Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar Belakang

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013

Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan

pembangunan

jangka

menengah

daerah

terdiri

atas

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD).

Penyusunan

dokumen

RPJMD

dikoordinasikan

oleh

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra-SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi

organisasi. Pendekatan yang

dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD.

II-

1


Pemerintah Kota Bandung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Perda No. 08 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 (Perda No. 09 Tahun 2009) yang telah direvisi menjadi Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda No 9 Tahun 2009 tentang RPJMD 2009-2013. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyusunan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bappeda tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Bandung 2009-2013.

Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013 telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga dan memerlukan penyesuaian-penyesuaian seiring dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta revisi RPJMD Kota Bandung 2009-2013. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap Renstra Bappeda untuk mengakomodasi berbagai perubahan diatas.

Renstra merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota Bandung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandung, yaitu ‘Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat’.

II-

2


1.2 Landasan Hukum 1)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;

2)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

3)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4)

Peraturan Pemerintah

Nomor 65

Tahun 2005 Tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 7)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

8)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

9)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11)

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

12)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;

13)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

II-

3


14)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

15)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

16)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung;

17)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2010 Tentang perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;

18)

Peraturan Walikota Bandung No 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung

19)

Peraturan Walikota Bandung No

121 Tahun 2010 tentang

Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta pedoman dan Tata cara Musyawarah Perencanaan pembangunan Daerah

1.3 Maksud Dan Tujuan Maksud dari penyusunan Revisi Rencana Strategis

Bappeda adalah melakukan

penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada Revisi RPJMD tahun 2009 – 2013 Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda adalah untuk: 

mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan

pembangunan

dalam

mencapai

target

pencapaian

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20092013. 

menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung.

II-

4


1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kota Bandung 2009-2013 disusun sebagai berikut : 

Bab 1 Pendahuluan terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Bappeda dan sistematika penulisan;



Bab 2 Gambaran Pelayanan SKPD memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui

pelaksanaan

Renstra

SKPD

periode

sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD; 

Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat permasalahanpermasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;



Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan terdiri atas :Uraian Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung,. Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menegah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.



Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;



Bab 6 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

II-

5


Bab II Gambaran Pelayanan Bappeda Kota Bandung 2.1

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. Pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 dan Perda Nomor 24 Tahun 1981. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, yang mengubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Bappeda kembali mengalami perubahan sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 410 Tahun 2010 tentang Rincian tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan perencanaan pembangunan daerah Kota bandung, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung terdiri dari :

1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program

II-

6


3. Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, membawahkan : a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; b. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana. 4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan, membawahkan : a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi; b. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah. 5. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan : a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya; b. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat. 6. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahkan : a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan; b. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah. 7. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahkan : a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. Sub Bidang Statistik. 8. Bidang Penanaman Modal, membawahkan : a. Sub Bidang Penanaman modal dan Promosi Daerah; b. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Daerah. 9. Unit pelaksana teknis Badan. 10. Kelompok Jabatan Fungsional. Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

II-

7


Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Bandung

II- 8


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bappeda mempunyai fungsi: a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;

b.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

c.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang penanaman modal;

d.

Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistik serta penanaman modal;

e.

Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung No 10 Tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut :

A.

KEPALA BADAN

Tugas pokok :

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Fungsi

:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

II-

9


B.

SEKRETARIAT

Tugas Pokok:

melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup kesekretariatan

Fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; b. pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program; c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan; e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Sekretariat ; f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan

C.

BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat; c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan d. perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat; dan e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat.

D. BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG, SARANA DAN PRASARANA Tugas Pokok:

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanan tata ruang, sarana dan prasarana.

II-

10


Fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana; c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana; d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;

E. BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN PEMBIAYAAN Tugas Pokok:

melaksanakan

sebagian

tugas

Kepala

Bappeda

lingkup

perecanaan ekonomi dan pembiayaan Fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah; b. penyusunan

petunjuk

teknis

lingkup

perencanaan

pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunan

perencanaan

pengembangan

ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah; d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup

perencanaan

pengembangan

ekonomi

serta

perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.

II-

11


F.

BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

Tugas Pokok:

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penelitian, pengembangan dan statistik

Fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

lingkup

penelitan pengembangan dan statistik; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup litbang dan statistik; c.

pelaksanaan

dan

pengkordinasian

pengembangan lingkup

penelitian

dan

penelitan pengembangan dan

statistik; d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup

penelitan pengembangan dan

statistik.

G.

BIDANG PENANAMAN MODAL

Tugas Pokok:

melaksanakan

sebagian

tugas

Kepala

Bappeda

lingkup

penanaman modal Fungsi :

a. perencanaan dan penyusunan program lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi; c.

pelaksanaan lingkup

informasi penanaman modal dan

promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi; dan d. monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan lingkup

informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi.

H.

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BANDUNG ELECTRONIC PROCUREMENT a. menyusun rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis

Bandung

Electronic

Procurement

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;

II-

12


b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas

dan potensi bawahan agar tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program

kerja Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement agar sasaran tetap terfokus; d. membina bawahan dengan cara memotivasi bawahan untuk

meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier; e. merumuskan kebijakan operasional penyedia barang dan jasa

secara elektronik; f. mengordinasikan penyiapan panitia pengadaan barang/jasa

dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; g. menyusun dan mensosialisasikan petunjuk teknis pemilihan

penyedia

barang/jasa

secara

elektronik

di

lingkungan

Pemerintah Kota Bandung; h. melakukan hubungan kerja, baik internal maupun eksternal

untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPT BEP; i. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Pemilihan Penyedia

Barang dan jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; j. mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis

Bandung Electronic Procurement; k. menyusun telaahan staf berisi saran dan masukan kepada

pimpinan sebagai bahan perumusan/penetapan kebijakan di Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement; l. mengordinasikan seluruh pemilihan penyedia barang/jasa

secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; m. merumuskan rencana pengumuman putaran paket lelang

secara elektronik baik di media massa maupun di media elektronik; n. menyusun

laporan pelaksanaan kegiatan UPT Bandung

Electronic Procurement sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Bappeda.

II-

13


I.

SATUAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL a. kelompok jabatan fungsional pada

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. b. setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Badan. c. pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2

Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsipprinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappeda Kota Bandung berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Maret Tahun 2011 berjumlah 90 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kota

II-

14


Bandung dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang perencana di Bappeda bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda melalui 4 (empat) bidang perencana yaitu Bidang Perencanaan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Ekonomi dan pembiayaan, Bidang perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Tata Ruang, Sarana dan Prasarana. Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanan pembangunan. Tiga bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap bidang perencana tersebut. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik memberikan dukungan berupa penyediaan data statistik dan hasil kajian dalam penyusunan dokumen perencanaan. Bidang penanaman modal memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen perencanan yang berkaitan dengan penanaman modal dan investasi, sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelanggaraan kegiatan secara keseluruhan. Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan No

Uraian

1

Kepala Bappeda

2

Sekretariat

Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Staf

Jumlah

1

3

21

25

1

1

3

Bidang Pemerintahan

1

2

5

8

4

Bidang Sosbud & Kesra Bidang Ekonomi

1

2

6

9

1

2

6

9

1

2

3

6

7

Bidang Penanaman Modal Bidang PPS

1

2

6

9

8

Bidang Fisik

1

2

10

13

2

4

17

65

6 4 90

5 6

9. 10.

BEP Pejabat Fungsional JUMLAH

1

7

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah karyawan yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam struktur Bappeda adalah adanya jabatan fungsional

II-

15


peneliti dan perencana yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Bappeda dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana. Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini : Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan No

Uraian

S3

S2

S1

D3

SLTA

1

Kepala Bappeda

1

2

Sekretariat

3

14

2

4

3

Bidang Perencanaan Pemerintahan Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesra Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan Bidang Penanaman Modal Bidang PPS

2

2

1

2

4

4

1

4

2

1

4

5

6 7

1

SLTP

SD

Jumlah 1

1

1

25

1

8 9

2

9

5

6

3

4

5

6

9

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Sarana Prasarana BEP

1

5

6

10

Pejabat Fungsional

2

2

4

8

1

2

9

1

13

JUMLAH

1

25

44

6

11

1

2

90

%

1%

28%

49%

7%

12%

1%

2%

100%

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Bandung

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan

karyawan

Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 44 orang (49 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Bappeda yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum. Jumlah karyawan Bappeda yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 25 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 28 % dari seluruh karyawan Bappeda, sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi Think Tanknya Pemerintah Kota Bandung, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara optimal.

II-

16


Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi issu strategis di Bappeda Kota Bandung adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana dan peneliti. Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Kota telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, belum menarik minat untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

2.2.2 Anggaran Dari sisi anggaran, bappeda Kota Bandung

mendapatkan alokasi anggaran yang

meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2009-2011 beserta serapannya sebagai berikut : Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Bappeda 2009-2012 No

Tahun Anggaran

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

1

2009

13,476,416,855

12,325,159,889

91,46

2

2010

20,121,066,129,5

16,307,477,293

81,05

3

2011

24,123,396,632

21,116,188,344

87,53

4

2012

20.911.323.808

Sumber : hasil olahan Perda APBD

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannnya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum di milikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan

dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan

alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan.

II-

17


Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, manjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Bandung menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 1.202 meter persegi milik PDAM Pemerintah Kota Bandung yang berada di Jalan Tamansari Nomor 76 dan mulai digunakan pada tahun 2002. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut : Tabel 2.4 Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappeda Kota Bandung Sampai Dengan Tahun 2012 No

Nama Barang

Banyaknya

Kondisi Barang

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20

Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 AC Lemari/Rak/Buffet/Filling Cabinet Brankas Meja Kursi Pesawat telepon/faks. Mesin Tik Komputer Note Book/Laptop Printer Scanner Paper Sheredder Projector Layar Handphone Camera Digital

16 18 7 103 2 120 164 8 15 46 33 27 3 3 9 4 15 12

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

21 23 24 25

VGA 6 Porte 4 DLP Teknologi Maket Miniatur GPS

1 1 1 1

Baik Baik Baik Baik

II-

18


Lokasi Kantor Bappeda yang cukup strategis memudahkan

aksesibilitas dari dan

menuju kantor Bappeda, lokasi yang terpisah dari kompleks perkantoran Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana maupun kompleks kantor Pemerintah Kota di Jalan Cianjur memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas mapun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan pada asset, sarana dan prasarana di Bappeda Kota Bandung berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil, status kepemilikan gedung yang masih terkendala dari sisi legalitas menyebabkan pembangunan kantor tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh, sekalipun pada Tahun Anggaran 2011 telah dilakukan rehabilitasi gedung kantor, tetapi baru dilakukan perbaikan yang sifatnya partial. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) terutama yang dipergunakan oleh pejabat yang sudah tidak lagi bertugas di Bappeda, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Bappeda.

2.3

Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Bandung

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu : (1) urusan perencanaan pembangunan, (2) Urusan statistik skala kota, (3) sebagaian urusan penataan Ruang dan (4) urusan penanaman modal dengan fokus pada ; (1) Perumusan kebijakan, (2) Bimbingan, konsultasi, dan koordinasi (3) Monitoring dan Evaluasi (4) Kebijakan penanaman modal (5) Kebijakan statistik dasar (6) Koordinasi Statistik Antar sektor (7) Pengembangan jejaring Statistik Khusus dan (8) Perencanaan Tata Ruang.

II-

19


Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Indikator Kinerja Target Renstra SKPD Tahun keRealisasi Capaian Tahun keTarget Target IKK Target IKU NO sesuai Tugas dan SPM 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Fungsi SKPD (1) 1.

2.

3.

4. 5.

6.

(2)

(3)

(4)

Tingkat akomodasi usulan Musrenbang Kota & Reses DPRD minimal 30% dalam RKPD Tersedianya dokumen perencanaan sesuai UU Penataan Ruang Tingkat Akomodasi program RPJMD ke dalam RKPD Kenaikan Jumlah Investor Tingkat Ketersediaan Data/informasi dan Statistik Daerah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perkada

(5)

(6)

(7)

(8)

>30

>30

>30

%

%

%

(9) >30 %

70% 75% 80% 90 %

ada

ada

ada

(11) (12) (13) (14)

>30 %

>30

(15) >30 %

1

2

3

Sosialisasi

95 %

100% 100% 100%

Perda Sosialisasi 100% 100% 100% RDTR

100% 100% 100%

70% 75% 80%

500 500 perusahaan perusahaan

100% 100% 100%

100 %

100%

100% 100% 100%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

4

5

(16) (17) (18) (19) (20)

%

Perda RDTR

Ada/tidak

(10)

Rasio Capaian pada Tahun ke-

100% 100% 100%

II-

20


Indikator Kinerja Target NO sesuai Tugas dan Target IKK Target IKU SPM Fungsi SKPD (1) 7.

8.

9.

(2) Tersedianya dokumen RPJMD pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada Tersedianya dokumen RKPD pembangunan yang ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

10. Kenaikan Nilai Realisasi PMDN 11. Buku Bandung Dalam Angka 12. Buku PDRB

(3)

(4)

(5)

Target Renstra SKPD Tahun ke1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Realisasi Capaian Tahun ke1

2

3

4

(11) (12) (13) (14)


5 (15)

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Jumlah program RKPDthn n/ jml program RPJMD yg hrs dilaksanakan x 100%

70% 75% 80% 90 %

95 %

70% 75% 80%

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

1

2

3

4

(16) (17) (18) (19) (20) 100% 100% 100%

100% 100% 100%

ada

5

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

II-

21


Indikator Kinerja Target NO sesuai Tugas dan Target IKK Target IKU SPM Fungsi SKPD (1)

(2)

13. Tingkat akomodasi program/kegiatan RPJMD ke dalam RKPD

(3)

(4)

(5) Jumlah

Target Renstra SKPD Tahun ke1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Realisasi Capaian Tahun ke1

2

3

4

(11) (12) (13) (14)


5 (15)

1

2

3

4

5

(16) (17) (18) (19) (20)

80% 90% 95% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

80% 90% 95% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

program RKPDthn n/ jml program RPJMD yg hrs dilaksanakan x 100%

14 Tingkat kesesuaian target kinerja RPJMD terhadap Renstra SKPD

Target kinerja RPJM thn n/target kinerja Renstra X 100%

15 Tingkat kesesuaian Program/kegiatan Renstra SKPD terhadap Renja SKPD

Akomodasi prog,keg Renstra/ prog,keg Renja X 100%

II-

22


Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Walikota Nomor 410 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bandung adalah sebagai berikut: 1.

Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2.

Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

3.

Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4.

Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan;

5.

Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan skala Daerah;

6.

Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;

7.

Merumuskan

kebijakan

pelaksanaan

pengelolaan

data

dan

informasi

pembangunan daerah skala Daerah: 8.

Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputi keserasian

pengembangan

perkotaan,

manajemen

dan

kelembagaan

pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota; 9.

Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala Daerah;

10. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;

IV-

23


11. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis kota; 12. Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan; 13. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kota; 14. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota; 15. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota; 16. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota; 17. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota; 18. Bimbingan,

konsultasi

dan

koordinasi

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian pembangunan daerah skala kota; 19. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antardaerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota; 20. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota dan Kecamatan; 21. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan; 22. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan; 23. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota; 24. Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri; 25. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBDaerah Provinsi maupun APBN;

IV-

24


26. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri; 27. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD se-Kota Bandung; 28. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan penanaman modal dan promosi daerah skala kota; 29. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat kota; 30. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota; 31. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota; 32. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri; 33. Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala kota.

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kota Bandung berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, kebijakan penanaman modal, perencanaan tataruang dan penyediaan statistik skala kota. 1.

Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;

2.

Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;

3.

Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;

IV-

25


4.

Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar.

5.

Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;

6.

Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;

7.

Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

8.

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;

9.

Lemahnya

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

di

tingkat

basis

yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up; 10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan. 11. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum

tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur.

IV-

26


Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan support berupa statistik skala kota dan pelayanan bidang penanaman modal dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait; 2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; 3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya; 4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar; 5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih bergam; 6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda; 7. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

IV-

27


8. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM. 9. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain; 10. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up; 11. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan. 12. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman output kegiatan tidak bisa diukur. 13. Informasi tentang potensi penanaman modal dan peluang investasi di Kota Bandung belum akurat dan tersedia secara optimal 14. Iklim investasi di Kota Bandung yang masih belum kondusif

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bandung yang tercantum dalam Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 yaitu : Visi : Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat. Kota Bermartabat diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga diri dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai Kota Jasa. Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa yang memberikan manfaat bagi warga Bandung khususnya, Jawa Barat dan Nasional pada umumnya.

Kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi: 1.

Pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah, hijau dan berbunga;

2.

Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil dan dinamis;

3.

Pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran ekonomi warganya;

IV-

28


4.

Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia dan kesadaran perikehidupan majemuk ;

5.

Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis ;

Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013 merupakan penjabaran dari Misi Tahap II dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap II tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari : 1.

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing;

2.

Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota;

3.

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota

yang

Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat; 4.

Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan;

5.

Meningkatkan Kinerja Pemerintah

Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan

Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan; 6.

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Bandung dengan Dokumen RPJMD 2009-2013, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

IV-

29


A.

Misi Ke 1, Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing, dengan indikator kinerja : Perencanaan, Evaluasi dan pengendalian pencapaian indikator Makro dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2009-2013.

B.

Misi Ke 2, Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota, dengan Indikator kinerja : tersusunnya dokumen perencanaan dalam rangka Pengembangan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang

Penciptaan Lapangan Kerja dan

Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota. 1) Indikator Kinerja Penanaman Modal



Intensitas Pelaksanaan Promosi Investasi, dengan target kinerja setahun diselenggarakan satu kali Promosi investasi.



Iklim Investasi –

Realisasi investasi, dengan target kinerja tersusunnya dokumen potensi dan peluang investasi, Grand design penanaman modal dan Data base potensi dan peluang invenstasi di Kota Bandung.

–

Terbentuknya Forum Investasi.

2) Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiaayaan

C.



Evaluasi dan Kompilasi data base bidang ekonomi dan pembiayaan.



Arah Kebijakan Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan

Misi Ke 3, Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat, dengan indikator kinerja : tersusunnya dokumen perencanaan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat. Target yang akan dicapai adalah : 1) Indikator Kinerja Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat 

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial Budaya Masyarakat di Kota

IV-

30


Bandung

D.



Penyusunan Rencana pembangunan Bidang Sosial Budaya



Evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya

Misi Ke 4, Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan dengan indikator kinerja : Terwujudnya perencanaan tata ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan yang sesuai dengan UU penataan ruang. Target yang akan dicapai adalah : 1) Mewujudkan struktur dan pola ruang yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan; 2) Mewujudkan Penataan di Kawasan DAS Cikapundung, dengan target kinerja tersusunnya Peraturan Walikota Rencana Kawasan Strategis DAS Cikapundung dan Sosialisasinya. 3) Mewujudkan Penataan di Kawasan Braga, dengan target kinerja tersusunnya Peraturan Walikota Rencana Kawasan Braga. 4) Mewujudkan perencanaan prasarana transportasi, dengan target kinerja Tersosilaisasikannya Masterplan Transportasi Kota Bandung 2010-2030 5) Mewujudkan perencanaan sanitasi kota, dengan target kinerja tersusunya Peraturan

Walikota

Strategi

Sanitasi

Kota

beserta

sosialisasi

dan

Pengendaliannnya. 6) Mewujudkan perencanaan drainase banjir, dengan target kinerja tersusunnya Peraturan Walikota Masterplan Drainase Kota Bandung 7) Mewujudkan perencanaan permukiman, dengan target kinerja Penyusunan Perwal Strategi Pengembangan Permukiman dan Instrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bandung beserta sosialisasi dan pengendaliannnya.

E.

Misi Ke 5 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan, dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

IV-

31


a. Aspiratif : dalam proses penyusunan dokumen perencanaan keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan. Indikatornya adalah adanya mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang dengan

target

persentase

kehadiran

dan

keterwakilan

masyarakat

(stakeholders) Kota Bandung sebesar 80 % dengan mengusung usulan perencanaan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat ; b. Antisipatif : perencanaan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan yang akan datang dan yang mungkin terjadi atau berorientasi ke depan (tidak bersifat

statis).

Indikatornya

adalah

Dokumen

Perencanaan

dapat

memproyeksikan permasalahan pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan solusi terhadap permasalahan di masa depan; c. Aplikatif : produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya. Indikatornya adalah diaplikasikannya dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda. d. Akuntabel : hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Indikatornya dan targetnya sebagai berikut : 

Penyusunan dokumen perencanaan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan targetnya adalah dokumentasi hasil-hasil perencanaan diunggah/upload dalam Website Bappeda Kota Bandung



Penyusunan dokumen perencanaan harus memenuhi standar etika dan nilai-nilai

yang

berlaku,

artinya

sesuai

dengan

prinsip-prinsip

administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders, dengan target kinerja 1 (satu) Dokumen LAKIP Pertahun 

Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku, dengan target kinerja kesesuaian antara dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan

IV-

32


Renja) dengan dokumen perencanaan di atasnya, dengan target kinerja penyusunan 1 (satu) Dokumen Renja Bappeda Pertahun. 

Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi, dengan target kinerja Tersusunnnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan dan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) 5 (lima)Tahun sekali



Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut, dengan target kinerja tersusunnya 4 (empat) Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pertahun



Akses publik pada informasi atas suatu rencana kebijakan setelah dokumen perencanaan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, dengan target kinerja Diaplikasikannya Sistem Informasi Musrenbang.



Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai. dengan target kinerja Penyusunan Bandung Integrated Resources Management System dan Aplikasinya

e. Indikator Kinerja Pengembangan Statistik adalah Penyusunan Data Bahan Dokumen Perencanaan yang terdiri dari : 

Penyusunan Buku Bandung dalam Angka, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen Pertahun



Penyusunan Buku Profil Kota, dengan target kinerja 1Dokumen/tahun



Penyusunan PDRB, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen Pertahun



Penyusunan Suseda, dengan target kinerja 1(satu)

Dokumen setiap 3

(tiga) tahun  f.

Penyusunan IPM, dengan target kinerja 1 (satu) Dokumen Pertahun

Indikator Kinerja Pemanfaatan Teknologi Informasi  Penyusunan Bandung Integrated Management Resources System (BIRMS)  Implementasi Bandung Integrated Management Resources System (BIRMS)

IV-

33


F.

Dan Misi Ke 6, yaitu Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan.

Indikator

kinerjanya adalah : Terimplementasikannya instrumen pembiayaan pembangunan Non konvesional dengan target : Terlaksananya Obligasi daerah dan Road Fund

3.3 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Dalam Rencana Strategisnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Visi Bappeda Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Tercapainya Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat”.

Misi yang dijalankan untuk mencapai Visi tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Mewujudkan aparatur Bappeda yang profesional dan memiliki integritas;

2.

Meningkatkan pelayanan prima di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengendalian dan evaluasi;

3.

Mewujudkan siklus dan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan prinsip shewhart cycle dan SMART Planning;

4.

Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

Tujuan yang ingin dicapai adalah : Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Provinsi Jawa Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas aparatur Bappeda;

2.

Meningkatnya manajemen pelayanan perencanaan pembangunan daerah;

3.

Meningkatnya efektivitas dan efesiensi proses penyusunan perencanaan;

IV-

34


4.

Meningkatnya

sistem

pengelolaan

data

dan

informasi

perencanaan

pembangunan;

Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2008-2013 adalah sebagai berikut: 1.

Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Bappeda

2.

Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP pelayanan Bappeda

3.

Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan

4.

Tercapainya satu data dan informasi pembangunan Jawa Barat

Dengan melihat Rencana Strategis Bappeda Propinsi Jawa Barat, adanya penekanan terhadap ketersediaan data Jawa Barat menempatakan penyediaan data di Bappeda Kota Bandung pun menjadi prioritas, penyediaan data sebagai basis pegambilan kebijakan dan dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan juga menjadi issu strategis di Bappeda Kota Bandung, beragamnya sumber menyebabkan akurasi dan validitas data menjadi permasalahan krusial yang dihadapi Bappeda Kota Bandung. Kebijakan Bappeda Propinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Renstra dan memberikan pengaruh terhadap Bappeda Kota Bandung adalah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan. Koordinasi perencanaan pembangunan berkaitan dengan permasalahan perencanaan yang melibatkan Kabupaten/Kota lain terutama yang secara geografis posisinya berbatasan dengan Kota Bandung. Penyelesaian masalah penanggulangan sampah menjadi contoh dimana mantapnya koordinasi dengan Kab/Kota yang berbatasan menjadi kata kunci dalam penyelesaian masalah. Sinergitas perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan oleh Bappeda Propinsi Jawa Barat menjadi faktor pendorong dalam mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan di Kota Bandung.

IV-

35


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. RTRWK berfungsi sebagai: a.

penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta

b.

acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi: a.

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

b.

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

c.

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d.

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e.

penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas: a.

kebijakan dan strategi struktur ruang;

c.

kebijakan dan strategi pola ruang; dan

d.

kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas: a.

perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;

IV-

36


b.

pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan

c.

peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi: a.

mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur

b.

membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;

c.

mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

d.

menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan

e.

menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: a.

membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;

b.

mengawasi fungsi dan hirarki jalan;

c.

meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;

d.

memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu;

e.

menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;

f.

mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan

g.

mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

IV-

37


Kebijakan pola ruang kota terdiri atas: a.

perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;

b.

optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi: a.

menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;

b.

mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;

c.

mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

d.

mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;

e.

mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

f.

melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;

g.

meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.

IV-

38


3. 5. Penentuan

Issu-Issu

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandung Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi Bappeda Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis No. 1.

2.

Tupoksi Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah

1.

2. 3. 4.

Isu Strategis Aplikasi dokumen perencanan pembangunan dan penanaman modal daerah Peningkatan peran jabatan fungsional dalam perumusan kebijakan teknis Penguatan kerja sama lembaga baik horizontal maupun vertikal Pemantapan peran Bappeda selaku pengambilan keputusan, koordinator, serta think tank perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

IV-

39


No.

Tupoksi 5.

3.

4.

5.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang penanaman modal Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistik serta penanaman modal Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan

6.

7. 8.

Isu Strategis Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan. Ketersediaan dan validasi data/ informasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan penenaman modal Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Ketersediaan data statistik untuk pendukung perencanaan pembangunan

9.

Bappeda Kota Bandung sebagai lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel, serta Learning Organization 10. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya

IV-

40


Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Bandung, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Bandung yaitu: Memantapkan kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2009-2013.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah kota. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak dibidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di kota Bandung.

Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan visi Bappeda adalah sebagai berikut :



Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat, sebagai visi Kota Bandung harus menjadi acuan dan pedoman tidak saja bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya akan tetapi menjadi spirit seluruh warga kota dalam membangun kotanya;

IV-

41




Pencapaian 7 target agenda prioritas Pemerintah Kota, yang terdiri dari (1) Bandung Cerdas; (2) Bandung Sehat; (3) Bandung Makmur; (4) Bandung Hijau dan harmonis, dengan 5 (lima) Gerakannya yaitu, Gerakan Penghijauan, Hemat serta Menabung Air, Gerakan Cikapundung Bersih; Gerakan Sejuta Bunga Untuk Bandung; Gerakan Udara Bersih; gerakan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan hidup (GP4LH); (5) Bandung Kota Seni dan Budaya; (6) Bandung Berprestasi; dan (7) Bandung Kota Agamis, menjadi poin penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kota dengan mengedepankan asas pelayanan prima yang dilandasi dengan penerapan good governance sebagai tahapan dari reformasi birokrasi;



Bappeda sebagai institusi yang menjalankan urusan perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Bappeda lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan think tank-nya pembangunan daerah;



Besarnya kewenangan yang dimiliki Bappeda, ternyata belum diimbangi dengan tingkat aplikasi dokumen perencanaan ataupun kajian yang dihasilkan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya produk-produk yang dihasilkan Bappeda yang belum dijadikan acuan/pedoman bagi SKPD-SKPD terkait dan dalam proses pengambilan kebijakan Pemerintah Kota;



Tingginya Kapasitas warga Kota Bandung

belum dapat dimanfaatkan secara

optimal dalam perumusan perencanaan pembangunan, keterlibatan warga kota dalam forum konsultasi publik masih didominasi oleh warga yang secara formal merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Misi 5 (lima) yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2009-2013 maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda pada masa mendatang adalah ”TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG KREDIBEL DALAM MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA BERMARTABAT”.

IV-

42


Dalam pengertian Visi Bappeda tersebut maka sebagai lembaga teknis di lingkungan Permerintah

Kota Bandung yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan

pengendalian, Bappeda secara kelembagaan harus kredibel artinya dapat dipercaya, sehingga segala rumusan kebijakan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan prosedural.

Dalam kaitannya dengan kredibilitas Bappeda sebagai lembaga perencana, harus memenuhi beberapa syarat yaitu: (1) Aspiratif artinya dalam penyusunannya keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan. (2) Antisipatif artinya perencanaan yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja tetapi yang lebih penting dapat menjawab kebutuhan yang akan datang dan yang mungkin terjadi atau orientasi ke depan (tidak bersifat statis). (3) Aplikatif artinya produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya. (4) Akuntabel artinya setiap program/ kegiatan dan hasil akhir dari tahapan perencanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan. Penetapan Visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi perencanaan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan kemajuan suatu daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan pemantapan lembaga perencanaan pembangunan sebagai lembaga mandiri, profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan. Pemantapan fungsi dan peran perencanaan pembangunan ke depan harus melalui upaya-upaya yang lebih cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

IV-

43


4.2

Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi

diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung yang profesional ;

2.

Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, dan akuntabel

3.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sistem Layanan Perencanaan Pembangunan yang Memadai;

4.

Memantapkan peran dan fungsi Bappeda dalam koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan;

5.

Meningkatkan aktivitas investasi di Kota Bandung

4.3

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sesuai dengan visi dan misi Bappeda Kota Bandung tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut: MISI 1

:

Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung yang profesional

Tujuan

:

Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana yang profesional, berdisiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi.

IV-

44


Sasaran-1

:

Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur

Program

:

1. Peningkatan Kapasitas Pembangunan Daerah

MISI-2

:

Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, dan akuntabel

Tujuan

:

Meningkatkan kualitas mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif dan akuntabel.

Sasaran-1

:

Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan

Program

:

2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran-2

:

Terumuskannya kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan akuntabel

Program

:

3.

Sasaran-3

:

Mewujudkan perencanaan tata ruang kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Penataan ruang

Program

:

4.

Perencanaan Sosial Budaya

5.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

6.

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

7.

Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Kelembagaan

Perencanaan

Program Perencanaan Tata Ruang

Sasaran-4

:

Meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan

Program

:

8.

Peningkatan Kapasitas Pembangunan Daerah

9.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kelembagaan

Perencanaan

10. Penelitian dan Pengembangan Daerah MISI-3

:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan yang memadai

system

layanan

Tujuan

:

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

Sasaran-1

:

Penyediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Program

:

11. Pengembangan Data dan Informasi

pendukung

IV-

45


12. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 13. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Kesra Sasaran-2

:

Implementasi Elektronik Government

Program

:

14. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 15. Bandung Integrated Resources Management System

Sasaran-3

:

Program

Menyelenggarakan evaluasi pembangunan daerah

dan

pengendalian

pelaksanaan

16. Perencanaan Pembangunan Daerah 17. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 18. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Sasaran-4

Peningkatan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah

Program

19. Penelitian dan Pengembangan

MISI-4

:

Memantapkan peran dan fungsi Bappeda dalam koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan

Tujuan

:

Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antarsektor skala kota/kabupaten

Sasaran

:

Memantapkan peran dan fungsi Bappeda dalam koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan

Program

:

20. Program Kerjasama Pembangunan 21. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud dan Kesra 22. Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 23. Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang 24. Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

MISI-5

:

Meningkatkan aktivitas investasi Kota Bandung

Tujuan

:

Menciptakan iklim kondusif bagi investasi di Kota Bandung

Sasaran

:

Meningkatnya iklim investasi di Kota Bandung

Program

:

25. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 26. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

IV-

46


TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD NO. (1)

1.

MISI (2) Misi 1: Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung yang profesional

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(3) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana yang profesional, berdisiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi.

(4)

(5)

Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur

Jumlah pegawai yang meningkat pengetahuan 60 orang dan keterampilannya Tingkat Perwujudan Perencanaan Sesuai dengan Aspirasi Masyarakat

Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan

2.

Misi 2 : Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, dan akuntabel

Meningkatkan kualitas mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif dan akuntabel. Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang Kota yang Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan sesuai dengan penataan ruang

1 (6)

≥30%

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2 3 4 (7) (8) (9) 80 orang

70 orang

50%

≥30%

≥30%

≥30%

5 (10)

55%

≥30%

Tingkat akomodasi program RKPD ke dalam APBD

70 %

80 %

85 %

90%

90%

Tingkat Akomodasi Program RPJMD ke dalam RKPD

70 %

80 %

85 %

90%

90%

Tingkat akomodasi jumlah program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPD

70 %

80 %

85 %

90%

90%

Revisi Perda RTRW

Draft Perda RTRW

Perda RTRW

Sosialisasi

100%

100%

100%

Tersedianya dokumen perencanaan sesuai Undang-Undang Penataan Ruang

Terumuskannya kebijakan Tingkat ketersediaan umum pembangunan dokumen rencana daerah yang integrative pembangunan daerah dan akuntabel

Naskah Akadem ik

100%

100%

IV-

47


NO.

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Terlaksananya kegiatan diseminasi dan sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan

1 event

Penyediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Tingkat ketersediaan data/informasi statistik daerah

100%

Implementasi Elektronik Government

Meningkatnya pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

3

Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai Peningkatan Kualitas Hasil Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

Memberikan dukungan kebijakan perencanaan pembangunan berbasis riset

4

Misi 4 : Memantapkan peran dan fungsi Bappeda dalam

Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan

Menyelenggarakan Jumlah Evaluasi dan program/kegiatan yang Pengendalian pelaksanaan dievaluasi Pembangunan Daerah Persentase hasil penelitian yang digunakan sebagai Peningkatan kualitas pelaksanaan penelitian bahan masukan dan pengembangan pengambilan kebijakan daerah dan penyusunan dokumen perencanaan daerah Mantapnya koordinasi Terselenggaranya perencanaan koordinasi perencanaan

1 (6)

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2 3 4 (7) (8) (9) 1 event 1 event 3 event

100%

100%

5 (10)

3 event

100%

100%

30 %

100 %

90 %

90%

90%

90 %

100 %

40%

40%

45%

50%

50%

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

IV-

48


NO.

MISI

(1)

(2) koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Misi 5 : Meningkatkan iklim dan kerja sama dalam bidang penanaman modal

5

TUJUAN (3) antarsektor skala kota

Menciptakan iklim kondusif bagi investasi di Kota Bandung

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(4) (5) pembangunan antarsektor pembangunan skala kota/kabupaten antarsektor skala kota/kabupaten Meningkatnya iklim investasi

Kenaikan jumlah investor

1 (6)

500

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2 3 4 (7) (8) (9)

500

IV-

500

49

500

5 (10)

500


4.3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana. 1. Aspek Kekuatan Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda 2. Aspek Kelemahan Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda. FAKTOR EKSTERNAL Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappeda yaitu : 1.

Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda. 2.

Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda di Kota Bandung

IV-

50


PENYUSUNAN STRATEGI Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapanharapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bandung secara keseluruhan.

Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi

silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan: 1.

Strengts - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;

2.

Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;

3.

Strengts - Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;

4.

Weakness - Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

IV-

51


Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Alternatif Strategi Faktor Eksternal

Faktor Internal

Kekuatan (S) : 1. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana memadai 2. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik; 3. Potensi aparatur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi

Peluang (O) : 1. Kewenangan dan peran Bappeda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan; 2. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Kewenangan yang jelas dan menjadikan stuktur Bappeda lebih efektif dan efisien 4. Fungsi dalam struktur Bappeda semakin lengkap 5. Bandung diberikan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan; 6. Pesatnya perkembangan Kota Bandung di berbagai sektor pembangunan; 7. Bandung sebagai pusat Perguruan Tinggi, dan Penelitian yang berkualitas 8. Participatory planning semakin optimal; 9. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas. 10. Memiliki acuan dalam penyusunan rencana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan anggaran dari Provinsi 11. Memudahkan untuk melakukan kerjasama dengan dunia usaha/swasta 12. Memberikan dukungan untuk menyusun road map ekonomi kota Bandung

Ancaman (T): 1. inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Perencanaan; 2. Perencanaan masih bersifat Sektoral; 3. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan SKPD lain 4. Tingginya urbanisasi penduduk pendatang; 5. Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan; 6. Adanya regulasi yang membatasi kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Swasta 7. Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan 8. Tuntutan representasi dalam proses rencana pembangunan semakin kuat 9. Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil rencana pembangunan dalam bentuk riil. 10. Kebijakan yang terlalu seragam akan mengesampingkan kekhasan karak-teristik masyarakat Kota Bandung 11. Pertumbuhan investasi belum sejalan dengan Dokumen perencanaan yang berlaku. 12. Masyarakat kreatif memiliki road mapnya sendiri

Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas

Alternatif Strategi (S-T): 1. Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral (S1-S3 : T2). 2. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan (S1-S3 : T1) 3. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam

peran dan fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik agar didapat sinergitas perencanaan (S1 – S4 : O1 - O3) 2. Peningkatan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan

IV-

52


4. Adanya peningkatan kemampuan dalam kepemimpinan 5. Memiliki kualifikasi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Daerah 6. Proses pengadaan barang/jasa memiliki legitimasi sesuai Kepres 80 7. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan 8. Lokasi kantor cukup strategis; 9. Kendaraan operasional dalam jumlah dan kondisi yang memadai; 10. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas memadai; 11. Kemudahan dalam proses Penyusunan Dokumen Perencanaan; 12. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana; 13. Bappeda menjadi salah satu anggota TAPD; 14. Database mengenai statistik Kota Bandung selalu diupdate secara berkala (1 tahun 1 kali); 15. Beberapa dokumen perencanaan sudah dapat dikerjakan secara swakelola; 16. Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam; 17. Sistem Informasi Musrenbang sebagai instrumen penting dalam perencanaan partisipatif telah mulai dibangun dan dikembangkan.

Kelemahan (W): 1. Lemahnya Team Work dan belum tergalinya potensi SDM secara optimal); 2. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki skill dan kompetensi sebagai perencana; 3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur 4. Kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan

(S3,S4 : O6)

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang

4. 5. 6.

7.

memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih efektif sehingga proses pelaksanaan pembangunan menjadi lebih lancar (S6 : O8 Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bappeda (S4, S5, S10, S12 : O1,O3) Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan Bandung sebagai kota Metropolitan (S5, S6,S12 : O4 Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha (S13 : O2, O7, O8) Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi musrenbang dalam meningkatkan pastisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan (S16 : O7,O8)

Alternatif Strategi (W-O) : 1. Mengembangkan jabatan fungsional peneliti dan perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur bappeda yang mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa. (W2,W3 : O6 )

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan (S2-S4 : T3) 4. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian penganggaran (S5, S6, S12 : T1) 5. Optimalisasi kendaraan operasional dalam rangka meningkatkan kinerja penyusunan perencanaan pembangunan (S8,S9;T1) 6. Menerapkan perundang-undangan yang ada untuk perumusan SPM perencanaan (S4, S14, S15 :T1) 7. Memanfaatkan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara perencanaan (S3 : T1, T7) 8. Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untuk mengurangi tuntutan masyarakat yang ingin 'instan' terhadap hasil pembangunan (S6, S11,S12 : T3) 9. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai upaya penetapan SPM yang belum terbentuk (S13 : T6) 10. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW ( S15 : T2,T3 ) 11. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapat mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang menyertainya. (S2-S4 : T4) 12. Memasukan variabel investasi dalam penyusunan dokumen perencanaan (S12,S15 : T8) Alternatif Strategi (W-T) : 1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan (W2,W3 : T5) 2. Menerapkan 'merit system' dalam pemberdayaan

IV-

53


tidak merata 5. Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa; 6. Manajemen jabatan fungsional belum optimal 7. Tidak berimbangnya jumlah personil dengan kapasitas gedung; 8. Penggunaan & perawatan kendaraan operasional belum optimal.; 9. Barang inventaris belum terkelola secara baik; 10. Tidak adanya tempat/ruangan khusus penyimpanan barang inventaris kantor; 11. Kurangnya pemeliharaan rutin untuk barang inventaris kantor; 12. Belum memadainya sarana instalasi listrik dalam mendukung aktivitas Bappeda; 13. Belum diterapkannya efisiensi penggunaan listrik dan air; 14. Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan; 15. Proses pertanggungjawaban keuangan semakin rigid 16. Lemahnya fungsi dan peran Bappeda dalam TAPD sehingga terjadi reduksi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pada saat proses penganggaran 17. Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting yang mendukung proses perencanaan; 18. Belum ada sistem baku yang mengatur proses swakelola diluar Kepres No.80; 19. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda disebabkan karena lemahnya pemahaman mengenai kebutuhan SKPD;

2. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian (W2, W3 : O6) 3. Meningkatkan kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pengembangan urusan kewenangan bidang perencanaan (W7W14 : O1) 4. Mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan yang handal guna mendukung tingkat partisipasi dunia usaha dan investor dalam pembangunan kota Bandung (W15, W18 : O5, 07, O8) 5. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengambangkan urusan kewenangan yang ada (W4,W5 : O3) 6. Menerapkan sistem informasi pembangunan untuk menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah dan memperkuat Bandung sebagai PKN (W15,W18 : O2,O4) 7. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kota Bandung (W20 : O6,O7) 8. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang pasti (W4,W5 : O3) 9. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produk-produk perencanaan . (W18,W21 : O5-O8)

SDM untuk mengurangi standar pelayanan minimal yang belum tersedia (W1,W4,W5) 3. Meningkatkan kapasitas gedung kantor untuk menerapkan standar pelayanan minimal yang belum tersedia (W7,W8, W13) 4. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (W15 :T2)

IV-

54


Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah: 1.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tujuan : Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas Sasaran : Meningkatkan kinerja aparatur melalui keikutsertaan dalam Diklat, Bintek, seminar, kursus reguler tugas belajar dan lain-lain. Indikasi Kegiatan : 1)

Peran serta dalam seminar, diklat, lokakarya, bintek dan Peningkatan kemampuan Penunjang (bahasa, komputer, akuntansi, dll)

2.

Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administratif Sasaran :

Tersedianya tata kelola administrasi perkantoran

Indikasi Kegiatan: 2)

Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung Administrasi Perkantoran

3)

Penyediaan jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran

4)

Penyelenggaraan kordinasi dan konsultasi dalam mendukung kelancaran V-55


program dan kegiatan Bappeda

3.

Peningkatan Disiplin Aparatur Tujuan : Meningkatnya disiplin aparatur Sasaran : Tercapainya tertib dalam berpakaian sesuai dengan aturan yang berlaku Indikasi Kegiatan:

4.

5)

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

6)

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tujuan : Meningkatnya sistem laporan capaian kinerja Sasaran : Tersedianya laporan capaian kinerja yang akurat dan tepat waktu Indikasi Kegiatan:

5.

7)

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8)

Penyusunan Laporan keuangan Semesteran

9)

Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tujuan : Meningkatkan kelancaran tata kerja dan kinerja aparatur Sasaran :

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

Indikasi Kegiatan:

6.

10)

Pengadaan Mebeulair

11)

Pemeliharaan rutin gedung kantor

12)

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional

13)

Pemeliharaan rutin/berkala Web Site

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Tujuan : Meningkatnya kapasitas lembaga perencanan pembangunan daerah Sasaran : Peningkatan kualitas teknis lembaga perencanaan pembangunan Indikasi Kegiatan: 14)

Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

V-56


7.

Perencanaan Tata Ruang Tujuan : Tersusunnya dokuem Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Sasaran : Tersedianya dokumen Tata Ruang wilayah dan terlaksanya monitoring dan evaluasi implementasi RTRW Indikasi Kegiatan:

8.

15)

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

16)

Penyusunan Rancangan Perda tentang RTRW

17)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang

18)

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang

Pengembangan Data dan Informasi Tujuan : Tersedianya data dan informasi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan. Sasaran : Meningkatkan kualitas data dan informasi untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan Indikasi Kegiatan: 19)

Penyusunan dan pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan

Penyusunan

Dokumen Perencanaan

9.

20)

Menyusun Profil Daerah

21)

Menyusunan Hasil SUSEDA Kota Bandung

22)

Menyusun PDRB dan IPM Kota Bandung

Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Tujuan : Tersusunnya perencanaan pengembangan Kota Bandung Sasaran : Tersedianya solusi permasalahan strategi Kota Bandung Indikasi Kegiatan: 23)

Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

24)

Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

25)

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

26)

Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan

V-57


10. Perencanaan Pembangunan Daerah Tujuan :Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Kota Bandung Sasaran :Tersedianya dokumen rencana pembangunan yang sistematis, dan mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan Kota Bandung Indikasi Kegiatan: 27)

Musrenbang RKPD

28)

Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis SKPD

29)

Menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

30)

Menyelenggarakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

31)

Menyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

32)

Menyelenggarakan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

33)

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)

11. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tujuan : Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi Kota Bandung Sasaran : Tersediannya arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bandung Indikasi Kegiatan: 34)

Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan

35)

Koordinasi Perencanaan Ekonomi

36)

Data base perencanaan ekonomi: Indikator Makro; Pemetaan UMKM/Kec; Tabel Input-Output, Pemetaan Sarana dan Prasarana Perekonomian Kota Bandung, Pemetaan Asset Pemerintah Kota Bandung

37)

Penguatan Kerjasama antara Swasta (CSR) dan UMKM

38)

Penyusunan standar & prosedur Kebijakan Pembangunan Ekonomi

39)

Membangun dan Mengembangkan Perencanaan kerjasama Antar wilayah dalam Pembangunan Ekonomi : Identifikasi & Evaluasi; Penyusunan Kebijakan; penetapan kebijakan

40)

Penyusunan Kebijakan Ketahanan Pangan

41)

Perencanaan Pengembangan Pertanian Perkotaaan V-58


42)

Perencanaan Kerjasama dalam rangka peningkatan Investasi

43)

Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pariwisata: Identifikasi dan Evaluasi; Penyusunan Kebijakan

44)

Perencanaan Pengembangan Kota Bandung Sebagai Pusat Jasa Keuangan

45)

Perencanaan Sistem Pembiayaan Terpadu

46)

Perencanaan Pengembangan Ekspor

12. Perencanaan Sosial Budaya dan Sumberdaya Pemerintahan Tujuan : Meningkatnya kualitas kehidupan sosial budaya dan kualitas sumber daya pemerintahan di Kota Bandung Sasaran : Harmonisasi perencanaan sosial budaya dan sumber daya pemerintahan Indikasi Kegiatan: 47)

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah lingkup bidang sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan

48)

Koordinasi Penyusunan Perencanaan Lingkup Bidang Sosbud

49)

Koordinasi

Penyusunan

Perencanaan

Lingkup

Bidang

Sumberdaya

Pemerintahan 50)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang

13. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Tujuan : Mengembangkan wilayah strategis perkotaan Sasaran : Tersediannya pedoman pengaturan pengembangan fisik dan tata ruang wilayah strategis perkotaan Indikasi Kegiatan: 51)

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

14. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Tujuan : Tersusunnya Masterplan pengendalian sumber daya alam Sasaran : Tersediannya dokumen Masterplan lingkungan hidup Kota Bandung Indikasi Kegiatan: 52)

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup V-59


15. Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Tujuan : Meningkatnya sinergitas rencana pembangunan bidang fisik dan tata ruang Sasaran : Terlaksananya

koordinasi

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan fisik dan tata ruang di kota Bandung Indikasi Kegiatan: 53)

Penyediaan data base perencanaan bidang fisik dan tata ruang

16. Pemanfaatan teknologi informasi Tujuan : Meningkatnya kualitas sistem informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Sasaran : Terintegrasikannnya pelaskanaan rencana pembangunan Indikasi Kegiatan: 54)

Optimalisasi pemnafaatan teknologi informasi

17. Penelitian dan Pengembangan Daerah Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dengan dukungan penelitian dan pengembangan Sasaran : Tersediannya dokumen penelitian dan pengembangan mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Indikasi Kegiatan: 55)

Kajian peningkatan pelayanan publik

56)

Kajian peningkatan pendapatan daerah

57)

Kajian Infrastruktur Kota

58)

Kajian Peningkatan Kualitas Lingkungan

59)

Kajian Peningkatan Kerjasama Pemerintah Swasta

60)

Kajian Peningkatan Seni dan Budaya

61)

Pengembangan kapasitas Jarlitbang di Kota Bandung

62)

Pengembangan Model Infrastruktur Kota

63)

Pengembangan Model UKM dan Industri

64)

Pengembangan Model Mitigasi Bencana V-60


18. Pemanfaatan Ruang Tujuan : Optimalisasi pemanfaatan ruang di Kota Bandung Sasaran : Tersusunya kebijakan, norma dan standar pemanfaatan ruang Indikasi Kegiatan: 65)

Kegiatan Penyusunan kebijakan, Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang

19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tujuan : Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai RTRW Sasaran : Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Indikasi Kegiatan: 66)

Kegiatan Penyusunan kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

20. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tujuan : Terkelolanya lingkungan hidup di Kota Bandung Sasaran : Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Indikasi Kegiatan: 67)

Penyusunan kebijakan pengendalian dan perusakan lingkungan hidup

21. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Tujuan :

Mengarahkan

rencana

pembangunan

sesuai

dengan

dokumen

perencanaan Sasaran : Tersedianya data pelaksanaan pembangunan triwulanan sebagai bahan informasi arah perencanaan pembangunan Indikasi Kegiatan: 68)

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

22. Peningkatan Kemitraan Pemerintahan Tujuan : Peningkatan kualitas kemitraan Sasaran : Terlaksananya

perencanaan

pembangunan

yang

melibatkan V-61


pemerintahan lintas wilayah

Indikasi Kegiatan: 69)

Pengelolaan Sumber Daya Alam lintas wilayah

23. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Tujuan : Meningkatkan kualitas koordinasi pembangunan antar wilayah Sasaran : Terlaksananya sinergitas pelaksanaan pembangunan Indikasi Kegiatan: 70)

Koordinasi perencanaan pembangunan antar daerah

24. Kerjasama Pembangunan Daerah Tujuan : Koordinasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah Sasaran : Terlaksananya pembagian peran pemerintahan lintas wilayah Indikasi Kegiatan: 71)

Cost sharing pembiayaan pembangunan lintas wilayah

25. Diseminasi dan Sosialisasi Draft Rencana Pembangunan Tujuan : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang proses perencanaan pembangunan Sasaran : Penyebarluasan

informasi

Rencana

kebijakan

perencanaan

permbangunan Indikasi Kegiatan: 72)

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

26. Peningkatan Kerjasama Pembangunan Tujuan : Akselerasi pelaksanaan rencana pembangunan Sasaran : Terfasilitasinya dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan Indikasi Kegiatan: 73)

Fasilitasi kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

V-62


Bab 6 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013 merupakan penjabaran dari Misi Tahap II dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap II tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari : 7.

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing;

8.

Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota;

9.

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota

yang

Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat; 10. Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan; 11. Meningkatkan Kinerja Pemerintah

Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan

Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan; 12. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Bandung dengan Dokumen RPJMD 2009-2013, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja

I-

63


Bappeda Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

G.

Misi Ke 1, Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing, dengan indikator kinerja : Perencanaan, Evaluasi dan pengendalian pencapaian indikator Makro dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2009-2013.

H.

Misi Ke 2, Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota, dengan Indikator kinerja : tersusunnya dokumen perencanaan dalam rangka Pengembangan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang

Penciptaan Lapangan Kerja dan

Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota. 3) Indikator Kinerja Penanaman Modal



Intensitas Pelaksanaan Promosi Investasi, dengan target kinerja setahun diselenggarakan satu kali Promosi investasi.



Iklim Investasi –

Realisasi investasi, dengan target kinerja tersusunnya dokumen potensi dan peluang investasi, Grand design penanaman modal dan Data base potensi dan peluang invenstasi di Kota Bandung.

–

Terbentuknya Forum Investasi.

4) Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiaayaan

I.



Evaluasi dan Kompilasi data base bidang ekonomi dan pembiayaan.



Arah Kebijakan Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan

Misi Ke 3, Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota

I-

64


yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat, dengan indikator kinerja : tersusunnya dokumen perencanaan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat. Target yang akan dicapai adalah : 2) Indikator Kinerja Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat 

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial Budaya Masyarakat di Kota Bandung

J.



Penyusunan Rencana pembangunan Bidang Sosial Budaya



Evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya

Misi Ke 4, Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan dengan indikator kinerja : Terwujudnya perencanaan tata ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan yang sesuai dengan UU penataan ruang. Target yang akan dicapai adalah : 8) Mewujudkan struktur dan pola ruang yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan; 9) Mewujudkan Penataan di Kawasan DAS Cikapundung, dengan target kinerja tersusunnya Peraturan Walikota Rencana Kawasan Strategis DAS Cikapundung dan Sosialisasinya. 10)Mewujudkan Penataan di Kawasan Braga, dengan target kinerja tersusunnya Peraturan Walikota Rencana Kawasan Braga. 11)Mewujudkan perencanaan prasarana transportasi, dengan target kinerja Tersosilaisasikannya Masterplan Transportasi Kota Bandung 2010-2030 12)Mewujudkan perencanaan sanitasi kota, dengan target kinerja tersusunya Peraturan

Walikota

Strategi

Sanitasi

Kota

beserta

sosialisasi

dan

Pengendaliannnya. 13)Mewujudkan perencanaan drainase banjir, dengan target kinerja tersusunnya Peraturan Walikota Masterplan Drainase Kota Bandung 14)Mewujudkan perencanaan permukiman, dengan target kinerja Penyusunan Perwal Strategi Pengembangan Permukiman dan Instrastruktur Perkotaan

I-

65


(SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bandung beserta sosialisasi dan pengendaliannnya.

K.

Misi Ke 5 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan, dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut: a. Aspiratif : dalam proses penyusunan dokumen perencanaan keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan. Indikatornya adalah adanya mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang dengan

target

persentase

kehadiran

dan

keterwakilan

masyarakat

(stakeholders) Kota Bandung sebesar 80 % dengan mengusung usulan perencanaan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat ; b. Antisipatif : perencanaan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan yang akan datang dan yang mungkin terjadi atau berorientasi ke depan (tidak bersifat

statis).

Indikatornya

adalah

Dokumen

Perencanaan

dapat

memproyeksikan permasalahan pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan solusi terhadap permasalahan di masa depan; c. Aplikatif : produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya. Indikatornya adalah diaplikasikannya dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda. d. Akuntabel : hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Indikatornya dan targetnya sebagai berikut : 

Penyusunan dokumen perencanaan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan targetnya adalah dokumentasi hasil-hasil perencanaan diunggah/upload dalam Website Bappeda Kota Bandung



Penyusunan dokumen perencanaan harus memenuhi standar etika dan

I-

66


nilai-nilai

yang

berlaku,

artinya

sesuai

dengan

prinsip-prinsip

administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders, dengan target kinerja 1 (satu) Dokumen LAKIP Pertahun 

Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku, dengan target kinerja kesesuaian antara dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja) dengan dokumen perencanaan di atasnya, dengan target kinerja penyusunan 1 (satu) Dokumen Renja Bappeda Pertahun.



Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi, dengan target kinerja Tersusunnnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan dan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) 5 (lima)Tahun sekali



Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut, dengan target kinerja tersusunnya 4 (empat) Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pertahun



Akses publik pada informasi atas suatu rencana kebijakan setelah dokumen perencanaan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, dengan target kinerja Diaplikasikannya Sistem Informasi Musrenbang.



Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai. dengan target kinerja Penyusunan Bandung Integrated Resources Management System dan Aplikasinya

e. Indikator Kinerja Pengembangan Statistik adalah Penyusunan Data Bahan Dokumen Perencanaan yang terdiri dari : 

Penyusunan Buku Bandung dalam Angka, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen Pertahun



Penyusunan Buku Profil Kota, dengan target kinerja 1Dokumen/tahun



Penyusunan PDRB, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen Pertahun

I-

67




Penyusunan Suseda, dengan target kinerja 1(satu)

Dokumen setiap 3

(tiga) tahun  f.

Penyusunan IPM, dengan target kinerja 1 (satu) Dokumen Pertahun

Indikator Kinerja Pemanfaatan Teknologi Informasi  Penyusunan Bandung Integrated Management Resources System (BIRMS)  Implementasi Bandung Integrated Management Resources System (BIRMS)

L.

Dan Misi Ke 6, yaitu Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan.

Indikator

kinerjanya adalah : Terimplementasikannya instrumen pembiayaan pembangunan Non konvesional dengan target : Terlaksananya Obligasi daerah dan Road Fund Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

(1) 1.

2.

3.

Indikator

(2) Tingkat Akomodasi program RPJMD kedalam RKPD Tingkat Akomodasi Usulan Musrenbang Kota dan Reses DPRD kedalam RKPD Tingkat Ketersediaan dokumen rencana pembangunan daerah

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 (3)

Tahun 1 (4)

Tahun 2 (5)

Tahun 3 (6)

NA

NA

NA

NA

Target Capaian Setiap Tahun

<30%

100%

100%

100%

100%

4.

Tersedianya dokumen perencanaan sesuai UU Penataan Ruang

Perda RTRW No.3 Tahun 2006

-

-

-

5.

Tingkat Ketersediaan data/informasi/statistik daerah

6.

Kenaikan Jumlah Investor

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 4

Tahun 5

(7)

(8)

(9)

90%

95%

95%

>30%

>30%

>30%

100%

100%

100%

Perda RDTR

Sosialisasi

Sosialisasi

50 %

100%

100%

100%

Jumlah investor 2500

500 perusahaan

500 perusahaan

2500

I-

68

Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents