BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Kubu Raya

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan salah satu upaya

pemerintah

untuk

memperbaiki

kondisi

sanitasi

di

Indonesia

dengan

mengarusutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi, dalam rangka pencapaian target RPJMN 2010-2014 dan MDGs 2015. Program ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan kondusif yang dapat mendukung terciptanya percepatan pembangunan sanitasi melalui advokasi, perencanaan strategis, dan implementasi yang komprehensif dan terintegrasi. Program PPSP dilaksanakan melalui 6 tahapan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota sebagai berikut : 1.

Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan

2.

Pengembangan kelembagaan dan peraturan

3.

Penyusunan Rencana Strategis (SSK)

4.

Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

5.

Pelaksanaan / implementasi

6.

Pemantauan, pembimbingan, evaluasi dan pembinaan Kabupaten Kubu Raya tahun ini berada pada tahap ke-4 dari enam tahapan tersebut, di

mana pada tahun sebelumnya telah selesai menyusun dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini sangat diperlukan karena sebagai kabupaten yang berkembang dengan pesat, Kabupaten Kubu Raya memerlukan suatu dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. MPS juga merupakan penjabaran dari program/ kegiatan yang sudah ditetapkan dalam SSK dan mempertegas program/ kegiatan apa yang nantinya akan dilaksanakan selama 1-5

Pokja Sanitasi Kabupaten Kubu Raya

1-1


tahun ke depan baik tentang lokasi, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, biaya yang dibutuhkan dan yang paling penting sumber biayanya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa hal yang dapat dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain: a.

Pemograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD, APBD Provinsi, APBN maupun partisipasi dari sektor lain yang peduli sanitasi.

b.

Program dan anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.

c.

Memorandum Program Sanitasi merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten dari aspek teknis, biaya dan waktu.

d.

Memorandum Program Sanitasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati selaku kepala daerah.

e.

Program investasi sektor sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kabupaten untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan Kabupaten.

f.

Penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan. Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program,

rencana pelaksanaan periode sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang perkotaannya.

1.2

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Memorandum Program Sanitasi yaitu agar Pemerintah Daerah memiliki dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten dan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sektor sanitasi jangka menengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif di tingkat Kabupaten.


1-2


Sedangkan tujuan dari MPS adalah: a.

MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran pendanaan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi 5 tahunan untuk periode 2014 – 2018 sebagaimana yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten.

b.

Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya 5 tahunan untuk periode 2014 - 2018.

c.

Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi.

d.

Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Kubu Raya.

Gambar 1.1 Skema Proses Perencanaan PPSP


1-3


1.3

Wilayah Perencanaan

1.3.1 Gambaran Umum Secara geografis Kabupaten Kubu Raya berada di sisi barat daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi 00º13’40,83” sampai dengan 100º’53,09” Lintang Selatan dan 109º02’19,32” Bujur Timur sampai dengan 109º58’32,16” Bujur Timur. Sedangkan secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut: a.

Sebelah utara

: berbatasan dengan Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak

b.

Sebelah timur

: berbatasan dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau

c.

Sebelah selatan

: berbatasan dengan Kabupaten Ketapang

d.

Sebelah barat

: berbatasan dengan Laut Natuna

Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah mencapai 6.985,24 km² atau 698.524 ha atau sekitar 4,75% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan dengan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Batu Ampar (2.002,70 km2 atau 28,67% dari luas Kabupaten Kubu Raya) dan Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Rasau Jaya yaitu 111,07 km 2 atau 1,59% dari luas Kabupaten Kubu Raya. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dataran rendah, umumnya datar, sebagian bergelombang dan sebagian kecil berbukit dengan kemiringan 0% - 60%. Rata-rata wilayah Kubu Raya berupa dataran rendah dan rawa-rawa dengan ketinggian 10 m dan kemiringan < 2%.

1.3.2 Arah Pengembangan Kota Dalam rangka perencanaan spasial di Indonesia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan adanya dokumen rencana tata ruang yang terdiri dari rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) untuk jangka waktu 20 tahun, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) untuk jangka waktu 20 tahun yang dikaji ulang setiap 5 tahunnya. Disamping rencana umum, diperlukan juga adanya rencana rinci yang terdiri dari rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis propinsi, serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Gambaran


1-4


Administrasi Kabupaten Kubu Raya dan Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya dilihat pada Gambar 1.2 dan 1.3. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyusun Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2034 dengan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berbasis pertanian dan perikanan, dengan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan perkotaan sebagai beranda depan Kalimantan Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang yaitu: 1.

Pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat-pusat kegiatan dan/ atau kawasan strategis dengan memacu peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah;

2.

Pengembangan kawasan-kawasan yang berbasis pertanian dengan konsep agrobisnis dan agroindustri;

3.

Pengembangan kawasan-kawasan yang berbasis perikanan;

4.

Penataan dan pengolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

5.

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan sehingga menjadi kawasan yang produktif, aman, nyaman dan berdaya saing sesuai potensi dan daya dukung lingkungan;

6.

Peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;

7.

Pemeliharaan, pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup melalui kajian terhadap lingkungan, dalam rangka penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan; dan

8.

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.


1-5



1-6



1-7


1.4

Metodelogi

1.4.1 Metodelogi Penyusunan Dokumen Metode penyusunan MPS adalah sebagai berikut: 1.

Review SSK

2.

Internalisasi

3.

Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi.

4.

Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah

5.

Pengawalan Program dan Kegiatan ke dalam mekanisme penganggaran. Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara

satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut: 1.

Melakukan Review SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Prioritasi Program.

2.

Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait

3.

Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait.

4.

Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah di tingkat Kabupaten

5.

Melakukan pengawalan kepada mekanisme panganggaran.

1.4.2 Sistimatika Penyajian Sistematika penyajian dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut: 

Bab kesatu berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen.



Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis.



Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur.



Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi apabila terjadi funding gap.


1-8




Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkahlangkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.


1-9

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents