BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Informasi pada saat ini merupakan suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dengan adanya informasi maka kita dapat mengetahui kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar tanpa harus menyaksikannya secara langsung. Pada saat ini bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi. Dengan adanya keterbukaan informasi ini masyarakat diharapkan menjadi partisipan yang juga memberikan feedback atas kinerja pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Seiring bergulirnya reformasi yang menuntut adanya demokratisasi, transparansi, dan supremasi hukum, ketersediaan dan kebebasan untuk memperoleh informasi publik merupakan elemen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance). Derasnya arus informasi yang kian tak terbendung juga mendorong perkembangan teknologi informasi yang juga sebagai penunjang transfer informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Di era informasi yang kian berkembang ini kemudian mendorong munculnya keterbukaan informasi publik. Hal ini juga diperkuat oleh adanya undangundang yang mengatur dan juga menjamin tentang informasi. Keterbukaan informasi publik ini wajib dilakukan oleh para penyelenggara negara. Tujuannya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap para penyelenggara negara. Namun, seringkali pemerintah tidak transparan terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan. Hal ini dinilai merugikan masyarakat, karena masyarakat telah memberikan amanat secara penuh kepada pemerintah untuk menyalurkan aspirasinya. Ketidakamanatan pemerintah ini, akhirnya menciptakan distrust (ketidakpercayaan) masyarakat kepada pemerintah. Hal ini terjadi pada
1
2
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) yang di mana beberapa pejabatnya melakukan tindak pidana korupsi.1 Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Instansi pemerintah maupun masyarakat, mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Instansi pemerintah memiliki peran dalam melakukan kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi tersebut sehingga dapat disalurkan kepada publik. Tentunya informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat tersebut telah memiliki relevansi yang tinggi sehingga dapat memberikan efek lebih kepada publik yang menerima. Untuk mengelola aliran informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, maka dibutuhkan adanya suatu unit dalam organisasi yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Unit yang menangani aliran informasi dalam suatu organisasi biasa disebut sebagai public relations atau Humas. Menurut Frank Jefkins dalam Morissan (2010: 8), Humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Fungsi Humas dalam suatu organisasi adalah untuk menjembatani komunikasi antara perusahaan dengan khalayak perusahaan, baik khalayak internal maupun khalayak eksternal perusahaan. Kegiatan keterbukaan informasi publik termasuk salah satu bentuk kegiatan kehumasan. Dalam kaitannya dengan penelitian Humas, penelitian ini dilakukan pada Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) merupakan Kementerian Pemerintah Republik Indonesia yang menangani bidang energi dan sumber daya mineral yang berada di seluruh wilayah negara Indonesia.
1
(http://www.voaindonesia.com/content/sekjen-kementerian-esdm-jadi-tersangka-kasussuap/1831286.html. Diakses pada 16 Agustus 2014.
3
Pusat Komunikasi Publik (Puskom) Kementerian ESDM bertanggung jawab atas seluruh aliran informasi komunikasi yang ada pada KESDM, baik aliran informasi komunikasi ke dalam (internal) maupun aliran informasi komunikasi ke luar (eksternal). Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal KESDM sebagai unit pelaksana implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Puskom sebelumnya bernama Biro Humas yang tergabung dengan Biro Hukum, kemudian memisahkan diri dan menjadi unit baru berdasarkan Peraturan Menteri tertanggal 14 Agustus 2013. Alasan perubahan nama dari Biro Humas menjadi Puskom karena seluruh aliran informasi mengenai KESDM baik informasi ke dalam (internal) ataupun informasi ke luar (eskternal) bermuara pada Puskom. Bentuk hubungan komunikasi KESDM dengan khalayak internal yakni dengan cara mensosialisasikan informasi-informasi terbaru seputar sektor ESDM dengan unit-unit lain yang ada pada lingkungan KESDM. Adapun unitunit yang berada di sekitar lingkungan KESDM adalah : Sekretariat Jenderal, Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Mineral dan Batubara, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pendidikan dan Latihan. Bentuk sosialisasi dengan unit-unit di atas yakni dengan mengadakan forum koordinasi kehumasan yang diadakan setiap dua bulan sekali. Adapun peserta dari forum tersebut yakni Humas dari masing-masing unit dan pada forum tersebut saling bertukar informasi terbaru (up to date) mengenai kegiatan pada unitnya masing-masing. Tujuan dari diadakannya forum ini, diharapkan seluruh unit di lingkungan Kementerian ESDM dapat mempunyai informasi yang sama dan saling besinergi antara unit satu dengan unit lainnya. Bentuk hubungan komunikasi KESDM dengan khalayak eksternal yakni dengan cara media relations, siaran pers dan government relationship. Bentuk
4
komunikasi media relations yang digunakan dalam komunikasi eskternal KESDM adalah dengan mengadakan press tour dan media visit. Bentuk dari siaran pers yakni dengan mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KESDM pada khalayak eksternal khususnya masyarakat, contoh dari siaran pers yaitu : dokumentasi foto-foto dan video, press release dan Peraturan Menteri KESDM. Sementara bentuk komunikasi eksternal dengan pemerintah (Government Relationship) yakni KESDM bekerjasama dengan Unit Kerja Presiden. Badan ini bernama Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). UKP4 mempunyai tugas utama yakni, menurut pasal 3 Perpres
54/2009,
adalah
“membantu
Presiden
dalam
melaksanakan
pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh”. Tujuan dari program UKP4 adalah untuk memantau dan memfasilitasi koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah. UKP4 juga bekerjasama dengan beberapa Kementerian lain, namun KESDM merupakan Kementerian yang khusus menangani masalah pengaduan dari sektor Energi. Dengan adanya program UKP4, masyarakat diharapkan dapat turut terlibat dalam pembangunan negara. Disini masyarakat dapat berpartisipasi dan juga dapat menyampaikan informasi seputar bidang energi. Dalam hubungan komunikasi eskternal yang dilakukan KESDM dengan UKP4 yakni KESDM bertindak sebagai pelaksana kegiatan (PIC) dari program Open Government Indonesia. Open Government Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif. Open Government Indonesia mulai didirikan pada tanggal 20 September 2011. Open Government Indonesia (OGI) adalah bagian dari gerakan global Open Government Partnership (OGP) yang saat ini memiliki 60 Negara anggota (dan terus bertambah), di mana pada tahun 2013 Indonesia menjadi Lead Chair OGP. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat bagaimana kinerja dari Humas Pemerintah, bagaimana perannya dalam mengelola informasi pada khalayak internal dan eksternal KESDM. Puskom merupakan unit baru dalam lingkungan KESDM sehingga masih memiliki anggota yang minim, oleh
5
karena itu anggota yang ada pada Puskom dituntut untuk dapat memiliki kemampuan lain selain bidang komunikasi karena tugas pokok dan fungsi dari Puskom tidak hanya menangani komunikasi. Penelitian juga memperhatikan bagaimana etika kerja yang diterapkan pada Puskom, seperti cara mengefektifkan waktu kerja dan juga etika menjaga lingkungan kerja. Berdasarkan pernyataan mengenai peranan Pusat Komunikasi Publik di atas, judul dari penelitian ini adalah “Peran Pusat Komunikasi Publik KESDM Sebagai Pelaksana Kegiatan Dalam Rangka Pengimplementasian Program Open Government Indonesia Oleh UKP4”. 1.2 Fokus Penelitian Untuk menghindari kesalah pahaman dan ketidak jelasan dalam penelitian, maka penelitian dibatasi oleh ruang lingkup masalah penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui “Bagaimana Peran Pusat Komunikasi Publik KESDM Sebagai Pelaksana Kegiatan Dalam Rangka Pengimplementasian Program Open Government Indonesia Oleh UKP4”.
1.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada, sebagai berikut : 1. Apakah peran Pusat Komunikasi Publik dalam KESDM? 2. Apa tujuan dari program misi Open Government Indonesia (OGI)? 3. Bagaimana alur penanganan aduan masyarakat yang didisposisikan kepada Pusat Komunikasi Publik KESDM oleh UKP4?
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 1.4.1 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui peran Pusat Komunikasi Publik dalam KESDM. 2. Untuk untuk mengetahui tujuan dari program Open Government Indonesia. 3. Untuk mengetahui bagaimana alur penanganan aduan masyarakat yang didisposisikan kepada Pusat Komunikasi Publik KESDM oleh UKP4.
6
1.4.2 Manfaat Penelitian 1. Manfaat Akademis Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kriteria persyaratan kelulusan program Strata-1 Komunikasi Pemasaran jurusan Public Relations. Adanya penelitian ini bertujuan untuk perkembangan Ilmu Komunikasi khususnya Ilmu Public Relations, yang di mana menjabarkan bagaimana kinerja dari Public Relations Pemerintah. Selain itu, dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk membantu dalam pengaplikasian secara langsung materi yang telah dipelajari di perkuliahan pada praktek kerja. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) khususnya pada Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal KESDM sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan. 3. Manfaat Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berharga bagi masyarakat dalam melihat kinerja Humas dari Pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya dalam bidang Ilmu Komunikasi sebagai sumbangan khazanah ilmu pengetahuan.
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi Bab I
: PENDAHULUAN Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan skrispsi.
Bab II
: KAJIAN PUSTAKA Dalam bab ini akan dibahas teori-teori yang berkaitan dengan topik permasalahan. Teori-teori tersebut antara lain : Teori Humas Pemerintah, Teori Komunikasi Organisasi dan Teori Kelompok, Tim Kerja & Konsep Implementasi Kebijakan.
7
Bab III : METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini akan dibahas mengenai berbagai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, langkah-langkah yang dilaksanakan serta alat pendukung yang dapat membantu berjalannya penelitian. Bab IV : HASIL PENELITIAN Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang disusun secara terperinci berdasarkan data yang didapat dari informan penelitian. Bab V : PENUTUP Pada bab ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran berdasarkan dari hasil penelitian.
8
