BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance

and

Clean

Government)

merupakan

prasyarat

bagi

setiap

Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan Legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Fungsi pemerintahan tersebut akan dapat terselenggara dengan baik apabila terwujudnya Good Governance. Salah satu pilar good governance adalah akuntabilitas sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan

perwujudan

kewajiban

suatu

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang telah di rencanakan secara periodik. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan reviu dan evaluasi mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan reviu dan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

KABUPATEN BOGOR

1

pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja, dengan tetap berpegangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif yang lain Laporan Kinerja merupakan alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka menuju perwujudan Good Governance, atau sebagai media pertanggung-jawaban Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap masyarakat Kabupaten Bogor. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatat Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

KABUPATEN BOGOR

2

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015 ini berisikan mengenai pencapaian program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

Bogor

berikut

indikator

kinerjanya, penjelasan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, serta memuat perbandingan pencapaian kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor mengacu pada : 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah; 6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

KABUPATEN BOGOR

3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatat Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor 16 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2015; dan 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 2 November 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015.

1.2 Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor Amanah Konstitusi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 2 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Lebih lanjut dalam Pasal 3 nya menegaskan bahwa daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) urusan Pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 ini, yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Konkuren dan Umum. Urusan pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Urusan Umum adalah LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

KABUPATEN BOGOR

4

urusan yang menjadi urusan pemerintahan baik di Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah sehingga inilah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Konkuren dibagi menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Sedangkan Urusan Wajib dibagi menjadi Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar. Urusan pemerintahan Wajib dan menjadi Pelayanan Dasar ada 6 (enam) urusan, yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut. Untuk melaksanakan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. Perangkat Daerah Kabupaten Bogor terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional, sedangkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bogor adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bogor, baik sebagai unit staf maupun unit lini yang terdiri dari Badan dan Kantor. Dinas Daerah Kabupaten Bogor adalah unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh seorang

kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat, sementara Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor selengkapnya disajikan dalam Gambar 1.1.


KABUPATEN BOGOR

5

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 BUPATI WAKIL BUPATI

SEKRETARIAT DAERAH

DINAS DAERAH

LEMTEKDA

SEKRETARIAT DPRD

KECAMATAN

KELURAHAN

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut: 1.

Bupati/ Wakil Bupati Bupati Bogor mempunyai kewajiban : 1)

Mempertahankan dan memelihara ketentraman Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945;

2)

Memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

3)

Menghormati kedaulatan rakyat;

4)

Menegakan seluruh peraturan perundangan;

5)

Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;

6)

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan

7)

Mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama DPRD.


KABUPATEN BOGOR

6

Wakil Bupati Bogor mempunyai tugas : 1)

Membantu Bupati Bogor dalam melaksanakan kewajibannya;

2)

Mengkoordinasikan kegiatan organisasi perangkat daerah/instansi pemerintah di daerah; dan

3) 2.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor.

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bogor dalam mengkoordinasikan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut : 1)

Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

2)

Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

3)

Pengkoordinasian pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana Pemerintah Daerah;

4)

Pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat

daerah

dalam

rangka

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan; 5)

Pengkoordinasian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta monitoring dan evaluasi

perkembangan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan; 6)

Pengkoordinasian

perumusan

peraturan

perundangan

yang

menyangkut tugas pemerintahan daerah; 7)

Pengkajian kebijakan pendayagunaan aparatur, organisasi dan tata laksana serta pelayanan teknis administratif perangkat daerah;

(8)

Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; dan

(9)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.


KABUPATEN BOGOR

7

3.

Sekretariat DPRD Sekretariat

DPRD

mempunyai

tugas

pokok

memberikan

pelayanan

administratif kepada anggota DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : 1)

Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;

2)

Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;

4.

3)

Penyelenggaraan tata usaha DPRD;

4)

Pengkajian produk peraturan perundangan; dan

5)

Penyelenggaraan hubungan antara lembaga dan kemasyarakatan.

Dinas Daerah Dinas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bogor dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Daerah mempunyai fungsi : 1)

Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya;

2)

Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum; dan

3)

Pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas.

Dinas Daerah pada tahun 2015, terdiri dari : 1)

Dinas Kesehatan;

2)

Dinas Pendidikan;

3)

Dinas Bina Marga dan Pengairan;

4)

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

5)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

6)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

7)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

8)

Dinas Komunikasi dan Informasi;

9)

Dinas

Koperasi,

Usaha

Kecil

Menengah,

Perindustrian

dan

Perdagangan; 10) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


KABUPATEN BOGOR

8

11) Dinas Pemuda dan Olahraga; 12) Dinas Pendapatan Daerah; 13) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah; 14) Dinas Pertanian dan Kehutanan; 15) Dinas Peternakan dan Perikanan; 16) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 17) Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman; 18) Dinas Tata Ruang dan Pertanahan; 5.

Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bogor dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidangnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Lemtekda mempunyai fungsi : 1)

Perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; serta

2)

Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lembaga Teknis Daerah tahun 2015 terdiri dari : 1)

Inspektorat;

2)

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

3)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

4)

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

5)

Badan Lingkungan Hidup;

6)

Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;

7)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

8)

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

9)

Badan Perizinan Terpadu;

10)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

11)

RSUD Ciawi;

12)

RSUD Cibinong;

13)

RSUD Leuwiliang;

14)

RSUD Cileungsi

15)

Satuan Polisi Pamong Praja;


KABUPATEN BOGOR

9

6.

16)

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;

17)

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

18)

Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Kecamatan Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bogor dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan dari Bupati Bogor. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, kecamatan mempunyai fungsi : 1)

Penyelenggaraan tugas-tugas pokok kecamatan dan pembinaan kelurahan/desa;

2)

Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah;

3)

Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab kecamatan;

4)

Penyelenggaraan pelayanan umum;

5)

Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan; dan

6)

Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas

dan

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembagian wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2015 terdiri dari : 1)

Kecamatan Babakan Madang,

2)

Kecamatan Cariu,

3)

Kecamatan Cibinong,

4)

Kecamatan Cileungsi,

5)

Kecamatan Citeureup,

6)

Kecamatan Gunung Putri,

7)

Kecamatan Jonggol,

8)

Kecamatan Klapanunggal,

9)

Kecamatan Sukamakmur,

10)

Kecamatan Tanjungsari,

11)

Kecamatan Bojonggede,

12)

Kecamatan Ciomas,


KABUPATEN BOGOR

10

7.

13)

Kecamatan Ciseeng,

14)

Kecamatan Dramaga,

15)

Kecamatan Gunung Sindur,

16)

Kecamatan Kemang,

17)

Kecamatan Parung,

18)

Kecamatan Rancabungur,

19)

Kecamatan Sukaraja,

20)

Kecamatan Tajurhalang,

21)

Kecamatan Caringin,

22)

Kecamatan Ciampea,

23)

Kecamatan Ciawi,

24)

Kecamatan Cigombong,

25)

Kecamatan Cijeruk,

26)

Kecamatan Cisarua,

27)

Kecamatan Megamendung,

28)

Kecamatan Pamijahan,

29)

Kecamatan Tamansari,

30)

Kecamatan Tenjolaya,

31)

Kecamatan Cibungbulang,

32)

Kecamatan Cigudeg,

33)

Kecamatan Jasinga,

34)

Kecamatan Leuwiliang,

35)

Kecamatan Leuwisadeng,

36)

Kecamatan Nanggung,

37)

Kecamatan Parung Panjang,

38)

Kecamatan Rumpin,

39)

Kecamatan Sukajaya, dan

40)

Kecamatan Tenjo.

Kelurahan Kelurahan

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Camat

dalam

menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

berdasarkan

pelimpahan

dari

Camat.

Dalam

menyelenggarakan tugas pokok, Kelurahan mempunyai fungsi : LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

KABUPATEN BOGOR

11

1)

Penyelenggaraan tugas-tugas kelurahan;

2)

Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah;

3)

Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab kelurahan;

4)

Penyelenggaraan pelayanan umum; dan

5)

Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas

dan

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan dan kemasyarakatan. Jumlah kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor terdapat sebanyak 17 kelurahan, sebagaimana dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1.

Kelurahan di Kabupaten Bogor

Kecamatan 1

Cibinong

2 3 4 5

Kemang Ciomas Cisarua Citeureup

Kelurahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pabuaran Cibinong Cirimekar Ciriung Nanggewer Nanggewer Mekar Sukahati Tengah Pakansari Karadenan Harapanjaya Pondok Rajeg Atang Senjaya Padasuka Cisarua Karang Asem Barat Puspanegara

Sumber : Kab. Bogor Dalam Angka 2015

1.3 Kondisi Ekonomi Kondisi Ekonomi Kabupaten Bogor pada tahun 2015 relatif stabil bahkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan tumbuhnya beberapa sektor penggerak ekonomi dan membaiknya infrastruktur penunjang ekonomi daerah. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan pengembangan potensi unggulan daerah maupun sektor-sektor pergerakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).


KABUPATEN BOGOR

12

Untuk lebih jelasnya mengenai uraian potensi unggulan daerah dan sektorsektor penggerak nilai PDRB tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : a.

Potensi Unggulan Daerah Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu. Kabupaten Bogor memiliki banyak sekali sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Untuk itu potensi-potensi sumber daya alam tersebut harus selalu dikembangkan agar menjadi komoditi unggulan yang memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat kabupaten,

regional

maupun

tingkat

nasional

bahkan

internasional.

Kebijakan pengembangan komoditas unggulan baik yang telah berkembang maupun yang masih potensial di Kabupaten Bogor didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Komoditas Kabupaten Bogor serta hasilhasil kajian pengembangan komoditas unggulan kecamatan oleh Bappeda Kabupaten

Bogor,

yang

diantaranya

memuat

zonasi

dan

arah

pengembangan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.2. Tabel 1.2. Pengembangan Zonasi Pertanian dan Non Pertanian Zona

Kecamatan

Arah Pengembangan

1

Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, Jasinga, Tenjo

Agrosilvopastoral, yaitu pengembangan agroforestry yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan

2

Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cibungbulang, Pamijahan

Agroekowisata yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan. Pola pengembangan komoditas strategis: agropolitan dan minapolitan

3

Ciampea, Tenjojaya, Dramaga, Ciomas

Industri non-farm yang didukung dengan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan

4

Tajurhalang, Kemang, Rancabungur,

Industri perdesaan dan pengembangan


KABUPATEN BOGOR

13

Zona

Kecamatan

Arah Pengembangan

Parung, Ciseeng, Gunung Sindur

UMKM, yang tetap berbasiskan pada produk atau komoditas pertanian secara luas serta perikanan berbasis minapolitan

5

Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin

Diversifikasi agroekowisata

6

Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang

Ekowisata yang dikerjasamakan dengan berbagai pihak dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat

7

Cileungsi, Klapanunggal, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong, Bojonggede

Pertanian perkotaan dan industri. Pengembangan urban agriculture bertitik tolak pada produk atau komoditas pertanian yang sudah diusahakan oleh warga. Pengembangan industri besar dikaitkan dengan ada rencana pengembangan Cibinong Raya

8

Sukamakmur, Jonggol

Lumbung pangan melalui peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemukinman

Cariu,

Tanjungsari,

pertanian

dan

Sumber : Perbup Bogor No. 38/2014 dan Perbup Bogor No. 62/2010

b.

Sektor-Sektor Penggerak Nilai PDRB 1)

Pertanian dan Tanaman Pangan Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terutama komoditi unggulan tanaman pangan, antara lain : Talas, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Pengembangan Talas sangat bergantung pada lokasi (spesifik lokasi). Produksi Talas tahun 2015 mencapai 8.509 ton, sentra komoditi ungulan talas di Kecamatan Cigombong dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari dan Cijeruk. Sedangkan produksi ubi kayu pada tahun 2015 mencapai 111.116 ton, sentra komoditi terdapat di Babakan Madang dan Sukaraja dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Cibungbulang, Cibinong, Citeureup, Babakan Madang dan Sukamakmur. Varietas yang telah dikembangkan adalah Varietas Darul Hidayah, Adira 4 dan Manu, dengan pertimbangan varietas tersebut mempunyai potensi hasil produksi yang cukup tinggi yaitu 50 - 100 ton/ha dengan kadar pati 25-31 %, sedangkan untuk varietas yang biasa ditanam oleh petani hanya mampu memproduksi sebesar 20 - 25 ton/ha, sehingga peluang terjadinya peningkatan produksi cukup tinggi. Komoditi unggulan tanaman pangan lainnya adalah ubi jalar. Jenis yang dikembangkan adalah varietas kuningan


KABUPATEN BOGOR

14

putih (AC putih) dengan pertimbangan bahwa varietas ini memiliki potensi produktivitas yang relatif tinggi dan tahan terhadap penyakit boleng,

dengan

lokasi

pengembangan

terdapat

di

Kecamatan

Tamansari, Ciampea, Tenjolaya, Pamijahan, Cibungbulang, Leuwiliang, dan Leuwisadeng. Produksi ubi jalar yang dihasilkan selama tahun 2015 sebanyak 52.851 ton, hal ini dipengaruhi oleh jenis penggunaan varietas unggul, bantuan sarana produksi (saprodi), dan tindakan pengamanan produksi selama masa panen hingga pasca panen. Belum terbentuk sentra ubi jalar, tetapi akan diarahkan di Kecamatan Ciomas. Penumbuhan agribisnis komoditas ubi jalar dan ubi kayu telah berhasil meningkatkan nilai ekonomis produk dari umbi segar menjadi tepung halus atau tepung tapioka setelah adanya bimbingan teknis dan bantuan alat pengolahan dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Dengan kegiatan ini diharapkan para petani dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas sekaligus dapat meningkatkan pendapatan para petani. 2)

Pertanian Hortikultura Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terutama komoditi unggulan hortikultura, antara lain : Jambu Biji Kristal, Pepaya, Rambutan, Manggis, Tanaman Obat, Tanaman Hias dan Nanas. Produksi Jambu Biji Kristal tahun 2015 mencapai 59.422 ton, dengan sentra komoditi unggulan diarahkan ke Kecamatan Caringin dan Tajurhalang, sedangkan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Rancabungur, Tamansari, Dramaga, Cibungbulang, Cigombong, dan Pamijahan. Sentra komoditi unggulan tanaman Pepaya dikembangkan di Kecamatan Rancabungur, sedangkan wilayah pengembangan meliputi Kecamatan Sukaraja, Caringin, Jasinga, dan Cigudeg, dengan produksi

mencapai

75.870

ton.

Komoditas

Rambutan

banyak

dikembangkan di Kecamatan Gunung Putri, dengan produksi mencapai 222.587 ton, sedangkan untuk komoditas Manggis pemasarannya sampai ke mancanegara seperti Hongkong dan Taiwan, juga ke negara-negara di Timur Tengah. Pengembangan Manggis telah menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Good Agricultural LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

KABUPATEN BOGOR

15

Practices dalam budidayanya. Lokasi sentra komoditi unggulan terdapat di

Kecamatan

Leuwiliang,

Leuwisadeng

dan

Cigudeg,

wilayah

pengembangannya di Kecamatan Jasinga, dengan produksi mencapai 76.057 ton pada tahun 2015. 3)

Perkebunan Komoditi unggulan perkebunan yang dikelola masyarakat adalah : kopi, karet, pala, dan cengkeh. Produksi kopi pada tahun 2015 sebanyak 10.312,13 ton meningkat 3 (tiga) persen dari tahun 2014. Adapun sentra komoditi unggulan kopi di Kecamatan Sukamakmur, selain itu wilayah pengembangannya di Kecamatan Pamijahan, Tanjungsari, Cigudeg, dan Jasinga juga menjadi penyumbang terbesar produksi kopi. Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Tanaman karet yang memiliki tingkat pertumbuhan normal siap disadap pada umur 5 tahun dengan masa produksi selama 25 - 35 tahun. Pada tahun 2015 produksi karet rakyat sebesar 3.028,64 ton. Sentra komoditi unggulan karet adalah Kecamatan Jasinga, dimana Kecamatan Cigudeg

dan

Tanjungsari

sebagai

wilayah

pengembangannya.

Sedangkan sentra komoditi unggulan pala diarahkan di Kecamatan Sukajaya, sedangkan sebagai wilayah pengembangannya adalah Kecamatan Caringin, Cigombong dan Tamansari. Produksi pala pada tahun 2015 sebesar 972,81 ton, daging pala banyak digunakan sebagai bahan manisan pala baik kering maupun basah. Selain itu biji pala juga mempunyai potensi ekonomis sebagai rempah-rempah untuk obat dan bumbu dapur. Sentra komoditi unggulan cengkeh diarahkan di Kecamatan Nanggung dengan wilayah pngembangan di Kecamatan Tanjungsari, adapun produksi cengkeh tahun 2015 sebesar 1.354,48 ton meningkat sebesar 2 (dua) persen dari tahun 2014. Sentra komoditi unggulan tanaman obat diarahkan di Kecamatan Cileungsi dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Ciseeng dan Nanggung.


KABUPATEN BOGOR

16

Sentra komoditi unggulan tanaman hias diarahkan di Kecamatan Tamansari

dengan

wilayah

pengembangan

meliputi

Kecamatan

gunungsindur dan Cijeruk. 4)

Kehutanan Belum ada komoditi kehutanan baik hasil hutan kayu maupun non kayu yang ditetapkan sebagai komoditi unggulan. Namun berdasarkan jumlah produksi di masyarakat terdapat potensi kayu rakyat yang dapat dikembangkan menjadi komoditi unggulan, yaitu kayu afrika dengan produksi 199,83 m³, kayu sengon (albizia) 718,05 m³, kayu mahoni 313,44 m³, kayu jati 37,03 m³ dan campurab 361,00 m³. Sedangkan hasil hutan non kayu yang memiliki potensi unggulan di Kabupaten Bogor adalah jamur kayu dengan produksi 1.770,62 ton, lebah madu dengan produksi 4.089,6 liter, dan bambu dengan produksi 350.793 batang.

5)

Perikanan Budidaya perikanan air tawar baik untuk produksi ikan konsumsi, pembibitan maupun ikan hias mampu menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan akan ikan konsumsi, bibit ikan dan ikan hias di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2015 produksi ikan konsumsi sebanyak 112.790,38 ton dan Benih ikan konsumsi sebanyak 3.107.74,10 RE, dengan komoditi unggulan ikan lele, ikan gurame dan ikan mas. Komoditas lele dikembangkan di Kecamatan Ciseeng, Parung, Gunungsindur, Rumpin dan

Ciawi.

Komoditas

gurame

merupakan

unggulan

yang

dikembangkan di Dramaga dan Bojonggede. Selain itu, daerah potensial lainnya adalah Ciampea, Gunungsindur, Ciseeng, Parung dan Kemang. Sedangkan komoditas ikan mas merupakan unggulan yang dikembangkan di Kecamatan Pamijahan dan Cibungbulang. Daerah potensial lainnya untuk pengembangan ikan mas adalah Ciseeng, Kemang, Parung, Ciampea dan Dramaga. Komoditas unggulan lainnya adalah ikan hias air tawar, sentra komoditi unggulan diarahkan di Kecamatan Cibinong, Ciampea dan Citeureup,


KABUPATEN BOGOR

17

dengan lokasi pengembangannya adalah Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang, Tenjolaya, Ciomas, Tajurhalang, Kemang, Tajur dan Ciseeng. Produksinya pada tahun 2015 sebesar 242.520,23 RE. 6)

Peternakan Komoditas unggulan usaha peternakan pada tahun 2015 antara lain sapi perah dengan sentra komoditi unggulan di Kecamatan Cisarua dan Megamendung, dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Ciawi, Pamijahan, Cibungbulang, Cijeruk dan Caringan. Produksi susu Kabupaten Bogor Tahun 2015 sebesar 11.430.374 liter atau hanya mencapai 91,14% dari target sebesar 12.541.329 liter. Tidak tercapainya produksi susu ini akibat banyaknya ternak sapi perah produktif

yang

dijual

karena

ketidakmampuan

peternak

dalam

pelunasan kredit usaha sapi perah yang telah jatuh tempo. Populasi sapi perah pada tahun 2015 sebanyak 8.029 ekor. Pengembangan sapi perah saat ini sudah mampu melakukan diversifikasi produk yaitu selain susu juga yoghurt dan bahan makanan lainnya. Komoditas peternakan lainnya yang dikembangkan sebagai komoditas unggulan tahun 2015 adalah sapi potong dengan populasi sebanyak

43.577

ekor.

Sentra

komoditi

unggulan

terdapat

di

Kecamatan Jonggol dan Cariu, dengan daerah pengembangannya di Kecamatan

Tanjungsari,

Sukamakmur,

Cileungsi,

Gunungsindur,

Rumpin, Cigombong dan Babakan Madang. Komoditi unggulan peternakan lainnya adalah kelinci, sentra komoditi unggulan terdapat di Kecamatan Tenjolaya. Selain untuk konsumsi, kelinci banyak dijual sebagai cindera mata yang berwisata di Gunung Salak Endah. Kabupaten Bogor juga mampu meniningkatkan produksi konsumsi protein hewani asal ternak sebesar 5,72 gram/kapita/hari. Peningkatan konsumsi protein hewani salah satunya karena didukung oleh produksi telur yang telah mampu mencukupi kebutuhan konsumsi telur masyarakat di Kabupaten Bogor. Populasi ayam ras petelur Tahun 2015 sebanyak 4.404.665 ekor dengan produksi telur sebesar 50.997.745 kg/tahun.


KABUPATEN BOGOR

18

Kondisi Potensi Unggulan Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan di atas secara ringkas disajikan pada Tabel 1.3. Tabel 1.3. Komoditas Unggulan Primer Kabupaten Bogor Tahun 2015 Data Kegiatan/ Produksi / No Jenis Komoditi Lokasi Usaha/Sektor Populasi Unggulan Desa/Kecamatan Keseluruhan 1 Usaha Tanaman Babakan Madang, Ubi Kayu (ton) 111.116 Pangan Sukaraja, Sukamakmur Ubi Jalar (ton) 52.851 Ciomas, Dramaga Cijeruk, Cigombong, Talas (ton) 8.509 Tamansari 2 Usaha Hortikultura Pepaya (ton) 75.870 Cigudeg dan Rancabungur

3

4

Perkebunan Rakyat

Manggis (ton)

76.057

Jambu Biji (Kristal) (ton)

59.422

Pala (ton)

972,81

Karet (ton)

3.028,64

Cengkeh (ton)

1.354,48

Kopi (ton)

10.312,13

Usaha Perikanan a Budidaya Ikan Lele (ton) Konsumsi dan Penangkapan di Perairan Umum Mas (ton)

Gurame (ton) b Budidaya ikan hias

Ikan hias air tawar (RE)

c Pembenihan Benih Ikan Konsumsi (RE) 5

Usaha Peternakan a Ternak Besar Sapi potong (ekor)

Sapi perah (ekor)

Leuwisadeng, Cigudeg, Klapanunggal, Leuwiliang Rancabungur, Tamansari, Caringin, Pamijahan, Tajurhalang, Dramaga, Ciungbulang Sukajaya, Caringin, Tamansari, Cigombong Jasinga, Tanjungsari, Cigudeg Nanggung dan Tanjungsari Sukamakmur

Ciseeng, Parung, Kemang, 82,397.10 Gunungsindur Pamijahan, Cibungbulang, Ciseeng, Kemang, Parung, 11,165.77 Ciampea, Dramaga Dramaga, Bojonggede, Ciampea, Gunungsindur, 5,316.81 Ciseeng, Parung, Kemang Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya, 242,520.23 Ciomas, Tajurhalang, Kemang, Tajur, Ciseeng Parung, Ciseeng, Megamendung, Ciampea, Pamijahan, Dramaga, 3,107,748.10 Rancabungur, Ciomas, Tenjolaya, Cibungbulang Jonggol, Cariu, Tanjungsari, Sukamakmur, Cileungsi, Gunungsindur, 43,577 Rumpin, Cigombong, Babakan Madg Pamijahan, Cibungbulang, Cisarua, Ciawi, Mega 8,029 mendung,Cijeruk,Caringin

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, 2015 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bogor, 2015 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

KABUPATEN BOGOR

19

Selanjutnya komoditi unggulan sekunder di 40 kecamatan tersaji pada Tabel 1.4. Tabel 1.4. Komoditi Unggulan per Kecamatan Tahun 2013-2018 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Kecamatan Babakan Madang Bojong Gede Caringin Cariu Ciampea Ciawi Cibinong Cibungbulang Cigombong Cigudeg Cijeruk Cileungsi Ciomas Cisarua Ciseeng Citeureup Dramaga Gunung Putri Gunung Sindur Jasinga Jonggol Kemang Klapa Nunggal Leuwiliang Leuwi Sadeng Megamendung Nanggung Pamijahan Parung Parung Panjang Rancabungur Rumpin Sukajaya Sukamakmur Sukaraja Tajur Halang Taman sari Tanjung sari Tenjo Tenjolaya

Komoditi unggulan Sekunder Aneka Minuman/Kopi/Jahe Aneka minuman/nata de coco Alas kaki/sepatu bayi Aneka Makanan Kerajinan/tas Aneka makanan/kue brownies Aneka minuman/nata de coco Alas Kaki Aneka Makanan Aneka Makanan Alas kaki Aneka Minuman Alas kaki Aneka makanan/kue pelangi Kerajinan Logam Kerajinan/logam Aneka minuman/minuman pala Kerajinan/sangkar burung Aneka Makanan Kerajinan Kayu Aneka Makanan Alas kaki Kerajinan/boneka Bahan bangunan/bata merah Bahan bangunan/bata merah Aneka makanan/gemblong Kerajinan Logam Aneka makanan/kue cincin Aneka Makanan Aneka Makanan Aneka Makanan Aneka Makanan Konveksi Aneka Minuman/Kopi Aneka makanan/Olahan ubi kayu Aneka Makanan Alas kaki Kerajinan Kayu Aneka Makanan Aneka makanan/cincau hitam

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, 2015 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bogor, 2015 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bogor, 2015

7)

Industri Menengah Besar dan Industri Kecil Menengah Sektor industri terdiri Industri Menengah Besar dan Industri Kecil Menengah. Sektor industri menengah besar didominasi oleh industri agro dan industri logam dengan nilai investasi sebesar Rp.976.824.847.670,-


KABUPATEN BOGOR

20

dan Rp.622.879.892.378.,-. Selain unggul dalam nilai investasi, kedua industri ini juga unggul dalam jumlah unit usaha yaitu sebesar 240 unit usaha untuk industri agro dan 158 unit usaha untuk industri logam. Industri menengah besar yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri tekstil dan produk tekstil dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 28.287 orang. Potensi industri kecil menengah meliputi IKM hasil hutan dengan nilai investasi sebesar Rp.11.043.559.252,- dari 205 unit usaha, IKM agro dengan nilai investasi sebesar Rp.28.333.626.666,- dari 444 unit usaha serta IKM tekstil dan produk tekstil dengan nilai investasi sebesar Rp.16.612.173.250,- dari 405 unit usaha. Sedangkan komoditi unggulan perdesaan industri kecil menengah (IKM) baik formal maupun non formal meliputi produk alas kaki, tas dan logam. Ketiga komoditi tersebut menjadi concern pemerintah daerah dalam pengembangannya yang meliputi beberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.5. Tabel 1.5.

No 1

Komoditi Potensi Unggulan dan Komoditi Unggulan Kelompok Lapangan Usaha Industri Kabupaten Bogor Tahun 2015 Data

Kegiatan / Usaha / Sektor Industri Industri Besar

Jenis Potensi Unggulan 1 2 3 4

5

6 7 8

9 2

Industri Kecil dan Menengah

1 2

Lokasi Desa/Kecamatan

Komponen Kendaraan bermotor Peralatan Kantor dari Logam Kemasan kaleng

Ciawi, Cibinong, Citeureup, Gn. 407.209.465 pcs Putri, Cileungsi, Sukaraja, Babakan Madang, Parung panjang Gunung Putri, Cileungsi, Cibinong, 463.325 buah Citeureup 35.500 pcs Gunung Putri Cileungsi, Babakan Madang, Karoseri 165.899 buah Sukaraja, Gunung Putri, Cibinong, Klapanunggal Ciampea, Cibinong, Gunung Putri, Mesin Industri 320.601 buah Citeureup, Cijeruk, Cileungsi Klapanunggal, Ciomas 2.000.000 pcs Gunung Putri, Tajurhalang, Karet 1.821 ton Cileungsi, Cibinong, Ciampea 18.000 lembar Bahan Kimia 34.460 ton Babakan madang, Cibinong Citeureup, Tamansari, 144.677.000 Cijujung,Sukaraja, Klapanunggal, Air Kemasan liter Ciampea, Cigombong, Ciseeng, Megamendung 1.440 ton Cileungsi, Gunungputi, Babakan Furniture 193.076 buah madang, Cioteureup, Jonggol 40.000 set Konveksi/ Garment 660.000 kodi Ciampea, Caringin, Ciawi, Ciseeng Sepatu, sandal Tamansari, Ciomas, Dramaga, 2.272.244 kodi dan tas Kemang, Cibungbulang


KABUPATEN BOGOR

Produksi / Populasi Keseluruhan

21

No

Data

Kegiatan / Usaha / Sektor

Jenis Potensi Unggulan 3 4 5 6

Miniatur pesawat Meubel bambu Anyaman bambu Bunga kering

Produksi / Populasi Keseluruhan 720 buah 150 set 33.368 pcs 30.735 tangkai

Lokasi Desa/Kecamatan Cikarawang, Dramaga, Cariu, Cibinong Rumpin, Tenjo, Tenjolaya, Cigudeg Leuwisadeng, Tenjolaya

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, 2015

8)

Penggalian dan Pertambangan Pada komoditi lapangan usaha penggalian dan pertambangan, pada umumnya sudah banyak diusahakan dengan pangsa pasar tersendiri. Namun demikian terdapat komoditi yang menjadi unggulan, antara lain : emas, perak dan andesit sebagai bahan konstruksi serta tanah liat dan batu kapur sebagai bahan baku semen. Dalam Tabel 1.6 berikut menyajikan komoditi potensi unggulan dan komoditi unggulan lapangan usaha penggalian dan pertambangan. Tabel 1.6.

Komoditi Potensi Unggulan dan Komoditi Unggulan Kelompok Lapangan Usaha Penggalian dan Pertambangan Kabupaten Bogor Tahun 2015 Data Kegiatan / Produksi / No Usaha / Jenis Potensi Lokasi Populasi Desa/Kecamatan Sektor Unggulan Keseluruhan 1 Pertambangan Andesit 12.251.692,57 Rumpin, Cigudeg Mineral Bukan Pasir dan Kerikil 43.489,40 Rumpin, Caringin, Jonggol Logam dan Rumpin, Cigudeg, Parung Trass 132.624,47 Batuan (ton) panjang, Gunungsindur Tanah Liat 2.513.155,66 Klapanunggal, Citeureup Batu Kapur 18.933.383,21 Klapanunggal, Citeureup Tanah Urug 63.927,55 Rumpin Andesit Lapuk 551.800,45 Rumpin, Cigudeg 2 Pertambangan Emas 1.498,1172 Nanggung Mineral Logam Perak 13.218,2332 Nanggung (kg) Galena 5.360,81 Cigudeg

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor, 2015

9)

