Bab. 1
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Sanitasi merupakan suatu kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan sanitasi suatu masyarakat, dapat menjadi gambaran tingkat kehidupannya. Bila sanitasinya baik, masyarakat itu dalam keadaan sejahtera. Demikian pula sebaiknya, bila keadaan sanitasinya buruk, dapat menjadi gambaran bahwasannya masyarakat tersebut berada dalam yang kekurangan dalam hal materil ataupun pendidikannya. Rendahnya prioritas pembangunan sektor sanitasi, dari kebijakan dan peraturan hingga cakupan layanan fasilitas menjadi kendala utama bagi peningkatan akses sanitasi bagi masyarakat. Masih buruknya kondisi umum dari sistem air minum dan sanitasi di Indonesia berdampak pada masalah tingkat kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sumber-sumber air minum dan sanitasi pada umumnya akan berakibat kepada munculnya penyakit seperti diare, muntaber, dan berbagai macam penyakit kulit lainnya. Dengan keadaan yang hampir sama di banyak Negara, telah mendorong 147 Kepala Negara dan Pemerintahan bersatu dan membuat sebuah kesepakatan tujuan Pembangunan Millenium. Millenium Development Goals (MDGs) mengandung 8 tujuan sebagai respon atas perkembangan global dengan target pencapaian pada tahun 2015. Deklarasi Millenium diadopsi oleh 189 negara dan telah disepakati didalam UN Millenium Summit yang diadakan di bulan September tahun 2000. Delapan butir MDGs terdiri dari 21 target kuantitatif dan dapat diukur oleh 60 indikator. Salah satu target MDGs adalah mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap kebutuhan air minum yang aman dan sanitasi dasar, dengan indikator Proporsi dari populasi yang menggunakan sumber air minum berkualitas dan Proporsi dari populasi yang menggunakan sarana sanitasi berkualitas Sejalan dengan semangat MDGs, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai tujuan MDGs yakni mengurangi jumlah penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap air minum dan sanitasi sampai 2015 hingga setengah dari jumlah penduduk. Target pada tahun 2015 sebanyak 77,2% persen penduduk Indonesia telah memiliki akses air minum yang layak dan minimal 59.1% penduduk Indonesia di Kota dan Desa sudah memperoleh pelayanan sanitasi yang memadai (Status Millenium Development Goals Indonesia 2009). Secara nasional, faktanya bahwa baru 47,71% penduduk memiliki akses terhadap air minum yang aman dengan rincian 48,8% di perkotaan dan 45,7% di Perdesaan. Ditahun yang sama penduduk Indonesia baru 25,56% memiliki akses kepada Air Minum Perpipaan yang tersebar pada rumah tangga diperkotaan sebesar 43,9% dan rumah tangga diperdesaan sebesar 11,5%. Sementara akses sanitasi yang aman, penduduk Indonesia baru mencapai 51,19% dengan rincian 69,5% rumah tangga di perkotaan dan 33,9% rumah tangga di perdesaan. Berdasarkan kompilasi beberapa hasil penelitian, penyebab dari keterlambatan capaian target tersebut antara lain lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi, yang ditandai dengan pembangunan sanitasi tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat.
