BAB 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pernikahan merupakan awal terbentuknya kehidupan keluarga. Setiap pasangan yang mengikrarkan diri dalam sebuah ikatan pernikahan tentu memiliki harapan agar pernikahan yang dibangun dapat berhasil. Menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana DKI Jakarta atau yang dikenal dengan BKKBN, menyatakan pada tahun 2010 Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan rata-rata usia seseorang menikah pada usia 25,7 tahun untuk pria, sedangkan pada wanita usia 22,3 tahun (Badan Pusat Statistik, 2010). Usia tersebut termasuk dalam tahapan emerging adult yang bukan dikategorikan remaja, juga tidak pula termasuk kedalam usia dewasa (Arnett, 2004). Lebih spesifik lagi, Arnett (2004) menyatakan bahwa emerging adult adalah individu dengan umur 18 sampai dengan 25 tahun Emerging adult muncul pada negara-negara berkembang, dimana mereka memiliki kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru dan mendapatkan banyak pengalaman serta sensasional dalam kehidupan mereka yang sulit didapatkan ketika sudah menikah (Arnett, 2000). Arnett (2004) menjelaskan terdapat lima karakterisik yang menggambarkan emerging adult, yang pertama adalah the age of identity explorations, kedua the age of instability, ketiga the self-focused age, keempat the age of feeling in-between, dan yang kelima adalah the age of possibilities. Pada Emerging Adult, individu mulai memikirkan hubungan yang lebih intim dan menuju pernikahan (Arnett, 2000). Untuk mencapai suatu pernikahan, terdapat proses dimana seseorang bertemu dengan individu lain yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan sesuai atau tidaknya untuk dijadikan sebagai pasangan hidup yang disebut berpacaran (Benokraitis, 1996). Menurut DeGenova dan Rice (2005) pacaran adalah suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Pacaran dimulai dari proses pendekatan, pengenalan pribadi hingga akhirnya menentukan tujuan hidup seperti melanjutkan ke jenjang pernikahan, tetapi menurut
Burgess dan Cotrell (dalam Ardianita & Andayani, 2005) menyatakan bahwa masa berpacaran yang lebih dari 6 bulan akan memiliki tingkat kebahagiaan pernikahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masa berpacaran yang kurang dari 6 bulan. Oleh sebab itu dalam masa berpacaran tersebut seseorang akan lebih mengerti kebiasaan, perilaku, kepribadian pasangannya dan sudah memiliki tujuan hidup. Setiap pasangan yang ingin menikah pasti memiliki tujuan hidup dan adanya kerjasama dalam mencapainya. Untuk mencapai tujuan hidup bersama pasti banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah konflik yang terjadi saat menjalani suatu hubungan pernikahan (Smith, 2009). Konflik yang terjadi dalam suatu pernikahan seringkali dapat menyebabkan perceraian atau kegagalan dalam pernikahan. Sehingga, dapat dikatakan untuk membangun pernikahan yang harmonis setiap pasangan harus memiliki tujuan dan adanya kerjasama untuk mencegah perceraian. Menurut Badan Urusan Peradilan Agama (dalam Purwadi, 2012), tercatat adanya peningkatan angka perceraian dari tahun 2005 hingga 2010 sebesar 70 persen. Pada tahun 2010, terdapat 285.184 kasus perceraian di seluruh Indonesia (Purwadi, 2012). Sementara itu, pada tahun 2011 tercatat 272.794 kasus perceraian di Indonesia (Unjianto, 2013). Pada tahun berikutnya, yakni 2012 terdapat 343.446 kasus perceraian di seluruh Indonesia (Rivki, 2013). Data terbaru
yang didapat menurut Deputi Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Dr. Soedibyo Alimoeso (dalam Nawawi, 2013) tingkat perceraian di Indonesia masuk peringkat tertinggi se-Asia Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwa jika kesulitan dalam pernikahan tidak diatasi secara cepat maka akan membawa dampak yang buruk bagi kelangsungan pernikahan. Salah satu faktor yang akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan pernikahan ialah ketidakmampuan pasangan dalam mengatasi resolusi konflik dengan presantase sebanyak 43% (Eny, 2013). Menurut Olson dan DeFrain (2006) yang mengutip dari Olson dan Olson (2000), bahagia atau tidaknya suatu hubungan dapat dilihat dari bagaimana pasangan dapat melakukan resolusi konflik yang terjadi diantara mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan resolusi konflik dapat memperkuat ikatan hubungan dan meningkatkan solidaritas antar pasangan.
Olson dan Defrain (2006) melakukan survei mengenai tingkat kebahagiaan pasangan yang menikah. Dalam surveinya ditemukan bahwa kekuatan utama menuju kehidupan pernikahan yang bahagia berkaitan dengan resolusi konflik. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pasangan yang bahagia yaitu, 87% dan 19% untuk pasangan yang tidak bahagia karena kurangnya sikap memahami antar pasangan ketika terjadi konflik di antara mereka. Hasil survei juga menunjukkan bahwa 85% pasangan yang bahagia lebih banyak berbagi perasaan dan ide saat terjadi percekcokan dibandingkan dengan pasangan yang tidak bahagia, yaitu 22%. Kemudian, pasangan yang bahagia dengan persentase 71% lebih dapat mengetahui bagaimana mengatasi resolusi konflik dibandingkan dengan pasangan tidak bahagia, yaitu 11%. Salah satu tokoh yang membahas tentang pentingnya resolusi konflik ialah, Epstein (2005) menurutnya resolusi konflik ialah fokus pada topik, fokus pada apa yang terjadi saat ini dan siap untuk memaafkan atau meminta maaf. Resolusi konflik juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi kompromi serta mengembangkan rasa keadilan (Mindes, 2006). Resolusi konflik yang tidak efektif memberikan dampak yang negatif, antara lain meningkatnya interpersonal distress, menurunnya tingkat harga diri seseorang, menurunnya kualitas hubungan positif dengan orang lain, menurunnya kualitas pernikahan dan dapat menyebabkan perceraian (Killis, 2006). Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Epstein et.al (2005) mengenai tujuh kompetensi yaitu, komunikasi (communication), resolusi konflik (conflict resolution), pengetahuan tentang pasangan (knowledge of partner), seks atau percintaan (sex or romance), pengelolaan stress (stress management), keterampilan hidup (life skills), dan pengelolaan diri (self-management). Tujuh kompetensi itu disebut dengan relationship skill yang harus dimiliki seseorang untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan pasangannya. Dalam membina hubungan yang harmonis dengan pasangan, kesuksesan dapat terwujud apabila adanya kesiapan yang matang sebelum menikah supaya terhindar dari dampak negatif seperti perceraian. Perceraian dapat dihindari apabila individu telah memiliki kesiapan menikah yang baik (Yufizal, 2012). Kesiapan menikah adalah
kemampuan individu untuk menyandang peran barunya yaitu sebagai suami atau istri dan digambarkan oleh adanya kematangan pribadi, pengalaman dalam menjalin hubungan interpersonal, usia minimal dewasa muda, adanya sumber finansial dan studi yang telah selesai (Wiryasti, 2004). Sebelumnya peneliti melakukan Forum Group Discussion (FGD) bersama tim pada tanggal 29 Maret 2014, yang terdiri dari 25 orang partisipan dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun yang termasuk ke dalam tahap emerging adult. Berdasarkan hasil dari FGD tersebut para partisipan merasa telah memiliki keinginan untuk menuju ke jenjang pernikahan, namun mereka belum memiliki kesiapan menikah. Alasan para partisipan tersebut karena banyaknya faktor yang masih belum terpenuhi, seperti faktor finansial, kesiapan diri dan faktor lainnya. Menurut Olson, Larson dan Olson, et all (2009) kesiapan menikah dapat ditingkatkan dengan cara lain seperti mengikuti program pendidikan pranikah yang dapat meningkatkan kualitas dari persiapan pasangan sebelum menikah. Peneliti melakukan survei dimana terdapat instansi-instansi agama yang memberikan persiapan pranikah seperti agama Kristen dan Katolik, namun belum semua instansi-instansi agama yang menyediakan persiapan pranikah. Oleh karena itu ada baiknya instansiinstansi agama menyediakan persiapan pranikah bagi pasangan yang ingin menikah. Menurut Stanley, Amano, Johnson, & Markman (2006, dalam Olson, et al, 2009) menjelaskan dengan mengikuti program pendidikan pranikah, maka resiko perceraian dapat berkurang hingga 31% dan pasangan yang mengikuti program pranikah akan memiliki kepuasan pernikahan yang lebih tinggi, komitmen yang tinggi dalam pernikahan, dan mengalami konflik pernikahan yang lebih rendah. Sehingga, kesiapan menikah merupakan hal yang penting untuk dapat menyelesaikan tugas perkembangan yaitu, pernikahan dengan baik (Blood, 1978). Berdasarkan pemaparan mengenai resolusi konflik dan kesiapan menikah tersebut, dapat dilihat bahwa resolusi konflik dan kesiapan menikah merupakan hal penting bagi individu yang ingin menikah, karena Counts (2003) menyatakan bahwa salah satu persiapan yang harus dimiliki individu untuk menikah ialah resolusi konflik yang baik. Dengan adanya permasalahan yang terjadi dan didorong dengan penelitian yang ada serta pengembangannya maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul skripsi
yaitu “ Hubungan antara Resolusi Konflik dengan Kesiapan Menikah pada Emerging Adult ”. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apakah terdapat hubungan resolusi konflik dengan kesiapan menikah pada emerging adult.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat Hubungan antara Resolusi Konflik dengan Kesiapan Menikah pada Emerging Adult? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumuan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apakah terdapat Hubungan antara Resolusi Konflik dengan Kesiapan Menikah pada Emerging Adult.