BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Isu mengenai transparansi, independensi dan akuntabilitas pada stakeholder mulai hangat diperbincangkan setelah terjadi skandal akuntansi tahun 2001 oleh perusahaan besar Enron dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen (AA). Enron sebagai perusahaan terkemuka di Amerika Serikat bekerjasama dengan AA melakukan window dressing1dan penyalahgunaan Special Purpose Entities (SPE)2. Enron merupakan perusahaan besar dan KAP AA merupakan kantor akuntan publik yang termasuk dalam big five di dunia. Namun dengan size KAP yang besar, AA tidak membuktikan bahwa dengan size KAP yang besar akan memberikan kualitas audit yang baik, bahkan KAP AA ikut membantu melakukan skandal akuntansi dengan perusahaan Enron. AA telah melakukan audit terhadap Enron selama 16 tahun (Economist, 2001 dalam Sugiri & Febrianto, 2011). Dengan masa penugasan yang lama antara Enron dan AA, independensi dari AA diragukan karena
1
Window dressing dalam pengertian pasar modal, akuntansi dan keuangan, diartikan suatu rekayasa akuntansi. Aksi itu sebagai upaya menyajikan gambaran keuangan yang lebih baik daripada berdasarkan menurut fakta dan akuntansi yang lazim. Caranya, dengan menetapkan aset dan/atau pendapatan terlalu tinggi, dan menetapkan liabilitas dan/ atau beban terlalu rendah dalam laporan keuangan (Cuningham, 2006). 2 Special Purpose Entity (SPE) adalah suatu entitas yang dibentuk oleh perusahaan sponsor/perusahaan induk untuk suatu tujuan tertentu (khusus, sempit, dan temporary), misalnya untuk membagi atau menghilangkan resiko finansial. SPE ini merupakan salah satu bentuk off-balance-sheet-financing. Pada dasarnya, off-balance-sheet entity ini diciptakan oleh suatu pihak (transferor atau sponsor) yang mentransfer asset ke pihak lain (SPE) untuk melaksanakan aktivitas bisnis maupun transaksi bisnis tertentu (Cuningham, 2006).
1
dengan lamanya masa perikatan yang terjadi dapat menimbulkan keterikatan emosional dan hubungan yang lebih dekat sehingga AA tidak lagi menjadi independen dalam memberikan opini kepada Enron. Kasus Enron memberikan dampak terhadap perubahan tatanan kondisi dan regulasi praktik bisnis di Amerika Serikat antara lain diterbitkannya Sarbanes Oxley Act (Sarbox) betujuan untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan perusahaan publik. Di Indonesia, salah satu kasus mengenai skandal akuntansi menyangkut transparansi, independensi dan akuntabilitas yang menyita perhatian publik terjadi pada tahun 2001 yang dilakukan oleh KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) atas audit umum PT. Kimia Farma Tbk (KAEF). Berdasarkan pemeriksaan Bapepam (2002), diperoleh bukti bahwa terdapat overstated laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT KAEF.Impikasi dari terjadinya kasus skandal akuntansi yang dilakukan oleh akuntan publik (AP) dan auditee-nya memberikan dampak terhadap peraturan di Indonesia, salah satunya adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa Akuntan Publik. Kemudian KMK ini diubah menjadi KMK nomor 359/KMK.06/2003 yang merupakan penyempurnaan dari KMK sebelumnya. Pada tahun 2008, KMK nomor 359/KMK.06/2003 diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 17/PMK.01/2008. Adanya peraturan untuk akuntan publik
2
tidak serta merta membuat pelanggaran, skandal akuntansi, atau kegagalan audit menjadi berkurang. Terbukti dengan hasil penelitian (Suprapto, 2013) dengan menggunakan sampel data sebanyak 239 AP dari hasil pemeriksaan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) dari tahun 2007-2011 dapat disimpulkan bahwa masih saja terjadi pelanggaran atas peraturan akuntan publik dengan adanya kegagalan audit berupa ketidaktaatan AP terhadap Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik (SA-SPAP) dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1.1 Ketidaktaatan AP terhadap SPAP Kriteria kualitas audit
Frekuensi
Persen
Buruk
187
78,2
Baik
52
21,8
Sumber: Suprapto (2013) Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah AP yang tidak taat terhadap SA-SPAP sejumlah 187 orang, lebih besar daripada jumlah AP yang taat terhadap SA-SPAP. Hal ini menunjukkan kegagalan audit lebih besar berupa ketidaktaatan AP terhadap SA-SPAP daripada ketaatan AP terhadap SA-SPAP. Skandal akuntansi yang terjadi selama ini memberikan perhatian bagaimana meningkatkan independensi agar transparansi dan akuntabilitas terhadap stakeholder semakin baik. Di Amerika Serikat, kebijakan rotasi audit tertuang dalam Sarbox yang berisi salah satunya regulasi tentang masa penugasan rekan audit (tenur). Indonesia 3
dalam hal ini juga melakukan kebijakan rotasi audit yang dijelaskan pada Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-20/PM/2002 dan KMK nomor 423/KMK.06/2002. Peraturan tersebut mengatur bahwa masa penugasan KAP selama lima tahun buku berturut-turut dan tiga tahun buku berturut-turut untuk AP. Setelah KMK 423 diperbaharui dengan PMK 17, maka perubahan kebijakan rotasi audit pada KAP menjadi enam tahun buku berturut-turut dan tiga tahun buku berturut-turut untuk AP. Saat ini telah diterbitkan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Akuntan Publik, namun isu mengenai rotasi audit secara mandatory belum dituangkan secara eksplisit pada undang-undang tersebut dan akan diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah. Fenomena lain yang menyoroti masalah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dimulai saat terjadinya krisis ekonomi 2008. Pada saat itu G20 yang terdiri dari 19 negara melakukan pertemuan yang menghasilkan suatu kesimpulan, salah satunya adalah ―Governments must ensure full regulatory coverage of all institutions, products and transactions. In particular, private pools of capital (hedge funds and private equity) must not be exempted from regulation that applies to other asset management entities, which provides for accountability to investors, transparency and, where needed, employer responsibilities‖(G20, 2008). Kesimpulan ini menyatakan bahwa untuk meningkatkan dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi dunia diperlukan transparansi dan akuntabilitas terhadap stakeholder (investor).
4
Transparansi, independensi dan akuntabilitas untuk para stakeholder dapat tercermin dalam laporan keuangan yang diaudit oleh AP sehingga dapat memberikan informasi yang jelas mengenai keadaan perusahaan. AP merupakan pihak independen yang mampu menjembatani kepentingan principal (pemilik) dan agen (manajemen) sehingga AP diharapkan dapat memberikan laporan keuangan auditan yang berkualitas. Kualitas audit yang baik dapat memberikan stakeholder input dalam pengambilan keputusan proses bisnis yang dilakukan. Hanya saja pengukuran yang tepat untuk kualitas audit sampai saat ini masih dilakukan oleh berbagai peneliti. Variabel-variabel yang digunakan untuk dapat mengukur kualitas audit cukup beragam namun belum benar-benar mewakili ukuran sebenarnya pada kualitas audit (Febrianto,2010). Penelitian yang dilakukan Carey dan Simnett (2006) menggunakan tenur audit sebagai variabel independennya menghasilkan kesimpulan bahwa tenur audit yang panjang berhubungan negatif terhadap kualitas audit. Giri (2010) menjelaskan bahwa tenur audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit diukur dengan akrual lancar. Pada kasus Enron, size KAP tidak menjadi patokan sebagai dasar untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. KAP AA yang terlibat dalam skandal Enron tergolong KAP yang berukuran besar dan mempunyai reputasi di bidang keuangan. Berbagai penelitian menggunakan size KAP sebagai variabel determinan yang berpengaruh terhadap kualitas audit dengan alasan bahwa jika KAP berukuran besar, maka ia cenderung akan lebih independen terhadap kliennya, baik ketika kliennya
5
berukuran besar maupun kecil (Febrianto, 2010). DeAngelo (1981) berpendapat bahwa kedua kualitas yaitu orang yang kompeten dan independen hanya dimiliki oleh kantor akuntan yang berukuran besar. Dalam rangka dorongan AP dan KAP untuk mencapai kualitas audit, beberapa analisis mengindikasikan bahwa KAP yang berukuran besar kemungkinan akan menyediakan jasa dengan kualitas audit yang besar karena tidak adanya ketergantungan ekonomi dan KAP yang besar akan mempertahankan reputasinya yang disebabkan kegagalan audit dibandingkan dengan KAP berukuran kecil (DeAngelo, 1981). Banyak penelitian menggunakan size KAP secara dikotomi dengan membagi menjadi KAP Big 4 dan KAP non-Big 4. Pembagian KAP secara dikotomi tersebut terlalu sempit, maka peneliti akan menggunakan ukuran KAP berdasarkan jumlah AP dalam suatu KAP (Wibowo & Rosieta, 2009) dalam penelitian ini. Beberapa faktor lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap kualitas audit adalah adanya professional fee. Pada umumnya professional fee terdiri dari fee litigasi dan fee audit. Semakin besar fee litigasi yang dibayarkan oleh klien diharapkan klien akan memperoleh penasihat hukum yang semakin profesional. Dengan semakin profesional seorang penasihat hukum maka penasihat hukum tersebut akan lebih mampu menggunakan keahliannya dalam menilai kepastian (probable) suatu kasus hukum sehingga akan memudah AP dalam menilai provisi, aset kontijensi dan liabilitas kontinjensi dan mampu mengungkapkan kejadian setelah tanggal neraca serta kemampuan kelangsungan usaha klien yang sedang menghadapi
6
kasus hukum. Dalam SA-SPAP seksi 337 mengenai permintaan keterangan dari penasihat hukum klien berisi tentang prosedur yang harus dipertimbangkan oleh auditor independen untuk mengidentifikasi litigasi, klaim, dan asesmen (assessment) serta untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tentang akuntansi dan pelaporan keuangan tentang hal-hal tersebut bila ia melaksanakan suatu audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Berkaitan dengan litigasi, klaim, dan asesmen, auditor independen harus memperoleh bukti audit yang relevan atas faktor-faktor tersebut. Hal tersebut dilakukan karena auditor biasanya tidak memiliki ketrampilan hukum, dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pertimbangan hukum tentang infomasi yang menjadi perhatiannya. Oleh karena itu auditor meminta kepada manajemen klien untuk mengirim surat permintaan keterangan penasihat hukum yang menjadi konsultan klien mengenai litigasi, klaim, dan asesmen. Terkait fee audit juga menjadi alasan akan mempengaruhi kualitas audit. Fee audit yang besar maka AP berusaha untuk melakukan pekerjaannya secara maksimal (Hoitash et al., 2007). Sehingga semakin besar professional fee yang ditunjukan dengan semakin besarnya fee audit untuk memperluas prosedur audit dan memperbanyak jumlah sampel serta semakin besar fee penasihat hukum (legal fee) untuk memperoleh informasi yang andal dan dapat melakukan penilaian asersi manajemen mengenai pengakuan kejadian, peristiwa, transaksi yang bersifat kontinjensi atau provisi serta keharusan pengungkapan secara full disclosure untuk meningkatkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. 7
Fenomena lain saat ini menggambarkan perkembangan investasi dan ekonomi di Indonesia yang meningkat. Hal tersebut dibuktikan dari Indonesian Premium Database pada CIEC3 bahwa investasi asing pada tahun 2010 menyumbang sekitar 21,10% dari seluruh realisasi investasi di Indonesia. Realisasi investasi asing tumbuh sekitar 49,93% mencapai lebih dari USD $16 milyar, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan sebanyak 27,28%. Pertumbuhan ekonomi juga digambarkan pada laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengalami peningkatan yaitu dari angka 6,01% pada tahun 2008 meningkat 0,78% menjadi 6,23% tahun 2012 (BPS,2012). Dengan adanya fenomena ini maka AP dituntut untuk meningkatkan keahlian dan pengalaman secara mendalam sehingga akan tercipta persaingan pasar yang sehat. AP yang menjual jasanya tidak hanya dengan spesifikasi umum seperti persyaratan yang telah ditentukan oleh regulator, namun harus memiliki nilai tambah lain untuk menjual jasanya seperti spesialisasi industri dan anggota afiliasi baik Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) maupun Organisasi Akuntan Asing (OAA). Dengan adanya spesialisasi industri pada KAP diyakini bahwa KAP tersebut mempunyai keahlian dan pengalaman mengaudit yang lebih banyak daripada KAP yang tidak mempunyai spesialisasi industri. Asumsinya bahwa KAP yang memiliki spesialisasi industri lebih memahami proses bisnis perusahaan. Carcello et al. (1992) menjelaskan bahwa pengalaman, keahlian industri,
3
CEIC data merupakan database ekonomi makro yang menyajikan data secara tepat waktu dan komprehensif untuk negara berkembang dan emerging marketsyang mencakup 3 juta time series dari 121 negara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.
8
dan ketaatan terhadap Generally Accepted Auditing Standard dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Untuk membedakan AP satu dengan yang lainnya, setiap AP mempunyai keunggulannya masing-masing. Salah satu keunggulan yang dapat dijadikan nilai jual untuk auditee adalah afiliasi dengan organisasi asing. KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional dianggap memiliki standar mutu, pengalaman, dan keahlian yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan asing, namun Nuratama (2011) menggambarkan posisi KAP yang berafiliasi asing pada tahun 2004-2009 mengalami penurunan penggunaan jasa audit sedangkan KAP yang tidak berafiliasi dengan big four dari tahun 2004-2009 mengalami peningkatan penggunaan jasa audit. Dalam penelitian tersebut juga dinyatakan bahwa lebih dari setengah sampel yaitu perusahaan manufaktur pada periode pengamatan mempercayakan auditing pada KAP yang tidak berafiliasi dengan big four. Hal ini yang membuat pertanyaan besar, seharusnya KAP yang berafiliasi asing mempunyai klien yang lebih banyak daripada yang tidak berafiliasi, alasannya adalah KAP yang berafiliasi asing memiliki standar pengendalian mutu bertaraf internasional dan keahlian yang disesuaikan dengan KAP afiliasi. Berdasarkan kegagalan audit yang terjadi, adanya permintaan independensi dan akuntabilitas, transparansi AP oleh stakeholder dan perkembangan penelitian mengenai kualitas audit dengan berbagai proksi sebagai pengukuran maka penelitian ini ditujukan untuk menguji ―pengaruh afiliasi organisasi asing, tenur audit,
9
spesialisasi industri, professional fee, dan size KAP terhadap kualitas audit, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005-2011‖. 1.2 Rumusan Masalah Berbagai masalah akuntansi dan kegagalan audit yang terjadi, telah merusak reputasi AP dan menimbulkan ketidakpercayaan pengguna laporan keuangan (stakeholder) terhadap AP dan mempertanyakan laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor. Apakah informasi yang tertuang dalam laporan keuangan benar-benar dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Dikeluarkannya peraturan mengenai masa penugasan audit merupakan salah satu cara untuk dapat mengembalikan citra AP dimata dunia. Dengan adanya aturan masa penugasan audit dalam hal ini dapat meningkatkan independensi AP terhadap auditee-nya. Namun, sulitnya untuk menentukan variabel yang benar-benar dapat mengukur kualitas audit dan berbagai penelitian yang menggunakan proksi yang sama sebagai ukuran kualitas audit dapat menghasilkan pendapat yang berbeda-beda. Dengan adanya kasus Enron yang terjadi, maka size KAP tidak dapat menjadi dasar apakah size KAP benar-benar dapat mencerminkan kualitas audit yang baik, namun KAP yang besar dipastikan memiliki sumber daya yang besar dengan kompetensi dan independensi yang lebih banyak dibandingkan KAP dengan ukuran kecil. Permasalahannya adalah apakah KAP besar menggunakan sumber dayanya secara maksimal agar menghasilkan kualitas yang lebih baik dibanding dengan KAP ukuran kecil yang hanya memiliki sumber daya yang relatif sedikit.
10
Pekerjaan AP yang membutuhkan professional lain untuk membantu menghasilkan informasi yang akurat seperti penasihat hukum klien dapat berdampak pada output yang dikeluarkan oleh AP. Professional fee dijadikan proksi untuk mengukur pekerjaan professional untuk klien. Selain itu, AP sebagai penyedia jasa audit harus memiliki nilai tambah untuk dapat menjual jasa dan menghasilkan audit yang berkualitas. Nilai tambah yang dapat digunakan AP untuk menarik calon auditee antara lain adalah KAP yang berafiliasi asing dan spesialisasi industri. KAP yang berafiliasi asing dianggap dapat memberikan hasil audit yang lebih berkualitas daripada KAP yang tidak memiliki afiliasi asing. Untuk spesialisasi industri diasumsikan bahwa jika KAP mempunyai spesialisasi industri maka pengalaman dan keahlian yang dimiliki lebih banyak dari pada yang tidak mempunyai spesialisasi industri sehingga cakupan audit lebih luas. Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan variabel KAP yang berafiliasi asing, tenur audit, spesialisasi industri, professional fee, dan size KAP terhadap kualitas audit dengan menggunakan proksi earning surprise benchmark. 1.3 Pertanyaan Penelitian Sesuai perumusan masalah diatas, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah KAP yang berafiliasi asing berpengaruh terhadap kualitas audit? 2. Apakah tenur audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
11
3. Apakah spesialisasi industri berpengaruh terhadap kualitas audit? 4. Apakah professional fee berpengaruh terhadap kualitas audit? 5. Apakah Size KAP berpengaruh terhadap kualitas audit? 1.4 Tujuan Penelitian Penelitian ini memiliki tujuan terkait dengan rumusan masalah yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk menguji secara empiris bahwa KAP yang berafiliasi asing mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. 2. Untuk menguji secara empiris bahwa tenur audit mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. 3. Untuk menguji secara empiris bahwa spesialisasi industri mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. 4. Untuk menguji secara empiris bahwa professional fee mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. 5. Untuk menguji secara empiris bahwa Size KAP mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. 1.5 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya: 1. Kegunaan teoritis
12
Bagi Peneliti Agar dapat meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kualitas audit dan alat ukur yang sesuai untuk menilai kualitas audit yang baik dan variabel-variabel yang mempengaruhinya seperti afiliasi asing, tenur audit, spesialisasi industri, professional fee, dan size KAP. Bagi akademisi lain Agar dapat digunakan sebagai referensi untuk bahan perkuliahan maupun sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai kualitas audit yang lebih luas. 2. Kegunaan Praktisi Bagi Kantor Akuntan Publik Agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi mengenai kualitas audit sehingga kualitas audit dapat ditingkatkan. Bagi manajemen perusahaan Agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan auditor ataupun KAP yang mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Bagi Asosiasi Profesi Agar dengan penggunaan variabel – variabel dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan evaluasi bagi asosiasi profesi dalam
13
melaksanakan tugas sehingga dapat meningkatkan kredibilitas akuntan publik. Bagi Regulator Agar hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan sebagai acuan oleh regulator untuk membuat aturan sehingga akuntabilitas, independensi, dan transparansi akuntan publik dapat meningkat sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik. 1.6 Sistematika Penulisan Penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, dengan harapan agar lebih sistematis dan lebih mudah dipahami. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Berisi mengenai landasan-landasan teori yang melandasi penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini serta pembentukan hipotesis.
14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, populasi dan sampel yang akan digunakan, metode pengumpulan data serta operasionalisasi variabel. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Berisi analisis data penelitian serta pembahasan dari hasil analisis data. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini serta saran-saran bagi manajemen kantor akuntan publik. Dalam bab ini juga disebutkan keterbatasan-keterbatasan penelitian ini agar dimasa yang akan datang penelitian ini bisa lebih disempurnakan lagi oleh peneliti lain.
15
