BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Bulukumba 2013



BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Sanitasi adalah suatu kebutuhan dasar manusia dalam kehidupannnya sehari-

hari.

Keadaan sanitasi suatu masyarakat dapat menjadi gambaran tingkat

kehidupannya.Bila sanitasinya baik, masyarakat itu dalam keadaan sejahtera.Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah kebijakan yang mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Nasional/Kepala

serta Badan

Surat

Edaran

Perencanaan

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Pembangunan

Nasional

Nomor

0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD-MDGs). Berdasarkan kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional sampai dengan 2015 mendatang. Salah satu target MDGs adalah “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap kebutuhan air minum yang aman dan sanitasi dasar”, dengan indikator : 

Meningkatnya proporsi dari populasi yang menggunakan sumber air minum berkualitas baik/layak. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

1






Meningkatnya proporsi dari populasi yang menggunakan sarana sanitasi berkualitas baik/layak.

MDGs mencanangkan pada tahun 2015 sebanyak 77,2 persen penduduk Indonesia ditargetkan telah memiliki akses air minum yang layak dan minimal 59.1 persen penduduk Indonesia di Kota dan Desa sudah memperoleh pelayanan sanitasi yang memadai (Status Millenium Development Goal Indonesia 2009). Secara nasional, Indonesia telah mencapai target ini, tetapi cakupan ini belum merata dan belum menggambarkan kualitas yang sebenarnya mengenai fasilitas sanitasi tersebut. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kondisi ini, antara lain disebabkan lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi, yang ditandai dengan pembangunan sanitasi tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program ini mempunyai tujuan mensinergikan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan sektor sanitasi dalam satu wadah untuk memperbaiki kinerja dan konsep pembangunan sanitasi skala kabupaten. Untuk maksud tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang bertugas merumuskan sebuah road map pembangunan sanitasi dalam skema yang bertajuk Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Selain itu Pokja ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sektor sanitasi dari berbagai aspek. Tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah saja namun juga melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung. Pokja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Bulukumba dibentuk dan dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangungan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bulukumba dan melibatkan SKPD terkait didalamnya, yaitu Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bulukumba, dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba. Pokja Sanitasi Kabupaten Bulukumba dibentuk dengan Surat Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

2




Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 73/II/2013 Tanggal 6 Februari 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2013, yang terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris, Tim Pengarah, Bidang Perencanaan, Bidang Pendanaan, Bidang Teknis, Bidang Kesehatan Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Monitoring dan Evaluasi, serta Sekretariat. 1.2.

LANDASAN GERAK 1.2.1. Definisi dan Ruang Lingkup Sanitasi Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) secara umum sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yg baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sedangkan pengertian yang lebih teknis dari adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistemjaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah (Bappenas, 2003). Sehingga dengan definisi tersebut dapat dilihat 3 sektor yang terkait dengan sanitasi adalah sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Air limbah rumah tangga adalah air sisa proses dari kegiatan rumah tangga. Berkaitan dengan pengelolaan air limbah rumah tangga, maka limbah yang muncul dari rumah tangga dikelompokkan dalam dua bagian.Bagian pertama adalah limbah yang berasal dari metabolisme tubuh manusia (excreta) berupa air kencing (urine) dan tinja. Kelompok pertama ini biasa disebut sebagai blackwater. Sedangkan kelompok kedua adalah air limbah yang berasal selain dari metabolisme tubuh manusia, antara lain berasal dari sisa pencucian pakaian, dapur, dan sisa air mandi. Bagian kedua ini dikenal sebagai greywater. Sektor lain yang terkait dengan sanitasi adalah sektor sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. (Undang-Undang No. 18/2008).Di dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

3




pengelolaan sampah dikenal istilah sampah spesifik dan sampah non spesifik. Sektor terakhir yang berhubungan dengan sanitasi adalah sektor drainase lingkungan. Drainase lingkungan adalah suatu sistem penanganan atau pengaliran air hujan.Secara konvensional, hujan yang turun pada suatu wilayah diusahakan secepat mungkin mengalir melalui saluran-saluran air hujan menuju badan air penerima.Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya genangan di pemukiman atau jalan.Sistem ini sebagian besar berhasil digunakan untuk mengendalikan terjadinya genangan, tetapi menjadi tidak terkait dengan konservasi air.Konsep penanganan air hujan dengan memperhatikan konservasi air tanah biasa disebut sebagai konsep drainase berwawasan lingkungan atau ecodrainage.Dengan konsep ini maka air hujan yang turun diusahakan untuk semaksimal mungkin meresap ke dalam tanah atau ditampung untuk dimanfaatkan, sedangkan kelebihannya baru dialirkan melalui saluran air hujan.Peresapan air hujan dapat dilakukan dengan menggunakan kolam retensi atau embung, sumur resapan air hujan dan biopori. Walaupun sektor air besih/air minum tidak termasuk di dalam sektor-sektor yang terkait dengan sanitasi, tetapi sektor air minum dianggap sangat mempengaruhi kondisi sanitasi. Oleh karena itu seringkali sektor air minum disebut beriringan dengan sistem sanitasi, seperti istilah Water and Sanitation (WATSAN) atau AMPL (Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan) Secara garis besar, pengertian dasar Penanganan Sanitasi adalah sebagai berikut: 1.

Air buangan yang bersumber dari rumah tangga (domestic wastes water) yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk yang terbagi atas blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir dan grey water adalah limbah rumah tangga non

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

4




kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. 2.

Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) melalui sistem pengelolaan On Site yaitu menggunakan sistem septic-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga dan pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat.

3.

Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

4.

Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan.

5.

Penyediaan air bersih untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur dalam. Dalam penyusunan Buku Putih ini, upaya peningkatan kualitas

kesehatan masyarakat dan lingkungan adalah sebagai tujuan akhir pembangunan sanitasi. Oleh karena itu ruang lingkup pembahasan masalah sanitasi dalam Program PPSP Kabupaten Bulukumba meliputi pengelolaan masalah air limbah domestik (grey and black water), persampahan (municipalsolid waste), drainase lingkungan, kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta promosi Higiene. 1.2.2. Wilayah Kajian Buku Putih Wilayah kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba adalah dengan mengambil seluruh area kecamatan di Kabupaten Bulukumba yaitu, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Herlang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Rilau Ale, dan Kecamatan Kindang. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

5




1.2.3. Visi dan Misi Kabupaten Bulukumba Adapun

visi

Pemerintah

Kabupaten

Bulukumba

yaitu

“Sejahterakan Masyarakat Bulukumba dengan Membangun Desa, Menata Kota, melalui Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan”. Visi di atas dapat didefinisikan sebagai berikut: Membangun Desa, pembangunan yang dilaksanakan pada semua bidang kehidupan dengan titik berat bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pemanfaatan potensi sumberdaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menata Kota, dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh

pemerintah

daerah

melalui

penataan,

pemanfaatan,

dan

pengendalian ruang kota untuk mewujudkan struktur dan pola ruang kota sebagai pusat permukiman, pemerintahan, jasa, pelayanan sosial, dan pusat pertumbuhan ekonomi. Kemandirian Lokal, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi, politik, sosial, dan budaya secara optimal yang

memerlukan

penanganan

secara

efisien,

efektif,

dan

berkesinambungan yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan hidup. Bernafaskan Keagamaan, menegaskan bahwa agama sebagai acuam utama dalam proses aktualisasi nilai-nilai budaya dalam rangka proses adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis. Proses pembangunan berjalan dengan berlandaskan pada tatanan keagamaan yang membentuk prilaku manusia religius dengan nilai-nilai spritual dan tetap melekat pada kehidupan masyarakat. 1.2.4

Misi Misi ini menggambarkan keberadaan dan penetapan tujuan dan sasaran yang tepat serta menggambarkan keadaan yang ingin Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

6




diwujudkan. Untuk mewujudkan pernyataan visi tersebut di atas, kami implementasikan dalam beberapa misi, sebagai berikut: 1.

Berkembangnya kapasitas masyarakat Bulukumba agar mampu meningkatkan produktivitasnya secara berkesinambungan dan demokratis.

2.

Mendorong serta memfasilitasi tumbuh-kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua bidang kehidupan dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang memicu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

3.

Mengembangkan

daerah

melalui

pemanfaatan

potensi

dan

sumberdaya kabupaten sedemikian rupa, sehingga secara langsung mapun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta berdampak positif terhadap pengembangan kawasan sekitar. 4.

Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

5.

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya terhadap segenap aspek kehidupan kemasyarakatan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai guna mewujudkan visi dan misi antara lain : a.

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

b.

Promosi pendidikan.

c.

Pemberantasan buta aksara.

d.

Pengembangan budaya baca.

e.

Pelatihan keterampilan.

f.

Peningkatan watak, wawasan, dan identitas.

g.

Olahraga dan kesenian.

h.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

i.

Perbaikan gizi masyarakat.

j.

Pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat.

k.

Pengendalian penyakit. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

7




l.

Promosi

kesehatan

dan

pemberdayaan

masyarakat

bidang

kesehatan. m. Peningkatan layanan perumahan, permukiman, sanitasi, dan air bersih. n.

Peningkatan perbaikan kampung dan permukiman. Dengan melihat sasaran misi pada poin huruf h sampai dengan

poin huruf n tersebut di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa pemerintah Kabupaten Bulukumba mempunyai komitmen yang sangat kuat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bulukumba 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1

Maksud Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba merupakan data dasar dan acuan dimulainya pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi dan terpadu secara berkesinambungan.Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Bulukumba, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam manejemen kegiatan sanitasi. Maksud utama dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba adalah untuk memberikan informasi awal yang lengkap tentang situasi dan kondisi sanitasi Kabupaten Bulukumba saat ini, sebagai dasar untuk membuat perencanaan pengembangan sanitasi di masa yang akan datang. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Bulukumba. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

8




1.3.2

Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba adalah untuk: 1.

Memberikan informasi sarana sanitasi yang riil pada saat ini yang akan menjadi dasar penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Bulukumba.

2.

Mengidentifikasi dan memetakan keberhasilan dan kegagalan pembangunan sanitasi Kabupaten Bulukumba dalam upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan

3.

Pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Bulukumba beserta stakeholder lainnya untuk mampu menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi Kabupaten.

4.

Menjadikan Buku Putih sebagai pedoman penangganan dan pengembangan pembangunan sanitasi Kabupaten Bulukumba, sehingga

terdapat

pembangunan

kesamaan

dalam

pandang

penyusunan

dari

program

setiap

pelaku

pembangunan,

pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi. 5.

Menjamin terciptanya mekanisme pembangunan yang transparan, konsisten, partisipatif, berkeadilan dan akuntabel.

1.4.

METODOLOGI 1.4.1

Metode penyusunan buku putih Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan berdasarkan pengumpulan data sekunder yang ada di masing-masing SKPD yang terkait, dan didukung dengan observasi objek yang relevan. Selain itu dilakukan beberapa jenis survey yaitu survey keterlibatan sektor swasta, survey komunikasi dan pemetaan media, survey partisipasi masyarakat jender dan kemiskinan kepada beberapa


9




responden baik kalangan SKPD, Pengusaha, Media maupun ke masyarakat langsung dan survey Environmental Health Risk Assesment (EHRA) ke rumah tangga. Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan membandingkan data dan informasi yang ada dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal untuk mengetahui seberapa jauh kesenjangan yang ada.Untuk penentuan area dengan resiko tinggi digunakan analisa kualitatif persepsi SKPD dan analisa kuantitatif hasil EHRA. 1.4.2

Langkah-langkah penyusunan buku putih Dalam penyusunan Buku Putih ini, langkah-langkah pendekatan dari bawah (bottom-up approach) yang dilakukan adalah sebagai berikut: -

Pertemuan

secara

berkala

dengan

anggota

Pokja

yang

dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Bulukumba selaku Ketua Bidang Perencanaan Pokja PPSP Kabupaten Bulukumba.. -

Meninjau dan melakukan survei ke tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di pedesaan.

-

Diskusi (focus group discussions) yang bersifat teknis dan mendalam juga dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi. Adapun tahapan penyusunan buku putih adalah sebagai berikut:


10




Gambar. 1.1 Diagaram Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba OUTPUT / PRODUK

PROSES

BA-01

PERTEMUAN PERDANA BA-02

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER BA-03

PEMETAAN AWAL : Manajemen dan operasi sistem BA-04

PENGUMPULAN DATA LANJUTAN: - Umum - Teknis & kesehatan lingkungan - Kelembagaan SDM - Perundangan & Peraturan - Keuangan & Ekonomi - Komunikasi & Media - Pemberdayaan masyarakat, jender & kemiskinan - Layanan sanitasi oleh badan usaha BA-05

PEMETAAN AWAL : Manajemen dan operasi sistem

PENILAIAN PEMETAAN CEPAT SANITASI KABUPATEN

BB-01

RAPAT KONSULTASI Tim pengarah & Tim teknis BB-02

RAPAT KONSULTASI -2Camat & Lurah

BB-03

Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) BB-04

PENILAIAN PEMETAAN KONDISI SANITASI: Berdasarkan studi EHRA dan BB-05

PENETAPAN :- Kelurahan beresiko sanitasi (4 katagori) - Penyebab utamamasalah sanitasi BB-06

PENYUSUNAN DRAFT BUKU PUTIH

KONSEP BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN

BC-01

RAPAT KONSULTASI -3Pemangku kepentingan tingkat kabupaten

MASUKAN UNTUK Program utama/kegiatan mendesak (melalui musrenbang dan penyusunan strategi sanitasi kabupaten

BC-02

FINALISASI BUKU PUTIH

BUKU PUTIH SANITASI


11




1.4.3

Sumber data Adapun

sumber

data

penyusunan

buku

putih

dapat

dikelompokkan sebagai berikut : -

Data primer Didalamnya meliputi penilaian resiko kesehatan lingkungan,

penilaian sanitasi berbasis masyarakat, penilaian penyedia sarana sanitasi oleh sektor swasta, penilaian keterlibatan gender dan masyarakat miskin, dan peran media. Data ini diperoleh dengan cara melakukan beberapa studi terkait aspek kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan sektor swasta, keterlibatan masyarakat dan gender, dan studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) dimana sebagian data ini bersifat

kualitatif

(yang

menyangkut

persepsi)

yang

kemudian

dikuantifikasi. -

Data sekunder Data kuantitatif yang telah tersedia di setiap SKPD yang di

dalamnya meliputi aspek demografi, kepadatan penduduk, data keluarga miskin, kesehatan masyarakat, arah dan kebijakan pembangunan kota, data kelembagaan dan keuangan, dan lain-lain yang sifatnya umum. Sumber data sekunder adalah Buku Bulukumba Dalam Angka tahun 2012 dan dokumen perencanaan kabupaten yang lainnya. 1.5.

DASAR HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN

1.5.1

Dasar Hukum Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun daerah. Program Pengembangan

Sanitasi

Permukiman

di

Kabupaten

Bulukumba

didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi : 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;


12




2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

4.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

PerencanaanPembangunan Nasional 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;


13




17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar PelayananMinimum. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusanPemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintah

daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1992 tentangPersyaratan dan Pengawasan Kualitas Air. 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang PedomanTeknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 28. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.


14




29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk TeknisPenyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 30. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum. 31. Keputusan Menteri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119/1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. 32. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. 33. Keputusan Menteri Kimpraswil 534/2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman. 34. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL; 35. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

907/Menkes/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum; 36. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 38. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 39. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 40. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang PedomanPemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa KonstruksiKualifikasi Kecil.


15




41. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kebijakandan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan. 42. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM). 43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 44. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010-2015. 45. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 83 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2011-2015. 1.5.2

Keterkaitan BPS dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba terkait dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Oleh karena itu, Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba disusun dengan memperhatikan keterkaitan, keselarasan, dan keterpaduan dengan berbagai dokumen dimaksud, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Memperhatikan RPJP dan RPJMNasional dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bulukumbadenganarah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan kewilayahan. 2. Memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melaluipenyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bulukumbadengankebijakan, strategi dan program pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Berpedoman

pada

RPJPD

dan

RTRW

Kabupaten

Bulukumbadilakukan dengan: (1) penyelarasan kebijakan, strategi Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

16




dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bulukumba dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (2) penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bulukumba dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Bulukumba. 4. Berpedoman pada Renstra SKPD terkait Sanitasi Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bulukumba dengan rencana dan strategi SKPD. 5. Berpedoman pada RPIJM yang merupakan dokumen teknis kelayakan program (Feasibility Study) untuk rencana pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya. Sebagai dokumen teknis. 6. Berpedoman dengan Dokumen Bulukumba Dalam Angka dilakukan dengan penyelarasan data mengenai kondisi sanitasi kabupaten dengan data yang diperlukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi melalui proses validasi data melalui kajian-kajian yang telah ditetapkan oleh petunjuk teknis pelaksanaan Program PPSP. 1.5.3

Sistematika Buku Putih Sanitasi Sistematika pembahasan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten

Bulukumba ini terdiri dari 5 bab yang meliputi : BAB 1 PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, landasan gerak, maksuddan tujuan, metodologi yang digunakan, dasar hukum dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan yang digunakan.


17




BAB 2 GAMBARAN UMUM Berisikan kondisi geografis, administratif, kondisi fisik, demografi, keuangan dan perekonomian, tataruang wilayah, sosial dan budaya, serta kelembagaan pemerintah daerah. BAB 3 PROFIL SANITASI KABUPATEN Berisikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)dan promosi higiene meliputi : tatanan rumahtangga dan tatanan sekolah; pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan terkaitan komponen sanitasi BAB 4 PROGRAMPENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Berisikan penjelasan detail mengenai rencan aprogram dan kegiatan untuk tahun depan dan program serta kegiatan sanitasi yang sedang berjalan saat ini, meliputi : Perilaku Hidup Bersihdan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene, Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik,

Peningkatan

Pengelolaan

Persampahan,

Peningkatan

Pengelolaan Drainase Lingkungan,Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi. BAB 5 INDIKASI PERMASALAHAN DAN POSISI PENGELOLAAN SANITASI Menyajikan hasil dari kegiatan Penetapan Area Berisiko Sanitasi dan hasil analisis posisi pengelolaan sanitasi saat ini, meliputi : Area Berisiko Sanitasi dan Posisi Pengelolaan Sanitasi saat ini. 1.5.4

Manfaat buku putih Dengan adanya Buku Putih Sanitasi ini beberapa manfaat yang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:


18




1.

Diketahuinya kondisi menyeluruh sanitasi kabupaten saat ini yang menjadi masukan penting bagi penyusunan prioritas pembangunan sanitasi. Hal ini dapat dicapai karena Buku Putih disusun dari kompilasi berbagai data terkait sanitasi Kabupaten Bulukumba;

2.

Adanya pedoman pelaksanaan pengembangan sanitasi Kabupaten Bulukumba yang lebih jelas dan tepat sasaran;

3.

Buku Putih dapat dijadikan acuan strategi sanitasi kota karena Buku Putih Sanitasi juga menjadi dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK);

4.

Buku Putih dapat dijadikan rekomendasi bagi perencanaan pembangunan daerah khususnya di bidang sanitasi;

5.

Karena Buku Putih memuat strategi pengembangan sanitasi serta prioritas penanganan sanitasi, maka Buku Putih juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan investasi di bidang sanitasi.


19




BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1.

GEOGRAFIS, ADMINISTRASI, DAN KONDISI FISIK 2.1.1

Letak Geografis dan Morfologi Ruang Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak 153 Km dari Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km2. Kabupaten Bulukumba terletak antara 05°20’ - 05°40’ LS dan 119°58’ - 120°28’ BT yang terdiri dari 10 Kecamatan dengan batas-batas yakni : a. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Sinjai; b. Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone dan Pulau Selayar; c. Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores; d. Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan yaitu, Kecamatan Ujung Bulu (Ibu Kota Kabupaten), Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, dan Herlang. 7 diantaranya termasuk daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu kecamatan ; Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 3 Kecamatan sentra pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu Kecamatan ; Kindang, Rilau Ale, dan Bulukumpa. Wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki topografi yang bervariasi dari 0 meter hingga di atas 1000 meter dari permukaan laut (dpl) yang dapat dibagi ke dalam 3 bagian yaitu : a. Morfologi daratan Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s.d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yakni


20




Kecamatan ; Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, dan Herlang. b. Morfologi bergelombang Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s.d 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan ; Gantarang, Kindang, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Herlang, Bulukumpa, dan Rilau Ale. c. Morfologi perbukitan Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 s.d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan ; Kindang, Bulukumpa, Rilau Ale. Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%. 2.1.2

Klimatologi Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 27,68 °C Suhu kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan dengan klasifikasi iklim lembab atau agak basah. Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang, sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah. Dengan curah hujan sebagai berikut : 1. Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun meliputi Kecamatan Ujung Bulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe, dan sebagian besar Bontobahari.


21




2. Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun meliputi sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe, dan sebagian Bontotiro. 3. Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang. 4. Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan Herlang. 3.1.2

Jenis Tanah 1. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bulukumba berkembang dari 2 macam batuan yang berasal dari proses yang berbeda, 1) Batuan yang berasal dari proses endapan darat yang meliputi endapan aluvial, satuan fluvia vulkanik, satuan aglomerat, satuan breksi laharik, satuan breksi vulkanik (batuan Gunungapi Lompobattang) serta batuan beku terobosan dan lelehan 2) Batuan yang berasal dari proses sedimen endapan laut yang meliputi satuan batugamping dan satuan napal (Formasi Walanae dan Anggota Selayar Formasi Walanae). 2. Proses petrogenesa yang terjadi di Kabupaten Bulukumba menyebabkan terbentuknya beberapa macam jenis tanah, yaitu : Aluvial Hidromorf, Andosol, Regina, Laterik, Litosol, Mediteran, Planosol, dan Regosol.

4.1.2

Air 1. Air Permukaan Hidrologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas masalah air permukaan, yaitu sungai, mata air, danau dan rawa. Potensi keterdapatan dari air permukaan sangat tergantung pada iklim, bentang alam, jenis sifat fisik batuan atau tanah, penggunaan lahan serta kondisi struktur geologi. Sungai utama di Kabupaten


22




Bulukumba, antara lain yaitu Sungai Bialo, Bijawang, Balantiyeng dan Antorang, sungai-sungai tersebut termasuk tipe sungai permanen (berair dan mengalir sepanjang tahun). Cabang-cabang sungai tersebut merupakan sungai-sungai kecil berair dan mengalir pada musim hujan yang disebut tipe sungai intermitten, yaitu pada musim hujan kondisi aliran air permukaan debitnya besar sedangkan pada musim kemarau dengan debit kecil hingga kering. Pola aliran sungai di Kabupaten Bulukumba terdiri atas, pola aliran sungai radial, subdendritik dan multibasinal, adalah sebagai berikut : 1) Tipe aliran sungai radial terdapat pada lereng tenggara kompleks Gunungapi Lompobattang, mengalir pada batuan dasar batuan konglomerat, breksi vulkanik, breksi laharik, dan endapan fluviavulkanik. 2) Tipe aliran subdendritik menyebar di bagian timur Kabupaten Bulukumba dan mengalir pada batuan dasar Formasi Walanae, yaitu batuan napal, batupasir, batupasir tufaan, sifat fisik batuan tingkat kekerasan seragam dan terletak pada bentang alam dengan topografi bergelombang lemah. 3) Tipe aliran multibasinal menyebar di bagian tenggara, yaitu di Kecamatan Bontotiro dan Bontobahari, merupakan jenis pola pengaliran yang terletak pada batugamping/ batukapur. 2.

Mata air Dengan debit sangat besar (>50 liter/detik) hingga sedang (25 – 50 liter/ detik) terletak ke arah hulu Sungai Bialo dan Sungai Anyorang, mata air tersebut dikontrol oleh ruang antar butir dari satuan breksi dan / atau kekar / rekahan pada batuan beku. Sedangkan pada kawasan karst mata air keluar dari sungai bawah tanah (vauclues) di Kelurahan Sapolohe, Kelurahan Tanah Beru, Desa Ara, Desa Lambana dan Desa Bira, Kecamatan Bontobahari.


23




Mata air dengan debit sedang (25 – 50 liter/detik) hingga sangat kecil (<5 liter/detik) menyebar di bagian barat laut Kecamatan Gantaran, Kindang, Rilau Ale, dan Bulukumpa yang dikontrol oleh ruang antar butir dari satuan breksi Gunungapi Lompobattang / atau kekar / rekahan pada batuan beku; demikian juga Kecamatan Kajang dan Herlang yang dikontrol oleh kontak batupasir tufaan dengan tufa pasiran; sedangkan di kawasan karst menyebar di Kecamatan Bontobahari dan Bontotiro yang dikontrol oleh sungai bawah tanah. 3.

Air Sungai ; Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan dasar dari semua perencanaan hidrologi. Jumlah sungai terdiri dari 43 aliran dengan panjang keseluruhan 782,50 Km dan debit 61.668 m3/dtk, yang mampu mengairi lahan sawah 23.071 Ha meskipu masih ada bebrapa sungai yang belum di survei debitnya. Sedangkan pada tahun 2010 sungai yang telah diinventarisir baru 32 aliran, dengan panjang 661,70 Km dan debit 45,29 M3/dtk dan mengairi lahan sawah seluas 22.697 Ha.

NO. (1) 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tabel. 2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 PANJANG LUAS DAERAH DEBIT NAMA SUNGAI SUNGAI IRIGASI ( Ha ) (M3/Detik) ( Km ) (2) (3) (4) (5) Maesa Bialo Biangkeke Balibo Kirasa Bintanaja Palioi Borongloe Laumang Bijawang Bilang Perusu Hisang Balantieng Topanda Illi Anyorang

10,30 54,50 19,20 5,00 30,40 8,00 11,00 11,50 7,00 49,20 12,00 12,90 56,00 17,80 6,50 56,00

150 6.250 411 110 618 297 495 195 60 1.282 35 439 4.628 375 150 2.339


0,230 14,153 1,296 1,667 0,606 0,885 0,096 7,527 0,157 0,79 13,336 0,719 0,264 6,478

24




17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Kalamassang Salo Dua Bontosunggu Pakombong Balangtikeke Bobo Lolisang Bilang Rea Oro / Ereminya Uddungeng Kambuno Balang Bessi Anruling Bikatala Jalepeng Matilu Balikonrong Tuli Kahaya Latai Pasimbungan Sampeang Serre Galoggo Ta’Gentung Raowa Kanaria Jumlah/Total

11,50 19,00 65,30 20,30 10,00 12,50 34,30 15,50 7,00 6,90 9,00 65,30 13,3 19,70 20,00 10,60 8,40 6,50 9,50 6,20 7,50 8,00 6,50 17,20 7,50 18,50 13,50 1.479,8

49 295 575 525 275 40 369 80 145 80 315 1.061 75 80 100 166 35 95 105 195 130 22.029

0,434 0,92 1,014 0,869 0,152 0,376 0,349 0,56 0,08 0,304 2,931 0,12 0,144 0,567 0,500 0,144 57,668

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2012


25




Tabel. 2.2 Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan jumlah Kelurahan Tahun 2013 Jumlah Kelurahan / Desa

(Ha)

Gantarang

20

17,351

15,03

Ujung Bulu

9

1,444

1,25

Ujung Loe

13

14,431

12,50

Bonto Bahari

8

10,860

9,41

Bonto Tiro

13

7,834

6,78

Herlang

8

6,879

5,96

Kajang

19

12,906

11,18

Bulukumpa

17

17,133

14,84

Rilau Ale

15

11,753

10,18

Kindang

13

14,876

12,88

70

115,467

100

KECAMATAN

JUMLAH

Luas Wilayah Administratif (%) thd total

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa


26

Peta. 2.1 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bulukumba

Peta 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba / Cakupan Wilayah Kajian




2.2

KONDISI DEMOGRAFIS Penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2011 tercatat sebanyak 398.531 jiwa yang terdiri dari laki-laki 187.439 jiwa dan perempuan 211.092 jiwa. Penduduk tersebut tersebar diseluruh desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bulukumba dengan kepadatan 345 jiwa/km2. Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Ujung Bulu yaitu 3.360 jiwa/km2 dan yang terjarang penduduknya adalah Kecamatan Kindang sekitar 202 jiwa/km2. Dilihat dari perkembangan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode 2007-2011 terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,79 %. Pada tahun 2007 berdasarkan hasil pengolahan data dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 386.239 jiwa Penduduk Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari laki-laki 183.737 jiwa dan perempuan 202.502 jiwa. Tabel. 2.3 Jumlah Penduduk per-Kecamatan dan Rata-Rata Kepadatannya

KECAMATAN Gantarang Ujung Bulu Ujung Loe Bonto Bahari Bonto Tiro Herlang Kajang Bulukumpa Rilau Ale Kindang JUMLAH

2011 2010 2009 2008 2007

JUMLAH PENDUDUK

LUAS (km2)

71.741 48.518 39.859 24.180 23.004 24.332 47.467 51.252 38.121 30.057 398.531 395.268 394.746 390.543 386.239

173,51 14,44 144,31 108,60 78,34 68,79 129,06 171,33 117,53 148,76 1.154.67 1.154.67 1.154.67 1.154.67 1.154.67

KEPADATAN PENDUDUK PER KM2 413 3.360 276 223 294 354 368 299 324 202 345 342 341 338 318

Sumber: Bulukumba Dalam Angka tahun 2012


29




Tabel. 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2007-2011

NO.

KECAMATAN

(1)

(2)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Gantarang Ujung Bulu Ujung Loe Bonto Bahari Bonto Tiro Herlang Kajang Bulukumpa Rilau Ale Kindang JUMLAH

TAHUN 2007

2008

2009

2010

2011

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

68.835 42.131 36.900 23.213 24.986 24.220 45.473 55.362 34.873 30.246 386.239

69.607 42.702 37.311 23.469 25.261 24.487 45.980 55.784 35.251 30.681 390.543

70.301 43.161 37.722 23.774 25.580 24.786 46.405 56.354 35.657 31.006 394.746

71.158 48.126 39.533 23.976 22.808 24.128 47.080 50.835 37.809 29.815 395.268

71.741 48.518 39.859 24.180 23.004 24.332 47.467 51.252 38.121 30.057 398.531

Sumber: Buku Bulukumba Dalam Angka tahun 2012


30




Tabel. 2.5 Jumlah Penduduk dan Kepadatannya 5 Tahun terakhir Jumlah KK

Tingkat Pertumbuhan

Kepadatan Penduduk

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

Nama Kecamatan

Gantarang

71,571

71,628

71,685

71,742

71,799

14,311

14,323

14,335

14,347

14,359

0,08 %

0,08 %

0,08 %

0,08 %

Ujung Bulu

48,401

48,440

48,479

48,518

48,557

9,679

9,687

9,695

9,703

9,711

0,08 %

0,08 %

Ujung Loe

39,763

39,795

39,827

39,859

39,891

7,955

7,961

7,967

7,973

7,979

0,08 %

0,08 %

Bonto Bahari

24,124

24,143

24,162

24,181

24,200

4,824

4,828

4,832

4,836

4,840

0,08 %

0,08 %

Bonto Tiro

22,951

22,969

22,987

23,005

23,023

4,588

4,592

4,596

4,600

4,604

0,08 %

0,08 %

Herlang

24,276

24,295

24,314

24,333

24,352

4,854

4,858

4,862

4,866

4,870

0,08 %

0,08 %

Kajang

47,353

47,391

47,429

47,467

47,505

9,474

9,481

9,488

9,495

9,502

0,08 %

0,08 %

Bulukumpa

51,129

51,170

51,211

51,252

51,293

10,227

10,235

10,243

10,251

10,259

0,08 %

0,08 %

Rilau Ale

38,027

38,058

38,089

38,120

38,151

7,601

7,608

7,615

7,622

7,629

0,08 %

0,08 %

Kindang

29,985

30,009

30,033

30,057

30,081

5,996

6,001

6,006

6,011

6,016

0,08 %

0,08 %

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Pokja


31

0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 %

0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 %

2012

Jumlah Penduduk

0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 %

2009 410

2010

411

2012 412

3,351

3,354

3,357

276

276

276

223

223

223

294

294

294

354

354

354

368

368

368

299

299

299

321

322

323

202

202

202


   

Tabel. 2.6 Jumlah penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun Tingkat Pertumbuhan

Kepadatan Penduduk

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

Nama Kecamatan

2017

Jumlah KK

2016

Jumlah Penduduk

2011

2012

Gantarang

71.856

71.913

71.971

72.028

72.086

14.371

14.383

14.394

14.406

14.417

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

413

414

Ujung Bulu

48.596

48.635

48.673

48.712

48.751

9.719

9.727

9.735

9.742

9.750

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

3.360

3.363

Ujung Loe

39.923

39.955

39.987

40.019

40.051

7.985

7.991

7.997

8.004

8.010

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

276

276

Bonto Bahari

24.219

24.238

24.257

24.277

24.296

4.844

4.848

4.851

4.855

4.859

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

223

223

Bonto Tiro

23.041

23.059

23.078

23.096

23.115

4.608

4.612

4.616

4.619

4.623

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

294

294

Herlang

24.371

24.390

24.410

24.429

24.449

4.874

4.878

4.882

4.886

4.890

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

354

354

Kajang

47.543

47.581

47.619

47.657

47.695

9.509

9.516

9.524

9.562

9.570

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

368

368

Bulukumpa

51.334

51.375

51.416

51.457

51.499

10.267

10.275

10.308

10.316

10.324

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

299

299

Rilau Ale

38.182

38.213

38.243

38.274

38.304

7.636

7.643

7.649

7.655

7.661

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

324

325

Kindang

30.105

30.129

30.153

30.177

30.202

6.021

6.026

6.031

6.35

6.040

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

0.08 %

202

202

Jumlah

399.169

399.488

399.808

400.128

400.448

79.834

79.898

79.986

80.081

81.145

0.80 %

0.80 %

0.80 %

0.80 %

0.80 %

345

346

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Pokja


32


 

2.3

KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH Stabilitas perekonomian Kabupaten Bulukumba adalah prasyarat demi tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kwalitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro utama yang utama berada dalam keseimbangan. Mengingat pentingnya stabilitas ekonomi makro bagi kelancaran dan pencapaian sasaran pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba bertekad untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi makro. Indikator ekonomi Kabupaten Bulukumba dapat memberikan gambaran atau potret ekonomi selama tahun pelaksanaan anggaran, pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2012 penerimaan keuangan daerah mencapai Rp. 753.739.986,85 dari anggaran sebesar Rp. 754.862.197.527.32 atau mencapai 99,85%. Penerimaan tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 25.173.340.511,78 atau mencapai 75,59% dari anggran sebesar Rp. 33.170.905.315,32, pendapatan transfer sebesar Rp. 708.018.247.533,07 atau mencapai 100,98% dari anggran sebesar sebesar Rp. 701.141.388.920,00 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 20.548.398.250,00 dari anggaran Rp. 20.549.903.282,00 atau 99,99%. Di sektor belanja operasi mencapai sebesar Rp. 606.601.931.287,50 atau 95,64% dari total anggaran sebesar Rp. 100.510.366.445,00 atau 94,42% dari anggaran sebesar Rp. 106.452.421.250,00. 2.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebijakan umum anggaran di bidang Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan yang didukung sumberdaya aparat pengelola pendapatan daerah. Untuk mewujudkan pendapatan daerah yang optimal, maka kesinambungan program dan kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasaran guna meningkatkan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kwalitas dan kwantitas pelayanan umum. 2.3.2 Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibagi menurut jenis pendapatan meliputi pendapatan pajak daerah, hasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

33


 

Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap realisasi penerimaan PAD. Selama periode lima tahun terakhir realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan setiap tahunnya rata-rata mencapai 66,69%. 2.3.3 Dana Perimbangan Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Dalam kurun waktu 2007-2010 konstribusi penerimaan dana perimbangan terhadap penerimaan daerah selama lima tahun terakhir rat-rat mencapai 99,44%. Dengan konstribusi yang demikian besarnya penerimaan dari Dana Perimbangan dalam rangka membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah setiap tahunnya. 2.3.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Realisasi pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam kurun waktu 2007-2010 menunjukkan kenaikan yang signifikan. 2.3.5 Pengelolaan Belanja Daerah Belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata, agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum, oleh karena itu sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, olehnya itu tentu saja kebijakan yang terkait dengan pengelolaan belanja daerah diarahkan pada upaya pemenuhan pelaksanaan kebijakan strategis dan program-program prioritas yang menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. 2.3.6 Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung diarahkan pada upaya pemenuhan belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan belanja tidak terduga. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak


34


 

langsung kurun waktu 2007-2011, menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan yakni 16,01 persen. 2.3.7 Belanja Langsung Komposisi belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal yaitu belanja yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program-program pembangunan dan mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Bulukumba. Tabel 3.2 diatas menunjukkan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja langsung dari 2007 s/d 2011 mengalami pertumbuhan yang negatif dengan rincian untuk belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan realisasi 6,94 persen, untuk belanja barang dan jasa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,07 persen sedangkan pada belanja modal turun rata-rata 8,52 persen Tabel 2.7 Ringkasan Realisasi APBD 5 Tahun Terakhir

NO. A

ANGGARAN

2008

2009

2010

2011

2012

Pendapatan

1

Pendapatan asli daerah (PAD)

20,306,291,622,83

21,418,839,483.39

17,317,806,400.88

22,238,527,223.46

25,073,352,511.78

2

Dana Perimbangan

450,722,758,611,00

471,417,436,551,00

467,675,344,504.00

690,580,968,253.37

708,018,247,533.07

3

Lain-lain pendapatan yang sah

46,250,444,878.50

33,927,177,430.00

121,830,448,302.35

17,742,781,318.00

20,548,398,250.00

Jumlah Pendapatan

517,279,495,112.33

526,763,453,464.39

606,823,599,207.23

729,407,572,706.62

753,737,836,294.85

B

Belanja

1

Belanja Tidak Langsung

284,872,443,919.00

313,917,882,432.00

384,799,481,141.00

495,322,583,939.00

525,831,104,104.92

2

Belanja Langsung

256,872,443,919.00

225,851,247,769.00

204,459,489,710.00

250,583,576,654.00

249,445,321,969.00

Jumlah Belanja

541,744,887,838.00

539,769,130,201.00

589,258,970,851.00

745,906,160,593.00

775,276,426,073.92

Surplus/Defisit Anggaran

(24,465,392,725.67)

(13,005,676,736.61)

17,564,628,356.23

(16,498,587,886.38)

(21,538,589,779,07)

Sumber: Realisasi APBD Kabupaten Bulukumba

2.3.8 Pengalokasian Anggaran Sanitasi Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi yang terdiri dari drainase, pengelolaan limbah dan persampahan di Kabupaten Bulukumba selama 5 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

35


 

tahun terakhir memiliki proporsi yang hanya bekisar di 0.04 %. Tahun 2009, proposi anggaran sanitasi terhadap belanja total di Kabupaten Bulukumba hanya berkisar di angka 0.01 %. Begitu pula di tahun 2010 hanya berkisar pada angka 0.03 %. Pada tahun 2011, proporsinya meningkat di angka 0.04 % . Proporsi tersebut sama dengan proporsi pada tahun 2012 yang hanya mencapai 0.04 %. Sedangkan pada tahun 2013 proporsi anggaran di bidang sanitasi dari total belanja mengalami peningkatan dengan proporsi mencaopai 0.05 % dari total belanja dengan pengalokasian anggaran terbesar di dinas Tata Ruang dan Cipta Karya . Hal tersebut merupakan dampak dari pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di Kabupaten Bulukumba. Tabel 2.8 Rekapitulasi realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Bulukumba

NO 1

SKPD PU

1.a

Investasi

1.b

Operasional/pemeliharaan

1,972,450,00

3,972,733,949

4,915,443,623

6,462,223,974

9,099,475,500

Ratarata Pertum buhan 39.48

1,915,000,000

3,894,837,205

4,819,062,375

6,335,513,700

8,921,054,500

39.88

500,000,000

2,233,637,201

1,670,409,375

2,896,883,200

3,320,562,500

81.91 53.36

TAHUN 2009

2010

2011

2012

2013

2

DINKES

75,025,000

45,000,000

155,244,127

253,816,427

249,535,500

2.a

Investasi

75,025,000

45,000,000

155,244,127

253,816,427

249,535,500

2.b


-

-

-

-

-

KLH

792,550,000

238,600,000

1,207,787,982

50,000,000

844,862,000

3.a

Investasi

792,550,000

238,600,000

1,207,787,982

50,000,000

844,862,000

3.b


-

-

-

-

-

PMD

-

18,109,000

28,958,500

27,000,000

50,000,000

4.a

Investasi

-

18,109,000

28,958,500

27,000,000

50,000,000

4.b


-

-

-

-

-

BAPPEDA

63,960,000

74,970,000

83,650,000

102,500,000

112,000,000

5.a

Investasi

63,960,000

74,970,000

83,650,000

102,500,000

112,000,000

5.b


-

-

-

-

-

3

4

5

366.03

27.67

12.12

6

Belanja Sanitasi

2,846,535,000

6,505,153,406

7,965,112,359

9,665,712,327

13,498,014,500

42.39

7

Pendanaan Investasi Sanitasi

1,915,000,000

3,894,837,205

4,819,062,375

6,335,512,700

8,921,054,500

39.88

8

Pendanaan OM

931,535,000

2,610,316,201

3,146,049,984

3,330,199,627

4,576,960,000

48.81

9

Belanja Langsung

256,872,443,919.00

225,851,247,769.00

204,459,489,710.00

250,583,576,654.00

302,797,628,029

4.37

10

Proporsi Belanja sanitasi

0.01

0.03

0.04

0.04

0.04

41.95

11

Proporsi Investasi sanitasi

0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

38.36

0.004

0.012

0.015

0.013

0.015

50.39

12

Proporsi OM Sanitasi

Sumber: Realisasi Anggaran Tahun 2009 s/d 2012 diolah.


36


 

Tabel 2.9 Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Bulukumba Tahun 2009 - 2013 No

Tahun

Deskripsi

1.

Total Belanja Sanitasi

2.

Jumlah Penduduk Belanja Sanitasi Perkapita (1/2)

Rata-rata

2009

2010

2011

2012

2013

2,846,535,000

6,505,153,406

7,965,112,359

9,665,712,327

13,498,014,500

394.746

395.268

398.531

398.850

399.169

7,211,054.70

16,457,577

19,986,180

24,233,953

33,815,288

8,096,105,518.40

33,320,709.00

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi

2.3.9 Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba adalah sebuah tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam periode 2011-2015. Pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan penerimaan. Untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah, dan defisit anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada. Penetapan asumsi-asumsi yang mendasari rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba lima tahun terakhir (2007-2011) menunjukkan harga berlaku rata-rata mencapai 16,83% dan harga konstan mencapai 6,51%. Distribusi persentase sumbangan sektor usaha terhadap total PDRB Kabupaten Bulukumba lima tahun terakhir masih didominasi sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian mangalami peningkatan 2,65% dibandingkan Tabel 2.10tahun 2010. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2007 - 2011

TAHUN

2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata

Harga Berlaku Jumlah (Juta Rp)

2,210,346.39 2,711,096.80 3,255,210.16 3,763,053.25 4,286,358.32

Harga Konstan

Pertumbuhan (%)

11,39 23,16 20,07 15,60 13,91 16,83

Jumlah (Juta Rp)

1,424,821.83 1,539,670.15 1,639,311.55 1,742,032.85 1,853,159.41

Pertumbuhan (%)

5,36 8,06 6,47 6,27 6,38 6,51

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bulukumba


37


 

2.4

TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba merupakan suatu kegiatan perencanaan yang bersifat kompleks dan harus memperhatikan berbagai aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan tata ruang wilayah kabupaten. Walaupun secara struktural RTRW Kabupaten merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi namun dalam proses penyusunannya harus memperhatikan prinsip perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning), karena masukan dari masyarakat dan stakeholders lainnya menjadi bagian dari rencana yang dihasilkan. Hal ini secara eksplisit dikemukakan di dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Tujuan penataan ruang Kabupaten Bulukumba adalah : “Mewujudkan Tata ruang wilayah Kabupaten Bulukumba yang maju, sejahtera dan mandiri, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka panjang dengan berbasis agrobisnis, perikanan, pariwisata dan mitigasi bencana yang dilakukan secara terpadu sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat”, yang mampu mewujudkan struktur tata ruang wilayah dalam bentuk deliniasi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan yang serasi, selaras, seimbang dan terpadu, didasarkan pada potensi fisik yang ada, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW Nasional, dan RTRW Propinsi Sulawesi Selatan) yang telah ada. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW kabupaten Bulukumba juga menetapkan Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Strategi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bulukumba melalui tindakan : 

Pengukuran dan sertifikasi tanah untuk lokasi pembangunan dan pengelolaan di seluruh wilayah kecamatan.



Peningkatan sarana dan prasarana dasar ekonomi dan sosial perkotaan dan perdesaan;



Pengembangan dan peningkatan infrastruktur dan suprastruktur kawasan perkotaan dan perdesaan.


38


 



Pembinaan lembaga-lembaga sosial-ekonomi masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan perkotaan dan perdesaan.



Perencanaan dan pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), sebagai pusat pertumbuhan baru yang ada disekitar desa tersebut. DPP dapat terdiri dari satu desa atau beberapa desa yang diharapkan dipacu untuk dikembangkan sebagai counter magnet baru bagi wilayah sekitarnya.

Strategi Peningkatan Kualitas Dan Jangkauan Pelayanan Jaringan Prasarana Pengembangan sistem perhubungan diupayakan untuk menciptakan sisten jaringan, sistem pergerakan, sistem kegiatan dan sistem kelembagaan dalam suatu kerangka sistem dinamis transportasi makro dan mikro secara optimal. Upaya yang harus dipertimbangkan adalah: 

Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem jaringan jalan transportasi darat, sehingga dapat mengakomodasikan pergerakan barang dan manusia dapat lebih efisien dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.



Pembangunan

dan

pengembangan

jaringan

jalan

darat

yang

menghubungkan antara SWP dan Kawasan Strategis di Kabupaten Bulukumba. 

Penataan trayek angkutan darat terutama transportasi dalam kota, antra kota dan desa sehingga tercipta sistem pergerakan yang optimal.



Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk memecahkan masalah keterisolan antar wilayah perdesaan.



Meningkatkan asesibilitas internal dan eksternal dalam kaitan dengan kemudahan ekspor hasil produksi dan impor kebutuhan primer dan sekunder.



Pengembangan jaringan jalan pada kota-kota yang sudah berkembang secara periodik dengan tetap konsisten pada standar teknik.



Pengembangan dan peningkatan fungsi pelabuhan Bira dan Lappa’e pelabuhan rakyat lainnya yang tidak diusahakan dan pelabuhan pengumpulan lainnya.


39


 



Evaluasi kelayakan dan kesinambungan terminal regional darat saat ini, hubungannya dengan tingkat kemudahan pergerakan barang dan manusia dalam sistem kegiatan masyarakat kota dan antar wilayah belakangnya.

Strategi Pengembangan Infrastruktur Strategi ini dilakukan untuk mempercepat perkembangan sektor-sektor unggulan Kabupaten Bulukumba yaitu sektor perkebunan, pertanian, agrobisnis, pariwisata, perikanan dan perdagangan. Strategi yang direncanakan adalah sebagai berikut : 

Pengembangan infrastruktur yang mendukung produktivitas sektor unggulan dengan pembangunan dan peningkatan jaringan transportasi poros utama Utara Selatan Bulukumba – Sinjai - Watampone – Belopa – Palopo, Masamba – Malili serta jalur timur barat yaitu poros Takalar – Jeneponto – Bantaeng – Bulukumba. Meningkatkan dan mengembangkan fungsi pelayanan terminal regional dan sub regional Kabupaten Bulukumba yang berlokasi diwilayah-wilayah pertumbuhan. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan Bulukumba (Bira dan Leppae).



Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi, embung dan bendung. Pengembangan dermaga dan fasilitas perikanan nusantara terpadu (TPI / PPI), pengembangan hasil-hasil perkebunan, kopi, cengkeh, coklat, hasil-hasil perikanan darat dan laut.



Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan jasa pemasaran dan perdagangan, pasar dan pertokoan, fasilitas perbankan dan lembaga ekonomi lainnya, perhotelan, restoran dan rumah- makan dan objek-objek wisata potensial seperti wisata alam taman hutan raya Bontobahari dan unggulan pembuatan perahu phinisi di Bontobahari Ammaroa wisata budaya di Kajang.



Pengembangan kawasan permukiman pada pusat-pusat pelayanan utama ibukota kecamatan, pembangunan fasilitas umum, sosial dan ekonomi. Pengembangan ini perlu diantisipasi untuk mencegah dampak yang negatif terhadap aspek sosial ekonomi dan lingkungan karena tuntutan kebutuhan perumahan yang meningkat dengan pesat.


40


 



Pengembangan jaringan energi dan pembangkit lisrik. Penambahan daya dan sambungan listrik kerumah penduduk dan kegiatan pelayanan dan industri. Pelayanan pembangkit energi untuk desa-desa yang tidak terjangkau jaringan listrik.



Pengembangan jaringan / sistem telekomunikasi baik untuk kepentingan pemerintah, swasta, dunia usaha maupun masyarakat.



Pengadaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas hubungan telekomunikasi pada sentra-sentra produktif Kabupaten Bulukumba.



Pengembangan jaringan sumber daya air sehingga saat ini masih ada sisa cadangan air yang belum dimanfaatkan dari satuan wilayah sungai Jeneberang (05-17) yang melalui Kabupaten Bulukumba (32 sungai).



Peningkatan dan pemeliharaan sumber air bersih PDAM Kabupaten Bulukumba IPA Barraba, IPA Bontonyeleng di ibukota Bulukumba. Pengembangan dan pembangunan jaringan air bersih untuk keperluan air minum terutama untuk desa-desa yang tidak punya sumber air baku.



Pengendalian dan normalisasi sungai terutama sungai Bialo, Bijawang, Balantieng yang menyebabkan banjir. Konservasi dan perlindungan DAS daerah hulu, pengendalian abrasi dan erosi pantai Kabupaten Bulukumba.



Peningkatan dan pembangunan fasilitas kesehatan lingkungan kawasan perumahan, pemerintahan, perdagangan pelayanan umum dalam jal sistem persampahan seperti TPA, air limbah dan drainase.



Peningkatan management dan armada sistem persampahan terutama dikotakota.



Peningkatan dan pemeliharaan sarana pendidikan, kesehatan dan sarana umum.


41

Peta. 2.3 Peta Rencana Struktur Ruang

Peta. 2.4 Peta Rencana Pola Ruang


   

2.5

SOSIAL DAN BUDAYA 2.5.1 Pendidikan Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan berkualitas. Merujuk pada amanat UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Program wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas SDM, yang pada akhirnya akan menciptakan SDM yang tangguh, yang siap bersaing di era globalisasi. Peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah (umur 7-24 tahun). Badan

Pusat

Statistik

(BPS)

secara

kontinyu

setiap

tahunnya

mengumpulkan data pendidikan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Beberapa informasi pendidikan yang dikumpulkan dalam Susenas antara lain mengenai penduduk buta huruf, penduduk usia sekolah (7-24 tahun), status sekolah, seperti yang disajikan pada Tabel berikut ini. Tabel. 2.11 Fasilitas Pendidikan yang Tersedia di Kabupaten Bulukumba

KECAMATAN Gantarang Ujung Bulu Ujung Loe Bonto Bahari Bonto Tiro Herlang Kajang Bulukumpa Rilau Ale Kindang JUMLAH

SD

46 23 34 26 39 38 45 42 26 24 343

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN Umum Agama SLTP SLTA MI MTs 9 10 5 6 4 6 7 5 4 10 66

2 10 2 2 4 2 4 2 2 3 33

5 2 1 1 3 4 2 7 7 1 33

10 4 3 1 2 3 4 3 6 4 40

MA 3 5 1

2 1 3 15

Sumber: Bulukumba Dalam Angka Tahun 2012


44


   

3.5.1 Kemiskinan Salah satu faktor utama keberhasilan pembagunan di suatu daerah adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan berkwalitas, dan dengan adanya Sumber Daya Manusia yang baik akan memicu tingkat penurunan kemiskinan di suatu daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bulukumba, penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba tahun 2011 sebanyak 21.620 orang atau 5,42% dari total penduduk di Kabupaten Bulukumba termasuk dalam kategori penduduk miskin. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan penduduk miskin tahun 2010 yakni 35.594 orang atau 8,93% dari jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba. Berikut ini adala data KK miskin per Kecamatan, Kabupaten Bulukumba pada tahun 2011. Tabel. 2.12 Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan

Kecamatan

Jumlah Keluarga Miskin (KK)

Kecamatan Gantarang

5.700

Kecamatan Ujung Bulu

3,800

Kecamatan Ujung Loe

3,100

Kecamatan Bonto Bahari

1,900

Kecamatan Bonto Tiro

1,800

Kecamatan Herlang

1,900

Kecamatan Kajang

3,700

Kecamatan Bulukumpa

4,000

Kecamatan Rilau Ale

3,000

Kecamatan Kindang

2,400 JUMLAH

31,300

Sumber: Badan Pusat Statistik 2012


45


   

Tabel. 2.13 Jumlah Rumah per Kecamatan

Nama Kecamatan Kecamatan Gantarang Kecamatan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Loe Kecamatan Bonto Bahari Kecamatan Bonto Tiro Kecamatan Herlang Kecamatan Kajang Kecamatan Bulukumpa Kecamatan Rilau Ale Kecamatan Kindang JUMLAH

Jumlah Rumah 16.948 9.221 9.617 6.017 7.196 7.027 10.662 12.850 9.747 6.978 96.263

Sumber: Badan Pusat Statistik 2012

2.6

KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Kelemabgaan dan tata kerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati. Untuk penangan sanitasi di Kabupaten Bulukumba, dari aspek kelembagaan daerah telah dibentuk beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung program dimaksud yang terdiri dari 15 Dinas, 6 Badan, 6 kantor, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan 10 kecamatan. Didalam lembaga tersebut terdapat lebaga yang khusus terkait dengan penaganan program sanitasi diantaranya : 1)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Badan ini merupakan leading sektor dalam setiap pelaskanaan perencanaan pembangunan di daerah dimana dalam pelaskanaan program yang berkaitan dengan sanitasi BAPPEDA merumuskan dan menyusun strategi yang mana menyatukan semua stakeholder terkit sanitasi dan menggabungkan semua kontribusi dari SKPD untuk menyelesaikan masalah sanitasi secara bersamasama.

2)

Dinas Pekerjaan Umum Dalam rangka membangun sarana prasarana umum. Pembangunan sarana yang dimaksud adalah sarana sanitasi seperti bak sampah, pengadaan kontainer sampah, TPA, IPLT, drainase dan lain-lain. Di samping itu kebijakan mengenai penyaluran persampahan dari rumah-rumah ke TPA, penyedotan lumpur tinja dan kebersihan lingkungan menjadi wewenang SKPD bidang keciptakaryaan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

46


   

3)

Dinas Kesehatan Berfungsi mewadahi urusan-urusan di bidang kesehatan masyarakat, sehingga dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat dapat menjadi sarana pendukung bagi terciptanya program-program kesehatan.

4)

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam pembangunan sanitasi sangat diperlukan sumber pendanaan yang mampu mengakomodir sarana dan prasana yang akan direncanakan, oleh sebab itu peran dari SKPD sangat menetukan dalam hal memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi.

5)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Penangan sanitasi merupakan suatu permasalahan yang kompleks di mana selama ini penanganan masalah sanitasi mengalami permasalahan terutama dama pengoperasionalannya dan pemeliharannya sehingga beberapa sarana yang terbangun tidak memiliki aspek keberlanjutan dalam fungsi dan kegunaannya. Perlu keterlibatan masyarakat dalam penuntasan masalah sanitasi dan untuk itu SKPD ini memiliki fungsi yang penting sebagai ujung tombak penguatan pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat agar mendukung penyelesaian masalah sanitasi di masyarakat.

6)

Kantor Lingkungan Hidup Dalam penyusunan strategi penanganan permasalahan sanitasi, kondisi lingkungan daerah sangat memegang peran penting. Dampak lingkungan sangat terkait dengan permasalahan sanitasi. Oleh karena itu, keberadaan SKPD yang mengurusi lingkungan berperan penting pula terhadap kebijakan pembangunan sanitasi.

7)

Bagian Hubungan Masyarakat SETDA Kab. Bulukumba Aspek komunikasi dan informasi menjadi penting saat permsalahan sanitasi menjadi hal yang tidak populer dimasyarakat. Dimana masalah sanitasi menjadi isu yang tidak penting dan tampak pada hasil usulan musrenbang dari masyarakat yang menempatkan usulan pembangunan sarana sanitasi sebgaia hal yang jarng diusulkan. Untuk itu SKPD ini sangat penting untuk memberikan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat akan pentingnya arti sanitasi yang baik dan akibat buruk akibat sanitasi buruk. .


47


   

Gambar. 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba

BUPATI

DPRD

Sekretariat DPRD

- Bagian Umum - Bagian Rapat dan Risalah - Bagian Keuangan

WAKIL BUPATI SEKRETARIAT DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Staf Ahli

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Humas

Asisten Administrasi Umum

- Bidang Pemberdayaan - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Bagian Ekonomi Pembangunan - Bagian Hukum Masyarakat Dan Pemerintah - Bagian Humas dan Protokol - Bagian Organisasi dan - Bagian Pertanahan Desa Kepegawaian - Bagian Keuangan - Bidang Hukum - Bagian Umum dan Sandi - Bidang Ekonomi Dan Keuangan

KECAMATAN

KELURAHAN

DINAS DAERAH

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- Inspektorat Kabupaten

- Dinas Kesehatan

- Badan Perencanaan Pembangunan

- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Daerah

Transmigrasi

- Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

- Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

- Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil

- Badan Penelitian, Pengembangan,

- Dinas Bina Marga

Perpustakaan dan Kearsipan

- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

- Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana

- Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Penyuluh

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- Badan Pemberdayaan Perempuan dan

- Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, TambEn

Keluarga Berencana - Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Linmas - Kantor Lingkungan Hidup Daerah

- Dinas Kelautan dan Perikanan

- Kantor RSUD H. A. Sultan Dg. Radja

- Dinas Kehutanan dan Perkebunan

- Kantor Stuan Polisi Pamong Praja

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


48


   

BAB 3 PROFIL SANITASI WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA Secara umum kondisi pengelolaan sanitasi Kabupaten Bulukumba masih belum memadai hal ini dikarenakan beberapa faktor, utamanya masih terbatasnya infrastruktur pengelolaan sanitasi seperti masih belum maksimalnya pengelolaan persampahan yang disebabkan oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum layak, dari sisi cakupan pelayanan persampahan juga masih terbatas pada kawasan perkotaan hal ini dikarenakan armada pengangkutan sampah masih minim. Sektor pengelolaan air limbah domestik juga demikian, sampai saat ini sarana Instalasi Pengelolaan Air limbah (IPAL) maupun Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) belum tersedia secara menyeluruh, IPLT yang ada belum dapat berfungsi secara maksimal. sedangkan untuk program sektor drainase tidak terencana dengan baik. Untuk kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi di Kabupaten Bulukumba, program-program kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi belum mampu merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat, hal ini dikuatkan dari hasil study EHRA yang telah dilakukan dimana angka tidak melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu penting masih cukup besar yakni mencapai 96,5%. Penganggaran daerah dalam APBD untuk sektor sanitasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sampai pada akhir Tahun 2012 realisasi belanja sanitasi sebesar Rp. 9,665,712,327,-. Namun porsi belanja sektor sanitasi relatif masih kecil jika dibandingkan dengan anggaran belanja sektor lainnya, presentase anggaran belanja langsung sanitasi untuk Tahun 2010 sebesar 3,18% dari total belanja langsung sebesar Rp. 204,459,489,710,-. (Lihat Tabel 3.1 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Tahun 2009-2012) Retribusi daerah untuk pengelolaan sanitasi masih terbatas pada retribusi persampahan, sedangkan untuk komponen sanitasi lainnya belum berjalan. Tahun 2012 pendapatan dari retribusi persampahan sebesar Rp. 25.882.000,-. (Lihat Tabel 3.2 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Tahun 2009-2012.)


49


   

Tabel 3.1 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Tahun 2009-2012 No

Sub Sektor

1

Belanja Sanitasi

1.1

Air Limbah

1.2

Belanja (Rp) 2009

2010

2011

Rata2 Pertumbuhan (%)

2012

1,281,296,808

2,949,982,205

2,888,025,375

8,109,862,000

26,986,738

67,925,000

101,948,000

100,953,600

50.20%

Sampah

1,167,148,795

2,233,637,205

1,670,409,375

6,446,258,400

64.98%

1.3

Drainase

87,161,275

648,420,000

1,115,668,000

1,562,650,000

189.01%

1.4

Aspek PROHISAN

-

-

-

-

-

2

Dana Alokasi Khusus

956,175,638

826,065,000

2,004,541,184

953,582,400

-

2.1

DAK Sanitasi

242,880,638

611,325,000

917,532,000

908,582,400

50.20%

2.2

DAK Lingkungan Hidup

713,295,000

214,740,000

1,087,009,184

45,000,000

60.11%

2.3

DAK Perumahan

-

-

-

-

-

3

Pinjaman/Hibah Sanitasi

-

-

-

-

-

4

Bantuan Provinsi Untuk Sanitasi

-

-

-

-

-

325,121,170

2,123,917,205

883,484,191

7,156,279,600

301.22%

225,851,247,790

204,459,489,710

250,583,576,654

249,445,321,969

3.16%

0.14%

1.04%

0.35%

2.87%

1.10%

Belanja APBD Murni Sanitasi Total Belanja Langsung Presentase APBD Murni terhadap belanja langsung

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009-2012 Bappeda Diolah

Tabel 3.2 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Tahun 2009-2012

No 1

Sub Sektor

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) 2009

2010

2011

2012

Pertumbuh an (%)

Retribusi Air Limbah

1.a

Realisasi Retribusi

-

-

-

-

-

1.b

Potensi Retribusi

-

-

-

-

-

20.180.000

29.214.000

2

Realisasi Sampah

2.a

Realisasi Retribusi

32.0016.000

25.882.000


8,65

50


   

2.b

Potensi Retribusi

-

-

-

-

-

3

Realisasi Drainase

3.a

Realisasi Retribusi

-

-

-

-

-

3.b

Potensi Retribusi

-

-

-

-

-

Total Realisasi Retribusi

20.180.000

29.214.000

Total Potensi Retribusi

-

-

-

-

-

Proporsi

-

-

-

-

-

3.216.000

25.882.000

8,65

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009-2012 DPPKAD diolah 3.1 Promosi Higiene dan Sanitasi

Promosi higiene dan sanitasi adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran dari-oleh-untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan serta mengembangkan kegiatan untuk bekerja dengan masyarakat dalam meyakinkan dan mendukung anggota keluarga untuk mengadopsi praktik sanitasi dan higiene yang aman. Kondisi kesehatan di Kabupaten Bulukumba tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor yang ikut mempengaruhi seperti tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah turut memberi andil terhadap rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Perilaku masyarakat yang belum sesuai dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat memberi andil pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Pada dasarnya penyakitpenyakit yang terjadi pada masyarakat ini bisa dicegah bila masyarakat secara sadar dan mau menerapkan pola hidup sehat serta menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan sehat. Ada dua hal mendasar yang menjadi obyek sasaran promosi higiene dan sanitasi yaitu rumah tangga dan sekolah. Hal ini disadari mengingat permasalahan sanitasi menyangkut perilaku masyarakat sehingga harus ada penyadaran khusus bagi rumah tangga dan perlunya pemahaman di usia dini bagi siswa sekolah akan pentingnya pemahaman sanitasi yang benar.


51


   

3.1.1 Tatanan Rumah Tangga Pada tatanan rumah tangga di Kabupaten Bulukumba perilaku hidup bersih dan sehat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan pola pikir masyarakat dalam melakukan tindakan pengelolaan sektor sanitasi di lingkungannya, maka untuk mendorong itu kegiatan Promosi dan Higiene dan Sanitasi menjadi sangat penting. Akses informasi tentang sanitasi yang diperoleh rumah tangga di Kabupaten Bulukumba lebih dominan didapatkan dari kegiatan penyuluhanpenyuluhan yang dilakukan petugas sanitarian, selain itu informasi sanitasi juga diperoleh dari berbagai sumber seperti dari tayangan televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain. (Lihat Gambar 3.1 Grafik Sumber Informasi Sanitasi) Gambar 3.1 Grafik Sumber Informasi Sanitasi

Sumber : Studi Komunikasi dan Pemetaan Media 2013


52


   

Gambar 3.2 Grafik Penyuluhan Sanitasi


Bulukumba telah melakukan kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi dalam skala rumah tangga melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, selain dari itu promosi juga memanfaatkan media walaupun masih terbatas pada media poster, leaflet yang dipasang pada wilayah strategis kelurahan/desa yang menjadi sasaran kegiatan. Penyuluhan sanitasi biasanya didapatkan masyarakat dari kader-kader puskesmas atau sanitarian tetapi kebanyakan penyuluhan sanitasi yang didapatkan masyarakat tentang Air Bersihyaitu 54,00% (Lihat Gambar 3.2 Grafik Penyuluhan Sanitasi, Gambar 3.3 Grafik Penyampai Pesan Sanitasi)


53


   

Gambar 3.3 Grafik Penyampai Pesan Sanitasi


Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Di Kabupaten Bulukumba Perilaku mencuci tangan pakai sabun masih tergolong sangat rendah yaitu hanya sebesar 3,50 % Dari beberapa indikator yang disurvey, waktu yang paling sering untuk mencuci tangan memakai sabun dari 3,50% memiliki persentase yang cukup tinggi adalah mencuci tangan pakai sabun sebelum makan 80,40% sedangkan mencuci tangan memakai sabun setelah makan 43,30%. (Lihat Gambar 3.4 CTPS di Lima Waktu Penting)


54


   

Gambar 3.4 CTPS di Lima Waktu Penting

Sumber : Kajian Study EHRA 2013 Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Study EHRA menunjukkan, bahwa kepemilikan jamban bagi rumah tangga penduduk di kabupaten Bulukumba sudah lumayan tinggi yaitu yang menggunakan jamban pribadi 78,00% dan yang menggunakan MCK/WC umum sebanyak 4,20%. Meski begitu Perilaku BABS relative masih cukup tinggi yaitu 32,10%. Perilaku BABS lebih banyak ke sungai, kebun, dan pekarangan, perilaku ini tidak terbatas pada masyarakat perdesaan maupun perkotaan melainkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. (Lihat Gambar 3.4 Grafik Perilaku BABS)


55


   

Gambar 3.5 Grafik Perilaku BABS

Sumber : Kajian Study EHRA 2013 Pengelolaan Air Minum Potensi air bersih yang dimiliki cukup besar karena didukung oleh topografi dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang dengan dataran rendah. Khusus untuk kawasan perkotaan sumber air minum diperoleh dari layanan PDAM sedangkan daerah pedesaan diperoleh dari sumber-sumber air dari alam seperti dari mata air terlindungi maupun yang tidak terlindungi. Dalam pengelolaan air untuk diminum berdasarkan study EHRA angka dikelola secara direbus 92.60%. (Lihat Gambar 3.6 Grafik Pengelolaan Air Minum)


56


   

Gambar 3.6 Grafik Pengelolaan Air Minum

Sumber : Kajian Study EHRA 2013 Perilaku Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil kajian Study EHRA, menggambarkan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hasil pengamatan menunjukkan 58,80% responden masih ada sampah yang berserakan atau tumpukan sampah di sekitar lingkungan hunian mereka. Hal tersebut mengakibatkan banyak binatang yang berkeliaran serta aroma yang kurang sedap dan menyumbat saluran drainase. Pengelolaan sampah ditingkat rumah tangga masih menunjukkan prilaku yang tidak baik, 32,40% responden menjawab membuang ke lahan kosong/kebun/dibiarkan membusuk dan yang cukup mengkhawatirkan adalah perilaku mengelola sampah secara dibakar sebesar 37,70%. (Lihat Gambar 3.7 Grafik Pengelolaan Sampah Setempat)


57


   

Gambar 3.7 Grafik Pengelolaan Sampah Setempat

Sumber : Kajian Study EHRA 2013

Perilaku Pengelolaan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Potensi pencemaran karena SPAL cukup tinggi, dari hasil kajian study EHRA didapat bahwa angka pencemaran karena SPAL di Kabupaten Bulukumba 59,00%. Penyebab utama hal ini adalah karena SPAL yang berfungsi di Kabupaten Bulukumba hanya sekitar 58,50% selebihnya tidak ada SPAL di lingkungan dan walaupun ada tidak dapat berfungsi dengan baik.(Lihat Gambar 3.8 Grafik Pencemaran Karena SPAL)


58


   

Gambar 3.8 Grafik Pencemaran Karena SPAL


Dari penyampaian data diatas dapat disimpulkan ada beberapa permasalahan mendesak dan issu strategis, utamanya masih rendahnya kesadaran masyarakat pada tatanan rumah tangga terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. (Lihat Tabelr 3.3 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis) Tabel 3.3 Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Permasalahan Mendesak 1. 2.

Issu Strategis

Rendahnya pengetahuan, sikap, dan perilaku

1.

Masyarakat yang melakukan cuci tangan

masyarakat dalam menerapkan PROHISAN

pakai sabun khususnya di 5(lima) waktu

Belum tercapainya target RAD AMPL

penting


59


   

khususnya STOP BABS 3.

2.

Masyarakat yang melakukan BABS masih

Masih kurangnya SDM yang memiliki

tinggi yaitu 32, 1%, sementara target RAD

kemampuan dalam memicu masyarakat untuk

AMPL Stop BABS sebesar 85%

melakukan hidup sehat 4.

Belum adanya regulasi yang terkait sanitasi

5.

Belum adanya rencana kegiatan yang

3.

dapat

mempengaruhi

perilaku

dalam

pelaksanaan PROHISAN

terintegrasi diantara lintas sektor dan lintas 4.

program

Masyarakat belum memiliki motivator yang

Belum

adanya

kebijakan

yang

dapat

memayungi masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya untuk berperan serta dalam penyediaan sarana sanitasi dan pelaksanaan PROHISAN 5.

Koordinasi yang masih kurang penyusunan

rencana

kegiatan

pada saat diantara

instansi dan lintas program terkait Sumber : Dinas Kesehatan

3.1.2 Tatanan Sekolah Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan formal, selain memberikan pelajaran sesuai kurikulum hendaknya juga menjadi tempat mempelajari cara berperilaku yang benar dalam sanitasi. Siswa sekolah merupakan komunitas besar dalam masyarakat, dalam wadah organisasi sekolah yang telah mapan, tersebar luas di pedesaan maupun perkotaan, serta telah ada program usaha kesehatan sekolah. Siswa sekolah merupakan umur yang mudah menerima inovasi baru dan mempunyai keinginan kuat untuk menyampaikan pengetahuan dan informasi yang mereka terima kepada orang lain. Kondisi perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkungan sekolah dapat dilihat dari ketersedian dan kondisi fasilitas sanitasi di sekolah seperti toilet dan tempat cuci tangan, tempat sampah, SPAL

dan

pengetahuan tentang kesehatan di sekolah. Di Kabupaten Bulukumba sebagian besar sekolah baik di tingkat taman kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA, telah menyediakan fasilitas dan sarana Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

60


   

sanitasi sekolah. Namun dari segi kelayakan tidak sesuai dengan sarat kesehatan dan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi masih perlu adanya peningkatan, hal ini selain karena keterbatasan anggaran terkait penyediaan sarana sanitasi, kurangnya kesadaran untuk ber PHBS di lingkungan sekolah menjadi penyebab kurangnya perhatian akan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. (Lihat Tabel 3.4 Kondisi Sarana Sanitasi di Sekolah dan Tabel 3.5 kondisi Sanitasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar).


61


   

Tabel 3.4 Kondisi Sarana Sanitasi di Sekolah


62


   

Sumber : Dinas Kesehatan


63


   

Tabel 3.5 Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar

Nama Sekolah

SDN 214

Apakah pengetahuan ttg Higiene dan Sanitasi diberikan Ya, saat Ya, saat mata pertemuan / Tidak pelajaran penyuluhan pernah PenJas di kelas tertentu √ -

Apakah ada dana utk air bersih / sanitasi / pend. higiene

Cara Pengelolaan Sampah

Dikumpulkan

Dipisahkan

Dibuat kompos

Kapan Tangki Septik Dikosongkan

Kondisi Higiene Sekolah

Rencana perbaikan sanitasi sekolah

Ya

Tidak

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Ada

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

√

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Belum Ada

SDN 105

√

√

-

SDN 312

√

√

-

SDN 27

√

√

-

√

-

-

√

√

Belum Pernah

Baik

Belum Ada

SDN 331

√

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Ada

SDN 29

√

√

-

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Ada

SDN 221

√

√

-

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 3

-

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Ada

SDN 10

√

-

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 343

-

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Belum Ada


64


   

SDN 318

-

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 118

√

√

-

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 166

√

√

-

√

-

-

√

√

Belum Pernah

Baik

Belum Ada

SDN 348

√

√

-

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 263

√

√

-

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 154

-

√

-

-

√

√

-

-

Tidak Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 151

-

√

-

-

√

√

-

-

Tidak Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 134

√

√

-

-

√

√

-

-

Tidak Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 15

√

√

-

√

-

-

√

√

Belum Pernah

Baik

Belum Ada

SDN 269

√

√

-

√

-

-

√

√

Belum Pernah

Baik

Belum Ada

SDN 20

√

√

-

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 62

√

√

-

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Ada

SDN 79

√

√

-

√

-

-

√

√

Belum Pernah

Baik

Belum Ada

SDN 80

-

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 92

√

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 86

√

√

-

√

√

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada


65


   

SDN 279

-

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 50

-

√

-

√

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 235

-

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 52

√

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada



66


   

3.2

Pengelolaan Air Limbah Domestik Sarana sanitasi air limbah wilayah Kabupaten Bulukumba secara kuantitas dan

kualitas belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Masih banyak sarana airlimbah kurang memenuhi ditinjau dari aspek kesehatan lingkungan terutama di kawasan pedesaan seperti masih menggunakan closet cemplung (cubluk), belum adanya penyedotan lumpur tinja, dan sarana pembuangan akhir lumpur tinja. Dalam pengelolaan limbah cair domestic di Kabupaten Bulukumba sebagian besar masyarakat masih menggunakan system on site (setempat) serta masih sangat sedikit yang sudah menggunakan system komunal untuk pengelolaan blackwater. Sedangkan untuk greywater sebagian besar rumah tangga masih melakukan pembuangan kelahan terbuka, drainase, saluran irigasi, bahkan ke sungai. Dalam pengelolaan air limbah dikenal ada 2 (dua) sistem pengelolaan, yaitu on site system dan off site system. Kedua system pengelolaan ini memiliki kelebihan dan kekuangan, yaitu: On Site System

Off Site System

Keuntungan :

Keuntungan :

1. Menggunakan teknologi sederhana. 2. Memerlukan biaya yang rendah. 3. Masyarakat dan tiap-tiap keluarga dapat menyediakan sendiri. 4. Pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat. 5. Manfaat dapat dirasakan secara langsung. Kerugian :

1. 2.

1. Tidak dapat diterapkan pada setiap daerah, misalkan sifat permeabilitas tanah, tingkat kepadatan, dan lain-lain. 2. Fungsi terbatas hanya dari buangan kotoran manusia, tidak melayani air limbah kamar mandi dan air bekas cucian. 3. Operasi dan pemeliharaan sulit dilaksanakan.

1.

3. 4. 5.

2. 3. 4. 5. 6.

Menyediakan pelayanan yang terbaik. Sesuai untuk daerah dengan kepadatan tinggi. Pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari. Memiliki masa guna lebih lama. Dapat menampung semua Limbah. Kerugian : Memerlukan biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan yang tinggi. Menggunakan teknologi tinggi. Tidak dapat dilakukan oleh perseorangan. Manfaat secara penuh diperoleh setelah selesai jangka panjang. Waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan. Perlu pengelolaan, operasional, dan pemeliharaan yang baik.


67


   

3.2.1 Kelembagaan Pengelolaan air limbah domestik non tinja (jenis buangan mandi, cuci) belum ada kelembagaan atau unit usaha tertentu yang berminat. Pada umumnya sistem pembuangan limbah non tinja ini dialirkan melalui lubangresapan yang disalurkan melalui saluran pipa (tertutup) atau saluran terbuka, masih banyak ditemui masyarakat membuang air limbah non tinja ke sungai atau saluran drainase terdekat. Pengelolaan limbah non tinja untuk rumah tangga dengan konstruksi rumah panggung umumnya dialirkan langsung dikolong rumah dapur yang pada umumnya tidak memiliki lubang resapan. Pada Kabupaten Bulukumba pengelolaan air limbah domestik menjadi tupoksi lintas SKPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan erat dengan tupoksi SKPD Kantor Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terutama dalam hal perumusan kebijakan, pengawasan maupun pembinaan. Institusi pemerintahan tersebut memiliki korelasi yang kuat, dimana Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya berperan sebagai operator karena lebih bersifat teknis, dan Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih memainkan peran sebagai regulator. Upaya-upaya preventif dan promotif menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik sehingga peran dari Dinas Kesehatan juga bersifat penting. (Lihat Tabel 3.6 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tabel 3.7 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik)


68


   

Tabel 3.6 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik FUNGSI

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Kab.

Swasta

Masyarakat

• Menyusun Target Pengelolaan Air Limbah domestik skala kabupaten

√

X

X

• Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target • Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana

√

X

X

√

X

X

• Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik

√

X

X

• Membangun sarana pengumpulan dan pengelolaan awal (tangki septik)

√

X

X

• Menyediakan sarana pengangkutan dan tangki septik ke IPLT (truk Tinja)

√

X

X

• Membangun jaringan dan saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)

√

X

X

√

X

X

√

X

X

√

X

X

√

X

X

√

X

X

√

X

X

• Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)

√

X

X

• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik

X

X

X

X

X

X

Perencanaan

• Membangun sarana IPLT dan atau IPAL Pengelolaan • Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja • Mengelola IPLT dan atau IPAL • Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja • Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik dan atau penyedotan air limbah domestik • Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB Pengaturan dan Pembinaan

• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran


69


   

pengelolaan air limbah domestik Monitoring dan Evaluasi • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik. • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Tabel 3.7 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik Ketersediaan Peraturan

Ada

Tdk Ada

Pelaksanaan Efektif

Belum efektif

Tidak efektif

Ket

Air Limbah Domestik • Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik • Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan Air Limbah Domestik • Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik • Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di hunian umum

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


70


   

• Keawajiban dan sanksi bagi Industri rumah tangga untuk X menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat usaha • Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk X menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat umum • Kewajiban pengelolaan air limbah domestik untuk X masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik X • Retribusi pengelolaan air limbah domestik • Tata cara perizinan untuk kegiatan pembangunan X air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan Air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba dikelola secara on-site (setempat), dimana sistem pembuangan air limbah dilakukan secara individual, diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi tangki septik, cubluk dan resapan. Sedangkan untuk tangki, suspek aman masih cukup besar yaitu 60,00%. (Lihat Gambar 3.9 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja, Gambar 3.10 Grafik Persentase Tangki Suspek Aman dan Tidak Aman)


71


   

Gambar 3.9 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja

Sumber : Kajian Study EHRA 2013 Gambar 3.10 Grafik Persentase Tangki Suspek Aman dan Tidak Aman



72


   

Kabupaten Bulukumbaada saat ini pengelolaan

black water (air

limbah yang berasal dari jamban atau WC) masih sebatas pengumpulan dan penampungan, sedangkan unit pengolahan pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja atau Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) belum berfungsi secara maksimal dimana tidak pernah dilakukan penyedotan lumpur tinja skala rumah tangga.(Lihat Peta 3.1Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Peta 3.2 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Air Limbah Domestik) Sistem pengolahan air limbah domestik yang terdiri atas black water yang berasal dari tinja, urine, air pembersih dan air penggelontor. Umumnya menggunakan jamban leher angsa, plengsengan, cemplung dan sebagian lagi masih buang air besar sembarangan. Air limbah domestik lainnya adalah Grey Water yang merupakan air limbah hasil kegiatan dapur, mandi dan mencuci. (Lihat Tabel 3.8 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tabel 3.9 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bulukumba) Tabel 3.8 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Input

Black Water

Pengumpulan Penampungan Pengolahan Awal

Pengaliran

Pengolahan Akhir

Pembuangan Daur Ulang

Kode / Nama Aliran

Jamban/WC/ Toilet

Tangki Septik

Tidak Ada

Tidak Ada

Tanah

AL.1

Jamban/WC/ Toilet

Tangki Septik

Tidak Ada

Tidak Ada

Drainase

AL.2

Jamban/WC/ Toilet

Tangki Septik

Truk Tinja

IPLT

Sungai

AL.3

Jamban/WC/ Toilet

Tangki Septik

Tidak Ada

Tidak Ada

Sungai

AL.4

Jamban/WC/ Toilet

Cemplung

Tidak Ada

Tidak Ada

Tanah

AL.5

User Interface


73


   

BABs

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Sungai

AL.6

BABs

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tanah

AL.7

Kamar Mandi

Tidak Ada

Drainase

Tidak Ada

Sungai

AL.8

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tanah

AL.9

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Sungai

AL.10

Tidak Ada

Drainase

Tidak Ada

Sungai

AL.11

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tanah

AL.12

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Sungai

AL.13

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Sungai

AL.14

Tidak Ada Sumber : Hasil Rapat Pokja Sanitasi

Drainase

Tidak Ada

Sungai

AL.15

Kamar Mandi Kamar Mandi Dapur Grey Water

Dapur Dapur Cuci Mobil Cuci Mobi

Tabel 3.9 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bulukumba Kelompok Fungsi

Data Sekunder

( Perkiraan ) Nilai Data

Sumber Data

Jamban / WC

Buah

62.975

Dinkes

Tangki Septik

Unit

35.141

Dinkes

Pengolahan Akhir

IPLT

Unit

1

DTRCK

Pembuangan

Sungai

Sungai

Tidak ada

Tidak ada

User interface Pengumpulan Penampungan Pengolahan Awal

Daur Ulang

Teknologi yang digunakan

Drainase



74

Peta 3.1 Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peta 3.2 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Air Limbah Domestik


   

3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Pengelolaan air limbah masih membutuhkan perhatian serius dan perlu melibatkan berbagai pihak, tidak saja pemerintah tetapi yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri karena selain sebagai obyek, saat ini masyarakat diharapkan lebih banyak memainkan peran dalam berbagai aspek pembangunan termasuk sektor sanitasi. Pemenuhan sarana dan prasarana tentu saja sangat penting dalam pembangunan sektor sanitasi tetapi capaian tujuan secara menyeluruh selalu bermuara pada sejauhmana penyediaan sarana dan prasarana tersebut dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Karena pada kenyataannya, ketersediaan sarana dan

prasarana hanya dapat berdampak positif jika masyarakat dapat memanfaatkan secara baik, yang berarti pengetahuan, wawasan dan tingkat kesadaran masyarakat merupakan bagian yang memiliki intervensi sangat signifikan dalam pembangunan sektor sanitasi terlebih mengenai pengelolaan air limbah. (Lihat Tabel 3.10 Pengelolaan Sarana Jamban dan MCK Oleh Masyarakat)


77


   

Peta 3.10 Pengelolaan Sarana Jamban dan MCK Oleh Masyarakat Kecamatan

Ganking

Jumlah RT

RW

Jumlah Pddk miskin

256

138

5.008

Jamban Keluarga

9.300

Jumlah MCK

Jumlah Sanimas

Dikelola RT

Dikelola RW

Dikelola CBO

Dikelola Lainnya

-

-

-

BPS

Tahun MCK dibangun

SLBM DAK 2012

Tahun Sanimas

Dikelola RT

Dikelola RW

Dikelola CBO

Dikelola Lainnya

dibangun

-

-

-

-

-

1. SLBM DAK 2010 2. SLBM DAK 2010 3. SLBM DAK 2011 4. SLBM DAK 2011 5. SLBM DAK 2011 Ujung Bulu

147

79

2.307

6.516

-

-

-

BPS

6. SLBM DAK 2012 7. SLBM DAK 2012 8. SLBM DAK 2012 9. SLBM DAK 2012 10. SLBM DAK 2013 11. SLBM DAK 2013


78

1. SANIMAS 2008 -

-

-

BPS

2. SANIMAS 2009


   

12. SLBM DAK 2013 Bonto Bahari

116

59

1.667

4.858

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bonto Tiro

148

90

3.234

4.507

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Herlang

131

67

2.939

2.373

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kajang

193

139

5.941

5.281

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Sanimas 2013

Bulukumpa

338

161

5.409

9.450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kindang

188

100

2.516

5.063

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ujung Loe

175

89

4.058

5.880

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Sanimas 2009

Rilau Ale

238

136

3.323

9.747

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



79


   

Kabupaten Bulukumba, masih terdapat angka buta huruf, kondisi perekonomian yang masih membutuhkan perhatian jauh lebih besar terutama masyarakat berpenghasilan rendah, serta aksesibilitas yang relatif masih sulit, tentu saja mempengaruhi pola pikir dan perilaku hidup yang masih

sangat

bergantung

pada

kebijakan,

serta

belum

begitu

mengedepankan pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Dalam konteks rumah tangga, kaum perempuan cukup terlibat namun dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki, padahal dalam pengelolaan sanitasi posisi perempuan sebenarnya sangat strategis dan memiliki pengaruh sangat besar. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, pengharusutamaan jender serta pelibatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pengelolaan air limbah maupun sektor sanitasi secara umum, seharusnya dapat menjadi salah satu prioritas dan target capaian pembangunan. (Lihat Tabel 3.11 Kondisi Sarana MCK, Tabel 3.12 Daftar Program/Proyek Layanan Air Limbah Domestik Yang Berbasis Masyarakat) Tabel 3.11 Kondisi Sarana MCK Jumlah No

LOKASI MCK

Sumber Air

Pemakai MCK

PDAM

SPT

Jumlah Toilet

SGL

Jumlah KM

L

P

S

K

T

S

K

T

S

K

T

L

P

L

P

57

85

X

√

X

X

X

X

X

X

X

3

3

3

3

1.

Kel. Kalumeme (sanimas) 2008

2.

Desa Manjalling (sanimas) 2009

30

43

X

√

X

X

X

X

X

X

X

3

3

3

3

3.

Kel. Ela-Ela (SLBM) 2010

25

30

X

√

X

X

X

X

X

X

X

3

3

3

3

4.

Kel. Tanahkongkong (SLBM) 2010

20

30

X

√

X

X

X

X

X

X

X

3

3

3

3

5.

Kel. Caile (SLBM) 2011

27

37

3

3

3

3

6.

Kel. Kasimpureng (SLBM) 2011

34

38

3

3

3

3


80


   

7.

Kel. Bintarore (SLBM) 2011

8.

Kel. Caile Pasar Baru (SLBM) 2012

9.

Kel. Kalumeme (SLBM) 2012

10.

Desa Polewali Gantarang (2012)

11.

Desa Bira Bontobahari (2012)

12.

Kel. Terang-Terang SLBM 2013

13.

Kel. Bentengnge SLBM 2013

23

25

50

50

30

30

25

30

35

38

30

30

35

35

Keterangan : L = Laki-laki P = Perempuan S = Selalu tersedia air T = Tidak ada persediaan air K = Kadang-kadang Y = Ya T = Tidak SPT = Sumur pompa tangan SGL = Sumur gali

Fas. Cuci Tanga

Persediaa n Sabun

Ada Biaya Pemakai an MCK

Tempat Buangan Air kotor

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Kapan tangki Septik Dikosongkan

Y

T

Y

T

Y

T

Y

T

X

√

X

√

X

√

√

X

Belum pernah

X

√

X

√

X

√

√

X

Belum pernah

X

√

X

√

X

√

√

X

Belum pernah

X

√

X

√

X

√

√

X

Belum pernah

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kab. Bulukumba 2013


81


   

Tabel 3.12 Daftar Program/Proyek Layanan Air Limbah Domestik Yang Berbasis Masyarakat

No

Komponen

1

Air Limbah

2

MCK

Nama Program /Kegiatan

Penangulangan Kemiskinan terpadu (Paket) P2KP Penangulangan Kemiskinan terpadu (Paket) P2KP

Kondisi Saat ini

Aspek PMJK

Pelaksana

Tahun Pengerjaan

Fungsi

Tidak Fungsi

Rusak

PM

JDR

MBR

Pakem

2009

√

X

X

√

√

√

Pakem

2009

√

X

X

√

√

√

Sumber : DTRCK Keterangan :

PM = Pemberdayaan Masyarakat JDR = Jender MBR = Masyarakat Penghasilan Rendah

3.2.4 Pemetaan Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komunikasi dimana dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, media komunikasi, pesan yang ingin disampaikan, alat komunikasi yang digunakan serta sasaran komunikasi . Untuk itu dilakukan studi komunikasi dan pemetaan media yang merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja PPSP Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyusunan buku putih. Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan.


82


   

Informasi selama ini masih dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau papan himbauan. Pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai saat ini belum melakukan kerjasama dengan berbagai media informasi. Akan tetapi mengingat pentingnya peran media dalam memberikan informasi kepada masyarakat maka kedepan Pemerintah Kabupaten Bulukumba akan bekerjasama dengan beberapa media yang ada di Kabupaten Bulukumba. (Lihat Tabel 3.13 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Air Limbah Domestik, Tabel 3.14 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Air Limbah Domestik) Tabel 3.13 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Air Limbah Domestik No.

Kegiatan

Tahun

Dinas Pelaksana

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber : Pokja Sanitasi

Tabel 3.14 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Air Limbah Domestik Jenis Acara No.

Nama Media

Terkait Air Limbah

-

-

-

Isu yang Diangkat

Pesan Kunci

Efektifitas

-

-

-

Sumber : Pokja Sanitasi


83


   

3.2.5 Partisipasi Dunia Usaha Penyedia layanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba masih terbatas terutama dari dunia usaha atau pihak swasta. Sampai saat ini di Kabupaten Bulukumba belum ada pihak swasta yang berkontribusi terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik. (Lihat Tabel 3.15 Penyedia Layanan Air Limbah Domestik) Tabel 3.15 Penyedia Layanan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bulukumba Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

Potensi Kerjasama

Sumber :Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

3.2.6 Pendanaan dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, baik belanja investasi maupun operasional dan pemeliharaan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait yang berwenang dalam operasi pengelolaan air limbah domestik pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.009.536.000,.Anggaran tersebut sepenuhnya membiayai kegiatan investasi berupa pembangunan sarana MCK sedangkan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 belum teralokasikan sama sekali. Adapun retribusi yang bersumber dari kegiatan sub sektor air limbah domestik belum ada karena pengelolaan maupun regulasinya juga belum tersedia. (Lihat Tabel 3.16 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik, Tabel 3.17 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah Domestik)


84


   

Tabel 3.16 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik Pertum

Belanja (Rp) No

Sub Sektor 2009

1

2010

2011

buhan (%)

2012

Air Limbah Domestik

1.a

Investasi

26,986,738

1.b

Oprasional / Pemeliharaan (OM)

67,925,000

101,948,000

100,953,600

50.20%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Perkiraan Biaya OM 1.c

berdasarkan Infrastruktur terbangun


Tabel 3.17 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah Domestik Belanja (Rp) No

1

Sub Sektor

2009

2010

-

-

-

-

Pertum 2011

buhan (%)

2012

Air Limbah Domestik

1.a

Realisasi Retribusi

1.b

Potensi Retribusi

-

Tidak Ada-

-

-

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Tahun 2013

3.2.7 Permasalahan mendesak dan isu strategis Di Kabupaten Bulukumba Ada beberapa isu pokok yang timbul terkait sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik antara lain bahwa sebagian besar pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

85

-


   

menggunakan on site system dimana limbah buangan langsung dialirkan ke sungai. Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah,kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas layanan pengelolaan air limbah, terutama dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga tatanan pengelolaan air limbah domestik memenuhi harapan. Untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat maka perlu dukungan media komunikasi untuk memberi informasi mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat di masyarakat. Permasalahan mendesak yang menjadi prioritas di Kabupaten Bulukumba pada sektor air limbah domestik lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana seperti sarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpusat maupun komunal dan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT). (Lihat Tabel 3.18 Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis) Tabel 3.18 Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Permasalahan Mendesak

Issu Strategis

1.

Belum adanya Regulasi Sanitasi

1.

Penyusunan Perda Sanitasi

2.

Belum tersedianya sarana dan sistim pendukung

2.

Sistem

3.

pengelolaan sistem

air

limbah

on

site

masih

pengelolaan air limbah domestik yang layak.

menggunakan

sehingga

Sarana dan prasarana limbah domestik IPLT

pencemaran air sungai oleh limbah domestik

yang ada TAPI tidak difungsikan secara optimal.

mengakibatkan sungai tidak layak dijadikan sumber air baku air minum. 3.

Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah, kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas layanan pengelolaan air limbah.


3.3

Pengelolaan Persampahan Lembaga atau instansi pengelola persampahan merupakan motor penggerak

seluruh kegiatan pengelolaan sampah dari sumber sampai TPA. Kondisi kebersihan suatu Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

86


   

kota atau wilayah merupakan output dari rangkaian pekerjaan manjemen pengelolaan persampahan yang keberhasilannya juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola persampahan menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya tidak sederhana bahkan cenderung cukup rumit sejalan dengan makin besarnya kategori kota. Penanganan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bulukumba dilaksanakan oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dan didukung oleh Badan Lingkungan Hidup.Tugas pokoknya adalah penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan, dan mengelola TPA sementara.Kondisi dukungan kebijakan bagi optimalnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bulukumba saat ini belum memadai. Ketimpangan tersebut masih belum didukung oleh SDM (sumber daya manusia) yang memadai terutama ditinjau dari kuantitas dan kualitas. Upaya-upaya peningkatan kualitas personil yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu berupa training bidang persampahan yang dilakukan oleh perbagai pihak baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah baik di dalam maupun luar negeri, tidak ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah secara memadai. Para tenaga terdidik tersebut pada umumnya telah menempati tugas diluar sektor persampahan 3.3.1 Kelembagaan Berdasarkan orientasi kerja dan kesepadanan tupoksi SKPD maka pengelolaan sub sektor persampahan secara operasional berkaitan langsung dengan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, sedangkan Kantor Lingkungan Hidup dan Bappeda lebih berperan dalam perumusan kebijakan serta perencanaan secara makro. Pengelolaan sub sektor persampahan tidak cukup hanya berorientasi pada upaya-upaya penyediaan sarana dan prasarana serta penyelamatan lingkungan tetapi juga sangat diintervensi oleh aspek penyehatan lingkungan dan perilaku hidup masyarakat sehingga Dinas Kesehatan juga memegang peranan penting terutama dalam tahap preventif dan promotif.


87


   

Kebersihan adalah bidang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang memiliki mandat tupoksi langsung dengan pengelolaan sub sektor persampahan. tupoksi yang dimaksud antara lain

merencanakan langkah-langkah teknik,

menyusun konsep yang sifatnya teknis, melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi secara teknis kegiatan Bidang Kebersihan. Pengawasan Lingkungan, serta Pengawasan dan Pengendalian merupakan tugas dari Kantor Lingkungan Hidup yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Hal tersebut tergambar dari tupoksi yang diemban antara lain merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan pembinaan, evaluasi implementasi program pencegahan dan pengendalian serta pemulihan kualitas lingkungan. Tupoksi tersebut kemudian menempatkan Kantor Lingkungan Hidup pada posisi regulator dalam pengelolaan sub sektor persampahan. Merumuskan kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Perencanaan Wilayah meliputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman, merupakan tupoksi Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah pada Bappeda sehingga juga memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan adalah bidang berkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Pengelolaan persampahan dilakukan melalui berbagai tahapan yakni perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi. Dalam konteks Kabupaten Bulukumba, hal tersebut belum seluruhnya dapat dilakukan.

(Lihat Tabel 3.19 Daftar

Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Persampahan)


88


   

Pemerintah kabupaten sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam hal ini masih mengalami berbagai keterbatasan, baik sumberdaya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana termasuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), penganggaran, regulasi hingga aspek kelembagaan. Disisi lain, pihak swasta yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sub sektor persampahan terutama pada posisi pengadaan sarana dan pengelolaannya, juga belum maksimal memberikan partisipasi nyata. Demikian pula dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam tahapan fungsi pengelolaan persampahan, masih sangat minim. Secara keseluruhan masih terbatas pada kegiatan pengumpulan sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) itupun hanya pada lokasi-lokasi tertentu dalam lingkup layanan masih sangat kecil. Sebagian besar masih mengelola sampah dengan membakar atau bahkan membuang begitu saja ke lingkungan sekitar rumah dan sungai. Hal ini dikarenakan

karena

belum

efektifnya

beberapa

peraturan

mengenai

persampahan. (Lihat Tabel 3.20 Daftar Peraturan Terkait Persampahan) Tabel 3.19 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Persampahan Pemangku Kepentingan

FUNGSI

Pemda

Swasta

Masyarakat

Perencanaan •

Menyusun Target Pengelolaan Sampah skala kabupaten

√

X

X

•

Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target

√

X

X

•

Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target

√

X

X

Pengadaan Sarana •

Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah

√

√

√

•

Membangun sarana pengumpulan dari sumber sampah ke TPS

√

√

√


89


   

•

Membangun sarana penampungan sampah (TPS)

•

Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

•

Membangun sarana TPA

√

X

X

√

X

X

√

X

X

√

X

√

√

X

√

√

X

X

√

X

X

√

X

√

√

X

X

√

X

X

Pengelolaan •

Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS

•

Mengelola sampah di TPS

•

Mengangkut sampah dari TPS ke TPA

•

Mengelola sampah di TPA

•

Melakukan pemilahan sampah

•

Melakukan penarikan retribusi sampah

•

Memberikan izin pengelolaan sampah

Pengaturan dan Pembinaan •

Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)

√

X

X

•

Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah

√

X

X

•

Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

√

X

X

Monitoring dan Evalusi •

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota

√

X

X

•

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persamapahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

√

X

X

√

X

X

•



90


   

Tabel 3.20 Daftar Peraturan Terkait Persampahan Ketersediaan Peraturan

Ada

Tdk Ada

Pelaksanaan Efektif

Belum efektif

Tidak efektif

Ket

Persampahan • Target Capaian Pelayanan Pengelolaan persampahan kab/kota • Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam pemberdayaan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah • Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediaan tempat sampah di hunian rumah dan membuang ke TPS • Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas sosial/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dari TPS ke TPA • Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan

√

X

X

√

X

√

√

X

X

X

X

√

X

X

X

X

√

X

X

X

√

X

X

√

X


91


   

pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. • Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah • Retribusi pengelolaan sampah atau kebersihan

X

√

X

X

X

X

√

X

X

X


3.3.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan Sumber

timbulan

sampah

terbesar

adalah

rumah

tangga

(permukiman), baik yang sifatnya organik maupun anorganik. Di Kabupaten Bulukumba jumlah produksi sampah mecapai sekitar 380 m3 dengan jumlah sampah yang terangkut sekitar 300 m3. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa infrastruktur persampahan yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat hanya berupa TPS, itupun dalam jumlah terbatas dan terdapat hanya di kawasan perkotaan. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, misalnya di saluran air ataupun di tanah kosong bahkan disungai. Sampah tersebut biasanya langsung dibakar, namun ada pula yang dibiarkan begitu saja, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.(Lihat Gambar 3.11 Grafik Pengelolaan Sampah)


92


   

Gambar 3.11 Grafik Pengelolaan Sampah


Ketidaktersediaan ataupun minimnya sarana dan prasarana persampahan menjadi salah satu penyebab penanganan sampah masih terabaikan, disamping kemampuan, wawasan dan kesadaran masyarakat yang juga masih rendah teruatama konsep 3R belum terinternalisasi dalam pengelolaan sampah . Disisi lain, pihak swasta maupun lembaga non pemerintah sampai saat ini belum memperlihatkan partisipasi, inisiatif dan kontribusi nyata terhadap pengelolaan persampahan. (Lihat Gambar 3.12 Grafik Praktik Pemilihan Sampah Oleh Rumah Tangga)


93


   

Gambar 3.12 Grafik Praktik Pemilahan Sampah Oleh Rumah Tangga


Kriteria dan dasar pelayanan persampahan berdasarkan target Pembangunan Nasional adalah 70% sampah domestik dan 100% sampah non domestik harus mendapatkan penanganan melalui sistem pelayanan umum. Pemerintah Kabupaten Bulukumba belum mampu melayani persampahan secara menyeluruh, terutama untuk daerah perdesaan yang jauh dari ibukota kabupaten. Konsentrasi untuk pendistribusian sampah dari TPS ke TPA baru berkisar di kota Bulukumba dan sekitarnya. (Lihat Peta 3.3 Peta Cakupan Layanan Persampahan, Peta 3.4 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Persampahan) Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Juknis SPM Bidang Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa selain kegiatan transportasi dan industri, kegiatan pembakaran terbuka dan kawasan permukiman juga memiliki pengaruh terhadap kualitas udara. Sebagian masyarakat menganggap pembakaran sampah bukanlah sesuatu yang dapat menghawatirkan, terlebih karena Bulukumba dengan luasan lahan yang masih sangat memadai, penggunaan bahan dan materi


94


   

yang dominan masih alami, dianggap tidak memberikan intervensi terhadap kualitas udara. Padahal jika dihitung volume timbunan sampah yang dihasilkan setiap harinya dan diasumsikan paling tidak 50% dari jumlah tersebut dibakar setiap harinya, maka dapat dibayangkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas udara yang setiap saat dihirup. (Lihat Tabel 3.21 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan, Tabel 3.22 Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bulukumba)

Tabel 3.21 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan

Input

Sampah Rumah Tangga

User Interface

Pengumpulan Setempat

Tong Sampah

Motor sampah

Karung goni/Kresek

Gerobak sampah

Penampungan Sementara

TPS / Counter

Pengangkutan

Dump Truk Arm roll Truck

Semi Pengolahan Akhir Terpusat

Daur Ulang / Pembuangan Akhir

Kode

Tidak Ada

TPA

P1

Nama Aliran

Sampah Rumah Tangga

Tong Sampah

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Dibakar

P2

Sampah Rumah Tangga

Karung goni/Kresek

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Drainase/Sungai/Kebun/ Lahan Kosong

P3

Pemulung

Pengumpul perorangan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

P4

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Dibakar

P5

Sampah anorganik

Sampah anorganik

Tong Sampah Karung goni/Kresek Tong Sampah

Sumber : Hasil Rapat Pokja Sanitasi


95


   

Tabel 3.22 Sistem Pengelolaan persampahan di Kabupaten Bulukumba Kelompok Fungsi


Data Sekunder


Tong Sampah

Buah

866

Kantong Kresek

Buah

0

Karung goni

Buah

0

Motor sampah

Unit

24

Gerobak sampah

Buah

4

Pemulung

Orang

16

Countiner

Unit

3

Bak sampah

Buah

0

Pengumpul

Unit

1

Dump Truck

Unit

4

Armroll Truck

Unit

3

Roda Empat

Unit

4

Semi Pengelolaan akhir terpusat

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Daur ulang / pembuangan akhir

TPA

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

User interface

Pengumpulan setempat

Penampungan sementara

Pengangkutan

Sumber Data

DTRCK

DTRCK

DTRCK

DTRCK



96

Peta 3.3 Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Persampahan

Peta 3.4 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Persampahan


   

3.3.3 Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Sejalan dengan uraian sebelumnya, bahwa masih kurangnya partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan persampahan tidak hanya disebabkan oleh belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan, tetapi juga kondisi ekonomi, pengetahuan dan wawasan yang akhirnya berpengaruh nyata terhadap tingkat kesadaran masyarakat menjadi indikasi masih rendahnya pengelolaan sanitasi termasuk sub sektor persampahan. Demikian pula dengan masyarakat miskin yang masih mengalami kesulitan terhadap akses, terutama informasi maupun transportasi. Padahal jika konsep pemilahan sampah diterapkan maka masyarakat khusunya masyarakat miskin akan merasakan dampak positif dari penerapan teknologi 3R. (Lihat Tabel 3.23 Pengelolaan Persampahan

di

Kelurahan/Kecamatan,

Tabel

3.24

Pengelolaan

Persampahan di Kabupaten) Tabel 3.23 Pengelolaan Persampahan di Kelurahan/Kecamatan

No

Jenis Kegiatan

Dikelola Oleh Formal Masyarakat Tingkat RT/Dusun RW/Ling Desa/Kecama tan

Swasta

L

P

L

P

L

P

L

P

1.

Pengumpulan Sampah dari rumah

√

√

√

√

X

X

X

X

2.

Pemilahan Sampah di TPS

√

√

√

√

X

X

X

X

3.

Pengangkutan Sampah ke TPS

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

Pengangkutan Sampah ke TPA

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Pemilahan Sampah ke TPA

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Para Penyapu Jalan

X

X

X

X

X

X

X

X



99


   

Tabel 3.24 Pengelolaan Persampahan di Kabupaten

No

Jenis Kegiatan

Pemkab

Dikelola Oleh Sektor Masyarakat Formal

Swasta

L

P

L

P

L

P

L

P

1.

Pengumpulan Sampah dari Rumah

√

√

√

√

X

X

X

X

2.

Pemilahan Sampah di TPS

X

X

√

√

X

X

√

X

3.

Pengangkutan Sampah ke TPS

√

X

√

X

X

X

X

X

4.

Pengangkutan Sampah ke TPA

√

X

X

X

X

X

X

X

5.

Pemilahan Sampah ke TPA

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Para Penyapu Jalan

√

X

√

X

X

X

X

X


Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah relatif masih tinggi sehingga dalam proses perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pengaturan serta monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan persampahan diserahkan kepada kebijakan yang ada. Dalam konteks yang lebih mikro, keluarga sebagai unit terkecil yang diharapkan menjadi wahana promosi dan pembinaan pengelolaan persampahan belum dapat diberdayakan secara optimal. Kesejajaran peran laki-laki dan perempuan cukup proporsional tetapi pada tahap tertentu misalnya pengambilan keputusan, penentuan lokasi, ukuran dan sistem masih didominasi oleh laki-laki, padahal kedudukan perempuan dalam keluarga sangat strategis terutama dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat.

(Lihat Tabel 3.25Daftar Program/Proyek

Layanan Persampahan Yang Berbasis Masyarakat)


100


   

Tabel 3.25 Daftar Program/Proyek Layanan Persampahan Yang Berbasis Masyarakat

No

Komponen


Lokasi

-

-

Pelaksana

-

Tahun Pengerjaan

-

Kondisi Saat ini

Aspek PMJK

Fungsi

Tidak Fungsi

Rusak

PM

JDR

MBR

-

-

-

-

-

-

Sumber :Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

3.3.4 Pemetaan Media Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Informasi selama ini masih dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau papan himbauan. Hasil identifikasi tentang pengalaman Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan kampanye pengelolaan sampah serta sejauhmana Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat dan mengetahui peran media massa dalam mendukung pengelolaan sampah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan kegiatan komunikasi maupun kerjasama dengan media komunikasi secara maksimal. Untuk itu masih perlu ditingkatkan dengan senantiasa mengikuti perkembangan informasi melalui media massa, maupun media elektornik serta informasi teknis tentunya harus pro aktif memberikan sosialisasi agar nantinya masyarakat dapat memahami arti penting hidup sehat, membuang sampah pada tempatnya yang ada dengan terpisah sampah kering dan sampah basah.(Lihat Tabel 3.26 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

101


   

Persampahan, Tabel 3.27 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Persampahan) Tabel 3.26 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Persampahan No.

Kegiatan

Tahun

Dinas Pelaksana

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

-

-

-

-

-

-

-

-


Tabel 3.27 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Persampahan Jenis Acara No.

Nama Media

Terkait Persampahan

-

-

-

Isu yang Diangkat

Pesan Kunci

Efektifitas

-

-

-

Sumber :Kantor Lingkungan Hidup

3.3.5 Partisipasi Dunia Usaha Partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan sanitasi sub sektor persampahan masih sangat minim, baik kuantitas maupun variannya. Keterlibatan dalam tahapan pengelolaan pun masih sangat terbatas, hanya pada pengadaan sarana sedangkan partisipasi dalam

perencanaan,

pengelolaan, maupun pembinaan belum nampak. Hampir semua kegiatan pengelolaan persampahan ditangani langsung Pemerintah dan masih


102


   

dianggap menjadi tanggung jawab Pemerintah. Padahal seyogyanya dunia usaha dapat lebih memberikan kontribusi upaya-upaya perbaikan kualitas hidup dan penyelamatan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, dimana usaha tersebut melakukan kegiatannya.(Lihat Tabel 3.28 Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bulukumba) Tabel 3.28 Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bulukumba

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

Potensi Kerjasama


3.3.6 Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan sub sektor persampahan dialokasikan pada SKPD Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan Kantor Lingkungan Hidup. Sedangkan pendapatan yang dihasilkan dari retribusi persampahan masih relative kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah cakupan pelayanan, karena pengelolaannya memang belum dilakukan secara optimal dan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut juga belum tersosialisasi dengan baik. (Lihat Tabel 3.29 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan, Tebel 3.30 Realisasi dan Potensi Retribusi Persampahan)


103


   

Tabel 3.29 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan

No 2

2012

Pertum buhan (%)

Belanja (Rp)

Sub Sektor

2009

2010

2011

Sampah

2.a

Pendanaan Investasi Persampahan

-

-

-

3.549.375.000

-

2.b

Oprasional / Pemeliharaan (OP)

-

2.233.637.201

1.670.409.375

2.896.883.200

12,05




Tabel 3.30 Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah

2012

Pertum buhan (%)

25.882.000

8,65

-

-

Belanja (Rp)

No

Sub Sektor

2

Retribusi Sampah

2.a

Realisasi Retribusi

2.b

Potensi Retribusi

2009

20.180.000 -

2010

29.214.000

2011

37.500.000

-

-

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009 - 2012 Diolah

3.3.7 Permasalahan mendesak dan Isu strategis Kabupaten Bulukumba mempunyai permasalahan persampahan yang cukup berat selain dengan tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir


104


   

(TPA) yang memadai juga oleh tindak perilaku masyarakat dalam mengolah sampah belum baik, seperti dengan masih membuang sampah di saluran bahkan disungai. Terbatasnya dan masih kurang optimalnya sarana bangunan 3R menjadi salah satu permasalahan cukup penting selain dari perilaku masyarakat. Pemilihan sampah mulai dari sumbernya dapat meminimalisir jumlah timbunan sampah. (Lihat Tabel 3.31 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis) Tabel 3.31 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis

Permasalahan Mendesak

1.

Issu Strategis

Jumlah penduduk cenderung meningkat, menyebabkan volume sampah bertambah, Konsep 3R belum memasyarakat ;

2.

Sebagian

besar

masyarakat

1.

dilakukan secara proporsional. 2.

umumnya terjadi penolakan dari masyarakat

melakukan penanganan sampah dengan kesadaran pentingnya pengelolaan sampah secara baik dan benar, relatif masih rendah. 3.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum memadai

dan

belum

dikelola

secara

maksimal.

Masyarakat belum memahami potensi ekonomi dari mengelola sampah sehingga

masih

membakar, informasi wawasan dan tingkat

Fungsi operator dan regulator belum

bila wilayahnya akan dijadikan tempat TPA. 3.

Untuk membangun TPA yang permanen dan sesuai ketentuan pengelolaannya membutuhkan anggaran yang relatif besar, sedangkan kemampuan daerah masih sangat terbatas dari segi Pendanaan dan Sumber daya manusia pengelola

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya – Kantor Lingkungan Hidup

3.4

Pengelolaan Drainase Lingkungan Sistem drainase perkotaan terdiri dari berbagai elemen yang seringkali

dioperasikan dan dikelola oleh berbagai institusi, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kebupaten/kota. Masing-masing institusi seringkali menggunakan berbagai defenisi dan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

105


   

terminologi yang berbeda untuk berbagai elemen dari sistem sungai dan drainase. Dalam bidang ke-PU an sendiri, seringkali terminologi ini hanya menyebutkan drainase utama dan minor. Sementara dari Pengelola Sumber Daya Air, hampir semua drainase perkotaan diperlakukan sebagai drainase mikro. Terlepas dari berbagai defenisi tersebut, pada dasarnya drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, baik yang sifatnya primer, sekunder maupun tersier. Secara umum kondisi jaringan drainase lingkungan khususnya di ibu kota kabupaten belum cukup tersedia dengan layak, baik pada ruas jalan utama maupun di unit lingkungan permukiman. Adapun saluran drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya disebabkan oleh adanya ketidakpedulian masyarakat perkotaan akan fungsi drainase dan belum adanya master plan drainase yang bisa mengontrol perencanaan drainase di kawasan Kota Bulukumbadan sekitarnya pada khususnya dan seluruh kecamatan pada umumnya. 3.4.1 Kelembagaan Kondisi pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Bulukumba saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum menyentuh semua daerah permukiman di kabupaten Bulukumba. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan di Kabupaten Bulukumba merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dikelola oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba. Dilihat tupoksi,Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba menangani drainase lingkungan dalam hal pembangunan dan pemeliharaan yaitu berada dalam Bidang Sarana dan Prasarana Selain dari itu sistem pengelolaan drainase juga melibatkan institusi Kantor Lingkungan Hidup Daerah (KLHD) terutama Bidang Pengawasan Lingkungan, dimana pencegahan pencemaran air merupakan salah satu Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

106


   

prioritas pada jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Sebagai salah satu utilitas suatu daerah/wilayah, drainase tentu saja harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki serta berkesesuaian dengan utilitas lain maupun fungsi lahan yang ada.Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

(Bappeda)

terutama

Bidang

Perencanaan

Pembangunan Fisik, memiliki intervensi yang tidak kecil terutama karena sistem pengelolaan drainase harus dipandang sebagai bagian dari sistem suatu wilayah, baik sarana prasarana fisik maupun aspek non fisik lainnya.(Lihat

Tabel

3.32

Daftar

Pemangku

Kepentingan

Dalam

Pengelolaan Drainase Lingkungan ) Di Kabupaten Bulukumba upaya masyarakat lebih kepada usaha tiap individu untuk membuat drainase sederhana berupa galian tanah depan rumah masing-masing dan biasanya tidak berfungsi karena tidak semua rumah dalam jalur tersebut membuat drainase sederhana yangs serupa. Asumsi yang terbentuk bahwa masalah drainase adalah kewajiban pemerintah membuat sebagian masyarakat tidak peduli dengan sistem drainase lingkungan karena belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan drainase. (Lihat Tabel 3.33 Daftar Peraturan Terkait Drainase Lingkungan) Tabel 3.32 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan Fungsi

Pemangku Kepentingan Pemkab

Swasta

Masyarakat

• Menyususn target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota

√

X

X

• Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target

√

X

√

Perencanaan


107


   

• Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana • Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan Pengelolaan • Membersihkan saluran drainase lingkungan • Memperbaiki saluran drainase yg rusak • Melakukan kelengkapan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam mengurus IMB Pengaturan dan Pembinaan • Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun • Memastikan integrasi sistim drainase lingkungan (tersier) dengan sistim drainase sekunder dan primer • Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan • Memberikan Sangksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan

√

X

X

√

X

X

√

√

√

√

X

√

√

X

X

√

X

X

√

X

X

√

X

X

√

X

X

X

X

X

X

X

X

√

X

√

Monitoring dan Evaluasi • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota • Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan • Melakukan monev terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya


108


   

Tabel 3.33 Daftar Peraturan Terkait Drainase Lingkungan Ketersediaan Tdk Ada Ada

Peraturan

Efektif Dilaksanakan

Pelaksanaan Belum efektif dilaksanakan

Tdk efektif dilaksanakan

Ket

Drainase • Target Capaian Pelayanan pengelolaan drainase lingkungan kab saat ini • Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab. Dalam menyediakan drainase lingkungan • Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab. Dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan drainase lingkungan • Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan dan menghubungkan dengan sistim drainase sekunder • Kewajiban dan sanksi bagi masy. Utk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan

√

X

X

√

X

-

X

√

X

X

X

-

X

√

X

X

X

-

X

√

X

X

X

-

X

√

X

X

X

-


3.4.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan Kondisi topografi yang dominan dataran tinggi di Kabupaten Bulukumba secara langsung meminimalkan ancaman banjir. Kajian study EHRA menunjukkan bahwa 68,3% rumah tangga di Kabupaten Bulukumba tidak pernah mengalami banjir rutin. (Lihat Gambar 3.13 Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami banjir Rutin)


109


   

Gambar 3.13 Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami banjir Rutin


Dalam rangka penanganan drainase lingkungan saat ini belum terdapat kerjasama yang cukup optimal antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa praktik yang ada saat ini seperti pengelolaan drainase lingkungan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab masyarakat namun ternyata masih sedikit dijalankan oleh masyarakat, selebihnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten selain itu drainase lingkungan juga masih difungsikan sebagai saluran pembuangan air limbah domestik ataupun limbah ternak di beberapa wilayah oleh masyarakat sehingga terjadi beberapa potensi wilayah genangan. (Lihat Peta 3.6 Peta Wilayah Genangan) Permasalahan tersebut diatas dikuatkan oleh hasil kajian studi EHRA bahwa ketersediaan drainase sebagai sarana pengaliran air limbah selain tinja mencapai hanya 39%. Secara struktur drainase di kota Kawasan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

110


   

Bulukumba dan sekitarnya pada umumnya adalah pasangan batu, namun pemeliharaan yang kurang baik sehingga pendangkalan terjadi dan banyaknya sampah yang menumpuk di selokan mengakibatkan kurang lancarnya sistim pengaliran di dalam saluran tersebut. (Lihat Tabel 3.34 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan, Tabel 3.35 Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kabupaten Bulukumba) Tabel 3.34 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan

Input

Air Hujan

User Interface

Pengumpulan Penampungan Pengelolaan Awal

Pengangkutan

Talang

Kode

Pengaliran

Pengelolaan Akhir Terpusat

Daur Ulang Pembuangan Akhir

Nama Aliran

Tidak Ada

Drainase

Tidak Ada

Sungai

D1

Talang

Drum/Ember

Drainase

Tidak Ada

Sungai

D2

Talang

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tanah

D3

Halaman Rumah/Kebun

Tidak Ada

Drainase

Tidak Ada

Sungai

D4

Halaman Rumah/Kebun

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tanah

D5

Sumber : Hasil Rapat Pokja Sanitasi

Tabel 3.35 Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kabupaten Bulukumba Kelompok Fungsi

User interface


Data Sekunder


Pipa pembuangan

Tidak Tersedia

0

Saluran tersier

Tidak Tersedia

0

Sumber Data

Tidak Tersedia


111


   

Pengumpulan Penampungan Tidak Tersedia Awal

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Drainase

Panjang (km)

60 Km

DTRCK

Pengelolaan akhir terpusat

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Daur ulang / pembuangan akhir

Sungai

Sungai

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Pengangkutan Pengaliran



112

Peta 3.5 Peta Jaringan Drainase Kabupaten Bulukumba

Peta 3.6 Peta Wilayah Genangan


   

3.4.3 Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Sistem pengelolaan drainase saja tidak cukup dilakukan dengan hanya berorientasi pada upaya penyediaan sarana dan prasarana fisik semata, tetapi lebih dari itu peran masyarakat sangat menentukan bukan saja dalam penyediaannya tetapi yang terpenting adalah upaya pemeliharaan drainase sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, kepedulian masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tentang pentingnya drainase bagi penyehatan lingkungan permukiman di kabupaten Bulukumba belum terlalu nampak, hal ini tercermin dari kondisi riil dilapangan yang masih banyak drainase yang dibiarkan tersumbat oleh tumpukan sampah dan dibeberapa titikterdapat timbunan material bangunan yang menutup saluran drainase. (Lihat Tabel 3.36 Kondisi Drainase Lingkungan di Tingkat Kelurahan)


115


   

Tabel 3.36 Kondisi Drainase Lingkungan di Tingkat Kelurahan/Desa Jumlah Kel./Desa

RT

RW

Kondisi Saat ini Lancar

Mampet

Pembersihan Drainase Rutin

Tidak Rutin

L

P

L

P

Pengelola Oleh Pemda

Kel/desa

Bangunan di Atas Saluran

Masyarakat (RT/RW) L

P

Swasta

Ada

Tidak Ada

KECAMATAN UJUNG BULU 1. Kel.Caile

27

16

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

2. Kel.Ela-Ela

18

6

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

3. Kel.Kalumeme

23

11

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

4. Kel.Terang-Terang

6

3

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

5. Kel.Bengtenge

18

9

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

6. Kel.Tanah Kongkong

16

8

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

7. Kel.Kasimpuren

12

8

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

8. Kel.Bintarore

9

9

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

9. Kel.Loka

18

6

√

X

X

X

V

√

√

√

√

√

X

X

X

1. Kel.Tanah Jaya

18

10

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

2. Kel.Laikang

11

6

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

3. Desa Bonto Biraeng

11

9

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

4. Desa Bonto Rannu

6

5

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

5. Desa Lembang

8

8

X

√

X

X

√

√

√

√

√

X

X

X

6. Desa Lembang Lohe

7

4

X

√

X

X

√

√

√

√

√

X

X

X

KECAMATAN KAJANG


116

√


   

7. Desa Pantama

11

6

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

8. Desa Possitana

7

5

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

9. Desa Lembanna 10. Desa Sangkala

8

6

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

6

6

√

X

X

X

√

√

√

√

X

X

X

9

8

X

√

X

X

√ √

√

11. Desa Bonto Baji

√

√

√

√

√

X

X

X

12. Desa Patiroang

12

7

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

13. Desa Sapanang

12

9

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

14. Desa Batu Nilamung

8

6

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

15. Desa TanaToa

19

13

√

X

X

X

X

√

√

√

√

√

X

X

X

16. Desa Maleleng

5

5

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

17. Desa Matoanging

12

6

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

18. Desa Lolisang

9

8

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

19. Desa Tambangan

14

12

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

1. Kel.Tanete

25

9

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

2. Kel Balasaraja

14

6

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

3. Kel.Jawi-Jawi

9

6

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

4. Desa Sapobonto

40

14

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

5. Desa BontoBulaeng

20

10

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

6. Desa Bulo-Bulo

19

8

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

7. Desa Salassae

12

8

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

8. Desa BontoMangiring

30

17

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

9. Desa Jojjolo

16

8

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

10. Desa Balang Taroang

20

10

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

KECAMATAN BULUKUMPA


117


   

11. Desa Kambuno

24

12

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

12. Desa Barugae

25

13

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

13. Desa Balapesoang

21

10

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

14. Desa Tibona

29

13

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

15. Desa Bonto Minasa

18

9

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

16. Desa Batu Lohe

16

8

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

17. Baruga Riattang

-

-

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

KECAMATAN RILAU ALLE 1. Kel Palampang

22

11

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

2. Desa Baji Minasa

-

-

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

3. Desa BatuKaropa

20

8

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

4. Desa Bonto Bangun

20

10

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

5. Desa Bonto Lohe

20

10

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

6. Desa Bonto Matene

12

6

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

7. Desa Bonto Haru

18

13

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

8. Desa Bonto Manai

27

10

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

9. Desa Bulolohe

18

9

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

10. Desa Karama

20

10

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

11. Desa Anrang

16

8

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

12. Desa Swatani

20

10

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

13. Desa Tanah Harapan

25

11

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

14. Desa Topanda

-

-

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

15. Desa Pangaloang

-

-

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X


118


   

KECAMATAN GANTARANG 1. Kel Matekko

8

4

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

2. Kel Jalanjang

12

6

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

3. Kel Mariorennu

9

9

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

4. Desa BontoMacinna

34

19

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

5. BontoMasila

8

7

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

6. Desa Padang

24

12

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

7. Desa BontoRaja

-

-

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

8. Desa Benteng Malewang

-

-

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

9. Desa Benteng Gantarang

20

10

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

-

-

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

11. Desa Barombong

12

6

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

12. Desa Dampang

27

9

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

13. Desa Paenre Lompoe

25

13

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

14. Desa Bontosunggu

-

-

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

15. Desa Bukit Tinggi

12

12

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

16. Desa Polewali

2

-

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

17. Desa Palambarae

18

9

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

18. Desa Bontonyeleng

-

-

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

19. Desa Bukit Harapan

23

11

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

20. Desa Gattareng 21. Desa Taccorong

22 -

11 -

√ √

X X

X X

X X

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

X X

X X

X X

10. Desa Bialo


119


   

KECAMATAN KINDANG 1. Kel Borong Rapoa

21

10

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

2. Desa Matirowalie

24

14

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

3. Desa Benteng Palioi

31

16

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

4. Desa Garuntungan

20

10

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

5. Desa Anrihua

20

10

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

6. Desa Balibo

16

8

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

7. Desa Tamona

20

10

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

8. Desa Oroigading

16

8

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

9. Desa Somba Palioi

-

-

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

10. Desa Kahaya

-

-

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

11. Desa Sipaenre

-

-

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

12. Desa Sopa

-

-

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

20

14

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

1. Kel Tanah Lemo

20

10

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

2. Kel Tanah Beru

8

4

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

3. Kel Benjala

16

8

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

4. Desa Bira

17

10

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

5. Desa Ara

13

6

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

6. Desa Sapolohe

12

6

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

7. Desa Darubiah

18

9

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

8. Desa Lembana

12

6

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

13. Desa Kindang KECAMATAN BONTO BAHARI


120


   

KECAMATAN BONTO TIRO 1. Kel. Eka Tiro

19

11

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

-

-

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

3. Desa Dwi tiro

16

8

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

4. Desa Tri tiro

16

6

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

5. Desa Bonto Barua

8

8

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

6. Desa Caraming

24

12

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

7. Desa PakuBalaho

12

6

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

8. Desa Buhung Bundang

16

8

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

-

-

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

10. Desa Batang

10

10

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

11. Desa Tamalanrea

12

7

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

12. Desa Bontotangga

9

8

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

13. Desa Bonto Marannu

6

6

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

30

15

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

2. Desa Salemba

-

-

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

3. Desa Manjaling

-

-

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

14

8

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

-

-

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

6. Desa Bijawang

24

12

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

7. Desa Lonrong

4

4

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

8. Desa Balong

23

12

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

9. Desa Garanta

26

13

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

2. Desa Lamanda

9. Desa Bontobulaeng

KECAMATAN UJUNG LOE 1. Kel Danuang

4. Desa Padangloang 5. Desa sepang


121


   

10. Desa Manyampa

30

15

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

11. Desa Baleanging

-

-

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

20

10

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

-

-

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

1. Kel Tanuntung

20

10

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

2. Kel Bonto Kamase

16

8

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

3. Desa Karasing

12

4

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

4. Desa Borong

18

9

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

5. Desa Singa

16

8

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

6. Desa Tugondeng

17

8

√

X

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

7. Desa Pataro

8

8

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

8. Desa Gunturu

24

12

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

X

12. Desa Tamatto 13. Desa Pacaraminang KECAMATAN HERLANG


122


   

Di beberapa lokasi, keterlibatan masyarakat sudah ada terutama di daerah perdesaan yang belum tersentuh pembangunan seperti masyarakat membuat saluran drainase sederhana yang terdiri dari galian tanah di depan rumah masingmasing, wilayah perkotaan perkotaan keterlibatan masyarakat sebatas membantu dalam pembangunan drainase melalui program PNPM Mandiri Perkotaan P2KP dan PPIP tetapi dalam hal pemeliharaan masih sangat kurang. (Lihat Tabel 3.37 Daftar Program/Proyek Layanan Drainase lingkungan Yang Berbasis Masyarakat)

Tabel 3.37 Daftar Program/Proyek Layanan Drainase Lingkungan Yang Berbasis Masyarakat

No

1 2 3 4 5

Komponen

Drainase Lingkungan Drainase Lingkungan Drainase Lingkungan Drainase Lingkungan Drainase Lingkungan

6

Drainase Lingkungan

7

Drainase Lingkungan

8

Drainase Lingkungan


Lokasi

Pelaksana

Tahun Pengerjaan

-

KSM

PSU-BSPS

Kondisi Saat ini

Aspek PMJK

Fungsi

Tidak Fungsi

Rusak

PM

JDR

MBR

2011

-

-

-

√

√

√

PPIP

Lembang

OMS

2009

√

-

-

√

√

√

PPIP

Ujung Loe

OMS

2010

√

-

-

√

√

√

PPIP

-

OMS

2011

√

-

-

√

√

√

PPIP

-

OMS

2012

√

-

-

√

√

√

Longrong

Pakem

2009

√

-

-

√

√

√

Manjaling

Pakem

2009

√

-

-

√

√

√

Caile

Pakem

2011

√

-

-

√

√

√

Penangulangan Kemiskinan terpadu (Paket) P2KP Penangulangan Kemiskinan terpadu (Paket) P2KP Penangulangan Kemiskinan terpadu (Paket) P2KP



123


   

3.4.4 Pemetaan Media Berdasarkan hasil identifikasi, menjalankan kampanye

Kabupaten Bulukumba dalam

pengelolaan

drainase serta sejauh mana

Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat, dan mengetahui peran media massa dalam mendukung pengelolaan drainase sampai saat ini sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum memuaskan.

Namun untuk publikasi kegiatan

sosialisasi mengenai pengelolaan drainase yang baik,

belum berjalan

dengan baik, karena masih kurangnya koordinasi dengan instansi teknis dan belum ada anggaran secara khusus disiapkan untuk kampanye dimaksud.(Lihat Tabel 3.38 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Drainase Lingkungan) Tabel 3.8 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Drainase Lingkungan Kegiatan

Tahun

Dinas Pelaksana

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

-

-

-

-

-

-

-


Berkaitan dengan penggunaan Media dalam memberikan informasi pengelolaan dan pemeliharaan drainase lingkungan, Kabupaten Bulukumba belum memanfaatkan peran Media dalam promosi pengelolaan sektor drainase.(Lihat Tabel 3.39 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen drainase Lingkungan)


124


   

Tabel 3.39 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Drainase Lingkungan

Jenis Acara No.

Nama Media

Terkait Drainase lingkungan

-

-

-

Isu yang Diangkat

Pesan Kunci

Efektifitas

-

-

-

Sumber : Dinas Tata Tuang dan Cipta Karya

3.4.5 Partisipasi Dunia Usaha Keterlibatandunia usaha dalam pengelolaan drainase lingkungan di kabupaten Bulukumba sampai saat ini belum ada. (Lihat Tabel 3.40 Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kabupaten Bulukumba) Tabel 3.40 Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kabupaten Bulukumba Nama Provider -

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

Potensi Kerjasama

-

-

-


3.4.6 Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan terkait dengan pengelolaan drainase lingkungan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba melalui beberapa SKPD terkait. Lemahnya dukungan dalam pengelolaan drainase lingkungan dapat dilihat dari dukungan pendanaan. Data dalam 4 (empat) tahun terakhir memperlihatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor drainase pada Tahun 2012 sebesar Rp 1,562,650,000. Sedangkan untuk biaya operasional dan pemeliharaan pada Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

125


   

tahun 2012 hanya sebesar Rp.

31,523,000 dan pendapatan retribusi dalam

pengelolaan drainase lingkungan belum ada. (Lihat Tabel 3.41 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen

Drainase Lingkungan, Tabel 3.42

Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Lingkungan) Tabel 3.41 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Drainase Lingkungan No 3

Pertum buhan (%)

Belanja (Rp)

Sub Sektor

2009

2010

2011

2012

87.161.275

648.420.000

1.115.668.000

1.562.650.000

Drainase Lingkungan

3.a

Investasi

3.b

Oprasional / Pemeliharaan (OM)

189 -


1,743,225


12,968,400

22,313,360

189

31,253,000


Tabel 3.42 Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Lingkungan

No 3 3.a 3.b

Sub Sektor

Belanja (Rp)

Pertum

2009

2010

2011

2012

buhan (%)

Realisasi Retribusi

-

-

-

-

-

Potensi Retribusi

-

-

-

-

-

Retribusi Sampah


3.4.7 Permasalahan mendesak dan Isu strategis Lingkungan permukiman yang memiliki drainase yang baik tidak menjamin bagi terwujudkan lingkungan bersih dan sehat tapi juga


126


   

diperlukan perilaku yang baik di masyarakat. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung bagi terpenuhinya prasarana drainase yang sesuai dengan harapan. Dari segi perencanaan bahwa kabupaten Bulukumba sampai saat ini belum memiliki perencanaan drainase yang komprehensif dan terintegrasi sehingga menjadi kendala dalam menentukan kebijakan pembangunan sektor sanitasi apalagi kabupaten Bulukumba juga belum memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang Sanitasi khususnya mengenai Drainase.(Lihat Tabel 3.43 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis) Tabel 3.43 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis Permasalahan Mendesak 1.

Dokumen

perencanaan

Issu Strategis

drainase

secara

komprehensif dan terintegrasi belum ada,

baik

sehingga perlu segera mereview dokumen

pengetahuan,

master plan drainase yang menjadi acuan

kesadaran;

dalam pembangunan sektor drainase. 2. 3.

yang

2. Pendanaan

disebabkan wawasan &

oleh

maupun

Pembiayaan

tingkat

masih

belum

berdampak

pada

mencukupi,

dan membakar sampah;

terbatasnya penyediaan sarana & parasarana,

Adanya penyempitan penampang drainase,

sistem maupun cakupan layanan;

yang

disebabkan

oleh

sedimentasi

sehingga

terbatasnya

Drainase masih dijadikan tempat membuang

baik 4.

1. Keterlibatan kalangan masyarakat masih minim,

3. Regulasi sektor sanitasi khusunya drainase

maupun sampah;

lingkungan belum ada, baik yang mengatur

Belum pernah dilakukan pengerukan, kalaupun

layanan secara teknis operasional maupun

pernah, tidak kontinu;

retribusi; 4. Kalangan dunia usaha belum memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan sektor sanitasi;



127


   

3.5

Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi 3.5.1 Pengelolaan Air Bersih Penyediaan air bersih untuk masyarakat pedesaan yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Kabupaten Bulukumba pada umumnya menggunakan dan mengelola secara swadaya sumur dan perpipaan dari sumber-sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sedangkan penggunaan layanan PDAM masih belum tersedia akibat masih terbatasnya cakupan layanan PDAM. Sampai saat ini cakupan layanan PDAM baru menjangkau 7 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, itupun dari 7 Kecamatan tersebut tidak semua kelurahan/desa terlayani. (Lihat Peta 3.7 Peta Cakupan Layanan Air Bersih) Berdasarkan

kajian

study

EHRA

masyarakat

yang

tidak

menggunakan layanan PDAM dan hanya menggunakan sumber-sumber air dari alam, mempunyai resiko sumber air tersebut tercemar sebanyak 42,50% dan 76.30% masyarakat menggunakan sumber air terlindungi. (Lihat Gambar 3.14 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak)


128


   

Gambar 3.14 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak



129

Peta 3.7 Peta Cakupan Layanan Air Bersih

Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Bulukumba 2013   

Air Bersih disediakan oleh PDAM Kabupaten Bulukumba, yang merupakan badan usaha semi otonomi yang artinya bahwa badan ini dimaksudkan untuk dijalankan sebagai badan usaha tetapi masih merupakan tanggung jawab Kepala Daerah. Kapasitas yang terpasang sekitar 177 liter perdetik, tatapi produksi saat ini baru mencapai 115 liter perdetik. Seluruh kapasitas produksi yang ada telah tersalurkan seluruhnya, sehingga dengan kapasitas produksi yang ada sudah pasti tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Walaupun saat ini sudah diupayakan pembagian kapasitas sumber terhadap daerah pelayanan yang diperhitungkan kekurangan suplay air, namun karena secara umum kebutuhan air jauh melebihi kapasitas produksi, maka PDAM Kabupaten Bulukumba tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Jumlah penduduk pada wilayah pelayanan PDAM mencapai 233,628 jiwa dan yang mampu terlayani sebesar 52,353 jiwa atau 22% artinya bahwa masih ada sekitar 78% penduduk diwilayah pelayanan PDAM belum mendapatkan akses air bersih.(Lihat Tabel 3.44 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan)

Tabel 3.44 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan No

Uraian

Satuan

Sistem Perpipaan

Ket.

PDAM

-

1

Pengelola

2

Tingkat Pelayanan

%

8,11

-

3

Kapasitas Produksi

Lt/Det

115

-

4

Kapasitas Terpasang

Lt/Det

177

-

5

Jumlah Sambungan Rumah (Total)

Unit

6.568

-


131


Unit

6.568

Berdasarkan SR-HU

Kehilangan Air (UFW)

%

37

-

8

Retribusi/Tarif (Rumah Tangga)

M3

2500

1-10 m3

9

Jumlah Pelanggan Perkecamatan

6

Jumlah Kran Air

7

-

Kec. Gangking

Pelanggan

557

-

Kec. Ujung Bulu

Pelanggan

3.044

-

Kec. Bonto Bahari

Pelanggan

2.009

-

Kec. Bonto Tiro

Pelanggan

150

-

Kec. Bulukumpa

Pelanggan

356

-

Kec. Ujung Loe

Pelanggan

241

-

Kec. Rilau Ale

Pelanggan

211

-

Sumber : Profil Cakupan Pelayanan PDAM Tahun 2012

3.5.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Sistim Pengelolaan Industri rumah tangga di Kabupaten Bulukumba tidak memiliki sistem pengolahan khusus. Seperti limbah domestik lainnya pengalirannya tidak melalui penampungan atau peresapan terlebih dahulu melainkan langsung ke saluran terbuka. Jenis industri rumah tangga di Kabupaten Bulukumba bervariasi. Industri tersebut pada umumnya tidak melakukan pengeloaan air limbah buangan hasil industri, melainkan langsung dibuang ke drainase atau jika lokasi industri dekat sungai langsung dibuang kesungai. (Lihat Tabel 3.45 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga)


132


Tabel 3.45 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga No.

Jenis Industri Rumah Tangga

Lokasi

Jumlah Industri RT

Jenis Pengolahan

Kapasitas (m3/hari)

1

Pabrik Tahu/Tempe

BTN 2

-

-

-

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup

3.5.3 Pengelolaan Limbah Medis Pengelolaan Limbah medis di Kabupaten Bulukumba masih membutuhkan perhatian serius. Selebihnya, Rumah Sakit dan Puskesmas maupun fasilitas layanan kesehatan lainnya ditangani seperti biasa pada skala rumah tangga untuk limbah cair langsung dialirkan ke saluran yang ada sedeangkan untuk limbah padat dibuang ke TPS atau bahkan dibakar. (Lihat Tabel 3.46 Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan) Tabel 3.46 Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan Nama Fasilitas Kesehatan

Lokasi

Jl. Srikaya

RS. Andi Sultan Daeng Raja

Bulukumba

Puskesmas

Bulukumba

Jenis Limbah

Jenis Pengolahan Limbah Medis

Kapasitas (m3/hari)

Padat

On Site System

-

Padat

On Site System

-



133


BAB 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Rencana strategis pembangunan kesehatan Kabupaten Bulukumba bertujuan menguraikan langkah terpilih untuk mencapai tujuan-tujuan Program Pembangunan Daerah sub sektor kesehatan. Langkah terpilih tersebut diformulasikan sebagai Strategi Program Intervensi untuk menjadi acuan dalam penyusunan program/kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu peningkatan pola hidup bersih sehat dapat dilakukan dengan menargetkan bertambahnya desa bebas dari buang air besar Sembarangan atau yang disebut sebagai desa ODF. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah mengambil langkah-langkah untuk meningktakan kesehatan kepada masyarakat dengan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Untuk menerapkan hal tersebut kepada setiap masyarakat bukanlah hal yang mudah, akan tetapi memerlukan proses yang panjang. Setiap orang hidup dalam tatanannya dan saling mempengaruhi serta berinteraksi antar pribadi dalam tatanan tersebut. Memantau, menilai, dan mengukur tingkat kemajuan tatanan adalah lebih mudah dibandingkan dengan perorangan. 4.1

Promosi Higiene dan Sanitasi (Prohisan) Untuk menciptakan kondisi hidup yang sehat maka diperlukan program dan

kegiatan yang menyentuh langsung pada peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat baik bagi masyarakat. Program ini bertujuan mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini diantaranya meningkatnya persentase keluarga yang memenuhi syarat kesehatan menjadi dengan peningkatan persentase penggunan air bersih, peningkatan jumlah jamban sesuai syarat kesehatan dan pengurangan genangan air dan pengurangan timbulan sampah serta peningkatan persentase tempat-tempat umum yang sesuai standar kesehatan Oleh karena itu, pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pendekatan tatanan, yaitu tatanan rumah tangga, sekolah, tempat-tempat umum,


134


tempat kerja, dan institusi kesehatan. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah merumuskan beberapa program yang akan dilaksanakan untuk memenuhi hal tersebut dengan kegiatan dan beserta anggaran seperti pada table di bawah ini : Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi Tahun 2014 No 1

Nama program / kegiatan

Satuan

Vol

Indikasi Biaya (Rp)

Sumber Pendanaan/ Pembiayaan

SKPD Penanggung Jawab

Sumber Dokumen Rencana

paket

1

7.425.000

APBD

Dinkes

Renja Dinkes

222.812.500

APBD

Dinkes

Renja Dinkes

105.937.000

APBD

Dinkes

Renja Dinkes

205.000.000

APBD

Dinkes

Renja Dinkes

125.000.000

APBD

Dinkes

Renja Dinkes

Promosi Higien

2

Sosialisasi Kebijakan paket 1 Lingkungan Sehat 3 Pengkajian Lingkungan paket 1 Sehat 4 Penyelenggaraan Penyehatan paket 1 Lingkungan 5 Penyuluhan Menciptakan paket 1 Lingkungan Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2013

Pada tahun 2013 selain rencana anggaran Promosi Higien tersebut pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan bebrapa kegiatan seperti dalam tebel berikut ini: Tabel 4.2 Kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi tahun 2013 No

Sumber Dana

Lokasi

Pelaksana Kegiatan

135.212.500

APBD

10 Kec

Dinkes

1

94.037.500

APBD

10 Kec

Dinkes

paket

1

188.786.500

APBD

10 Kec

Dinkes

Promosi Higien

paket

1

7.425.000

APBD

10 Kec

Dinkes

Pengkajian Lingkungan Sehat

pakrt

1

147.773.000

APBD

10 Kec

Dinkes


Sat.

Vol.

1

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

paket

1

2

Penyuluhan Menciptakan Hidup Sehat

paket

3

Sosialisasi Kabupaten Sehat

4 5

Biaya (Rp)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2013


135


4.2

Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan

yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman (rumah tangga), daerah komersial, perkotaan, fasilitas rekreasi, rumah makan, dan lain-lain di masa yang akan datang, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah perdesaan, memerlukan pengelolaan air limbah yang memadai, yang dapat melindungi sumber-sumber air baku bagi air minum dari pencemaran pembuangan air limbah baik yang berasal dari aktifitas rumah tangga maupun industry rumah tangga yang berada di tengah-tengah permukiman. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut pemerintah Kabupaten Bulukumba telah merencanakan program kegiatan pengelolaan air limbah domestik

yang diharapkan

mampu menggulangi permasalahn tersebut seperti yang tercantum dalam table berikut ini : Tabel 4.3 Rencana Program dan Kegiatan pengelolaan air limbah domestik tahun 2014 No


Sat.

Vol.

Indikasi Biaya (Rp)




paket

2

Rp. 400.000.000

DAK sanitasi/APBD

Tata Ruang & Cipta Karya

Renja TRCK

1

Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)

a

Ipal Komunal

2

Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)

a

MCK ++

bh

1

Rp. 480.000.000

APBN


Renja TRCK

b

Ipal Komunal

bh

1

Rp. 480.000.000

APBN


Renja TRCK

3

Penyediaan PSU Air Limbah

a

Penyediaan Septic Tank Komunal

unit

5

Rp. 75.000.000

DAK Perumahan


Renja TRCK

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba Tahun 2013

Sedangkan untuk tahun 2013 pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya telah melaksanakan program kegiatan pegelolaan air limbah domestik seperti pada table berikut :


136


Tabel 4.4 Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2013 No


Sat.

Vol.

Biaya (Rp)


Lokasi

Pelaksana Kegiatan

1

Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)

a

Ipal Komunal

paket

2

Rp. 477.713.500

DAK sanitasi/APBD

Kec. Ujung Bulu

KSM

b

Sanimas

paket

1

Rp. 400.000.000

APBN

Desa Bt Rannu Kec. Kajang

KSM


4.3

Peningkatan Pengelolaan Persampahan Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang

akan datang, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaaan, akan diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dicapai bila sampah dapat dikelola secara baiksehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktivitas di dalamnya, oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Bulukumba berupaya semaksimal mungkin dengan merencanakan beberapa program yang sangat berkaitan dengan penaganan sampah di Kabupaten Bulukumba, hal tersebut dapat kita lihat pada table berikut ini : Tabel 4.5 Rencana program dan kegiatan pengelolaan persampahan tahun 2014 No


Sat.

Vol.

Indikasi Biaya (Rp)



Sumber Dokumen Perencanaan

1

Pembangunan TPA Sanitari Lanfil

buah

1

Rp. 4.000.000.000

APBN

Dinas Tata Ruang

Renja TRCK

2

Pengadaan Motor Sampah

unit

10

RP. 300.000.000

APBD

Dinas Tata Ruang

Renja TRCK

3

Mobil Operasional Persampahan

unit

1

Rp. 250.000.000

APBD

Dinas Tata Ruang

Renja TRCK

4

Kontainer Sampah

unit

5

Rp. 175.000.000

APBD

Dinas Tata Ruang

Renja TRCK

5

Tempat sampah

unit

75

Rp. 75.000.000

APBD

Dinas Tata Ruang

Renja TRCK



137


Disamping perencanaan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya pada tahun 2013 telah menganggarkan untuk pembenahan di bidang persampahan sesuai dengan table berikut : Tabel 4.6 Kegiatan pengelolaan persampahan tahun 2013 No

Sumber Danaan

Lokasi kegiatan

Institusi pelaksana

Rp. 1.200.000.000

APBD

Kab. Bulukumba

TRCK

3

Rp. 3.000.000

APBD

Kab. Bulukumba

TRCK

unit

5

Rp. 150.000.000

APBD

Kab. Bulukumba

TRCK

Pengadaan motor sampah

unit

5

Rp. 150.000.000

APBD

Kab. Bulukumba

TRCK

Pengadaan tempat sampah viber roda

unit

75

Rp. 75.000.000

APBD

Kab. Bulukumba

TRCK


Sat.

Vol.

1

Penyediaan alat pengelolaan sampah Back Loader

unit

1

2

Pengadaan mesin rumput

unit

3

Pengadaan kontainer

4 5

Biaya (Rp)


4.4

Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan (kondisi eksisting) dan melihat

permasalahan-permasalahan saluran drainase yang ada serta menganalisis jumlah dan kebutuhan saluran drainase dengan tujuan untuk mengurangi daerah genangan, meneruskan air hujan, memperkecil resiko kesehatan lingkungan serta memperkecil kerusakan struktur tanah untuk jalan dan bangunan. Maka dari itu dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan drainase lingkungan, sangat periu didukung oleh pembiayaan pengelolaan yang bersumber dari APBN, APBD, swasta dan swadaya masyarakat. Berikut ini adalah Usulan program pengembangan pembangunan bidang drainase Kabupaten Bulukumba dalam Rencana Program dan kegiatan drainase lingkungan tahun 2014 disampaikan pada tabel terlampir :


138


Tabel 4.7 Rencana Program dan kegiatan drainase lingkungan tahun 2014 No

1 a

Sat.

Vol.

Indikasi Biaya (Rp)




paket

30

Rp.5.000.000.000

APBD

Dinas Tata Ruang

Renja TRCK


Program pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Peningkatan /pembangunan infrastruktur


Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya telah melakukan upaya maupun tindakan yang berhubungan dengan pengelolaan system drainase lingkungan yang menjadi permasalahan di Kabupaten Bulukumba yang bertujuan untuk mengurangi daerah genangan, meneruskan air hujan, memperkecil resiko kesehatan lingkungan serta memperkecil kerusakan struktur tanah untuk jalan dan bangunan, dengan menganggarkan biaya untuk kegiatan pengelolaan drainase lingkungan di beberapa titik lokasi yang dianggap sangat rawan, dengan besaran biaya seperti yang tertuang dalam table berikut ini : Tabel 4.8 Kegiatan pengelolaan drainase lingkungan tahun 2013 No


Satuan

Vol

Biaya (Rp)

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

1

Drainase Ruas BTN 1

paket

1

69.950.000

APBD

Kel. Loka, Kec. U. Bulu

Pihak ketiga

2

Drainase Jl. Teratai

paket

1

75.000.000

APBD

Kec. U. Bulu

Pihak ketiga

3

Drainase Kel. Bintarore

paket

1

70.000.000

APBD

Kec. U. Bulu

Pihak ketiga

4

Drainase BTN U. Bulu

paket

1

100.000.000

APBD

Kec. U. Bulu

Pihak ketiga

5

Drainase Jl. Gajah Mada

paket

1

200.000.000

APBD

Kec. U. Bulu

Pihak ketiga

6

Drainase Jl. Yos Sudarso

paket

1

300.000.000

APBD

Kec. U. Bulu

Pihak ketiga

7

Drainase Jl. Konsolidasi

paket

1

100.000.000

APBD

Kec. U. Bulu

Pihak ketiga

8

Drainase Jl. Abd. Jabbar

paket

1

100.000.000

APBD

Kec. U. Bulu

Pihak ketiga

9

Drainase Jl. Teratai

paket

1

70.000.000

APBD

Kec. U. Bulu

Pihak ketiga

10

Drainase Jl. Bakti Adiguna

paket

1

100.000.000

APBD

Kec. U. Bulu

Pihak ketiga


139


11

Drainase Kapasa

paket

1

100.000.000

APBD

Kec. U. Bulu

Pihak ketiga

12

Drainase Desa Sapanang

paket

1

100.000.000

APBD

Kec. Kajang

Pihak ketiga

13

Drainase Desa Lembanna

Paket

1

100.000.000

APBD

Kec. Kajang

Pihak ketiga

14

Drainase Desa Tambangang

Paket

1

100.000.000

APBD

Kec. Kajang

Pihak ketiga

15

Drainase Tanatowa

Paket

1

100.000.000

APBD

Kec. Kajang

Pihak ketiga

16

Drainase Jl. Pendidikan

Paket

1

157.000.000

APBD

Kec. Bulukumpa

Pihak ketiga

17

Drainase Jl. Durian

Paket

1

100.000.000

APBD

Kec. Bulukumpa

Pihak ketiga

18

Drainase Matekko

Paket

1

70.000.000

APBD

Kec. Gantarang

Pihak ketiga

19

Drainase Batu-batue

Paket

1

100.000.000

APBD

Kec. Gantarang

Pihak ketiga

20

Drainase jalan

Paket

1

100.000.000

APBD

Kec. Herlang

Pihak ketiga

21

Drainase ulu tedong

Paket

1

70.000.000

APBD

Kec. Ujung Loe

Pihak ketiga

22

Drainase Bt. Lohe

Paket

1

157.000.000

APBD

Kec. Rilau Ale

Pihak ketiga

23

Drainase pasar lama

Paket

1

100.000.000

APBD

Kec. Ujung Loe

Pihak ketiga

24

Drainase Jl. Husni tamrin

Paket

1

100.000.000

APBD

Kec. U. Bulu

Pihak ketiga

25

Drainase Desa Polewali

Paket

1

100.000.000

APBD

Kec. Gantarang

Pihak ketiga

26

Drainase Lap. Benteng

Paket

1

57.000.000

APBD

Kec. Gantarang

Pihak ketiga

27

Drainase Desa tritiro

Paket

1

57.000.000

APBD

Kec. Bonto tiro

Pihak ketiga

28

Drainase Ponre

Paket

1

93.000.000

APBD

Kec. Gantarang

Pihak ketiga

29

Drainase Lahola

Paket

1

69.750.000

APBD

Kec. Herlang

Pihak ketiga


4.5

Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Secara umum permasalahan yang sering dihadapi dalam penyediaan sarana air

minum di Kabupaten Bulukumba, antara lain cakupan layanan sarana masih rendah, debit air pada sumber mata air yang ada terjadi penurunan terutama pada musim kemarau, belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber-sumber mata air yang ada di Kabupaten Bulukumba dan sarana air minum yang sudah mencapai batas umur pemakaian bahkan lebih. Untuk mengatasi persoalan tersebut, beberapa agenda penting yang harus segera dilaksanakan untuk meningkatkan ca ku pa n pelayanan air minum, antara lain: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bulukumba

140


a)

Membuat suatu sistem perencanaan pemanfaatan sumber mata air dengan melakukan pemetaan awal sumber mata air yang ada di Kabupaten Bulukumba (pemetaan lokasi dan potensi sumber mata air),

b)

Memanfaatkan

sumber

mata

air

yang

ada

untuk

peningkatan

pelayanan air minum kepada masyarakat, khususnya masyarakat di daerah rawan air minum, c)

Menambah dan merehabilitasi jaringan perpipaan dalam layanan jaringan PDAM ke permukiman warga;

d)

Memaksimalkan sarana Air Bersih dengan melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas air bersih yang tidak berfungsi dengan baik.

e)

Penambahan sistem perpipaan pada desa-desa yang belum terlayani air bersih dengan memaksimalkan pengambilan titik sumber mata air agar proses pendistribusian air dilakukan dengan cara gravitasi agar tidak mempersulit masyarakat dalam pengoperasionalannya.

f)

Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber mata air.

No 1 2

Tabel 4.9 Rencana program dan kegiatan Komponen Terkait Sanitasi Tahun 2014 Sumber SKPD Nama program / Indikasi Biaya Sat Vol Pendanaan/ penanggung kegiatan (Rp) Pembiayaan jawab Peningkatan sarana Paket 13 1.400.000.000 DAK DTRCK dan prasaran air bersih POKJA PAMSIMAS II Paket 10 2.200.000.000 APBN/APBD AMPL

Sumber Dokumen Perencanaan DTRC DPU

Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Air Bersih 1 2 3 4

5

Penambahan Jaringan dan Hidran Umum Optimalisasi Sarana Air Bersih Prog. Pamsimas 2012 Optimalisasi Sarana Air Bersih Prog.P2KP, Bontonyeleng Pemeliharaan Intake, Jaringan, dan Hidran Umum, Bonto Tangga Pemeliharaan Intake, Jaringan, dan Hidran Umum Program Pamsimas 2010 Karassing

Paket

1

DAK/APBD

DTRCK

Renja DTRCK

Paket

1

DAK/APBD

DTRCK

Renja DTRCK

Paket

1

DAK/APBD

DTRCK

Renja DTRCK

Paket

1

DAK/APBD

DTRCK

Renja DTRCK

Paket

1

DAK/APBD

DTRCK

Renja DTRCK


141


6

7

8

Pemeliharaan Rumah Pompa, Jaringan, dan Hidran Umum, KWH Program Pamsimas 2011 Karassing Pemeliharaan Jaringan, dan Hidran Umum, Prog. Care, Desa Anrang Pemeliharaan Jaringan, dan Hidran Umum, Prog. Pamsimas 2010, Desa Bontolohe

Paket

1

DAK/APBD

DTRCK

Renja DTRCK

Paket

1

DAK/APBD

DTRCK

Renja DTRCK

Paket

1

DAK/APBD

DTRCK

Renja DTRCK

Sumber : Pokja PPSP Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Tabel 4.10 Kegiatan yang sedang berjalan Komponen terkait sanitasi tahun 2013 No 1 2

Nama program / kegiatan Peningkatan sarana dan prasaran air bersih Pemeliharaan Sarana dan Prasara Jaringan Air Bersih

Sat

Vol

Indikasi Biaya (Rp)

Paket

13

1.331.166.000

Paket

14

Sumber Dana

Pelaksana Kegiatan

Lokasi Kegiatan

DAK/ DAU

Kab. Bulukumba

DTRC

DAK/AP BD

Kab. Bulukumba

DTRCK

3

PAMSIMAS II

Paket

1

225,000,000

APBN

Desa Bontoraja

Satker PK-PAM

4

PAMSIMAS II

Paket

1

235,000,000

APBN

Kel. Bontokamase

Satker PK-PAM

5

PAMSIMAS II

Paket

1

225,000,000

APBN

Desa Manyampa

Satker PK-PAM

6

PAMSIMAS II

Paket

1

245,000,000

APBN

Kel. Borongrappoa

Satker PK-PAM

7

PAMSIMAS II

Paket

1

235,000,000

APBN

Desa Bajiminasa

Satker PK-PAM

8

PAMSIMAS II

Paket

1

235,000,000

APBN

Desa Tamalanrea

Satker PK-PAM

9

PAMSIMAS II

Paket

1

220,000,000

APBN

Desa. Lembang Lohe

Satker PK-PAM

10

PAMSIMAS II

Paket

1

230,000,000

APBN

Kel. Benjala

Satker PK-PAM

11

PAMSIMAS II

Paket

1

190,000,000

APBN

Desa Bontomangiring

Satker PK-PAM

12

PAMSIMAS II

Paket

1

160,000,000

APBN

Desa Mattirowalie

Satker PK-PAM

13

PAMSIMAS II

Paket

1

220,000,000

APBD

Desa Paccaramengan

Satker PK-PAM

14

PAMSIMAS II

Paket

1

220,000,000

APBD

Desa Lamanda

Satker PK-PAM

Sumber : Pokja PPSP Kabupaten Bulukumba Tahun 2013


142


BAB 5 INDIKASI PERMASALAHAN DAN POSISI PENGELOLAAN SANITASI Bab ini merupakan milistone keempat penyusunan Buku Putih Sanitasi yang sangat penting bagi Kabupaten karena akan menetapkan prioritas wilayah pengembangan sanitasi dan prioritas pengembangan sub sektor sanitasi yakni pengelolaan air limbah, persampahan, drainase serta akses air bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat. Bahasan mengenai indikasi permasalahan dan posisi pengelolaan sanitasi, akan dijabarkan dalam 2 (dua) sub bab, yakni area berisiko sanitasi serta posisi pengelolaan sanitasi saat ini. Urgensi pembahasan terletak pada intervensinya terhadap penentuan prioritas arah pengembangan pembangunan sanitasi pada masa akan datang. 5.1

AREA BERESIKO SANITASI 5.1.1

Penentuan area beresiko berdasarkan Data Sekunder Area beresiko sanitasi yang bersumber dari data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko sebuah area (kelurahan/desa) berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data mengenai ketersediaan layanan fasilitas air bersih, sanitasi, data umum meliputi sambungan rumah dan hidran umum (PDAM/BPAM/HIPPAM), air limbah, jumlah populasi, luas wilayah, kepadatan penduduk, jumlah KK miskin, luas genangan, serta daerah yang dialiri sungai/saluran/irigasi.

5.1.2

Penentuan area beresiko berdasarksan Presepsi SKPD Area berisiko berdasarkan Persepsi SKPD ditetapkan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja kabupaten/kota yang mewakili SKPD terkait sanitasi, dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Badan Lingkungan Hidup Daerah.


143


5.1.3

Penentuan area beresiko berdasarkan Study EHRA. Penentuan area berisiko berdasarkan hasil study EHRA adalah kegiatan penilaian dan pemetaan tingkat resiko berdasarkan: kondisi sumber air; pencemaran karena air limbah domestik; pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga; kondisi drainase; aspek perilaku cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, air minum, dan buang air besar sembarangan.

Berdasarkan penggabungan data Sekunder , Persepsi SKPD dan data kajian EHRA untuk 10 Kecamatan dengan 126 Desa/Kelurahan di Kabupaten Bulukumba yang menjadi prioritas, diperoleh gambaran area berisiko sanitasi Kabupaten Bulukumba resiko tinggi dan sangat tinggi. (Lihat Peta 5.1 Peta Area Beresiko Sanitasi, Tabel 5.1 Area Beresiko Sanitasi dan Penyebab Utamanya)


144

Peta 5.1 Peta Area Beresiko Sanitasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2013


Tabel 5.1 Area Beresiko Sanitasi dan Penyebab Utamanya No

Area Beresiko

Wilayah Prioritas

Penyebab Utama Beresiko

1

Resiko 4

Kasimpureng

2

Resiko 4

Tanuntung

Persampahan dan Air Limbah Domestik

3

Resiko 4

Bonto Kamase


4

Resiko 4

Tanah Jaya


5

Resiko 4

Lembanna

Persampahan dan Genangan Air

6

Resiko 4

Lolisang


7

Resiko 4

Jojjolo

8

Resiko 4

Dannuang

9

Resiko 3

Matekko


10

Resiko 3

Jalanjang


11

Resiko 3

Bonto Sunggu


12

Resiko 3

Palang Barae

Air Limbah Domestik dan Prohisan

13

Resiko 3

Polewali


14

Resiko 3

Bentenge


15

Resiko 3

Kalumeme


16

Resiko 3

Bintarore

Persampahan dan Prohisan

17

Resiko 3

Ela-Ela


18

Resiko 3

Tri Tiro


19

Resiko 3

Tamalanrea


20

Resiko 3

Bonto Barua


21

Resiko 3

Gunturu



Persampahan dan Air Limbah Domestik Persampahan dan Prohisan


146


22

Resiko 3

Borong


23

Resiko 3

Laikang


24

Resiko 3

Tanah Toa


25

Resiko 3

Lembang


26

Resiko 3

Batu Nilamung

27

Resiko 3

Pattiroang


28

Resiko 3

Sapanang


29

Resiko 3

Lembang Lohe


30

Resiko 3

Pantama


31

Resiko 3

Balla Saraja


32

Resiko 3

Bonto Mangiring


33

Resiko 3

Mattiro Walie


34

Resiko 3

Balong


35

Resiko 3

Seppang


36

Resiko 3

Manyampa


37

Resiko 3

Tanah Harapan



Sumber : Hasil Rapat Penentuan Area Beresiko Pokja


147

Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Bulukumba 2013    

5.2.

POSISI PENGELOLAAN SANITASI SAAT INI

5.2.1

Komponen Air Limbah Domestik

Posisi Pengelolaan Kabupaten Bulukumba untuk komponen Air Iimbah berada di posisi kuadran ke II. Secara rinci dapat dilihat pada matrik di bawah ini. NO

PEMBOBOTAN ANGKA (%) PENGARUH

ELEMEN

BOBOT x ANGKA PENGARUH

SIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL KEKUATAN/STRENGTH 1

Adanya dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dll)

10

3

0,30

2

Adanya rancangan RTRW

10

3

0,30

3

Adanya Pembangunan MCK

15

3

0,45

4

Adanya SKPD yang terkait sanitasi (pengelolaan)

10

3

0,30

5

Adanya media komunikasi yang bisa digunakan dalam sosialisasi

10

2

0,20

6

Adanya pokja PPSP

10

3

0,30

7

Adanya dokumen perencanaan khusus sanitasi

15

2

0,30

8

Mulai ada perhatian pemda dalam pembangunan sarana sanitasi

20

2

0,40

100

TOTAL SKOR

2,55

KELEMAHAN/WEAKNESSES 1

Belum adanya PERDA tentang Air Limbah

20

3

0,60

2

Belum adanya masterplan khusus air limbah

10

3

0,30

3

APBD yang terbatas

20

3

0,60

4

SDM pengelolaan Air Limbah belum memadai

15

2

0,30

5

Sarana dan prasarana pengelolaan belum memadai

15

3

0,45

6

IPAL Belum ada

10

2

0,20

7

Sistem jaringan pengumpul belum ada

10

3

0,30

TOTAL SKOR

100

2,75 -0,20

JUMLAH SKOR KEKUATAN KELEMAHAN


148


NO

PEMBOBOTAN ANGKA (%) PENGARUH

ELEMEN


PELUANG/OPPURTUNITIES 1

Tersedianya anggaran dari Pemerintah Pusat

15

3

0,45

2

Tersedianya anggaran dari Pemerintah Provinsi

15

3

0,45

3

Adanya program kerjasama dengan donor dari luar negeri

10

2

0,20

4

Adanya LSM Lingkungan

10

2

0,20

3

0,30

3

0,30

3

0,45

2

0,30

5 6 7 8

Peluang kerjasama dengan Swasta dalam pengelolaan limbah cair Adanya peluang kerjasama dengan media komunikasi Masih adanya perilaku gotong royong dalam masyarakat Adanya sisitem Komunal sebagai alternatif pengelolaan limbah

10 10 15 15

100

TOTAL SKOR

2,65

ANCAMAN/THREAT 1 2 3

Rendahnya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya pengelolaan Air Limbah Kurangnya program pengelolaan Air Limbah yang Berbasis masyarakat Septic tank sesuai syarat kesehatan belum dimiliki semua Rumah

15

2

0,30

10

3

0,30

15

2

0,30

5

Jumlah Penduduk Miskin yang tinggi

10

2

0,20

6

Pengelolaan air limbah belum dijadikan sebagai prioritas

15

3

0,45

7

Masih banyak desa yang belum stop BABS

10

3

0,30

4

Tingginya persentase penyakit yang diakibatkan sanitasi buruk

15

3

0,45

8

Belum semua industri menggunakan IPAL

10

3

0,30

100 TOTAL SKOR JUMLAH SKOR PELUANG ANCAMAN


2,60 0,05

149


Posisi Pengelolaan Air Limbah Domestik

(-0,20.0,05)

Gambar 5.1 Posisi Pengelolaan Saat Ini Komponen Air Limbah Domestik


150


5.2.2 Komponen Persampahan Untuk komponen persampahan, posisi pengelolaan sanitasi berada pada kuadran I. dikarenakan Sistem Persampahan yang belum belum dikelola secara sistematis, terpadu dan menyeluruh.

NO

PEMBOBOTAN (%)

ELEMEN

ANGKA PENGARUH



Adanya perda retribusi pengelolaan persampahan

10

2

0,20

2

Adanya Lembaga/SKPD pengelola persampahan Adanya SKPD yang melakukan monitoring dan pengontrolan kualitas lingkungan akibat produk sampah

15

3

0,45

10

2

0,20

Adanya Pokja PPSP Adanya Dasar Pengelolaan sampah dengan metode 3 R

10

3

0,30

10

3

0,30

6

Adanya sarana dan prasarana persampahan

15

2

0,30

7

Prestasi ditingkat nasional mengenai pengelolaan persampahan (ADIPURA)

10

2

0,20

8

Adanya TPA dengan sanitary landfill

10

2

0,20

9

Adanya rancangan Perda RTRW

10

3

0,30

3 4 5

TOTAL SKOR

100

2,45


Masyarakat yang kurang aktif dalam pengelolaan persampahan

10

2

0,20

2

APBD yang terbatas

10

3

0,30

3

Belum efektifnya pemungutan retribusi sampah

10

3

0,30

4

Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

15

3

0,45

5

Sistem Persampahan yang belum sistematis, terpadu dan menyeluruh

15

3

0,45

6

SDM Personil persampahan masih minim

10

2

0,20

7

Belum ada perda yang mengatur mengenai pengelolaan persampahan secara menyeluruh

10

3

0,30

8

Regulasi yang mengatur keterlibatan pihak

10

2

0,20


151


swasta belum ada 9

Jangkauan pelayanan yang terbatas

10

2

0,20

100

TOTAL SKOR

2,60 -0,15

JUMLAH SKOR KEKUATAN KELEMAHAN NO

ANGKA PENGARUH


15

3

0,45

10

3

0,30

10

2

0,20

15

3

0,45

10

2

0,20

15

3

0,45

10

3

0,30

Adanya teknologi pengelolaan persampahan

15

2

0,30

TOTAL SKOR

100

PEMBOBOTAN (%)

ELEMEN

PELUANG/OPPURTUNITIES 1 2 3 4 5 6 7 8

Tersedianya anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Adanya program kerjasama dengan donor dari luar negeri Adanya LSM Lingkungan Peluang kerjasama dengan Swasta dalam pengelolaan persampahan Adanya peluang kerjasama dengan media komunikasi Sampah bisa dijadikan produk yang memiliki nilai jual Sudah ada kelompok pengepul sampah dimasyarakat

2,65

ANCAMAN/THREAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rendahnya Kesadaran Masyarakat kebersihan lingkungan Secara umum pengorganisasian pengepul masih lemah Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih minim Masih lemahnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengelolaan persampahan Pembangunan sarana persampahan belum dijadikan prioritas Masih banyak desa yang belum tercover oleh mobil sampah Belum adanya pendistribusian untuk produksi industri sampah Tingginya persentase penyakit yang diakibatkan sanitasi buruk Belum semua industri memiliki sistem pengelolaan sampah

10

3

0,30

10

2

0,20

10

3

0,30

15

2

0,30

10

3

0,30

10

3

0,30

15

3

0,45

10

3

0,30

10

3

0,30


152


TOTAL SKOR

100

2,75

JUMLAH SKOR PELUANG ANCAMAN

-0,10

(-0,15.-0,10)

Posisi Pengelolaan Persampahan

Gambar 5.2 Posisi Pengelolaan Saat Ini Komponen Persampahan


153


5.2.3 Komponen Drainase Lingkungan Pengelolaan drainase di Kabupaten Bulukumba masih memerlukan banyak perbaikan. Secara jelas kondisi ini terlihat pada matrik di bawah ini:

NO

PEMBOBOTAN (%)

ELEMEN

ANGKA PENGARUH



Adanya Pokja PPSP

15

3

0,45

2

Ada Lembaga yang mengelola (Dinas PU)

20

3

0,60

3

Drainase hal yang "populer" dalam usulan perencanaan pembangunan

15

2

0,30

4

Adanya rancangan RTRW

15

3

0,45

5

Tersedianya media lokal untuk sosialisasi

15

2

0,30

6

Adanya Sarana dan Prasarana Saluran Drainase

20

3

0,60

TOTAL SKOR

100

2,70


APBD yang sangat terbatas

15

3

0,45

2

Belum adanya masterplan drainase

15

3

0,45

3

Kondisi sarana/prasarana kurang memadai

10

3

0,30

4

Belum adanya keterlibatan pihak swasta

10

3

0,30

5

SDM pengelola Drainase masih minim

10

2

0,20

6

Sarana terbangun tidak terpadu dan menyeluruh dalam fungsi dan pengelolaanya

10

3

0,30

7

Perda yang mengatur belum ada

10

3

0,30

8

Mekanisme sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah di drainase belum ada

10

3

0,30

9

Sosialisasi masih kurang

10

2

0,20

TOTAL SKOR

100



2,80 -0,10

154


NO

PEMBOBOTAN (%)

ELEMEN

ANGKA PENGARUH



Ada peluang untuk mendapatkan bantuan, baik dari propinsi maupun pusat

15

2

0,30

2

Secara teknis tidak sulit dalam pembangunan sarana drainase (SDM cukup)

15

3

0,45

3

Masyarakat mulai peduli dalam peenyediaan drainase di depan rumah masing-masing

15

2

0,30

4

Banyak pengusulan dari masyarakat melalui musrenbangdes

20

2

0,40

5

Dukungan dari Pemerintah Pusat/Provinsi melalui APBN/APBD I

20

3

0,60

6

Perencanaan termuat dalam dokumen RPJMN & RPJMD

15

3

0,45

TOTAL SKOR

100

2,50

ANCAMAN/THREAT 1

Banjir yang sering terjadi

10

2

0,20

2

Masyarakat Masih Membuang Sampah ke drainase

15

3

0,45

3

Rumah masyarakat di pinggiran Sungai

10

3

0,30

4

Developer kurang memperhatikan masalah dranase

10

2

0,20

5

Jumlah penduduk miskin yang tinggi

15

2

0,30

6

Lahan dengan kontur yang beragam

10

2

0,20

10

3

0,30

10

2

0,20

10

2

0,20

7 8 9

Lokasi perumahan yang berjauhan dan tidak merata Perubahan akibat perkembangan pemukiman Kurangnya peluang kerjasama dengan pihak swasta

TOTAL SKOR

100



2,35 0,15

155


Posisi Pengelolaan Drainase Lingkungan

(-0,10.0,15)

Gambar 5.3 Posisi Pengelolaan Saat Ini Komponen Drainase Lingkungan


156


5.2.1. Komponen Promosi Higiene Sanitasi (Prohisan) Tatanan Rumah Tangga Kabupaten Bulukumba berdasarkan hasil analisis SWOT menggambarkan kondisi yang kurang baik dimana kondisi internal menunjukkan skoring minus, untuk lebih jelas tergambar pada matrik di bawah ini.

NO

PEMBOBOTAN (%)

ELEMEN

ANGKA PENGARUH



Kampanye Prohisan yang sering dilakukan

15

3

0,45

2

Adanya SDM yang mengetahui metode sosialisasi promosi kesehatan (sanitarian)

10

2

0,20

3

Adanya instansi pengelola (Dinas Kesehatan)

10

3

0,30

4

Adanya Pokja PPSP dan Pokja AMPL yang menjadikan Prohisan sebagai target pelaksanaan program

10

3

0,30

5

Strategi dasar Promosi Kesehatan telah berjalan

10

2

0,20

6

Adanya dokumen Renstra Dinkes dan renstra AMPL

10

2

0,20

7

Program Prohisan mulai digalakkan ditingkat sekolah dasar

10

2

0,20

8

Pendekatan terhadap Individu rumah tangga

10

3

0,30

9

Adanya program stop BABS oleh pemerintah

15

2

0,30

TOTAL SKOR

100

2,45


Perda khusus tentang Prohisan belum ada

10

2


0,20

157


2

APBD yang sangat terbatas

15

2

0,30

3

Upaya penguatan kader Prohisan belum optimal

10

3

0,30

4

Metode promosi Prohisan masih kurang maksimal

10

3

0,30

5

Cakupan tatanan Prohisan yang memenuhi syarat masih rendah

10

3

0,30

6

Kurangnya pengalokasian dana untuk promosi kesehatan

10

3

0,30

7

Komitmen pemerintah untuk pendanaan untuk program nonfisik masih kurang

10

3

0,30

8

Masih kurang SKPD yang memiliki program khusus promosi tentang Prohisan (cuma Dinas kesehatan)

10

3

0,30

9

Media promosi masih terbatas

5

2

0,10

10

Pemicuan dan Penyuluhan Kampanye Prohisan di Sekolah, Rumah tangga, dan tempat Umum belum optimal

10

3

0,30

TOTAL SKOR

NO

100

2,70


-0,25

PEMBOBOTAN (%)

ELEMEN

ANGKA PENGARUH



Adanya anggaran dari Pusat untuk Prohisan

10

2

0,20

2

Adanya program kesehatan berbasis masyarakat

10

3

0,30

3

Terbukanya kerjasama dengan pihak LSM maupun lembaga luar negeri tentang Prohisan

15

2

0,30

4

Adanya Kelompok masyarakat yang peduli terhadap kesehatan

10

3

0,30

5

Tersedianya media komunikasi untuk informasi mengenai kesehatan lingkungan

15

3

0,45


158


6

Masih tingginya angka korban penyakit yang diakibatkn buruknya perilaku kesehatan bisa dijadikan alasan pentingnya program Prohisan agar makin ditingkatkan

15

3

0,45

7

Masyarakat makin peduli dengan permasalahan kesehatan

15

3

0,45

8

Adanya Forum Kabupaten Sehat

10

2

0,20

TOTAL SKOR

100

2,65

ANCAMAN/THREAT 1

Rendahnya Kesadaran masyarakat akan pentingnya Prohisan

15

2

0,30

2

Masih Tingginya Penyakit yang yang diakibatkan kesehatan lingkungan yang buruk

15

3

0,45

3

Masih belum optimalnya media komunikasi yang ada digunakan dalam rangka promosi kesehatan

10

2

0,20

4

masih banyaknya masyarakat yang melakukan praktek BABS

15

3

0,45

5

Masih tingginnya angka kemiskinan masyarakat

15

3

0,45

6

Kondisi sosial budaya masyarakat (pekerjaan peladang) yang menyulitkan dalam program stop BABS

10

2

0,20

7

Kurangnya pelibatan kaum perempuan dalam permasalahan sanitasi

10

2

0,20

8

Sarana dan Prasarana Sanitasi Masyarakat yang masih minim

10

2

0,20

TOTAL SKOR

100

2,45



0,20

159


Posisi Pengelolaan Prohisan (-0,25.0,20)

Gambar 5.4 Posisi Pengelolaan Saat Ini Komponen Prohisan Tatanan Rumah Tangga


160

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents