BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Bappeda Tahun 2015 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2015. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana, dan Penelitian dan Pengembangan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah. Selanjutnya, Renja Dispenda Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) Dispenda Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 20102015

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2031 14. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 050/451.a/Bappeda/XI/2011 tanggal 06 November 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2015 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Recana Kerja (Renja) Dispenda Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dispenda serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2015. Tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten

Pasaman Barat adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur yang profesional 2. Terlaksananya perencanaan pendataan, pendataan dan penetapan wajib pajak daerah/wajib retribusi 3. Terlaksananya perencanaan penagihan, perhitungan dan penagihan serta pelayanan keberatan dan banding pajak daerah/retribusi daerah 4. Terlaksananya pembukuan, pelaporan dan evaluasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah 5. Terlaksananya pendaftaran, pendataan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB 6. Terlaksananya penagihan PBB dan BPHTB, penegakan sanksi hokum, pengelolaan keberatan, permohonan banding dan permohonan angsuran PBB dan BPHTB 7. Tersedianya pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan PBB P2 dan BPHTB

1.4. Sistematika Penulisan Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut: BAB 1

: PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD, pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2

Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3

Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4

Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, capaian Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan hasil

kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang BAB III

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3

Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV

: PENUTUP Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja SKPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014, Dispenda Kabupaten Pasaman Barat melaksanakann 20 (Dua Puluh) dengan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja (hasil). Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2013 memuat pencapaian target kinerja tahun 2013 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2013. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja Dispenda tahun 2013. juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2013), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dispenda pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Dispenda tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

4.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

5.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun realisasi capaian kinerja Dispenda pada tahun 2013 serta perkiraan

capaian

kinerja

tahun

berjalan

(TA

2014)

disajikan

pada

tabel

berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2014 Kabupaten Pasaman Barat Nama SKPD: Bappeda Pasaman Barat Realisasi Perkiraan Realisasi Capaian Target Target dan Realisasi Kinerj a Program dan Target Target Renstra SKPD s.d. Kinerja Kegiatan Tahun 2013 Kinerja Target Tahun 2014 Indikator Kinerja Hasil Urusan/Bidang Urusan Capaian Program dan Program Program No. Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Cat (Outcome)/ dan dan Program/Kegiatan (Renstra (Renja SKPD Kegiatan(Output) Keluaran Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi Tingkat SKPD) th Tahun 2014) SKPD Tahun SKPD Tahun Realisasi Kegiatan Capaian Capaian 2015 2013 2013 (%) s.d. Tahun 2012

Program Peningkatan Tercapaianya Pengembangan Sistem Pelaporan Target PAD Capaian Kinerja dan Keuangan

70.000.000,- 46.9 %

43.345.212.918,- 37.254.051.501,- 53.22%

61.149.597.157, 70.951.187.170,20 87.35% -

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dispenda Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Misi Sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengelolaan Pendapatan yang Profesional. 2. Penyelenggara Proses Pendaerahan PBB-P2 3. Melaksanakan Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efisien,efektif dan Akuntabel 1) Kondisi/Hasil dan Prestasi hasil pencapaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2014. Pada Tahun Anggaran 2014 telah berhasil mencapai target penerimaan PAD sebesar 116.03%. Dalam Pencapaian target kinerja masih ditemukan beberapa kendala antara lain: 1. Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga/sumber daya manusia dalam Pelaksanaan kegiatan 2. Kurangnya personil dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Belum terlaksananya Pendataan wajib pajak PBB 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dispenda Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah: 1) Kurang terlaksananya perencanaan pendapataan penagihan dan penetapan wajib pajak/wajib retribusi akibatnya kurang efisiennya data yang diterima. 2) Kurang terlaksananya perencanaan penagihan,perhitungan dan penigahan serta pelayanan keberatan dan banding pajak daerah/retribusi daerah akibatnya kurang terlaksananya pengihan yang sesuai dengan target. 3) Kurang efektifnya pembukuan,pelaporan dan evaluasi penerimaan pajak daerah,retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah sehingga data-data yang diterima masih banyak yang tidak sesuai.