Pariwisata Daya tarik wisata Kabupaten Bogor merupakan perpaduan antara karakter alamnya yang kuat, kebudayaan dan kepurbakalaan. Kawasan Puncak merupakan kawasan primadona yang sampai saat ini belum tergantikan. Berdasarkan

dokumen

RIPPARDA

2014

pengembangan

pariwisata

diarahkan menjadi 5 destinasi yaitu : 1) destinasi wisata perkotaan, 2) destinasi wisata MILE dan rekreasi, 3) destinasi wisata warisan budaya dan pendidikan, 4) destinasi wisata kreatif, dan 5) destinasi wisata ekowisata. LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

KABUPATEN BOGOR

22

Jumlah wisatawan pada tahun 2015 sebanyak 5.083.214 orang. Daya tarik wisata Kabupaten Bogor menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, yaitu meliputi : a)

Daya Tarik Wisata Alam Kawasan Puncak terletak di Selatan Bogor yang merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 800-1500 m diatas permukaan laut (dpl), sehingga memiliki udara yang sejuk dan segar. Pada kawasan ini dapat dinikmati keindahan aneka obyek dan daya tarik wisata diantaranya : wisata Agro Gunung Mas, Telaga Warna, Curug Cilember, dan Taman Safari Indonesia. Selain itu banyak aktifitas wisata yang dapat dilakukan dengan setting

alam

diantaranya

:

tea

walk, menunggang kuda,

paralayang, outbond, fotografi dan lain-lain. Kawasan wisata dengan panorama alam yang indah dan berhawa sejuk tersebut telah didukung fasilitas camping ground, taman rekreasi, hutan wisata, hotel bintang dan non-bintang, tempat pertemuan dan seminar, sarana olah raga dan rumah makan/restoran. b)

Daya Tarik Wisata Buatan Daya tarik wisata buatan dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah yang tidak memiliki potensi asli. Salah satu wisata buatan yang menjadi tujuan wisata terbesar di Kabupaten Bogor adalah Taman Safari Indonesia (TSI) di Kecamatan Cisarua Bogor. TSI merupakan taman satwa terbesar di Indonesia dengan jumlah spesies satwa asing dan lokal tidak kurang dari 1.500 spesies. Jumlah kunjungan di TSI tahun 2015 tercatat 1.249.090 orang. Selain Taman Safari Indonesia masih banyak daya tarik wisata buatan lainnya yang tersebar di Kabupaten Bogor yaitu : Taman Wisata Matahari, Sirkuit Sentul, Taman Rekreasi Lido, Junggle Land Sentul, Wisata Desa Kampung Bambu, Kampung Wisata Cinangneng, serta Museum Mobil dan Keramik Sentul.


KABUPATEN BOGOR

23

c)

Wisata Budaya Kabupaten Bogor memiliki berbagai atraksi seni dan budaya tradisional yang digelar dalam event Helaran secara rutin setiap tahun. Acara ini merupakan ajang atraksi seni dan budaya yang merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan. Objek wisata yang menjadi unggulan pada wisata budaya adalah Kampung Budaya Sindang Barang. Selain Kampung Budaya Sindang Barang, terdapat potensi wisata budaya unggulan lainnya seperti : Situs Batu Tulis Ciaruteun, Kampung Adat Urug di Kecamatan

Sukajaya,

Bellacampa,

Kampung

Cina,

Pura

Parahyangan Agung Jagatkarta dan 19 Benda Cagar Budaya. Jenis daya tarik wisata di Kabupaten Bogor pada tahun 2015 selengkapnya disajikan dalam Tabel 1.7. Tabel 1.7. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Daya Tarik Wisata Kabupaten Bogor Tahun 2015 Kunjungan wisatawan Nama Obyek Wisata Lokasi Wisnus Wisman Jumlah Taman Safari Indonesia Cisarua 1.170.170 78.985 1.249.090 Talaga Warna Cisarua 9.766 679 10.445 Wisata Agro Gunung Mas Cisarua 758.066 - 758.066 Taman wisata riung Gunung Cisarua 1.394 1.394 Curug Cilember Cisarua 1.839 174 2.013 Taman rekreasi lido Cigombong 15.523 25 15.548 Wana Wisata Bodogol Cigombong 1.262 15 1.277 Taman Melrimba Cisarua 234 234 Wana Wisata Citamiang Cisarua 266 266 Curug Kembar/Batulayang Cisarua 256 256 Curug Cikaracak Cisarua Curug Panjang Megamendung Taman Wisata Matahari Cisarua 866.276 - 866.276 Wisata Desa Kampung Cijeruk Bambu Curug Nangka Tamansari 69.377 15 69.392 Curug Sentul Paradise Babakan Madang 451.257 164 451.421 Buper Sukamantri Tamansari Pemandian Air Panas GSE Pamijahan 9.045 100 9.145 Curug Cigamea Pamijahan 1.956 100 2.056 Curug Seribu Pamijahan 4.075 50 4.125 Curug Ngumpet Pamijahan 5.370 55 5.425 Wana Wisata Buper Gunung Pamijahan 1.698 1.698 Bunder Eko Wisata kawah ratu Pamijahan 123 123 Curug Jaksa Pamijahan Situs batu tulis Ciaruteun Cibungbulang 6.257 6.257 Kampung Wisata Ciampea 13.373 13.373 Cinangneng


KABUPATEN BOGOR

24

No

Nama Obyek Wisata

27 Goa Gudawang Pemandian Air Panas Tirta 28 Sanita Kampung Budaya Sindang 29 Barang Museum Mobil & Keramik 30 Sentul RHU (Rekreasi dan Hiburan 31 Umum) 32 Kebun Wisata Pasir Mukti 33 TWA Gunung Pancar Alam Fantasi/ Taman 34 Budaya 35 Taman Wisata Mekarsari Penangkaran Rusa/WW Giri 36 Jaya 37 Wana Wisata Cipamingkis 38 Aldepos 39 Wahana Curug Naga 40 Wana Wisata Curug Arca 41 Cibalung Happyland 42 Jungleland 43 Waterpark Kingdom Kampung Wisata Rumah 44 Joglo 45 Agrowisata Bukit Hambalang 46 Desa Wisata Jumlah Total Kunjungan

Lokasi Cigudeg Ciseeng

Kunjungan wisatawan Wisnus Wisman Jumlah 3.524 3.524 167.215

1.583

168.798

Tamansari

975

29

1.004

Citeureup

998

-

998

-

-

-

Citeureup Babakan Madang

86 -

-

86 -

Babakan Madang

7.986

-

7.986

274.484

-

274.484

9.058

-

9.058

617 559 508 7.002 689.463 160.378

122 12.061 -

617 559 508 7.124 701.524 160.378

1.243

-

1.243

-

Cileungsi Tanjungsari Sukamakmur Tenjolaya Cijeruk Babakan Madang Cileungsi Ciampea Babakan Madang Kabupaten Bogor

20.155 20.155 87.476 87.476 4.892.320 103.042 5.082.838

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor 2015

1.4 Gambaran Umum Demografis Secara umum, kondisi demografis Kabupaten Bogor dapat digambarkan bahwa penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 berjumlah 5.459.668 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 2.792.907 jiwa dan penduduk perempuan 2.666.761 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2015 sebesar 2,41 persen dibandingkan tahun 2014. Data sex ratio penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2015 adalah sebesar 105, artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 105 orang laki-laki. Hampir di semua kecamatan di Kabupaten Bogor memiliki sex ratio diatas 100, yang berarti berlaku umum bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut. Namun terdapat satu kecamatan yang nilai sex rationya di bawah 100, yaitu Kecamatan Gunung Putri sebesar 98, yang artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 98 orang laki-laki. Hal ini disebabkan sebagai daerah pengembangan usaha industri besar dan LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

KABUPATEN BOGOR

25

sedang, tampaknya menarik minat banyak pekerja wanita untuk bekerja dan bermukim di wilayah Kecamatan Gunung Putri. Kondisi demografis Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan di atas secara ringkas disajikan pada Tabel 1.8. Tabel 1.8. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 20142015*) 2014 (Juni) 2015*) (Juni) No

Kecamatan

(1)

(2)

Laki-laki

Perempuan

L+P

Laki-laki

Perempuan

L+P

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 Nanggung

44.805

41.841

86.646

44.955

42.006

86.961

2 Leuwiliang

61.712

57.777

119.489

62.263

58.331

120.594

3 Leuwisadeng

38.387

35.318

73.705

38.599

35.534

74.133

4 Pamijahan

71.739

67.980

139.719

72.192

68.452

140.644

5 Cibungbulang

67.588

63.696

131.284

68.096

64.215

132.311

6 Ciampea

80.231

75.839

156.070

81.059

76.670

157.729

7 Tenjolaya

29.534

28.242

57.776

29.782

28.498

58.280

8 Dramaga

54.277

53.238

107.515

54.925

53.910

108.835

9 Ciomas

85.808

82.232

168.040

87.980

84.366

172.346

10 Tamansari

51.695

48.392

100.087

52.553

49.226

101.779

11 Cijeruk

44.264

40.369

84.633

44.881

40.955

85.836

12 Cigombong

49.915

47.778

97.693

50.949

48.800

99.749

13 Caringin

62.482

59.305

121.787

63.203

60.028

123.231

14 Ciawi

57.901

54.140

112.041

58.860

55.072

113.932

15 Cisarua

62.366

58.091

120.457

63.132

58.841

121.973

16 Megamendung

54.230

49.638

103.868

54.933

50.313

105.246

17 Sukaraja

98.640

94.180

192.820

100.835

96.336

197.171

18 Babakan Madang

59.720

56.261

115.981

61.218

57.708

118.926

19 Sukamakmur

40.298

37.808

78.106

40.587

38.103

78.690

20 Cariu

23.334

23.140

46.474

23.270

23.093

46.363

21 Tanjungsari

26.163

25.374

51.537

26.244

25.470

51.714

22 Jonggol

69.056

66.797

135.853

70.504

68.240

138.744

153.121

149.401

302.522

160.341

156.543

316.884

23 Cileungsi 24 Kelapa Nunggal

56.599

53.605

110.204

58.445

55.388

113.833

25 Gunung Putri

192.309

196.457

388.766

202.428

206.924

409.352

26 Citeureup

111.597

107.088

218.685

113.812

109.283

223.095

27 Cibinong

194.999

189.088

384.087

202.428

196.057

398.115

28 Bojong Gede

148.945

142.959

291.904

156.168

149.986

306.154

29 Tajur Halang

57.437

54.944

112.381

59.258

56.722

115.980

30 Kemang

53.187

50.665

103.852

54.503

51.948

106.451

31 Ranca Bungur

27.331

25.575

52.906

27.589

25.833

53.422

32 Parung

67.155

63.154

130.309

69.322

65.232

134.554

33 Ciseeng

55.854

52.196

108.050

56.935

53.240

110.175

34 Gunung Sindur

61.321

58.361

119.682

63.352

60.332

123.684


KABUPATEN BOGOR

26

2014 (Juni) No

Kecamatan

(1)

(2)

Laki-laki

Perempuan

2015*) (Juni) L+P

Laki-laki

Perempuan

(5)

(6)

(7)

L+P

(3)

(4)

35 Rumpin

71.079

65.689

136.768

71.785

66.382

138.167

36 Cigudeg

64.435

58.884

123.319

64.961

59.402

124.363

37 Sukajaya

29.873

27.556

57.429

29.975

27.668

57.643

38 Jasinga

49.548

46.434

95.982

49.713

46.617

96.330

39 Tenjo

36.026

33.858

69.884

36.370

34.203

70.573

40 Parung Panjang

63.413

59.425

122.838

64.872

60.834

125.706

2.728.374 2.602.775

5.331.149

2.792.907

Kab. Bogor

(8)

2.666.761 5.459.668

Sumber: BPS Keterangan : *) BPS, Angka Proyeksi

Selanjutnya, dari piramida penduduk yang disusun berdasarkan kelompok umur 5 tahunan menunjukan bahwa penduduk di Kabupaten Bogor termasuk penduduk muda. Struktur penduduk muda biasanya diperlihatkan oleh panjang piramida kelompok umur 5-9 dan 10-14 tahun lebih panjang dari pada kelompok umur lainnya. Hal ini terlihat jelas dari Gambar 1.2. dimana bentuk piramidanya cenderung mengerucut di bagian atas. Atau dapat diartikan juga, ada kecenderungan komposisi penduduk Kabupaten Bogor di masa depan akan semakin didominasi oleh penduduk usia produktif. Gambar 1.2.

Piramida Penduduk Kabupaten Berdasarkan Hasil Proyeksi

Sementara

itu,

penggolongan

usia

Bogor

produktif

Tahun

atau

2015

tidak

produktif

berdasarkan kriteria sebagai berikut :


KABUPATEN BOGOR

27

1.

Penduduk Usia Tidak Produktif jika persentase penduduk 0-14 tahun minimal sebanyak 40 persen dan penduduk 65 tahun ke atas tidak melebihi 5 persen dari total penduduk secara keseluruhan;

2.

Penduduk Usia Produktif jika persentase penduduk yang berusia 0-14 tahun maksimal 30 persen dan penduduk yang berusia 15-64 tahun persentasenya lebih dari 60 persen. Tabel 1.9. Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor Tahun 2015 Kelompok Jumlah Persentase Umur Laki-laki Perempuan L+P (%) (tahun) 0-4 291.974 278.718 570.692 10,45 5-9 302.644 287.791 590.435 10,81 10-14 295.535 280.277 575.812 10,55 15-19 270.170 259.460 529.630 9,70 20-24 252.700 253.359 506.059 9,27 25-29 262.132 260.059 522.191 9,56 30-34 240.645 240.241 480.886 8,81 35-39 227.070 212.605 439.675 8,05 40-44 187.893 169.493 357.386 6,55 45-49 145.541 128.375 273.916 5,02 50-54 110.751 96.592 207.343 3,80 55-59 76.945 62.811 139.756 2,56 60-64 48.426 47.756 96.182 1,76 65-69 34.129 34.397 68.526 1,26 70-74 22.908 26.219 49.127 0,90 75+ 23.444 28.608 52.052 0,95 Jumlah 2.792.907 2.666.761 5.459.668 100,00 Sumber : BPS, Proyeksi Hasil SP 2010

Dari gambaran Tabel 1.9 dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Bogor merupakan penduduk usia produktif dimana penduduk usia (15-64) tahun sebanyak 65,08 persen, sedangkan penduduk usia non produktif (0-14) tahun sebanyak 31,81 persen, dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 3,11 persen. Hal ini memberikan indikasi bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor merupakan pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius. Penghitungan penduduk usia produktif dan tidak produktif erat kaitannya dengan rasio beban ketergantungan (Burden of Dependency Ratio). Rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan penduduk berusia 65 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa rasio ketergantungan anak di Kabupaten Bogor tahun 2015 sebesar 48,89 persen dan rasio ketergantungan lanjut sebesar 4,78 persen atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Bogor sebesar 53,67 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 53 penduduk yang tidak/belum produktif. LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

KABUPATEN BOGOR

28

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu indikator untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, dan sebagai salah satu ukuran untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pada Tabel 1.10. Tabel 1.10. Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2014 2013 2014 Lapangan Usaha Jumlah % Jumlah % 259.020 12,15 260.204 12,17 1. Pertanian 53.872 2,53 68.939 3,22 2. Pertambangan & Penggalian 545.895 25,61 553.347 25,88 3. Industri Pengolahan 3.432 0,16 6.955 0,33 4. Listrik, Gas dan Air Minum 119.832 5,62 181.740 8,50 5. Konstruksi 571.620 26,82 621.651 29,08 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 122.859 5,76 108.474 5,07 7. Transportasi & Komunikasi 58.402 2,74 62.949 2,94 8. Lembaga Keuangan 396.546 18,60 273.695 12,80 9. Jasa Sosial Kemasyarakatan Jumlah 2.131.478 100.00 2.137.954 100,00 Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Tahun 2015-BPS

Secara total, jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari 2.131.478 orang pada tahun 2013 menjadi 2.137.954 orang tahun 2014 (meningkat 0,30%). Tabel di atas memperlihatkan bahwa ada 2 (dua) sektor mengalami penurunan dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sektor Transportasi dan Komunikasi serta sektor Jasa Sosial Kemasyarakatan, 7 (tujuh) sektor mengalami peningkatan, yaitu sektor-sektor : Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Minum; Konstruksi; Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Lembaga Keuangan. Komposisi di atas menunjukkan adanya transisi pergeseran sektor penyerapan tenaga kerja Kabupaten Bogor dari sektor Jasa, ke sektor Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Minum; Konstruksi; Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Lembaga Keuangan. Struktur pendidikan penduduk bekerja di Kabupaten Bogor secara umum dapat dilihat pada Gambar 1.3.

60

50.17

51.44

50 40 30

19.…

17.94

2013

23.99 24.69

2014

20 6.51

10

5.92

0 1. ≤ SD Gambar 1.3.

3. SLTA

4. PT

Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2014


KABUPATEN BOGOR

2. SLTP

29

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi yang berkaitan dengan Visi dan Misi organisasi melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Sistematika Laporan Kinerja Kabupaten Bogor tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatat Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Alur pikir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 dan keterkaitan dengan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disajikan dalam Gambar 1.4. Gambar 1.4. Alur Pikir Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015

PEMDA KAB. BOGOR RPJMD KAB. BOGOR 2013-2018

RKPD 2015

RAPBD 2015

UNIT KERJA RENSTRA SKPD 2013 - 2018

RENJA 2015

RKA 2015

APBD 2015

DPA 2015

JANKIN PEMDA 2015

JANKIN SKPD 2015

LKPJ 2015

LAPORAN KINERJA 2015 LKD KONSOLIDASI 2015

Laporan Kinerja SKPD 2015 LKSKPD 2015

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2015


KABUPATEN BOGOR

30

Alur pikir pengukuran kinerja pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor mengikuti alur pikir sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.5. Gambar 1.5. Alur Pikir Pengukuran Kinerja

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2015

Adapun sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2015 dan ringkasan dari masing-masing Bab adalah sebagai berikut : RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I

PENDAHULUAN Berisi uraian tentang Latar Belakang, Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor, Kondisi Ekonomi, Gambaran Umum Demografis, Sistematika Penyajian.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA Berisi gambaran singkat mengenai RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015, RPJMD menguraikan secara singkat pernyataan visi dan misi Kabupaten Bogor, Perjanjian Kinerja menguraikan sasaran strategis Kabupaten Bogor tahun 2015.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Berisi uraian hasil pencapaian kinerja 25 (dua puluh lima) penciri, pencapaian indikator makro, serta evaluasi dan analisis akuntabilitas pencapaian sasaran tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dan akhir RPJMD termasuk didalamnya

menguraikan

secara

sistematis

keberhasilan/

kegagalan,

hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang akan diambil, Selain itu juga menyajikan realisasi keuangan LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

KABUPATEN BOGOR

31

yang memaparkankan alokasi dan realisasi APBD, juga Prestasi yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Bogor di tahun 2015. BAB IV

PENUTUP Berisi

tinjauan

tujuan

secara

umum

tentang

keberhasilan/kegagalan,

permasalahan dan kendala yang terjadi serta strategi pemecahan masalahnya.


KABUPATEN BOGOR

32

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents