BAB 1 PENDAHULUAN. dengan sebutan CARAVAN yang kemudian berubah menjadi Karawang. 1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Karawang berasal dari bahasa Sunda. Ke-rawa-an artinya tempat berawarawa. Nama tersebut sesuai dengan keadaan geografis Karawang yang berawarawa, bukti lain yang dapat memperkuat pendapat tersebut. Selain sebagian rawarawa yang masih tersisa saat ini, banyak nama tempat diawali dengan kata rawa, seperti : Rawasari, Rawagede, Rawamerta, Rawagempol dan lain-lain. Selain itu, buku – buku Portugis (Tahun 1512 dan 1522) menerangkan bahwa : Pelabuhanpelabuhan penting dari kerajaan Pajajaran adalah : “ CARAVAN “ sekitar muara Citarum”, Yang disebut CARAVAN, dalam sumber tadi adalah daerah Karawang, yang memang terletak sekitar Sungai Citarum. Sejak dahulukala, bila orang-orang yang bepergian akan melewati daerah-daerah rawa, untuk keamanan, mereka pergi berkafilah-kafilah dengan menggunakan hewan seperti Kuda, Sapi, Kerbau atau, Keledai. Demikian pula halnya yang mungkin terjadi pada zaman dahulu, kesatuankesatuan kafilah dalam bahasa Portugis disebut “ CARAVAN ” yang berada disekitar muara Citarum sampai menjorok agak ke pedalaman sehingga dikenal dengan sebutan “ CARAVAN “ yang kemudian berubah menjadi Karawang.1

T.Bintang,. Catatan Sejarah Karawang Dari Masa ke Masa. Jurnal. http://www.karawangkab.go.id/sekilas/sejarah-karawang[28 September 2016] Hlm. 1 1

1

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

Penduduk Kabupaten Karawang umumnya adalah suku Sunda yang menggunakan Bahasa Sunda. Penduduk Kabupaten Karawang mempunyai mata pencaharian yang beragam, tetapi di sejumlah kecamatan, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani atau pembajak sawah karena Kabupaten Karawang adalah daerah penghasil padi. Karawang lebih dikenal dengan julukan sebagai “Kota Pangkal Perjuangan” dan daerah “Lumbung Padi Jawa Barat”. Menjadikan Karawang sebagai Lumbung Padi memang telah direncanakan sejak tahun 1624, ketika Sultan Agung mengutus Surengrono (Aria Wirasaba) dari Mojo Agung Jawa Timur, untuk berangkat ke Karawang dengan membawa 1000 prajurit dan keluarganya, dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten. Mempersiapkan logistik dengan membangun gudang - gudang beras dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia.2 Ditugaskannya Aria Wirasaba tersebut yang menjadikan Karawang dikenal sebagai ‘Lumbung Padi’ karena ditempat itulah dibangun gudang – gudang beras (lumbung padi). Predikat sebagai kota Lumbung Padi rupanya tidak hanya berlatar belakang karena Karawang menjadi tempat dari gudang – gudang beras namun predikat tersebut diberikan juga karena Karawang merupakan daerah terbesar penghasil padi di Jawa Barat. Namun, nampaknya predikat tunggal yang disandang sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu ini ingin dikembangkan oleh Pemerintah Karawang dimasa sekarang, dengan membuat visi Karawang sebagaimana tertuang pada

2

Ibid.


3

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang tahun 20052025 yaitu Karawang Sejahtera berbasis Pertanian dan Industri, dengan kata lain Karawang menginginkan cita – cita yang lebih dari sekedar Lumbung Padi Nasional. Dalam visi pembangunan daerah yang tertulis pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab.Karawang menyebutkan bahwa arti dari kalimat visi berbasis Pertanian dan Industri adalah pembangunan kedua sektor dimaksud merupakan sarana menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang diartikan adanya rencana Karawang untuk menjadikan Pertanian dan Industri dapat berjalan seimbang, pernyataan tersebut selaras dengan keterangan yang ada pada arah pembangunan penataan ruang, dalam konteks pembangunan industri dan pertanian yang seimbang dan selaras perlu dijamin dalam kebijakan tata ruang yang memberikan arah yang tegas dan jelas sehingga mampu memecahkan persoalan alih fungsi lahan.3 Dari pernyataan diatas maka terlihat Pemerintah Kab.Karawang ingin bahwa cita-cita besar daerah ini dapat berjalan tanpa ada hambatan dari pihak manapun. Namun pada prakteknya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 dijelaskan bahwa Kabupaten Karawang masih dalam tahap pembangunan fasilitas penanda batas antara kawasan pertanian tanaman pangan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 20052025, hlm 48 3


4

dan peruntukan lainnya, yang menjadikan belum adanya kejelasan antara letak kawasan pertanian dan letak kawasan industri sesungguhnya. Hal ini tentu menyebabkan adanya ketimpangan struktur agraria, ketimpangan ini banyak menimbulkan dampak diberbagai bidang. Beberapa dampak yang akan terjadi dari sisi sosial dan adanya perselisihan yang tak terelakkan, sebagai salah satunya yang terjadi di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Kecamatan Telukjambe Barat memiliki luas wilayah seluas 6.107 Ha, dan terdiri dari tanah darat 4.064 Ha, dan tanah sawah seluas 2.043 Ha. 4 Teluk Jambe Barat memiliki beberapa desa, tiga desa yang paling berdampak dalam perselisihan ini adalah Desa Wanajaya, Desa Margakaya dan Desa Margamulya. Seluruh desa tersebut dikenal dengan wilayah Kuta Tandingan memiliki penduduk dengan mata pencaharian utama adalah sebagai petani, petani kuta tandingan sebagian besar adalah petani dilahan persawahan tadah hujan. Lahan tersebut merupakan lahan yang dahulu dikenal sebagai lahan “Tegalwaroelanden” yang merupakan lahan milik perusahaan kolonial yang bernama N.V Maatschappy tot Exploitatie der Tegalwaroelanden dan pada pasca kemerdekaan lahan tersebut diambil alih Negara dengan proses ganti rugi yang kemudian akan didistribusikan kepada rakyat/petani tak bertanah sesuai dengan UUPA No.5 tahun 1960 pasal 17 ayat 3 yaitu, tanah - tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan - ketentuan dalam

Profile Teluk Jambe Barat http://www.karawangkab.go.id/dokumen/profile-telukjambe-barat [20 September 2016] hlm. 1 4


5

Peraturan Pemerintah, dan kelebihan tanah tersebut tersisa sebesar ± 7.900 Ha dalam kawasan Tanah Negara Bebas. Di tanah desa tersebut terdapat ± 5067 penduduk berdasarkan data tahun 2012, salah satu penduduknya yang berprofesi sebagai petani padi telah menggarap lahan persawahannya lebih dari 35 tahun, dan lahan tersebut menjadi sumber penghidupan bagi dirinya dan keluarganya. Hidup diantara garis kemiskinan sudah cukup menyulitkan, apalagi jaringan listrik dan saluran air tidak dapat masuk di desa tersebut. Seluruh infrastruktur dibangun secara swadaya oleh masyarakat sekitar yang juga berprofesi sebagai petani. Ditengah kehidupan petani sebagai penggambaran Karawang kota Lumbung Padi, tumbuh juga industri – industri yang semakin pesat yang mengancam keberadaan petani di wilayah tersebut. Pada tahun 2014 pernah terjadi perselisihan (konflik agraria) antara warga di 3 desa yaitu Desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya dengan PT Agung Podomoro Land (APL) mengenai sengketa lahan pertanian yang muncul kepermukaan, padahal sekitar tahun 2010 ada permasalahan yang sama dan terus berlanjut hingga tahun 2016, antara para petani di Teluk Jambe Barat yang dikenal dengan petani Kuta Tandingan dengan PT Pertiwi Lestari. Perusahaan Industri ini mengakui bahwa lahan di desa yang berada di wilayah Kuta Tandingan yang melibatkan tiga desa di daerah Teluk Jambe Barat adalah milik Industri tersebut dengan bermodalkan HGB (Hak Guna Bangunan) No.5, No.10, No.11, dan No.40 seluas ±700 Ha, dan hendak melakukan


6

penggusuran terhadap para petani yang bermukim disana. Seperti yang telah diketahui bahwa para petani disana telah menggarap dan mengelola lahan, juga bertempat tinggal selama lebih dari 30 tahun. Menurut UUPA No. 5 tahun 1960 pasal 35 ayat 1 yang berisi Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan - bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, dan pada pasal 40 dikatakan bahwa HGB akan dihapus jika jangka waktunya berakhir atau pun ditelantarkan. Dengan demikian seharusnya pihak perusahaan tersebut tidak memiliki hak nya lagi pada tanah tersebut. Permasalahan semacam ini menjadi gambaran akan kesulitan yang dihadapi para petani Kuta Tandingan dalam memperjuangkan hak atas lahan mereka yang diakui begitu saja oleh PT Pertiwi Lestari, dan perjalanan kehidupan serta persoalan mengenai petani Kuta Tandingan, di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang inilah yang akan penulis angkat dalam film dokumenter sebagai potret petani di Karawang. 1.2 Permasalahan Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, bahwa penulis akan membuat sebuah karya dokumenter “Petani Kuta Tandingan” menekankan pada konsentrasi penulisan naskah permasalahan mengenai petani di wilayah Kuta Tandingan yang berjuang hidup ditengah ketidakpastian kepemilikan lahan pertanian dan intimidasi industri. Dengan demikian rumusan masalah yang dapat


7

diambil adalah Penulisan Naskah Dalam Produksi Film Dokumenter Petani Kuta Tandingan. 1.3 Tujuan Tujuan dibuatnya film dokumenter ini untuk memperlihatkan gambaran nyata persoalan petani dihadapan industri saat ini secara audio-visual sebagai salah satu potret kesiapan Kabupaten Karawang untuk menuju menjadi kota Lumbung padi dan Industri serta pengaruh terjadinya perubahan sosial. 1.4 Alasan Pemilihan Judul Penulis memilih judul ini berdasarkan dengan kondisi Petani di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang yang menghadapi pertumbuhan Industri. Petani di wilayah tersebut dijuluki Petani Kuta Tandingan, film yang akan diproduksi merupakan penggambaran atas perjuangan Petani Kuta Tandingan untuk memperoleh hak lahan pertanian mereka dari tangan industri. Adanya gambaran perlawanan terhadap industri di tanah garapan petani Kuta Tandingan tersebut, maka dapat peneliti simpulkan kedalam judul film dokumenter Petani Kuta Tandingan. 1.5 Manfaat Perancangan 1.

Manfaat Teoritis/Akademik Manfaat teoritis/akademik dari adanya film dokumenter ini untuk mahasiswa dan kalangan akademisi komunikasi adalah, sebagai sumber refrensi nyata dalam melihat perkembangan industri pada suatu masyarakat,


8

dapat menimbulkan perubahan sosial dan hadirnya film dokumenter ini akan menjadi sebuah media penyampaian gagasan yang efektif. 2.

Manfaat Praktis Manfaat praktis dari perencanaan ini adalah sebagai bahan rujukan bagi kalangan filmmaker dan dapat menjadi pembelajaran bagi mahasiswa broadcasting khususnya agar dapat mengubah suatu bahan penelitian tertulis kedalam bentuk audio-visual yang dapat dinikmati seluruh kalangan.

3.

Manfaat Sosial Manfaat sosial dalam pembuatan film dokumenter ini berkaitan erat dengan permasalahan sosiologi yang terjadi pada masyarakat, dengan kata lain film dokumenter ini dapat menjadi bahan rujukan dan atau evaluasi bagi pihak – pihak terkait dalam menangani permasalahan sosial yang terjadi, terutama dari segi kemiskinan, disorganisasi keluarga, dan lingkungan sosial. Selain itu, film ini bisa menjadi gambaran nyata dampak sosial yang terjadi pada masyarakat yang menghadapi permasalahan sosial.


BAB 1 PENDAHULUAN. dengan sebutan CARAVAN yang kemudian berubah menjadi Karawang. 1

Recommend Documents