BAB 1 PENDAHULUAN LAPORAN KEMAJUAN 1-1

BAB 1 – PENDAHULUAN -

BAB 1

PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai: (1) Latar Belakang, (2) Maksud, Tujuan, dan Sasaran, (3) Ruang Lingkup: Wilayah Perencanaan, Materi, dan Waktu Perencanaan, (4) Fungsi dan Manfaat RZWP3K (5) Pendekatan dan Metodologi, dan (6) Sistematika Pembahasan.

LAPORAN KEMAJUAN Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga

1-1


1.1

LATAR BELAKANG Sumberdaya pesisir dan lautan, merupakan salah satu modal dasar

pembangunan saat ini, disamping sumberdaya alam darat. Di dalam lautan terkandung sumber pangan yang sangat besar yaitu ikan dan rumput laut. Sumberdaya laut lainnya adalah bahan tambang lepas pantai yang berperan penting untuk menyuplai energi, serta masih banyak lagi potensi sumberdaya hayati dan non hayati laut lain sehingga peranan sumber daya pesisir dan laut semakin penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan baik pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyai dimensi internasional. Berbagai kegiatan dan pembangunan yang intensif dilakukan seperti pelabuhan, pertambangan, perikanan, industri, pariwisata, maupun pemanfaatan sumber daya alam secara langsung. Perbedaan yang mendasar secara ekologis di wilayah pesisir sangat berpengaruh pada aktifitas masyarakatnya. Kerentanan perubahan secara ekologis berpengaruh secara signifikan terhadap

usaha

perekonomian

yang

ada

di

wilayah

tersebut,

karena

ketergantungan yang tinggi dari aktivitas ekonomi masyarakat dengan sumberdaya ekologis tersebut. Jika sifat kerentanan wilayah tidak diperhatikan maka akan muncul konflik antara kepentingan memanfaatkan sumberdaya pesisir untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pembangunan ekonomi dalam jangka pendek dengan kebutuhan generasi yang akan datang terhadap sumberdaya pesisir. Fenomena degradasi biofisik lingkungan akibat pemanfaatan yang tidak berkelanjutan semakin mengkhawatirkan terutama degradasi ekosistem pesisir (mangrove dan terumbu karang), pencemaran, maupun perubahan garis pantai yang menyebabkan instrusi air laut dan kerusakan infrastruktur pembangunan. Berdasarkan kondisit tersebut maka diperlukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan berbagai perencanaan sektor melalui pendekatan secara komprehensif agar pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dapat terintegrasi, bersifat lestari dan tidak merusak ekosistem. Dalam hal ini, salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah adalah mengatur pengalokasian ruang atau zona wilayah pesisir untuk dapat digunakan dalam memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Sesuai UU 27 tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Zonasi wilayah pesisir pada hakekatnya merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan LAPORAN KEMAJUAN Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga

1-2


potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. Kabupaten Lingga, secara administrasif memiliki wilayah seluas 211.772 2

Km dengan 95,09 % adalah perairan laut. Struktur geografis terdiri dari gugusan pulau-pulau dengan selat dan alur laut sempit mencapai jumlah ± 606 pulau. Kondisi perairan yang cukup luas menyimpan potensi sumberdaya di bidang perikanan dan kelautan yang besar, sehingga sangat penting diberdayakan secara optimal, dimanfaatkan dan dikembangkan untuk keberlangsungan pembangunan masyarakat di Kabupaten Lingga. Pemerintah Kabupaten yang mempunyai wilayah laut, sesuai dengan UU No. 27 tahun 2007 diwajibkan menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Sebagaimana yang telah diamanatkan pula di dalam Rancangan Perda RTRW Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031, yang saat ini dalam proses legalisasi, bahwa untuk perencanaan pola ruang laut di Kabupaten Lingga akan diatur lebih lanjut dalam. Dengan

demikian,

Pemerintah

Kabupaten

Lingga

perlu

menyusun

dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga, dalam rangka memelihara keberlanjutan sumberdaya pesisir dalam jangka panjang serta mengeliminir berbagai faktor tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat kegiatan yang tidak sesuai (incompatible). 1.2

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Maksud dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dalam jangka panjang (20 tahun kedepan) sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi acuan bagi penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi. Tujuan dari kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga ini adalah: a.

Meningkatkan pemahaman semua pihak terkait tentang pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara optimal, efisien dan


1-3


berkelanjutan. b.

Meningkatkan upaya–upaya pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulaupulau kecil secara terpadu di Kabupaten Lingga.

c.

Mendorong peran serta dan keterpaduan pemerintahan,

antar

instansi,

swasta

antar dan

stakeholder

masyarakat

baik dalam

mengembangkan upaya pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau–pulau kecil yang bertanggung jawab. d.

Memberikan panduan bagi instansi-instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten

Lingga,

pihak

swasta,

masyarakat

dan

pihak-pihak

berkepentingan lainnya tentang strategi pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Kabupaten Lingga. e.

Identifikasi potensi ekonomi di wilayah pesisir Kabupaten Lingga.

f.

Identifikasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi Pesisir

g.

Menyusun rencana pengembangan kegiatan ekonomi wilayah pesisir.

h.

Identifikasi programprogram peningkatan ekonomi wilayah pesisir. Sedangkan Sasaran dari kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga ini antara adalah: a.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Rencana Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil agar tercipta peluang untuk mewujudkan

perekonomian

terpadu,

program-program

peningkatan

ekonomi wilayah pesisir sesuai dengan daya dukung wilayah pesisir di Kabupaten Lingga. b.

Memberikan informasi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan ekonomi wilayah pesisir Kabupaten Lingga.

1.3

RUANG LINGKUP

1.3.1

RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga ini, ditetapkan bahwa Kawasan Rencana Zonasi mencakup semua wilayah kecamatan di pesisir dan saluran air yang ditemukan di Kabupaten Lingga. Secara spesifik, batas wilayah daratan untuk Rencana Zonasi ditetapkan sama dengan batas administrasi kecamatan, dan batas kearah laut sampai 4 mill laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan.


1-4


Gambar 1.1 Peta Wilayah Perencanaan A3


1-5


1.3.2

RUANG LINGKUP MATERI RZWP3K Adapun ruang lingkup materi Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga ini terdiri atas: A.

PENGUMPULAN DAN KOMPILASI DATA Dimana kegiatan yang dilakukan pada tahap pengumpulan dan kompilasi

data adalah sebagai berikut: 1.

Persiapan Survei, terdiri dari;  Pembuatan checklist pengumpulan data dan instrument pengumpulan data yang memuat kebutuhan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan;  Pembuatan program kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Survei;  Persiapan personil (Surveior).

2.

Pelaksanaan Survei yang dalam pelaksanaannya dapat dikelompokan menjadi 2 kegiatan, yakni:  Survei instansional, merupakan kegiatan pengumpulan data sekunder ke SKPD terkait baik dari SKPD Pemerintah Kabupaten Lingga maupun dari luar daerah Kabupaten Lingga.  Survei lapangan, merupakan kegiatan pengumpulan data langsung ke lokasi

pengembangan

ekonomi

pesisir

untuk

menemukan

permasalahan, hambatan, potensi dan tantangan baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan manusia di lokasi tersebut. Kegiatan ini berupa observasi lapangan, wawancara langsung dengan masyarakat di lokasi pengembangan ekonomi pesisir ataupun dengan penyebaran formulir Survei. 3.

Evaluasi dan Tabulasi,

dimana kegiatan ini dilaksanakan dengan

mengevaluasi dari data yang sudah terkumpul. B.

ANALISIS DAN KAJIAN Dalam rangka Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga, maka diperlukan kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan wilayah ekonomi pesisir sebagai data dasar, yang meliputi: 1.

Potensi ekonomi kawasan yang terdiri dari:  Sumberdaya alam dan produk unggulan yang terfokus sebagai penggerak perekonomian;  Sumberdaya

manusia

dan

kelembagaan

yang


terkait

dengan 1-6


pengelolaan

pengembangan

ekonomi

kawasan

pesisir

dan

pengembangan bisnis;  Sumberdaya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor perikanan dan produk unggulan masyarakat pesisir. 2.

Kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah pesisir dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan ekonomi kawasan pesisir;

3.

Faktor penghambat dan peluang dalam pengembangan sub sektor perikanan dan produk unggulan; dan

4.

Berbagai peluang kerjasama antar wilayah terkait dengan semua aspek kunci pengembangan ekonomi pesisir. Dari analisa di atas kemudian dilakukan proyeksi arah, skenario dan

tahapan pengembangan pengembangan ekonomi pesisir dalam jangka menengah, yang memuat: 1.

Strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan minapolitan dalam jangka lima tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;

2.

Setiap sasaran kuantitatif dan kualitatif per lima tahunan, disertai dengan indikator keberhasilan dan tolok ukur pengembangan sektor dan produk unggulan secara terfokus dan pengembangan semua aspek ekonomi pesisir; dan

3.

Strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan ekonomi pesisir dikaitkan dengan upaya mendorong pembangunan daerah tertinggal disekitarnya.

C.

RENCANA

ZONASI

WILAYAH

PESISIR

DAN

PULAU-PULAU

KECIL

KABUPATEN LINGGA Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lingga memuat pembahasan substansi mengenai: 1.

Tujuan, Kebijakan, dan

Strategis penataan ruang Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil 2.

Rencana struktur ruang wilayah pesisir Kabupaten Lingga Rencana struktur ruang terbentuk oleh adanya hubungan dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan yang menjadi bagian dari sistem konstelasi regional.

Rencana struktur ruang meliputi

rencana sistem pusat

permukiman dan rencana jaringan sistem prasarana, berfungsi untuk memberikan layanan bagi kawasan disekitarnya dan memberikan arahan pembangunan sistem jaringan prasarana bagi fungsi kegiatan yang ada LAPORAN KEMAJUAN Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga

1-7


maupun fungsi kegiatan yang menunjang keterkaitan pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana struktur ruang WP3K merupakan pusat-pusat kegiatan yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana di WP3K terutama jaringan transportasi, energi, dan komunikasi. Rencana struktur ruang WP3K ditetapkan berdasarkan pada rencana struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lingga. Apabila berdasarkan hasil analisis diperlukan penambahan fitur terhadap rencana struktur ruang, baik pusat kegiatan ataupun jaringan prasarana, maka penambahan tersebut dijadikan rekomendasi

saat dilakukan proses revisi ataupun

review RTRW Kabupaten Lingga. 3.

Rencana pola ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lingga Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Lingga merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Linggayang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi:

4.

a.

Konservasi

b.

Kawasan strategis nasional tertentu

c.

Pemanfaatan umum

d.

Alur laut

Penetapan Kawasan Strategis Kawasan strategis WP3K

Kabupaten Lingga merupakan bagian wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Lingga yang penataan ruang WP3K-nya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Lingga terhadap ekonomi,sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis WP3K Kabupaten Lingga lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis WP3K Kabupaten Lingga akanditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis WP-3-K Kabupaten Lingga. Kawasan strategis WP3K

Kabupaten

Lingga

diintegrasikan

dengan

kawasan

strategis

Kabupaten Lingga yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lingga. 5.

Arahan Pemanfaatan Ruang Arahan

pemanfaatan

ruang

WP3K

Kabupaten

Lingga

merupakan

perwujudan RZWP3K yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama LAPORAN KEMAJUAN Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga

1-8


penataan/pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Lingga. Secara umum, arahan pemanfaatan ruang WP3K harus secara sistematis mengkaji opsi-opsi pemanfaatan sumberdaya. Keputusankeputusan penggunaan sumberdaya yang bersifat permanen (irreversible) harus dibatasi sedapat mungkin dan dipertimbangkan secara hati-hati. Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Lingga meliputi:

6.

a.

Usulan program utama

b.

Lokasi

c.

Besaran

d.

Sumber Pendanaan

e.

Instansi Pelaksana

f.

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lingga adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang WP3K, meliputi pernyataan kawasan/zona/sub zona, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lingga.

1.3.3

RUANG LINGKUP WAKTU PERENCANAAN Kurun waktu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil di

Kabupaten Lingga adalah jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan hingga akhir tahun perencanaan (20 tahun). 1.4

FUNGSI DAN MANFAAT RZWP3K Fungsi Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(RZWP3K) Kabupaten Lingga adalah: a.

Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

b.

Acuan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten;

c.

Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten;

d.

Acuan lokasi investasi dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil


1-9


kabupaten; yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; e.

Pedoman untuk penyusunan rencana zonasi rinci di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil kabupaten;

f.

Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten;

g.

Acuan dalam administrasi pemanfaatan WP3K Manfaat Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(RZWP3K) Kabupaten Lingga adalah: a.

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya WP3K;

b.

Menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

c.

Mewujudkan keterpaduan pembangunan di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dengan wilayah daratannya;

d.

Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya.

1.5

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

1.5.1

PENDEKATAN Pendekatan didalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga adalah: pendekatan perencanaan dan tahapan pekerjaan. 1.5.1.1 PENDEKATAN PERENCANAAN Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga akan dilakukan dengan beberapa pendekatan yang saling terintegrasi

dan

melengkapi.

Pendekatan

yang

pertama

adalah

dengan

menserasikan dan mensinkronkan kebijakan dan peraturan. Pendekatan lain yang akan dicoba dilakukan adalah dengan melihat kearifan lokal, kondisi sosial budaya, aspirasi, dan partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Lingga. Pendekatan yang ketiga adalah melalui kajian keilmuan dengan menggunakan data-data yang akurat. Data-data akan diambil melalui Survei baik untuk mengambil data primer maupun data sekunder. Penyusunan RZWP3K ini akan berusaha untuk melihat kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. RZWP3K Kabupaten Lingga ini akan menjadi bagian yang terpadu dengan proses perencanaan wilayah pesisir secara keseluruhan termasuk di tingkat Provinsi LAPORAN KEMAJUAN Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga

1 - 10


Kepulauan Riau. Dalam penyusunan RZWP3K ini, salah satu kebijakan yang menjadi landasan adalah UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Undang-undang ini menyebutkan bahwa RZWP3K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang dalam penyusunan ini adalah RTRW Kepulauan Riau dan RTRW Kabupaten Lingga. Hal-hal tersebut tersebut menjadi acuan dalam menyusun konsep dan fokus utama muatan RZWP3K yang akan disusun. Secara lebih jelas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menyusun RZWP3K dengan memperhatikan: a.

RSWP3K (Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) provinsi atau kabupaten/kota;

b.

Alokasi ruang untuk akses publik;

c.

Alokasi ruang untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dengan tetap memperhatikan kepemilikan serta penguasaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

d.

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan RTRW provinsi dan/atau RTRW kabupaten/kota;

e.

Integrasi ekosistem darat dan laut;

f.

Keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa lingkungan, dan fungsi ekosistem dalam satu bentang alam ekologis (bioekoregion);

g.

Perencanaan Hutan/Tata

pembangunan Guna

Hutan

lainnya

seperti

Kesepakatan

Rencana

(TGHK),

Tata

Ruang

Rencana

Induk

Pengembangan Pariwisata (RIPP), Kawasan Rawan Bencana, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), prasarana perhubungan laut, kawasan pemukiman, dan kawasan pertambangan. Dalam pendekatan kebijakan juga perlu dipertimbangkan kebijakan pembangunan

di

bidang

kelautan

dan

perikanan

yang

mencakup

aspek

kewilayahan, aspek ekologis, aspek hukum, dan aspek sosial ekonomi. Selain itu dalam pendekatan perencanaannya juga harus mempertimbangkan kearifan lokal, kondisi sosial budaya, aspirasi, dan partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Lingga.


1 - 11


Masyarakat Kabupaten Lingga yang masih memegang adat istiadat dan budaya-budaya lokal akan menjadi suatu masukan dalam menempatkan alokasi pemanfaatan sumber daya pesisir karena masyarakatlah yang nantinya akan berperan aktif dalam implementasi RZWP3K ini. Proses ini akan diakomodasi juga dalam bentuk pertemuan-pertemuan di daerah yang melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan. Gambar 1.2 Kerangka Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan RZWP3K Kabupaten Lingga KONDISI EKSISTING

Insert Peta Lokasi

Ilustrasi Kondisi Pesisir dan Kelautan Kab. Lingga

Permasalahan Wilayah Pesisir, Laut & Pulau-pulau Kecil Kab. Lingga

KEGIATAN

CEK LAPANGAN / SURVEY

PETA

Database Sumber Daya Kelautan Kab. Lingga

Pemanfaatan Lahan Pesisir & Alur Laut

RTRW, RPJPD Kab. Lingga

Potensi Sumber Daya Kelautan

Penyusunan Peta RZWP3K Kab. Lingga

Analisis Potensi dan Daya Dukung Sumber Daya Kelautan

O

Peta Rencana / Arahan Zonasi WP3K Kab. Lingga

U

T

Pengelolaan dan Restorasi Sumber Daya Kelautan

Rencana / arahan: a. alokasi ruang dalam rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana alur; b. keterkaitan antarekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dalam suatu bioekoregion.

Sumber: Hasil Diskusi Tim, 2013 LAPORAN KEMAJUAN Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga

1 - 12

P

U

T


1.5.1.2 TAHAPAN PEKERJAAN Tahapan pekerjaan yang akan dilakukan dalam penyusunan RZWP3K Kabupaten Lingga secara umum terdiri atas tahapan penyusunan dan proses legalisasi dalam bentuk peraturan daerah. Secara detail tahapan-tahapan yang akan dilakukan adalah: 1. Pembentukan Kelompok Kerja Kelompok kerja (Pokja Penyusunan Rencana Zonasi) terdiri atas dua komponen yaitu tim pembina dan tim teknis yang disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Kelompok kerja ini terdiri dari institusi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan kepentingan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta pihakpihak terkait lain di daerah seperti LSM dan perguruan tinggi. Pokja ini kemudian menyusun rencana kerja dan TOR/RAB. 2. Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data awal tentang isu, permasalahan, potensi, pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di lokasi perencanaan dalam hal ini Kabupaten Lingga yang digunakan sebagai data awal dalam membuat peta dasar, peta tematik, dan peta rencana kerja. 3. Survei Lapangan Survei lapangan ini dilaksanakan untuk mengumpulkan data sekunder dan primer yang belum tersedia dalam rangka penyusunan katalog informasi sumber daya (sumber daya alam, sumber daya fisik/buatan, sumber daya sosial, dan sumber daya manusia). 4. Identifikasi Potensi Wilayah Berdasarkan Survei lapangan maka selanjutnya akan dilakukan identifikasi potensi wilayah. 5. Penyusunan Dokumen Awal Dokumen awal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga berisikan tentang (i) deliniasi dan peta wilayah perencanaan; (ii) analisa data seperti analisis kebijakan, kewilayahan, sosial ekonomi, potensi dan pemanfaatan sumber daya, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta daya dukung dan daya tampung; (iii) matriks kesesuaian pemanfaatan ruang; (iv) matriks keterkaitan antar zona; dan (v) draft dokumen awal rencana zonasi (termasuk album peta).


1 - 13


6. Konsultasi Publik/Pembahasan Konsultasi publik dilakukan untuk mensosialisasikan hasil-hasil penyusunan rencana zonasi sampai pada tahap laporan awal, dimana sosialisasi ini dimaksudkan untuk menjaring masukan dan perbaikan data maupun informasi mengenai draft rencana zonasi yang telah disusun. 7. Penyusunan Dokumen Antara Dokumen antara merupakan revisi atas dokumen awal yang telah dikonsultasikan kepada publik. Oleh sebab itu dokumen antara merupakan dokumen awal yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan informasi yang diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Lingga atas wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di wilayahnya. Pada tahap penyusunan dokumen antara ini dapat saja dilakukan pengumpulan data kembali dan proses pengolahan data kembali jika memang dibutuhkan untuk menginformasikan tematik atau kondisi lapangan yang belum terangkum di dalam laporan awal. 8. Konsultasi Publik/Pembahasan Konsultasi publik pada tahap ini dilakukan dengan maksud untuk memverifikasi atau memastikan kembali bahwa data dan informasi tematik yang menjadi masukan publik pada tahap konsultasi sebelumnya telah dirangkum dengan baik dan benar dalam draft rencana zonasi yang disusun, sehingga draft rencana zonasi dapat disepakati oleh semua pemangku kepentingan daerah. 9. Penyusunan Dokumen Final Setelah draft rencana zonasi disepakati oleh semua pihak maka disusunlah dokumen final (akhir) dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga yang merangkum keseluruhan rangkaian proses, data dan informasi, serta analisis yang dilakukan sejak awal ke dalam tiga buku, yakni Buku Data dan Analisa, Buku Rencana Zonasi, Album Peta, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Lingga. Dokumen yang telah disepakati merupakan dokumen final yang kemudian ditindaklanjuti kedalam proses penetapannya dalam bentuk peraturan daerah. Tahapan pekerjaan yang akan dilakukan disusun sesuai Ketentuan mengenai Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang dikeluarkan oleh Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010. LAPORAN KEMAJUAN Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga

1 - 14


Gambar 1.3 Tahapan Pekerjaan Penyusunan RZWP3K Kabupaten Lingga Tahapan

Proses/Output  Menyusun Kelompok Kerja  Menyusun Rencana Kerja  Menyusun TOR/RAB

1

Pembentukan Kelompok Kerja

2

Pengumpulan Data

3

Survey Lapangan

 Pengumpulan Data Primer  Informasi Kondisi Wilayah Pesisir

4

Identifikasi Potensi Wilayah

 Mengidentifikasi Jenis dan Jumlah Sumberdaya  Identifikasi pemanfataan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil  Identifikasi potensi pengembangan

Penyusunan Dokumen Awal

 Analisa Data: Analisis Kebijakan, Kewilayahan, Sosial, Potensi, dan Pemanfaatan sumberdaya, Pemanfaatan Ruang, Kesesuaian Ruang, Daya Dukung  Menyusun Matriks Keterkaitan Antar Zona  Membuat Draft Awal Rencana Zonasi dan Album Peta

5

 Pengumpulan Data Sekunder  Peta Dasar, Peta Tematik, Peta Rencana Kerja

 Menyampaikan draft awal Rencana Zonasi  Menjaring masukan untuk menilai kelayakan/ kesesuaian tentang draft zona yang dibuat  Memeriksa konsistensi draft awal Rencana Zonasi dengan RTRW dan aturan-aturan lain  Kesepakatan awal tentang draft rencana zonasi

6

Konsultasi Publik

7

Penyusunan Dokumen Antara

 Revisi Dokumen Awal

8

Konsultasi Publik

 Menyampaikan hasil revisi draft Rencana Zonasi Informasi Kondisi Wilayah Pesisir  Kesepakatan untuk Finalisasi Rencana Zonasi

9

Penyusunan Dokumen Final

 Dokumen Final

10

Penetapan

 Mengajukan Rencana Zonasi untuk Pengesahan

Sumber: Ketentuan mengenai Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kab/Kota, 2010 LAPORAN KEMAJUAN Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga

1 - 15


1.5.2

METODODOLOGI Metodologi didalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga adalah: metodologi pengumpulan data, metode analisis data, perumusan struktur ruang, dan perumusan pola ruang. 1.5.2.1 METODE PENGUMPULAN DATA Data merupakan keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Data ini selanjutnya akan diolah menjadi suatu informasi sehingga ditemukanlah suatu interpretasi. Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh gambaran awal tentang isu, permasalahan, potensi, pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Lingga yang digunakan sebagai data awal dalam membuat peta dasar, peta tematik, dan peta rencana kerja. Selain itu pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan kepada sumber kedua yaitu lembaga atau institusi yang telah melakukan proses pengumpulan data lapangan dan mendokumentasikannya dalam bentuk laporan, buku, diagram, peta, foto, dan media penyimpanan lainnya (Survei data sekunder). Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dapat dilakukan melalui: 1. Survei Instansi Survei instansi ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi sekunder sesuai dengan kebutuhan analisa yang akan dilakukan. Data ini merupakan data pendukung dalam penyunan RZWP3K Kabupaten Lingga. Survei instansi ini dilakukan pada: a.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Lingga.

b.

Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Lingga.

c.

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Lingga.

d.

BLH Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Lingga.

e.

Badan Pusat Statistik.

f.

Dinas/instansi lain yang terkait permasalahan pantai, pesisir, dan perikanan serta kelautan.

g.

Instansi lain yang telah melakukan kajian terkait pesisir Kabupaten Lingga.


1 - 16


2. Inventarisasi Data Dasar Spasial Data dasar spasial yang dimaksud adalah berupa peta-peta yang diperoleh melalui instansi yang berwenang yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL untuk peta laut. Selain itu dicoba juga untuk memanfaatkan peta citra LANDSAT yang sesuai dengan lokasi perencanaan. Untuk menunjang analisis, maka data berbasis vektor juga diperlukan sebagai peta dasar atau base map untuk melakukan koreksi geometri terhadap wilayah studi pada citra satelit. 3. Pemantauan/Survei Lapangan Pemantauan lapangan adalah observasi langsung terhadap titik-titik lokasi yang

sesuai

dengan

identifikasi

rona

awal

lingkungan

ataupun

informasi/isu permasalahan yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah wawancara dengan masyarakat pesisir atau instansi terkait yang menyangkut isu-isu wilayah pesisir Kabupaten Lingga. 4. Diskusi dalam Pokja RZWP3K Pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan untuk menggali aspirasi dan persepsi dari pemangku kepentingan daerah Kab. Lingga (pemerintah, tokoh

masyarakat/agama,

dunia

usaha/swasta,

dan

kelompok

masyarakat) terhadap pengelolaan wilayah pesisir baik apa yang sudah dilakukan maupun apa yang akan dilakukan. 5. Kompilasi Kompilasi ini merupakan proses verifikasi dan penyajian data dan informasi baik dalam format narasi, tabulasi, maupun visualisasi. Jenis data dasar yang digunakan untuk memulai proses penyusunan rencana zonasi Kabupaten Lingga antara lain berupa peta-peta yang bersumber dari beberapa instansi seperti yang diperlihatkan pada Tabel I.1 dan Tabel II.2 di bawah ini. Tabel I.1 Jenis Data Dasar RZWP3K Kabupaten Lingga No

Data Bentang Alam

DARAT 1 Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)

2

Peta Sistem Lahan dan Kesesuaian

Kedalaman Informasi

Sumber

Skala 1:100.000 sampai 1:50.000 Kedalaman Informasi: batas administrasi sampai kecamatan, gedung dan bangunan, jaringan jalan, dan pemanfaatan lahan eksisting. Skala 1 : 100.000 Kedalaman Informasi:


BAKOSURTANAL

BAKOSURTANAL 1 - 17


No

Data Bentang Alam Lahan (Landsystems and Landsuitability)

3

4

Kedalaman Informasi

Citra Satelit

 Sistem lahan, terdiri dari : pantai, rawa pasut, dataran aluvial, jalur kelokan, rawa-rawa, lembah aluvial, kipas & lahar, teras-teras, dataran.  Bentuk Lahan, terdiri dari: kemiringan relief, lebar puncak, lembah-lembah, jenis batuan/mineral dominan, daerah iklim, kesesuaian lahan. Sesuai dengan resolusi yang dibutuhkan.

RTRW Kab. Lingga

Kedalaman Informasi: kerapatan vegetasi, penggunaan lahan pesisir, garis pantai, kelerengan pantai, tipe pantai, materil pantai. Skala 1:100.000 sampai 1:50.000 Kedalaman Informasi:  Pola Ruang  Struktur Ruang  Arahan Pemanfaatan Ruang

LAUT 5 Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) dan Lingkungan Perairan Indonesia (LPI)

6

7

8

Sumber

Data Sekunder (Hasil Pengolahan Citra)

BAPPEDA Kab. Lingga

Skala 1:100.000 sampai 1:50.000

Peta Laut

Kedalaman Informasi: garis pantai, batu karang, terumbu, beting karang, tempat berlabuh, menara suar, dilarang berlabuh, garis cakupan 12 mil laut, stasiun radar, kerangka berbahaya, kabel dalam air, pipa dalam air, sistem pemisahan lalulintas, batas sektor, daerah latihan, daerah larangan, terlarang, pelampung. Skala 1:100.000 sampai 1:50.000

Citra Satelit

Kedalaman Informasi: kedalaman, pasut, arus, garis pantai, batu karang, terumbu, beting karang, tempat berlabuh, menara suar, dilarang berlabuh, stasiun radar, kerangka berbahaya, kabel dalam air, pipa dalam air, sistem pemisahan lalulintas, batas sektor, daerah latihan, daerah larangan, dan lain-lain. Sesuai dengan resolusi yang dibutuhkan

RZWP3K Provinsi

Kedalaman Informasi: arah arus, suhu permukaan, kecerahan, terumbu karang, klorofil, kedalaman, budidaya. Skala 1 : 250.000 Kedalaman Informasi:  Pola Ruang  Struktur Ruang  Arahan Pemanfaatan Ruang

BAKOSURTANAL

DISHIDROS TNI AL

Hasil Pengolahan Citra

Dinas Kelautan Perikanan atau nama lainnya

Sumber: Ketentuan mengenai Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten Lingga, 2010


1 - 18


Tabel I.2 Klasifikasi Jenis Data dalam Survei Lapangan Komponen Data

Jenis data Primer Sekunder

KEBIJAKAN RTRW RPJM dan Renstra Isu dan Masalah Studi Terkait KONDISI FISIK WILAYAH Geografis dan administratif Geologi dan morfologi Topografi Iklim dan cuaca HIDRO-OCEANOGRAFI Pasut Bathimetri Arus Angin dan gelombang Kualitas air laut Primer BIO-EKOLOGI Sebaran biota (endemik, Primer langka, hampir punah, invasi) Kondisi ekosistem pesisir Primer (mangrove, terumbu karang, lamun, lahan basah) Kondisi sumber daya pesisir Primer (pencemaran, degradasi, isu dan masalah) SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA Kependudukan Primer

Sumber Data

Teknik Pengambilan Data

Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder

Instansi Instansi Instansi Instansi

Studi Studi Studi Studi

Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka


Instansi Instansi Instansi Instansi

Studi Studi Studi Studi

Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka


Instansi Instansi Instansi Instansi Pengukuran

Studi Pustaka Studi Pustaka Studi Pustaka Studi Pustaka Observasi

Sekunder

Responden, Instansi

Sekunder

Responden, Pengukuran, dan Instansi

Wawancara, observasi, studi pustaka Wawancara, observasi, studi pustaka

Sekunder

Responden, Instansi

Wawancara, studi pustaka

Sekunder

Responden, Instansi Responden, Instansi Responden, Instansi Responden, Instansi Responden, Instansi

Wawancara, studi pustaka Wawancara, studi pustaka Wawancara, studi pustaka Wawancara, studi pustaka Wawancara, studi pustaka

Budaya dan adat istiadat

Primer

Sekunder

Perekonomian

Primer

Sekunder

Sarana dan prasarana

Primer

Sekunder

Pemanfaatan ruang eksisting

Primer

Sekunder


1.5.2.2 METODE ANALISIS DATA Pada tahap ini, dilakukan identifikasi potensi wilayah berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilaksanakan. Pendekatan metode analisis yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga ini, mencakup metode analisis sebagai berikut:


1 - 19


1. Analisis Kebijakan Analisis

kebijakan

digunakan

untuk

melihat

kedudukan

wilayah

perencanaan dalam hal ini Kabupaten Lingga terhadap kebijakan rencana tata ruang nasional dan provinsi, dan menyesuaikan perencanaan yang dibuat dengan kebijakan pembangunan daerah, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Di samping itu, analisis juga didasarkan pada kebijakan pembangunan nasional, termasuk kebijakan geopolitik dan pertahanan keamanan. Hal-hal yang harus ditelaah adalah : a.

Program-program

pemerintah

pusat

dan

provinsi

terkait

pembangunan di wilayah pesisir. b.

Visi, misi, dan tujuan dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Lingga.

c.

Isu dan permasalahan yang berkembang di wilayah pesisir Kabupaten Lingga.

d.

RTRW Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Lingga.

e.

Arahan pengembangan, struktur ruang, dan pola ruang dalam RTRW Kepulauan Riau dan Kabupaten Lingga.

f.

Analisis sistem perkotaan, kawasan, dan regional wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpengaruh terhadap Kabupaten Lingga;

g.

Analisis fungsi dan peran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Lingga dilihat dari aspek ekonomi-sosial-budaya-politik, transportasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pencapaian pembangunan nasional ataupun regional secara umum.

h.

Analisis sektor unggulan yang menjadi prime mover di Kabupaten Lingga, kecamatan dan kelurahan/desa yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Analisis Kewilayahan Analisis kewilayahan merupakan analisis untuk melihat kecenderungan perkembangan kawasan di Kabupaten Lingga berdasarkan potensi fisik wilayah yang ada. Analisis kewilayahan akan dapat mengeluarkan rekomendasi bagi skala pengembangan kawasan yang diharapkan dan arahnya. Analisis kewilayahan di sini juga mencakup pada sistem permukiman dan sarana prasarana yang ada di dalamnya. Analisis sistem permukiman bertujuan memahami kondisi, jumlah, jenis, letak, ukuran, dan keterkaitan antar pusat-pusat permukiman di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Lingga. LAPORAN KEMAJUAN Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga

1 - 20


3. Analisis Sosial Ekonomi Analisis sosial ekonomi dilakukan untuk melihat kondisi sosial ekonomi dan strukturnya di Kabupaten Lingga. Lingkup analisis sosial ekonomi meliputi sebaran dan jumlah penduduk beserta proyeksinya di masa yang akan datang, interaksi penduduk, sebaran potensi ekonomi, basis ekonomi lokal, keterkaitan ekonomi dan skala ekonomi (produksi dan pemasaran). Analisis sosial ekonomi yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga adalah: a.

Analisis Ekonomi dan Sektor Unggulan di WP3K Kabupaten Lingga Analisis ekonomi dan

sektor

unggulan bertujuan memperoleh

informasi untuk mewujudkan ekonomi WP3K yang berkelanjutan (sustainable) melalui keterkaitan ekonomi antar zonasi di dalam Kabupaten Lingga, dan antar Kabupaten Lingga dengan kabupaten lainnya, atau sistem ekonomi wilayah yang lebih luas. Analisis difokuskan pada kecenderungan pertumbuhan ekonomi WP3K, sektorsektor ekonomi basis dan unggulan dan potensi dan kendala pengembangan kegiatan perekonomian WP3K. Analisis ekonomi WP3K di Kabupaten Lingga akan meliputi:  Analisis mengenai ekonomi dasar WP3K di Kabupaten Lingga  Analisis mengenai sektor-sektor unggulan WP3K di Kabupaten Lingga  Analisis mengenai struktur ekonomi WP3K di Kabupaten Lingga  Analisis mengenai peluang pertumbuhan ekonomi WP3K di Kabupaten Lingga.  Analisis pergerakan barang dan jasa WP3K.  Analisis pola persebaran ekonomi WP3K dalam wilayah Kabupaten Lingga.  Analisis mengenai potensi investasi WP3K di Kabupaten Lingga.  Analisis kecenderungan pertumbuhan ekonomi b. Analisis Demografi dan Kependudukan Analisis demografi bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai aspek-aspek kependudukan, terutama yang memiliki pengaruh timbal balik dengan perkembangan sosial dan ekonomi, analisis ini dilakukan pula dalam proyeksi 20 tahun ke depan. Analisis demografi ini merupakan masukan dalam penyusunan rencana pengembangan LAPORAN KEMAJUAN Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga

1 - 21


sarana dan prasarana wilayah, rencana penyebaran penduduk, dan rencana struktur dan pola ruang pada WP3K. Analisis demografi WP3K Kabupaten Lingga akan terdiri atas:  Analisis tingkat perkembangan penduduk.  Analisis mengenai pergerakan/mobilitas penduduk.  Analisis distribusi/kepadatan penduduk.  Analisis struktur umur dan tingkat partisipasi angkatan kerja. c.

Analisis Sosial Kemasyarakatan Analisis sosial kemasyarakatan WP3K di Kabupaten Lingga, meliputi:  Analisis adat-istiadat penduduk WP3K yang menghambat dan mendukung pembangunan Kabupaten Lingga.  Analisis tingkat partisipasi/peran serta masyarakat WP3K dalam pembangunan Kabupaten Lingga.  Analisis

pergeseran

nilai

dan

norma

yang

berlaku

dalam

masyarakat.  Analisis kinerja tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas sosial. d. Analisis Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Analisis mengenai kualitas sumber daya manusia pengelola diperoleh dengan cara melakukan kajian deskriptif kualitatif terhadap informasi dari kajian demografi. Masukan utama analisis ini adalah kondisi tingkat pendidikan pada analisis demografi. Analisis kelembagaan dilakukan untuk melihat kelembagaan Kabupaten Lingga khususnya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilnya. Analisis kelembagaan ini meliputi struktur kelembagaan kabupaten, struktur kelembagaan

masing-masing

lembaga

terkait

pembangunan,

mekanisme koordinasi internal dan lintas kelembagaan dalam pembangunan, kondisi SDM daerah yang meliputi kualitas maupun kuantitas, serta kebutuhan pengembangannya. 4. Analisis Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Analisis potensi dan pemanfaatan sumber daya ini untuk melihat sumber daya yang terdapat pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Lingga dan bagaimana kondisi pemanfaatan yang sudah dilakukan dari sumber daya tersebut. 5. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan analisis yang melihat pada potensi wilayah pesisir berdasarkan kriteria-kriteria teknis kegiatan LAPORAN KEMAJUAN Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga

1 - 22


pemanfaatan ruang yang direncanakan. Analisis ini menggunakan metode overlay peta dengan pembobotan untuk masing-masing variabel fisik, sosial, ekonomi dan budaya berdasarkan kriteria kegiatan. Dalam teknik analisis ini pertama kali disusun adalah matriks parameter kesesuaiannya dan klasifikasinya berdasarkan pedoman penyusunan RZWP3K Kabupaten yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setelah disusun matriks kesesuaian maka peta-peta tematik mengenai parameterparameter tersebut dioverlay. Dari hasil analisis ini akan dihasilkan kesesuaian lahan pemanfaatan ruang dalam bentuk peta kesesuaian pemanfaatan ruang, yang antara lain akan meliputi

kesesuaian

pemanfaatan

ruang

untuk

kawasan

lindung

(konservasi), kawasan pemanfaatan umum, zona alur dan kawasan strategis. Adapun variabel yang menjadi pertimbangan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilihat pada Tabel I.3. Tabel I.3 Kesesuaian Pemanfaatan Pesisir A. Kesesuaian Pesisir untuk Mangrove No 1 2 3 4 5 6

Variabel Data Kelerengan Pantai dan Pasang Surut: Frekuensi Rendaman (hr/km) Tekstur pH Tanah pH Air Salinitas (o/oo) Bahan Organik (gr/kg)

Baik >15 Lumpur 5,5 – 8,5 5,0-7, 5-25 1-5

Kriteria Kesesuaian Sedang 5-15

Buruk <5

Lumpur Pasir Pasir 4,0-5,5 <4,0 atau >8,0 5 3-5 atau 7,5-8,0 <3,0 atau >8,0 26-40 <5 atau >40 0-1 atau 5-10 >10

B. Kesesuaian Pesisir untuk Terumbu Karang No 1 2 3 4 5

Variabel Data Kedalaman (m) Kecepatan Arus (m/det) Salinitas Kecerahan Suhu

Sedang 4-15 0,2-0,3 31-33 90-100 26-28

Kriteria Kesesuaian Sedang Buruk <4 atau 15-50 >30 0,3-0,4 <0,2 atau >0,4 28-30 <28 atau >30 80-89 <80 20-25 <20 atau >30

C. Kesesuasian Pesisir untuk Perikanan Tangkap No 1 2 3 4 5 6

Variabel Data Tinggi Gelombang (m) Kecepatan Arus (m/det) Jumlah Hari Hujan (hari/thn) Tutupan Terumbu Karang (%) Tutupan Mangrove Jarak dari pantai (km)

Sedang 0-1 0,1-0,3 150-180 60-80 60-80 0-10

Kriteria Kesesuaian Sedang 1-2 0,3-0,4 110-150 40-60 40-60 10-20


Buruk >=3 >0,4 <110 <40 <40 >20 1 - 23


D. Kesesuaian Pesisir untuk Perikanan Budidaya di Laut No 1 2 3 4 5 6

Variabel Data

Sedang 0-1 0,1-0,3 150-180 60-80 60-80 0-10

Tinggi Gelombang (m) Kecepatan Arus (m/det) Jumlah Hari Hujan (hari/thn) Tutupan Terumbu Karang (%) Tutupan Mangrove Jarak dari pantai (km)


Buruk >=3 >0,4 <110 <40 <40 >20


Buruk >=3 >0,4 <110 <40 <40 >20

E. Kesesuaian Pesisir untuk Budidaya Ikan di Tambak No 1 2 3 4 5 6

Variabel Data Tinggi Gelombang (m) Kecepatan Arus (m/det) Jumlah Hari Hujan (hari/thn) Tutupan Terumbu Karang (%) Tutupan Mangrove Jarak dari pantai (km)

F.

Kesesuaian Pesisir untuk Pariwisata

No

Variabel Data

1 2 3 4 5 6

Sedang 0-1 0,1-0,3 150-180 60-80 60-80 0-10

Kelerengan Kondisi Lahan Pantai Tinggi Gelombang Kecepatan Arus Kecerahan Keberadaan keanekaragaman karang

7

Keberadaan objek yang khas

8 9 10

Keterbukaan lahan pantai Bahaya banjir Perubahan Cuaca

Kriteria Kesesuaian Sedang Sedang Buruk Landai (0-8) Berbukit (8-15) Curam (>15) Pasir Putih Pasir Lumpur rendah (<1) sedang (1-2) Besar (>3m) <0,1 0,1-1 >1 90-100 80-89 <80 Padat dan Jarang dan tidak Rusak (40%) beragam (75%) beragam (40-75%) Ada dan sangat Ada dan cukup Tidak ada khas khas >400 100-400 <100 Tidak ada 1-2 kali >2 kali Jarang sedang Sering


6. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Analisis daya dukung wilayah pesisir meliputi daya dukung fisik lingkungan (geografi, geo-morfologi, hidrologi, eko-biologis dan hidrooseanografi) dan daya dukung sosial, ekonomi, budaya dan politik. 1.5.2.3 PERUMUSAN STRUKTUR RUANG Struktur ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari pusatpusat kegiatan, jaringan aksesibilitas, jaringan infrastruktur dan alur migrasi biota laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Dalam menentukan pusatpusat kegiatan di WP3K, hal pertama yang menjadi acuan adalah pusat-pusat kegiatan yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Lingga.


1 - 24


Untuk pusat-pusat kegiatan yang berbasis sumber daya kelautan perikanan yang belum terakomodir dalam RTRW ditetapkan berdasarkan kriteria: a.

Dominasi kegiatan yang berbasis kelautan dan perikanan (perikanan budidaya, perikanan tangkap, wisata bahari)

b.

Sentra pengolahan hasil-hasil produksi perikanan

c.

Rencana Strategis WP3K Kabupaten Lingga Jaringan aksesibilitas di wilayah pesisir secara umum terbagi atas dua

jenis. Pertama jaringan aksesibilitas yang terdapat di wilayah daratan, yang dalam hal ini adalah jaringan jalan dan titik-titik pengikatnya. Kedua adalah jaringan aksesibilitas yang berada di wilayah perairan laut, seperti alur pelayaran. Kedua jenis jaringan aksesibilitas ini merupakan satu kesatuan dan harus terintegrasi. Penetapan jaringan aksesibilitas yang terdapat di wilayah daratan mengacu pada jaringan yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Lingga. Untuk jaringan aksesibilitas di wilayah perairan laut yang belum terakomodir dalam RTRW Kabupaten Lingga diklasifikasikan atas: a.

Pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan.

b.

Alur pelayaran perdagangan dan penumpang beserta dermaganya.

c.

Alur pelayaran nelayan.

d.

Pusat pertumbuhan WP3K Kabupaten Lingga. Jaringan infrastruktur di WP3K secara umum terbagi atas dua kategori.

Pertama jaringan infrastruktur yang terdapat di wilayah daratan, seperti jaringan listrik, telekomunikasi, dan air bersih. Kedua adalah jaringan infrastruktur yang berada di wilayah perairan laut, seperti alur kabel bawah laut dan pipa bawah laut. Penetapan jaringan infrastruktur yang terdapat di wilayah daratan mengacu pada jaringan yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Lingga. Sementara dalam menentukan jaringan infrastruktur yang berada di wilayah perairan laut, hal pertama yang menjadi acuan adalah jaringan yang tercantum dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau dan RTRW Kabupaten Lingga. 1.5.2.4 PERUMUSAN POLA RUANG Pola ruang secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu zona-zona yang berada di wilayah daratan dan yang berada di wilayah perairan/pasang surut. Dalam menentukan pola ruang di WP3K, hal pertama yang menjadi acuan adalah pola ruang yang tercantum dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau dan RTRW Kabupaten Lingga. Untuk zona-zona yang berbasis sumber daya kelautan dan perikanan yang belum terakomodir dalam RTRW Provinsi Kepulauan LAPORAN KEMAJUAN Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga

1 - 25


Riau dan RTRW Kabupaten Lingga ditetapkan berdasarkan kriteria: a.

Keterkaitan dengan struktur ruang.

b.

Kesesuaian zona-zona untuk kegiatan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan.

c.

Matriks keterkaitan antar zona.

d.

Rencana Strategis WP3K Kabupaten Lingga. Kesesuaian zona-zona untuk kegiatan berbasis sumber daya kelautan dan

perikanan diperoleh melalui analisis kesesuaian wilayah yang telah diuraikan sebelumnya. Zona-zona yang diperoleh melalui analisis kesesuaian wilayah kemudian diintegrasikan dengan rencana struktur ruang dan rencana strategis WP3K Kabupaten Lingga. Sementara, matriks keterkaitan antar zona menguraikan hubungan antar zona/sub-zona dalam suatu wilayah perencanaan untuk melihat harmonisasi antar zona/sub-zona. Matriks ini berisikan susunan aktifitas/nilai untuk tujuan komersial, industri, lingkungan, permukiman, dan rekreasi. Matriks tersebut berfungsi untuk menjelaskan susunan aktifitas yang dapat diterapkan didalam masing-masing peruntukan zona/sub-zona. Baik struktur ruang maupun pola ruang yang dihasilkan kemudian dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) melalui mekanisme pembahasan. Hal ini penting dilakukan karena pada akhirnya para pemangku kepentinganlah yang akan mengimplementasikan pola dan struktur ruang. Gambar 1.4 Matriks Keterkaitan Antar Zona Budidaya Air Payau Budidaya Air Laut Pelabuhan Alur Pelayaran Pertanian Permukiman Pertambangan Mangrove Terumbu Karang Kawasan Konservasi Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut Wisata Pesisir Wisata Bahari Hutan Industri Peternakan

± * ± º ± * + º º * º º + * *

Budidaya Air Payau Budidaya Air Laut * Pelabuhan * + Alur Pelayaran º ± ± Pertanian ± º ± + Permukiman * + + + * Pertambangan ± * * ± º * Mangrove + * * ± º * + Terumbu Karang + * * + º * + + Kawasan Konservasi * + * ± ± * ± * ± Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut + + + º + * + + + ± Wisata Pesisir º + + º + * + + + ± + Wisata Bahari ± * * º º * + + + ± + + Hutan * + + * º + * * * + * * * Industri * * ± + * * * * * ± * * + º Peternakan

Keterangan: Bertentangan/Potensi Konflik

=

Perlu Kehati-hatian

=

* º

Netral

=

Saling Mendukung

=


± + 1 - 26


1.6

SISTEMATIKA PEMBAHASAN Laporan Kemajuan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–

Pulau Kecil (RZWP3K) di Kabupaten Lingga disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Bab 1

:

PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai: (1) Latar Belakang, (2) Maksud, Tujuan, dan Sasaran, (3) Ruang Lingkup: Wilayah Perencanaan, Materi, dan Waktu Perencanaan, (4) Fungsi dan Manfaat RZWP3K (5) Pendekatan dan Metodologi, dan (6) Sistematika Pembahasan.

Bab 2

:

TINJAUAN KEBIJAKAN Bab ini membahas mengenai: (1) Landasan Hukum, (2) Kebijakan Sektoral: Renstra kementrian kelautan dan perikanan, RPJP Provinsi Kepulauan Riau, dan rencana RPJMD Kabupaten Lingga, (3) Kebijakan Spasial: RTRW Propinsi Kepulauan Riau dan RTRW Kabupaten Lingga.

Bab 3

:

GAMBARAN EKSISTING KABUPATEN LINGGA Bab ini membahas mengenai: (1) Kondisi Geografis dan Administratif, (2) Kondisi Fisik Dasar Pesisir Daratan dan Perairan, (3) Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Daratan dan Perairan, (4) Kondisi Infrastruktur Kelautan dan Pesisir (5) Perekonomian Kelautan dan Perikanan, dan (6) Kondisi Sosial Masyarakat Pesisir.

Bab 4

:

ISU-ISU POKOK PERMASALAHAN Bab ini membahas mengenai: (1) Isu-Isu Pokok Spasial, (2) Isu-Isu Pokok Pengembangan Kegiatan Pesisir, (3) Isu-Isu Pokok Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan (4) Isu-Isu Pokok Pemasaran Hasil Produksi Perikanan.

Bab 5

:

ANALISIS RZWP3K KABUPATEN LINGGA Bab ini membahas mengenai Analisis: (1) Kesesuaian Peruntukan Pesisir (Darat dan Laut), (2) Daya Dukung Kawasan, Zona dan Subzona, (3) Rencana Pengembangan Pesisir, (4) Sosial Masyarakat, (5) Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kegiatan pada Zona dan Subzona, (6) Pentahapan Pengembangan Zona dan Subzona, (7) Kebutuhan Investasi Pengembangan Kegiatan Zona dan Subzona, (8) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan (9) Rencana Penataan Zona dan Subzona.


1 - 27

BAB 1 PENDAHULUAN LAPORAN KEMAJUAN 1-1

Recommend Documents