50
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1 Gambaran Umum Provinsi Lampung
Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Lampung adalah sebuah Provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung.
Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak diantara 105°45'103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah timur dengan Laut Jawa. Dengan jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2013 sebanyak 15 Kabupaten/Kota terdiri dari: 1. Kota Bandar Lampung 2. Kabupaten Lampung Selatan 3. Kabupaten Lampung Tengah 4. Kabupaten Lampung Timur
51
5. Kabupaten Tulang Bawang 6. Kabupaten Tulang Bawang Barat 7. Kabupaten Mesuji 8. Kota Metro 9. Kabupaten Lampung Utara 10. Kabupaten Way Kanan 11. Kabupaten Lampung Barat 12. Kabupaten Tanggamus 13. Kabupaten Pringsewu 14. Kabupaten Pesawaran, dan 15. Kabupaten Pesisir Barat.
Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat. Selain itu Provinsi Lampung
juga memiliki
jumlah penduduk sebanyak 9.586.492 jiwa. (sumber: Lampungprovinsi.go.id).
4.2 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
52
wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masingmasing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus), Masa keanggotaaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji.
53
4.3 Visi dan Misi KPU
4.3.1 VISI Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.3.2 MISI
1.
Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2.
Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
3.
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
4.
Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
54
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
4.3.3 Sekretariat KPU
Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas : a. Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia; b. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; dan c. Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas : a. Subbagian Program dan Data; dan b. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, terdiri atas : a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Umum dan Logistik.
Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas : a. Subbagian Hukum; dan b. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.
55
4.4. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi
Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi; b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota; d. Menerima
daftar
pemilih
dari
KPU
Kabupaten/Kota
dan
menyampaikannya kepada KPU; e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi
56
yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota; h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU; i. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Provinsi
dan
mengumumkannya; j. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; k. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; l. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; n. Melakukan
evaluasi
dan
penyelenggaraan Pemilu; dan
membuat
laporan
setiap
tahapan
57
o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.5 Gambaran Umum Penelitian
Alamat Kantor KPU Provinsi Lampung terletak di Jl. Gajah Mada No. 87 Kota Bandar Lampung.
Gambar 1. Logo KPU Lampung
Penelitian yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung ini mengenai strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih tentunya secara langsung mengetahui apa saja yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi tersebut. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Komisioner KPU, yaitu dengan Ibu Handi Mulyaningsih, Bapak Edwin Hanibal dan Bapak Firman Sponada. Untuk itu peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat sekurangkurangnya 5 informan, yaitu 3 orang informan yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu tanggal 9 April 2014 dan 2 orang informan lain yang menggunakan hak pilihnya, kelima (5) informan tersebut saya wawancara guna mendapatkan relasi antara yang memilih dan tidak memilih, mengetahui
58
secara langsung alasan mereka mengapa tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 9 April 2014 tersebut, begitu pula dengan informan yang memilih. Untuk mengetahui penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Bab V Hasil dan Pembahasan.
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIS Drs. PETURUN AS, MM NIP. 19600403.198212.1.001
BAGIAN PROGRAM DATA ORGANISASI DAN SDM Drs. JON PAUZI NIP. 196 10220.198803.1.004
SUB BAGIAN PROGRAM DATA MM. RENI LESTIANI, S.Sos NIP. 19700310.199503.2.001
1. RYAN YUDI ANDILA, S.AN 2. JONSON 3. EMI SUSANTI, S.E
SUB BAGIAN ORGANISASI DAN SDM IDHAM NIP. 19581021.197803.1.001
1. RIZA ANDRIANSYAH 2. ERLANGGA, A.Md 3. SAPTANIO RANGGA H, A.Md
BAGIAN KEUANGAN, UMUM DANLOGISTIK YURIDULLOH, S.Sos., M.M NIP. 19640604.198603.1.014
SUB BAGIAN KEUANGAN SRI MERINDA K, S.E NIP. 19730714.199603.2.001
1. HAMINAH, S.Sos 2. RESSY SILVIA DEWI, S.E 3. DIAZ LELIANTI AZIZ, S.E 4. TOYIBAH 5. AZRIANDO CN 6. YUDHI IRAWANDI 7. ADISTA LUKSIDA, S.E
SUB BAGIAN UMUM & LOGISTIK JUWITA, S.H NIP. 19660512.196503.2.001
HERYADI MUCHTIAR MELY EFRIANTI, S.E ERIKA FIRDIANTI, S.H ANITA ANDRIANI S, A.Md MUHAMMAD RAHDHAN BACHRUL ULUM ADI MIRZA NAWAWI ISRON HARIANTO HADI BUDI SETIAWAN DEDI IRIANTO PRIANTO IRIANTO IBROHIM, S.E
(Ketua KPU) (Anggota KPU) (Anggota KPU) (Anggota KPU) (Anggota KPU)
BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS LUTFI SIASA, S.H,.M.M NIP. 19650913.199402.1.001
SUB BAG HUKUM JUMADI AHMAD, S.H. NIP. 19750523.199703.1.003
1.MUZABIR, S.E 2.HARDI ANGGA S, S.H 3.MELIANA, S.Kom 4.OSTIAN SALPAS 5.SEPRIZAL, S.E
SUB BAGIAN TEKNIS & HUPMAS SLAMET RIADI NIP.19560210.192706.1.001
1.AGUSTINA, S.Sos 2.RAHMAWATI 3.APITD HERLAMBANG 4.ALDO SETIAWAN 5.ROMI SUMAN 6.JON SETIAWAN
59
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
KOMISIONER : 1. Dr. Nanang Trenggono 2. Dra. Handi Mulyaningsih 3. Firman Sponada, S.E 4. Solihin, S.Pdi 5. Edwin Hanibal, S.H, M.H
60
4.6 Identitas Informan
Informan dari penelitian ini terdiri dari komisioner KPU Lampung, selain itu ada informan masyarakat untuk mendapatkan data yang lebih akurat, sebagai acuan atau penguat dengan identitas informan sebagai berikut:
4.6.1
4.6.2
Informan KPU Provinsi Lampung
a. Nama Umur Suku Pendidikan Pekerjaan Alamat
:Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si :51 tahun :Jawa :S2 :Komisioner KPU Lampung :Jl. P.Pisang II, 153 Bandar Lampung
b. Nama Umur Suku Pendidikan Pekerjaan Alamat
:Edwin Hanibal, S.H.,M.H :52 tahun :Lampung :S2 :Komisioner KPU Lampung :Jl. Hi.Husein No.32 Kelurahan Pengajaran Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
c. Nama Umur Suku Pendidikan Pekerjaan Alamat
:Firman Seponada, S.E :47 tahun :Jawa :S1 :Komisioner KPU Lampung :Kota Baru Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung
Informan Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih a. Nama Umur Suku Pekerjaan Alamat
: Angga Yan Juniva : 21 Tahun : China : Mahasiswa : Jl. Kopi arabika III, Kelurahan Gedung Meneng Kota Bandar Lampung
61
4.6.3
b. Nama Umur Suku Pekerjaan Alamat
: Leni Safitri : 20 Tahun : Lampung : Mahasiswa :Jl. Bumi Manti Brojonegoro, Kampung Baru Kota Bandar Lampung
c. Nama Umur Suku Pekerjaan Alamat
: Martin Ali Yusep, S.Sos : 27 Tahun : Lampung : Pegawai Nissan Mobil : Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung
Informan Masyarakat Yang Menggunakan Hak Pilih
a. Nama Umur Suku Pekerjaan Alamat
: Dewi : 43 Tahun : Jawa : Warung Nasi :Jl. Kopi Arabika III, Kelurahan Gedung Meneng Kota Bandar Lampung
b. Nama Umur Suku Pekerjaan Alamat
: Hardi Jaini : 21 Tahun : Lampung : Mahasiswa : Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung
