BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja BKBPP Tahun 2015 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2015. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, Renja BKBPP Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) BKBPP Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 20102015 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2031

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Recana Kerja (Renja) BKBPP Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja BKBPP serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2015. Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan Indek pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan menurunnya Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 atau Penduduk Tumbuh Seimbang. b. Mengidentifikasi Program Badan terhadap capaian kinerja Program SKPD periode sebelumnya. c. Merumuskan kesimpulan sebagai bahan dalam pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan rancangan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. d. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan. e. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. g. Sebagai alat tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). h. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan secara terpadu terarah dan terukur i. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. j. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut: BAB 1

: PENDAHULUAN 1.1

1.2

Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD, pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3

Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4

Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, capaian Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, memuat

kajian terhadap capaian

4

kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3

Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV

: PENUTUP Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKBPP Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKBPP Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD bertujuan untuk menilai apakah programprogram pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja SKPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan. Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra BKBPP tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

4.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

5.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun realisasi capaian kinerja BKBPP pada tahun 2013 serta perkiraan capaian

kinerja tahun berjalan (TA 2014) disajikan pada tabel berikut:

6

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2014 Kabupaten Pasaman Barat Nama SKPD: BKBPP Pasaman Barat

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi (%)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun 2014 Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

I

Program Keluarga Berencana

Terciptanya Keluarga Sehat Sejahtera

1

Kegiatan Pendataan Keluarga

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

2

Kegiatan Monitoring dan evaluasi KB

Tersedianya Data Primer demografi data KB dan Data KS Terlaksananya Monitoring dan evaluasi keluarga berencana tentang pencatatan dan pelaporan program KB

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

3

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Program KB

Tersedianya jasa tenaga pendukung KB Kecamatan di tingkat lini lapangan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Catatan

7

4

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS

Terpenuhinya sarana dan prasarana KB/KS dalam menunjang program KB/KS Terlaksananya Jambore Keluarga Berencana

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

5

Kegiatan Jambore Keluarga Berencana

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

II

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

III

Program Pelayanan Kontrasepsi

Terlayaninya Pemasanga Kontrasepsi bagi keluarga Miskin

1

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

2

Pelayanan KB medis operasi

Terlaksananya Pelayanan KB Medis Operasi

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi Terlaksanya Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

8

3

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin (Bhakti TNI KB Kes)

Terlaksananya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

IV

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1

Forum Anak dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)

V

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Terlaksananya PPRG di Setiap SKPD

VI

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Meningkatnya Kualitas Hidup dan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan

1

Fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Terlasananya Sosialisasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan

Terlaksananya pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang Terlaksananya Forum Anak dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

9

2

Penilaian kecamatan sayang ibu dan ibu teladan*

Meningkatnya Kesehatan Ibu Bayi dan Anak

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

3

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluaraga sejahtera

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

VII

Program Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Jender dalam pembangunan

Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga di Daerah Terpencil Meningkatnya keikutsertaan perempuan dalam pembangunan

1

Kegiatan pembinaan oraganisasi perempuan

Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

2

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan tenaga pendamping bina keluarga

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

3

Pelatihan kader pendamping bina keluarga

Terlaksananya pelatihan Kader Pendamping Bina Keluarga

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD BPMKB dan KPP-PA Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Misi Ke-10 Pembangunan Daerah periode 2010-2015, melalui 7 (Tujuh) indikator utama, yakni: 1) Persentase Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah, yang ditargetkan mencapai 50% pada tahun 2015. 2) Partisipasi Angkatan kerja perempuan, yang ditargetkan mencapai 95,10% pada tahun 2015. Hingga tahun 2013, tingkat pencapaian kinerja masih mencapai 36,32%. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam proses pencapaian partisipasi angkatan kerja perempuan adalah Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Capacity Building bagi Caleg Perempuan dan Anggota KPPI Kab.Pasaman Barat. 2. Bimbingan Manajemen Usaha perempuan dalam mengelola usaha 3. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). 3) Rata –rata jumlah anak per keluarga,ditargetkan 2 anak pada tahun 2015. 4) Cakupan Peserta KB Aktif, yang ditargetkan mencapai 80% pada tahun 2015 5) Penambahan Akseptor KB, yang ditargetkan 11.250 Akseptor pada tahun 2015. 6) Rasio penyuluh KB/Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB, yang ditargetkan 2 orang/desa pada tahun 2015. 7) Cakupan Penyediaan Alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat, yang ditargetkan 30% pada tahun 2015.

BKBPP Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah sebagai berikut: 1) Munculnya beberapa kegiatan/program yang tidak tertampung dalam RPJMD. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah pusat yang harus diakomodir melalui APBD, misalnya, dana pendamping DAK, Dana Sharing, dan sebaginya. 2) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan (stakeholders) terkait seputar mekanisme perencanaan pembangunan daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

11

3) Kurang optimalnya koordinasi antar SKPD 4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kuantitas maupun kualitas.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, BKBPP Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan

Keluarga

Berencana,

Keluarga

Sejahtera

dan

Pemberdayaan

Permpuan serta Perlindungan Anak. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur perencana. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengirimkan aparatur perencana untuk mengikuti pendidikan bidang perencanaan, sehingga diperoleh aparatur perencana yang berkualitas 2) Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan daerah, baik dari segi waktu maupun substansi. Hal ini dapat dilakukan dengan mempedomani segala regulasi terkait proses dan prosedur perencanaan pembangunan daerah, penetapan indikator kinerja yang terukur dan dapat dilaksanakan. 3) Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat SKPD maupun di tingkat kabupaten, atau pemerintahan yang lebih tinggi.

Keterbatasan SDM serta mekanisme perencanaan yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, seperti: 1. Banyaknya program/kegiatan yang muncul di APBD namun tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan terkait. Akibatnya, ada kegiatan yang tidak bisa diukur pencapaiannya dan tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. 2. Adanya program kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan yang semestinya (tidak melalui Musrenbang di tingkat Nagari, Kecamatan, maupun Kabupaten). 3. Adanya usulan/kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan dan APBD 4. Tidak tercapainya sejumlah target kinerja RPJMD karena program/kegiatan yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam rencana kerja APBD

12

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sementara itu, jumlah Plafon Belanja Langsung Sementara yang dialokasikan untuk Badan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebesar Rp. 4.650.000.000,Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2015 dapat disajikan pada Tabel berikut:

13

Tabel 2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kabupaten Pasaman Barat No.

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan

1

Lokasi

Indikator Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian



Kab.Pasam an Barat


Kab.Pasam an Barat

Terlaksananya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Terlaksananya Pendataan Keluarga

96000 KK

Terlakasanya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KB Tersedianya Tenaga Pendukung Program KB (PPKBD dan Sub PPKBD)

447 Orang

Program/kegiatan

Lokasi

236.500.000

Program Keluarga Berencana Kegiatan Pendataan Keluarga

42.700.000


Kab.Pasa man Barat


Kab.Pasa man Barat

1.918.504.500



Pagu Indikatif

66 Orang

227.300.000

1 Paket 1.343.004.500


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

Catatan Penting

1.918.504.500 Terlaksananya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Terlaksananya Pendataan Keluarga

96000 KK

Terlakasanya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KB

447 Orang

Tersedianya Tenaga Pendukung Program KB (PPKBD dan Sub PPKBD)

236.500.000

66 Orang 42.700.000

227.300.000

1 Paket 1.343.004.500

14

2

3


Kab.Pasam an Barat

Tersedianya Sarana dan Prasarana KB/KS


Kab.Pasam an Barat

Terlaksananya Jambore Keluarga Berencana


Kab.Pasam an Barat

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi


Kab.Pasam an Barat

Terlaksanya Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja


Kab.Pasam an Barat


Kab.Pasam an Barat

Terlayaninya Pemasanga Kontrasepsi bagi keluarga Miskin Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

1 Kabupaten

69.000.000


Kab.Pasa man Barat


100.000.000


Kab.Pasa man Barat



Kab.Pasa man Barat



Kab.Pasa man Barat



Kab.Pasa man Barat


Kab.Pasa man Barat


11 Kec 100.000.000

230.319.250

5635 Akseptor

99.800.000

11 Kec 61.519.250

1 Kabupaten 69.000.000

100.000.000

11 Kec 100.000.000

230.319.250

5635 Akseptor 99.800.000

11 Kec 61.519.250

15

4

5

6


Kab.Pasam an Barat



Kab.Pasam an Barat


Kab.Pasam an Barat

Terlaksananya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Terlaksananya pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang


Kab.Pasam an Barat


Kab.Pasam an Barat


Kab.Pasam an Barat

6500 Akseptor

69.000.000

100.000.000

200 Orang 100.000.000

Terlaksananya Forum Anak dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)

109.600.000

400 Orang 109.600.000 Terlaksananya PPRG di Setiap SKPD

377.989.250

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin (Bhakti TNI KB Kes) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Kab.Pasa man Barat


Kab.Pasa man Barat


Kab.Pasa man Barat



Kab.Pasa man Barat


Kab.Pasa man Barat


Kab.Pasa man Barat

6500 Akseptor 69.000.000

100.000.000

200 Orang 100.000.000


109.600.000

400 Orang 109.600.000 Terlaksananya PPRG di Setiap SKPD

377.989.250

16


7

Kab.Pasam an Barat

Terlasananya Sosialisasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan Meningkatnya Kesehatan Ibu Bayi dan Anak

460 orang

2 Nagari


Kab.Pasam an Barat


Kab.Pasam an Barat

Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga di Daerah Terpencil


Kab.Pasam an Barat

Meningkatnya keikutsertaan perempuan dalam pembangunan


Kab.Pasam an Barat



Kab.Pasam an Barat


218.800.000

11 Kec 88.673.750 70.515.500

300.000.000

200 Orang 300.000.000

193.500.000


Kab.Pasa man Barat


460 orang


Kab.Pasa man Barat


Kab.Pasa man Barat


2 Nagari


Kab.Pasa man Barat



Kab.Pasa man Barat



Kab.Pasa man Barat


218.800.000

11 Kec 88.673.750 70.515.500

300.000.000

200 Orang 300.000.000

193.500.000

17


Kab.Pasam an Barat


330 Kader 193.500.000

Jumlah


Kab.Pasa man Barat


330 Kader 193.500.000

Jumlah 3.229.913.000

3.229.913.000

18

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa BKBPP Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.229.913.000,- dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra BKBPP dan RPJMD Periode 2010-2015. Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2015 untuk Bappeda Pasaman Barat disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.3. Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2015 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kabupaten Pasaman Barat Nama SKPD : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan No 1

Program/Kegia tan

Lokasi

Program Keluarga Berencana Kegiatan Pendataan Keluarga

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Sumbe r Dana

1.918.504.500


Kab.Pasam an Barat


Kab.Pasam an Barat


2

Indikator Kinerja

Terlaksananya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Terlaksananya Pendataan Keluarga

96000 KK

Terlakasanya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KB Tersedianya Tenaga Pendukung Program KB (PPKBD dan Sub PPKBD)

447 Orang


Kab.Pasam an Barat



Kab.Pasam an Barat


APBD 236.500.000

APBD

66 Orang 42.700.000

APBD 227.300.000

1 Paket 1.343.004.500

APBD/ DAK

APBD

1 Kabupaten 69.000.000

100.000.000

19

Catata n

3

4

5


Kab.Pasam an Barat



Kab.Pasam an Barat



Kab.Pasam an Barat

5635 Akseptor


Kab.Pasam an Barat


Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin (Bhakti TNI KB Kes) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Forum Anak dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)

Kab.Pasam an Barat


6500 Akseptor

Kab.Pasam an Barat


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender dan Anak Penguatan kelembagaan pengarusutama an gender dan anak

Kab.Pasam an Barat

Kab.Pasam an Barat

Kab.Pasam an Barat

APBD

11 Kec 100.000.000

230.319.250

APBD 99.800.000

APBD

11 Kec 61.519.250

APBD 69.000.000

100.000.000

APBD

200 Orang 100.000.000


109.600.000

APBD

400 Orang

109.600.000

20

6

7

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Kab.Pasam an Barat

Penilaian kecamatan sayang ibu dan ibu teladan* Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluaraga sejahtera Program Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan oraganisasi perempuan

Kab.Pasam an Barat

Terlaksananya PPRG di Setiap SKPD 377.989.250

Kab.Pasam an Barat


460 orang

Kab.Pasam an Barat


2 Nagari

Kab.Pasam an Barat


Kab.Pasam an Barat



Kab.Pasam an Barat



Kab.Pasam an Barat


APBD

218.800.000

APBD

11 Kec 88.673.750

APBD 70.515.500

300.000.000

APBD

200 Orang 300.000.000

APBD 193.500.000

APBD

330 Kader 193.500.000

Jumlah 3.229.913.000

21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, ada 5 agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2009-2014, yakni: 1.

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang diukur dengan peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat

2.

Perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan mulai dari kementerian/lembaga hingga ke tingkat pemerintah daerah. Reformasi birokrasi diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan, serta pemberantasan korupsi.

3.

Penegakan pilar demokrasi, dengan fokus terhadap penegakan hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya checks and balance, perlindungan terhadap warga negara secara non-discriminatif.

4.

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, untuk menjamin kepastikan hukum bagi seluruh warga negara

5.

Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan ementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD ke-2 (2010-2015) secara umum ditujukan untuk mewujudkan pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa. Kemampuan

pengembangan

dan

pemanfaatan

teknologi maju

akan

meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, 22

sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arahan kebijakan nasional dan provinsi pada periode 2009-2015 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut: Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Pasaman Barat No. II 1.

2.

3.

4.

III 1. 2.

Kebijakan Nasional/Provinsi Nasional Pengembangan komoditas unggulan melalui penguatan rantai nilai komoditas pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan industri Penguatan kompetensi SDM pada pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan, dan entrepreneur Penguatan kapasitas inovasi daerah yang menitikberatkan pada penciptaan iklim inovasi, kapasitas penelitian dan pengembangan, kerjasama riset, peningkatan budaya inovasi, pengembangan klaster industri dan jaringan global Pengembangan infrastruktur untuk mendukung implementasi kebijakan diatas menitikberatkan pada penguatan sistem logistik untuk mendukung proses pengembangan industri hilir komoditas unggulan Provinsi Pembangunan Agama dan Budaya

3.

Pembangunan Pemerintahan dan Hukum Pembangunan Sumber Daya Manusia

4.

Pembangunan Ekonomi

5.

Pembangunan Tata Lingkungan Hidup

Ruang

dan

Sumber

Keterangan

RKP 2015

RKP 2015

RKP 2015

RKP 2015

RPJP Provinsi 20052025 RPJP Provinsi 20052025 RPJP Provinsi 20052025 RPJP Provinsi 20052025 RPJP Provinsi 20052025

23

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berdasarkan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2015 adalah seperti tertuang pada tabel berikut: Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Renja Bappeda Tahun 2015 No. 1.

2.

3.

Tujuan

Sasaran

Pembangunan Meningkatkan koordinasi dan Hukum dan partisipasi antara daerah dan Pemerintahan stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahaan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan Peningkatan Pengembangan ekonomi sektor ekonomi primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan daya dukung wilayah Perbaikan kualitas 1. Meningkatkan kuantitas dan lingkungan hidup kualitas produk penataan sesuai dengan ruang, evaluasi, penataan ruang pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah 3. Mendorong terbentuknya aksessibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah 4. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu

Indikator Sasaran Meningkatnya rasio penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya, data dan Litbang 1. Jumlah ruang terbuka hijau per satuan wilayah kota/kawasan perkotaan 2. Jumlah produk penataan ruang Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana, pengembangan konservasi sungai, danau, dan sumber daya lainnya

24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, ada 5 agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2009-2014, yakni: 1.

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang diukur dengan peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat

2.

Perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan mulai dari kementerian/lembaga hingga ke tingkat pemerintah daerah. Reformasi birokrasi diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan, serta pemberantasan korupsi.

3.

Penegakan pilar demokrasi, dengan fokus terhadap penegakan hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya checks and balance, perlindungan terhadap warga negara secara non-discriminatif.

4.

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, untuk menjamin kepastikan hukum bagi seluruh warga negara

5.

Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD ke-2 (2010-2015) secara umum ditujukan untuk mewujudkan pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa. 25

Kemampuan

pengembangan

dan

pemanfaatan

teknologi maju

akan

meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arahan kebijakan nasional dan provinsi pada periode 2009-2015 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut: Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Pasaman Barat No. II 1.

2.

3.

4.

III 1. 2.

Kebijakan Nasional/Provinsi Nasional Pengembangan komoditas unggulan melalui penguatan rantai nilai komoditas pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan industri Penguatan kompetensi SDM pada pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan, dan entrepreneur Penguatan kapasitas inovasi daerah yang menitikberatkan pada penciptaan iklim inovasi, kapasitas penelitian dan pengembangan, kerjasama riset, peningkatan budaya inovasi, pengembangan klaster industri dan jaringan global Pengembangan infrastruktur untuk mendukung implementasi kebijakan diatas menitikberatkan pada penguatan sistem logistik untuk mendukung proses pengembangan industri hilir komoditas unggulan Provinsi Pembangunan Agama dan Budaya

3.

Pembangunan Pemerintahan dan Hukum Pembangunan Sumber Daya Manusia

4.

Pembangunan Ekonomi

Sumber

Keterangan

RKP 2015

RKP 2015

RKP 2015

RKP 2015

RPJP Provinsi 20052025 RPJP Provinsi 20052025 RPJP Provinsi 20052025 RPJP Provinsi 2005-

26

5.

a.

Pembangunan Tata Lingkungan Hidup

Ruang

dan

2025 RPJP Provinsi 20052025

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKBPP Tahun 2015 adalah seperti tertuang pada tabel berikut: Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Renja BKBPP Tahun 2015 No.

Tujuan

1.

Terwujudnya kemandirian Keluarga Serta Penguatan Ekonomi Keluarga Terwujudnya keluarga Kecil Sejahtera melalui program keluarga berencana Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Terwujudnya kesetaraan Gender dalam pembangunan

2.

3.

4.

b.

Sasaran

Indikator Sasaran

Pembinaan ekonomi dan ketahanan keluarga melalui UPPKS serta BKB,BKL,BKR

Menurunnya Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I

Penyuluhan dan Pelayanan KB Gratis bagi masyarakat Miskin di Kabupaten Pasaman Barat serta Advokasi KIE dan KRR

Meningkatnya peserta KB Baru dan KB Aktif

Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Lembaga P2TP2A

Meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang dapat dilayani 1. Jumlah SKPD yang telah melaksanakan Anggaran Responsive Gender 2. Jumlah Organisasi Perempuan yang

1. Terlaksanananya Anggaran Responsive Gender pada setiap SKPD 2. Pembinaan terhadap organisasi perempuan

Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman Barat selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah bertanggung jawab mengkoordinasikan keselarasan program-program pembangunan daerah di seluruh SKPD yang berada di bawah lingkup 27

koordinasinya. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2015 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015. Secara umum, rencana program dan kegiatan BKBPP Pasaman Barat Tahun 2015 tertuang dalam 12 (dua belas) program yang terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2015 No 1

2

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur

Kegiatan 1

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur

3

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

1

Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Dinas

2

Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan Pengadaan pakaian aparatur

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

4

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1

5


1


2


3


4


5


Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan

6


1


7


1


28

2


3


8


1


9


1


10


1


2


3


11


1


12


2


29

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) BKBPP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2015. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi BKBPP Kabupaten Pasaman

Barat

sebagai

SKPD

yang

bertanggung

jawab

merumuskan

program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (follow up) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi. Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (feedback) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Simpang Ampek, Kepala BKBPP Pasaman Barat

HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM NIP. 19780618 200212 2 002

30

31

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015 SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

(1) 1

12

1

12

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

1

12

1

12

01

01

01

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

1

12

1

12

01

01

02

penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur

1

12

1

12

01

01

03

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

1

12

1

12

01

02

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

BKBPP

100%

334.528.000

APBD

100%

325.000.000

BKBPP

100%

120.076.500

APBD

100%

288.621.432

BKBPP

100%

175.000.000

APBD

100%

256.202.859

Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur Terlaksananya konsultasi dan koordinasi di dalam dan keluar daerah Kabupaten Pasaman Barat

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Ket

(8)

(9)

10

11

Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur

32

1

12

1

02

01

02

01

Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Dinas

Dibangunnya Pagar dan Landscape BPPKB

BKBPP

100%

505.742.500

APBD

100%

100.000.000

1

12

1

02

01

02

03

Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan

Tersedianya Perlengkapan Kantor

BKBPP

100%

92.000.000

APBD

100%

50.000.000

1

12

1

12

01

03

1

12

1

12

01

03

Tersedianya pakaian dinas aparatur

BKBPP

100%

42.000.000

APBD

100%

38.931.750

1

12

1

12

01

05

1

12

1

05

01

05

Terlaksananya pelatihan dan bintek

BKBPP

100%

50.740.000

APBD

100%

42.592.000

1

12

1

12

01

15

11 Kecamatan

66 orang

42.700.000

APBD

100%

65.000.000

11 Kecamatan

96000 KK

236.500.000

APBD

100%

398.783.000

11 Kecamatan

447 Orang

227.300.000

APBD

100%

279.700.000

11 Kecamatan

1 paket

APBN/APBD

100%

932.213.000

11 Kecamatan

1 Kabupaten

APBD

100%

82.500.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01

Pengadaan pakaian aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan Program keluarga berencana

1

12

1

12

01

15

08

Monitoring dan evaluasi keluarga berencana

1

12

1

12

01

15

07

Pendataan Keluarga

1

12

1

12

01

15

09

Penyedia jasa tenaga pendukung KB

1

12

1

12

01

15

10

Pengadaan sarana dan prasarana KB/KS

1

12

1

12

01

15

11

Jambore keluarga berencana

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi keluarga berencana tentang pencatatan dan pelaporan program KB Tersedianya Data Primer demografi data KB dan Data KS Tersedianya jasa tenaga pendukung KB Kecamatan di tingkat lini lapangan Terpenuhinya sarana dan prasarana KB/KS dalam menunjang program KB/KS Jambore keluarga berencana

1.343.004.500

69.000.000

33

1

12

1

12

01


16

1

12

1

12

01

16

1

12

1

12

01

17

01

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

12

1

12

01

17

01

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin ( Bhakti TNI KB-Kes)

1

12

1

12

01

17

02

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB (PKK-KB Kes)

1

12

1

12

01

17

04


1

12

1

12

01

23

1

12

11

1

01

12

1

01

23

11 15

11 Kecamatan

11 Kecamatan

100.000.000

APBD

100%

70.400.000

11 Kecamatan

6500 Akseptor

69.000.000

APBD

100%

70.400.000

11 Kecamatan

5635 Akseptor

99.800.000

APBD

100%

90.000.000

11 Kecamatan

11 Kecamatan

61.519.250

APBD

100%

30.000.000

11 Kecamatan

330 Kader

193.500.000

APBD

100%

75.000.000


1

1

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi Terlaksananya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin ( Bhakti TNI KB-Kes) melalui Bhakti TNI KB-Kes Terlaksananya pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Melalui PKK-KB Kes Terlaksananya Pelayanan KB medis operasi Pria dan Wanita

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 02


Terlaksananya Pelatihan kader pendamping bina keluarga Remaja (BKR)


34

1

11

01

1

Forum Anak dan Peringatan 11 15 06 Hari Anak Nasional (HAN)

11

01

1

11 16

1

11

01

1

11 16 05 Pengarusutamaan Gender

Penguatan Kelembagaan dan Anak 11

01

1

11 17

1

11

01

1

1

11

01

1

11 17 10

Fasilitasi dan revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Peningkatan Peranan Wanita 11

01

1

11 17 16 Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

1

11

01

1

11 18

200 Orang

100.000.000

APBD

SKPD se Kab.Pasaman Barat

Kab. Pasaman Barat

400 Orang

109.600.000

APBD

Kab. Pasaman Barat

460 Orang

218.800.000

11 Kecamatan

100%

Jorong tertinggal di Kab. Pasaman Barat

100%

100%

40.000.000

100 orang

55.000.000

APBD

400 orang

110.000.000

88.673.750

APBD

100%

90.000.000

70.515.500

APBD

100%

75.500.000

-


Fasilitas Upaya Perlindungan 11 17 08 Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

1

Kab. Pasaman Barat


1

1

Meningkatnya partisipasi anak melalui wadah Forum Anak

Meningkatnya pemahaman perempuan tentang KDRT di Rumah Tangga dan lingkungan Meningkatnya derajat kesehatan ibu/bayi/balita Meningkatnya peran perempuan dalam mensejahterakan keluarga di daerah tertinggal

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

35

Gender dalam Pembangunan

1

11

01

1

Pembinaan Organisasi 11 18 01 Perempuan

Jumlah

Terlaksananya Pembinaan Organisasi perempuan di Kabupaten Pasaman Barat

Kab. Pasaman Barat

Organisasi Perempuan di Kab.Pasaman Barat

300.000.000

APBD

100%

575.000.000

4.650.000.000

4.140.844.041

Simpang Ampek,

Maret 2014

KEPALA

HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM NIP. 19780618 200212 2 002

36

BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents