PENDAHULUAN. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain:

Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pengembangan layanan sanitasi perlu didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahunan) yang komprehensif dan bersifat strategis. Rencana jangka menengah yang telah tersusun dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) juga perlu dijabarkan lebih detail kedalam rencana implementasi, sehingga dapat dijadikan dasar dalam kerangka layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan sanitasi secara menyeluruh. Pelaksanaan pembangunan sanitasi sering berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu “rencana besar” yang sifatnya integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta dengan jangka waktu yang lebih panjang. Masing-masing institusi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sendiri-sendiri padahal seringkali kegiatan tersebut sebetulnya dapat diintegrasikan dalam satu kegiatan yang saling bersinergi, sementara masih terdapat pula institusi yang tidak memiliki tugas menangani sanitasi secara langsung namun sangat dibutuhkan peranannya dalam mendukung pembangunan sanitasi Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi peng-anggaran pada tingkat Kab/Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain: 

Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBK, APBA Provinsi serta pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi.



Mengethui program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.



Memorandum Program investasi kabupaten Aceh Selatan merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten Aceh Selatan dari aspek teknis, biaya dan waktu.



Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati serta Gubernur selaku kepala daerah.



Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten/ kota untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten/ kota.

Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan 2013 1




Penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.

Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksana an periode sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang kotanya. 1.1 Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Memorandum Program ini adalah sebagai berikut. 1.1.1 Maksud : a. Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah kabupaten dan pihak terkait (stakeholders) untuk implementasi pembangunan sektor sanitasi jangka menengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif b. Mendorong para stakeholders melaksanakan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. 1.1.2 Tujuan: a. Untuk menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai pedoman penganggaran pendanaan dalam rangka implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi tahun 2014 hingga 2018 baik pendanaan yang dialokasikan dari APBK Aceh Selatan, Propinsi, Pemerintah Pusat maupun sumber pendanaan lain non pemerintah b. Sebagai dasar penyusunan Review Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2024 c. Sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi daerah Kabupaten Aceh Selatan d. Sebagai pedoman dalam Penentuan skala prioritas terhadap masing-masing sub sektor sanitasi.

Gambar 1.1 – Skema Proses Perencanaan PPSP



1.2 Resume Permasalahan Sub Sektor Sanitasi Tabel 1.1: Permasalahan Utama Sub-sektor Air Limbah A. Sub Sektor Air Limbah: User Interface:

4,4 18,9

3,2

2,5 0,1 0,1

% A. Jamban pribadi B. MCK/WC Umum 61,1

0,4

C. Ke WC helikopter D. Ke sungai/pantai/laut E. Ke kebun/pekarangan F. Ke selokan/parit/got

9,1

G. Ke lubang galian H. Lainnya, I. Tidak tahu

Berdasarkan Study EHRA Tahun 2012, penduduk Kabupaten Aceh Selatan yang melakukan BAB di jamban pribadi 61,1%, MCK/WC umum 9,1%, WC helikopter 0,4%, sungai/parit/laut 18,9%, kebun/pekarangan 3,2%, selokan/parit/got 4,4%, ke lubang galian 2,5%, lainnya 0,1% dan tidak tahu 0,1%. Jadi yang masih melakukan BABS sekitar 29,8%. Praktik BAB (buang air besar) di tempat yang tidak memadai adalah salah satu faktor risiko turunnya status kesehatan masyarakat. Selain mencemari tanah (field), praktik semacam itu dapat mencemari sumber air minum warga. Yang dimaksud dengan tempat yang tidak memadai bukan hanya tempat BAB di ruang terbuka, seperti di sungai/kali/got/kebun, tetapi juga penggunaan sarana jamban di rumah yang mungkin dianggap nyaman, namun sarana penampungan dan pengolahan tinjanya tidak memadai, misalnya yang tidak kedap air dan berjarak dekat dengan sumber air minum Pengumpulan& Penampungan / Pengolahan Awal:

Tempat penyaluran akhir tinja rumah tangga: Berdasarkan study EHRA Tahun 2012 prosentase tangki septic aman adalah 43,7%, pipa server 1,8%, cubluk/lubang galian 15,3%, langsung ke drainasi 7,5%, sungai 27%, kolam/sawah 0,3%, kebun/tanah lapang 3,5% dan tidak tahu 0,8%. Jadi tangki septic yang tidak aman 43,5% dari yang sudah memiliki jamban.



% 0,3%

3,5% 0,8% Tangki septik Pipa sewer

27%

Cubluk/lobang tanah 43,7%

Langsung ke drainase Sungai/danau/pantai Kolam/sawah

7,5%

Kebun/tanah lapang 15,3

1,8%

Tidak tahu

 Prosentase tangki septic aman: 21% Seperti teramati pada diagram di atas, dari sekitar 43,7% yang melaporkan menggunakan jamban ke tangki septic, sementara hanya sekitar 1,1% melaporkan tangki septiknya dibangun antara 5-10 tahun lalu. Dari sejumlah itu, mayoritas atau sekitar 79,0% melaporkan bahwa tangki septiknya belum pernah dikosongkan sama sekali sehingga mengidentifikasikan bahwa yang digunakan mereka bukan tangki septic melainkan cubluk atau tangki yang tidak kedap udara alias merembes ke luar tangki. Pengangkutan / Pengaliran:



Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik (mobil penguras tinja hanya 1 buah) Air limbah rumah tangga berupa grey water dan black water serta tinja manusia banyak yang dibuang langsung ke kolam ikan, ataupun ke saluran drainase tanpa ada pengelolaan terlebih dulu. SPAL dimasing-masing rumah warga kurang memadai sehingga banyak yang dibuang ke halaman ataupun kebun warga (saluran terbuka) Belum terdapatnya sistem percontohan air limbah komunal



Belum terdapatnya sarana pengolahan air limbah skala kota

Daur Ulang / Pembuangan Akhir:

  

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) belum tersedia. Belum dilaksanakan Belum dilakukan prektek pendeteksian kualitas limbah

B. Lain-lain: Pendanaan:



Kurangnya minat pemerintah untuk mengalokasikan dana terkait dengan program percepatan sanitasi di Kabupaten Kurangnya advokasi terhadap investor maupun NGO sehingga mengakibatkan sektor swasta masih belum berani untuk melakukan investasi

  

Pengolahan Akhir Terpusat





Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat Belum memadainya peraturan daerah yang mengatur sarana pengolahan air limbah  Fungsi regulator dan Operator dalam pengelolaan masih lebih mendesak untuk dapat diperjelas  Belum terdapatnya sumber daya manusia yang kompeten terkait pengelolaan  Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan Peran Masyarakat  Masih rendahnya kesadaran masyarakat  Belum efektifnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat  Masih kurangnya sosilisasi mengenai pentingnya pengelolaan  Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat  Masih adanya masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (sumber referensi: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan bab 3) Kelembagaan dan Peraturan UndangUndang

 

Sasaran dan Target Sasaran dan target yang hendak dicapai pada tahun 2018: 

Bebas BABS pada akhir tahun 2018.



Target pelayanan air limbah Kabupaten Aceh Selatan 80 %.



Tabel 1.2: Permasalahan Utama Sub-sektor PERSAMPAHAN A. Sub Sektor Persampahan: User Interface: Secara mendetail grafik di bawah ini menggambarkan cara – cara utama penegelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam tabel di bawah ini terlihat bahwa yang paling banyak dijumpai adalah rumah tangga yang membuang sampahnya dengan cara dibakar, yakni sebesar 76,8%. Sedangkan mereka yang membuang ke lahan kosong sebesar 5,5% Berikutnya sampah yang dibuang ke sungai/kali/laut/danau, yakni 10,0%. Sementara pengelolaan sampah rumah tangga yang diangkut tukang sampah, dibuang ke TPS sebanyak 0,3%. Pengelolaan sampah yang dibuang ke dalam tanah dan ditutup dengan tanah sekitar 1,2%. Pengelolaan Sampah yang dibuang dan tidak ditutup dengan tanah sekitar 5,7% dan sampah yang dibiarkan saja mencakup 0,5%.

%

0,5 5,5 0,3

Dikumpulkan dan dibuang ke TPS

Dibakar

10,0

Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah

5,7

Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah

1,2

Dibuang ke sungai/kali/laut/danau

76,8

Dibiarkan saja sampai membusuk

Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk

Pengumpulan setempat



Penampungan Sementara (TPS): Pengangkutan:

    

(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat:



Daur Ulang / Pembuangan Akhir:



Masih diperlukan beberapa unit becak untuk melayani daya tampung sampah terhadap wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang luas. Untuk bangunan TPS ada yang terbuka dan juga ada yang tertutup Lama waktu sampah berada di TPS (holding time) < 6 jam. Luas Kabupaten Aceh Selatan mengakibatkan masih minimnya sarana pengangkut sampah terutama bagi kecamatan-kecamatan yang berada di pinggiran Cakupan pelayanan masih terbatas di wilayah ibu kota Aceh Selatan dan beberapa lokasih di luar kota yang diambil secara insidental. Hanya mempunyai 1 buah truk arm roll sehingga pelayanan container terbatas 7 buah. Baru ada 1 (satu) kecamatan yang terlayani persampahan dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Terdapat satu unit TPA untuk menampung sampah di Kabupaten Aceh Selatan



  B. Lain-lain: Dokumen Perencanaan Kapasitas Pengelolaan Sampah



Belum tersedianya master plan persampahan dan dokumen perencanaan lainnya



Timbulan sampah di Kabupaten Aceh Selatan keseluruhan mencapai 290,24 m3/hari, sementara sampah terangkat saat ini adalah 18 - 20 m3/hari Terbatas nya sarana pengangkut menuju TPA mengakibatkan penumpukan sampah di beberapa titik wilayah Masih rendahnya kualitas dan tingkat pengelolaan Persampahan TPA: masih dikelola dengan system Open Dumping Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator Kurang memadainya Sumber Daya Manusia, baik dari kuantitas dan kualiitas Penganggaran terkait pengelolaan persampahan belum maksimal Pengelolaan sampah masih belum menjadi prioritas Pola penanganan sampah belum optimal Rendahnya dana penarikan restribusi Kesadaran masyarakat, namun tidak peduli dengan pengeloaan persampahan Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis Rendahnya investasi dunia usaha / swata Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif Belum tersosialisasinya ketentuan penangan sampah terhadap masyarakat



Kelembagaan Pendanaan

Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:

Operasionalisasi sarana pengangkutan sampah menuju tempat pemerosesan akhir (TPA) belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Operasioanal TPA masih Open Dumping

            

(sumber referensi: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan bab 3) Sasaran dan Target Sasaran dan target yang hendak dicapai sampai tahun 2018: 

Tingkat Pelayanan Persampahan Kabupaten Aceh Selatan mencapai 85 %



Pengurangan Timbulan Sampah sebesar 25 %



Pengolahan Sampah Sanitary Landfill seluas 5 Ha.



Tabel 1.3: Permasalahan Utama Sub-sektor DRAINASE LINGKUNGAN A. Sub Sektor Drainase Lingkungan User Interface: Kondisi Genangan Banjir

KONDISI BANJIR 0,2%

Tidak pernah

0,5%

19,3%

Sekali dalam setahun

8,3% Beberapa kali dalam 71,7% Sekali atau beberapa dalam sebulan Tidak tahu

Berdasarkan study EHRA menyebutkan bahwa masih ada rumah tangga yang terkena banjir sebesar 27,8%, dimana 19,3% diantaranya mengalami beberapa kali dalam setahun, 8,3% mengalami sekali dalam setahun dan 0,2% mengalami sekali atau beberapa kali dalam sebulan. Penampungan / Pengolahan Awal:



Pengangkutan / Pengaliran:

    

Data lain berdasarkan hasil EHRA

   

Grey water masih bercampur dengan saluran drainase , masih kurangnya sumur resapan sebagai penampungan awal yang dapat menyaring bahanbahan cairan sehingga aman dibuang ke sungai. Terdapat banyak endapan sampah pada saluran Tidak adanya pengolahan dahulu dari kamar mandi Saluran rusak Gorong gorong tersumbat Dimensi saluran tidak sesuai kebutuhan Masih terdapat wilayah wilayah yang sering terendam air ketika musim hujan tiba. Ditemukan bahwa sekitar 36,3% rumah tangga memiliki lingkungan sekitar rumah yang terdapat genangan air . mayoritas atau sekitar 10,6% mengalaminya secara rutin dalam kurun waktu tertentu. Sementara, 89,4% rumah tangga melaporkan kejadian banjir tidak berlangsung rutin Porsi belanja fisik sub sektor drainase masih kurang

B. Lain-lain: Dokumen  Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya Perencanaan (sumber referensi: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan bab 3)



Tabel 1.4: Permasalahan Utama Aspek PHBS Berdasarkan hasil EHRA Juni maka:

Pemakaian Sabun

% 98,5 100,0 50,0

%

1,5

,0 Ya

Tidak

Studi EHRA menemukan hampir semua rumah tangga di Kabupaten Aceh Selatan menggunakan akses pada sabun. Rumah tangga yang melaporkan menggunakan sabun pada hari diwawancara atau sehari sebelumnya mencakup sekitar 98,5% dari populasi. Hanya kurang dari 1,5% saja yang melaporkan tidak menggunakan sabun pada hari saat diwawancara atau sehari sebelumnya. Masih rendahnya kesadaran sebagian kecil masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat didukung dengan pola hidup masyarakat perkotaan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal. Kurangnya kepedulian masyarakat dan pengambilan kebijakan terhadap programprogram yang bersifat preventif dan promotif (pencegahan dan promosi)

PEMAKAIAN SABUN 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

97,8

86,6 67,3

84,9

69,4 55,5

55,8 0,2

Series1

Berdasarkan studi EHRA Kabupaten Aceh Selatan bahwa pemakaian sabun untuk mandi sudah 97,8%, mencuci pakaian 84,9%, mencuci peralatan minum, makan & masak 86,6% dan guna mencuci tangan sendiri mencapai 69,4%. Pemakaian sabun untuk memandikan anak hanya 67,3%, mencuci tangan anak 55,8%, menceboki pantat anak hanya 55,8% dan lainnya hanya 0,2%.



1.3 Resume Sasaran Sampai Dengan Tahun 2018 Tabel 1.5 Resume Sasaran Sampai Dengan Tahun

Air Limbah 1. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan sanitasi dimulai pada tahun 2014 sampai tahun 2018. 2. Berkurangannya praktek buang air besar sembarangan (BABs) dari 29,7% menjadi 0% pada tahun 2018. 3. Tersedia sistem jaringan dan pengelolaan air limbah skala kawasan pada akhir tahun 2018. 4. Pembangunan IPLT pada tahun 2016. 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat sebesar 80% untuk tidak membuang air limbah domestik kesaluran drainase pada akhir tahun 2018. 6. Peningkatan jumlah anggaran operasional dan perawatan tahunan untuk pengelolaan air limbah untuk tahun anggaran 2014 - 2018. Persampahan 1.Tersedianya Master Plan Persampahan 2. Penyediaan prasarana dan sarana persampahan dimulai pada tahun 2014 - 2018. 3. Kabupaten Aceh Selatan memiliki fasilitas pengelolaan persampahan sesuai standar pelayanan minimal pada tahun 2018. 4. Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan persampahan dari 18-20 m3/hr menjadi 80 m3/hr pada tahun 2018. 5. Meningkatnya Porsi belanja fisik pada sektor persampahan pada tahun 2018 6. Mengurangi timbulan sampah post collection hingga dari 20 m3/hr menjadi 60 m3/hari pada tahun 2018 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan system 3 R (Reduse,Reuse, Recycle) pada kawasan permukiman dan lingkungan sekolah dan komersial. 8. Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat cara pengelolaan persampahan pada tahun 2014 sampai tahun 2018. 9. Berkurangnya praktek buang sampah sembarangan pada tahun 2018 Drainase Lingkungan 1. 2. 3. 4. 5.

Tersedianya Outlin Plan Drainase pada tahun 2015 Terlaksananya pembangunan sistem drainase yang terpadu. Terwujudnya pembangunan drainase dalam diameter yang luas dan mencukupi pada tahun 2016. Meningkatkan pemeliharaan drainase sebesar 75% dari rencana pada tahun 2018. Berkurangnya luas genangan di Kabupaten Aceh Selatan.



6. Lancarnya aliran air dalam drainase dan Berfungsinya kembali drainase. 7. Tersedianya rencana strategis pengelolaan drainase di Kabupaten Aceh Selatan. 8. Mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana drainase secara mandiri 100% pada tahun 2018. 9. Peningkatan jumlah anggaran untuk operasional dan perawatan tahunan untuk pengelolaan drainase di Kabupaten Aceh Selatan untuk tahun anggaran 2014 - 2018. Aspek PROHISAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Meningkatkan kapasitas SKPD terkait dalam higiene sanitasi sebesar 100% pada akhir tahun 2018. Meningkatnya peran PHBS pada tahun 2018. Terwujudnya Kabupaten Aceh Selatan yang bersih dan sehat pada tahun 2018. Meningkatnya peran media dalam promosi PHBS. Meningkatnya jumlah dukungan sektor swasta (CSR) dalam promosi PHBS sapai tahun 2018. Terlaksananya pelaksanaan STBM pada tahun 2014 – 2018

1.4 Program Prioritas dan Justifikasinya 1.4.1 Air Limbah Tabel 1.6 Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah periode 2014-2018 Prioritas 1: Program Pembangunan IPLT Pasie Raja dan 3 Unit MCK ++ (Sanimas) Kegiatan Estimasi Justifikasi Biaya (Juta Rp.) 1. Penyusunan Documen Lingkungan IPLT Pasie 50  Sosialisasi dan kampanye Raja (UKL-UPL) diperlukan setidaknya memberikan informasi dan 2. Sosialisasi dan Kampanye Rencana pengetahuan kepada masyarakat 50 Pembangunan IPLT bahwasanya akan dibangun IPLT di kec. Pasie Raja, serta perlunya partisipasi masyarakat Sudah 3. Pembebasan Lahan/Tanah untuk menjaga dan tersedia memeliharanya 4. Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT  Pembebasan lahan 250 pembangunan IPLT sudah 5. Pembangunan IPLT 3000 tersedia  Pembangunan IPLT dan 200 6. Supervisi Pembangunan IPLT Fasilitasnya rencana akan dibangun di Kec. Pasie Raja 80 7. Operasi dan Pemeliharaan IPLT  Diperlukannnya Truk Tinja sebagai sarana pengangkutan 300 8. Pengadaan Mobil Penyedot Tinja limbah tinja ke IPLT  Pembentukan lembaga pengelola agar dapat mengontrol dan 9. Pembangunan MCK++ (Sanimas) 1.275 melakukan pengawasan terhadap IPLT dan keperluan



lainnya.  Biaya operasi diperlukan untuk mengoperasikan sarana dan prasarana. Sedangkan Biaya pemeliharaan diharapkan dapat memperpanjang masa pemakaian dan perbaikan sarana dan prasarana.

Prioritas 2: Program Peningkatan Kerjasama Pelayanan Publik Kegiatan Estimasi Biaya (Juta Rp.) 1. Bimbingan Teknis Pengelolaan IPAL bagi Pengelola IPAL Puskesmas DTP 2. Sosialisasi dan Pembinaan tentang sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Pemukiman Kepada Keuchi, Camat, PKK dan Kader Kesehatan 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Layanan Penyedotan Kakus 4. Publikasi info melalui berbagai saluran komunikasi 5. Survey dan inventarisasi Pengelolaan air limbah Domestik Tingkat Rumah Tangga

30 80 10 25

Justifikasi Kebutuhan IPAL diprioritaskan pada lokasi Puskesmas Rawat Inap. Kurangnya kesadaran masya rakat tentang pentingnya pembangunan IPAL Komunal. Anggaran implementasi item No. 1, 2, 3, 4, 5, bersumber dari dana APBK

100



Peta 1.1 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah

Zona pembangunan MCK ++ (Sanimas) 2016

Zona pembangunan IPLT dan pembangunan MCK ++ (Sanimas) 2016



1.4.2

Persampahan

Tabel 1.7 Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan periode 2014-2018 Prioritas 1: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Estimasi Biaya (Juta Rp.) 1. Penyusunan Master Plan Persampahan 1000 2. Penyusunan DED TPA Kecamatan 200 Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan 3. Pengadaan Dumptruck

400

4. Pengadaan Container

260

5. Pengadaan Excavator / Beco

1500

6. Pengadaan Buldozer

1800

7. Pengadaan Armroll Truck

300

8. Pengadaan Gerobak Motor

60

9. Pengadaan Gerobak Sampah

32

10. Pengadaan mobil Pikup sampah

150

11. Pengadaan TPST unit daur ulang 3 R

300

Justifikasi Penyusunan Master Plan merupakan tahap awal yang diperlukan sebagai dasar perencanaan pengelolaan system Persampahan yang efisien dan terpadu. Tersedianya dokumen perencanaan serta peraturan pendukung terkait juga merupakan persyaratan utama untuk mendapat dukungan stimulan pendanaan eksternal.  Anggaran dan implementasi item No. 2, 3, 7, 9 diharapkan dari pendanaan APBA.  Anggaran dan implementasi item No. 4, 5, 6, 10 diharapkan bersumber dari APBN  Anggaran dan implementasi item No. 8 bersumber dari APBK.

Prioritas 2: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Estimasi Biaya Justifikasi (Juta Rp.) 1. Penyusunan Perda Pengelolaan 50 Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan Persampahan yang dapat 2. Peningkatan peran serta masyarakat 50 mendorong terwujudnya lembaga dalam pengendalian lingkungan hidup pengelola persampahan yang 3. Penyediaan sapras pengelolaan 200 mandiri. persampahan (Penyediaan mesin  Anggaran dan implementasi item pencacah sampah untuk pembuatan No. 3 diharapkan dari kompos sebagai stimulan) pendanaan APBA.  Anggaran dan implementasi item No. 1, 2 bersumber dari APBK.



Peta 1.2 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan

Zona Pembangunan TPA Pembantu 2018

Zona Peningkatan TPA dan Pengadaan Peralatan TPA

Zona Pengadaan TPST unit daur ulang 3R



1.4.3 Drainase Tabel 1.8 Prioritas Program dan Kegiatan Drainase Permukiman periode 2014-2018 Prioritas 1: Program Perencanaan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kegiatan Estimasi Biaya Justifikasi (Juta Rp.) 1. Penyusunan Feasibility Study 500 Penyiapan DED yang merupakan tahap (FS) Drainase awal yang diperlukan sebagai dasar perencanaan pengelolaan sistem drainase yang efisien dan terpadu. 2. Outline Plan dan DED Drainase 1.400 Kab. Aceh Selatan  Anggaran dan implementasi item No. 1 bersumber dari APBK dan 2 diharapkan bersumber dari APBN. Prioritas 2: Program Peningkatan Jaringan Drainase Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Estimasi Biaya Justifikasi (Juta Rp.) 1. Pembangunan Saluran Drainase Sesuai dengan ketersediaan anggaran, 10.000 dan Gorong-gorong Primer prioritas pembangunan drainase yang 850 2. Pembangunan Saluran Drainase mempertimbangkan aspek ekonomis dan dan Gorong-gorong Skunder bisnis diarahkan untuk penanggulangan 980 3. Pembangunan Saluran Drainase genangan. dan Gorong-gorong Tersier  Anggaran dan implementasi item No. 1 dan 4. Supervisi Pembangunan Saluran 4 diharapkan dari pendanaan APBN. Drainase dan Gorong-Gorong  Anggaran dan implementasi item No. 2 dan 100 Primer 5 diharapkan bersumber dari APBD. 5. Supervisi Pembangunan Saluran  Anggaran dan implementasi item No. 3 dan 60 Drainase dan Gorong-Gorong 6 bersumber dari APBK dan APBD. Skunder 6. Supervisi Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong 70 Tersier



Peta 1.3 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Drainase

Zona II Pembangunan Drainase Perkotaan, jangka menengah ke jangka pendek

Zona I Pembangunan Drainase Perkotaan, 2016 2018

Zona III Pembangunan Drainase Perkotaan, jangka menengah ke jangka pendek



1.4.4 Aspek PROHISAN Tabel 1.9 Prioritas Program dan Kegiatan Aspek PROHISAN periode 2014-2018 Prioritas 1: Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Kegiatan Estimasi Biaya (Juta Rp.) 1. Sosialisasi/Penyuluhan masyarakat 30 tentang PHBS dan STBM 2. Pelatihan STBM

50

3. Pemicuan STBM Masyarakat

50

4. Penyebarluasan informasi tentang PHBS melalui media cetak dan media elektronik

35

Prioritas 2: Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan 1. Pendataan PHBS tatanan rumah tangga kepada seluruh keluarga di Kab. Aceh Selatan

Estimasi Biaya (Juta Rp.) 70

2. Penyediaan Sarana Cuci Tangan di Sekolah dan Pondok Pasantren

100

3. Pembangunan Sarana CTPS di tempattempat Umum

100

Justifikasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat diyakini sebagai faktor utama yang perlu dipersiapkan untuk tercapainya tingkat sanitasi yang lebih baik. Untuk pemicu diperlukan penyuluhan serta sosialisasi untuk mencapai target bebas BABS di 2015, Terkait Penganggaran, kerjasama dan partisipasi Swasta sangat dimungkinkan dalam berbagai kegiatan ini.

Justifikasi Sosialisasi/Penyuluhan masyarakat tentang PHBS dan STBM bertujuan agar masyarakat mengetahui dan menerapkan PHBS agar informasi lebih cepat diakses oleh masyarakat.  Anggaran dan implementasi item No. 1 diharapkan dari pendanaan APBK.  Anggaran dan implementasi item No. 2 dan 3 diharapkan bersumber dari APBD



BAB 2 Memorandum Program Jangka Menengah

2.1

Sumber Dana Pemerintah

Dalam rangka optimasi dan kepastian Implementasi, Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan internalisasi serta sinkronisasi terkait semua Daftar Usulan Program dan Kegiatan Prioritas, baik di level Kabupaten melalui SKPD maupun pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Pusat. Hasil yang diperoleh dari sosialisasi serta sinkronisasi dengan berbagai tingkat dan pihak yang perduli sanitasi tersebut, telah disepakati dan dituangkan dalam pemahaman bersama dan komitmen dalam bentuk dukungan yang akan digunakan untuk implementasi Daftar Program dan Kegiatan untuk Jangka Menengah seperti terlampir. Nota kesepakatan terlampir disusun setelah melalui proses internalisasi dan sinkronisasi dengan semua pihak terkait, baik pemegang kebijakan tingkat Kabupaten, Provinsi dan perwakilan Kementerian serta Lembaga terkait dan telah sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing tingkat Pemerintah. Komitmen dari masing-masing sumber pendanaan ini bersifat kesepakatan dukungan serta alokasi penganggaran, tetapi harus dipahami bersama bahwa akan terdapat evaluasi kembali dalam tindak lanjutnya mengacu sistem penganggaran formal tahunan dan peraturan penganggaran yang sah dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan ini sebagai prioritas dan acuan utama.



2.1.1

Lembar Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan

LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Nomor : ………. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pembangunan sektor sanitasi ,sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sector sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sector lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ............... tanggal .... bulan .......... tahun 2013, kami unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sepakat untuk mengalokasikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi ini:



KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun Anggaran 2014 – 2018 (X Rp. 1000)

No

Sub Sektor 2014

A A.1 A.2 A.3 A.4

2015

Tahun Anggaran 2016 2017

Total 2018

Sumber Pendanaan APBD Provinsi Sub Sektor Air Limbah 75.000 Sub Sektor Persampahan 1.302.000 Sub Sektor Drainase Lingkungan Aspek PROHISAN 65.000

805.000 295.000 145.000 195.000 1.132.000 4.972.000 972.000 2.942.000 2.280.000 1.195.000 1.935.000 1.260.000 235.000 165.000 185.000 115.000

1.515.000 11.320.000 6.670.000 765.000

1.442.000

4.452.000 6.627.000 3.237.000 4.512.000

20.270.000

Implementasi rencana penganggaran ini akan di tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program Sektor Sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sector sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Kabupaten Aceh Selatan: Bupati Kabupaten Aceh Selatan

( H. T. Sama Indra, SH )

*) Tembusan 1. Kepala SKPD / Dinas Kabupaten Aceh Selatan terkait – untuk ditindak lanjuti 2. Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan - untuk ditindak lanjuti.



2.1.2

Lembar Kesepakatan Pemerintah Provinsi LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PROVINSI ACEH – KABUPATEN ACEH SELATAN

Nomor

:………..

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan Pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sector sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sector lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ............., tanggal...... bulan............ tahun 2013, kami Pemerintah Provinsi Aceh sepakat untuk memberi dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan - untuk implementasi program : 1) 2) 3) 4)

Pengadaan Mobil Penyedot Tinja Pengadaan TPS di Lingkungan Permukiman dan Pasar setiap kecamatan Pengadaan Peralatan Pendukung TPA Penyediaan sapras pengelolaan persampahan (Penyediaan mesin pencacah sampah untuk pembuatan kompos sebagai stimulan) 5) Pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3 R untuk aparatur pemerintahan desa dan kecamatan, sanitarian dan tenaga kesehatan lingkungan 6) Pelatihan tentang pengelolaan sampah untuk siswa sekolah tingkat menengah yang peduli lingkungan 7) Pelatihan tentang pengelolaan sampah untuk Kelompok Swadaya Masyarakat yang peduli lingkungan 8) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 9) Penyediaan Sarana Cuci Tangan di Sekolah dan Pondok Pasantren 10) Pembangunan sarana CTPS di tempat-tempat Umum



KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KABUPATEN ACEH SELATAN T.A 2012 – 2015 (x Rp. 1.000) No

Sub Sektor 2014

B B.1 B.2 B.3 B.4

2015


Total 2018

Sumber Pendanaan APBD Provinsi Sub Sektor Air Limbah Sub Sektor Persampahan Sub Sektor Drainase Lingkungan Aspek PROHISAN

760.000 -

300.000 300.000 300.000 4.113.000 1.890.000 1.600.000 1.260.000 910.000 1.125.000 700.000 1.235.000 200.000 100.000 100.000 100.000

900.000 9.623.000 3.970.000 500.000

760.000

5.523.000 3.415.000 2.700.000 2.595.000

14.993.000

Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program Sektor Sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Perwakilan Provinsi:

Perwakilan Kabupaten Aceh Selatan:

Gubernur Provinsi Aceh

Bupati Kabupaten Aceh Selatan

( dr. Zaini Abdullah )


*) Tembusan 1. Kepala SKPD / Dinas Provinsi terkait – untuk ditindak lanjuti 2. Pokja Sanitasi Provinsi Aceh 3. Kepala SKPD / Dinas Kabupaten Aceh Selatan terkait - untuk ditindak lanjuti 4. Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan.



2.1.3

Lembar Kesepakatan Pemerintah Pusat

LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI DIRJEN PPLP dengan KABUPATEN ACEH SELATAN

Nomor

: …………………

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga diharapkan dapat lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan Pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi , sehingga diperlukan dukungan dari berbagai sumber terkait, termasuk sumber pendanaan dari Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari .......... tanggal ..... bulan ............ tahun 2013, kami yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk memberi dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan - untuk implementasi program : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pembangunan MCK++ (Sanimas) Perencanaan Deteil (DED) Pembangunan IPLT Pasie Raja Pembangunan dan IPLT Pasie Raja Pembangunan dan IPLT Pasie Raja Pembangunan IPLT Labuhan Haji Supervisi Pembangunan IPLT Labuhan Haji Penyusunan DED TPA Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan Supervisi dan Pembangunan TPA Labuhan Haji Pengadaan Peralatan Pendukung TPA Outline Plan dan DED Drainase Kab. Aceh Selatan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Primer



KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KABUPATEN ACEH SELATAN T.A 2012 – 2015 (x Rp. 1.000) No

Sub Sektor 2014

C C.1 C.2 C.3 C.4

2015


Total 2018

Sumber Pendanaan APBN Sub Sektor Air Limbah 1.275.000 Sub Sektor Persampahan 1.500.000 Sub Sektor Drainase Lingkungan Aspek PROHISAN -

1.525.000 4.000.000 4.000.000 800.000 1.500.000 1.800.000 500.000 5.000.000 2.925.000 11.525.000 20.565.000 21.205.000 -

11.600.000 10.100.000 56.220.000 -

2.775.000 4.950.000 17.325.000 24.865.000 27.005.000 Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

76.920.000

Demikian pengesahan Memorandum Program Sektor Sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kepala Satker PPLP Provinsi

Yenni Mulyadi, ST. MT NIP. 19780805 200502 1 001

Bupati Kabupaten Aceh Selatan

Gubernur Provinsi Aceh


( dr. Zaini Abdullah )



BAB 3 Rencana Implementasi dan Pengelolaan Program

Bab ini menguraikan rencana tindak lanjut yang akan dan perlu dilakukan dalam rangka persiapan tahap implementasi, terutama terkait program dan kegiatan yang sudah jelas komitmen dan alokasi penganggarannya. Rencana Implementasi meliputi pembahasan tentang manajemen dan organisasi pengelola, rencana pengadaan barang dan jasa, rencana monitoring dan evaluasi tahunan dalam penanganan sektor sanitasi air limbah, persampahan, drainase, serta aspek Promosi Higin dan Sanitasi (Prohisan). Pelaksanaan dari masing-masing rencana kegiatan ini harus mencerminkan urutan, tahapan dan keterkaitan yang logis antar kegiatan Implementasi dari kegiatan sanitasi yang diusulkan sepenuhnya dan dilaksanakan oleh Instansi terkait melalui SKPD sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di dalam pelaksanaan akan menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh SKPD memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan pembangunan sanitasi di Kabupaten Aceh Selatan. Rencana ini diperlukan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi target-target pembangunan sanitasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Tidak dapat dihindarkan, sebagian kegiatan membutuhkan pendanaan baik dari provinsi maupun pemerintah pusat, terlebih di dalam program pembangunan infrastruktur membutuhkan dana cukup besar dan berkesinambungan. Merupakan suatu pilihan bagi Kabupaten Aceh Selatan untuk memaksimalkan Memorandum Program Sanitasi sebagai upaya “pemasaran” program dan kegiatan Kabupaten dalam upaya memperbaiki kondisi sanitasi. Rencana pengelolaan akan dilaksanakan secara intensif dengan melakukan upaya sosialisasi program melalui konsultasi publik, dikarenakan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sangat erat kaitannya dan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk dapat melibatkan masyarakat secara aktif diperlukan upaya-upaya yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Pengelolaan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun dimana di dalam pelaksanaannya program yang telah diusulkan akan dapat direview berdasarkan kebutuhan daerah, program yang terdapat di dalam usulan selama 5 tahun juga dapat mengalami perubahan maupun penambahan yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan di Pemerintah daerah.



3.1. Manajemen dan Organisasi Pengelola

Dalam penanganan sektor sanitasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berperan dalam fungsi pengaturan teknis, pelaksanaan layanan pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan, hingga pengawasan dan pengendalian. Dari daftar program dan kegiatan, dipilah kegiatan yang terkait aspek manajerial dan kelembagaan yang perlu dipersiapkan / ditindak lanjuti internal Kabupaten, dalam rangka persiapan tahap implementasi, khususnya terkait persiapan implementasi pekerjaan infrastruktur yang sudah ada Komitmen Penganggarannya.

Tabel 3.1. Manajemen Implementasi dan Organisasi Pengelola Tahun (n+2) Manajemen Implementasi

Program Kegiatan

Organisasi Pengelola

Koordinator implementasi Program*)

Sub sektor AIR LIMBAH Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Pembangunan MCK ++ (Sanimas)

Persiapan Pengadaan sesuai SIDLACOM

Dinas PU

MASYARAKAT

Persiapan Pengadaan sesuai SIDLACOM

KPDLKP

KPDLKP

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Usulan Kegiatan pengendalian lingkungan hidup telah masuk dalam Rencana Kerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

KPDLKP

MASYARAKAT

Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

Program Diseminasi informasi survey & kajian air limbah domestic Publikasi info melalui berbagai saluran komunikasi Sub sektor PERSAMPAHAN Program Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup

dan

Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Pengadaan TPS di Lingkungan Permukiman dan Usulan Kegiatan telah Pasar masuk dalam Rencana Kerja



Penyediaan permukiman

Jasa

Kebersihan

Pasar

dan Usulan Kegiatan telah KPDLKP masuk dalam Rencana Kerja

KPDLKP

Pengadaan Peralatan Pendukung TPA 1. Pengadaan Dumptruck 2. Pengadaan Container 3. Pengadaan Excavator / Beco 4. Pengadaan Armroll Truck 5. Pengadaan Gerobak Motor 6. Pengadaan Gerobak Sampah

Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Sub sektor DRAINASE LINGKUNGAN Tidak terdapat Program dan Kegiatan Aspek PROHISAN Program kerjasama informasi dengan media massa Sosialisasi/Penyuluhan masyarakat tentang PHBS Usulan Kegiatan telah Dinas dan STBM masuk dalam Kesehatan Rencana Kerja

Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Penyebarluasan informasi tentang PHBS melalui Usulan Kegiatan telah Dinas media cetak dan media elektronik masuk dalam Kesehatan Rencana Kerja

Dinas Kesehatan



Tabel 3.1.2 Manajemen Implementasi dan Organisasi Pengelola Tahun (n+3) Program Kegiatan

Manajemen Implementasi

Organisasi Pengelola

Koordinator implementasi Program*)

Sub sektor AIR LIMBAH Program Pengembangan Data dan Informasi Survey dan inventarisasi Pengelolaan air limbah Usulan Kegiatan Domestik Tingkat Rumah Tangga telah masuk dalam Rencana Kerja Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

KPDLKP

KPDLKP

Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah

Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Persiapan Pengadaan sesuai SIDLACOM Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Persiapan Pengadaan sesuai SIDLACOM Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja

KPDLKP

KPDLKP

Dinas PU

MASYARAKAT

KPDLKP

KPDLKP

Dinas PU

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

Dinas PU

KPDLKP

Sosialisasi dan Pembinaan tentang sistim Usulan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Pemukiman telah masuk dalam Kepada Keuchi, Camat, PKK dan Kader Kesehatan Rencana Kerja

KPDLKP

KPDLKP

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Layanan Usulan Kegiatan Penyedotan Kakus telah masuk dalam

KPDLKP

KPDLKP

Pembangunan MCK ++ (Sanimas) Bimbingan Teknis Pengelolaan IPAL bagi Pengelola IPAL Perencanaan Deteil (DED) Pembangunan IPLT Pasie Raja Penyusunan Documen Lingkungan IPLT Pasie Raja (UKL-UPL) Sosialisasi Rencana Pembangunan IPLT Pasie Raja Pembelian Lahan untuk IPLT Labuhan Haji Pengadaan Mobil Penyedot Tinja Program Peningkatan Kerjasama Pelayanan Publik



Rencana Kerja Program Diseminasi informasi survey & kajian air limbah domestic Publikasi info melalui berbagai saluran komunikasi

Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja

KPDLKP

KPDLKP

Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja

KPDLKP

KPDLKP

Penyusunan DED TPA Kecamatan Labuhan Haji Persiapan Kabupaten Aceh Selatan Pengadaan sesuai SIDLACOM Penyusunan Studi Kelayakan TPA Pembantu Usulan Kegiatan Labuhan haji telah masuk dalam Rencana Kerja Penyusunan UKL/UPL TPA Pembantu Labuhan Haji Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Dinas PU

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP


Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Pengadaan TPS di Lingkungan Permukiman dan Usulan Kegiatan Pasar telah masuk dalam Rencana Kerja Penyediaan Jasa Kebersihan Pasar dan Usulan Kegiatan permukiman telah masuk dalam Rencana Kerja Pengadaan Peralatan Pendukung TPA

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

1. Pengadaan Dumptruck

Dinas PU

KPDLKP

Dinas PU

KPDLKP

Dinas PU

KPDLKP

Sub sektor PERSAMPAHAN Program Perencanaan Kelembagaan

Pembangunan

Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Pembangunan TPA

2. Pengadaan Armroll Truck 3. Pengadaan Gerobak Motor

Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja



4. Pengadaan Gerobak Sampah

Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja

Dinas PU

KPDLKP

Dinas PU

KPDLKP

Dinas PU

KPDLKP

Dinas PU

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja - Garasi Alat Berat Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja - Rumah Jaga Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja - Rumah Komposter TPA Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja - Pos Jaga Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja c. Pengadaan dan Penimbunan Tanah Timbunan Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja d. Supervisi dan Pembangunan Pagar Keliling TPA Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Penyediaan sapras pengelolaan persampahan Usulan Kegiatan (Penyediaan mesin pencacah sampah untuk telah masuk dalam pembuatan kompos sebagai stimulan) Rencana Kerja

Dinas PU

KPDLKP

Dinas PU

KPDLKP

Dinas PU

KPDLKP

Dinas PU

KPDLKP

Dinas PU

KPDLKP

KPDLKP

Dinas PU

Dinas PU

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

Pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan Usulan Kegiatan konsep 3 R untuk aparatur pemerintahan desa dan telah masuk dalam kecamatan, sanitarian dan tenaga kesehatan Rencana Kerja lingkungan

KPDLKP

KPDLKP

5. Pengadaan mobil Pikup sampah 6. Pengadaan TPST unit daur ulang

3R

7. Peningkatan TPA a. Pembangunan Buffer Zone TPA b.Supervisi dan Pembangunan sarana Pendukung TPA - Kantor



Fasilitasi jaringan kerjasama dalam pengelolaan 3 R Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Pelatihan tentang pengelolaan sampah untuk siswa Usulan Kegiatan sekolah tingkat menengah yang peduli lingkungan telah masuk dalam Rencana Kerja Pelatihan tentang pengelolaan sampah untuk Usulan Kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat yang peduli telah masuk dalam lingkungan Rencana Kerja

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

KPDLKP

Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Persiapan Pengadaan sesuai SIDLACOM

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong- Usulan Kegiatan gorong Tersier telah masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong- Usulan Kegiatan gorong Skunder telah masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong- Usulan Kegiatan gorong Primer telah masuk dalam Rencana Kerja Supervisi Pembangunan Saluran Drainase dan Usulan Kegiatan Gorong-Gorong Tersier telah masuk dalam Rencana Kerja Supervisi Pembangunan Saluran Drainase dan Usulan Kegiatan Gorong-Gorong Skunder telah masuk dalam Rencana Kerja Supervisi Pembangunan Saluran Drainase dan Usulan Kegiatan Gorong-Gorong Primer telah masuk dalam Rencana Kerja Program Lingkungan Sehat Permukiman

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Usulan Kegiatan Primer telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Usulan Kegiatan telah masuk dalam

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Sub sektor DRAINASE LINGKUNGAN Program Perencanaan Saluran Drainase/Goronggorong Penyusunan Feasibility Study (FS) Drainase Outline Plan DED Drainase Kab. Aceh Selatan Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong

Saluran



Skunder

Rencana Kerja

Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Usulan Kegiatan Tersier telah masuk dalam Rencana Kerja Aspek PROHISAN

Dinas PU

Dinas PU

Sosialisasi/Penyuluhan masyarakat tentang PHBS Usulan Kegiatan dan STBM telah masuk dalam Rencana Kerja Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Pelatihan STBM

Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Pemicuan STBM Masyarakat Usulan Kegiatan telah masuk dalam Rencana Kerja Penyebarluasan informasi tentang PHBS melalui Usulan Kegiatan media cetak dan media elektronik telah masuk dalam Rencana Kerja Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Pendataan PHBS tatanan rumah tangga kepada Usulan Kegiatan seluruh keluarga di Kab. Aceh Selatan telah masuk dalam Rencana Kerja Penyediaan sarana fisik untuk mendukung PHBS

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Penyediaan Sarana Cuci Tangan di Sekolah dan Usulan Kegiatan Pondok Pasantren telah masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Sarana CTPS di tempat-tempat Usulan Kegiatan Umum telah masuk dalam Rencana Kerja

Dinas PU

Dinas Kesehatan

Dinas PU

Dinas Kesehatan

Program kerjasama informasi dengan media massa

3.2. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang telah disetujui, beberapa pekerjaaan akan diimplementasikan dengan dukungan Jasa Pengadaan, baik berupa Barang ataupun Jasa. Sub bab berikut berisi daftar persiapan tersebut, antara lain dalam bentuk daftar centang ketersediaan Deskripsi Singkat Program/Kegiatan, yang diperlukan sebagai materi acuan penyiapan dokumen Kerangka Acuan Kerja untuk proses Pelelangan oleh para Pemegang Mata Anggaran Terkait. Informasi awal materi penyiapan KAK /TOR sekurang-kurangnya memuat:



1. Uraian Pendahuluan (Latar belakang, Maksud dan Tujuan) suatu Program / Kegiatan 2. Data penunjang yang berkaitan dengan Pekerjaan 3. Tujuan dan Ruang Lingkup Pekerjaan 4. Ketentuan tentang Lokasi Kegiatan

Hal lain kebutuhan Daftar Centang terutama terkait Kriteria Kesiapan alokasi pendanaan dan administrasi pendukung lainnya. Penunjukan Dinas/ Person Penanggung Jawab untuk melakukan koordinasi dan tindak lanjutan perlu disepakati sejak awal. Tabel 3.2 Daftar Centang Kriteria Kesiapan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun n+2 Pemegang

Kriteria Kesiapan *) (lihat tabel dibawah)

Mata Anggaran

A


KPDLKP

S

S

?

B

B

B

B

KPDLKP

Pengadaan TPS di Lingkungan Permukiman dan Pasar setiap kecamatan

KPDLKP

S

S

?

B

B

B

B

KPDLKP

Penyediaan Jasa Kebersihan Pasar dan permukiman

KPDLKP

S

S

?

B

B

B

B

KPDLKP

Pengadaan Container

KPDLKP

S

S

?

B

B

B

B

KPDLKP

Pengadaan Gerobak Sampah

KPDLKP

S

S

?

B

B

B

B

KPDLKP

Pengadaan Dumptruck

KPDLKP

S

B

B

B

B

B

B

KPDLKP

Pengadaan Armroll Truck

KPDLKP

S

B

B

B

B

B

B

KPDLKP

Pengadaan Gerobak Motor

KPDLKP

S

B

B

B

B

B

B

KPDLKP

Kegiatan

B

C

D

E

F

G

Penanggung Jawab/ Tindak lanjut H

Sumber Dana : APBK

Sumber Dana : APBA



Sumber Dana : APBN Pembangunan MCK++ (Sanimas)

DPU

S

S

B

B

B

B

?

DPU

Pengadaan Excavator / Beco

KPDLKP

S

S

B

B

B

B

?

KPDLKP

Status per Desember 2013 S: sudah siap

B: belum siap

?: belum jelas, akan dikonfirmasi

*)Keterangan: A. Persiapan pengadaan sudah berdasar runutan SIDLACOM (sebagai contoh untuk implementasi Construction TPA baru, harus dipastikan bahwa DED sudah tersedia, lahan bebas dll.) B. Usulan Kegiatan sudah masuk dalam proses Musrenbang C. Verifikasi alokasi Penganggaran SKPD D. Kesiapan KAK / ToR (catatan: terutama untuk dana dari luar APBD Kab/Kota, perlu konfirmasi ke Prov / Satker) E. Kesiapan Dokumen Kontrak Barang / Jasa F. Ada tindak lanjut lain yang diperlukan (pembentukan kelompok pengelola, surat pernyataan dll) G. Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian kelancaran dan implementasi Kegiatan yang memerlukan Jasa Pengadaan.

3.3. Rencana Monitoring dan Evaluasi Tahunan Sub bab ini berisi uraian Rencana Monitoring dan Evaluasi yang akan dilakukan secara berulang (repetitive) jangka tahunan. Hasil kesepakatan terkait rencana Monev ini akan ditinjau secara rutin pada Dokumen MPS tahunan. Kesepakatan dari SKPD terkait kesepakatan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk kegiatan tahunan (perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah fungsi kegiatan Monev tahun mendatang akan dilakukan oleh Pokja Sanitasi atau dibawah koordinasi langsung oleh Bappeda). Dasar kebutuhan: A. Monitoring Tahunan a) Semua usulan Program dan Kegiatan yang sudah ada komitmen pendanaannya perlu dipastikan masuk dalam pola mekanisme Pengusulan Anggaran Tahunan.



b) Perlu mengupayakan solusi “funding gap” untuk program yang belum jelas komitmen penganggarannya (Program Daftar Tunggu) c) Mengunggah pada web Nawasis.info untuk semua aktifitas implementasi kegiatan yang sudah dilakukan B. Evaluasi Tahunan a) Kebutuhan evaluasi antara Rencana dan Realisasi implementasi program tahun sebelumnya b) Kebutuhan penjadwalan ulang c) Perubahan lokasi kegiatan d) Adanya komitmen pendanaan baru / tambahan e) Penyiapan Proposal Kegiatan f) Kebutuhan terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Hal spesifik yang perlu dikaji tahunan adalah: - Apakah target tahunan dapat dicapai, kenapa? - Apakah sasaran dan prioritas sudah tepat - Evavaluasi terkait Jangka Waktu untuk mencapai sasaran tersebut - Evaluasi terkait masalah-masalah yang dihadapi - Evaluasi terkait modal atau sumber daya yang digunakan serta pengalokasiannya - Evaluasi terkait orang, organisasi atau badan pelaksanaya - Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Tabel 3.3 Kesepakatan Rencana Tindak Monev Tahunan Kegiatan

Penanggung Jawab

Keterangan / Skedul

Kesepakatan Rencana Tindak Monitoring Tahunan Rapat Koordinasi : - Laporan Monitoring Program / Kegiatan Pengawalan Anggaran :

Awal Januari 2014 : Progres

- Implementasi Tahun 2014 - Usulan Anggaran Tahun 2015

Ketua POKJA

- Rapat Pleno Awal Januari 2014 :

BAPPEDA / Team Anggaran

- Rapat Pleno Team Pengarah dan Kepala SKPD terkait Implementasi dan usulan anggaran



Solusi Funding Gap: - Pembentukan Team mempersiapkan strategi Rencana Tindak Lanjut

kecil dan

Team Pengarah dan Team Teknis

Promosi / Sosialisasi: - Mengunggah ke web site / media Team Pengarah dan Team Teknis publikasi - Promosi terkait pencarian funding gap Kesepakatan Rencana Tindak Evaluasi Tahunan Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan menyiapkan instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sanitasi Rapat Koordinasi : - Pelaporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sanitasi - Oleh SKPK terkait sebagai bagian dari implementasi program - Masukan dari POKJA kepada SKPK menyangkut pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sanitasi - Rencana tindak lanjut

Sepanjang tahun sampai semua program kegiatan jelas sumber pendanaanya (perlu adanya kesepakatan POKJA)

Maret 2014

Ketua POKJA

Juni 2014

Ketua POKJA

Per semester (6 Bulan )


PENDAHULUAN. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain:

Recommend Documents