1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah Persetujuan (tertulis
atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu1. Pada Pasal 1313 KUHPerdata mengemukakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut kamus Hukum2, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian3. Dengan demikian, Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.
Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa
ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Seperti yang terjadi dalam kasus wanprestasi PT Indomas Bahari Makmur, yaitu di kenakan sanksi dengan ganti rugi kepada PT Pundi Abadi Intisari dengan sita jaminan atas tanah dan bangunan ruko 4 lantai di daerah Pluit Raya No.5A, yang dalam putusan Mahkamah Agung No 1542k/Pdt/2013 di batalkan atas dita jaminan ruma tersebut oleh pengadilan. Pengertian sita jaminan atau conservatoir beslag diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv4,yang secara yuridis merupakan upaya hukum yang diambil oleh pengadilan dengan menyita barang debitur yang mendahului pemeriksaan pokok perkara sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut. Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa pengertian Perseoan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan Pelaksananya. 1
Kamus Besar Bahasa Indonesia Bryan A. Gamer, Black’s Law Dictionary, 8th edition, (St Paul : West, 2004) 3 Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta, Djambatan, 2009) 4 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hal 339. 2
2
Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Pada kasus wanprestasi PT. Indomas Bahari Makmur yang digugat oleh PT Pundi Abadi Intisari atas ingkar janji/ wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1542K/PDT/2013. Pada tanggal 17 Januari 2008 terjadi perjanjian pengangkutan antara PT Indomas Bahari Makmur sebagai pemilik pupuk dan PT Pundi Abadi Intisari sebagai pemilik kapal KM Kalimas Abadi yang berkapasitas muatan 750 MT. PT Indomas Bahari Makmur melakukan wanprestasi atas perjanjian pengangkutan yang di setujui oleh PT Pundi Abadi dengan mengangkut 750MT pupuk urea dan di muat pada tanggal 19 Januari 2008 dari pelabuhan muat di sunda kelapa jakarta, menuju pelabuhan bongkar di Dumai, dengan uang tambang plus OPP sunda kelapa sebesar Rp. 165.000. per MT dengan cara bayar: 50% dibayar saat kapal selesai muat dan 50% saat selesai bongkar di pelabuhan Dumai. Sampai melewati tanggal muat barang ke kapal, PT Indomas masih belum memenuhi sampai 750MT, baru 400MT yang muat ke dalam kapal KM Kalimas Abadi. Karena muatan masih belum sampai 750MT maka KM Kalimas Abadi masih belum di berangkatkan, dan PT Indomas membongkar kembali 400MT pupuk urea yang telah di muat ke dalam kapal, sehingga KM Kalimas tidak jadi berangkat. Pada Tanggal 27 Maret 2008 terjadi perjanjian kesepakatan antara keduanya agar PT Indomas Bahari Makmur dapat mengeluarkan 400MT pupuk dari kapal KM Kalimas Abadi milik PT Pundi Abadi Intisari yang membatalkan perjanjian tertanggal 17 Januari 2008 tentang perjanjian pengangkutan. PT Indomas meminta Mahkamah Agung untuk menyatakan pembatalan perjanjian tertanggal 27 Maret 2008 dengan dalil bhawa perjanjian di lakukan dalam keadaan terpaksa, padahal di dalam perjanjian tanggal 27 Maret 2008 tersebut yang diketahui oleh Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa; bahwa dengan demikian Perjanjian Kesepakatan Tanggal 27 Maret 2008 tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUH
3
Perdata, sehingga karena sah menurut hukum dan berlaku mengikat sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan dibatalkan nya perjanjian pengangkutan tersebut, PT Pundi Abadi Intisari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.337.394.900 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). PT Pundi Abadi Intisari meminta PT Indomas Bahari Makmur untuk membayar ganti rugi beserta bunga atas perbuatan ingkar janji/wanprestasi sebesar Rp. 1.337.394.900 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) serta bunga 2% setiap bulannya sejak gugatan rekonvensi diajukan sampai dengan di bayar lunas. Karena besar nya ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh PT Indomas Bahari Makmur, maka PT Pundi Abadi Intisari meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan sita jaminan atas tanah seluas 60m2, berikut bangunan ruko 4 lantai yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta, setempat dikenal umum sebagai Jalan Pluit Raya 5A Nomor 18, Ruko Wijaya Sakti, Jakarta Utara. Semasa hidupnya (Alm) King Widyanto adalah direktur PT Indomas Bahari . Yerika Tan adalah pemegang 3000 lembar saham, dan satu satu nya ahli waris yang sah dari tuan (Alm) King Widyanto, karena (Alm) King Widyanto adalah suami sah Yerika Tan. Dengan meninggalnya tuan (Alm) King Widyanto, maka Yerika Tan adalah ahli waris yang sah menurut hukum. (Alm) King Widyanto Telah membeli sebidang tanah HGB seluas 60m2, berikut bangunan ruko 4 lantai yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta, setempat dikenal umum sebagai Jalan Pluit Raya 5A Nomor 18, Ruko Wijaya Sakti, Jakarta Utara, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 4314/1997 (“Tanah dan Bangunan”). Telah diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 September 2008. Penyitaan sehubungan dengan adanya gugatan perkara perdata antara PT Pundi Abadi Intisari selaku penggugat dan terbantah, melawan PT Indomas Bahari Makmur selaku tergugat dan terbantah perihal wanprestasi Kasasi Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa objek yang dikenakan sita jaminan merupakan harta pribadi (Alm) King Widyanto bukan harta PT.
4
Indomas Bahari Makmur, oleh sebab itu tidak dapat disita sebagai jaminan atas utang PT. Indomas Bahari Makmur. Dalam pencabutan sita jaminan, disebutkan bahwa “tanah dan bangunan” tersebut harta pribadi (Alm) King Widyanto yang menurut surat wasiatnya yang sah, “tanah dan bangunan” tersebut menajdi milik ahli waris. (Alm) King Widyanto dengan Yerika Tan menikah pada tanggal 30 Maret 1982 sebagaimana ternyata di dalam Akta Perkawinan Nomor 260/WNI/1982 dalam perkawinan mereka tidak terdapat perjanjian perkawinan sehingga harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk tanah dan bangunan yang tercantum atas nama (Alm) King Widyanto menjadi harta bersama dengan isterinya Yerika Tan selaku Pemegang saham mayoritas tunggal dan direktur utama. Yerika Tan sah menurut hukum atas kepemilikan atas tanah dan bangunan ruko 4 lantai di Jalan Pluit Raya 5A No. 18 Jakarta Utara karena menjadi ahli waris atas harta pribadi (Alm) King Widyanto. Yerika Tan selaku pemilik saham mayoritas tunggal yang menjabat sebagai direktur utama pada saat Perjanjian pengangkutan yang di lakukan pada 17 Januari 2008, antara PT Pundi Abadi Intisari dan PT Indomas Bahari Makmur di setujui. Yerika Tan Selaku Pemegang Saham Mayoritas Tunggal
dapat
dipertanggungjawabkan atas utang perseroan, sesuai dengan Doktrin Piercing The Corporate Veil. Pemegang saham dapat saja dimintai tanggung jawab, sepanjang dapat dibuktikan terjadinya kerugian pada perseroan karena pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi.
Pembelian tanah dan bangunan
setelah Perseroan sebagai badan hukum didirikan, dan dijadikan domisili PT Indomas Bahari Makmur tapi dibeli atas nama pribadi (Alm) King Widyanto selaku pemegang saham mayoritas tunggal. Berdasarkan hal-hal yang duraikan dalam latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menulis “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI YANG TIDAK MEMILIKI ASET ( Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1542K/PDT/2013 Kasus PT Pundi Abadi Intisari VS PT Indomas Bahari Makmur ) “
5
1.2
Rumusan Masalah 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi PT Pundi Abadi Intisari sebagai kreditur terhadap debitur wanprestasi PT Indomas Bahari makmur yang tidak memiliki aset?
1.3
Tujuan dan Kegunaan 1.3.1 Tujuan Penelitian Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi PT Pundi Abadi Intisari sebagai kreditur terhadap debitur wanprestasi PT Indomas Bahari Makmur yang tidak memiliki aset. 1.3.2 Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini ialah : 1. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai Sarjana Hukum Universitas Bina Nusantara. 2. Sebagai suatu sarana bagi penulis untuk menguji kemampuan dan mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh dari perkuliahan. 3. Untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh dari perkuliahan, sehingga hasil preskripsi dari pengembangan itu bermanfaat bagi kalangan mahasiswa fakultas hukum, almamater dan kalangan umum.
1.4
Metodologi Penelitian
1.4.1 Bentuk Penelitian Terdapat dua bentuk penelitian, yaitu penelitian kepustakaan (normatif) dengan penelitian lapangan (empiris), yang dimaksud dengan penelitian
kepustakaan adalah penelitian yang menekankan
kepada
penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan atau wawancara dengan informan serta narasumber. Sementara itu yang dimaksud dengan penelitian lapanagan adalah penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden dalam rangka mengetahui efektifitas dan efisiensi suatu peraturan/hukum/kondisi tertentu
6
atau melakukan kejian terhadap norma hukum tidak tertulis. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan skripsi ini berbentuk penelitian hukum normative yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada.
1.4.2 Tipe Penelitian Tipe Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis normatif5, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum yang ada di dalam masyarakat.
1.4.3 Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis6, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian.
1.4.4 Bahan Hukum Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier7. Yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah KUHPerdata yang mengatur mengenai perjanjian dan wanprestasi, juga Undang-undang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang perseroan dan organ di dalamnya. Untuk menjelaskan bahan hukum primer tersebut digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi, tesis, dan artikel-artikel dari surat kabar dan internet. Sedangkan penunjang digunakan bahan hukum tertier berupa Kamus dan Ensiklopedia.
5
Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013). hal.175. Ibid. 7 Ibid. 6
7
1.4.5 Sumber Data Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber data Sekunder dan 8
Primer , sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, majalah, jurnal, peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara.
1.4.6 Jenis Data Berdasarkan cara diperolehnya jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.9 Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (responden). Sementara itu data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atau dokumentasi.10 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data yang digunakan penulis berasal dari bahan kepustakaan.
1.4.7 Metode Pengumpulan Data Melalui metode penelitian kepustakaan penulis memperoleh data melalui penelitian dengan buku-buku, dokumen putusan pengadilan, dan perundang-undangan.
1.4.8 Jadwal Pengumpulan Data
Tabel 1 .1 Jadwal Pengumpulan Data Jadwal No
Nama Data
Pengumpulan Data
1
Putusan Pengadilan Negri Jakarta
22 Januari
Utara No.
2016
133/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Ut
8
Jenis Data
Teknik Pengumpulan data
Sekunder Survey pada Pengadilan Negri Jakarta Utara
Ibid. Sri Mamudji, dkk., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, ed.1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.28. 10 Ibid., hal. 31. 9
8
2
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta
16 Desember
No. 298/PDT/2009/PT.DKI
2015
Sekunder Media Online Website Putusan Mahkamah Agung
3
Putusan tahap kasasi Mahkamah
20 Desember
Agung No. 2026K/PDT/2010
2015
Sekunder Media Online Website Putusan Mahkamah Agung
4
Putusan tahap Peninjauan Kembali
12 Desember
putusan Makhamah Agung No.
2015
Sekunder Media Online Website Putusan
39PK/PDT/2012 5
Makhamah Agung
Putusan Mahkamah Agung No.
10 Desember
1542K/PDT/2013
2015
Sekunder Media Online Website Putusan Makhamah Agung
1.4.9 Data Bahan Penelitian
Tabel 1.2 Data Penelitian No
Nama data
Jenis data
1
Kasus
Primer
Teknik pengumpulan Survey di
Sumber data 1. Putusan
Pengadilan
wanprestasi
pengadilan
Negeri
PT Indomas
Jakarta Utara &
(No.133/Pdt/G/2008/PN.
Bahari
online website
Jkt.Ut);
Makmur
putusan makhamah agung
2. Putusan Tinggi
Jakarta
Utara
Pengadilan Jakarta
(No.298/PDT/2009/PT. DKI); 3. Putusan
Mahkamah
Agung
(No.
2026K/PDT/2010); 4. Putusan
Peninjauan
Kembali
(No.
39PK/PDT/2012);
9
5. Putusan
Mahkamah
Agung
(No.
1542KPDT/2013). 2
Wawancara
Primer
Wawancara
Wawancara dengan Narasumber
sebagai data
dengan
Bapak Bapak Albert Aries, S.H., M.H.
Primer
Albert
Aries,
S.H.,M.H 4
Teori
Sekunder
Buku
1. Buku-buku
tentang
Perseroan Terbatas. 2. Buku-Buku
tentang
Perjanjian 3. Buku-Buku
tentang
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas 4. Buku-Buku
tentang
Piercing The Corporate Veil 3
Teori
Sekunder
Undang-undang
1. KUH Perdata
dan
2. Undang-Undang No. 40
peraturan terkait
Tahun
2007
tentang
Perseroan Terbatas; 3. KUHD 4. HIR
