BAB
1 1.1.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Sebagaimana diketahui
bahwa
Undang-undang Nomor 23 tahun 2000
adalah yang mendasari pembentukan berdirinya provinsi Banten
yang juga
dilatarbelakangi dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, tentunya hal ini merupakan konsekuensi dari Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berimplikasi pada diberikannya kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah, baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Otonomi yang didalamnya mengandung pendelegasian kewenangan dan peluang untuk melakukan keleluasaan yang memadai serta distribusi sumberdaya (resources) yang mencukupi, dalam pelaksanaannya harus mendapat dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang memadai. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan maka pemerintah telah menetapkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam salah satu yang isinya mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi : RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Dalam penjabaran tugas dan fungsinya Kantor Penghubung tidak lepas dari program-progam strategis kantor yang tidak lain untuk mendukung program
RENJA 2013
Page 1
Provinsi banten yang tersirat di dalam lembaran daerah Provinsi Banten yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 yang didalamnya terkandung mengenai visi dan misinya provinsi banten. Kantor Penghubung Provinsi Banten sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam tugas dan fungsinya adalah membidangi Hubungan Antar Lembaga; Promosi dan Informasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor : 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Lemaga Teknis Daerah Provinsi Banten. Keberadaan
Kantor
Penghubung
merupakan
kepanjangan
dari
Pemerintahan Daerah Provinsi Banten yang tidak lepas dari Perda No 4 tahun 2008 dan Pergub Nomor 27 Tahun 2008. Dalam tugas dan fungsinya Kantor Penghubung yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga. Hubungan Antar Lembaga, Promosi dan Informasi, serta fasilitasi adalah merupakan sebagai ujung tombak untuk kemajuan, peningkatan
dan
menciptakan iklim investasi, secara tidak langsung iklim investasi tersebut dapat meningkakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten. Sebagai mana kita ketahui letak georafis Provinsi Banten diapit oleh tiga Provinsi yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI. Provinsi Banten itu sendiri merupakan daerah penyangga perbatasan langsung dengan ibukota Negara, Provinsi DKI yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan sangatlah strategis dan sangatlah pital sebagai tempat untuk mengembangkan promosi dan infomasi dalam rangka meningkatkan iklim investasi. Kantor Penghubung diharapkan agar
tetap eksis menampung
aspirasi
masyarakat banten dalam mengembangkan sektor segala bidang, lembaga pemerintah perwakilan ini sebagai jembatan menuju cita-cita yang diharapkan oleh Provinsi Banten. Paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan nasional mengalami penyesuaian seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengedepankan azas penyusunan perencanaan pembangunan nasional secara sistematis, terarah,
RENJA 2013
Page 2
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perubahan mendasar melalui peraturan perundangan ini adalah dengan adanya pembenahan sistem perencanaan pembangunan yang lebih hirarkis dan sinergis di tingkat pusat dan daerah. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Seiring dengan perubahan paradigma dan perencanaan pembangunan tersebut serta dalam rangka pemantapan pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan otonomi daerah melalui UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diatur mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam UU No. 25 Tahun 2004 diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan dan penetapan Renja SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RKPD. Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan (Renja SKPD) yang pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari rencana kerja lima tahunan (Renstra SKPD) maka UU No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 11 mengamanatkan bahwa “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.
RENJA 2013
Page 3
Sebagai salah satu perangkat daerah, Kantor Penghubung Provinsi Banten berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan tahunan dari rencana kerja lima tahunan (Rencana Strategis). Sesuai dengan tugas pokok pokok dan fungsinya, tantangan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di bidang hubungan antar lembaga, promosi, dan informasi memerlukan upaya untuk pemantapan dan peningkatan kualitas dengan memperkuat perannya dalam koordinasi, fasilitasi dan mediasi baik antarpemerintah, antarsektor maupun antarpelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kantor
Penghubung
mempunyai
arti
yang
strategis
dalam
mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1.
Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misidan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2.
Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2013
3.
Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2013 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
RENJA 2013
Page 4
Mengingat
arti
strategis
dokumen
Renja
SKPD
dalam
mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. antara lain : 1.
Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2.
Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3.
Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4.
Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) ,indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Sejalan dengan Tema Pembangunan Provinsi Banten
2013 yaitu “
Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Bersinergi Mewujudkan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Dengan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Kawasan/Wilayah “
Kantor Penghubung Provinsi
Banten menitik beratkan pada program prioritas pembangunan Tahun 2013 yaitu : pada Tufoksi yang berbasis kinerja. Pada akhirnya, Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013 diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2013. 1.2.
Landasan Hukum
Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
RENJA 2013
Page 5
1.
2.
3.
4. 5.
6.
7.
8.
9. 10.
11.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomopr 4286); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengellaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
RENJA 2013
Page 6
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014;
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
RENJA 2013
Page 7
21.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2013
22.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
23.
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
24.
Perda No. 04 Tahun 2008, Struktur Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
25.
Peraturan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
26.
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
27.
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambhan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);
28.
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41).
29.
Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2008, tentang uraian tugas dan tata kerja lembaga teknis daerah provinsi Banten.
1.3.
Maksud dan Tujuan Rencana
Kerja
Kantor
Penghubung
Provinsi
Banten
Tahun
2013
dimaksudkan untuk menjadi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kantor Penghubung Provinsi Banten dalam merumuskan, menjalankan program dan kegiatan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya untuk mengimplementasikan RPJMD Provinsi Banten, Renstra Kantor Penghubung
RENJA 2013
Page 8
Provinsi Banten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten serta Renja Tahun 2013. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013 dimaksudkan : 1.
Menetapkan Prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada Tahun 2013;
2.
Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013.
3.
Disahkannya Renja Tahun 2013 oleh Gubernur Banten.
Adapun tujuan Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Mengacu pada tujuan tersebut maka Sasaran Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1.
Identifikasi pencapaian kinerja Kantor Penghubung Provinsi Banten pada tahun 2011 dan perkembangan pencapaian program dan kegiatan tahun 2013;
2.
Identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapai Kantor Penghubung Provinsi Banten;
3.
Terumuskannya program dan kegiatan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013.
1.4.
Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renstra – SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 yang diatur pada pasal 40 ayat (4) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu diatur lebih lanjut dengan PeraturanMenteri. [Pasal 37] : Sesuai dengan amanat peraturan perundangan dan Permendagri di atas, maka dengan sendirinya menjadikan kewajiban bagi Kantor Penghubung Provinsi Banten untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas
dan fungsinya dalam
jangka waktu lima tahunan, disatu sisi, kewajiban ini juga lahir atas dasar
RENJA 2013
Page 9
kebutuhan dalam penyiapan landasan operasional seiring dengan memasukinya era pembangunan Provinsi Banten untuk lima tahun. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 adalah dokumen perencanaan kantor Penghubung Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program ,dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bepedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Strategis Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2012 -2017 diharapkan akan mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2012 - 2017. Renstra Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja SKPD dan
Renja
provinsiserta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
BAB III.
RENJA 2013
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Page 10
Bab ini menelaah terkait dengan tugas dan pokok yang berisi tujuan dan sasaran yang akan dicapai didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD serta memuat tentang program kegiatan Tahun 2013
BAB IV.
PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a.
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya
maupun
seandainya
ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
RENJA 2013
b.
Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c.
Rencana tindak lanjut.
Page 11
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PENGHUBUNG PROVINSI BANTEN TAHUN LALU
BaB
2 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Pada pelaksanaan kegiatan Fasilitasi koordinasi , konsultasi, Raker Kunker
Pejabat Pemerintah Daerah, Pusat, Tamu dan Pengelolaan Wisma yang telah dilaksanakan pada kurun waktu Tahun 2011 dengan capaian fisik kegiatan 100 % dengan realisasi anggaran rata-rata 99.89 %. dari capaian kegiatan tiap tahunnya . Dari tingkat capaian yang mencapai 100 % dapat di apresiasikan berhasilya program kegiatan tersebut sebagai program yang mendukung program Provinsi Banten dengan tingkat capaian yaitu : Meningkatnya Indeks Keberdayaan Pemerintah Provinsi sebesar 30,4%, melalui peningkatan indeks kapabilitas aparatur sebesar 37,78%, indeks keuangan daerah sebesar 25,02%, dan peningkatan indeks dukungan dan prasarana sebesar 21,64%; Adapun dalam indikator kinerja pada kegiatan Fasilitasi koordinasi , konsultasi, Raker Kunker Pejabat Pemerintah Daerah, Pusat, Tamu dan Pengelolaan Wisma yaitu :
Fasilitasi Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu
Fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu pada even Nasional/Internasional/Kerjasama Pemda
Pengelolaan Wisma Banten pada Kantor Penghubung Prov. Banten di Jakarta
RENJA 2013
Page 12
Dari tingkat capai indikator kinerja dari tiap-tiap tahunnya dengan capaian kegiatan dari target 12 bulan yaitu :
a.
Meningkatnya pelayanan fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur Pimpinan Dewan serta jajarannya melaksanakan kedinasan di Jakarta.
b.
Terfasilitasinya pejabat Pusat yaitu
Presiden, Wakil Presiden Pimpinan
Dewan serta jajarannya dalam rangka kunjungan kerja ke daerah. c.
Meningkatnya pelayanan dan pengguna wisma sehingga manambah pula penghasilan anggaran daerah dari sarana wisma.
Dari realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pada Tahun Anggaran 2011 masih terdapat masalah yang timbul akibat tugas dan fungsi Sarana Pelayanan dan kegiatan terhadap fasilitasi pimpinan di Jakarta yang dirasakan masih kurang dalam pelayanan karena terkendala pada anggaran yang masih kurang. Juga masih terkendalanya personil dalam fasilitasi pimpinan atau SKPD. Untuk pengelolaan Sarana Wisma Banten masih terdapat tenaga pengelola wisma yaitu : resepsionis, Petugas administrasi dan Office Boy belum terakomodir honorarium dalam setiap DPA Kantor Penghubung dikarenakan anggaran tersebut tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur mengenai Standar Satuan Harga. Perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wisma telah terlaksana pada anggaran Tahun 2011 pada Kantor Penghubung Provinsi Banten yaitu pada renovasi 4 toilet kamar wisma, sedangka masih terdapat kamar wisma kelas Vip yang masih belum direnovasi karena pada pelaksanaan tersebut belum teranggarkan. Kegiatan Penyediaan Jasa dan Tata Laksana Perkantoran, Wisma dan Anjungan Daerah Banten adalah kegiatan yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Penghubung Provinsi Banten bertujuan untuk Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah . sedangkan sasaran yang telah dicapai dalam kegiatan ini yaitu Tertatanya regulasi manajemen Sumber Daya Apartur dengan Indikator Kinerja Target Realisas 100 % : 12 Bulan 100 %.
RENJA 2013
Page 13
Untuk menunjang sasaran prioritas yang akan dicapai perlu ada dukungan dan kerjasama bukan hanya internal SKPD namun perlu juga kerjasama eksternal SKPD Provinsi Banten maupun luar SKPD/mitra kerja, pencapaian sasaran diperlukan dukungan dari segala bidang, tidak hanya dari sektor anggaran saja namun diperlukan kinerja yang profesional, prioritas pemantapan tata kelola pemerintah yang didukung stabilitas politik
dan keamanan, dari factor tersebut
sangat
signifikan menentukan keberhasilan sebuah organisasi dan capaian program kegiatan. Meningkatnya kapasitas kelembagaan
serta profesionalisme
aparatur
pemerintah dalam pelayanan masyarakat melalui pemenuhan dan ketersediaan kebutuhan barang dan jasa perkantoran, perlu apresiasi dan exsistensinya sebagai bentuk dukungan dalam agenda pemerintahan. Kegiatan Penyediaan jasa dan tata laksana perkantoran, wisma dan anjungan daerah Banten adalah kegiatan yang dalam tugas dan fungsinya berada pada sub bagian Tata Usaha yaitu sebagai pembantu Kepala Kantor Penghubung dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan agar berdaya guna dan berhasil guna.
Target yang harus dicapai pada agenda pembangunan haruslah direalisasikan dan dilaksanakan dengan bentuk yang nyata dengan program kegiatan, keseriusan, dukungan, keikutsertaan dalam mensukseskan pembangunan adalah cara untuk tujuan sebuah organisasi Kantor Penghubung ataupun program daerah. Dukungan sarana Prasana merupakan dukungan nyata dalam menjalankan tugas dan fungsi yaitu, APK, ATK, Perawatan, pemeliharaan, perjalanan dinas dan lainnya
perlu di implemantasikan dalam kegiatan. Kegiatan dalam pencapaian
program perlu diangarkan dalam setiap tahun anggaran untuk itu sub bag tata usaha kantor penghubung menetapkan kegiatan pada kegiatan Penyediaan jasa dan
RENJA 2013
Page 14
tata laksana perkantoran, wisma dan anjungan daerah Banten dari tiap tahunnya penganggaran harus terus ditingkatkan. Dari kegiatan tersebut telah dilaksanakan diantaranya pengadaan barang pakai habis berupa, belanja bahan peralatan kebersihan, belanja suku cadang, belanja bahan materil, belanja jasa kantor, belanja Perawatan, belanja cetak dan penggandaan, Sewa, makan minum, pemeliharaan, perjalanan dinas dan belanja modal. Dari kegiatan belanja tersebut sifatnya rutinitas kebutuhan kantor, sedangakan pada kegiatan belanja modal dapat menghasilkan sebuah aset tetap yaitu tersedianya meubel air (kursi tamu)
sebagai bentuk dukungan sarana
kegiatan. Kegiatan tersebut adalah kegiatan sebagai pendukung Tufoksi Kantor dan juga sebagai program kegiatan pada agenda pemerintahan. pelaksanaan kegiatan tersebut dengan tingkat capaian indikator kinerja adalah 100 % sedangkan capaian serapan anggaran yaitu 99,24 % jadi bila dicermati perencanaan kinerja dan anggaran tidak sebanding dengan realisasi. Dari tingkat capaian yang mencapai 100 % dapat di artikan/apresiasikan berhasilya program kegiatan tersebut sebagai program yang mendukung program Provinsi Banten dengan tingkat capaian yaitu : Meningkatnya Indeks Keberdayaan Pemerintah Provinsi sebesar 30,4%, melalui peningkatan indeks kapabilitas aparatur sebesar 37,78%, indeks keuangan daerah sebesar 25,02%, dan peningkatan indeks dukungan dan prasarana sebesar 21,64%; Adapun dalam indikator kinerja pada kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa dan Tata Laksana Perkantoran, Wisma dan Anjungan Daerah Banten yaitu : Tata Laksana Administrasi Kantor, Wisma dan Anjungan Daerah dan Operasional Kantor, Wisma dan Anjungan Daerah Telah sesuai dengan capaian kegiatan yaitu : a.
Tersedianya prasarana dan sarana kerja yang memadai dan berkualitas;
b. Meningkatnya kemampuan SDM aparat. Dari sasaran tersedianya ATK 12 bulan, APK 12 bulan, Perjalanan Dinas 12 dan Jasa Kantor 12 Bulan berjalan sesuai target yang diharapkan akan tetapi pada prakteknya ada beberapa kesulitan hal ini tidak hanya terjadi pada kegiatan Tata
RENJA 2013
Page 15
laksana saja hal tersebut terjadi juga pada kegiatan yang lain yaitu Terdapat harga satuan pergub tidak sesuai dengan kondisi harga di Jakarta. Dari pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 telah terlaksananya output dan outcam yaitu : Tersediannya Sarana dan dukungan kantor berupa : 4.
Pengadaan Peralatan Kantor berupa Lampu hias kristel dan lainnya.
5.
Renovasi Kamar Wisma sebanyak 4 (empat) Kamar Mandi.
Perencanaan dan Pengendalian dalam sebuah organisasi sangat diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, perencanaan adalah proses kegiatan yang direncanakan di masa akan datang sedangkan evaluasi adalah proses peninjauan dan laporan sebagai bahan untuk pengukuran juga sebagai bahan acuan ataupun pedoman
untuk kegiatan yang akan datang. Dari tujuan/manfaat pada target
program RPJMD yaitu
Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Apartur
Pemerintahan sedangkan sasaran yang ingin dicapai yaitu :
Penataan Regulasi manajemen Sumber Daya Apartur melalui
Penyusunan
Rencana Pembangunan dan Anggaran Kantor Penghubung TA 2011 : 1 Renja, 1 RKA, 1 Lakip, 1 LKPJ dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan selama dua semester.
Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan : 12 bulan,3 bulan, tahunan
Indikator Kinerja Target Realisasi % : 12 Bulan 100 % Dengan target sasaran penyususunan 1 LKPJ, 1 LAKIP , 1 Renja, , 1 RKA, Tindak lanjut hasil pemeriksaan, Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan sudah memenuhi target yang diharapkan namun pada pelaksanaannya masih terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penyusunan akibat masih kurangnya tenaga SDM dalam menangani perencanaan program dan evaluasi. Kegiatan perencanaan pengendalian dan pembangunan adalah kegiatan yang berada pada Tugas dan fungsi Bagian Tata Usahan, Perencanaan Pengendalian Pembangunan adalah salah satu sasaran dan arah kebijakan,
RENJA 2013
Perencanaan
Page 16
Pengendalian Pembangunan pada Kantor Penghubung
terdapat pada program
Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah daerah.
Jumlah capaian yang harus di capaia pada Program Pemerintah Provinsi Banten yaitu Meningkatnya Indeks Keberdayaan Pemerintah Provinsi sebesar 30,4%, melalui peningkatan indeks kapabilitas aparatur sebesar 37,78%, indeks keuangan daerah sebesar 25,02%, dan peningkatan indeks dukungan dan prasarana sebesar 21,64%, sejalan dengan hasil capaian kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kantor Penghubung dengan jumlah capaian indikator kinerja kegiatan 100 % dan jumlah serapan anggaran yaitu 99, 95 %. Dengan demikian target capaian dari kegiatan tersebut yaitu :
Tercapainya Sasaran Penataan regulasi manajemen Sumberdaya Aparatur dan Meningkatnya kapabilitas kelembagaan
aparatur
pemerintah dengan
terlaksananya kegiatan yaitu :
Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan 2011
Penyusunan Renja 2012
Penyusunan RKA dan DPA
Penyusunan LAKIP
Penyusunan LKPJ
Tindak Lanjut Hai Pemeriksaan
Penyusunan Laporan bulanan dan triwulan Keuangan dan Laporan Kegiatan perlu dilakukan sebagai alat atau bahan untuk melihat sejauh mana kemajuan ataupun masalah pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan agar dapat berjalan sesuai rencana kegiatan. Laporan Keuangan adalah sebagai sarana atau alat untuk mengevaluasi, memonitor
pelaksanaan kegiatan. Proses penyusunan laporan
keuangan dimulai dari proses akuntansi berupa laporan realisasi anggaran dengan meliputi : Neraca, Laporan Aliran Kas dan Catata atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.
RENJA 2013
Page 17
Penysunan Renstra adalah sebagai instrumen awal dari turunan RPJMD Penysunan Renstra Kantor Penghubung telah dilaksanakan dengan melalui proses Forum Konsultasi perencanaan SKPD, Rakorbid, Konsiyering dan Musrenbang. Penyusunan RKA perubahan anggaran
dan DPA dilaksanakan pada awal penyusunan dan
dengan di dahului Renja, DRPK , ROK dan Tor. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan LKPJ adalah bentuk pertanggungjawaban hasil kegiatan setiap akhir kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Pentas Seni dan Budaya di Anjungan Daerah adalah program prioritas pada Tahun 2007 – 2012 yang tertuang dalam RPJMD pada Program Urusan Pemerintahan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
yang terwadahi dalam program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Pemerintah daerah yang didalamnya ada beberapa aspek ataupun Indikator Kinerja Kunci. Sejak diresmikannya anjungan bersama tahun 2009 antara lain Anjungan daerah Banten, Anjungan Daerah Bangka Belitung, Anjungan daerah Sulawesi Barat, Anjungan daerah Kepulaian Riau, Anjungan daerah Gorontalo dan Anjungan Daerah Maluku Utara sejak itu pula berjalannya operasional anjungan daerah tersebut, berjalannya anjungan daerah itu, tentunya sangat dibutuhkan sarana dan prasarana untuk mengisi anjungan daerah, mencerminkan kekhasan
Anjung Daerah Banten itu
sendiri harus
yang menampung corak ragam budaya banten yang
menyeluruh, tampilan seni budaya Banten dianjungan Daerah diperlukan untuk mengisi sebuah kegiatan rutin, dengan demikian diperlukan sebuah anggaran agar keberlangsungan Anjungan daerah untuk tetap exsis berdaya guna berhasilguna. Pengisian acara seni dan budaya sebagai alat promosi mutlak yang harus dilakukan, dukungan dari semua unsur bukannya hanya dilakukan oleh Kantor Penghubung semata tetapi harus bersama-sama dari semua unsur , seperti unsur swasta : sanggar Banten unsur pemerintah : Dinas Pariwisata Provinsi Banten dan dinas terkait serta dari unsur di seluruh Banten (Provinsi, Kabupaten/Kota). Anjungan Daerah Banten bukan hanya milik Provinsi Banten tetapi anjungan tersebut milik masyarakat Banten, peran aktif dari seluruh kalangan masyarakat diperlukan untuk terwujudnya keberhasilan masyarakat Banten itu sendiri.
RENJA 2013
Page 18
Kegiatan Fasilitasi pentas seni dan budaya di anjungan daerah Banten adalah kegiatan berbasis kinerja pada Tugas dan fungsi Seksi Promosi dan Informasi Daerah, kegiatan ini dilaksanan di Taman Mini Indonesia Indah pada Anjungan Daerah Banten. Pelaksanaan Kegiatan pada pengisian acara kegiatan dianjungan daerah Banten telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah tampilan sebanyak 4 paket pengisian. Tampilan tersebut menampilkan seni dan budaya banten dengan disaksikan oleh semua kalangan masyarakat yaitu, masyarakat umum ataupun wisatawan manca negara. Pelaksanaan tampilan yang dilaksanakan di Anjungan Daerah sangat mendukung pada sasaran yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik atas pencitraan keberhasilan program-program pembangunan
daerah melalui
peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan informasi publik secara tidak langsung berdampak pada :
a.
Meningkatnya
layanan
dan penyebaran informasi daerah dalam bentuk
promosi pariwisata daerah. b.
Meningkatnya layanan dan penyampaian informasi dari daerah ke pusat dan dari pusat ke daerah dalam bentuk kedinasan.
c.
Meningkatnya
dukungan penyelenggaraan promosi produk
unggulan
daerah.Peningkatan d.
Serta berdampak pada bertambahnya PAD Banten.
Di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) semua pesona budaya nusantara dapat dinikmati. di pusat rekreasi yang memiliki kearifan budaya daerah, masyarakat dapat menyaksikan ragam budaya nusantara. sesuai arah pengembangan Taman Mini Indonesia (TMII), tentunya kegiatan-kegiatan yang bersifat kultural budaya seni melalui pelestarian yaitu tampilan budaya dan seni. Pada kegiatan Fasilitasi Promosi dan Informasi Potensi Banten adalah salah satu program prioritas Tahun 2007 – 2012 pada pelaksanaan kegiatan Tahun 2011 pada Urusan Pemerintahan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
RENJA 2013
yang terwadahi dalam program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Page 19
Pemerintah daerah yang didalamnya ada beberapa aspek ataupun Indikator Kinerja Kunci. Tujuan/Manfaat adalah tujuan organisasi juga tujuan program daerah. Tujuan organisasi adalah kegiatan suatu organisasi untuk mencapai target kegiatan yang sesuai dengan tofoksi, sedangkan tujuan program daerah yang telah tercantum dalam tujuan yang tertuang dalam dokumen RPJM adalah : Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik sedangkan Sasarannya yaitu Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi serta fasilitasi promosi pembangunan provinsi Banten dengan Indikator Kinerja Target Realisasi % : 12 Bulan 100 %. Dari sasaran Promosi Budaya Pariwisata Banten dan Pengelolaan Sistem dan layanan informasi melalui media massa dan website serta promosi produk unggulan dapat terlaksana sesuai target yang diharapkan namun masih ada kesulitan apabila untuk mengikuti agenda iven nasional karena faktor anggaran dan agenda ivent nasional sifatnya dadakan yang belum terencana dalam DPA. Sebagaimana disampaikan bahwa tugas pokok Seksi Promosi dan Informasi adalah membantu Kepala Kantor Penghubung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan informasi daerah. Dari Tugas pokok tersebut agar tetap berjalan dan berhasil guna perlu kiranya diadakan kegiatan untuk mendukung tugas pokok tersebut, Kegiatan Fasilitasi dan Informasi
Potensi Daerah Banten adalah kegiatan yang berbasis
kinerja yang mana kegiatan tersebut sangat melekat pada seksi Promosi dan Informasi. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik atas pencitraan keberhasilan program pembangunan pada kegiatan Fasilitasi dan Informasi Potensi Daerah Banten adalah sebagai hasil dari capaian indikator tolok ukur kinerja yaitu :
Pengembangan sistem Layanan berbasis Web dan penyebarluasan informasi dan promosi
Fasilitasi Promosi Produk dan Ptensi Unggulan Daerah
RENJA 2013
Page 20
Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2011, hasil indikator kinerja kegiatan yaitu 100 % sedangkan realisasi anggaran yaitu 99,75 % dengan demikian bila dilihat tingkat capaian maka target kegiatan kinerja pada tolok ukur :
Terkelolanya sistem dan layanan informasi promosi dengan 4 edisi buletin, 12 kolom kerjasama media masa, maintenance dan updating pengembangan website
Terlaksananya promosi produk dan potensi unggulan daerah dalam 4 paket.
Pelaksanaan kegiatan adalah sbb : 1. Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Luar Wilayah Provinsi Lainnya “Banten Cultural Festival 2011” di Jogjakarta 2. Pengembangan system layanan berbasis web dan penyebarluasan informasi dan promosi 3. Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah :
Pentas Seni Budaya Promosi Wisata Budaya
Pameran Hut Banten Guide Wisata Banten
Pentas Pesona Budaya BantenPawai Budaya
Pentas Seni pada ivent nasiona
Promosi makanan khas Banten
Website dan Buletin
Kegiatan Fasilitasi Promosi dan Informasi Potensi daerah Banten adalah kagiatan yang berada pada Seksi Promosi dan Informasi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008
yang dipertegas dengan Peraturan
Gubernur Nomor 27 Tahun 2008 tentang uraian tugas. Promosi adalah Program prioritas Kantor Penghubung sebagai mana dengan Fungsi Kantor Penghubung sebagai etalasenya di Jakarta dan Duta dan Show window Seni dan Budaya di Jakarta Adapun pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaporkan adalah sbb :
RENJA 2013
Page 21
Indikator Kinerja Target Realisasi 100 % : Pada tolok ukur Pengembangan Sistem Layanan berbasis Web dab penyebarluasan informasi dan promosi dengan target capaian yaitu terkalolanya sistem dan layanan informasi promosi dengan 4 edisi buletin , 12 kolom
kerjasama media massa serta maintenance
dan updating
Website Kantor Penghubung tercapai dengan sesuai capaian yaitu 12 Bulan 100 % sedangkan pada tolok ukur Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah telah memenuhi target capaian yaitu terlaksananya promosi produk dan potensi unggulan daerah dalam 4 paket. Dengan capaian 100 %.
Tujuan Program meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah departemen teknis dan lembaga pemerintah non departemen, departemen dan pihak swasta
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah, dengan sasarannya adalah meningkatkan hubungan kerja antar pemerintah dengan pemerintah, departemen teknis, lembaga pemerintah non departemen dan pihak swasta. Dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
Koordinasi dengan Pemerintah pusat dan daerah
Fasilitasi Kerjasama antar Pemda pada kegiatan MPU dan APPSI
Pertemuan sarasehan mayarakat Banten se Jabodetabek
Musyawarah antar pengurus mahasiswa asal Banten
Kerjasama promosi Banten dengan mahasiswa asal Banten
Pelaksanaan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dan fasilitasi kerjasama Pemda pada kegiatan MPU dan APPSI yang sifatnya rutinitas dengan agenda pemerintah pusat dan daerah,
sesuai
sedangkan pada pelaksanaan
program dan kegiatan lainnya yang sifatnya prioritas. Dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi Gubernur/Wakil Gubernur serta SKPD terkait pada Forum Mitra Praja Utama, dirasakan belum optimal, diantaranya :
Belum semua SKPD Provinsi Banten melibatkan/mengikutsertakan Kantor Penghubung dalam melakukan koordinasi keikutsertaannya pada kegiatan-kegiatan MPU;
RENJA 2013
Page 22
Hasil koordinasi bersifat mencari data untuk konsumsi kantor /SKPD masing-masing pada keikutsertaannya dalam rangka mendukung kegiatan MPU.
Peningkatan kinerja fasilitasi hubungan antar lembaga merupakan organisasi yang ingin diraih dalam rangka memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Provinsi Banten;
Mengembangkan seluas-luasnya jaringan kelembagaan merupakan salah satu alternatif tujuan dalam rangka peningkatan kinerja fasilitasi dan koordinasi antar lembaga dengan strtaegi antara lain : -
Manfaatkan komitmen pimpinan untuk pengembangan jaringan kelembagaan;
-
Manfaatkan dana yang tersedia untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi, fasilitasi dan koordinasi;
Indikator Kinerja Target Realisasi % : 12 Bulan 100
%, dari sasaran
Peningkatan hubungan kerja melalui fasilitasi kelembagaan, kerjasama, koordinasi munas, pembinaan, Rakor terhadap pejabat, lembaga, masyarakat, mahasiswa pada pelaksanaan masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu Belum maksimalnya koordinasi sektoral dalam kegiatan yang terkait hubungan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga berakibat beberapa jadwal kegiatan tergeser Guna mendukung kelancaran tugas-tugas tersebut perlu adanya kerjasama antar dearah baik secara regional maupun nasional, oleh sebab itu untuk membantu tugas pimpinan pada koordinasi kerja sama antar wilayah, perlu dilakukan fasilitasi Rapat Kerja Nasiona Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Pelaksanaan Renja Tahun 2012 adalah pelaksanaan kegiatan pada akhir periode 2007 – 2012 dan awal Periode kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2012 – 2017. Pelaksanaan akhir periode 2007 – 2012 adalah pelaksanaan target capaian Renstra yang dapat digambarkan apakah target capaian tercapai ataupun tidak. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 belum dapat dinilai keseluruhan target capaian kegiatan sedangkan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sudah dapat diperkirakan capaian namun belum dapat dipastilan angka yang sebenarnya.
RENJA 2013
Page 23
Pelasaknaan kegiatan Tahun 2012 adalah awal periode Tahun 2012 – 2017 dimana seluruh SKPD di wajibkan untuk menyusun Renstra Tahun 2012 – 2017, sejalan dengan penyusunan Renstra agar tetap berdaya guna dan berhasil guna pelaksanaan
kegiatan
Kantor Penghubung telah melaksanakan pula beberapa
program berbasis kinerja. 1).
Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan terhadap kegiatan kedinasan pemerintah daerah dan pusat :
Fasilitas Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu
2).
Pengelolaan Wisma
Fasilitasi Event Nasional/Internasional/Kerjasama Pemda
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran :
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Penghubung Provinsi Banten
3).
4).
Tenaga Operasional Kantor Tidak Tetap
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kantor Penghubung :
Penyusunan, Laporan, Evaluasi Keuangan dan Kegiatan Tahun 2012
Penyusunan Renstra Tahun 2012 – 2017
Penyusunan Renja Tahun 2013
Penyusunan RKA dan DPA (Murni dan Perubahan)
Penyusunan LAKIP
Penyusunan LKPJ Akhir Tahun dan 2007 – 2011
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Penyusunan LPPD
Fasilitasi PPID
Fasilitasi Promosi dan Informasi Potensi Daerah Banten
Pengembangan Sistem Layanan Berbasis Web dan Penyebarluasan Informasi dan Promosi
5).
6).
Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah
Fasilitasi Pelestarian seni dan budaya banten di anjungan Banten di TMII
Partisipasi Anjungan banten pada Kegiatan di TMII
Paket Acara Khusus Anjungan Banten
Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Daerah :
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah
Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah Daerah pada kegiatan MPU dan APPSI
RENJA 2013
Page 24
7).
Pembinaan Mahasiswa asal Banten
Fasilitasi Pertemuan Investasi Banten
Fasilitasi SKJ Forum Forkappsi
Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
2.2.
Pemeliharaan Barang dan Jasa Kantor Penghubung
Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Penghubung Hubungan Antar Lembaga merupakan
satuan
organisasi dilingkungan
Kantor Penghubung Provinsi Banten yang mendukung kelancaran peneyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan melalui hubungan antar lembaga dengan program prioritas pembangunan dan prioritas kegiatan yaitu kerjasama pemerintah daerah, sejalan dengan program nasional dan program daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2012 – 2017. Kerjasama pemerintah daerah adalah sarana untuk meningkatkan pembangunan yang diwadahai dalam suatu lembaga, forum, organisasi, mahasiswa/pendidikan dll yang tidak lain untuk meningkatkan kerjasama dalam segala bidang. Seksi Hubungan Antar lembaga diharapkan dapat berkontribusi dan meningkatkan fungsi
dan
program kerja daerah terhadap kegiatan-kegiatan hubungan antar lembaga terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta maupun lembaga masyarakat. Hubla adalalah salah satu seksi dengan fungsinya selalu mengarahkan, mengawasi, menertibkan, membina sesuai prosedur dan aturan agar tetap terjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Instrumen Kerjasama/Hubungan antar lembaga yang dilaksanakan oleh Kantor Penghubung dengan menggunakan sarana/media, forum, rapat, konsultasi, koordinasi, asosiasi, organisasi, dll. APSI ataupun APPSI adalah salah satu media kerjasama pembangunan di Jakarta merupakan Asosiasi Perwakilan seluruh Indonesia
dalam
bentuk
kerjasama
pembangunan,
pemerintahan
dan
pembangunan SDM, Investasi, Seni, budaya dan lainnya. Sedangkan hubungan kerjasama dalam bentuk lain melalui Mitra Kerja Utama (MPU) adalah wadah lain hubungan aparatur seluruh indonesia. Untuk terbinanya organisasi massa dan dunia pendidikan di Jakarta sangat diperlukan pola pendidikan, pembinaan penataan, bersama antara Dinas Pendidikan, Kesbanglinmas serta Kantor Penghubung sebagai leading sectors (fasilitasi di Jakarta). Kantor Penghubung adalah pelaku utama di Jakarta sebagai
RENJA 2013
Page 25
fasilitator pembinaan untuk Ormas seperti : Puwnten, BPPKB dan ormas lain, juga mahasiswa Banten di Jakarta. Kantor Penghubung sebagai SKPD yang berkedudukan di Jakarta berkewajiban memberikan pembinaan dan penataan untuk pencitraan Banten kearh lebih maju dan mendukung pembangunan Banten. Kerjasama Pemerintah Daerah disamping fungsi pada Hubungan antar lembaga juga sebagai program prioritas pembangunan, sangat diperlukannya dorongan dan kerjasama dari mitra kerjanya yaitu: Bappeda, Biro Pemerintah dan SKPD yang terkait lainnya. Tujuan Program meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah departemen teknis dan lembaga pemerintah non departemen, departemen dan pihak swasta
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah, dengan sasarannya adalah meningkatkan hubungan kerja antar pemerintah dengan pemerintah, departemen teknis, lembaga pemerintah non departemen dan pihak swasta . Dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
Koordinasi dengan Pemerintah pusat dan daerah
Fasilitasi Kerjasama antar Pemda pada kegiatan MPU dan APPSI
Pertemuan sarasehan mayarakat Banten se Jabodetabek
Musyawarah antar pengurus mahasiswa asal Banten
Kerjasama promosi Banten dengan mahasiswa asal Banten
Pelaksanaan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dan fasilitasi kerjasama Pemda pada kegiatan MPU dan APPSI yang sifatnya rutinitas dengan agenda pemerintah pusat dan daerah,
sesuai
sedangkan pada pelaksanaan
program dan kegiatan lainnya yang sifatnya prioritas. Promosi dan komunikasi adalah fungsi aspek paling dominan yang menjadi perhatian dari segala unsure khususnya masyarakat yang begitu konsen terhadap kemajuan Banten, DPRD (mitra kerja Komisi I ) adalah wakil masyrakat yang selalu intens mengawasi pemerintahan khususnya PEMDA Provinsi Banten.
Masyarakat
dan DPRD dan SKPD lainnya masih banyak berharap terhadap Kantor Penghubung sebagai duta Banten di Jakarta yang membawa misi Promosi dan Informasi, baik
RENJA 2013
Page 26
informasi pariwisata, ataupun informasi data Kantor Penghubung maupun informasi pembangunan serta pemerintahan pusat dan daerah. Pelayanan promosi informasi tidak lepas dari lembaga teknis yaitu Dinas pariwisata dan Dinas Kominfo sebagai Lembaga yang bertanggung jawab secara teknis sedangkan Kantor Penghubung adalah lembaga khusus sebagai fasilitasi kedinasan teknis pariwisata dan informasi di Jakarta. Peran dan Fungsi kantor Penghubung Provinsi Banten perlu dipertajam dan perlu dukungan bersama, sebagai show windowsnya Banten di Jakarta. diperlukannya peran aktif untuk menciptakan program-program prioritas kegiatan , ivent, promosi, sosialisasi, Kerjasama Promosi dan Informasi. Promosi dan informasi harus dilakukan dengan langkah nyata agar perubahan image tentang kantor penghasil PAD juga sebagai perintis dan pelaku PAD. Adapun potensi – potensi Promosi adalah sbb :
Parisiwisata budaya tidak lain untuk mengenalkan pada seluruh lapisan masarakat tentang budaya Banten, sehingga minat masyarakat akan bertambah tentang budaya Banten secara tidak langsung pariwisata budaya Banten tersosialisasikan,;
Pariwisata Seni Banten sangat beragam juga kulturnya sehingga perlu diangkat dan dipromosikan kepada masyarakat luas : lesung,prajurit , cokek Debus, dll
Sumber daya Alam dan Inpra struktur dipromosikan dengan
gencar
perlu di perkenalkan dan
melalui media : baliho, brosur , leaplet,
pamplet dll di jalan protocol, Bandara, Terminal, Stasiun, Hotel, mall untuk mengenalkan
dan
memberikan
informasi
tentang
informasi
pembangunanBanten.
Pariwisata kuliner adalah makan khas dari Banten yang sebagian orang masih belum mengenal. Informasi merupakan salah satu focus utama dalam memaksimalkan peranan
tugas dan fungsi Kantor Penghubung. Penyampaian informasi mengenai promosi potensi daerah untuk peningkatan investasi maupun penyampaian perkembangan
RENJA 2013
Page 27
dan kebijakan pemerintah Provinsi Banten harus berdasarkan informasi yang tepat dan akurat. Di era informasi teknologi ini, seluruh masyarakat daerah, nasional maupun internasional dapat dengan mudah memperolehnya. Dengan demikian, sorotan masyarakat semakin luas terhadap perkembangan Pemerintah Provinsi Banten. Kantor Penghubung sebagai duta Banten di Jakarta yang membawa misi Promosi dan Informasi, baik informasi potensi daerah, informasi Kantor Penghubung, maupun informasi yang terkait dengan pemerintahan Provinsi Banten harus memiliki informasi yang tepat dan akurat (up to date). Sehingga pelayanan informasi dapat tersedia dan terlaksana dengan baik. Untuk memperkuat posisi strategis Kantor Penghubung di bidang Informasi, perlu didukung oleh berbagai pihak khususnya SKPD-SKPD yang terkait dengan Informasi yang di butuhkan. Kerjasama dalam pengumpulan informasi ini perlu diselenggarakan dan perlu di kembangkan agar alur informasi dapat tersampaikan kepada public. Secara keseluruhan, dengan informasi yang tepat dan akurat serta didukung oleh SKPD-SKPD maupun stakeholder di provinsi Banten, maka Kantor Penghubung dapat lebih maksimal melakukan penyebaran informasi maupun pencitraan yang baik terkait dengan Provinsi Banten. Adanya Anjungan Provinsi Banten di Taman Mini Indonesia Indah merupakan sarana yang cukup strategis dalam memperkenalkan / menginformasikan mengenai Provinsi Banten. Dengan adanya Anjungan Provinsi Banten ini, display maupun miniature Provinsi Banten dapat diperkenalkan sehingga membuka cakrawala informasi bagi banyak masyarakat untuk mengenal Provinsi Banten. Adapun penyampaian informasi yang harus dilakukan adalah terkait dengan :
Seni budaya tidak lain untuk mengenalkan pada seluruh lapisan masarakat tentang budaya Banten, sehingga minat masyarakat akan bertambah tentang budaya
Banten
secara
tidak
langsung
pariwisata
budaya
Banten
tersosialisasikan, dan diharapkan adanya arus pariwisata yang masuk dari dalam maupun luar negeri;
RENJA 2013
Page 28
Sumber daya Alam
dan Infra struktur
perlu di perkenalkan dan
dipromosikan dengan untuk memperkenalkan dan memberikan informasi tentang pembangunan Banten, yang diharapkan dapat menarik para investor untuk masuk ke Provinsi Banten.
Pariwisata dan kuliner juga harus di promosikan dan diperkenalkan secara lebih intensif, tentunya hal ini merupakan potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan asing dan local untuk berkunjung dan mengenal Provinsi Banten. Ketiga hal diatas dapat dilakukan dengan melakukan promosi secara
langsung dengan mengikuti pameran-pameran maupun pagelaran-pagelaran juga dengan menginformasikannya pada website resmi Kantor Penghubung Provinsi Banten serta media social seperti facebook dan twitter. Promosi adalah Program prioritas Kantor Penghubung sebagai mana dengan Fungsi Kantor Penghubung
sebagai etalasenya di Jakarta dan Duta dan Show
window Seni dan Budaya di Jakarta yang selalu giat membangun dan mensejajarkan diri dengan provinsi lainnya yang telah lebih dulu ada. Banten sebagai wilayah religius memiliki beragam potensi dan kekhasan budaya, antara lain seni Beladiri Pencak Silat, Kesenian Debus, Rampak Bedug, Calung Renteng, Rudad, Tari Cokek, Dog dog Lojor, Silat Patintung, dll yang berasal dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Penghubung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pelayanan. Failitasi Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat dan kedinasan (SKPD) di Jakarta. Fasilitasi terhadap pejabat pemerintah maupun masyrarakat yang terkait dengan provinsi banten wajib dilakukan oleh Kantor Penghubung. Fasilitasi yang dilakukan bersifat Kedinasan , hubungan kerja,
undangan, Rapat, Koordinasi,
Konsultasi dan lain sebagainya. Wisma Penghubung Provinsi Banten yang ada merupakan salah satu sarana dalam melakukan fasilitasi kepentingan pemerintah maupun masyarakat Provinsi Banten di Jakarta. Wisma berfungsi sebagai tempat penginapan khusus bagi pejabat,
RENJA 2013
Page 29
juga berfungsi sebagai penginapan umum yang dapat memberikan Penghasilan untuk Pemerintah Provinsi Banten. Pengelolaan Wisma ini harus dilakukan secara professional dan setidaknya berstandar nasional. Oleh karena itu prasarana penunjang bagi kelancaran operasional harus dapat ditingkatkan untuk peningkatan pelayanan terhadap Pejabat Pemerintah provinsi Banten maupun untuk peningkatan
pelayanan
umum
dalam
peningkatan
pendapatan
Daerah.NALINTERNAL DAN EKSTERNAL Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten lima tahun kedua (2012 – 2017), maka
diperlukan
pemahaman
terhadap
kondisi
internal
(kelembagaan) dan kondisi eksternal , berdasarkan pencapaian selama periode 2007 – 2017 dan kemungkinan pekembangan dan tantangan di masa mendatang, untuk mempersiapkan diri dan memberikan pijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Penghubung Provinsi Banten pada periode 2012– 2017.
Kekuatan (Strength) Fundamental sebagai ukuran
yang harus di nilai untuk perkembangan
kedepan, pada sisi kelembagaan Kantor Penghubung Provinsi Banten sebagai suatu kekuatan meliputi: 1.
Eksistensi
dan keberdayaan Kantor Penghubung Provinsi Banten dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga serta promosi dan informasi daerah; 2.
Pengelolaan data dan informasi dengan adanya sistem data base dan Website
3.
Dukungan Fasilitasi terhadap pimpinan dan dinas;
4.
Kedudukan Kantor Penghubung di Jakarta sebagai pusat Ibu Kota Negara dan Fasilitas Wisma sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah;
5.
Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi dan Informasi daerah.
RENJA 2013
Page 30
Kelemahan (Weakness) Faktor kelemahan yang masih terdapat pada kantor Penghubung Provinsi Banten yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya diantaranya adalah : 1.
Kuantitas pegawai belum memadai terhadap kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kantor penghubung Provinsi Banten;
2.
Tingkat pengetahuan dan kemampuan masih belum optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang tepat dan terarah;
3.
Sarana dan Prasarana pendukung dinas belum memadai;
4.
Belum optimalnya peran dan fungsi Kantor Penghubung sebagai penunjang penyelengara pemerintahan;
5.
Belum maksimalnya peranan Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah. Peluang (Opportunity) Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kantor Penghubung Provinsi Banten ke depan sebagai berikut : 1.
Rencana
perubahan yang mendukung
dan dapat dimanfaatkan dalam
penyelenggaran tugas dan fungsi Kantor Penghubung Provinsi Banten untuk menjadi lebih representatif dan proposional; 2.
Praradigma dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara terpadu (UU No. 25 Tahun 2004) antar tingkat Pemerintahan dan partisifatip, menekankan
semakin perlunya
efektivitas dan
efisiensi
hubungan kerja antar tingkat pemerintahan; 3.
Bertumbuhkembangnya hubungan kerja dan kemitraan
antar kantor
Penghubung Provinsi Banten dengan berbagai lembaga pemerintahan dan non pemerintahan ; 4.
Kesempatan dan
minat swasta maupun lembaga
lainnya untuk ikut
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Banten.
RENJA 2013
Page 31
Ancaman (Treath) Ancaman yang dapat menggangu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Penghubung Provinsi Banten adalah sebagai berikut : 1.
Masih dirasakannya tumpang tindih tugas dan fungsi dengan SKPD Provinsi Banten lainnya;
2.
Belum optimalnya pembinaan partisipasi masyarakat Provinsi Banten di Jakarta dan sekitarnya;
3.
Persaingan antar daerah dalam mempromosaikan keunggulan dan daya tarik daerah;
4.
Perkembangan situasi sosial politik yang berpengaruh terhadap minat dan kemauan pihak eksternal untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Banten
5.
Belum maksimalnya peran dan fungsi sebagai penghubung Banten di Jakarta;
6.
Keterbukaan Informasi Publik menuntuk informasi yang akurat dan transparan.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Penghubung a.
Isu Internal 1)
Kantor
Penghubung
yang
eksis,
proporsional
dan
profesional
dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Sebagai suatu lembaga teknis pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan secara legal, maka keberadaan Kantor Penghubung harus didukung dengan sumberdaya aparatur yang terlatih dan profesional. 2) Sarana dan Prasarana Kantor Penghubung Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki seperti
Terbatasnya Ruang Kantor untuk memaksimalkan kinerja aparatur yang ada.
Pengembangan Sarana Pendukung Teknis Kantor Penghubun.
Pengembangan Wisma untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan asli daerah
Pengembangan Anjungan untuk meningkatkan daya tarik promosi seni dan budaya daerah.
Pengembangan Informasi untuk lebih meningkatkan pelayanan public.
RENJA 2013
Page 32
3) Profesionalisme Kelembagaan, Akses serta Keberlanjutan hubungan antar Lembaga Proses pembangunan yang semakin
dinamis dan partisipatif memberikan
dampak terhadap semakin dibutuhkannya jalinan kemitraan antar stakeholders, baik dalam kepentingan penyelenggaran pemerintahan maupun pembangunan, keserasian perencanaan pembangunan nasional dan daerah, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2005
yang dalam implementasinya
akan banyak memerlukan dan
mengedepankan jalinan komunikasi antara tingkat pemerintahan, antar pemerintahan, maupun pemerintahan dan masyarakat. Minat dan partisipasi masyarakat daerah, luar daerah, maupun asing dalam proses pembangunan ProvinsiBanten semakin bertumbuh kembang, hal ini setidaknya dapat diindikasikan dengan pencapaian realisasi investasi di Provinsi Banten yang menepatkan tingkat pertama di tingkat nasional pada tahun 2005. Untuk itu, faktor kunci lainnya yang diwujudkan Kantor Penghubung Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah perluasan akses jaringan
tehadap lembaga-lembaga potensial lainnya, serta pemerliharaan
keberlanjutan hubungan kerja dengan lembaga-lembaga yang telah terjalin selama ini. Perluasan akses jaringan antar lembaga merupakan langkah yang perlu disertai pengembangan pola dan metode pembentukan jaringan secara lebih efektif dan efisien. 4) Fasilitasi Promosi dan Informasi Daerah Besarnya potensi daerah yang ada di provinsi Banten, menuntut adanya promosi dan penyebarluasan informasi yang lebih intensif. Melakukan pameran-pameran dan pagelaran-pagelaran seni budaya, serta melakukan sosialisasi melalui media (online maupun cetak). Selain itu Perkembangan keterbukaan informasi publik juga menuntut adanya transparansi atas informasi yang terkait dengan pemerintahan Provinsi Banten. Oleh karena itu, pengumpulan informasi dan koordinasi kelembagaan di bidang promosi dan informasi daerah merupakan hal yang perlu di segerakan. 5) Fasilitasi Pimpinan dan Kedinasan Fasilitasi merupakan unsur pelayanan terhadap Pimpinan ataupun Pejabat Pemda maupun fasilitasi terhadap kedinasan SKPD di Jakarta.
RENJA 2013
Page 33
b. Isu Strategis External : Isu Strategis dari eksternal adalah masukan, usulan ataupun kritikan dari masyarakat Banten, Masyarakat luar, Dewan (DPRD Banten), Pimpinan, Ormas, Mahasiswa atapun lembaga/SKPD terkait. Dari isu yang berkembang setelah realisasi kegiatan tahun 2011 dengan yang sebelumnya ada beberpa isu strategis yang timbul akibat kegiatan tufoksi Kantor Penghubung : . 1) Koordinasi Antar Lembaga Pembangunan di bidang kebudayaan pariwisata dalam konteksnya merupakan bidang pembangunan yang sangat kompleks dan memiliki banyak keterkaitan dengan pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung. Pengelompokan stakeholders dalam dapat dijabarkan sebagai berikut : pemerintah; swasta; dan masyarakat . Gambaran pelaku dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan tersebut
mengisyaratkan
bahwa
setiap
upaya
dan
langkah-langkah
pengembangan kebudayaan dan pariwisata akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait. Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antara pelaku pariwisata dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan programprogram pembangunan kepariwisataan yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai fasilitator dan pembinan pembangunan kepariwisataan memegang kunci untuk membuka keterpaduan pembangunan bidang pariwisata, sehingga pihak terkait swasta dan masyarakat akan berpartisipasi kepariwisataan.
aktif
dalam
Sehingga
rangka kondisi
pencapaian
sasaran
keterpaduaan
antar
pembangunan pihak
dalam
pembangunan kepariwisataan perlu segera diperbaiki, hubungan antar asosiasi profesi perlu ditingkatkan, demikian pula hubungan pusat-daerah serta lembaga-lembaga yang berada di berbagai negara perlu lebih diberdayakan.
RENJA 2013
Page 34
2) Sumber Daya Manusia Berkualitas Salah satu modal utama pengembangan pariwisata adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, beriman, taqwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional, dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat wirausaha melalui suatu sistem pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang kepariwisataan yang terencana untuk mampu memiliki kompetensi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengembangan SDM bidang kepariwisataan, agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM. Dalam perkembangannya ke depan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata harus memiliki standar kapasitas dan kompetensi yang baik untuk meningkatkan kualitas SDM bidang kepariwisataan. Hal ini untuk meningkatkan daya saing di tingkat global, mengingat penerapan pasar bebas dalam era globalisasi akan segera dilaksanakan. Pada tingkat global, isu standarisasi sumber daya manusia maupun standarisasi produk dan usaha budaya dan pariwisata terus meningkat. Negara-negara saingan terdekat telah terlibat aktif di dalam diskusi tingkat internsional, sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan sumber daya manusianya dan sekaligus mengantisipasi persaingan setelah dilaksanakannya pasar bebas. Sumber daya manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsur-unsur pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), peran sosial (social role), citra diri (self-image), perilaku (behave), dan motivasi (motive) sesuai dengan jenis pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari unsur-unsur kandungan kompetensi tersebut, pengetahuan (knowledge) merupakan langkah pertama yang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata.
RENJA 2013
Page 35
4) Sistem Informasi Kebudayaan dan Kepariwisataan
Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata membutuhkan berbagai acuan, khususnya yang terkait dengan prospek dan kelayakannya. Penyusunan berbagai acuan tersebut perlu didukung dengan data-data yang valid dan akurat. Keberadaan database kebudayaan dan database pariwisata sampai saat ini masih dikelola oleh pemerintah, dengan tingkat pembaruan data (up-date) yang lambat. Sehingga beberapa rencana dan program-program yang disusun - baik oleh pemerintah maupun swasta – kurang dapat mengantisipasi kondisi terkini, yang pada akhirnya berdampak pada hasil yang dicapai.
5) Peraturan Perundang-Undangan
Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahanperubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal Penyusunan Rencana Kerja Kantor Penghubung Tahun 2013 dengan rencana kerja akhir Tahun 2013 tidak mengalami perubahan yang signifikan pada Program dan Rencana Kerja, namun hanya pada penambahan isi kegiatan yaitu pengadaan sarana dan prasarana sehingga ada beberápa kenaikan anggaran.tetapi dari kegiatan pemangku kepentingan sudah tercantum dalam rencana kerja tahun 2013.
RENJA 2013
Page 36
BaB
3
TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Diperlukannya sinkronisasi perencanaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maka dalam penyusunan Renja Kantor Penghubung Provinsi Banten harus ada keterkaitan kaidah-kaidah penyusunan RPJMN, RPJMD, Renstra dan RKPD untuk memberikan arah dan tujuan yang akan dicapai . Penyusunan Renja Kantor Penghubung harus mengacu pada kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN adapun
Dalam RPJMN Tahun 2010-2014 telah ditetapkan visi yakni
Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan serta misi yang meliputi 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; 2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi dan 3) Memperkuat dimensi keadilan disemua bidang melalui pelaksanaan 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya yakni 1). Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2). Pendidikan; 3). Kesehatan; 4). Penanggulangan kemiskinan; 5). Ketahanan pangan; 6). Infrastruktur; 7). Iklim investasi dan usaha; 8). Energi; 9). Lingkungan hidup dan bencana; 10).Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; 11). Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi serta 12). Tiga prioritas lainnya, yaitu a). bidang politik, hukum dan keamanan; b). bidang perekonomian;
RENJA 2013
Page 37
c). bidang kesejahteraan rakyat.
Program Prioritas daerah adalah cerminan kebijakan nasional yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Visi adalah sebagai sarana untuk pencapaian sedangkan misi adalah sebaga prasarana yaitu alat untuk mencapai tujuan. Adapun misi Banten tersebut adalah ditempuh melalui 4 (empat) misi yaitu 1). Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas; 2). Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan; 3). Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari; 4). Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Adapun prioritas pembangunan pada tahap akselerasi I meliputi : 1). Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial; 2). Pemantapan kualitas sumber daya manusia; 3). Pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian; 4). Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah; 5). Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; 6). Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; 7). Pengembangan dan pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.
Untuk mensukseskan program nasional dan daerah Kantor Penghubung sebagai SKPD Provinsi Banten berkewajiban ikut serta dalam mensukseskan program tersebut dengan Tugas pokok yaitu sebagai
pelaksanaan kebijakan di bidang
hubungan antar lembaga dengan fungsi : a.
Unsur pelayanan penunjang pelayanan penyelenggaraan pemerintah Provinsi;
b. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya; c.
Penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Departemen
Teknis dan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pihak swasta di Jakarta;
RENJA 2013
Page 38
d. Pembinaan masyarakat Daerah Propinsi Banten di Jakarta; e.
Pengumpulan data dan informasi serta kegiatan promosi Pemerintah Daerah;
f.
Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
Dari fungsi yang telah ditetapkan dalam Perda 4 Tahun 2008 program nasional dan program prioritas diaktualisasikan kedalam dalam renstra Kantor Penghubung kedalam Misi. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah adalah salah satu program nasional sedangkan Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah program prioritas pembangunan 2012 – 2017. Kantor Penghubung pada tahun ini dan selanjutnya akan melaksanakan dan mensukseskan secara berkesinambungan dan rutinitas hingga akhir Renstra 2017.
3.1 Tujuan dan Sasaran Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiapa urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud Pelaksanaan Misi Banten yang terkait dengan Program Kegiatan Kantor Penghubung adalah sbb :
Tabel 3.1.2 Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan
Misi
Tujuan
Misi
Kedua, Untuk
Pemantapan
iklim meningkatkan
RENJA 2013
Indikator
Sasaran
1. an
Kinerja
Meningkatk
Pertumbuh
aktivitas an
Kondisi
Kondisi
Awal
Akhir
2012
2017
14,5
14,5
sector
Page 39
investasi
yang kualitas
kondusif
untuk pertumbuhan
ekonomi
regional pariwisata
berbasis
potensi
mendorong
dan pemerataan local
pertumbuhan
perekonomian
ekonomi daerah dan daerah
dalam
meningkatkan
rangka
kesejahteraan
mempersepat
masyarakat
peningkatan kesejahteraan masyrakat 4.
Meningkatkan Laju
investasi
13,35
13,70
60
80
yang pertumbuh
mendorong
an Investasi
penciptaan
(%/Tahun)
lapangan kerj Misi
Keempat, Untuk
3 Revitalisasi nilai- Cakupan
Penguatan
mewujudkan
semangat
Banten
keersamaan
rukun kearifan local;
antar- damai,
pelaku
pemerintah
yang
dan daerah,
kabupaten/kota
Nilai
Budaya
sinergis
pusat, antara
provinsi
selaras
n
dan kebersamaan
sinergitas
dan pemanfaata
membangun
pembangunan
yang
nilai budaya dan pelestarian
Daerah
pusat beserta
stakeholder dan dalam
seimbang
menjalankan peran
dan
fungsinya masing-masing secara
RENJA 2013
Page 40
terintegrasi mebangun Banten. 5.Terwujudnya
Jumlah
peningkatan
Kerjasama
partisipasi
(kesepakata
perencanaan
4
20
dan n)
kerjasama
pembangun
pembangunan
an daerah
daerah Misi Kelima,
Untuk
2.
Peningkatan
mutu meningkatkan
an
dan
kinerja kinerja
pemerintahan
yang pemerintahan
berwibawa menuju daerah tata
baik dan bersih
dalam
WTP
kelembagaan BPK
ketatalaksanaan pemerintah daerah
yang serta pengelolaan
kelola efektif, efisien , keuangan
pemerintahan yang dan
Opini Audit WDP
dan
penyelenggaraan
daerah
Meningkatk
dan
akuntabel asset daerah yang rangka akuntabel
dan
meningkatkan
berbasis teknologi
pelayanan public
informasi, 3 Meningkatkatnya Skala pelayanan
data kepuasan
informasi
public masyarakat
2,5
3,5
80``
90
yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat 1.
Meningkatk
annya perencanaan
RENJA 2013
Tingkat Capaian
dan Sasaran
Page 41
pengendalian
RPJMD (%)
pembangunan
Berpijak pada RPJMD Banten, tujuan Renja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Kantor Penghubung Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam setiap tahunnya yang tertuang dalam tujuan Rensta. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Kantor Penghubung Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Penghubung yang akan dicapai oleh Kantor Penghubung Provinsi Banten diambil dalam tujuan dan sasaran Renstra Kantor Penghubung Tahun 2012– 2017
berdasarkan
rumusan Misi adalah sebagai
berikut : a.
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kelembagaan;
b.
Tersedianya prasarana dan sarana kerja yang memadai dan berkualitas;
c.
Meningkatnya kemampuan kualitas SDM aparat;
d.
Optimalnya hubungan kerja dan kerjasama pembangunan anatr lembaga Pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah pusat, lembaga pemerintah non departemen, dan pemerintah daerah lainnya;
e.
Meningkatkan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, melalui kementerian Teknis dan Lembaga
Pemerintah
Non
Departemen dan pihak swasta di Jakarta; f.
Bertumbuhkembangnya partisipasi organisasi non pemerintah , lembaga swasta lainnya serta masyarakat Provinis Banten di Jakarta dan sekitarnya dalam penyelenggaraan pembangunan.
g.
Meningkatnya layanan dan penyebaran informasi daerah dalam bentuk promosi pariwisata daerah.
h.
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan Ivent promosi produk unggulan daerah.
RENJA 2013
Page 42
i.
Meningkatnya layanan dan penyebaran informasi daerah dalam bentuk kepentingan dinas dan hasil pembangunan.
j.
Meningkatnya pelayanan fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur Pimpinan Dewan serta jajarannya yang sedang melaksanakan kedinasan di Jakarta.
k.
Terfasilitasinya pejabat Pusat yaitu
Presiden, Wakil Presiden Pimpinan
Dewan serta jajarannya dalam rangka kunjungan kerja ke daerah. l.
Meningkatnya pelayanan fasilitasi SKPD dalam dukungan kedinasan di Jakarta
3.2.
Program dan Kegiatan
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan, selanjutnya program pembangunan dijabarkan sesuai dengan urusan wajib dan pilihan, dengan prioritas program
beserta indikator
kinerja program. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Penghubung Provinsi Banten dalam Tahun 2013 terdiri dari program yang bersifat urusan dan pilihan, adapun program – program tersebut adalah sebagai berikut terlampir :
RENJA 2013
Page 43
BaB
Penutup
4
Rencana Kerja merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi yang mengarah ke basis kinerja yang didalamnya terdapat struktur dan organisasi, Tugas adalah pelaksanaan rutin yang harus dilaksankanan
sedangkan
fungsi adalah merupakan fungsi
lembaga yang harus dijalankan. Kantor Penghubung Provinsi Banten menyusun Rencana Kerja
2013 dengan pertimbangkan perkerkembangan saat ini dan
perkembangan SOTK kedepan.
Rencana Kerja Tahunan adalah merupakan proses kegiatan yang akan dilaksanakan dan
di susun untuk memenuhi dan
merealisasikan
serta melaksanakan
tidaklanjut dari Rencana Stategis Kantor Penghubung Provinsi Banten, juga sebagai bahan acuan untuk rencana capaian kinerja tahunan, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) sebagaimana Amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Disamping itu dengan tersusunannya Rencana Kerja Tahunan, diharapkan segenap unsur Kantor Penghubung Provinsi Banten dapat memacu diri dalam melaksanakan tugas pokok dang fungsinya, karena ada tugas yang telah tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan, dan pada akhirnya dapat menjadi tolok ukur Akuntabilitas Kinerja Kantor Penghubung Provinsi Banten.
Berkaitan dengan Implementasi Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013 maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1.
Kantor Penghubung Provinsi Banten berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013 yang telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2013;
RENJA 2013
Page 44
2.
Kantor Penghubung Provinsi Banten berkewajiban untuk menggunakan Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013 sebagai Pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan pada Tahun 2013;
3.
Recana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013 merupakan Acuan dan Pedoman Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013;
4.
Seiring dengan penetapan APBD maka Recana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013 yang telah diselaraskan dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) ditetapkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013;
5.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013, Kantor Penghubung Provinsi Banten berkewajiban untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013.
Demikian Rencana Kerja Tahunan ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas segenap unsur Satuan Kerja serta dapat memenuhi tuntutan dan keinginan masyarakat dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. d.
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
e.
Kaidah-kaidah pelaksanaan.
f.
Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
RENJA 2013
Page 45