I-1
Pembangunan Sanitasi di Indonesia telah ditetapkan dalam misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 Pemerintah Indonesia. Berbagai langkah dan implementasi terhadap implementasi Program Nasional tersebut telah pula ditetapkan pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 yang difokuskan pada Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Disamping hal tersebut, Pemerintah Pusat telah mendukung dan mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat menyusun suatu perencanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif dan terkoordinasi, serta terencana untuk seluruh wilayah perkotaan dengan prioritas yang terukur, tanggap kebutuhan, berdasarkan kondisi aktual dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kota. Salah satu upaya tersebut adalah penyusunan perencanaan dan penganggaran yang memadaii untuk penanganan permasalahan sanitasi. Untuk mempermudah dalam perencanaan dan penganggaran serta penanganan sanitasi tersebut, seluruh kabupaten/kota harus membuat dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan sekaligus mengimplementasikan Strategi Sanitasi Kab/Kota. Dorongan-dorongan dari pemerintah pusat untuk menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan pemicu sekaligus motivator bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penyusunan perencanaan sekaligus menganggarkan pembangunan sektor sanitasi. Dokumen SSK yang disusun menggunakan prinsip: (i) Berdasarkan data aktual; (ii) Berskala kota atau kabupaten; (iii) Disusun sendiri oleh kota atau kabupaten (dari, oleh, dan untuk kota atau kabupaten tersebut); dan (iv) pendekatan yang digunakan adalah gabungan bottom-up dan top-down Pemerintah Kabupaten Bantaeng pada tahun 2013, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) telah mengikuti rangkaian kegiatan serta mengambil langkah-langkah strategis dalam Program Nasional Percepatan Pembangaun Sanitasi Permukiman tersebut. Upaya ini telah menetapkan Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu Kabupaten di Indonesia yang melakukan penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Untuk menghasilkan SSK, kabupaten/Kota harus mampu memetakan situasi sanitasi aktual diwilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi yang baik hanya bisa dibuat apabila kota atau kabupaten mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dalam konteks ini Buku Putih Sanitasi merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan SSK. Buku Putih Sanitasi merupakan pemetaan situasi sanitasi kota atau kabupaten berdasarkan kondisi aktual. Pemetaan tersebut mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis, yaitu aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain seperti keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Buku Putih merupakan “database sanitasi kota atau kabupaten” yang paling lengkap, mutakhir, aktual, dan disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi.
I-2
1.2. Landasan Gerak 1.2.1. Pengertian Dasar Sanitasi Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) secara umum sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yg baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sedangkan pengertian yang lebih teknis adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah (Bappenas, 2003). Sehingga dengan definisi tersebut dapat dilihat 3 sektor yang terkait dengan sanitasi adalah sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Definisi lain, bahwa sanitasi di Indonesia merupakan upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan sehat, baik ditingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Sementara World Health Organization (WHO) memberikan definis tentang sanitasi yakni suatu usaha untuk mengendalikan beberapa faktor lingkungan yang bersifat fisik yang berpengaruh pada manusia, terutama hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan lingkungan hidup.
1.2.2. Ruang Lingkup Ruang lingkup kajian sanitasi terbagi dalam 4 (empat) subsektor, yaitu: 1) Air Limbah; 2) Persampahan; 3) Drainase; 4) Prohisan, yakni: 1. Air limbah (sewage) merupakan air dan cairan yang merupakan sisa dari kegiatan manusia di rumah tangga/limbah domestik dan commercial buildy (kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan) atau industri. Pengolahan air limbah dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu : a. Black water adalah air limbah rumah tangga yang bersumber dari toilet atau kakus; b. Grey water adalah air limbah rumah tangga non kakus yang berupa buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. 2. Pengolahan persampahan adalah pengolahan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang meliputi kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang berupa pengurangan dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir) yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 3. Pengolahan drainase adalah optimalisasi prasarana drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air yaitu sumber air permukaan tanah yang berupa sungai, danau, laut dan dibawah permukaan tanah berupa air tanah di dalam tanah atau bangunan. 4. PROHISAN (Promosi Higiiene Sanitasi) Adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membukajalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkanpengetahuan, sikap dan perilaku, melalui Pendampingan (Advokasi), bina suasana (Social Support) dan pemberdayaan masyarakat (Empowerment). Dengan demikian masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri, terutama dalam tatanan masing-masing, dan masyarakat/dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya
I-3
1.2.3. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2008-2013, Visi Pembangunan Kabupaten Bantaeng yaitu
“Wilayah Terkemuka Berbasis Desa Mandiri Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal ” Dalam mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut : 1) Memfasilitasi pengembangan kapasitas setiap penduduk Bantaeng agar mampu meningkatkan produktivitasnya secara berkesinambungan serta mampu menyalurkan pendapat dan aspirasinya pada semua bidang kehidupan secara bebas dan mandiri. 2) Mendorong serta memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua bidang kehidupan (agar mampu meningkatkan choice dan voice-nya) dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang memicu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. 3) Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumberdaya kabupaten sedemikian rupa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi Sulawesi Selatan, serta berdampak positif terhadap pengembangan kawasan sekitar. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bantaeng berdasarkan visi dan misi pengembangan Kabupaten Bantaeng dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun) adalah : “Mewujudkan Kabupaten Bantaeng yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pengembangan agrobisnis, minapolitan yang berbasis mitigasi bencana”
I-4
1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Bantaeng pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data primer yang tersedia, hasil Studi Penilaian Resiko (Environmental Health Risk Assesment) atau EHRA dari Dinas Kesehatan dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Bantaeng.
1.3.2. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini antara lain adalah pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Bantaeng beserta stakeholder lainnya untuk mampu mengidentifikasi, memetakan, menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi Kabupaten. Di samping itu, pembentukan Pokja Sanitasi diharapkan dapat menjadi embrio entitas suatu badan permanen yang akan menangani dan mengelola program pembangunan dan pengembangan sanitasi di tingkat Kabupaten. Kegunaan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bantaeng adalah sebagai baseline data tentang kondisi sanitasi Kabupaten Bantaeng saat ini, sebagai dasar untuk penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten dan Monitoring dan Evaluasi pembangunan Sanitasi di Kabupaten Bantaeng.
I-5
1.4. Wilayah Kajian Salah satu output dari Buku Putih adalah Penetapan Area Berisiko Sanitasi dari berbagai aspek. Dengan adanya pemetaan ini dapat diketahui Desa/Kelurahan mana saja yang mempunyai resiko Sanitasi yang tinggi, menengah, rendah, dan aman (tidak ada resiko) berdasarkan hasil study EHRA yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Wilayah kajian penyusunan Buku Putih Sanitasi ini adalah mencakup seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kecamatan Bissappu Kecamatan Bantaeng Kecamatan Eremerasa Kecamatan Sinoa Kecamatan Pajukukang Kecamatan Gantarang Keke Kecamatan Uluere Kecamatan Tompobulu
Adapun cluster study EHRA yang disepakati Pokja Sanitasi Kabupaten Bantaeng yaitu sebanyak 17 Desa/ Kelurahan yang tersebar di 8 Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Desa Bonto Jai Kelurahan Bonto Manai Kelurahan Bonto Atu Kelurahan Pallantikang Kelurahan Lembang Kelurahan Onto Desa Lonrong Desa Pabumbungan Kel. Lembang Gantarangkeke Desa Pattallassang Desa Bonto-Bontoa Desa Baruga Desa Bonto Marannu Desa Tombolo Desa Bajiminasa Desa Bonto Tiro Desa Bonto Maccini
Kecamatan Bissappu Kecamatan Bissappu Kecamatan Bissappu Kecamatan Bantaeng Kecamatan Bantaeng Kecamatan Bantaeng Kecamatan Eremerasa Kecamatan Eremerasa Kecamatan Tompobulu Kecamatan Tompobulu Kecamatan Tompobulu Kecamatan Pa’jukukang Kecamatan Uluere Kecamatan Gantarangkeke Kecamatan Gantarangkeke Kecamatan Sinoa Kecamatan Sinoa
I-6
1.5. Metodologi Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini.
1.5.1. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data Data yang diperlukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini secara umum meliputi data primer dan data sekunder. a). Data Primer Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pada kegiatan ini data primer pada dasarnya dikumpulkan untuk mendukung data sekunder dengan melakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti : Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), Survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survay keuangan, survay priority setting area beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender. Pengumpulan data primer dilakukan melalui: • Teknik wawancara dengan narasumber yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas SKPD terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. • Teknik angket dengan alat kuesioner • Observasi, dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. b). Data Sekunder Data Sekunder adalah data data yang diperoleh dari SKPD terkait dalam kegiatan. Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi dokumenter yaitu mempelajari arsip dan dokumen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta program masing-masing SKPD terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.
1.5.2. Sumber Data Beberapa dokumen yang dapat dijadikan sumber data seperti Kabupaten Bantaeng Dalam Angka, RPIJM, Dokumen APBD, RPJMD, RPJPD, RTRW, Masterplan pembangunan Infrastruktur, LKPJ, serta dokumen lain yang relevan. Aspek-aspek data yang dikumpulkan sebagai dasar informasi dalam Buku Putih Sanitasi adalah: 1. Umum dan Teknis; Diberikan daftar kebutuhan data yang perlu dikumpulkan oleh anggota Pokja Sanitasi Kabupaten Bantaeng. Data tersebut nantinya terutama dibutuhkan dalam diskusi Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi.
I-7
2. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan; Selain diberikan daftar kebutuhan data yang perlu dikumpulkan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten, maka akan dilakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota Pokja Sanitasi Kabupaten. FGD dimaksudkan untuk membahas aspek tersebut lebih mendalam dan bersama anggota Pokja Sanitasi Kabupaten melakukan analisis terhadap aspek kelembagaan dan peraturan. Ini nantinya harus bisa dibagi ke dalam beberapa fungsi (di antaranya fungsi perencanaan, implementasi – fisik maupun non-fisik, operasi, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi). Termasuk juga keterkaitan kerja antar SKPD dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. 3. Keuangan; Pokja Sanitasi Kabupaten perlu memilah anggaran yang terkait dengan sanitasi. Penting dipahami, Pokja Sanitasi Kabupaten harus memiliki kesamaan pemahaman dan kesepakatan bagaimana memilah data keuangan yang terkait dengan sanitasi. Selain biaya investasi infrastruktur sanitasi, perlu dicatat juga besarnya biaya operasi dan pemeliharaan dalam beberapa tahun terakhir. 4. Peran Serta Swasta dalam Layanan Sanitasi; Sebagian data diperoleh dari pihak swasta yang memiliki kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten ataupun informasi lain yang dimiliki oleh SKPD terkait. Pada tahap ini, proses pengumpulan data dilakukan berdasarkan informasi lisan atau tertulis yang dimiliki SKPD atau jika diperlukan dilakukan pencarian data secara langsung di lapangan. 5. Pemberdayaan Masyarakat dan Jender; Informasi tentang pemberdayaan masyarakat dalam bidang sanitasi dapat diperoleh melalui institusi lokal. Isu jender sudah menjadi perhatian dalam program-program Pemerintah Kabupaten, hanya saja kaitannya dalam bidang sanitasi serta kedalaman dari isu tersebut masih bisa dipertanyakan lebih jauh. Tetapi informasi mengenai isu jender tersebut umumnya sudah tersedia. 6. Komunikasi; Informasi yang dibutuhkan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sanitasi dan jenis media yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten, melalui SKPD-SKPD terkait.
Air Limbah Domestik PHBS
Sampah Rumah Tangga Drainase Lingkungan
I-8
1.6. Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bantaeng menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi, dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Bantaeng. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 merupakan dokumen sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kabupaten. Rencana pembangunan sanitasi Kabupaten Bantaeng dikembangkan atas dasar permasalahan yang diuraikan dalam Buku Putih Sanitasi. Buku Putih Sanitasi mempunyai posisi yang strategis sebagai dasar penyusunan strategis pembangunan sanitasi Kabupaten Bantaeng jangka menengah. Dalam kerangka perencanaan tahunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bantaeng dapat menyajikan laporan data tahunan yang merupakan gabungan laporan tahunan SKPD dan status program sanitasi. Dasar hukum dalam penyusunan program strategi pembangunan sanitasi Kabupaten Bantaeng meliputi : A. Undang-undang 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya. 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 9. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 10. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 12. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik B. Peraturan Pemerintah 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Pengelolaan Limbah B3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pengembangan Sistem Air Minum. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. I-9
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan C. Peraturan dan Keputusan Presiden: 29. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 30. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air. 31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 32. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri 33. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 34. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah bagi kawasan Industri. 35. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional D. Peraturan dan Keputusan Menteri: 36. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 37. Kepmen Kimpraswil Nomor 534/2000 tentang SPM Bidang Permukiman 38. Kepmen Kimpraswil Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum. 39. Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 40. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. 41. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1205/Menkse/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) 43. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. 44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP) 45. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 852/Menkes/SK/I/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. E. Peraturan Daerah (Perda) : Provinsi Sulawesi Selatan 46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028. 47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2013. 48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029.
I-10
Kabupaten Bantaeng 49. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2005-2025 50. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Bantaeng Tahun 2010-2015 51. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2009 52. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Retribusi Penyedotan Kakus. 53. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 54. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 55. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032 56. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2013 F. Peraturan & Keputusan Bupati 57. Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng tahun 2012. 58. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 59. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan 60. Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 05 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kebersihan 61. Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 06 tahun 2011 tentang Pengelolaan Hutan Kota 62. Peraturan Bupati Bantaeng No. 05 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum. 63. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 050/99/II/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Bantaeng
I-11
1.7. Sistematika Penyusunan Dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bantaeng ini berisikan kajian dan pemetaan sanitasi Kabupaten Bantaeng Tahun 2013, dan merupakan gambaran awal dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Selanjutnya, informasi yang dimuat adalah merupakan data tahun 2012 dan data-data pada tahun sebelumnya, selain itu, dilengkapi pula hasil kajian kelembagaan serta hasil survei penilaian resiko kesehatan lingkungan/ EHRA. Sesuai dengan format standar dalam Buku Putih, maka didalamnya dibahas sebagai berikut : Bab 1 :
Pendahuluan Berisikan kondisi terkini pembangunan sanitasi yang telah dilakukan, hasil yang telah diperoleh, dan menggambarkan mekanisme perencanaan serta pelaksanaan pembangunan sanitasi selama ini yang telah dilakukan berdasarkan pemanfaatan sumber daya yang telah dimanfaatkan.
Bab 2 :
Gambaran Umum Wilayah Menggambarkan kondisi fisik Kabupaten Bantaeng, letak geografi, topografi dan kondisi geohidrologi dengan batas-batas administrasinya; jumlah penduduk dengan kepadatan, sebarannya; sarana prasarana pendidikan; sarana prasarana kesehatan; kondisi sosial masyarakat; kondisi ekonomi dan perekonomian masyarakat; visi dan misi Kabupaten Bantaeng ; institusi dan organisasi Pemda; dan arah pengembangan pembangunan Kabupaten Bantaeng serta rencana tata ruang dan wilayah kota.
Bab 3 :
Profile Sanitasi Wilayah Berisikan kondisi riil secara umum kesehatan lingkungan Kabupaten Bantaeng, kesehatan dan pola hidup masyarakat, kuantitas dan kualitas air yang dapat diakses masyarakat, pembuangan limbah cair rumah tangga, pembuangan limbah padat/sampah, saluran drainase lingkungan, pencemaran udara, pembuangan limbah industri dan limbah medis.
Bab 4 :
Program Sanitasi Saat ini dan Yang di rencanakan Menjelaskan mengenai Rencana Pengembangan dan Pembangunan Sektor Sanitasi yang sedang dan akan dijalankan, berdasarkan Perencanaan Pembangunan yang saat ini masih berjalan (RPJMD) Kabupaten Bantaeng yang ada, meliputi Visi dan Misi sanitasi, Strategi Penanganan Sanitasi Kabupaten Bantaeng, Rencana Peningkatan Pengelolaan Limbah Cair, Sampah, Saluran Drainase Lingkungan, Rencana Pembangunan Penyediaan Air Minum, dan Rencana Peningkatan Kampanye PROHISAN (Promosi Higiene Sanitasi)
Bab 5 :
Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi Beisikan hasil kesepakatan Pokja Sanitasi Kabupaten Bantaeng berdasarkan kajian, analisis, obervasi dan survei lapangan serta merupakan indikasi dan opsi-opsi yang dapat diambil dalam menyusun SSK (Strategi Sanitasi Kota), yang diambil dari kompilasi dan analisis data sekunder serta analisis data primer di area berisiko tinggi.
I-12
