .40 7.8 99 .72 7

17

1 6 2.42 8 .6 03 .51 3

3 6 1.01 1 .9 2 0.06 4

92 .64 9 3 .0 6 9 1.11 85 .3 9 7 0.5 9


2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pelayanan bidang kebinamargaan dan sumber daya air di kota Bandung dalam lima tahun kedepan akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang seiring dengan perkembangan pembangunan kota. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja periode 2009-2013 dan telaahan terhadap Renstra K/L, Renstra SKPD Provinsi dan RTRW, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD DBMP dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain sebagai berikut: 1. Daya tarik dan daya saing Kota Bandung Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat sekaligus pusat jasa dan perdagangan merupakan daerah tujuan wisata dengan daya tarik tersendiri baik wisata alam, sejarah, kuliner maupun belanja. Banyak wisatawan domestik dan mancanegara datang berkunjung ke kota Bandung hampir setiap akhir pekan. Dalam konteks global, kota Bandung menjadi bagian dari jejaring kota-kota internasional yang semakin terkoneksi satu sama lain seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kondisi ini menguatkan pentingnya memperhatikan aspek daya saing kota sebagai konsekuensi logis dari perkembangan dunia yang semakin global dan terbuka. Dengan semakin terbukanya ekonomi dan persaingan serta semakin dominannya peran kota sebagai penggerak ekonomi negara telah merubah konsep dan pendekatan kota dalam memperoleh manfaat dari keunggulan kompetitifnya menuju peningkatan kinerja ekonomi kota secara keseuruhan. Terdapat tiga keunggulan berkaitan dengan daya saing kota yang dapat meningkatkan berbagai alat kebijakan dan perubahan dalam strategi dan rencana pengembangan ekonomi, pendidikan, kemitraan pemerintah swasta dan pembangunan infrastruktur kota. Ketersediaan dan kinerja infrastruktur jalan dan sumber daya air yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik dan daya saing daerah. Salah satu kriteria daya saing daerah yang menjadi acuan investor untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah adalah keberadaan dan kualitas infrastruktur. Banyak kajian mengungkapkan bahwa kondisi infrastruktur yang tidak memadai dan berkualitas rendah memberikan pengaruh bagi investor dalam memutuskan rencana dan lokasi investasi. Dengan demikian tantangan pembangunan bidang kebinamargaan dan sumberdaya air adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan jaringan jalan, jembatan, sistem drainase dan pengendalian banjir serta penerangan jalan umum yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing kota Bandung dalam konteks global, regional dan nasional dapat membaik. 2. Urbanisasi dan perkembangan kawasan perkotaan Bandung Raya RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


Secara umum, Indonesia mengalami urbanisasi yang pesat selama tiga dekade terakhir dan akan terus meningkat di waktu mendatang. Penduduk perkotaan Indonesia tumbuh 2,75% per tahun sejak tahun 2000 hingga 2010. Diperkirakan penduduk perkotaan akan mencapai 66,6% dari jumlah penduduk pada tahun 2035, atau bertambah sebanyak 3,4 juta jiwa per tahun dalam kurun waktu 2010 hingga 2035. Begitu pula yang terjadi di Kota Bandung sebagai pusat kegiatan perkotaan untuk wilayah sekitarnya mengalami pertambahan jumlah penduduk meskipun dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil karena berkembangnya wilayah hinterland di sekitarnya. Diperkirakan penduduk pada tahun 2018 mencapai 2,6 juta jiwa. Perkembangan kawasan perkotaan di sekitar kota Bandung akan terus meningkat seiring dengan peningkatan harga lahan di pusat kota yang menyebabkan lokasi-lokasi perumahan bergeser keluar kota Bandung. Dengan berkembangnya kawasan perkotaan maka tantangan yang dihadapi adalah bagaimana penyediaan infrastruktur yang efisien dalam meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah kota dan merata bagi semua lapisan masyarakat di perkotaan. 3. Perubahan iklim dan ancaman resiko bencana Pemanasan global yang terjadi dipengaruhi oleh kegiatan manusia dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan secara signifikan jika tidak ada upaya untuk menanganinya. Dampak yang dirasakan saat ini adalah terjadinya perubahan iklim dan peningkatan frekuensi dan variabilitas iklim. Meskipun dampak yang dirasakan tidak sebesar kota-kota di kawasan pesisir pantai, perubahan iklim juga meningkatkan kerentanan wilayah di Kota Bandung terhadap ancaman bencana seperti banjir akibat hujan yang berkepanjangan dan menyebabkan longsor di beberapa lokasi sehingga berdampak pada terputusnya jaringan transportasi jalan yang ada. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana sistem dan disain jaringan jalan, sistem drainase dan pengendalian banjir serta penerangan jalan umum di kota Bandung dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan dan ketahanannya terhadap dampak perubahan iklim dan ancaman resiko bencana. 4. Desentralisasi dan otonomi daerah Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


Otonomi daerah secara konkret saat ini memungkinkan daerah melakukan inovasi. Yakni secara tidak langsung akan mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi baru yang dapat mendukung pelaksanaan urusan pemerintah pusat dan pembangunan sehari-hari terutama dari sisi ekonomis serta penciptaan metode pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat sebagai pembayar pajak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah menjadi ujung tombak pembangunan dimana mereka akan lebih cepat mengetahui situasi dan masalah serta akan dapat mencarikan jawaban bagi pemecahannya. Tantangan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengairan dalam era otonomi daerah adalah bagaimana mendorong kemandirian daerah secara ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia agar mampu melaksanakan tugas dan kewenangan dengan baik. Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat dan provinsi tetap perlu dilakukan mengingat sifat infrastruktur jalan dan pengairan yang lintas wilayah. 5. Kapasitas Pendanaan Daerah Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kewenangan penyediaan infrastruktur perkotaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Sebagian besar pemerintah daerah memiliki keterbatasan pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Kementerian teknis belum secara sukarela melimpahkan kewenangan yang seharusnya sudah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi kewenangan ke daerah belum diikuti alokasi dana yang jelas untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Sementara itu, Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan melakukan pinjaman atau kerjasama luar negeri langsung tanpa melalui pemerintah pusat. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan sumber pendanaan pembangunan infrastruktur kota dan meningkatkan alokasi anggaran program pembagunan infrastruktur kota. 6. Aset Jaringan Jalan dan Sistem Drainase Pada akhir tahun 2013, total panjang jaringan jalan yang ada di kota Bandung mencapai kurang lebih 3.000 km Jika diasumsikan rata-rata nilai aset Jalan Kota sebesar Rp 5 Milyar/km, maka total nilai aset jalan yang ada saat ini berjumlah Rp. 15 Trilyun. Seluruh panjang jaringan jalan tersebut merupakan aset yang perlu dipelihara untuk mempertahankan kondisi dan tetap fungsional.



Tabel 2.6 Kondisi Jaringan Jalan di Bandung No 1 2

Indikator `Kinerja Pembangunan Daerah Panjang jalan Kota dalam kondisi baik Pembangunan PJU

Capaian Kinerja (dalam %) 2008

2009

2010

2011

2012

2013

46,27

46,27

49,22

57,68

64,15

68,96

-

-

8

47

150,4

221,3

Begitu pula dengan jaringan sistem drainase mikro yang dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Apabila 70% ruas jaringan jalan di kota Bandung memiliki saluran drainase, maka ada sekitar 2.000 km saluran drainase mikro. Jika diasumsikan nilai aset rata rata saluran drainase mikro sebesar Rp. 1 Milyar/km maka nilai aset saluran drainase mikro yang ada sebesar Rp. 2 Trilyun. 7. Sumber Daya Manusia dan Organisasi Dengan jumlah pegawai sebanyak 443 orang yang tersebar di 12 unit kerja merupakan aset yang berharga dalam penyelenggaraan pelayanan. 8. Peralatan, Bahan dan Teknologi Yang dimiliki Ketersediaan peralatan yang ada unit kerja banyak yang sudah mengalami penyusutan. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas pekerjaan jalan di masa mendatang memerlukan bahan-bahan yang memenuhi standar. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan standardisasi terhadap bahan dan peralatan yang ada sesuai dengan ketersediaan teknologi yang ada.



BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGA DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2008–2013 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan permasalahan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan kondisi dan capaian di masing-masing bidang kebinamargaan dan pengairan. Secara lebih rinci permasalahan pelayanan jaringan jalan, jaringan drainase dan penerangan jalan umum adalah sebagai berikut: a. Masih adanya jaringan jalan dengan kondisi rusak (sedang dan berat) di di hampir seluruh wilayah kota Berdasarkan data tahun 2013, panjang jaringan jalan di kota Bandung dengan kondisi rusak sedang dan berat mencapai ...km atau 1/3 dari total panjang jalan yang ada. Kerusakan jalan jauh lebih besar pada saat kondisi basah dibandingkan pada kondisi kering. Inilah permasalahannya jalan di kota Bandung yang banyak rusak. Karena air sering tidak terakomodasi dan menggenangi banyak segmen jalan. b. Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak Kondisi jalur pedestrian untuk pejalan kaki masih sangat minim dimana banyak jaringan jalan yang tidak dilengkapi dengan jalur pedestrian. Sedangkan jalur pedestrian yang ada juga menunjukan kondisi kurangnya kenyamanan dan keamanan, terutama pemakaian yang menyimpang dari fungsi sesungguhnya, pembangunan dan perawatannya yang asal-asalan, gangguan karena masalah bongkar-pasang listrik, dan telepon. Kondisi seperti ini apabila tidak dilakukan penanganan yang tepat akan mengganggu kelancaran aktivitas warga kota yang pada gilirannnya dapat menjadi masalah ekonomi maupun sosial yang meluas.

c.

Kawasan Pusat Primer Gedebage belum terbangun optimal



Konsep pengembangan Bandung Timur di masa depan adalah menitikberatkan pembangunan Wilayah Gedebage sebagai Kota Teknopolis dan bagian dari konsep pengembangan Pusat Primer Gedebage. Untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana di Wilayah Bandung Timur pola penyusunan skala prioritas dan pengalokasian anggaran dilakukan tersendiri dan dipisahkan dengan wilayah Bandung Barat. Jadi ada alokasi khusus untuk wilayah Bandung Timur. Namun demikian pengembangan infrastruktur di Wilayah Bandung Timur belum optimal dengan permasalahan yang dihadapai sebagai berikut: i) skema pembiayaan pengembangan Pusat Primer Kedua Gedebage belum tuntas, ii) belum tersedianya jalur jalan yang sesuai dengan fungsinya sebagai Pusat Primer, sehingga tidak ada insentif yang dapat digunakan sebagai daya tarik investasi bagi investor, iii) sebagian besar Wilayah Bandung Timur ini berada pada kawasan rawanbanjir, dengan demikian selain harus membenahi sistem drainase kota, juga diperlukan struktur jalan dengan perkerasan kaku (rigid pavement) agar kualitas jalan lebih tahan lama, akan tetapi struktur jalan tersebut lebih mahal dibandingkan dengan perkerasan lentur (flexible pavement).

d. Penanganan sempadan sungai Cikapundung sebagai kawasan strategis. Saat ini kondisi sebagian besar sungai di Kota Bandung telah mengalami pencemaran. Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai penting yang membelah Kota Bandung dan saat ini telah banyak kehilangan fungsi ekologisnya. Regulasi yang tidak tegas terhadap pengelolahan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai yang ada.Selain itu, penurunan kualitas sungai disebabkan oleh pembuangan air kotoroleh warga.

e. Bertambahnya lokasi dan luas wilayah genangan banjir akibat air hujan Genangan banjir akibat air hujan atau seringkali disebut banjir cileuncang terjadi karena air hujan yang tidak terserap tanah kemudian menggenang, terkumpul di suatu tenpat dan tidak mengalir karena elevasi lebih rendah dari sekitarnya. Kondisi ini disebabkan oleh: i) kurangnya kapasitas infrastruktur drainase mikro dan tidak berfungsinya saluran eksisting yang diakibatkan oleh penyempitan saluran drainase dan sedimentasi, ii) pendangkalan dan penyempitan saluran drainase makro/sungai, iii) saluran drainase jalan masih banyak yang lebih rendah dari pada permukaan sungai, iv) belum terintegrasinya sistem drainase dari satu wilayah dengan wilayah lainnya, v) naiknya koefisien aliran, akibat berkurangnya daerah resapan akibat konversi penggunaan lahan di Kawasan Bandung Utara. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


f. Penanganan banjir dan pencegahan longsor. Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedung, Sungai Curug Dog-dog, Sungai Cibaduyut, Sungai Cikahiyangan, Sungai Cibuntu, Sungai Cigondewah, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cinanjur. Sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK. Kota Bandung juga termasuk dalam wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara Nasional, DPS ini sangat penting karena merupakan pemasok utama waduk Saguling dan Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya. Penanganan Daerah Aliran Sungai mulai dari bagian hulu hingga ke hilir menjadi sangat penting dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Daerah-daerah terbuka di Daerah Aliran Sungai (DAS) harus sesegera mungkin untuk dihijaukan. Daerah Aliran Sungai yang gundul akan menimbulkan tingkat sedimentasi yang tinggi pada sungai dan akan mengakibatkan pengaliran air permukaan yang lebih cepat danproses konsentrasi air di sungai lebihsingkat dengan debit aliran yang lebih besar. Pengalihan guna lahan di bagian hulu suatu DAS dapat mengganggu distribusi aliran sungai di bagian hilir. Pada musim hujan air sungai akan terlalu banyak bahkan sering menimbulkan banjir tetapi pada musim kemarau jumlah air sungai akan sangat sedikit atau bahkan kering. Disamping itu kualitas air sungai pun menurun, karena sedimen yang terangkut akibat meningkatnya erosi cukup banyak. g. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum memadai. Ketersediaan penerangan jalan umum di Kota Bandung belum merata di seluruh wilayah. Kebutuhan akan penerangan jalan umum di Kota Bandung sangat penting, terutama untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta keselamatan bagi pengguna jalan baik pengguna kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, atau pejalan kaki. Minimnya penerangan jalan umum (PJU) diperkotaan dan pelosok daerah kerap memicu tingginya aksi kejahatan selain kecelakaan. Serta sejalan dengan perkembangan teknologi dan optimalisasi pelayanan, maka diperlukan sistem pengelolaan penerangan jalan umum yang mengadopsi sistem dengan teknologi tinggi, hemat energi, serta ramah lingkungan. h. Ketidakpaduan perencanaan infrastruktur dalam penataan kota Selain masih kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur kota, permasalahan lain yang dihadapi adalah berkaitan dengan tidak terpadunya penanganan dan pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan sampai RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


pelaksanannya. Pola pikir yang masih melihat pendekatan sektoral telah menjadikan implementasi pembangunan kota berjalan sendiri-sendiri dan tambal sulam, terutama dalam infrastuktur perkotaan. Bila ini terus berlanjut di Kota Bandung, maka hasil dari pembangunan infrastruktur menjadi tidak efisien dan terkesan melaksanakan protek semata, tetapi tidak mewujudkan suatu penataan kota yang terpadu dan komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih RPJMD Kota Bandung Tahap III Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2014 merupakan pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam lima tahun sekaligus penjabaran RPJPD Kota Bandung Tahap III. Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum, didalam RPJMD telah mengidentifikasikan beberapa permasalahan yaitu: - Kondisi Jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah; - Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak; - Kawasan Pusat Primer Gedebage belum terbangun optimal; - Kondisi drainase yang tidak selaras dengan tata ruang dan prasarana lainnya telah menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir; - Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara bertaraf internasional belum optimal; - Tingkat kemacetan di beberapa titik maupun kemacetan pada hari tertentu semakin tinggi. Prasarana jalan yang kurang mendukung pergerakan penduduk, karena kapasitas (jalan sempit) yang semakin terbatas dan kondisi jalan yang kurang mendukung; Selanjutnya infrastruktur, lingkungan hidup, kemacetan, banjir dan persampahan termasuk dalam 14 isu strategis kota Bandung yang perlu mendapatkan prioritas penanganan. Berbagai isu strategis dimaksud merupakan tantangan yang perlu diantisipasi danjuga potensi sumberdaya yang perlu dikembangkan untuk keberhasilan pencapaiancita-cita pembangunan. Dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode yang lalu dan mencermati tantangan ke depan, RPJMD menetapkan Visi Kepala Daerah 2013-2018, yaitu “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”.



Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 4 (empat) misi, dimana misi pertama: mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan sangat berkaitan erat dengan DBMP sebagai SKPD bidang kebinamargaan dan sumberdaya air. Khusus untuk infrastruktur bidang jalan dan pengairan, sasaran jangka menengah untuk mewujudkan misi pertama RPJMD 2013-2018 adalah: - Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata diukur melalui naiknya persentase rasio luas jalan dalam kondisi baik dengan target 100% jalan Tahun 2016 sudah berada dalam kondisi baik. Indikator yang lain adalah Peningkatan skala Indeks Aksesibilitas Jalan dengan target kinerja 7,48 pada akhir periode RPJMD mengalami kenaikan sebesar 0,07 dari kondisi awal RPJMD sebesar 7,41. - Terwujudnya Bandung caang baranang, dengan indikator kinerja terwujudnya wilayah Kota Bandung terang di malam hari sebesar 100% ditargetkan sudah dapat diwujudkan pada Tahun 2016; - Terselesaikannya permasalahan banjir dengan indikator kinerja tercapainya panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik sebesar 100% Tahun 2016 dan terselesaikannya titik banjir sejumlah 68 titik di seluruh wilayah Kota Bandung pada tahun 2018; Tabel 3.1: Keterkaitan Misi, Sasaran dan Program Prioritas Walikota Bidang Infrastruktur Misi Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Sasaran - Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata diukur melalui naiknya persentase rasio luas jalan dalam kondisi baik - Terwujudnya Bandung caang baranang, dengan indikator kinerja terwujudnya wilayah Kota Bandung terang di malam hari sebesar 100% - Terselesaikannya permasalahan banjir dengan indikator kinerja tercapainya panjang saluran drainase yang berfungsi dengan


Program Prioritas Walikota 1. Pelebaran jalan-jalan utama sekaligus pedestrianisasi 2. Perkerasan jalan dengan teknologi resapan ala Holcim 3. Re-desain Struktur pasupati sebagai ikon baru Bandung 4. Perbaikan saluran goronggorong secara komprehensif. Gorong-gorong sebagai jaringan kabel, drainase ala New York 5. Lampu-lampu penerangan jalandengan photovoltaic 6. Konsep tiang lampu jalan dengan ‘green pole’ 7. Penataan Permukiman di sepanjang sungai-sungai yg melintasi Bandung Cikapundung Promenade Street dari Siliwangi-AsiaAfrika


baik sebesar 100% Sumber : RPJMD Kota Bandung (2014-2018)



3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 merupakan acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program bidang urusan pekerjaan umum di daerah termasuk kebinamargaan dan sumberdaya air. Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan. Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya bidang pekerjaan umum dan permukiman di Indonesia adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis, disparitas dan distribusi penduduk, menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, serta sulitnya pembebasan tanahuntuk pembangunaninfrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya. a. Tantangan dan Isu Strategis Infrastruktur Jalan Tantangan - Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi nasional dan daerah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik. - Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia. - Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada. - Menjaga integrasi nasional/daerahmelaluisistem jaringan jalan nasional/daerah, keseimbangan pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta mengurangi kesenjangan dalam daerah maupun antar daerah. - Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan



jalan, disamping juga memenuhi kebutuhanaksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet. - Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan luas/panjang jalan yang telah sangat timpang, yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada lintas utama dan wilayah perkotaan khususnya 8 (delapan) kota metropolitan, termasuk Kota Bandung. - Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan secara umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi kelembagaan penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan perkuatan terutama dalam menyiapkan produk-produk pengaturan, fasilitasi jalan daerah, danmeningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan. - Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya. Isu Strategis - Jaringan jalan di lintas utama Pulau Jawa (Jalur Utara, dan Selatan/Kota Bandung) masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. - Jaringan jalan tol Trans Jawa (koridor Jakarta – Surabaya) yang masih belum tersambung dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, demikian juga dengan jaringan jalan tol yang melalui Kota Bandung ke arah kota-kota di Timur Kota Bandung dan atau di sekitar Cekungan Bandung. - Masih banyaknya titik kemacetan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan termasuk di kota metropolitan Bandung. Demikian pula jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan nasional di Bandung, seperti kawasan industri, ke pelabuhanlaut (outlet) dan pelabuhan udara yang masih mengalami kemacetan. - Sebagian ruas-ruas baru yang dibangun belum dapat berfungsi karena hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana. - Pembebanan berlebih (overloading) masih terjadi terutama pada lintas tertentu di sekitar metropolitan Bandung. - Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan. - Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraanregulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan). RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


- Menyelaraskan pembangunan prasarana jalandengan amanat RTRWN, RTRWP, dan RTRW Kotayang meliputi pemantapan jaringan jalan arteri dan kolektor b. Tantangan dan Isu Strategis Infrastruktur Sumber Daya Air Tantangan - Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan turunnya permukaan air tanah dan land subsidence. - Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Millennium Development Goals (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum. - Menyeimbangkan jumlahpasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulandapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan. - Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkanoleh daya rusak air seperti banjir dan kekeringan. - Melakukanupaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim. Isu Strategis - Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. - Menyelenggarakanpembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan irigasi. - Mempertahankan kemampuanpenyediaan airdari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah- wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat. - Melakukan penataan organisasi pengelola SDA seperti Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/BalaiWilayahSungai (BWS) maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah/Balai Prasarana SDA. - Meningkatkankoordinasi danketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antarpengguna sumber daya air. - Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada BBWS/BWS dan Dinas SDA dan melengkapi data dan informasi tentang SDA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA. - Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya. - Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur SDA.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah a. RTRW Provinsi Jawa Barat Berdasarkan PERDA No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Kota Bandung termasuk kedalam WP KK Cekungan bandung. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP KKCekungan Bandung meliputi pertanian, hortikultura, industrinon-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata danperkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunanyang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektifberbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Sedangkan fokus pengembangan WP KK Cekungan Bandung untuk Kota Bandung diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata. Adapun beberapa kebijakan dan rencana Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tupoksi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah rencana pengembangan infrastruktur guna menunjang fokus pengembangan Kota Bandung sebagai kota inti dari PKN, yaitu : - Pembangunan jalan tol Soreang-Pasirkoja, jalan tol dalamKota Bandung (Terusan Pasteur-Ujungberung-Cileunyi) dan Ujungberung-GedebageMajalaya; - Pembangunan jalan alternatif Bandung-Lembang; - Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis; - Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ; - Pengembangan infrastruktur pengendali banjir; dan - Peningkatan kondisi jaringan irigasi.

b. RTRW Kota Bandung Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, memiliki kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang, RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


sebagai berikut: a. Mengembangkan 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) yaitu Inti Pusat Kota yang berada di Alun-alun untuk wilayah Bandung Barat dan Gedebage untuk wilayah Bandung Timur. b. Membagi wilayah kota menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), masing masing dilayani oleh satu pusat sekunder, terdiri dari pusat sekunder Setrasari, melayani WP Bojonegara; pusat sekunder Sadang Serang, melayani WP Cibeunying; Pusat Sekunder Kopo Kencana, melayani WP Tegalega; Pusat Sekunder Turangga, melayani WP Karees; Pusat Sekunder Arcamanik, melayani WP Ujungberung; dan Pusat Sekunder Margasari melayani WP Gedebage. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Berdasarkan tujuan dari penataan kota tersebut terdapat Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang, serta Kebijakan dan Strategi Pola Ruang seperti yang tercantum pada pasal 9 dan pasal 13 dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011. Adapun kebijakan dan strategi struktur ruang yang merupakan bagian dari tupoksi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yaitu : 1. Kebijakan: Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Berbasis Transportasi Publik Yang Terpadu dan Terkendali. Strategi tersebut meliputi : a. Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi b. Mengawasi fungsi dan hirarki jalan c. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan ganguan sisi jalan 2. Kebijakan: Peningkatan kualitas, kuantitas, keeektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Strategi tersebut adalah meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan. 3. Kebijakan: Perwujudan Keseimbangan Proporsi Kawasan Lindung. Strategi tersebut adalah mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api. Berdasarkan kebijakan dan strategi diatas, maka dalam Rencana Struktur dan Pola Ruang menjabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Jaringan Prasarana Kota yang terdiri atas : RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


1. Rencana sistem prasarana utama, yaitu rencana sistem jaringan transportasi darat, meliputi : a. Pemantapan hirarki jaringan jalan arteri primer pada sistem jaringan jalan primer; b. Pemantapan hirarki jaringan jalan kolektor primer pada sistem jaringan jalan primer; c. Restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jaringan sekunder; d. Pembangunan jalan layang; e. Pembangunan jalan baru dan jalan tembus. 2. Rencana sistem prasarana lainnya,yaitu rencana sistem jaringan sumber daya air, yang meliputi : a. Penataan Sungai Cikapundung; b. Penataan Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian – Cisadane – Ciliwung – Citarum, khususnya dalam DAS Citarum. 3. Rencana system prasarana lainnya, yaitu rencana prasarana pengelolaan lingkungan kota, terdiri atas : a. Penataan dan pengembangan sistem drainase secara terpadu dengan brandgang; b. Peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase makro; c. Pengintegrasian sistem drainase dnegan wilayah resapan; dan d. Penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi di hulu sungai dan pengerukan sungai yang berkelanjutan. 4. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki, terdiri atas : a. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di ruas – ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, teutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan; b. Penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas – ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoarnamunbelum memiliki sarana yang lengkap, seperti lampu jalan, bangku, kotak sampah, zebra cross, jembatan penyebrangan, dan sarana lainnya; c. Penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas – ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan; dan d. Penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas – ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis Berdasarkan hasil review terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPD berdasarkan: i) gambaran pelayanan SKPD, ii) sasaran jangka RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


menengah pada Renstra K/L, iii) sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota dan iv) implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas struktur, pola pemeliharaan dan tingkat pelayanan jalan 2. Peningkatan kualitas sistem drainase dan pola pemeliharaan 3. Penentuan skala prioritas dan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur jalan, sistem drainase dan penerangan umum untuk mempercepat pembangunan Pusat Primer Kedua di Bandung Timur 4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas penerangan jalan dengan memanfaatkan lampu hemat energi dan tahan lama 5. Menjaga integritas sungai dari perubahan fisik (lebar, kedalaman, warna), perubahan biologis, perubahan kimia dan debit air dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. 6. Perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan jaringan jalan mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi



BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD Dalam upaya membangun sinergisitas dengan Visi dan Misi Kota Bandung, maka Dinas Bina Marga dan Pengairan menetapkan Visi SKPD, yaitu: “Terwujudnya Infrastruktur Kebinamargaan, Pengairan, Dan Penerangan Jalan Umum Yang Unggul, Nyaman Dan Andal Untuk Kota Bandung Yang Bermartabat”. Dari visi SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tersebut, dapat diambil kesimpulan beberapa definisi dan makna dari kata-kata kunci yang terkandung dalam visi tersebut, yang antara lain adalah : 1. Unggul, yang dimaksud adalah berdaya saing lebih dibanding kota-kota lain di Indonesia maupun di kota-kota yang berada di tingkat regional Asia Tenggara; 2. Nyaman, yang dimaksud adalah dapat dinikmati oleh semua kalangan dengan kondisi yang caik (segar, sehat, estetis, sejuk, menyenangkan) 3. Andal, yang dimaksud adalah terpenuhinya pelayanan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang optimal bagi kebutuhan masyarakat; 4. Bermartabat, yang dimaksud adalah mengandung makna berharkat atau berharga diri tinggi, yang menunjukkan eksistensi seluruh komponen kota (baik pemerintah kota dengan pelayanan publiknya, maupun masyarakat yang menggunakan pelayanan publiknya) dapat dijadikan teladan bagi kota-kota lainnya di Indonesia dalam kaitannya dengan pengembangan Green Infrastructure Untuk mewujudkan Visi SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan, maka dikembangkan 5 (lima) Misi, yaitu : 1. Mewujudkan pelayanan optimal bagi aksesibilitas antar pusat dan subpusat kegiatan kota, meningkatkan mobilitas masyarakat kota, meningkatkan keselamatan dan meningkatkan kecepatan tempuh ratarata; 2. Mewujudkan trotoar dan drainase jalan kota yang menunjang keawetan struktur perkerasan jalan, bahu jalan, bangunan perlengkapan jalan dan lingkungannya yangberfungsi baik, aksesibel, hijau dan estetis serta menjamin keselamatan pengguna jalan;



3. Mewujudkan sungai sebagai sistem drainase alami yang mampu mengakomodasi kebutuhan pengaliran air untuk mengalirkan air banjir, penggelontoran, dan fungsi lingkungan serta mewujudkan sistem drainase kota terpadu dengan konsep pemanenan air hujan (Rain Harvesting) yang meminimalkan potensi banjir; 4. Mewujudkan sungai sebagai bagian muka pembangunan kota (River-front City Development)serta bangunan pelengkapnya yang fungsional dan menunjang estetika kota; 5. Mewujudkan sistem penerangan jalan umum kota yang andal, merata, berkeadilan, dan hemat energi , berestetika serta ramah lingkungan dengan pengelolaan terpadu.

4.2.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Berdasarkan visi dan misi dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1: Mewujudkan struktur jalan dan jembatan yang mantap, berfungsi baik, dan estetis serta flyover/underpass yang dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas Sasaran: - Terpeliharanya Kondisi Jalan - Tertingkatkannya kondisi jalan dan jembatan serta terbangunnya jalan dan jembatan baru Tujuan 2: Mewujudkan ketersediaan trotoar, drainase dan gorong-gorong serta bangunan perlengkapan jalan yang menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang baik di seluruh ruas jalan yang mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan Sasaran: -

Terpeliharanya kondisi bangunan trotoar Terbangunnya bangunan trotoar pada setiap ruas jalan Terpeliharanya kondisi saluran drainase/gorong-gorong Terbangunnya bangunan saluran drainase/gorong-gorong pada setiap ruas jalan

Tujuan 3: Menyediakan sistem sungai yang bebas banjir Sasaran: - Terbangunnya penampang melintang sungai yang sesuai kapasitas debit banjir rencana dan terbangunnya prasarana pengendali banjir lainnya RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018


Tujuan 4: Menyediakan sistem sungai kota yang kondusif dan nyaman Sasaran: - Terbangunnya ruang terbuka hijau pada daerah aliran sungai - Terpeliharanya daerah sempadan sungai - Terbangunnya tempat-tempat tampungan air Tujuan 5: Menunjang Keindahan, Kenyamanan dan keamanan Infrastruktur kebinamargaan dan Sumber Daya Air dengan pendekatan green energy Sasaran: - Pemerataan PJU yang baik, hemat energi, dan ramah lingkungan di seluruh kota Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini :



Tabel 4.1: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No

Tujuan

Sasaran

1

Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan

2

Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi

Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata Terwujudnya Bandung caang Baranang

3

Terlaksananya Reformasi birokrasi

Terselesaikannya Permasalahan banjir di Kota Bandung Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi


Indikator Sasaran Tingkat Keterbangunan Infrastruktur PPK Gedebage

Rasio ruas Jalan dalam kondisi baik Indeks aksesibilitas jalan Presentase wilayah Kota Bandung terang pada malam hari Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik Titik banjir terselesaikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai evaluasi AKIP

I (2014) 2.300 m

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun KeII (2015) III (2016) IV (2017) 1.840 m 800 m 800 m

V (2018) 800 m

75

85

100

100

100

7,42 55

7,44 65

7,45 100

7,47 100

7,48 100

70

80

100

100

100

32 B

50 B

68 B

68 A

68 A

CC

CC

B

B

A

38


No

Tujuan

Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Indikator Sasaran Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah

I (2014) 100%

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun KeII (2015) III (2016) IV (2017) 100% 100% 100%

100%

100%

Sumber : Hasil Perhitungan dan Analisa, 2013


39

100%

100%

V (2018) 100%

100%


4.3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi kota. Strategi ini akan diuraikan dalam beberapa kebijakan, sebagai berikut : 4.3.1. Strategi Program Bottom Up Untuk merealisasikan strategi bottom up, perlu dilakukan penjaringan aspirasi dari masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait dengan program dan kegiatan Dinas Bina Marga Kota Bandung, baik melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), suratkabar, proposal masyarakat. Masukan dari masyarakat Kota Bandung sangat diperlukan, karena tentunya Pemerintah pun memiliki keterbatasan khususnya dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan infrastruktur yang ada, sehingga masukan dari masyarakat dapat memberikan tambahan informasi bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam melakukan kegiatan pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan, pengairan, dan penerangan jalan umum. Tentunya dari hasil strategi bottom up tersebut akan memunculkan tuntutan teknis dengan porsi yang cukup besar, karena dalam hal ini pelayanan infrastruktur jalan, drainase, dan penerangan jalan umumdampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat dan impilkasinya akan membutuhkan perencanan pembangunan yang baik, pemeliharaan rutin, dan monitoring yang optimal untuk menjaga kualitas pelayanan infrastruktur tersebut. Apabila langkah dalam menjaga kualitas pelayanan infrastruktur ini tidak tercapai, maka konsekuensi pendanaan akan membutuhkan biaya yang lebih besar, karenaselain memberikan dampak secara sosial di masyarakat, secara teknis bila terjadi kerusakan dalam kualitas infrastruktur yang ada maka tenunya akan memberikan dampak kerugian secara ekonomis yang cukup besar pula. Untuk penerapan strategi Program Bottom Up ini Pemerintah Kota Bandung akan mengalokasikan 30% dari dana yang ada untuk melaksanakannya di tingkat Kecamatan, dana 30% tersebut dibagikan secara merata ke seluruh Kecamatan yang ada. 4.3.2. Strategi Program Top Down Program program yang telah digariskan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025 menjadi acuan penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk 5 periode Walikota terpilih. Amanat perundangan ini pun akan menjadi bagian dari program Kebinamargaan dan sumber daya air yang dijababarkan dalam strategi pencapaiannya, baik dilakukan oleh SKPD maupun kerjasama dengan Instansi vertikal, dengan program-program yang diantaranya adalah:



 

 

 





Pengembangan Kolam Retensi untuk pengendalian banjir dan penyediaan sumber air baku; Penyusunan pembagian kewenangan penanganan Sungai antara Kota, Provinsi, danPusat,untuk kejelasan wilayah kerja operasinal di bidang sungai; Pengembangan sungai yang hijau, bersih, memiliki kapasitas pengaliran yang memadai dan menjadi ruang publik yang nyaman; Pengembangan infrastruktur Kawasan Pengembangan Gedebage yang aksesibel untuk menjadi pusat Primer, bebas banjir dan memiliki daya tarik dan daya saing investasi, khususnya di bidang infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air; Pengembangan street furniture yang menunjang keindahan kota dan meningkatkan kenyamanan para pengguna; Pengembangan infrastruktur PJU di seluruh wilayah di Kota Bandung yang berbasis energi alternatif terbarukan, khususnya untuk pengoperasian lampu pengatur lalu-lintas sehingga tidak bergantung pada catu daya listrik PLN; Pengembangan infrastruktur 7 sentra industri/perdagangan yang menunjang peningkatan pengunjung dengan meningkatkan aksesibilitas baik bagi kendaraan maupun pedestrian dan menjadikan infrastruktur di 7 sentra menjadi penunjang perkuatan citra kawasan. Pembangunan dan pengembangan trotoar yang nyaman dan universal.

4.3.3. Kebijakan SKPD Dalam Rencana Strategis 2013-2018 ini, SKPD Bina Marga dan Pengairan menetapkan beberapa kebijakan untuk jangka menengah atau dalam rentang waktu tahun 2013-2018yang antara lain terdiri dari: 1. Percepatan pembangunan infrastruktur kebinamargaandan sumber daya air, serta bangunan pelengkapnya di Kawasan Bandung Timur,khususnya Kawasan Pengembangan Gedebage, terutama dalam mendukung terselenggaranya PON XIX tahun 2016; 2. Perubahan pola pemeliharaan jalan swakelola dari padat karya (labour intensive) ke padat modal (capital intensive); penyediaan cadangan bahan material perbaikan jalan menjadi program antisipasi terhadap perubahan kondisi jalan secara tiba-tiba sehingga dapat dilakukan langkah segera oleh unit reaksi cepat yang akan dibentuk; 3. Peningkatan tingkat kemantapan jalan hingga mendekati seratus persen dan senantiasa menjaga konsistensi tingkat kemantapan jalan dengan pemeliharaan optimal dan perkerasan jalan yang tahan lama dan unggul;



4. Perencanaan dan pembangunan trotoar dengan mengedepankan konsep “kota untuk manusia” (city for human), “ramah pemangku kepentingan” (stakeholder friendly), “mengutamakan pejalan kaki” (pedestrian priority), dan “ramah bagi seluruh masyarakat pengguna trotoar tanpa pengecualian” (aksesibel); serta mengedepankan penggunaan material terbaik (granit) serta penempatan street dan public furniture dengan desain artistik; 5. Peningkatan porsi pembangunan drainase, pemeliharaan drainase yang partisipatif, perencanaan yang mudah untuk pemeliharaan, dan terintegrasi dengan perencanaan jaringan jalan; 6. Penghijauan Daerah Aliran Sungai khususnya sempadan sungai dan mewujudkan sungai sebagai kawasan konservasi lingkungan hidup namun tetap memberikan fungsi estetis untuk memperindah wajah Kota Bandung; 7. Revitalisasi sungai menurut fungsi struktural, fungsi estetika kota dan kemudahan pemeliharaan yang terintegrasi dengan konsep sungai sebagai muka kota dan tujuan wisata air; 8. Pengembangan kolam retensi di alur sungai sebagai bagian dari konservasi air; 9. Mendukung pengurangan kemacetan pada persimpangan melalui perencanaan flyover atau underpass; 10. Memasyarakatkan penggunaan sepeda melalui penyediaan jalur sepeda; 11. Mengurangi kemacetan dengan perencanaan dan pembangunan sky walk; 12. Penataan sempadan sungai; 13. Kampanye publik (sosialisasi) tentang sungai bebas sampah dan material pencemar lain serta pengelolaan sungai yang partisipatif; 14. Kampanye publik (sosialisasi) tentang pemanfaatan jalan dan pedestrian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku; 15. Kampanye publik (sosialisasi) tentang penghematan energi, pencegahan vandalisme dan keamanan; 16. Pembangunan PJU yang merata, hemat energi, ramah lingkungan dan berfungsi baik, serta pengembangan smart monitoring systembagi pengelolaan PJU di seluruh wilayah Kota Bandung.



Tabel 4.2: Arah Kebijakan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014-2018 ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN No.

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

Meningkatkan kondisi infrastruktur jaringan jalan yang nyaman berkualitas dan merata

Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal Menyusun FS pembangunan over pass/under pass Kajian revitalisasi kawasan pecinaan lama menjadi kota baru yang modern

Pekerjaan Umum

Revitalisasi Braga melalui pembangunan kembali jalan braga dengan beton konkrit

1.

Terwujudnya Infrastruktur jalan berkualitas dan merata

Pembangunan jalan baru dan pembangunan flyover/under pass di titik rawan macet Revitalisasi Kota


2014

2015

2016 5

43

2017

2018

URUSAN 6

SKPD Penanggu ng Jawab 7 DBMP

Pekerjaan Umum

DBMP

Pekerjaan Umum

DBMP

Pekerjaan Umum

Distarcip/ DBMP

Pekerjaan Umum

Distarcip/ DBMP


ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN No.

SASARAN

Terwujudnya Bandung Caang Baranang

Terselesaikannya Permasalahan bajir di Kota Bandung

STRATEGI

Terbangunnya Sarana dan Prasarana perkotaan bagi warga kota yang berkebutuhan khusus Membangun titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota

Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir


ARAH KEBIJAKAN

2014

2015

2016

Revitalisasi Cikapundung Timur melalui normalisasi saluran sungai serta pembangunan kembali kawasan cikapundung timur Pembangunana Median Trotoar bagi kaum difabel

2017

2018

URUSAN

SKPD Penanggu ng Jawab

Pekerjaan Umum

Distarcip/ DBMP

Pekerjaan Umum

Penyediaan PJU dan PJU Lingkungan yang mengedepankan konsep Green Energy dan Mengembangkan smart monitoring sistem Pembangunan, Pemeliharaan PJU dan PJU Lingkungan Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran/

Pekerjaan Umum

DBMP

Pekerjaan Umum

DBMP

Pekerjaan Umum

44

DBMP

DBMP



SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

2014

2015

2016

drainase dan Goronggorong Kegiatan rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Menata lingkungan sempadan sungai Mengembangkan prasarana pengendali banjir dengan mengedepankan konsep eco-drain Pembangunan bendungan sampah Mengembangkan dan memelihara bantaran tanggul sungai Pembuatan masterplan danau buatan Pembangunan danau buatan untuk penanganan banjir


45

2017

2018

URUSAN


Pekerjaan Umum

DBMP

Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum

DBMP

Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum

DBMP

Pekerjaan Umum

DBMP

DBMP

DBMP



SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

2014

2015

2016

Kegiatan rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Penerapan konsep pemanenan air hujan (rainfall harvesting) Sumber : Hasil Analisa, 2013


46

2017

2018

URUSAN


Pekerjaan Umum

DBMP

Pekerjaan Umum

DBMP/Dist arcip


BAB 5 RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini akan disampaikan mengenai gambaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Untuk mewujudkan visi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung “TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN, PENGAIRAN, DAN PENERANGAN JALAN UMUM YANG UNGGUL, NYAMAN DAN ANDAL UNTUK KOTA BANDUNG YANG BERMARTABAT”. Secara garis besar direncanakan beberapa program yang utama sebagai langkah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini. Program-program yang direncanakan tersebut antara lain terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Pembangunan Jalan dan Jembatan; Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; Pengendalian banjir; Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya; 6. Pengembangan, pengelolaan, dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; 7. Penerangan jalan umum. Sedangkan pada Tabel 5.1 berikut akan disampaikan mengenai detail rencana strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, dimana akan disampaikan mengendai detail Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan (output), serta target tahapan pencapaian tujuan selama 5 tahun kedepan yang diawali dengan kondisi capaian pada awal tahun perencanaan.



Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung No

Tujuan

Sasaran

1

Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan

2

Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi

Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata

Indikator Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kegiatan (Output)

Data Capaian awal tahun perencanaan

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke1 (2014)

2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab DBMP

Tingkat Keterbangunan Infrastruktur PPK Gedebage

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pengembangan infrastruktur Gedebage

Panjang jalan yang dibangun di kawasan Gedebage

2.500 m

2.300 m

1.840 m

800 m

800 m

800 m

Rasio ruas Jalan dalam kondisi baik

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Perencanaan pembangunan jalan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan Panjang jalan yang ditingkatkan Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pekerjaan jalan Panjan jalan yang ditingkatkan dengan swakelola Jumlah dokumen perencanaan program kebinamargaan Jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan/ rehabilitasi jalan Panjang jalan yang dipelihara

N/A

165 Dokumen

165 Dokumen

165 Dokumen

165 Dokumen

165 Dokumen

DBMP

689.580 m

150000 m 165 Dokumen




DBMP

N/A

120.000 m 165 Dokumen

0

-

30.000 m

30.000 m

30.000 m

30.000 m

DBMP

17 dokumen

17 dokumen

17 dokumen

17 dokumen

DBMP

90 Dokumen

90 Dokumen

90 Dokumen

90 Dokumen

DBMP

70.000 2 m

70.000 2 m

40.000 2 m

40.000 2 m

DBMP

Pembangunan jalan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan jalan dengan swakelola Perencanaan program kebinamargaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

48

0

N/A

90 Dokumen

2

568.928 m

2

350.000 m

DBMP


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terwujudnya Bandung caang Baranang

Indeks aksesibilitas jalan Presentase wilayah Kota Bandung terang pada malam hari

Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dengan swakelola (6 wilayah) Pembangunan jalan Perencanaan penerangan jalan umum Pembangunan penerangan jalan umum Pemeliharaan penerangan jalan umum Monitoring, evaluasi dan pelaporan




2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)


Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pekerjaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Panjang jalan yang dipelihara dengan swakelola

N/A

120 Dokumen

120 Dokumen

120 Dokumen

120 Dokumen

120 Dokumen

0

-

168.000 2 m

240.000 2 m

150.000 2 m

150.000 2 m

DBMP

Jumlah jalan tak sebidang yang dibangun Jumlah dokumen perencanaan PJU

0

2 Buah

2 Buah

2 Buah

DBMP

N/A

185 Dokumen

185 Dokumen

185 Dokumen

185 Dokumen

185 Dokumen

DBMP

Jumlah titik PJU yang dibangun

27.091 Titik

2.300 Titik

6.500 titik

8.500 titik

250 titik

250 titik

DBMP

Jumlah titik PJU yang dipelihara

22.050 Titik

1.500 Titik

2150 Titik

1500 Titik

8400 Titik

8400 Titik

DBMP

N/A

185 Dokumen

185 Dokumen

185 Dokumen

185 Dokumen

185 Dokumen

DBMP

56 Titik

200 Titik

200 Titik

200 Titik

200 Titik

200 Titik

DBMP

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pekerjaan PJU Jumlah PJU terintegrasi system monitoring pintar

49


No

Tujuan

Sasaran

Terselesaikannya Permasalahan banjir di Kota Bandung

Indikator Sasaran

Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik

Program

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Kegiatan Perencanaan program penerangan jalan umum Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Rehabilitasi saluran drainase/ gorong-gorong Rehabilitasi saluran drainase/ gorong-gorong dengan swakelola (6 wilayah) Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)




2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen


Jumlah dokumen perencanaan program PJU

0

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Panjang saluran drainase yang dbangun Panjang trotoar yang dibangun Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pekerjaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Panjang saluran drainase yang dipelihara Panjang saluran drainase yang dipelihara dengan swakelola

N/A

110 Dokumen

110 Dokumen

110 Dokumen

110 Dokumen

110 Dokumen

DBMP

524.114 m

30.000 m 2.

25.000 m

25.000 m

25.000 m

20.000 m

DBMP

616.63 m

60.000 m

25.000 m

30.000 m

30.000 m

20.000 m

DBMP

N/A

110 Dokumen

110 Dokumen

110 Dokumen

110 Dokumen

110 Dokumen

DBMP

N/A

25.000 m

4.500 m

7.000 m

7.000 m

4.500 m

DBMP

0

-

48.000 m

48.000 m

48.000 m

48.000 m

DBMP

0

-

4.000 m

4.000 m

4.000 m

4.000 m

DBMP

Panjang prasarana utilitas yang terbangun

50


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran Titik banjir terselesaikan

Program

Kegiatan

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Perencanaan normalisasi saluran sungai Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Pemberdayaan petani pemakai air Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainya

Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainya Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Indikator Kegiatan (Output) Jumlah dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai Panjang TPT yang dibangun

Data Capaian awal tahun perencanaan N/A

253.358 m

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-


1 (2014)

2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

2500 m

3000 m

2500 m

2500 m

DBMP

3000 m

Jumlah pompa air irigasi yang beroperasi Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pekerjaan normalisasi sungai Panjang lansekap sungai yang tertata

N/A

7 Unit

7 Unit

7 Unit

7 Unit

7 Unit

DBMP

N/A

80 Dokumen

80 Dokumen

80 Dokumen

80 Dokumen

80 Dokumen

DBMP

0

450 m

450 m

450 m

450 m

450 m

DBMP

Panjang sungai yang dipelihara dengan pengerukan melalui partisipasi masyarakat

N/A

9000 m

9000 m

9000 m

9000 m

9000 m

DBMP

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi

N/A

35 Dokumen

35 Dokumen

35 Dokumen

35 Dokumen

35 Dokumen

DBMP

51


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program

Kegiatan Perencanaan pengembangan dan pengelolaan SDA Pemanfaatan daerah aliran sungai

Perencanaan program pengembangan sumber daya air Pengendalian Banjir

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali

Indikator Kegiatan (Output) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan dan pengelolaan SDA Jumlah prasaranan pengelolaan air sungai yang tersedia Jumlah dokumen perencanaan program pengembangan sumber daya air Panjang TPT yang dipelihara

Jumlah embung/ kolam retensi/ folder yang dibangun Jumlah rumah pompa yang dibangun Panjang sungai yang dipelihara dengan pengerukan

52


Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-


1 (2014)

2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)

N/A

65 Dokumen

65 Dokumen

65 Dokumen

65 Dokumen

65 Dokumen

0

-

3 Unit

3 Unit

3 Unit

3 Unit

DBMP

N/A

-

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

DBMP

253.358 m

7000 m

7000 m

7000 m

7000 m

7000 m

DBMP

0

1 Buah

0

2 Unit

5 Unit

6 Unit

6Unit

6 Unit

DBMP

N/A

15.000 m

15.000 m

15.000 m

15.000 m

15.000 m

DBMP

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

DBMP


No

Tujuan

Indikator Sasaran

Sasaran

Program

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelapoan Perencanaan pengendalian banjir

3

Terlaksananya Reformasi Birokrasi

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai evaluasi AKIP

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun




2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)


Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Jumlah dokumen perencanaan pengendalian banjir Tingkat kewajaran laporan SKPD

N/A

45 Dokumen

45 Dokumen

45 Dokumen

45 Dokumen

45 Dokumen

N/A

45 Dokumen

45 Dokumen

45 Dokumen

45 Dokumen

45 Dokumen

DBMP

B

B

B

B

A

A

DBMP

Penilaian LAKIP SKPD oleh Inspektorat/Keme npan

CC

CC

CC

B

B

A

DBMP

N/A

100%

100%

100%

100%

100%

DBMP

N/A

100%

100%

100%

100%

100%

DBMP

Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah

Sumber : Hasil Perhitungan dan Analisa, 2013 *) Pendanaan Indikatif (Terlampir)

53


BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini akan disampaikan indikator kinerja SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang telah disusun pada bagian sebelumnya, yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMP Kota Bandung. Indikator kinerja tersebut disampaikan pada Tabel 6.1 berikut.

54


Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Indikator Kinerja

Panjang jalan yang ditingkatkan Panjang jalan yang dipelihara Jumlah flyover dan underpass yang terbangun Jumlah flyover dan underpass yang dipelihara Panjang jalan yang dibangun Panjang bangunan trotoar yang dipelihara Panjang bangunan trotoar yang terbangun Panjang saluran drainase yang dipelihara Panjang saluran drainase yang terbangun Panjang sungai yang terpelihara (dengan pengerukan) Panjang tembok penahan tanah di sungai yang dibangun Penjang tembok penahan tanah di sungai yang dipelihara Panjang septictank communal yang dibangun Panjang septictank communal yang dipelihara Jumlah instalasi Pompa air Jumlah PJU yang dibangun Prosentase Luas Layanan PJU yang dibangun Jumlah PJU yang dipelihara

Kondisi Kinerja pada awal periode Tahun 0 (2013) 689.580 m 2 568.928 m 0 0 2.500 m N/A N/A N/A 524.114 m N/A N/A

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)

Tahun 5 (2018)

150.000 m 2 350.000 m

150.000 m 2 238.000 m

205.000 m 2 310.000 m

180.000 m 2 190.000 m

180.000 m 2 190.000 m

-

-

2 buah -

2 buah -

2 buah -

2.300 m 60.000 m 60.000 m 25.000 m

1.840 m 57.000 m 25.000 m 22.500 m

800 m 60.000 m 30.000 m 25.000 m

30.000 m

25.000 m

15.000 m 3.000 m

15.000 m 2.500 m

15.000 m 3.000 m

N/A

7.000 m

7.000 m

0 0 0 27.091 titik 40% 22.050 titik

200 m 0 2 unit 2.300 titik 68%

200 m

1.500 titik

55

800 m 57.000 m 30.000 m 22.500 m

800 m 57.000 m 20.000 m 22.500 m

865.000 m 2 1.278.000 m 6 buah 6.540 m 291.000 m 165.000 m

20.000 m

117.500 m 125.000 m

15.000 m 2.500 m

15.000 m 2.500 m

75.000 m 13.500 m

7.000 m

7.000 m

7.000 m

35.000 m

0 2 unit 6.500 titik 78%

200 m 200 m

200 m 200 m

200 m 200 m

2 unit 8.500 titik 100%

2 unit

2 unit

250 titik

250 titik

100%

100%

2.150 titik

1.500 titik

8.400 titik

8.400 titik

1.000 m 600 m 10 unit 17.800 titik 100% 21.950 titik

25.000 m

25.000 m


BAB 7 PENUTUP Rencana Strategis SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung ini disusun sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan visi Kota Bandung menjadi Kota Jasa yang Unggul dan Bermartabat. Dalam mewujudkan kondisi tersebut tentunya membutuhkan peran Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagai institusi Pemerintah yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat khususnya infrastruktur jalan, pengairan, dan penerangan jalan umum yang tentunya dapat pula mendukung Pemerintah Kota Bandung secara umum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan unggul serta untuk meningkatkandaya tarik investasi dan meningkatkan pelayanan investasi. Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai komitmen yang kuat untuk menciptakan infrastruktur yang bisa menunjang terwujudnya visi Kota Bandung, dengan : 1. Peningkatanpelayanan kebinamargaan denganmeningkatkan kondisi dan menjaga konsistensi kemantapan jalan untuk mendukung peningkatan pelayanan transportasi darat khususnya jalan raya; 2. Peningkatan usia struktur jalan dengan melakukan pembangunan maupun rehabilitasi jalan dengan perkerasan yang memiliki usia panjang; 3. Pembangunan salurandrainase untuk mewujudkan jalan di Kota Bandung yang bebas genangan dan tentunya sebagai langkah dalam mempertahankan keawetan daya dukung struktur jalan sesuai umur rencananya; 4. Pembangunan dan pemeliharaan trotoar beserta furnitur jalan di trotoar untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki yang aksesibel, berfungsi baik, bersih, dan memiliki nilai estetika tinggi, sehingga meningkat pula nilai estetika Kota Bandung secara umum. 5. Penataan Sungai menjadi muka kota yang menunjang aktivitas perkotaan dan menjadi bagian dari estetika kota dan mengefektifkan fungsi utamanya sebagai saluran irigasi dan pengaliran air permukaan. 6. Pemerataan penerangan jalan umum di seluruh wilayah Kota Bandung yang hemat energi, ramah lingkungan, dan berfungsi baik dengan penerapan smart monitoring system dalam pengelolaannya. Proses pencapaian visi Kota Bandung melalui Renstra SKPD Dinas Bina dan Pengairan ini tentu membutuhkan dukungan sumber daya yang handal yang antara lain terdiri dari : 56


1. 2. 3. 4.

Sumber daya Sumber daya Sumber daya Sumber daya

manusia (man); keuangan (money); sarana/prasarana (material); sistem/prosedur (method);

Dengan demikian, tersusunnya Renstra SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan, pengairan, dan penerangan jalan umum yang unggul bagi kebutuhan seluruh masyarakat Kota Bandung. Selain itu seluruh sasaran yang ingin dicapai yang telah dirumuskan dapat tercapai pada akhir tahun perencanaan.

57

BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents