BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Program dan Kegiatan dalam dokumen Memorandum Program Sanitasi ini merupakan hasil
konsolidasi
dan
integrasi
dari
berbagai
dokumen
perencanaan
terkait
pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat kabupaten, Provinsi maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain:
Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi.
Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.
Memorandum program investasi kabupaten merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten dari aspek teknis, biaya dan waktu.
Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/ Gubernur selaku kepala daerah.
Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten.
Proses penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan
Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan. Memorandum program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaannya sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang kotanya.
1.2. Maksud dan Tujuan Memorandum
Program Sanitasi
(MPS)
merupakan terminal seluruh program dan
kegiatan pembangunan sektor sanitasi kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat dan masyarakat setempat dalam kurun waktu 5 tahun, yang pendanaannya berasal dari berbagaisumber: APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, Bantuan Luar
Negeri
(pinjaman
maupun
hibah),
swasta
maupun masyarakat, dan
sebagainya. Sebagai suatu terminal, Memorandum Program Sanitasi (MPS) merangkum masukan dari Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), sejalan dengan itu (MPS) telah disusun pula dokumen-dokumen perencanaan sebagai berikut : RTRWK, RPJMD, Renstra Kabupaten, RKA KL, dan lain-lain. Memorandum Program merupakan justifikasi dan komitmen pendanaan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat, atau dari lembaga lainnya untuk program/kegiatan yang telah teridentifikasi. Memorandum Program merupakan landasan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan strategi pembangunan sektor sanitasi dalam jangka menengah (5 tahun). Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Memorandum Program ini adalah sebagai berikut. Maksud : 1. Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten
dan
pihak
terkait
untuk
implementasi
pembangunan
sanitasi
yang
komprehensif Jangka Menengah. Secara umum MPS ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan sanitasi. 2. Mendorong para stakeholders melaksanakan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Tujuan: 1. MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran pendanaan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi kabupaten. 2. Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kabupaten Nunukan selama 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 baik pendanaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten, Propinsi, Pemerintah Pusat maupun sumber pendanaan lain non pemerintah. 3. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. 4. Sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi daerah Kabupaten Sukabumi. 5. Sebagai dasar masukan bagi umpan balik (feed-back) RPJMD pada periode berikutnya.
Gambar 1.1 – Skema Proses Perencanaan PPSP
1.3. Wilayah Perencanaan 1.3.1.
Gambaran Umum
Kabupaten Nunukan secara geografis terletak di bagian Utara Kalimantan Timur terletak pada posisi 3015’00’’ - 4024’55’’ Lintang Utara dan 115022’30’’ - 118044’55’’ Bujur Timur, dan berjarak 520.724,43 km dari Negara Tetangga (Malaysia). Batas Wilayah terdiri atas; a.
Sebelah Utara dengan Sabah (Malaysia).
b.
Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tana Tidung.
c.
Sebelah Barat dengan Serawak (Malaysia).
d.
Sebelah Timur dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi. Suhu Udara Kabupaten Nunukan berkisar antara 22˚- 31,4˚ celicius. Untuk curah
hujan rata-rata mencapai 259,8 mm, dengan curah hujan tertinggi 446,2 mm dan curah hujan terendah 121,6 mm. Curah hujan tertinggi tahun 2011 terjadi pada Bulan Agustus, sedangkan terendah pada Bulan November. Wilayah Kabupaten Nunukan
merupakan permukaan tanah yang
datar, landai, berbukit dan bergelombang. Berada pada ketinggian antara 0 – 100 dpl dan hampir 50,25 %. Umumnya terletak didekat sungai sekitar 10,87 % berada di ketinggian 100 – 500 dpl. Untuk kawasan perbukitan terjal terdapat di sebelah utara, sedangkan untuk dataran gelombang berada di bagian timur yang memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Wilayah Kabupaten Nunukan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2000 adalah 14,263,68 km² terbagi dalam 15 Kecamatan, meliputi 240 desa. Untuk wilayah administrasi kabupaten Nunukan dapat dilihat pada peta 1.1.
Peta 1.1. Peta Administrasi dan Cakupan Wilayah Kajian Kabupaten Nunukan
1.3.2.
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Nunukan yang aman, produktif dan
berkelanjutan untuk maka kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Nunukan adalah : A. Kebijakan Penataan Ruang Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai: 1.
Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2.
Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
3.
Memberikan
arah
bagi
penyusunan
indikasi
program
utama
dalam
RTRW
kabupaten;dan 4.
Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan : a.
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
b.
Karakteristik wilayah kabupaten;
c.
Kapasitas sumber daya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang; dan
d.
Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria: 1)
Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi;
2)
Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan;
3)
Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
4)
Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, maka rumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:
a)
pengembangan sentra-sentra pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terkait pengembangan agroindustri;
b)
pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis;
c)
pemantapan fungsi kawasan lindung sebagai penyeimbang ekosistem wilayah;
d)
pemanfaatan
potensi sumberdaya
alam dengan
memperhatikan
daya
dukung
lingkungan; dan e)
peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
B. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : 1) kebijakan pengelolaan kawasan lindung meliputi : a) peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; b) peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota 2) kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi : a) pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung. b) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien. Sedangkan strategi dari kebijakan pengelolaan kawasan lindung adalah : 1.
strategi dari kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung meliputi : a) mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk negara. b) merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi. c) meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung.
2.
strategi dari kebijakan peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota meliputi : a) mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada. b) meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota. c) mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau d) mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
Strategi dari kebijakan pengembangan kawasan budidaya adalah :
1.
Strategi dari kebijakan pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung meliputi : a) mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di wilayah selatan kota. b) mengendalikan pengembangan kawasan pusat kota. c) mengoptimalkan pengembangan sub pusat kota.
2.
Strategi dari kebijakan pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien meliputi a) mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota. b) mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif.
3.
strategi dari kebijakan peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota meliputi : a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada. b) meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota. c) mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau. d) mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
C. Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang meliputi :
a.
rencana pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
b.
rencana pengembangan sistem jaringan prasarana.
Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kota sebagai PKW dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi
skala
nasional.
Rencana
pengembangan
sistem
pusat
pelayanan
sebagaimana dimaksud meliputi :
a.
rencana pembagian SWK; dan
b. rencana penetapan pusat pelayanan. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana meliputi :
a.
rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
b. rencana pengembangan sistem jaringan energi; c.
rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
d. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan e.
rencana pengembangan sistem infrastruktur perkotaan.
1.4.
Metodologi
1.4.1. Metodologi Penyusunan Dokumen Metode penyusunan MPS adalah sebagai berikut:
1.
Review SSK
2.
Internalisasi
3.
Konsultasi dengan pokja provinsi dan satker terkait di provinsi
4.
Akses sumber pendanaan non pemerintah
5.
Pengawalan program dan kegiatan kedalam mekanisme penganggaran
Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan review SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta prioritas program 2. Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di kabupaten 3. Melakukan konsultasi teknis keada pokja provinsi dan satker terkait 4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat kabupaten 5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran
1.4.2. Sistematika Penyajian Sistematika dokumen MPS terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut: Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen. Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis. Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur. Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap.
Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkahlangkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.
