BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Di Indonesia, keberadaan Perusahaan Perseroan (Persero) merupakan suatu keadaaan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya.
Perusahaan Perseroan
adalah salah satu perusahaan yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, Perusahaan Perseroan dikelola juga oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Dengan didirikannya Perusahaan Perseroaan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Nasional. Sehingga perusahaan perlu mempertahankan nilai perusahaan yaitu pada tingkat ekonomi, efisien, dan efektifitas agar perusahaan mampu mencapai tujuan pembangunan ekonomi Nasional. Keberadaan BUMN di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang – Undang ini sering disebut sebagai Undang – Undang BUMN. Menurut Undang – Undang BUMN Pasal 1 dan 2 adalah sebagai berikut: Pasal 1: 1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
1
2
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 2: 1. Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : a.
Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
b. Mengejar keuntungan; c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 2. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
3
Menurut Pasal 11 Undang – Undang BUMN Perusahaan Perseroan merupakan perusahan yang berbentuk hukum sehingga perusahaan persero memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas. Ketentuan
lain
yang
mengatur
tentang
Perseroan
Terbatas
adalah
Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan, menurut Pasal 12 Undang – Undang BUMN maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut: a. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan Perseroan merupakan perusahaan yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi bagi kepentingan publik sehingga Perusahaan Perseroan dapat bersaing dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan utama Perusahaan Perseroan yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Ketentuan lainnya dalam Undang – Undang BUMN yaitu mengatur pemberian tugas khusus bagi Perusahaan Perseroan sebagai BUMN untuk menyelenggarakan kepentingan umum adalah ketentuan pasal 66 Undang-Undang BUMN. Dalam Pasal 66 Undang – Undang BUMN menentukan bahwa: 1. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
4
2. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri. Ketentuan Pasal 66 Undang – Undang BUMN tersebut menggunakan istilah “kemanfaatan umum” yang artinya “pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat atau publik”. Penugasan khusus atau sering disebut juga dengan Kewajiban Pelayanan Umum (Publik Service Obligation) digunakan sebagai penyedia barang dan jasa bagi kebutuhan publik yang memiliki jumlah cukup walaupun tidak memberi keuntungan bagi penyedia jasa. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dijelaskan bahwa, BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi BUMN juga diberikan penugasan khusus oleh pemerintah sebagai penyelenggara kemanfaatan umum. Sehingga
BUMN melaksanakan kinerja, baik secara
komersil maupun sosial. Apabila dalam menjalankan tugas sebagai kinerja sosial untuk Kewajiban Pelayanan Umum (Publik Service Obligation) secara finansial tidak mengalami keuntungan bagi Perusahaan Perseroan, maka Pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan sejumlah dana pada pos pengeluaran APBN. Dengan penyediaan dana dari pemerintah tersebut dapat membuat Perusahaan Perseroan tetap bertahan untuk berproduktifitas. Bertahannya suatu perusahaan juga dapat dikarenakan oleh kualitas kinerja karyawan, dengan melakukan berbagai rekstrukturasi dalam perusahaan kemungkinan dapat meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Ketentuan yang
5
mengatur restrukturasi BUMN adalah Undang – Undang BUMN Pasal 72 yang memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut: 1. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. 2. Tujuan restrukturisasi adalah untuk: a. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan; b. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara; c. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan d. Memudahkan pelaksanaan privatisasi. 3. Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang – Undang BUMN dapat disimpulkan bahwa upaya restrukturisasi sangatlah penting untuk dilakukan karena Perusahaan Perseroan berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan restrukturisasi akan meningkatkan kualitas kinerja karyawan, dan kemungkinan juga akan meningkatkan nilai perusahaan. Untuk mencapai restrukturisasi, aspek dasar yang perlu ditingkatkan adalah kualitas dari sumber daya manusia. Sebagai aspek dasar sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu organisasi, karena berfungsi sebagai pengelola perusahaan. Dalam mengelola perusahaan agar tetap bertahan di era globalisasi ini, suatu perusahaan perlu memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. Untuk
6
mendapatkan keoptimalan kinerja dari sumber daya manusia yang ada, perusahaan perlu memberikan sarana dan prasarana memadai yang dibutuhkan saat bekerja di perusahaan. Selain itu, organisasi juga perlu memperhatikan sumber daya manusia yang mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Sehingga perusahaan dapat mempertahankan dan memperoleh kinerja berkualitas dari sumber daya manusia. Kinerja dapat dikatakan berkualitas, jika perusahaan mampu mengelola sumber daya manusia untuk melaksanakan tugasnya dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan, secara finansial kinerja yang berkualitas dicapai ketika perusahaan dapat menyediakan pelayanan, produk berkualitas tinggi dan mengelola keuangan pada tingkat ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja dianggap penting bagi perusahaan, maka diperlukan penilaian kinerja kepada sumber daya manusia yang berfungsi sebagai tolak ukur keefektifan dan efisiensi kinerja tiap individu. Dengan demikian, kinerja dari tiap-tiap individu dapat membuat kesuksesan perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan sukses atau berhasil, jika perusahaan memiliki tujuan jelas berdasarkan visi dan misi yang telah disepakati pendirinya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah perencanaan strategi pada perusahaan. Perencanaan strategi merupakan sebuah rencana tertulis jangka panjang, yang didalamnya menyatakan misi perusahaan dan pernyataan tujuan organisasi. Perencanaan strategi juga dianggap memberikan substansi dimana kinerja perusahaan dapat dikontrol dan diukur (Rue dan Ibrahim,1998; Shrader et al.1989 dalam Asmarani 2006 : 20). Ditambahkan pula menurut (Hopkins and
7
Hopkins,1997 dalam Asmarani 2006 : 20-21) perencanaan strategi sebagai proses penggunaan kriteria sistematis dan investigasi yang sangat teliti untuk merumuskan, menetapkan dan mengendalikan strategi serta mendokumentasikan harapan-harapan organisasi secara formal. Apabila perencanaan strategi dapat bermanfaat bagi peningkatan nilai perusahaan, maka diharapkan adanya peningkatan kepuasan kerja dari para karyawan. Bila yang terjadi sebaliknya, kemungkinan perencanaan strategi tidak sesuai dengan tujuan, kebutuhan dan motivasi pribadi sehingga menimbulkan berkurangnya tingkat kepuasan kerja karyawan. Dapat disimpulkan bahwa berkualitasnya suatu perusahaan ditentukan oleh interaksi antara kebutuhan individu dengan perencanaan strategi perusahaan. Agar kepuasan kerja karyawan berjalan secara konsisten, maka diperlukan perhatian antara pemimpin dan karyawan untuk pencapian hasil kerja yang lebih baik dan kepusan kerja dapat tercapai dan dapat dipertahankannya. Kreitner dan Kinicki (2014:169) mengatakan bahwa kepuasan kerja (job satisfaction) adalah sebuah tanggapan afektif atau emosional terhadap berbagai segi pekerjaan seseorang. Definisi ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kepuasan kinerja bukanlah sebuah konsep kesatuan. Namun, seseorang bisa merasa cukup puas dengan salah satu aspek pekerjaannya dan merasa kurang puas dengan satu atau beberapa aspek lainnya. Beberapa hasil penelitian juga mendukung kinerja dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Soedjono (2005), Ahmed dan Uddin (2012), Dhermawan, et al. (2012), dan
8
Kurniawan (2011) menyatakan secara signifikan dan positif kinerja dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Dalam penelitian ini, penulis memilih perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan perusahaan yang berorientasi atau bergerak di bidang jasa transportasi darat. Kegiatan utamanya melayani jasa angkutan umum dan barang. Selain itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga mempunyai kegiatan usaha komersil seperti pendidikan dan pelatihan, usaha sarana prasarana dan fasilitas meliputi sewa kios, gudang, ruang serta terminal petikemas. PT Kereta Api Indonesia (Persero) dibentuk oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran penting untuk meraih Pendapatan Nasional. Sesuai dengan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dimana perkeretaapian di Indonesia dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pada Undang – Undang No 13 Tahun 1992 pasal 8 ayat 1 tentang Perkeretaapian menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan dan merawat prasarana pokok kereta api. Dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penyelenggara dan peningkatan pelayanan angkutan kereta api, Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama tiga menteri yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, masing – masing dengan
No.
KM
19
Tahun
1999,
No.
83/KMK03/1999
dan
No.
KEP.024/K/03/1999 tanggal 4 Maret 1999 (SKB 3 Menteri) mengatur pembagian
9
kewajiban/ tanggung jawab yang wajib diemban baik oleh Pemerintah maupun Perusahaan berkenaan dengan penyelenggara jasa angkutan kereta api. Kewajiban yang dimaksud pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Kewajiban Pemerintah adalah sebagai berikut: 1. Membiayai kegiatan pelayanan umum angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah (Public Service Obligation/ PSO). 2. Membiayai perawatan dan pengoprasian prasarana kereta api (Infrastructure Maintenance and Opration/ IMO). Sedangkan kewajiban bagi Perusahaan yaitu membayar biaya penggunaan prasarana kereta api (Track Access Charge/ TAC). Selain itu, PT Kereta Api Indonesia juga mempunyai peranan yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Swasta. Dimana, perusahaan dituntut untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
Banyaknya kegiatan tersebut
membuat PT Kereta Api Indonesia (Persero) diharuskan dapat meningkatkan kinerja karyawannya dalam rangka mencapai kepuasan pelanggan. Untuk mencapai kepuasan pelanggan PT Kereta Api Indonesia (Persero) harus peka terhadap kebutuhan pelanggan, karena pelanggan bukan hanya memakai jasa perkeretaapian, tetapi juga menuntut pelayanan yang memuaskan. Jika kepuasan pelanggan pada tingkat yang sangat tinggi, kemungkinan akan menimbulkan loyalitas pelanggan yang nantinya akan mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan.
10
Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kepusan pelanggan diperlukan perencanaan strategi. Membuat perencanaan strategi kemungkinan
dapat
mempengaruhi
tingkat
kepuasan
kinerja
kayawan.
Meningkatnya kepuasan kerja dari masing-masing individu dapat mempengaruhi kinerja dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas bagi pelanggan. Dari uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Perencanaan Strategi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya” sebagai peningkatan mutu kinerja PT Kerata Api Indonesia (Persero).
1.2 Rumusan Masalah Pada penelitian ini menduga bahwa faktor perencanaan strategi dan kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Dimana, perencanaan strategi merupakan cara suatu organisasi untuk menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Di dalam suatu organisasi penerapan perencanaan strategi yang baik sangat diperlukan karena perencanaan strategi merupakan kebutuhan yang paling mendasar digunakan sebagai cara untuk mengantisipasi berbagai ancaman dan perubahan lingkungan yang terjadi sekarang atau dimasa yang akan datang. Dengan penerapan perencanaan strategi yang baik, kemungkinan mempengaruhi kinerja para karyawan. Selain penerapan perencanaan strategi yang baik, suatu organisasi juga harus mengetahui kepuasan kerja dari masing-masing karyawan yang kemungkinan
11
kepuasan kerja juga dapat mempengaruhi kinerja. Karena, bila karyawan yang memiliki kepuasan kerja pada tingkat yang tinggi, kemungkinan karyawan akan bekerja sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan organisasi. Sedangkan, bila karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah akan timbul perasaan tidak nyaman ketika bekerja sehingga karyawan akan bermalas-malasan dalam bekerja, seperti: seringnya karyawan tidak masuk bekerja atau kemungkinan yang lebih besar ketika karyawan akan memutuskan untuk berhenti atau mengundurkan diri dari pekerjaannya. Berdasarkan
uraian
di
atas,
maka
penulis
mengidentifikasikan
masalah-masalah penelitian ini dalam bentuk pertanyaan penelitian (research question) sebagai berikut: 1. Apakah perencanaan strategi dapat berpengaruh terhadap kinerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya? 2. Apakah kepuasan kerja dapat berpengaruh terhadap kinerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya?
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini digunakan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengkaji pengaruh perencanaan strategi terhadap kinerja karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya. 2. Untuk mengkaji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya.
12
1.4 Manfaat Penelitian Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu kegunaan praktis, teoretis, dan kebijakan. 1. Kontribusi Praktis Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam membenahi perencanan strategi dan kepuasan kerja guna sebagai peningkatan kinerja. 2. Kontribusi Teoretis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya, khususnya yang menyangkut tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. 3. Kontribusi Kebijakan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mengambil kebijakan terhadap kinerja yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Dalam suatu penelitian pembatasan masalah dianggap perlu dilakukan, agar pembahasan tidak keluar dari apa yang dibahas. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang batasan masalah dalam penulisan ini, penulis hanya memfokuskan pada sejauh mana perancanaan strategi dan kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja para karyawan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya.