4) Kurang terlaksannya pendaftran,pendataan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB sehingga masih banyak yang belum terdata pajak PBB P2 dan BPHTB masyrakat. 5) Belum efisiennya penagihan PBB dan BPHTB, penegakan sanksi hokum pengelolaan keberatan,permohonan angsuran PBB dan BPHTB. 6) Masih belum begitu tersedianya pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan PBB P2 dan BPHTB. Dengan ditetapkan visi dan misi yang kuat maka suatu Instansi akan menjadi lembaga yang mampu mengatur irana kegiatan operational,mengatur pengolahan sumber daya, mampu mengembangan indicator kinerja dan cara pengukurannyaVisi Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Yaitu: “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG EFISIEN,EFEKTIF DAN AKUNTABEL” sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah adalah: 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengelolaan Pendapatan yang Profesional. 2. Penyelenggara Proses Pendaerahan PBB-P2 3. Melaksanakan Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efisien,efektif dan Akuntabel 2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD Pada tahun 2015, diproyeksikan bahwa APBD Kabupaten Pasaman Barat mencapai Rp. 18.373.603.166,- yang terdiri dari 1) Belanja Tidak Langsung Rp. 3.693.617.807,2) Belanja Langsung Rp. 9.000.000.000,Artinya, struktur APBD Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2015 masih akan didominasi oleh Belanja Aparatur. Sementara itu, jumlah Plafon Belanja Langsung Sementara yang dialokasikan untuk Dinas Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp.9.000.000.000,-

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2015 dapat disajikan pada Tabel berikut: Tabel 2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kabupaten Pasaman Barat Nama SKPD: DISPENDA Kab. Pasaman Barat No.

1.

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program

Dispenda Lancarnya pelayanan adminstrasi perkantoran

80 %

Pagu Indikatif

521.891.778

Program/kegiatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program

Indikator Kinerja

Target Capaian

- Penyediaan Pelayanan Pelayanan administras i Administrasi meningkat

Perkantoran

Pagu Indikatif 20 %

Catatan Penting

521.891. 778,-

Ada beberapa kegiatan yang dibatalkan berdasarkan kebutuhan, karena dinilai belum menjadi prioritas, yakni: 1. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2. Penyusunan Data Base Kebencanaan Kabupaten Pasaman Barat, dibatalkan karena pada tahun anggaran sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyusun dokumen sejenis 3. Penyusunan dokumen renaksi ABK-SBK 4. Penyusunan data pokok potensi kelembagaan sosial budaya Nagari 2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat Mengingat tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka Bappeda Pasaman Barat tidak memiliki usulan program dari masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, ada 5 agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2009-2014, yakni: 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang diukur dengan peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat

2. Perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan mulai dari kementerian/lembaga hingga ke tingkat pemerintah daerah. Reformasi birokrasi diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan, serta pemberantasan korupsi. 3. Penegakan pilar demokrasi, dengan fokus terhadap penegakan hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya checks and balance, perlindungan terhadap warga negara secara non-discriminatif. 4. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, untuk menjamin kepastikan hukum bagi seluruh warga negara 5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD ke-2 (2010-2015) secara umum ditujukan untuk mewujudkan pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa. Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arahan kebijakan nasional dan provinsi pada periode 2009-2015 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Pasaman Barat No. II 1.

2. 3.

4.

III 1. 2. 3. 4. 5.

Kebijakan Nasional/Provinsi Sumber Nasional Pengembangan komoditas unggulan melalui RKP 2015 penguatan rantai nilai komoditas pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan industri Penguatan kompetensi SDM pada pendidikan RKP 2015 tinggi, pendidikan kejuruan, dan entrepreneur Penguatan kapasitas inovasi daerah yang RKP 2015 menitikberatkan pada penciptaan iklim inovasi, kapasitas penelitian dan pengembangan, kerjasama riset, peningkatan budaya inovasi, pengembangan klaster industri dan jaringan global Pengembangan infrastruktur untuk RKP 2015 mendukung implementasi kebijakan diatas menitikberatkan pada penguatan sistem logistik untuk mendukung proses pengembangan industri hilir komoditas unggulan Provinsi Pembangunan Agama dan Budaya RPJP Provinsi 20052025 Pembangunan Pemerintahan dan Hukum RPJP Provinsi 20052025 Pembangunan Sumber Daya Manusia RPJP Provinsi 20052025 Pembangunan Ekonomi RPJP Provinsi 20052025 Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan RPJP Provinsi 2005Hidup 2025

Keterangan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berdasarkan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2015 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Renja DispendaTahun 2015 No. 1.

Tujuan

Sasaran

Program Realisasi PAD Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator Sasaran Terpungutnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 11 Kecamatan

3.3. Program dan Kegiatan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah bertanggung jawab mengkoordinasikan keselarasan program-program pembangunan daerah di seluruh SKPD yang berada di bawah lingkup koordinasinya. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2015 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015. Secara umum, rencana program dan kegiatan Bappeda Pasaman Barat Tahun 2015 tertuang dalam 12 (dua belas) program yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2015

N0 1

PROGRAM

KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Penerangan jalan umum

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Peningkatan Disiplin Aparatur

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan Pengadaan pakaian aparatur

Bintek Implementasi peraturan perundang-undangan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Penerbitan dan Pembongkaran

Verifikasi dan Validasi Data pajak dan retribusi

OPerasional dan pengelolaan PBB Monitoring dan evaluasi PAD Operasional Pengeloaan BPHTB Bimtek Implementasi perundangundangan tentang pajak dan retribusi Pemutakhiran Data Reklame Operasional Pemungutan Pemutahiran data PBB P2 Pelaksanaan cetak massal ketetapan PBB P2

7

Perancangan, Pembahasan dan Program Penataan Peraturan Perundangan- Evaluasi terhadap Perda, produk Undangan hokum kepala Daerah dan Perda JUMLAH

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dispenda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2015. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dispenda Kabupaten Pasaman Barat sebagai SKPD yang bertanggung jawab coordinator Pendapatan Daerah Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi. Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (feedback) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi. Simpang Ampek, September 2015 A.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat KASI PEMBUKUAN NENI YANTI,S.Ag NIP. 19730611 1993 2 006

RENJA KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan, “Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani urusan Pemerintahan.” Semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping camat melaksanakan tugas pelimpahan dari bupati, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum. 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan. 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari. 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

1


Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/nagari, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan camat berkewajiban menyusun membuat rencana Strategis ( Renstra).

1.2. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 2. Undang-undang nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348); 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ; 5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat);

2


1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Sasak Ranah Pasisie ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasilhasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Sasak Ranah Pasisie adalah : 1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang; 2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, singkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat khususnya Kecamatan Sasak Ranah Pasisie; 3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD kecamatan; 4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas camat berikutnya.

1.4. Sistimatika Penulisan I.

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN 2.1

Tupoksi dan Stuktur Organisasi

2.2

Sumberdaya Kecamatan Sasak Ranah pasisie

2.3

Tantangan dan Peluang

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi Permasalahan yang paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah:

3


1. Masih rendahnya pemahaman pegawai dalam melaksanakan pelayanan public; 2. Kualitas sumber daya manusia masih rendah; 3. Rendahnya pendidikan dan latihan teknis bagi pegawai; 4. Sarana dan prasarana yang belum memadai; 3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010-2015 3.3 Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis 3.4

Isu-isu strategis

IV. VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

4.2

Tujuan dan Sasaran

4.3

Strategi dan kebijakan

V. PENUTUP

4


BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tupoksi Dan Struktur Organisasi Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat didasarkan dan berlandaskan pada : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 2. Peraturan Bupati Nomor Kecamatan.

40 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Kecamatan adalah : 

Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan; o

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

Camat mempunyai tugas ; 

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan , dalam wilayah kecamatan sesuai sebagian kewenangan yang dilimpahkan; o

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tigasnya.

Camat menyelenggarakan fungsi : 

Perencanaan kegiatan Kecamatan ;



Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;



Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat , upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan , pemeliharaan dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;



Pembinaan pemerintahan desa/Nagari dan kelurahan ;



Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;



Penyelenggaraan tata usaha kecamatan ;



Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.;

5


o

Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas : 

Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat atau aparatur kecamatan ;



Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;



Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan;



Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;



Melaksanakan pengelolaan perlengkapan,urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan; o

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas : 

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;



Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan kelurahan ;



Melaksanakan penghimpunan, pengelolaan bahan dan data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan ;



Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; o

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya ;

Kepala Seksi Ekonomi dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas : 

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan;



Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan, dan pengendalian perencanaan lingkungan;



Mengusulkan perencanaan rehap bangunan sekolah, peningkatan jalan desa serta mengusulkan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa;



Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, sanitasi drainase dan air bersih dan air minum;



Melaksakan pembinaan keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) serta rencana pengelolaan lingkungan (RKL);



Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan; 6

RENJA KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE TAHUN 2015 

Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; o

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepaka Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan. Mempunyai tugas : 

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;



Menghimpun dan mengolah data dan bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;



Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;



Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari-hari;



Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda

terkait masalah

sosial budaya, ketenagaakerjaan dan

kemasyarakatan; 

Membanmtu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; o


Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas : 

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;



Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;



Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;



Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan ;



Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, idiologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;



Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat; o


Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Procedure (SOP)



Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 7


Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;



Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan kecamatan;



Melaksankan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;



Menyelenggarakan administrasi perkantoran;



Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;



Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.



Menyiapkan Surat Masuk, Keluar dan Kearsipan



Menyiapkan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai



Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai



Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai



Mempersiapkan bahan mutasi, cuti, pensiun dan pemberhentian PNS



Mempersipakan administrasi atas pelanggaran disiplin



Mempersiapkan pengembangan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan



Penyusunan rencana tentang kesejahteraan pegawai



Mengkoordinir kehadiran pegawai



Membuat laporan kepegawaian dan daftar urut kepangkatan (DUK)



Mempertanggung jawabkan kegiatan subag yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku



Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Procedure (SOP)



Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;



Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;



Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan



Menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung



Memproses dokumen pelaksanaan anggaran



Menyusun daftar isian kegiatan (DIK)



Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan 8


Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan



Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan



Melaksanakan penatausahaan keuangan



Menyusun laporan keuangan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kepala Seksi Bagian Pelayana Umum mempunyai tugas : 

Menyiapkan pedoman pelaksaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Procedure (SOP)



Menyusun standard, norma dan prosudur pelayanan umum



Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelayanan umum



Mengelola perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah



Memberikan pelayanan perizinan



Menyiapkan rekomendasi perizinan



Melaksanakan survey atas permohonan perizinan



Memberikan pelayanan umum lainnya



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan o


Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretaris Camat 3. Seksi Pemerintahan 4. Seksi Ketrentraman dan Ketertiban Umum. 5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan; 6. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan; 7. KasubagPelayanan Umum 8. Kasubag Umum dan Kepegawaian 9. Kasubag Keuangan 10. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumberdaya Kecamatan Sasak Ranah Pasisie a. Kepegawaian Jumlah Aparatur di Kantor Camat Sasak Ranah Passisie adalah 21 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 14 orang dan perempuan 7 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie terbagi menjadi :

9


Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang : Golongan IV Golongan III

:

7

Orang

Golongan II

:

2

Orang

Golongan I

:

-

Orang

Honor Daerah

:

1

Orang

Kontrak

: 8 Orang

Jumlah 

: 3 Orang

: 21 Orang

Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan : Pasca Sarjana Strata 2 (S2)

: -

Pasca Sarjana Strata 1 (S1)

:

D-III

:

D-II

: -

Orang 12 2 Orang

SLTA



Orang :

Jumlah

:

Orang

7

Orang

21 Orang

Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan Sepama/Diklatpim III

: -

Orang

Adum/Diklatpim IV

: 1

Orang

Jumlah

:

1

:

Orang

b. Pejabat Struktural dan Fungsional Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie terdapat 8 (Delapan) orang dengan rincian sebagai berikut : Eselon III a

: 1

Orang

Eselon III b

: 1

Orang

Eselon IV a

: 3

Orang

Eselon IV b

: 3

Orang

Jumlah

: 8

Orang

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie terdiri dari : 1. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK / RA dan SD / MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun menajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya; 2. Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah; 10


3. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) Memiliki tugas fungsional antara lain: 

Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;



Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;



Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;



Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;

1. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian; 2. Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan; 3. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan; 4. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ( PLKB ) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 5. c. Sarana dan Prasarana Kerja Utama Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Dan meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain : 1)

Kantor Camat

2)

Ruang Rapat

3)

Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) )

4)

Ruang Piket / Operator Radio Panggil

5)

Ruang Kerja Camat

6)

Ruang Kerja Sekretariat

7)

Ruang Kerja Seksi

8)

Ruang Operator Komputer dan data 11


9) Ruang Pelayanan 10) Rumah Dinas Camat

11)

Kamar Mandi dan WC.

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Sasak Ranah Pasisie yang sekarang ini ada adalah : Roda empat 1 (satu)buah dengan rincian : 

1 (satu) unit DaihatsuTERRIOS tahun 2014

Roda dua 3 (tiga) buah dengan rincian : 

1 unit Yamaha Mega Pro Tahun 2007



1 unit Honda Supra X Tahun 2012



1 unit Honda Beat Tahun 2013

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah 3 (tiga) unit, meja Kerja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan alat pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

d. Anggaran Tahun 2006 – 2010 dan Proyeksi 2011 – 2015 Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie yaitu : Tahun 2010

sebesar

:

Rp. 320.068.330,-

Tahun 2011

sebesar

:

Rp. 321.046.123,-

Tahun 2012

sebesar

:

Rp. 425.000.000,-

Tahun 2013

sebesar

:

Rp. 592.600.000 ,-

Tahun 2014

sebesar

:

Rp.748.600.000,-

Tahun 2015

sebesar

:

Rp. 941.224.000,-

12


Untuk lebih jelas anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2010-2015 dan proyeksi anggaran tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut : Tabel Anggaran Tahun 2006 – 2010 dan Proyeksi 2011 – 2015 Tahun Anggaran Peningkatan Anggaran

2011 -6,66 %

2012 10

2013 1%

2014 1%

Rp. . Rp. . Rp. Rp. 321.046.123,- 425.000.000,- 592.600.000,- 784.600.000

2015 1% Rp. 941.244.000

2.3. Kinerja Pelayanan Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : 

Meningkatnya pelayanan administrasi Kepada Masyarakat.



Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur



Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur



Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagaimana tersebut di bawah ini : Pelayanan di Bidang Pemerintahan : 1) Pembinaan Administarsi Pemerintahan Nagari 2) Monitoring pelaksanaan Dana ADN 3) Memfasilitasi LPJ Wali Nagari 4) Pembinaan Kelembagaan Nagari 5) Penyampaian Laporan Mutasi Penduduk 6) Koordinasi, Monitoring dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati 7) Pelayanan Kartu Tanda Penduduk 8) Menyipakan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standar oparating prosedure/SOP 9) Menghimpun dan mempelajari aturan perundanga-undangan, petunjuk teknis dibidang pemerintahan umum 10) Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan administrasi di bidang ke agrariaan 11) Memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan 12) Melaksanakan tugaslain yang diberikan atasan

13


Pelayanan di Bidang Ketenraman dan Ketertiban : 1) Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas dan anggota POL PP yang berada di Kecamatan Sasak Rnah Pasisie; 2) Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat Nagari,Jorong dan Dusun; 3) Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Nagari untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling; 4) Mengdakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Nagari bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait; 5) Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain : Waria dan Operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan Instansi terkait; 6) Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada Pemerintah Nagari untuk membuat Peraturan Nagari sebagai dasar atau payung hukum di tingkat Nagari; 7) Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas dan Hari Besar Islam. 8) Melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran; 9) Pembinaan aparat Kecamatan dan Perangkat Nagari secara rutin; 10) Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil Kecamatan, Dinas/Instansi/ Sekolah dan Nagari; 11) Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan; 12) Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie 13) Meningkatkan kedisiplinan perangkat Nagari; 14) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara bersama-sama aparatur yang ada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie seperti Olah Raga Bersama,Wirid/ Pengajian aparatur dan pelaksanaan upacaraupacara; 15) Pembuatan Tim Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kecamatan Sasak Ranah Pasisie; 16) Pembentukan Tim Peduli Pendidikan untuk melaksanakan monitoring dilapangan tentang proses belajar dan mengajar; 17) Pelayanan perizinan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie; 18) Pelayanan Rekomendasi Izin Keramaian; 19) Pemberian Izin SITU/HO 20) Pelaksanaan Rapat koordinasi Bulanan

14


Pelayanan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan : 1) Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PNPM dan sumber dana lainnya); 2) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan; 3) Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing Jorong; 4) Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan Sungai 5) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah; 6) Monitoring pelaksanaan musrenbang Nagari dan melaksanakan musrenbang kecamatan; 7) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan (musrenbang kecamatan); 8) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di Nagari dengan melibatkan para tokoh masyarakat; 9) Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan penanaman seribu pohon; 10) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyakat (SANIMAS); 11) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu; 12) Monitoring penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin ( Raskin); 13) Memfasilisasi pengadaan listrik desa; 14) Pembiasaan Kelompok Tani dan Kelompok Nelayan 15) Memfasilitasi Musyawarah Pembangunan Kegiatan Tahunan (MPKT) Nagari; 16) Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan; 17) Memfasilitasi Penyusunan RPJM Nagari; 18) Pembinaan PKK di Kecamatan dan Nagari 19) Pembinaan dan Monitoring Dana UKM/ERT; 20) Pembinaan Kelompok SPP dari Dana PNPM-MP; 21) Pelaporan Jorong Tertinggal; 22) Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Perikanan; 23) Pembinaan Terhadap Kapal Tangkap;

Kinerja Pelayanan di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan : 1) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; 2) Monitoring penyaluran Jamkesgakin, Jamkesda dan Jampersal; 3) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan; 15


4) Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah; 5) Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan (Pekan Maulid, Isra’ Mikraj, dan Tahun Baru Islam; 6) Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana; 7) Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan; 8) Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari; 9) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera; 10) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan; 11) Penyaluran Bantuan untuk Mesjid, Imam,Khatib, Gharin dan Guru TPA/MDA; 12) Membina terhadap Kegiatan Da’i Nagari, Bidan Jorong;

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi : 1)

Kecendrungan semakin berkurangnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat disebabkan Sering terjadinya Cuaca Extrim;

2) Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkebunan, sehingga dikawatirkan

dapat

mempengaruhi

sifat

gotong

royong

dan

munculnya

sifat-

sifat individualis; 3) Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi; 4) Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum; 5)

Income perkapita masyarakat masih rendah;

6) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah; 7) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi : 1)

Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati ke Nagari;

16


2)

Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;

3)

Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

4)

Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;

5)

Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam penyelenggaraanpembanguan;

6)

Ketersediaan dana APBN dan APBD I dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;

17


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan antara lain : 1)

Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

2) Belum tersedianya tenaga

aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain:

perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan; 3) Kurangnya SDM Sebagian besar bagi aparatur pemerintahan Jorong dan Nagari; 4) Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal; 5) Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi; 6) Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan; 7) Wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan insfrastruktur masyarakat secara lebih memadai;

3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Tahun 2011-2015 Visi ‘Tewujudkan Tewujudnya Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagai daerah wisata yang Islami melalui Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Misi ‘1. Peningkatan Kwalitas pelayanan aparatur Pemerintahan 2. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor dan kesinambungan. 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat. 4. Peningkatan Pemerataan Pembangunan.

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berasarkan kondisi Geografis, dan Demografis Kecamatan Sasak Ranah Pasisie yang merupakan Daerah pantai dan daerah rendah serta konsentrasi penyebaran penduduk terpusat pada daerah pantai untuk itu kajian strategis Kecamatan Sasask Ranah Pasisie diarahkan pada upaya pengendalian kelestarian pantai khusus nya dari abrasi , upaya perluasan pemukiman untuk menghindari konsentrasi 18


penduduk di daerah pantai , menjadikan pantai sebagai objek wisata , pemanfaatan teknologi perikanan (tangkap dan olah)serta peningkatan usaha pertanian.

3.4. Isu-isu strategis Berdarkan uraian telaahan RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan Sbb : 1) Pemanfaatan kebijakan pelimpahan kewengan Bupati Pasaman Barat kepada Camat dan Nagari melalui koordinasi dan konsultasi untuk meningkatkan daya guna segenap potennsi untuk pencapaian visi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Memperkuat Visi Kabupaten Pasaman Barat; 2) Pelayanan Prima dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada SKPD Kantor Camat, Kantor Wali Nagari, Segenap UPT dan Instansi vertikal Kecamatan; 3) Meminimalisir bencana Abrasi pantai dan ke siagaan pengendalian dampaknya serta peningkatan kewaspadaan tsunami dan penanggulangannya; 4) Mengoptimalkan

Pembangunan

daerah

pantai

sebagai

objek

wisata

Islami

yang

aman.nyaman,indah dan mempesona; 5) Pemanfaatan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjadikan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Sebagai Daerah Wisata.

19


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Dari uraian tersebut, mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pasaman Barat maka Kecamatan Sasak Ranah Pasisie mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut : Visi Rewujudnya Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagai Daerah wisata yang Islami melalui Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Misi 1.

Penikatan Kwalitas pelayanan aparatur Pemerintahan

2.

Peningkatan koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor dan kesinambungan.

3.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

4.

Peningkatan Pemerataan Pemangunan.

20


4.2. Tujuan dan Sasaran Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelummnya Kecamatan Sasak Ranah pasisie mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie secara Optimal.

4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths. Weaknesses, Opportunities, Treaths) seperti yang telah diuraikan pada Bab II. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakaan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kabupaten Pasaman Barat 2011-2015 kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sasak Ranah Pasisieadalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan dan Aset serta Kesejahteraan Sosial.

21


BAB V PENUTUP

Rencana Strategis merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sasak Ranah Pasisie 2011 – 2015 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJM Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015. Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Sasak Ranah Pasisie ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

Sasak, Juli 2015 CAMAT SASAK RANAH PASISIE

JON ENDRI.S.ST.Pi Nip. 19701115 199303 1 006

22


23

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Renja

SKPD

memuat

kebijakan,

program

dan

kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kantor Camat Lembah Melintang Tahun 2015 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2015. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat yeng bertugas memberi pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Renja Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 20102015 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2031 14. Keputusan Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Nomor 40.a/SK /Knl/2011 tanggal 04 November 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2015

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Recana Kerja (Renja) Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Kantor Camat Lembah Melintang serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2015. Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Merencanakan suatu program dan kegiatan kantor camat dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2.

Menyediakan rencana anggaran kantor camat yang merupakan dasar dari kegiatan dan aktifitas kantor camat dalam memberikan pelayanan.

3.

Untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut: BAB 1

: PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD, pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2

Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3

Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4

Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II


3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD, didasarkan atas rumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3

Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB III

: PENUTUP Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidahkaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

RUMUSAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2015 NAMA SKPD : KANTOR CAMAT LEMBAH MELINTANG

1

2

1.20 09

01

1.20 09

01 01 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana 01 02 Perkantoran dan Aparatur

1.20 09

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif berdasarkan sumber Pendanaan

4

5

6

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20 09

01 03 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.20 09

01 06 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

1.20 09

02

1.20 09

02 02 Pengadaan Peralatan/ Kendaraan dan Mesin

1.20 09

03

1.20 09

03 01 Pengadaan Pakaian Aparatur

1.20 09

05

1.20 09

05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN 15 PEREMPUAN

1.20 09

3

Lokasi

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

Lembah Melintang

100%

230.570.000

Meningkatnya kinerja pegawai kantor camat Lembah Melintang

Lembah Melintang

80%

37.110.000

Meningkatnya pengetahuan pegawai sesuai tupoksi pekerjaan

Lembah Melintang

87%

176.345.000

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

Lembah Melintang

85%

38.100.000

Tersedianya barang/ jasa peralatan kantor

Lembah Melintang

70%

17

1.20 09

17 03 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Nagari

1.20 09

29

1.20 09

29 10 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Meningkatnya semangat kerja pegawai

Lembah Melintang

23 stell

Meningkatnya pengetahuan pegawai

Lembah Melintang

80%

22.750.000 13.500.000 13.500.000 40.000.000

Terlaksananya kegiatan partisipasi wanita dalam kesejahteraan masyarakat

Lembah Melintang

90%

40.000.000 28.050.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Terealisasinya Keuangan sesuai dengan yang direncanakan

Lembah Melintang

100%

28.050.000 5.000.000

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JUMLAH

83.575.000 22.750.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.20 09

APBN

83.575.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

15 05 Peningkatan Partisipasi Wanita dalam kesejahteraan masyarakat

APBD I

482.125.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.20 09

APBD II

MeningkatnyaPembangunan pada Kecamatan Lembah Melintang

Lembah Melintang

30%

5.000.000 675.000.000 Ujuang Gadiang, 5 Agustus 2015 CAMAT

Drs. YULIFRI Pembina TK I, IV/b NIP. 19640310 198803 1 003

7

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2015. Selanjutnya, Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 akan menjadi

1

landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16);

2

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat tahun 20112031 14. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/18.a/DPE/XI/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2015 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman

Barat

serta sebagai perangkat untuk menciptakan

perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2015. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

3

1.

Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Perencanaan, Geologi dan Sumber Daya Mineral, Pertambangan Umum , maupun Bidang Minyak, Gas dan Enrgi.

2.

Mewujudkan

perencanaan

pembangunan

yang

akuntabel,

responsif,

partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan 3.

Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Dinas Pertambangan dan Energi.

1.4. Sistematika Penulisan Seperti

tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54

Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut: BAB 1

: PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja, pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2

Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3

Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4

Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II 2.1

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, capaian Renstra

4

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pertambangan dan Energi tahun-tahun sebelumnya. 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, memuat kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III


3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

3.3

Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian

5

garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD BAB IV

: PENUTUP Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

6

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PASAMAN BARAT Lembar 1 dari 2 lembar

Nama SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

KODE 1 2 2 03 2 03 01 2 03 01

2 03 02

2 03 03

2 03 05

Rencana Tahun 2015 ( tahun rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi

2 3 PILIHAN Energi Dan Sumber Daya Mineral Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran Penyediaan Pelayanan 01 Administrasi Perkantoran Penyediaan pemeliharaan rutin/ Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana berkala sarana dan prasarana perkantoran perkantoran dan aparatur 02 Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya gedung kantor Pengadaan/Pembangunan 01 Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 03 dan Rumah Jabatan Tersedianya rumah dinas kepala dinas Penyediaan Sewa Rumah 04 Jabatan Dinas /Kantor Meningkatnya Disiplin pegawai Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Pengadaan pakaian aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas aparatur Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya SDM aparatur Sumber Daya Aparatur Diklat dan Bimbingan Teknis Bagi Terlaksananya Diklat dan Bimbingan Teknis bagi Aparatur aparatur 03

2 03 15

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pembinaan dan pengawasan 08 perizinan pertambangan umum

Terkendalinya usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat

4

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6

Catatan Penting Sumber Dana 7

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian kinerja 9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10

Pasaman Barat

1 tahun

400.000.000

APBD II

1 tahun

450.000.000

Pasaman Barat

1 tahun

175.000.000

APBD II

1 tahun

200.000.000

Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat

1 tahun

200.000.000

APBD II

1 tahun

200.000.000

Pasaman Barat

1 Unit

Pasaman Barat

15 unit

60.000.000

APBD II

15 unit

60.000.000

Pasaman Barat

1 tahun

12.000.000

APBD II

1 tahun

12.000.000

Pasaman Barat

150 stel

50.000.000

APBD II

150 stel

45.000.000

Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat

20 kali

135.000.000

APBD II

20 kali

135.000.000

65 Pelaku usaha pertambangan

120.000.000

APBD II

70 Pelaku usaha pertambangan

150.000.000

Pasaman Barat

2.000.000.000

APBD II

-

-

09 10 11

Pengawasan pendistribusian BBM dan gas Sosialisasi konversi BBM Minyak Tanah ke Gas LPG Pengawasan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di perusahaan dan masyarakat Pemetaan Daerah Kawasan Pertambangan Sosialisasi Teknis usaha pertambangan

Tercapainya tertib pendistribusian BBM/Gas yang tepat Pasaman Barat sasaran dan tepat guna Pasaman Barat Tercapainya keterampilan masyarakat tentang penggunaan gas LPG Diperolehnya data penyebaran/volume pemakaian air Pasaman Barat tanah dan besaran pajak air tanah

128 Pengusaha

120.000.000

APBD II

180 Pengusaha

50 orang

75.000.000

APBD II

-

30 titk sumur bor air bawah tanah

85.000.000

APBD II

45 titik sumur bor air bawah tanah

125.000.000

140.000.000 -

Diketahuinya penetapan lokasi WUP, WPR, WPN

Pasaman Barat

1 Peta

70.000.000

xxx

1 Peta

70.000.000

Tercapainya pemahaman pelaku usaha pertambangan tentang sistim penambangan yang baik

Pasaman Barat

50 orang

60.000.000

APBD II

65 orang

70.000.000

Pasaman Barat

2 lokasi

50.000.000

APBD II

2 lokasi

60.000.000

Terdatanya potensi bahan galian yang digunakan untuk Pasaman Barat industri kecil dan menengah

1 tahun

80.000.000

APBD II

1 tahun

100.000.000

Pasaman Barat

30 orang

60.000.000

APBD II

30 orang

75.000.000

Pengawasan lingkungan kegiatan Terjaminnya ketersediaan potensi sumber mineral dan Pasaman Barat 18 usaha pertambangan kualitas lingkungan

20 lokasi

100.000.000

APBD II

20 lokasi

100.000.000

200.000.000

APBD II

1 Peta

200.000.000

12 14

Pembinaan usaha pertambangan Terciptanya usaha tambang rakyat yang mempunyai 15 rakyat (logam) izin dan dikelola dengan baik dan benar Pendataan pengembangan potensi bahan galian untuk 16 usaha industri kecil dan menengah Sosialisasi perizinan air tanah 17 dan air permukaan

19 2 03 17

Pahamnya pelaku usaha dan masyarakat tentang perizinan air tanah (sumur bor ) dan air permukaan

Survey potensi bahan galian Tersedianya data potensi bahan galian konstruksi konstruksi Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pembangunan Sarana PraSarana Terwujudnya lampu penerangan jalan umum Penerangan Jalan Umum

Pasaman Barat

1 Peta

Pasaman Barat

1 lokasi

750.000.000

APBD II

3 lokasi

800.000.000

Pemeliharaan Sarana prasarana Berfungsinya lampu penerangan jalan umum penerangan jalan umum (PJU)

Pasaman Barat

400 titik

185.000.000

APBD II

450 titik

200.000.000

Penyambungan listrik KK miskin Terlaksananya penyambungan listrik untuk KK miskin

Pasaman Barat

150 KK

425.000.000

APBD II

300 KK

800.000.000

9 kecamatan

100.000.000

APBD II

9 kecamatan

120.000.000

11 Kecamatan

95.000.000

APBD II

11 Kecamatan

100.000.000

20 titik

250.000.000

APBD II

25 titik

300.000.000

02

03 04 Konsultasi, pembinaan dan pengawasan listrik jorong 06 /daerah tertinggal Inventarisasi Penerangan Jalan 07 Umum Pengadaan Lampu Penerangan jalan umum solar cell 08

Berjalannya Organisasi Masyarakat setempat untuk pengelolaan listrik jorong tertinggal Terinventarisasinya jumlah dan kondisi lampu penerangan jalan umum Terpasangnya lampu penerangan jalan umum tenaga surya

Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat Pasaman Barat Pasaman Barat

Meterisasi Lampu Penerangan 09 Jalan Umum Konsultasi pembangunan sumber energi baru terbarukan 10 Program Promosi dan Informasi 2 03 18 Sumber Daya Mineral dan Energi Promosi dan Informasi Sumber Daya Mineral dan energi 01 Penyusunan potensi 03 pertambangan dan energi Program Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah 2 03 19 dibidang Pertambangan

Terpasangnya kWh meter pada panel lampu penerangan jalan umum Diperolehnya informasi dasar sumber energi baru terbarukan

Pasaman Barat Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat

Terlaksananya kegiatan promosi potensi pertambangan Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman dan energi Barat Tersedianya data potensi pertambangan dan energi Pasaman Barat

Koordinasi dan pendataan Diperolehnya data potensi Sumber Pendapatan Asli tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah dibidang Pertambangan dan Energi 03 Daerah dibidang Pertambangan dan Energi JUMLAH

Pasaman Barat

18 unit

300.000.000

APBD II

10 unit

180.000.000

11 kecamatan

100.000.000

APBD II

11 Kecamatan

100.000.000

4 kali

100.000.000

APBD II

4 kali

120.000.000

1 tahun

90.000.000

APBD II

1 Tahun

75.000.000

APBD II

1 tahun

1 tahun

70.000.000

6.517.000.000

75.000.000

5.062.000.000

Simpang Ampek, Maret 2014 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Martha Yani, ST NIP. 19660815 199903 1 006

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents