BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsurunsur organisasi di lingkungan Dinas Pedapatan Kota Bandung, sehingga perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana yang : a.

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan What/Which, Why, When, Where, How dan Who;

b.

pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan–perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

1

c.

operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;

d.

ambisius tetapi sesuai dengan realita;

e.

berkelangsungan/berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai, hendaknya dapat terus dilaksanakan sampai selesai;

f.

fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;

g.

komprehensif;

h.

berdasarkan skala prioritas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2009

sebagai pengganti Peraturan Daerah Tingkat II Bandung No 13 Tahun 2007, Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok “ Melaksanakan sebagian urusan

Pemerintahan

Daerah

di

Bidang

Pendapatan”

.

Dalam

menjalankan tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Kota Bandung mempunyai fungsi, sebagai berikut: 1.

Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan;

2.

Melaksanakan tugas teknis pendapatan yang meliputi perencanaan, pajak daerah, pajak bukan pajak daerah dan pengendalian;

3.

Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dipungut mulai bulan Januari 2013.


2

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis Dinas Pendapatan dalam peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Bandung. Dengan visi, misi dan strategis

yang jelas

maka

diharapkan Dispenda akan

dapat

menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Disamping itu, Rencana Strategis merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Dispenda dalam membangun suatu sistem manajemen kepemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan. Kebijakan Pemerintah Kota Bandung periode tahun 2009-2013 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013. RPJMD termaksud merupakan dasar dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, Renstra dan Renja tersebut, saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis bagi Dinas Pendapatan Kota Bandung terutama dalam mendukung pencapaian Misi ke enam yaitu : Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

3

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk merevisi Renstra terdahulu agar sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Revisi Renstra ini juga disesuaikan dengan isi dari Revisi RPJMD 2009-2013, namun lebih terfokus pada strategi untuk jangka waktu 2012-2013 tanpa mengabaikan isi Renstra terdahulu.

1.2 Landasan Hukum Landasan

hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas

Pendapatan Kota Bandung Tahun 2009-2013 adalah : 1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

4

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 02 jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03); 11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08); Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

5

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 13); 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08); 14. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 08); 15. Peraturan Walikota Nomor 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Bandung. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah untuk memberikan pedoman dan arahan strategis bagi seluruh aparat Dinas Pendapatan dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2009 – 2013. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah dimilkinya dasar rencana tindak operasional dalam implementasi kebijakan Dinas Pendapatan Kota Bandung, sehingga tercapai pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien 1.4 Sistematika Penulisan BAB 1

: Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum keberadaan organisasi dan perencanaan anggaran serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pendapatan


6

BAB 2

: Gambaran Pelayanan Dinas Pendapatan Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

RPJMD

periode

sebelumnya,

dan

mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini BAB 3

: Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Menguraikan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Kedudukan dan Susunan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung. Isu-isu strategis yang muncul dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan lingkungan hidup strategis

BAB 4

: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Menguraikan tentang Visi, Misi, tujuan dan sasaran dari setiap misi serta strategi dan kebijakan Dinas Pendapatan Kota Bandung

BAB 5

: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Menguraikan tentang Kebijakan Organisasi, Program Organisasi serta kegiatan organisasi periode 2009 – 2013


7

BAB 6

: Indikator Kinerja Dinas Pendapatan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Menguraikan tentang cara dan metode pengukuran serta evaluasi kinerja, serta bagaimana kesimpulan hasil evaluasi tersebut

BAB 7

: Penutup Menguraikan tentang bagaimana kesimpulan dari rencana strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung secara keseluruhan


8

BAB 2 GAMBARAN PELAYANANAN DINAS PENDAPATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pembentukan Dinas Pendapatan dilaksanakan berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan dari Perda Nomor 5 Tahun 2001 sebagai pengganti Perda Kota DT II Bandung No. 11 Tahun 1989, Dinas Pendapatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

TUGAS POKOK Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pendapatan yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung;

FUNGSI 1. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan 2. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan 3. Menyelenggarakan kesekretariatan

Kedudukan dan Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan dan Program


9

c. Bidang Perencanaan, membawahi : 1. Seksi Data dan Potensi Pajak 2. Seksi Program 3. Seksi Analisa dan Pelaporan d. Bidang Pajak, membawahi : 1. Seksi Pelayanan dan Pengaduan 2. Seksi Penetapan dan Pembukuan 3. Seksi Penagihan e. Bidang Pengendalian, membawahi : 1. Seksi Pembinaan Internal 2. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan 3. Seksi Penyuluhan, evaluasi dan Monitoring f. Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah, membawahi : 1. Seksi Administrasi Bagi hasil Pajak Pusat 2. Seksi Administrasi Bagi hasil Pajak Propinsi 3. Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah g. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemungutan Pajak. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPT ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 543 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung). UPT Pemungutan Pajak meliputi 5 (lima) wilayah, yaitu : 1. UPT Wilayah Bandung Utara 2. UPT Wilayah Bandung Barat 3. UPT Wilayah Bandung Tengah 4. UPT Wilayah Bandung Timur 5. UPT Wilayah Bandung Selatan h. Kelompok Jabatan Fungsional


10

2.2.

Sumber Daya Dinas Pendapatan

2.2.1

Sumber Daya Manusia Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai

sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar pendidikan dan dengan struktur kepangkatan yang beragam. Jumlah pegawai Dinas Pendapatan Kota Bandung pada Bulan Desember Tahun 2011 sebanyak 363 orang. Adapun keragaman jumlah pegawai berdasarkan pendidikan disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Bulan Desember 2011 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UNIT KERJA Sekretariat Bidang Perencanaan Bidang Pengendalian Bidang Pajak Daerah BPPBPD UPT Bandung Timur UPT Bandung Utara UPT Bandung Barat UPT Bandung Selatan UPT Bandung Tengah TOTAL PEGAWAI

SD 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 10

SMP 3 1 1 8 1 0 0 0 0 0 14

PENDIDIKAN JUMLAH SMA D1 D3 S1 S2 8 0 1 28 4 45 3 0 0 7 2 13 8 0 1 9 3 23 77 1 14 43 3 154 49 0 3 14 1 68 5 0 0 7 0 12 5 0 0 7 0 12 5 0 0 6 1 12 5 0 0 6 1 12 6 0 0 6 0 12 171 1 19 133 15 363

Berdasarkan data pegawai seperti yang diuraikan pada tabel diatas, secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Pendapatan berpendidikan SMA yaitu sebanyak 171 orang, Sarjana (Strata 1) sebanyak 133 orang dan Magister (S2) sebanyak 15 orang. Dengan berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi SDM sebagai salah satu upaya dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

11

optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Keragaman jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kota Bandung Berdasarkan Kepangkatan Bulan Desember 2011

GOLONGAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UNIT KERJA Sekretariat Bidang Perencanaan Bidang Pengendalian Bidang Pajak Daerah BPPBPD UPT Bandung Timur UPT Bandung Utara UPT Bandung Barat UPT Bandung Selatan UPT Bandung Tengah JUMLAH

I

II

a

b

C

d

a

b

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

1

2

0

0

0

0

III C

JUMLA H

IV

D

a

b

c

D

a

b

c

d

e

2

1

10

14

5

3

1

0

1

0

0

45

0

1

0

3

2

0

1

2

1

0

0

0

13

2

1

2

0

3

5

4

3

1

1

0

0

0

23

0

41

4

10

5

34

39

9

8

1

0

0

0

0

154

0

0

20

3

13

1

14

11

1

4

0

1

0

0

0

68

0

0

0

3

0

2

0

3

2

1

1

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

3

0

2

0

3

2

0

2

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

3

2

0

0

3

2

0

1

1

0

0

0

0

12

0

0

0

0

3

2

0

0

3

2

1

1

0

0

0

0

0

12

0 2

0 2

0 0

0 0

3

0

0

0

2

2

12

32

2 9

3

89

79

79

23

26

0 6

0 3

0 1

0 0

0 0

12 363

Berdasarkan data pegawai berdasarkan kepangkatan, seperti yang terdapat pada tabel diatas, pegawai Dinas Pendapatan Kota Bandung secara umum adalah pegawai dengan golongan III yaitu sebanyak 207 orang , golongan II sebanyak 142 orang dan golongan IV sebanyak 10 orang. Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, bahwa untuk menduduki jabatan struktural diwajibkan telah mengikuti pendidikan dan latihan jabatan.Berdasarkan pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang telah diikuti, pegawai Dinas Pendapatan Kota Bandung yang telah Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

12

mengikuti Diklatpim II, Diklatpim III, Diklatpim IV dan Adum dapat diuraikan sebagai berikut :

NO 1 2 3 4

DIKLATPIM Diklatpim II Diklatpim III Diklatpim IV Adum

JUMLAH KESELURUHAN

JUMLAH

KETERANGAN

1 Orang 8 Orang 17 Orang 14 Orang 40 Orang

Untuk mendukung Tupoksi yang dimiliki Dinas Pendapatan, telah pula dilakukan Pendidikan Teknis, yaitu Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan menurut data dari kepegawaian Dinas Pendapatan Kota Bandung, sampai sekarang aparatur Dispenda yang telah memiliki keahlian sebagai PPNS ini sebanyak 41 orang.

2.2.2

Sumber Daya Informasi Fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan

Kota Bandung antara lain fasilitas online sistem perpajakan daerah serta server sebagai penyimpan data perpajakan daerah. Dinas Pendapatan Kota Bandung memiliki beberapa sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi yaitu : sistem pelaporan secara on line yang menghubungkan Bank Jabar Banten (BJB) dengan kantor validasi BPHTB, sistem pelaporan on line dari Bendahara Kas Penerima (BKP) ke ruang penetapan dan pembukuan, serta perangkat on line system yang di pasang pada beberapa wajib pajak Hotel dan Restoran. Hal-hal di atas menandakan bahwa Dinas Pendapatan Kota Bandung telah mengoptimalkan pemanfaatan Infomasi Teknologi (IT) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2.2.3

Sumber Daya Sarana dan Prasarana


13

Keberadaan Dinas Pendapatan Kota Bandung telah didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi sarana perkantoran, sarana mobilitas dan fasilitas penunjang lainnya. Dinas Pendapatan Kota Bandung menempati perkantoran yang terletak di Jalan Wastukancana No. 2 Bandung. Adapun untuk mendukung ke-5 (lima) UPT, lokasi gedung kantor tersebar di lima wilayah yaitu : Unit Pelayanan Teknis Bandung Timur yang berlokasi di Jalan Gede Bage, Unit Pelayanan Teknis Bandung Utara yang berlokasi di Jalan Sadang Serang, Unit Pelayanan Teknis Bandung Barat yang berlokasi di Jalan Sarijadi, Unit Pelayanan Teknis Bandung Selatan yang berlokasi di Jalan Pelindung Hewan, dan Unit Pelayanan Teknis Bandung tengah berlokasi di Jalan Cianjur. Disamping sarana perkantoran, Dinas Pendapatan Kota Bandung didukung pula dengan sarana mobilitas berupa kendaraan roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat yang dimiliki Dinas Pendapatan Kota Bandung berjumlah 14 unit dan dalam kondisi baik. Sedangkan kendaraan roda dua sebanyak 61 unit.

2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan

Dinas Pendapatan Kota Bandung memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah. Target Kinerja Dispenda dalam RPJMD tahun 2009-2013, memiliki satu Indikator Kinerja Daerah yaitu Pendapatan dari Pajak Daerah Indikator Kinerja ini dikaitkan dengan Misi ke enam dalam RPJMD tahun 2009-2013. Adapun Target pencapaian Kinerja yang telah diamanatkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

14

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG Rasio Indikator Realisasi Capaian Kinerja Target Renstra SKPD Tahun Capaian Target pada sesuai Target Target keTahun NO Indikator Tahun Tugas dan SPM IKK keLainnya keFungsi SKPD 4 5 4 5 4 5 (1) 1

(2)

(3)

Pendapatan dari Pajak Daerah

(4) -

(5) -

(6)

(7)

(8) (9) (10) (11)

523,600,000.000.00 775,000,000,000.00

-

-

-

-

Tabel 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG

Anggaran pada Tahun keUraian ***)

(1) Belanja Tidak Langsung Belanja langsung

2.4.

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisas i dan Anggara n Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

Angga ran (8)

Reali sasi (9)

Rp. 56.449.986.210,00

15.91%

-

Rp. 21.535.559.816,00

Rp. 21.535.559.816,00

-

-

Rp. 70.238.186.845,71

Rp. 77.985.546.026,00

-

-

4

5

4

5

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Rp. 48.702.627.029,71

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Dinas

Pendapatan Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

15

menjadi landasan kritis dalam merancang strategi DISPENDA KOTA BANDUNG, hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). 1. KEKUATAN (STRENGTHS) a. Adanya Political Will dari Kepala Daerah. b. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha wisata yang tinggi. c. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai. d. Jumlah petugas pajak yang memadai. e. Potensi pajak masih besar. f. Pengalihan kewenangan Pengelolaan Pajak dari Pusat dan Pemerintah Provinsi.

2. KELEMAHAN (WEAKNESSES) a. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan Penempatan pegawai masih belum optimal. b. Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah UPT. c. Terdapatnya Peraturan Perundangan yang menimbulkan multi tafsir. d. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait.

3. PELUANG (OPPORTUNITIES) a. Adanya Political Will dari pusat tentang perpajakan, b. Adanya globalisasi yang mendorong percepatan perekonomian dan pariwisata daerah. c. Adanya otonomi daerah yang memberikan keleluasaaan pemerintah daerah untuk bergerak dan berkembang. d. Perubahan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah yang menambah jenis pajak baru untuk Kabupaten/Kota serta propinsi.

4. ANCAMAN (THREATS) Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

16

a. Tunggakan pajak masih besar b. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari Stakeholder. c. Terjadinya pengenaan pajak pusat dan pajak daerah terhadap objek pajak yang sama. Berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada maka Dinas Pendapatan Kota Bandung merumuskan strategi yang akan ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dalam melaksanakan misi guna mencapai visi organisasi sebagai berikut: 1. Meningkatkan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak; 2. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung pelaksanaan tugas; 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 4. Meningkatkan mutu administrasi perpajakan dengan di dukung teknolgi IT 5. Meningkatkan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel guna memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya 6. Meningkatkan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan; 7. Meningkatkan upaya penjaringan Wajib Pajak guna optimalisasi atas potensi yang ada; 8. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak; 9. Meningkatkan upaya penagihan guna memperkecil tunggakan; 10. Meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan Daerah 11. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah;


17

12. Meningkatkan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang dimiliki daerah 13. Meningkatkan kesiapan daerah guna menerapkan PBB sebagai pajak daerah


18

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendapatan Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih

mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dinas Pendapatan Kota Bandung dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu : a. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan Penempatan pegawai masih belum optimal. b. Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah UPT. c. Terdapatnya Peraturan Perundangan yang menimbulkan multi tafsir. d. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait. e. Tunggakan pajak masih besar f.

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari Stakeholder.

g. Terjadinya pengenaan pajak pusat dan pajak daerah terhadap objek pajak yang sama

3.2

Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sesuai dengan amanat dalam RPJMD, bahwa Visi Kota Bandung

Tahun 2009-2013 adalah : “ Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat. ”


19

Kota Bermartabat diartikan sebagai kota yang memiliki jati diri, harga diri, dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Arus visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai Kota Jasa. Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa yang memberikan manfaat bagi warga Bandung khususnya, Jawa Barat dan Nasional pada umumnya. Kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi : 1.

Pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah, hijau, dan berbunga;

2.

Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil, dan dinamis;

3.

Pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran ekonomi warganya;

4.

Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berahlak mulia, dan kesadaran perikehidupan majemuk;

5.

Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis; Dalam mencapai visi tersebut juga dijunjung motto juang

“Bermartabat”, yaitu : bersih, Makmur, Taat, Bersahabat. Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013 merupakan penjabaran dari Misi Tahap II dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap II tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri atas : 1.

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berahlak, Profesional, dan Berdaya Saing;

2.

Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota;

3.

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat;

4.

Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan;


20

5.

Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan;

6.

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Agenda Prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan misi

dalam pencapaian visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Walikota Bandung 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan agenda prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lain. Secara umum untuk Tahun 2009-2013 akan dilakukan berbagai macam program pembangunan. Dengan mempertahankan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan kampanye Walikota, maka disusun 7 Agenda Proritas Walikota Bandung untuk Tahun 20092013 sebagai berikut : 1.

Bidang Pendidikan

2.

Bidang Kesehatan

3.

Bidang Kemakmuran

4.

Bidang Lingkungan Hidup

5.

Bidang Seni dan Budaya

6.

Bidang Olah raga

7.

Bidang Agama

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan 7 Agenda Proritas Walikota Bandung untuk Tahun 2009-2013, Dinas Pendapatan Kota Bandung memiliki

peran

yang

sangat

strategis

dalam

pembangunan

yang

direncanakan oleh Kepala Daerah, Dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan dana yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan penerimaan pajak daerah.


21

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Pada dasarnya, penetapan Rencana Stategis Dinas Pendapatan Kota

Bandung merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra kementrian/lembaga maupun

renstra

provinsi

tidak

terdapat

korelasi

langsung

yang

mempengaruhi penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Kota Bandung.

Namun adanya kebijakan pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah yaitu PBB dan BPHTB Kabupaten/Kota

merupakan

serta Pajak Propinsi menjadi Pajak

permasalahan

tersendiri

yang

harus

diantisipasi oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung, khususnya berkaitan dengan persiapan dalam rangka pengalihan pajak tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar pada saat pelaksanaan pemungutan pajak daerah tersebut tidak ada kendala yang signifikan yang mempaengaruhi penerimaan pajak daerah.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029, Kota Bandung ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung dan merupakan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan kegiatan utama pengembangan SDM, jasa, agribisnis, pariwisata dan industri.

Adapun berdasarkan Revisi RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2030 bahwa secara umum arah dan kebijakan ruang di Kota Bandung diantaranya adalah Fungsi Kota Bandung : Pemerintahan dan Perkantoran, Jasa Perdagangan, Industri, Pendidikan, Wisata, Litbang, Jasa Kesehatan dan Perumahan.


22

Mengamati hal-hal termaksud di atas, Dinas Pendapatan Kota Bandung menegaskan bahwa untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah di wilayah Kota Bandung dilakukan pada wajib pajak yang memiliki izin usaha sesuai dengan peruntukan lokasi tempat berdirinya usaha, berdasarkan RTRW yang telah ditetapkan. Pada intinya, Dinas Pendapatan melaksanakan pemungutan pajak by ijin. Hambatan yang tentunya muncul yaitu banyaknya wajib pajak yang lalai atau belum mengurus perizinan usaha mereka sehingga belum dapat ditarik pajaknya. Namun tentunya akan mendorong para petugas pajak agar mampu mensosialisasikan pengurusan izin usaha kepada para wajib pajak. Rumusan arah dan kebijakan umum pembangunan Kota Bandung bidang pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan, yaitu Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa mendorong Dinas Pendapatan Kota Bandung untuk berubah dan menata sistem dan prosedur pemungutan dan meningkatkan kinerjanya. 3.5

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan hasil telaahan tersebut diatas, Dinas Pendapatan Kota

Bandung menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung, yaitu: 1.

Adanya Pengalihan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi ( PBB, BPHTB dan PAT) menjadi Pajak Daerah.

2.

Terjadinya perubahan sistem pemungutan pajak daerah.

3.

Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dalam implementasi penggalian potensi pajak. Dengan ditetapkannya isu-isu strategis tersebut, maka Renstra

Dinas Pendapatan Kota Bandung diarahkan untuk menghadapi dan mengatasinya yang tertuang dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Kota Bandung.


23

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan

Visi Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diharapkan, maka dirumuskan suatu keadaan ideal yang dinginkan organisasi yang dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Di dalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi (1) memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi ( sense of control ), (2) mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (outperform), dan (3) menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, serta (4) menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Dinas Pendapatan Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

24

sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan hal-hal tersebut, Dinas Pendapatan Kota Bandung telah menetapkan Visinya yaitu:

“PROFESIONAL DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, PRIMA DALAM PELAYANAN MENUJU KOTA JASA YANG BERMARTABAT”

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat tiga unsur sebagai berikut : 1. Profesionalisme; 2. Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Prima dalam Pelayanan

1. Profesionalisme Profesionalisme artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi meliputi kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasil guna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.

2. Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah yang dimaksud adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Menurut Undang-undang tersebut dan berdasarkan potensi yang ada, jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung terdiri dari: Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

25

a.

Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran; c.

Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame; e.

Pajak Penerangan Jalan;

f.

Pajak Parkir;

g.

Pajak Air Tanah;

h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

Dalam rangka menjalankan amanat dari Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dispenda juga akan melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang pengalihan kewenangan pengelolaannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah akan berlangsung pada bulan Januari 2013. Persiapan yang telah dilaksanakan yaitu : penyusunan Perda No.20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta mempersiapkan sarana prasarana seperti : gedung dan penunjukan Bank Persepsi yang akan terkoneksi dengan Dispenda secara On Line. Sehingga pada tahun 2013 secara resmi Pendapatan Daerah bertambah satu mata pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Prima Dalam Pelayanan Pelayanan yang terbaik artinya pelayanan yang diberikan dalam bidang administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi umum kepada Wajib Pajak secara akomodatif, efektif dan efisien. Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

B. Misi Dalam rangka mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

26

organisasi. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan

upaya-upaya

apa

yang

harus

dilakukan

oleh

SKPD

bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 2 (dua) misi Dinas Pendapatan yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan dalam rangka mencapai visi tersebut, yaitu : 1.

Menjadikan Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah

2.

Meningkatkan Sistem Pengelolaan Pajak

secara transparan dan

Akuntabel

Penjelasan Misi Misi 1 :

Menjadikan Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah

Misi ini menegaskan keberadaan dan peran Dinas Pendapatan Kota Bandung dalam mendukung pencapaian misi Kepala Daerah, dimana alasan utama didiirikannya Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah dalam rangka mengelola pendapatan daerah khususnya Pajak Daerah. Selain itu misi ini juga menegaskan visi Dinas Pendapatan Kota Bandung yaitu “PROFESIONAL DALAM

PENGELOLAAN

PENDAPATAN

DAERAH,

PRIMA

DALAM

PELAYANAN MENUJU KOTA JASA YANG BERMARTABAT” dimana profesionlisme dalam pengelolaan pendapatan daerah sangat dikedepankan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

27

agar pajak daerah dapat terealisir secara optimal dan menjadi sumber utama pendapatan daerah. Misi 2 :

Meningkatkan Sistem Pengelolaan Pajak secara transparan dan Akuntabel

Misi ini berkaitan erat dengan misi Kepala Daerah, khususnya misis ke-enam yaitu “Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”. Selain itu misi ini menegaskan kembali visi Dinas Pendapatan Kota Bandung yaitu prima dalam pelayanan . Dengan misi ini Dinas Pendapatan Kota Bandung ingin menegaskan bahwa trnsparansi

dan

akuntabel

dalam

pengelolaan

keuangan,khususnya

pengelolaan pendapatan daerah dari pajak daerah merupakan hal yang sangat mendasar untuk dilaksanakan. Dengan pengelolaan pendapatan yang transparan dan akuntabel akan menghasilkan pelayanan yang prima dan berdampak pada penerimaan pendapatan pajak daerah yang optimal. Beberapa hal penting yang terkandung dalam misi ini antara lain : - Adanya aturan main dan system serta prosedur yang transparan dalam pengelolaan pajak daerah. - Adanya system pencatatan yang akurat sehingga terhindar dari kemungkinan

kesalahan

pencatatan

dan

pembebanan

dalam

pengelolaan pajak daerah - Adanya dukungan sarana prasarana yang memadai yang akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. - Adanya tenaga yang professional yang akan melayani wajib pajak dengan baik - Berjalannya upaya penegakan hukum yang akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat


28

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendapatan

Tujuan Dinas Pendapatan Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Bandung dan memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Pendapatan Kota Bandung yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan antara lain: 1.

Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi SKPD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;

2.

Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan

3.

Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan Kota Bandung menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi Dinas Pendapatan Kota Bandung sebagai berikut : 1.

Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah secara Optimal;

2.

Tercapainya Penerimaan Pendapatan Bukan Pajak Daerah sesuai hak Daerah;

3.

Terlaksananya pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah

4.

Meningkatnya mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel;

5.

Meningkatnya sistem pengelolaan pajak daerah


29

Tujuan 1, 2 dan 3 merupakan tujuan yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan misi ke-1, sementara tujuan 4 dan 5 ditetapkan dalam rangka melaksanakan misi ke-2.

Sasaran Dinas Pendapatan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pendapatan Kota Bandung menetapkan sasaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut : 1.

Tujuan ke-1 Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah secara Optimal , sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Tersusunnya Peraturan tentang Pajak Daerah; b. Tercapainya Penerimaan pajak daerah sesuai potensi yang dimiliki; c. Terkendalinya pengelolaan Tunggakan Pajak Daerah; d. Terlaksananya pengawasan atas penerapan sistem pemungutan pajak Self Assesment.

2.

Tujuan ke-2 Tercapainya Penerimaan Pendapatan Bukan Pajak Daerah sesuai hak Daerah, sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi daerah; b. Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak provinsi sesuai potensi daerah


30

3.

Tujuan ke-3 Terlaksananya pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Tersusunnya perangkat aturan berkaitan dengan pengelolaan PBB; b. Tersedianya sarana prasarana pendukung pengelolaan PBB; c. Tersedianya tenaga profesional berkaitan dengan pengelolaan PBB; d. Tersusunnya data wajib PBB yang akurat; e. Tercapainya penerimaan PBB sesuai target yang ditetapkan

4.

Tujuan ke-4 Meningkatnya mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel, sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Meningkatnya transparansi pelayanan; b. Meningkatnya akuntabilitas pelayanan

5.

Tujuan ke-5 Meningkatnya sistem pengelolaan pajak daerah, sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Meningkatnya pemahaman pegawai atas peraturan perundangan terkait; b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasana pelayanan

Hubungan antara tujuan, sasaran, indicator sasaran beserta targetnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Pendapatan Kota Bandung

NO.

1 1

TUJUAN

SASARAN

2 Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah secara Optimal

INDIKATOR SASARAN

3 1

2

Tersusunnya Peraturan tentang Pajak Daerah

1

Tercapainya Penerimaan pajak daerah sesuai potensi yang dimiliki

1


SATUAN

4

5

Rasio ketersediaan Perda dan Perwal untuk masingmasing jenis pajak

%

Rasio realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan

%

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE4

5

6

7

100

100

31

NO.

1

TUJUAN

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

4

Terkendalinya pengelolaan Tunggakan Pajak Daerah


5

4

5

6

7

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

P.Hotel

%

P. Rest

%

P.Hib

%

P.Rekl

%

P.Parkir

%

P.Pen.Jln

%

P.Air Tnh

%

BPHTB

%

PBB

%

Rasio penerimaan pajak yang berasal dari target murni tahun berjalan dibandingkan dengan total penerimaan (untuk setiap jenis pajak) P.Hotel

%

P. Rest

%

P.Hib

%

P.Rekl

%

P.Parkir

%

P.Pen.Jln

%

P.Air Tnh

%

BPHTB

%

PBB

%

3

Rasio Penyelesaian BPHTB yang tepat waktu terhadap total validitas BPHTB

%

90

90

1

Rasio jumlah penyelesaian piutang secara administrasi dibandingkan dengan jumlah penunggak pajak

%

100

100

2

3

SATUAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

32

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN


1

2

3

4

5

6

7

1

Rasio jumlah wajib pajak yang diperiksa terhadap total WP (untuk setiap jenis pajak)

%

3.6

4.2

2

Rasio Pemanfaatan LHP sebagai dasar penetapan Pajak

%

100

100

Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi daerah Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak provinsi sesuai potensi daerah

1

Rasio realisasi perimaan bagi hasil pajak pusat dibandingkan dengan target

%

100

100

1

Rasio realisasi perimaan bagi hasil pajak provinsi dibandingkan dengan target

%

100

100

1

Tersedianya sarana prasarana pendukung pengelolaan PBB

1

Sistem Aplikasi

Unit

14

14

2

Tersedianya tenaga profesional berkaitan dengan pengelolaan PBB Tersusunnya data wajib PBB yang akurat

1

tenaga Appraisal

Orang

45

45

1

Data WP PBB

WP

448.103

448.103

Meningkatnya transparansi pelayanan

1

Tersusunnya SOP dan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pajak

%

100

0

4

2

Tercapainya Penerimaan Pendapatan Bukan Pajak Daerah sesuai hak Daerah

1

2

3

Terlaksananya pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah

3

4

Meningkatnya mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel

5

1

Terlaksananya pengawasan atas penerapan sistem pemungutan pajak Self Assesment


33

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN


1

2

3

4 2

3

2

5

Meningkatnya sistem pengelolaan pajak daerah

Meningkatnya akuntabilitas pelayanan

1

Meningkatnya pemahaman pegawai atas peraturan perundangan terkait

2

Meningkatnya sarana prasana pelayanan

Tersusunnya Standar Waktu Pelayanan untuk setiap jenis pajak Terlaksananya sosialisasi atas setiap pelayanan

5

5

6

7

%

100

100

kegiatan

5

8

1

% Ketersediaan media pengaduan masyarakat

unit

1

1

2

Rasio kasus pengaduan yang terselesaikan

%

75

80

jumlah pegawai yang mengikuti diklat

orang

50

45

unit

3

0

dokumen

131

131

1

Ketersediaan sistem teknologi informasi

2

Tersediannya barang cetakan

3

tersedianya gedung kantor dan UPT

unit

6

4

4

Tersedianya sarana transportasi

unit

52

0

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(APBD),

selain

untuk

menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

34

inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.Untuk mengatasi segala permasalahan tersebut, maka dilakukan identifikasi nilai-nilai, lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung. Hal itu sangat menentukan keberhasilan lembaga Dinas Pendapatan Kota Bandung. Faktor kunci keberhasilan memungkinkan Dinas Pendapatan Kota Bandung untuk mengembangkan suatu rencana strategik yang lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan menerapkannya, yaitu : 1.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;

2.

Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak secara kontinue serta membuat solusi apabila ditemukan suatu permasalahan;

3.

Menegakan sanksi hukum bagi petugas dan wajib pajak yang melanggar Peraturan Perundang-undangan;

4.

Meningkatkan sistem penagihan yang mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam pembayaran, dengan memperbanyak tempat pembayaran dan penagihan;

5.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana; dan

6.

Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui implementasi UPT di 5 (lima) wilayah di Kota Bandung.

Prinsip-prinsip kebijakan adalah beberapa asas atau dasar pemikiran yang harus dipertimbangkan apabila akan dilaksanakan suatu kebijakan yang terdiri dari 4 (empat) prinsip yaitu : a. Prinsip Pertama

: Kebijakan pemerintah harus mengandung tujuantujuan penting untuk kesejahteraan masyarakat.


35

b. Prinsip Kedua

: Perumusan kebijakan pemerintah harus fleksibel.

c. Prinsip Ketiga

: Kebijakan pemerintah harus melibatkan berbagai disiplin ilmu.

d. Prinsip Keempat

: Adanya lembaga-lembaga kebijakan dan perumusan kebijakan yang profesional.

Berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan di atas dan sebagai tindak lanjut dari penetapan sasaran umum, arah Kebijakan Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah sebagai berikut: 1.

Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dispenda Kota Bandung.

2.

Sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan Pajak Daerah.

3.

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Penelitian dan Pengkajian, dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.

4.

Jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan dalam mewujudkan sistem informasi dan database yang berorientasi Teknologi Informasi.

5.

Pengelolaan proses organisasi melalui ISO 9001 ; 2008.

6.

Pelimpahan kewenangan perpajakan baru (UU no 28 tahun 2009) yang memperluas basis pajak daerah.

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

36

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian proram adalah salah satu Cara untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi:  Penetapan kebijakan  Program operasional  Kegiatan/aktivitas Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut:  Spesifik  Terukur  Agresif  Berorientasi kepada hasil  Memiliki jangka waktu tertentu Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Dinas Pendapatan Kota Bandung dalam RPJMD 2009-2013 yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi : (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Bandung

37

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.


38

BAB 6 INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 disusun dengan salah satu tujuannya adalah sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun Renstra periode 2009-2013. Dinas Pendapatan Kota Bandung yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksa sebagian urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan, terkait pada Misi ke enam yaitu : Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang

Akuntabel

dan

Transparan

dalam

Menunjang

Sistem

Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Sesuai dengan misi tersebut, indikator kinerja Dispenda adalah pencapaian target pendapatan pajak daerah ditambah dengan beberapa indikator lainnya yang dapat diuraikan dari tabel berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pendapatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

(1) 1 2 3

Indikator

(2) PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN/RM PAJAK HIBURAN

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Rp) Tahun 0 (3) 65.186.749.663,00 56.916.009.253.00 19.995.781.467,00


Target Capaian Setiap Tahun (Rp)

Tahun 4 (4)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 5 (5)

90.000.000.000,00

102.000.000.000,00

80.000.000.000,00

80,000,000,000,00

34.000.000.000,00

30,000,000,000,00

(6)

39

4

PAJAK REKLAME

5

PPJ

6

PAJAK PARKIR

7

PAJAK AIR TANAH

8 9

22.000.000.000,00

14.000.000.000,00

96.000.000.000,00

105.000,000,000,00

7.000.000.000,00

6,500,000,000,00

0,00

4.600.000.000,00

2,500,000,000,00

BPHTB

0,00

190.000.000.000,00

225,000,000,000,00

PBB

0,00

0,00

210,000,000,000,00

214.268.203.487,00

523.600.000.000,00

775,000,000,000.00

16.663.702.588,00 50.263.640.386,00

JUMLAH

5.206.427.588,00


40

BAB 7 PENUTUP

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri

yang

cukup

memadai

untuk

membiayai

penyelenggaraan

pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date.


41

Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung

dalam

rangka

meningkatkan

pendapatan

daerah

melalui

optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah , antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 1.

Memperluas basis penerimaan : Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak,

memperbaiki

basis

data

objek,

memperbaiki

penilaian,

menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. 2.

Memperkuat proses pemungutan : Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif pajak daerah dan peningkatan SDM.

3.

Meningkatkan pengawasan : Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki

proses

pengawasan,

menerapkan

sanksi

terhadap

penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. 4.

Meningkatkan

efisiensi

administrasi

dan

menekan

biaya

pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.


42

5.

Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui arah kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.


43

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents