BAB 1 Pendahuluan. 1.1 Latar Belakang

1

BAB 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan akan selalu berhadapan dengan isu-isu yang sifatnya lintas sektoral dan lintas wilayah. Dengan karakteristik seperti itu, perencanaan pembangunan harus didukung dengan koordinasi yang kuat, baik dalam proses penyusunan rencana maupun pada pelaksanaannya. Tanpa koordinasi yang kuat, khususnya sejak tahap penyusunan rencana, peluang untuk terjadinya tumpang tindih kegiatan dan konflik akan semakin besar, yang pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan pembangunan. Sebaliknya, rencana yang sinergis dan terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dan juga biaya yang mungkin jauh lebih murah. Dalam konteks pembangunan nasional di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, koordinasi menjadi sangat penting karena kebijakan yang diambil di dalam kedua bidang tersebut merupakan kebijakan yang bersifat lintas sektoral, lintas daerah dan juga lintas pelaku. Sebagai contoh, perencanaan kegiatan sertifikasi tanah lintas sektor harus didukung dengan koordinasi yang kuat antara BPN dengan sektor yang terkait, misalkan Kementerian Pertanian, dan juga pemerintah daerah. Tanpa kerjasama dari sektor dan pemerintah daerah, tentunya akan sulit bagi BPN untuk melakukan mengidentikasi tanah petani yang akan menjadi objek kegiatan sertifikasi. Demikian juga halnya dengan kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Koordinasi yang intensif sangat diperlukan terutama dalam menetapkan prioritas penyelesaian RTRW baik di tingkat nasional maupun daerah. Dari kedua kasus tersebut terlihat bahwa koordinasi mutlak diperlukan bagi perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan pertanahan. Sejauh ini, sesuai dengan tupoksinya, fungsi koordinasi tersebut dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, terutama pada saat penyusunan RKP 2014. Koordinasi dilakukan tidak hanya dalam bentuk forum seperti rapat koordinasi reguler maupun forum koordinasi lainnya seperti konsinyasi, seminar, tetapi juga dalam bentuk komunikasi informal lainnya seperti telepon dan email. Keseluruhan proses koordinasi tersebut

penting

untuk

didokumentasikan

tidak

hanya

sebagai

bentuk

1

pertanggungjawaban keproyekan namun juga sebagai referensi agar dapat meningkatkan upaya koordinasi perencanaan ke depannya. Untuk tahun 2013 ini, koordinasi penyusunan RKP 2014 mempunyai nilai strategis tersendiri, dikarena dua hal. Pertama, RKP 2014 adalah RKP terakhir bagi pelaksanaan RPJMN 2010-14. Artinya, RKP 2014 merupakan kesempatan terakhir untuk menuntaskan target RPJMN 2010-2014 yang masih backlog (belum tercapai). Kedua, RKP 2014 disusun dengan pertimbangan adanya peralihan menuju RPJMN periode berikutnya. Artinya, ada pertimbangan khusus dalam penyusunan RKP 2014 untuk mempersiapkan kondisi yang memadai untuk pelaksanaan amanat RPJPN untuk tahapan lima tahun ke depan. Konsekuensi dari dua hal tersebut, pendekatan penyusunan RKP 2014 sedikit berbeda, yaitu dengan pendekatan isu-isu strategis pembangunan. 1.2 Tujuan Tujuan dari kegiatan koordinasi penyusunan RKP 2014 adalah: (1) Meningkatkan kualitas dan sinergi rencana pembangunan di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan daerah; (2) Membangun jejaring (networking) dengan para pelaku pembangunan di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan; dan (3) Meningkatkan rasa kepemilikan (senseof belonging) para pihak terhadap rencana pembangunan melalui peran serta para pihakdalam proses perencanaan pembangunan di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan. 1.3 Ruang Lingkup Kegiatan Kegiatan koordinasi penyusunan RKP 2014 ini mencakup: (1) Koordinasi dalam perumusan isu-isu strategis, arah kebijakan, dan sasaran yang hendak dicapai di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan; (2) Koordinasi dalam penyusunan program, kegiatan, indikator dan alokasi pendanaan pembangunan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, termasuk di dalamnya koordinasi dalam hal pengusulan dan penilaian inisiatif baru; (3) Koordinasi dalam penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk Bidang Tata Ruang dan Pertanahan; (4) Koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan khusus lainnya yang terkait tata ruang dan pertanahan, misalnya 2

koordinasi koordinasi sertifikasi tanah lintas sektor, dan koordinasi strategis lainnya; (5) identifikasi berbagai hambatan dan kendala dalam melaksanakan koordinasi penyusunan RKP 2014 dan koordinasi perencanaan secara umum lainnya. Adapun lingkup substansi kegiatan koordinasi penyusunan RKP 2014 ini sesungguhnya mencakup lima program pembangunan yang ada di dalam RPJMN 2010-2014 sebagaimana tertera di bawah. Namun proses koordinasi lebih difokuskan pada dua program pertama yang berada langsung di bawah Bab Bidang Wilayah dan Tata Ruang. Kelima program pembangunan adalah: (1) Program Penataan Ruang; (2) Program Pengelolaan Pertanahan; (3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan (5) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur. 1.4 Keluaran yang Diharapkan Keluaran yang diharapkan dari kegiatan koordinasi penyusunan RKP 2014 ini adalah: (1) Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi/konsultasi teknis dengan mitra kerja utama, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Pertanahan Nasional; (2) Kompilasi materi, baik itu isu-isu strategis bidang tata ruang dan pertanahan,materi rapat koordinasi, hasil kesepakatan dengan mitra kerja, usulan dan penilaian inisiatif baru, dan materi lainnya; (3) Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 untuk Bidang Tata Ruang dan Pertanahan; dan (4) Tersusunnya Renja K/L dan RKA-KL oleh mitra kerja yang telah sejalan dengan sasaran dan arah kebijakan RKP 2014. 1.5 Dasar hukum Pada saat penyusunan RKP 2014, belum ada dasar hukum baru yang melengkapi atau menggantikan dasar hukum yang digunakan sewaktu penyusunan RKP tahun sebelumnya (2013). Dengan demikian, dasar hukum penyusunan RKP 2014adalah sama dengan dasar hukum penyusunan RKP 2013 sebagaimana dijelaskan berikut ini. Penyusunan RKP2014 mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkanbahwa dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka

3

Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Di samping itu, pelaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan RKP 2014mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya, yang utama diantaranya adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lingkungan, PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Secara umum proses penyusunan RKP dan Renja-KL 2014 mengacu pada PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan PP No.90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.Proses tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

Rancangan awal RKP 2014 menjadi bahan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2013. Selanjutnya, rancangan awal RKP 2014 ini menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rancangan Renja K/L dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan musrenbang provinsi dan menyusun RKPD.

Musrenbangnas, Rancangan Akhir, dan Penetapan RKP 2014

RPJMN 2010-2014 dijabarkan ke dalam rancangan awal RKP 20143. Rancangan awal RKP 2014 ini disusun dengan mempertimbangkan juga informasi mengenai keuangan negara, kebijakan moneter, statistik perekonomian dan data sektoral. Setelah dibahas di dalam sidang kabinet, draf rancangan awal RKP 2014 ditetapkan menjadi rancangan awal RKP 2014. Rancangan awal RKP 2014 memuat rancangan kebijakan umum prioritas pembangunan nasional, rancangan ekonomi makro, program dan kegiatan pembangunan baik dalam lingkupK/L, lintas K/L, kewilayahan, dan lintas kewilayahan, beserta pagu indikatif.

Rakorpus, Renja KL, dan Musrenbangprov

Rancangan Awal RKP 2014

Kotak 1. Proses Penyusunan RKP

Musrenbang Nasional diselenggarakan dalam rangka mengakomodasi aspirasi daerah dan menyempurnakan rancangan awal RKP 2014 menjadi rancangan akhir RKP 2014. Rancangan akhir RKP 2014 ini selanjutnya dibahas dalam sidang kabinet untuk diputuskan menjadi RKP (pagu definitif) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah secara lengkap dapat dilihat pada Bagan Alur Proses Penyusunan RKP padaGambar 1dibawah ini.

4

Kabinet/ Presiden

Gambar1.Alur Proses Penyusunan RKP

Sidang Kabinet

Sidang

Ditetapkan

Kabinet

dg Perpres

Menteri PPN

Background Study RPJMN 2010-2014 RPJM Nasional

Dijabarkan

Rancangan

Rancangan

Daerah

Penyelenggara Negara

MenteriKeuanga n

Awal RKP

RKP

Musrenbang

Musrenbang

Rancangan

Pusat

Nasional

Akhir RKP

RKP

SEB Men PPN danMenkeuPaguI ndikatif Keuangan Negara

Moneter-BI Statistik-BPS Data Sektoral Renstra-

Rancangan

Penyesuaian

KL

Renja KL

Renja KL

Renja KL

Musrenbang RPJM

Rancangan

Daerah

RKPD

Propinsi

Penyesuaian Rancangan RKPD

Sumber: PP 40 Tahun 2006 5

1.6 Metodologi dan Bentuk Koordinasi Metode dan bentuk koordinasi yang diterapkan dalam penyusunan RKP 2014 kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya. Koordinasi dilakukan dalam berbagai bentuk dan metode, baik itu koordinasi dengan tatap muka langsung seperti rapat dan musyawarah ataupun melalui media seperti surat-menyurat, email, telepon, dan pesan singkat. Bagian ini akan menjelaskan beberapa bentuk koordinasi langsung yang wajib dilakukan selama proses penyusunan RKP, sebagai berikut. Kotak 2. Bentuk-Bentuk Koordinasi

Rapat pimpinan adalah rapat pengambilan keputusan di tingkat eselon I Bappenas dan dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas yang dijadikan dasar atau pengarahan dalam penyusunan RKP tahun 2012. Salah satu pembahasan penting dalam rapim adalah penetapan tema RKP 2012 dan prioritas pembangunan tahun 2012 yang biasanya diselenggarakan pada awal bulan Januari.

Musyawarah perencanaan pembangunan adalah pertemuan antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan sebagai wujud dari sinkronisasi rencana pembangunan baik antar K/L di pusat maupun dengan daerah. Ada dua bentuk musrenbang yang terkait langsung dengan penyusunan RKP, yaitu Rakorbangpus dan Musrenbangnas, yang biasanya diselenggarakan pada akhir Maret dan April. Pada tahun 2011, dilaksanakan untuk pertama kalinya konsep revitalisasi musrenbang yang memecah pelaksanaan musenbangnas ke dalam tiga rangkaian kegiatan, yaitu pra-musrenbangnas, musrenbangnas, dan pascamusrenbangnas.

1.7

Rapat koordinasi

merupakan pertemuan yang dilakukan baik dengan direktorat di Bappenas maupun dengan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja. Salah satu tujuan dari rapat koordinasi ini adalah meminta masukan dari mitra kerja terutama dalam penjabaran prioritas pembangunan oleh kementerian dan lembaga. Di samping itu, koordinasi antardirektorat terkait Bappenas juga dilakukan dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan prioritas dan kegiatan lintas sektor.

Forum trilateral

merupakan forum pertemuan tiga pihak antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan dan Bappenas. Forum ini bertujuan untuk mengawal kegiatan prioritas baik dari target dan sasaran maupun pendanaannya. Di samping itu, forum ini juga bertujuan untuk menjaga konsistensi anatara RKP dengan Renja-KL serta input bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Rencana Kerja dan Jadwal

Pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan RKP 2014 di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyesuaikan dengan agenda besar Bappenas yang berlangsung dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2013. Adapun rincian kegiatan penyusunan dalam penyusunan RKP 2014 adalah terlampir. 1.8

Struktur Organisasi Direktorat

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan terdiri dari tiga sub-direktorat, yaitu: Sub Direktorat Tata Ruang;Sub Direktorat Pertanahan; dan Sub Direktorat Informasi dan 6

Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan. Masing-masing sub-direktorat melakukan penyusunan RKP 2013 sesuai dengan lingkup tugasnya dengan berkoordinasi dengan mitranya masing-masing. Pembagian mitra kerja untuk setiap sub-direktorat adalah sebagai berikut. TABEL1MITRA KERJA DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Subdit. Tata Ruang •Ditjen. Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum •Dit. Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri

Subdit. Pertanahan •Badan Pertanahan Nasional

1.9 Sistematika Penulisan Laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP 2013 ini disusun dengan mengikuti sistematika sebagai berikut: Bab 1

Pendahuluan Bab ini menjelaskan mengenai konteks dan alasan mengapa perlu kegiatan koordinasi dalam penyusunan RKP 2013 untuk Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, tujuan dari koordinasi yang dilakukan, ruang lingkup dan keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan koordinasi,dasar hukum dan metodologi koordinasi, rencana kerja dan struktur organisasi, serta sistematika penulisan laporan.

Bab 2

Hal Baru dalam Perencanaan Pembangunan 2014 Pembahasan pada bab ini dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama membahas mengenai isu-isu strategis pembangunan tata ruang dan pertanahan tahun 2014. Bagian kedua membahas mengenai proses pengusulan,

7

seleksi/penilaian, dan penetapan inisiatif baruyang diusulkan oleh mitra kerja pembangunan untuk tahun 2014. Bab 3

Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan 2014 Bab ini menguraikan secara rinci dan bertahap mengenai proses penyusunan RKP 2014 yang mencakup proses penetapan prioritas, penetapan pagu indikatif, pelaksanaan

Rakorbangpus,

Trilateral

Meeting,

dan

Musrenbangnas,

penyusunan Renja dan RKA KL serta finalisasi RKP 2014 dan penetapan pagu definitif. Pembahasan dibagi ke dalam dua bagian berdasarkan bidang pembangunan yang ditangani, yaitu bidang tata ruang dan pertanahan. Bab 4

Penutupan Bab ini merangkum semua isu laporan dan menyampaikan beberapa usul perbaikan untuk ke depannya.

8

BAB 2 Hal BarudalamPerencanaanPembangun an 2014 2.1 Isu Strategis Pembangunan Tahun 2014 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 merupakan tahapan terakhir dari proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. Selama ini, ternyata masih banyak program dan kegiatan strategi dalam pelaksanaannya yang belum tercapai. Oleh karena itu diperlukan percepatan (akselerasi) dari program dan kegiatan tersebut.

Sesuai arahan Presiden bahwa pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan dalam RPJMN 2014 – 2019 harus menampung isu-isu strategis kegiatan yang dapat mempercepat pencapaian pembangunan serta dapat mensejahterakan masyarakat. Berikut adalah isu-isu strategis yang merupakan hal penting untuk dilaksanakan dalam RPJMN 2014 – 2019 sebagai berikut : 1.

Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;

2.

Penyiapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan (supply side);

3.

Pemantapan Keamanan Dalam negeri dan Pemberantasan Terorisme;

4.

Penyelenggaraan Pemilu 2014;

5.

Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force Didukung dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan;

6.

Perluasan Program Keluarga Harapan;

7.

Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi program Pemberdayaan Masyarakat);

8.

Perkuatan Kelembagaan Hubungan Industrial;

9.

Peningkatan Kemampuan IPTEK dalam Rangka Mendukung Percepatan dan Perluasan Ekonomi Nasional;

10. Pencapaian surplus bers 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula; 11. Diversifikasi pemanfaatan Energi (Konversi Energi/Gas); 12. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak; 13. Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri. 9

Terkait dengan bidang tata ruang dan pertanahan ada 2 (dua) isu strategis yang dihadapi : 1. Kesiapan infrastruktur dan kelembagaan penanganan bencana-mitigasi bencana. Dalam melaksanakan isu strategis ini, beberapa langkah strategis telah dilakukan meliputi : (a) pembangunan shelter bencana alam (tempat evakuasi sementara), (b) pembangunan sirine peringatan dini gempa, (c) pembangunan desa tangguh, (d) peningkatan koordinasi oleh PNPB dengan kementerian/lembaga terkait, (e) pengendalian banjir di DKI Jakarta, pengamanan pantai dan pengendali lahar, (f) pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas, (g) percepatan proses alih status kawasan, (g) penyelesaian RTRW Provinsi. 2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam melaksanakan isu strategis ini, beberapa langkah strategis telah dilakukan meliputi : (a) pemantapan program Kementerian Perindustrian terkait pengembangan industri sagu di kabupaten/kota, (b) Inisiasi program pemberdayaan pasar tradisional yang melibatkan OAP, (c) koordinasi keberlanjutan pembangunan sekolah berasrama yang menjangkau daerah pengunungan tengah, (d) strategi pembangunan jalan strategis papua sepanjang 3.488 km (80 ruas jalan) untuk membuka keterisolasian, (e) peningkatan status kelas RS dan jumlah mobile clinic, (f) konsolidasi antara Pemda dengan kemenhan, TNI, Polri, maupun Kemendiknas untuk pemberian kuota bagi siswa berprestasi.

2.2

Pengusulan dan Evaluasi Inisiatif Baru

Setiap K/L dapat mengusulkan proposal inisiatif baru lebih dari satu proposal dimana setiap proposal hanya boleh diajukan satu kali dalam tiga kesempatan tersebut. Setiap K/L bisa mengusulkan inisiatif baru yang terkait dengan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai inisiatif baru dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Perbedaan antara mekanisme inisiatif baru dan APBN-P adalah yang awal merupakan penyesuaian perencanaan untuk tahun direncanakan, sedangkan yang kemudian penyesuaian perencanaan untuk tahun berjalan.

10

Dalam penyusunan RKP tahun 2014, masing-masing K/L dapat mengajukan dan mengusulkan inisiatif baru. Pengajuan ini harus melalui persetujuan pihak Bappenas dalam hal ini direktorat mitra kerja K/L tersebut. Usulan inisiatif baru tersebut mengarah pada usulan-usulan yang selama ini belum pernah sekalipun dibahas dan didiskusikan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) maupun rencana kerja pemerintah (RKP) tahun-tahun sebelumnya. Usulan inisiatif baru ini juga harus membuka ruang untuk masukan dan ide-ide baru. Inisiatif baru dibagi dalam tiga kategori. Pertama, dalam bentuk penambahan program baru/outcome baru/kegiatan baru/output baru yang membawa konsekuensi dibutuhkannya penambahan anggaran perubahan baseline. Kedua, penambahan volume target. Ketiga, percepatan pencapaian target berupa penambahan target baru yang bersifat percepatan sehingga membutuhkan penambahan anggaran, tapi pagu anggaran dasar jangka menengah–awal tidak berubah. Seluruh kategori inisiatif baru tersebut harus sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan presiden di awal tahun berjalan. Pemerintah memiliki tiga alternatif sumber pendanaan inisiatif baru yang akan diusulkan K/L. Pendanaan itu dari tambahan anggaran (on top) yang dapat berupa rupiah murni, pinjaman, atau hibah; realokasi anggaran baik itu realokasi tahun direncanakan maupun realokasi antartahun; serta kombinasi antara tambahan anggaran (on top) dan realokasi anggaran. Usulan inisiatif baru dapat dilakukan dalam 3 (tiga) kesempatan dalam siklus perencanaan/penganggaran, yaitu: (a) sebelum pagu indikatif (pengusulan I) sekitar Bulan Januari/Februari yang diusulkan setelah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri PPN; (b) sebelum pagu anggaran (pengusulan II) sekitar Bulan Mei/Juni yang diusulkan untuk mengakomodasi arahan Presiden dan usulan yang muncul dalam musrenbangnas; dan (c) sebelum alokasi anggaran (pengusulan III) sekitar bulan Agustus/September yang diusulkan untuk mengakomodasi arahan Presiden dan hal-hal yang belum tertampung dalam dua kali pengusulan sebelumnya. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai Inisiatif Baru dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. a.

Usulan inisiatif baru tahap I

Pengajuan usulan inisiatif baru tahap I dimulai pada bulan Januari-Februari. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan sebagai mitra kerja K/L, bertugas untuk mengkoordinasikan pengusulan Inisiatif Baru, melakukan penilaian kualitas proposal terutama dari sisi kebijakan 11

(policy), serta menjaga konsistensi pencapaian target prioritas pembangunan nasional. Daftar usulan inisiatif baru tahap I yang diajukan oleh BPN adalah seperti yang tercantum dalam tabel 2 dibawah ini: Tabel 2. Usulan inisiatif baru tahap I BPN No.

1.

Program/Kegiatan

Indikator Target 2014 Kinerja Tersedianya  Provinsi Papua peta tematik Pemetaan Tanah Ulayat di 10.000.000 Ha tanah ulayat di Provinsi Papua dan Papua  Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Barat dan Papua 5.000.000 Ha Barat

Alokasi 2014

60.000.000.000

Pengaj Tabel 3. Hasil Penilaian Terhadap Usulan Inisiatif Baru BPN Tahap I No.

Aspek Penilaian / Sub Aspek Penilaian

1.

Tujuan Tujuan jelas dan rasional Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Masalah Definisi masalah jelas Tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada Cakupan Cakupan nasional atau daerah tertentu Alasan pemilihan cakupan/daerahjelas Penerima Manfaat Penerima manfaat jelas Penerima manfaat tepat sasaran Data pendukung jelas Strategi Rencana pelaksanaan jelas Jangka waktu rasional Kejelasan output-sub output Realistis untuk diterapkan Indikator Kinerja Indikator kinerja logis dan sesuai Indikator kinerja sesuai Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Target Target jelas dan rasional

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pemetaan Tanah Ulayat 8 4 4 8 4 4 8 4 4 12 4 4 4 16 4 4 4 4 8 4 4 7 4 12

No.

Aspek Penilaian / Sub Aspek Penilaian Target realistis untuk dicapai TOTAL

Pemetaan Tanah Ulayat 3 67

egiatan yan g diusulkan pemetaan tanah ulayat di Provinsi Papua dan Papua Barakonflik tet. Tabel 4. Daftar Penilaian Terhadap Usulan Inisiatif Baru BPN Tahap I No

Nomor Proposal

1

1303110283

2

1303110228

3

1303110225

4

1303110223

5

1303110225

Pemantauan dan Evaluasi Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten

78%

6

1303110202

Pemantauan dan Evaluasi Perda RTRW Kabupaten dan Kota

70%

7

1303110205

8

1303110219

9

1303110282

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

82%

10

1303110284

Program Pelestarian dan Pengembangan Kota Pusaka (P3KP)

65%

11

1303110108

Pembentukan Kelembagaan Pelaksana Penataan Ruang Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum di 12 Kawasan Strategis Nasional (KSN)

83%

Nama Usulan Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota dalam Lingkup KSN Perkotaan Fasilitasi Pelaksanaan Pelaksanaan Penyusunan Keterpaduan Program Melalui Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Fasilitasi Pelaksanaan Penyusunan Keterpaduan Program melalui RPI2JM Fasilitasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur

Fasilitasi Persetujuan Substansi dan Bimbingan Teknis Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten Fasilitasi Persetujuan Substansi dan Bimbingan Teknis Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten di Wilayah II

Nilai 78%

79% 70% 85%

94% 77%

b. Usulan inisiatif baru tahap II Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada penyusunan RKP 2014 DJPR dan BPN tidak mengajukan usulan inisiatif baru tahap II yang periode waktunya pada Bulan Mei Tahun 2013.

13

14

BAB 3 Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan 2014 3.1

Penetapan Prioritas dan Rancanagn Awal RKP 2014 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Penetapan prioritas dilakukan dengan melakukan rapat awal penyusunan RKP yang dilaksanakan oleh tim khusus yang terdiri dari Sesmen PPN/Sestama Bappenas bersama dengan tim dari Deputi Bidang Ekonomi dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan. Berdasarkan hasil rapat tersebut, ditetapkan rancangan prioritas pembangunan dan ditunjuk koordinator dari masing-masing prioritas serta penanggungjawab dan penulis bab. Selanjutnya,

masing-masing

direktorat

di

Bappenas

yang

memiliki

mitra

kerja

kementerian/lembaga mengusulkan program yang menjadi tanggung jawab direktorat untuk menjadi bagian dari prioritas pembangunan tahun 2014, sekaligus menyusun draft awal yang disebut dengan Rancangan Awal RKP 2014. Rancangan awal RKP 2014 termasuk penyusunan Renja K/L versi Bappenas, akan menjadi bahan masukan dalam penetapan pagu indikatif tiap kementerian/lembaga. Untuk penyusunan RKP 2014 bidang tata ruang, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan berkoordinasi dengan Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum (DJPR PU). Sementara untuk bidang pertanahan, berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Koordinasi dalam proses penyusunan RKP 2014 ini dimaksudkan guna mencari kerangka awal penyusunan program dan kegiatan yang akan digulirkan terutama kegiatan maupun program prioritas pemerintah. Penyusunan RKP 2014 secara umum dimulai dengan penyusunan rancangan awal RKP 2014 pada bulan Januari 2013. Koordinasi ini didahului dengan melaksanakan evaluasi singkat mengenai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertanahan di tahun sebelumnya yaitu Tahun 2012. Disamping itu, dipertimbangkan juga bahan-bahan perkiraan kecenderungan (tren) 2010-2014 serta arahan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014. Output yang diharapkan dari pelaksanaan koordinasi ini adalah tersusunnya program maupun kegiatan prioritas bidang tata ruang dan pertanahan pada tahun 2014 yang dapat mengatasi

permasalahan-permasalahan

yang

dihadapi

oleh

pemerintah

maupun 15

masyarakat Indonesia di tahun tersebut. Usulan program pembangunan keseluruhan yang direncanakan masuk ke dalam DIPA DJPR PU pada tahun 2014 adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sementara usulan program pembangunan keseluruhan yang direncanakan masuk ke dalam DIPA BPN pada tahun 2014 adalah: 1.

Program Pengelolaan Pertanahan Nasional;

2.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN;

3.

Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI;

4.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN;

Seperti pada setiap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun-tahun sebelumnya, dalam penyusunan RKP 2014 ini output yang dihasilkan yaitu terdiri dari 3 (tiga) buku yaitu buku I, buku II, dan buku III. Buku I berisi program dan kegiatan yang masuk ke dalam kategori prioritas nasional sedangkan buku II berisi program dan kegiatan yang dikategorikan sebagai prioritas bidang. Untuk buku III sendiri adalah penetapan lokasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik prioritas nasional maupun prioritas bidang. Dalam RPJMN 2010-2014, prioritas nasional yang terkait dengan bidang tata ruang adalah Prioritas 6: Program aksi di bidang infrastruktur yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Daerah 1 dan Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Daerah 2. Tabel prioritas nasional Tahun 2014 bidang tata ruang secara lengkap dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

16

Tabel 5. Prioritas Nasional 2014 Bidang Tata Ruang NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2014

PAGU TAHUN 2014

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

PRIORITAS 6 : PROGRAM AKSI DI BIDANG INFRASTRUKTUR 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1.

Pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah wilayah 1

Keserasian dan keselarasan pembangunan dengan RTRW

program

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya

15 provinsi

71,65

Kemen PU

2.

Pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah wilayah 2

Keserasian dan keselarasan pembangunan dengan RTRW

program

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya

17 provinsi

84,45

Kemen PU

17

Dalam RPJMN 2010-2014, prioritas nasional yang terkait dengan bidang pertanahan adalah: a.

Prioritas 4: Program aksi bidang penanggulangan kemiskinan;

b. Prioritas 5: Program aksi bidang ketahanan pangan; c.

Prioritas 6: Program aksi di bidang infrastruktur;

d. Prioritas 7: Program aksi di bidang iklim investasi dan iklim usaha; e.

Prioritas 8: Program aksi di bidang energi; dan

f.

Prioritas 10: Program aksi di bidang daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik.

Berdasarkan kerangka besar RPJMN 2010-2014 dan melalui koordinasi yang intensif dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Badan Pertanahan Nasional (BPN), disepakati kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tercapainya prioritas nasional sebagai berikut: a. Prioritas Nasional 4 (program aksi di bidang penanggulangan kemiskinan) didukung oleh program pengelolaan pertanahan nasional melalui kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan indikator Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (bidang); b. Prioritas Nasional 5 (program aksi di bidang pangan), didukung oleh program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BPN RI melalui kegiatan pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan hubungan masyarakat dengan indikator jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Paket); c. Prioritas Nasional 6 (program aksi di bidang infrastruktur) didukung oleh 2 (dua) program yaitu: (1) program pengelolaan pertanahan nasional melalui kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan indikator Neraca Penatagunaan Tanah di daerah (Kab/kota/kec) dan inventarisasi P4T (bidang); dan (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BPN RI melalui kegiatan pengembangan perturan perundang-undangan bidang pertanahan dan hubungan masyarakat dengan indikator tersusunnya peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum; d. Prioritas Nasional 7 (program aksi di bidang iklim investasi dan iklim usaha), didukung oleh 2 (dua) program yaitu: (1) program pengelolaan pertanahan nasional melalui kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan indikator cakupan peta pertanahan 18

(Hektar), jumlah bidang tanah yang dilegalisasi (bidang), penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan (laporan); dan (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BPN RI melalui kegiatan pengelolaan data dan informasi pertanahandengan indikator peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA (kab/kota); e. Prioritas Nasional 8 (program aksi di bidang energi) didukung oleh program pengelolaan pertanahan nasional melalui kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan indikator inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (SP); f. Prioritas Nasional 10 (program aksi di bidang daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik) didukung oleh program pengelolaan pertanahan nasional melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan indikator inventarisasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu- WP3WT (SP); dan (2) kegiatan pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu di pusat (peraturan-peraturan pengelolaan WP3WT). Tabel prioritas nasional Tahun 2014 bidang pertanahan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

19

20

Tabel 6. Prioritas Nasional 2014Bidang Pertanahan NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2014

PAGU TAHUN 2014

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

138.750 bidang

101,50

BPN

1 Paket

6,20

BPN

45 kab/kota dan 55 kec

9,20

BPN

198.000bidang

35,80

BPN

1 paket

6,20

BPN

2.800.000 ha

22,2

BPN

884.050 bidang

385,8

BPN

PRIORITAS 4 : PROGRAM AKSI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN  1.

PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Terlaksananya redistribusi tanah

Jumlah bidang tanah yang diredistribusi

PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI DI BIDANG PANGAN  1.

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Pengembangan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Terlaksananya pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

PRIORITAS 6: PROGRAM AKSI DI BIDANG INFRASTRUKTUR 

PROGRAM PENGELOAAN PERTANAHAN NASIONAL

1.

Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.

Neraca Penatagunaan Tanah di daerah

Pengelolaan Pertanahan Provinsi


Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.

Inventarisasi P4T

2.  1.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Pengembangan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Terlaksananya pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Tersusunnya peraturan perundangundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

PRIORITAS 7: PROGRAM AKSI DI BIDANG IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA 

PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL

1.


Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia

Cakupan Peta Pertanahan

2.


Terlaksananya percepatan legalisasi aset

Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi

21

pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah 3.


Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

10.603laporan

18,6

BPN

22

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2014

PAGU TAHUN 2014

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA

419 kab/kota

37,9

BPN

tanah

463 SP

7,4

BPN

BPN

PRIORITAS 7: PROGRAM AKSI DI BIDANG IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA  1.

PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL Pengelolaan Pertanahan

Data

dan

Informasi

Tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional/ SIMTANAS)

PRIORITAS 8: PROGRAM AKSI DI BIDANG ENERGI  PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL 1.

Pengelolaan PertanahanProvinsi

Terwujudnya pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi

Inventarisasi dan terindikasi terlantar

identifikasi

PRIORITAS 10: DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK  PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL 1.


Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

157 SP

14,3

2.

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)

Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

1 Paket

6,0

23

Prioritas nasional bidang pertanahan yang ada didalam RPJMN 2010-2014 diatas digunakan sebagai landasan dalam menyusun rancangan RKP setiap tahunnya. Selain dokumen RPJMN 2010-2014, juga digunakan baseline Renja K/L 2014 serta perkiraan maju (forward estimate) dari RKP sebelumnya. Berikut tabel Renja K/L dan perkiraan maju RKP yang menjadi baselinedalam menentukan rancangan awal RKP 2014. Tabel 7. Baseline dalam Penetapan Rancangan Awal RKP 2014

KODE PROGRAM

056.01 056.02 056.03 056.04

PROGRAM

Program Dukungan Manajamen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN RI Program Pengelolaan Pertanahan Nasional

SUB TOTAL USULAN NEW INITIATIVE TOTAL

BASELINE RENJA K/L TAHUN 2014 *) (Rp. Milyar)

BASELINE FORWARD ESTIMATE RKP 2014 (Rp. Milyar)

1.978,7

1.577,1

427,2

134,0

10,5

10,5

1.973,7

2.236,8

4.390,1 4.390,1

3.958,5 3.958,5

Untukmembahasdanmensinergikanantarasubstansikegiatandanpendanaannyadalam 2014,

makadiadakanpertemuan

internal

duapihak

(bilateral

RKP

meeting)

antaraDeputiBidangPendanaan Pembangunan danDirektorat di KedeputianPengembangan Regional

danOtonomi

Daerah

padatanggal

5

Maret

2013.

PadapertemuantersebutdisampaikanarahkebijakandanprioritaspembangunannasionalTahun 2014 setiapkedeputiansertapenyepakatanmengenaibaselineuntukrancanganawal RKP 2014. ArahkebijakanprioritaspembangunannasionalTahun 2014 sesuaidengantema RKP 2014 yang telahditetapkanterdiridari: a. Pemantapan Perekonomian Nasional b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat c. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik 24

SedangkanisustrategisKedeputianPengembangan Regional danOtonomi Daerah Tahun 2014 adalahsebagaiberikut : ISU STRATEGIS Kesiapan infrastruktur dan1. kelembagaan penanganan bencana-mitigasi bencana 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Percepatan pembangunan1. infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat 2. 3.

4. 5. 6.

LANGKAH STRATEGIS Pembangunan shelter bencana alam (tempat evakuasi sementara) Pembangunan sirine peringatan dini gempa Pembangunan desa tangguh Peningkatan koordinasi oleh BNPB dengan kementerian/lembaga terkait Pengendalian banjir di DKI Jakarta, pengamanan pantai dan pengendali lahar Pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS Prioritas Percepatan proses alih status kawasan Penyelesaian RTRW Provinsi Pemantapan program Kementerian Perindustrian terkait pengembangan industri sagu di kabupaten/kota Inisiasi program pemberdayaan pasar tradisional yang melibatkan OAP Koordinasi keberlanjutan pembangunan sekolah berasrama yang menjangkau daerah pegunungan tengah Strategi pembangunan jalan strategis Papua sepanjang 3.488 km (80 ruas jalan) untuk membuka keterisolasian Peningkatan status kelas RS dan jumlah mobile clinic Konsolidasi antara Pemda dengan Kemenhan, TNI, Polri, maupun Kemendiknas untuk pemberian kuota bagi siswa berprestasi

3.2 Pagu Indikatif RKP 2014 dan Penyelenggaraan Rakorbangpus Penyelenggaraan Rakorbangpus merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 yang bertujuan untuk mensosialisasikan Rancangan Awal RKP 2014 dan Pagu Indikatif 2014 setiap Kementerian/Lembaga. Penyelenggaraan Rakorbangpus dilakukan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 8 April 2013. Pada acara tersebut disampaikan beberapa arahan kepada perwakilan Kementerian/Lembaga yang hadir untuk penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) guna menyempurnakan rancangan awal RKP Tahun 2014. Beberapa arahan yang disampaikan antara lain sebagai berikut:

25

1.

Pagu Indikatif yang telah ditetapkan melalui Surat Bersama ini merupakan batas atas yang tidak dapat dilampaui, dan dapat berkurang berdasarkan hasil pembahasan dalam trilateral meetings.

2.

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasionai yang memuat isu dan langkah strategis pada tahun 2014 yang difokuskan pada: a. Pemantapan Perekonomian Nasional:  Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung kedelai dan gula;  Konektivitas untuk menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri dalam rangka dukungan MP3EI;  Perkuatan kelembagaan hubungan industrial;  Diversifikasi pemanfaatan energi;  Peningkatan kemampuan Iptek dalam rangka mendukung percepatan dan periuasan ekonomi nasional;  Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; b. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat:  Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan;  Penurunan angka kematian ibu dan bayi;  Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak;  Periuasan Program Keluarga Harapan;  Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI);  Mitigasi Bencana (infrastruktur shelter perlindungan dan penanganan banjir); c. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik:  Percepatan pembangunan Minimum Essential Force;  Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme;  Pelaksanaan Pemilu 2014.

3.

Arah kebijakan fiskal yang dijabarkan dalam rencana tindak sebagai berikut: a. Menetapkan baseline belanja pegawai dan menggunakan prinsip flat policy untuk penghitungan belanja barang operasional/pemeliharaan perkantoran yaitu:  Belanja pegawai ditetapkan berdasarkan realisasi tahun 2012 yang diproyeksikan atas Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) tahun 2013, dengan 26

mempertimbangkan database pegawai, kenaikan gaji berkala, moratorium PNS, dan pemotongan belanja pegawai transito dan tunjangan kinerja bagi K/L yang sampai tahun 2012 telah melaksanakan reformasi birokrasi;  Belanja barang operasional/pemeliharaan perkantoran ditetapkan turun dari alokasinya dalam RABPP tahun 2013, setelah memperhitungkan perkiraan kinerja daya serap anggaran di tahun 2013. b. Kebutuhan baseline belanja non operasionai (selain belanja pegawai dan barang operasional), ditetapkan berdasarkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 2014 yang tercantum dalam RABPP 2013, dengan memperhitungkan perkiraan kinerja daya serap anggaran di tahun 2013 serta efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar, konsiyering, workshop, dan honorarium tim, yang dialokasikan sesuai kebutuhan dan tugas fungsi masing-masing K/L; c. Mendukung

upaya

pengembangan

infrastruktur,

termasuk

upaya

untuk

mempertahankan atau meningkatkan nilai aset negara, melalui peningkatan alokasi belanja modal (termasuk belanja barang dan bantuan sosial yangberkarakteristik belanja modal, yang akan dipindahtangankan ke pihak ke-3), d. Alokasi bantuan sosial difokuskan untuk pencapaian sasaran-sasaran prioritas bantuan sosial yang mengacu pada kegiatan-kegiatan dalam 4 klaster pengurangan kemiskinan, dan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan; e. Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri; f. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multiyears) g. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; serta h. Untuk menjaga kesesuaian dengan postur APBN, K/L diminta untuk memperhatikan rincian sumber dana dan jenis belanja 4.

Prioritas-prioritas pembangunan nasional yang akan diiaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II (Buku I Rancangan Awal RKP Tahun 2014). Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasionat diminta untuk memberikan konfirmasi atau mengusulkan perubahan/penyempurnaan terhadap kegiatan prioritas dan/atau alokasi anggaran yang tercantum dalam Buku I Rancangan Awal RKP Tahun 27

2014, dengan memperhatikan komitmen pelaksanaan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Usulan perubahan atau konfirmasi tersebut agar dituangkan dalam masing-masing Renja K/L. 5.

Prioritas-prioritas pembangunan bidang yang akan diiaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III (Buku II Rancangan Awal RKP Tahun 2014). Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan prioritas pembangunan bidang diminta untuk memberikan konfirmasi atau mengusulkan perubahan/penyempurnaan terhadap kegiatan prioritas dan/atau alokasi anggaran yang tercantum dalam Buku II Rancangan Awal RKP Tahun 2014, dengan memperhatikan komitmen pelaksanaan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Usulan perubahan atau konfimasi tersebut agar dituangkan dalam masing-rnasing Renja K/L.

6.

Prioritas-prioritas pembangunan daerah (dimensi kewilayahan) yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IV (Buku III Rancangan Awal RKP Tahun 2014). Kementerian Negara/ Lembaga yang mempunyai program dan kegiatan prioritas yang diiaksanakan di daerah diminta untuk memberikan rincian program dan kegiatan prioritas beserta alokasi anggaran sesuai dengan format yang tercantum dalam Buku III Rancangan Awal RKP Tahun 2014. Usulan tersebut agar dituangkan dalam masing-masing Renja K/L.

7.

Renja K/L disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan, termasuk untuk subsidi. Public Service Obligation {PSO), dan belanja lain yang bersifat khusus yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari kebijakan K/L tersebut.

8.

Efektifitas dan efisiensi pencaparan sasaran pembangunan K/L antara lain melalui: a. Mengkaji kembali kinerja program {outcome) dan kegiatan {output) untuk lebih difokuskan (refocusing) pada kinerja utama Kementerian Negara/Lembaga: b. Mengkaji ulang pembangunan gedung kantor baru dan menundanya apabila tidak sangat mendesak. Apabila rencana pembangunan gedung baru tetap akan diiakukan, harus menggunakan spesifikasi dan standar sesuai Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Fembangunan Bangunan Gedung Negara. 28

c. Membatasi/mengurangi komponen pendukung pencapaian output yang tidak terkait langsung dengan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain: (i) perjalanan dinas dalam dan luar negeri; (ii) rapat dan konsinyering di luar kantor; (iii) honorarium tim; (iv) pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga (mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan, gedung pertemuan); (v) pengadaan kendaraan bermotor (kecuali pengadaan kendaraan fungsional seperti ambulan untuk rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, kendaraan roda dua untuk penyuluh, dan penggantian kendaraan rusak berat); (vi) pemasangan iklan yang tidak terkait secara langsung dengan layanan K/L pada media massa dan media elektronik; dan (vii) kegiatan lain yang sejenis atau serupa. 9.

Sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui: a. memilih kegiatan yang akan didanai oleh K/L dengan berpedoman pada pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangundangan; b. menentukan distribusi alokasi anggaran K/L untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dalam kerangka pencapaian prioritas nasional; c. mengupayakan sinkronisasi kegiatan dalam Renja K/L dengan kegiatan-kegiatan daerah yang dibiayai dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus;

10. Dalam rangka klasifikasi belanja negara menurut fungsi, Kementerian Negara/Lembaga diminta melaksanakan pencatatan sesuai Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai contoh, Kementerian Negara/Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan diminta mencantumkan kegiatan pendidikan tersebut dalam klasifikasi fungsi pendidikan. 11. Dalam proses penyusunan Renja K/L, dilakukan Pertemuan Tiga Pihak antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diatur dalam Lampiran V tentang buku Petunjuk Pertemuan Tiga Pihak. 12. Terkait Inisiatif Baru Tahun Anggaran 2014:

29

a. Alokasi anggaran Inisiatif Baru yang sudah dialokasikan dalam surat ini tidak dapat berkurang dan pemanfaatannya tidak dapat digunakan (dialihkan) untuk membiayai kegiatan lainnya; b. Dalam penilaian Inisiatif Baru yang teiah mendapatkan alokasi dalam surat ini, diperlukan TOR dan RAB yang harus disiapkan oleh KL pengusul untuk dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak (trilateral meeting) c. K/L yang tidak dapat memenuhi kelengkapan TOR dan RAB, maka alokasi anggaran K/L yang bersangkutan akan mengalami pengurangan; d. K/L yang mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk Inisiatif Baru berdasarkan Direktif Presiden tetapi belum mengajukan proposal Inisiatif Baru. maka diharapkan dapat segera mengajukan proposal Inisiatif Baru sebelum ditetapkannya pagu anggaran K/L. Pagu indikatif Ditjen Penataan Ruang, Kementerian PU untuk RKP 2014 sebesar Rp. 997.047,8 Milyar sementara pagu indikatif Badan Pertanahan Nasional untuk RKP 2014 sebesar Rp. 4.142.926,5 Milyar (ditetapkan dengan Surat Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor : 1949/M.PPN/04/2013 dan Nomor : S-279/MK.02/2013). Pagu indikatif ini merupakan ancar-ancar anggaran belanja untuk setiap Kementerian/Lembaga guna menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Rekapitulasi Pagu indikatif RKP 2014 DJPR PU dan BPN dapat dilihat pada tabel ... dan tabel 8 dibawah ini. Tabel 8. Rekapitulasi Pagu indikatif RKP 2014 DJPR PU (Juta Rupiah)

PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

SUMBER PENDANAAN

Tahun Anggaran

Rencana 2014

2015

2016

2017

a. Rp. Murni

993.837,60

1.316.490,30

1.446.389,60

1.596.052,30

b. PNBP/BLU

3.210,2

3.509,7

3.610,4

3.947,7

c. PHLN/PDN

0,0

0,0

0,0

0,0

997.047,8

1.320.000,0

1.450.000,0

1.600.000,0

TOTAL

30

Tabel 9. Rekapitulasi Pagu indikatif RKP 2014 BPN (Juta Rupiah)

PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL

SUMBER PENDANAAN

Rencana 2014

Tahun Anggaran 2015

2016

2017

a. Rp. Murni

915.953,0

933.201,9

933.201,9

933.201,9

b. PNBP/BLU

998.123,9

1.303.579,1

1.303.579,1

1.303.579,1

c. PHLN/PDN

0,0

0,0

0,0

0,0

1.914.076,9

2.236.781,0

2.236.781,0

2.236.781,0

1.706.855,9

1.572.412,5

1.572.412,5

1.572.412,5

194.103,1

4.733,1

4.733,1

4.733,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1.900.959,0

1.577.145,6

1.577.145,6

1.577.145,6

a. Rp. Murni

124.392,0

134.039,0

134.039,0

134.039,0

b. PNBP/BLU

193.498,7

0,0

0,0

0,0

c. PHLN/PDN

0,0

0,0

0,0

0,0

317.890,7

134.039,0

134.039,0

134.039,0

PROGRAM PENGAWASAN DAN a. Rp. Murni PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR b. PNBP/BLU BADAN PERTANAHAN NASIONAL

10.000,0

10.500,0

10.500,0

10.500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

c. PHLN/PDN

0,0

0,0

0,0

0,0

10.000,0

10.500,0

10.500,0

10.500,0

a. Rp. Murni

2.757.200,8

2.550.153,4

2.550.153,4

2.550.153,4

b. PNBP/BLU

1.385.725,7

1.308.312,2

1.308.312,2

1.308.312,2

c. PHLN/PDN

0,0

0,0

0,0

0,0

4.142.926,5

3.958.465,6

3.958.465,6

3.958.465,6

TOTAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN a. Rp. Murni PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK b. PNBP/BLU INDONESIA c. PHLN/PDN TOTAL PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TOTAL

TOTAL

TOTAL *)

31

3.3 Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) Setelah Rakorbangpus, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas menyelenggarakan forum trilateral meeting antara mitra K/L, Kementerian Keuangan dan Bappenas. Rapat dengan DJPR PU dilaksanakan pada tanggal 15 April 2013, sementara dengan BPN pada tanggal 12 April 2013 dengan tujuan: (1) koordinasi dan kesepahaman pencapaian sasaran prioritas pembangunan; (2) menjaga konsistensi kebijakan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran terutama antara RKP, Renja K/L dan RKA-KL; (3) mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (kegiatan prioritas dan pendanaannya), serta (4) sebagai dasar bagi K/L untuk merumuskan dokumen kesepakatan bersama yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan masukan oleh K/L dalam penyusunan Renja K/L. Untuk Ditjen Penataan Ruang (DJPR), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hasil dari pertemuan trilateral ini adalah dokumen kesepakatan pertemuan tiga pihak yang ditanda tangani oleh Kementerian PPN/Bappenas (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan), Kementerian Keuangan (Direktur Anggaran I) dan DJPR PU (Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dan Direktur Bina Program dan Kemitraan). Dokumen kesepakatan ini berisi antara lain yaitu: kesepakatan atas kegiatan prioritas, kegiatan non prioritas, inisiatif baru beserta keluaran dan besaran anggarannya; kesepakatan atas perubahan alokasi anggaran antar program dan antar kegiatan. Hasil kesepakatan ini menjadi pegangan bagi DJPR PU dalam menyusun Renja K/L yang harus diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas. Sedangkan ringkasan catatan pembahasan trilateral Bappenas, Kemenkeu dan DJPR PU dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini.

32

Tabel 10. Ringkasan Catatan dalam Pembahasan Trilateral Meeting No Materi Pembahasan (1) (2) Prioritas Pembangunan Nasional 1 Program dan Kegiatan prioritas 1. Pencapaian Target RPJMN II

Catatan Kementerian PPN / Bappenas (3)

Catatan Kementerian Keuangan (4)

Catatan Kementerian Pekerjaan Umum (5)

Pemenuhan beberapa target RPJMN 2010-2014 perlu menjadi dasar penyusunan RKP 2014, antara lain terkait penyusunan 40 NSPK, penetapan 45 Perpres RTR KSN, Bimtek Penataan Ruang Wilayah untuk 163 Kabupaten dan Bimtek Pengembangan Wilayah/Kawasan Perdesaan dan Argopolitan sebesar 7 Kawasan, dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (23 kegiatan).

Penyelesaikan RTRW perlu menjadi perhatian utama Ditjen Penataan Ruang sebab amanat UUPR mewajibkan RTRW selesai pada tahun 2009 (Provinsi) dan 2010 (Kabupaten/Kota).

2. Alokasi Anggaran per Kegiatan

Alokasi anggaran per kegiatan pada dasarnya diserahkan pada mekanisme internal, namun harus ada penjelasan tekait peningkatan anggaran Direktorat Perkotaan secara signifikan dan berbeda jauh dari alokasi SB.

Alokasi anggaran per kegiatan harus sejalan dengan prioritas nasional/bidang/kementerian/lembaga serta tugas pokok dan fungsi unit struktural pelaksana kegiatan. Kebutuhan pengembangan Kebun Raya hendaknya didasarkan pada payung hukum yang kuat, agar tidak terjadi duplikasi dengan K/L lain.

3. Pelaksanaan Program-Program Khusus (Unggulan)

1.

Duplikasi Tupoksi perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan indikator P2KH, khususnya dengan

1. Target pencapaian RPJMN 2010-2014 terkait dengan NSPK perlu disepakati dasar perhitungannya, dimana berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, hal itu termasuk penyelesaian Norma (PP, Perpres, dll), Standar dan Pedoman (Permen), serta Kriteria. Jumlah NSPK yang telah diselesaikan hingga tahun 2013 sebanyak 34 NSPK, sehingga sisa target yang harus dipenuhi sebanyak 26 NSPK pada tahun 2014. 2. Untuk target pencapaian Bimtek penataan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis berupa Konsultan Manajemen Regional (KMR) di seluruh provinsi dan kabupaten. 3. Target Pengembangan Wilayah/ Kawasan Perdesaan dan Agropolitan yang dilaksanakan pada tahun 2013 sebanyak 14 kawasan. Sehingga target 2014 yang tersisa sebanyak 14 kawasan yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB). Alokasi anggaran per kegiatan yang tercantum dalam SB berbeda dengan alokasi usulan yang disampaikan oleh Ditjen Penataan Ruang. Alokasi usulan tersebut didasarkan pada hasil pembahasan konsultasi regional yang telah disesuaikan dengan pagu indikatif total 2014. Namun demikian anggaran Direktorat Perkotaan (Rp. 324,869 M) mengalami perbedaan yang cukup besar dibandingkan dengan alokasi SB (Rp. 234,511 M). Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan Kebun Raya di Batam dan Makasar serta Up Scaling program 112 Kota Hijau. 1. Sesuai hasil pembicaraan antara Ditjen Penataan Ruang dan Ditjen Cipta Karya, pengembangan RTH

Kenaikan alokasi pada indikator Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

33

No (1)

Materi Pembahasan (2)

4. Sinkronisasi kegiatan penataan ruang dan pembangunan.

5. Operasionalisasi ruang

rencana

tata

Catatan Kementerian PPN / Bappenas (3) perlu diperjelas peruntukannya. Selain itu, perlu dipastikan agar tidak terjadi duplikasi tupoksi dengan sektor lain dan tidak mengambil kewenangan yang sudah disentralisasikan kepada daerah. 2. Dalam pelaksanaan P2KH dan Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) pada Tahun 2014 perlu dilakukan: (i) Pemetaan kabupaten/kota dan kawasan spesifiknya yang ditangani dalam lingkup nasional; (ii) Roadmap pelaksanaan kegiatan s.d. Tahun 2014; (iii) Sinkronisasi kota dan kawasan yang ditangani dalam P2KH dan P3KP. 3. Dalam pelaksanaan P2KH, perlu diperhatikan juga kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam penyediaan infrastruktur dan pengembangan RTH. Disamping itu, perlu disusun exit strategy untuk kabupaten/kota yang nantinya tidak dipilih sebagai kota yang mendapatkan alokasi penuh (full scale) P2KH setelah Tahun 2014. 4. Dari 85 kabupaten/kota P3KP pada Tahun 2014, perlu ditentukan target berapa kabupaten/kota yang akan dipilih, diusulkan dan diproritaskan untuk menjadi kota pusaka dunia (world heritage). Prioritas Nasional pada Binda I dan Binda II mengalami penurunan dari RKP 2013. Hal ini perlu diperjelas, khususnya penurunan signifikan yang terjadi pada Binda II.

Catatan Kementerian Keuangan (4) Ditjen Cipta Karya (CK) Kementerian PU. Informasi yang didapat bahwa RTH lama menjadi kewenangan Ditjen CK, sedangkan RTH baru menjadi kewenangan Ditjen Penataan Ruang. Namun belum terdapat peraturan resmi yg mengatur secara jelas..

Catatan Kementerian Pekerjaan Umum (5) ke depan akan dilaksanakan oleh Ditjen Penataan Ruang. Namun demikian, masih diperlukan adanya aturan atau ketentuan sebagai landasan pelaksanaan pemrograman dan penganggaran ke depan. 2. Program kegiatan P2KH pasca 2014 akan difokuskan pada 10-15 kota hijau terpilih yang akan dikembangkan untuk menjadi percontohan Nasional. Sisanya akan ditanani melalui program city climateplan dalam rangka adaptasi perubahan iklim. Roadmap P2KH dan P3KP akan disusun tahun 2013. 3. Exit Strategy akan dilakukan melalui pengembangan kota yang adaptif terhadap perubahan iklim. 4. Dalam penyusunan roadmap Kota Pusaka akan ditetapkan kota-kota yang akan didorong sebagai World Heritage City

Sinkronisasi kegiatan penataan ruang dan pembangunan hendaknya dapat direncanakan dengan lebih efisien, dengan membatasi komponen honorarium, perjalanan dinas dan konsinyering

Sinkronisasi Penataan Ruang dilaksanakan dalam bentuk sinkronisasi Penataan Ruang Nasional dan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta sinkronisasi antara kebijakan Penataan Ruang dengan Pembangunan. Dengan demikian, kegiatan sinkronisasi tidak hanya dilaksanakan pada SKPD Dekonsentrasi melainkan juga melalui kegiatan persetujuan substansi dan sinkronisasi program sektor di Pusat seperti Konsultasi Regional. PMU pada dasarnya merupakan upaya tindak lanjut dalam rangka implementasi rencana Tata Ruang

PMU untuk KSN hendaknya tidak menambah biaya pegawai dan biaya operasional (flat policy).

34

No (1)

2


Inisiatif Baru



Catatan Kementerian Pekerjaan Umum (5) Kawasan Strategis Nasional. Dalam pelaksanaannya PMU merupakan unit Nasional yang mengkoordinasikan berbagai program pembangunan sektor yang ada di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Biaya anggaran yang dialokasikan merupakan bagian dari anggaran untuk program pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

RPI2JM perlu diperjelas posisi dan landasan hukumnya sebab merupakan indikator baru dan tidak terdapat dalam RPJMN 2010-2014.

Alokasi RPI2JM masih memerlukan payung hukum yang lebih jelas, khususnya untuk mengetahui secara proporsional, apakah kegiatan tersebut sebagai prioritas nasional, bidang ataupun K/L Pengusulan Inisiatif Baru bisa dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu:

RPI2JM merupakan bentuk upaya sinkronisasi antara sektor pembangunan khususnya yang berada di sektor ke PU-an berdasarkan RTRWN. Pedoman penyusunan RPI2JM akan ditetapkan melalui Permen PU. Program usulan inisiatif baru tahap 2 akan disampaikan sebelum minggu pertama bulan Mei yang terkait dengan program-program Penataan Ruang dalam rangka mendukung MP3EI, berupa percepatan penyelesaian rencana rinci tata ruang Provinsi Kabupaten/Kota di sepanjang koridor MP3EI. Kegiatan fasilitasi Bimbingan Teknis, serta program mendukung Ketahanan Pangan melalui program P2KPB, dan exit strategy P2KH yang mendukung Prioritas Nasional Lingkungan Hidup dalam rangka Perubahan Iklim.

1.

2.

Penambahan Pagu Anggaran terkait dengan progrm inisiatif baru, agar dilengkapi dengan TOR dan RAB dan disampaikan pada kesempatan kedua pengajuan program Inisiatif Baru pada minggu pertama bulan Mei. Sebelumnya usulan Inisiatif Baru dari Ditjen Penataan Ruang telah dinilai dan diajukan sebelum terbitnya SB. Usulan tersebut belum dapat disetujui dalam tahap pertama, namun tetap dicantumkan dalam dokumen Trilateral Meeting untuk dipertimbangkan apabila ada alokasi tambahan. Usulan Inisiatif Baru tahap dua agar berbeda dengan usuan Inisiatif Baru tahap pertama. Terkait dengan usulan inisiatif baru dalam bentuk upscaling P2KH yang cukup besar dan sudah melampaui target dalam RPJMN 20102014, sementara tidak tercantumnya P2KH sebagai salah satu direktif Presiden, maka diperlukan justifikasi yang kuat. Untuk itu, dengan desain P2KH yang mengarah kepada adaptasi perubahan iklim, maka dimungkinkan untuk mengusulkan program tersebut kedalam Prioritas Nasional 9: Peningkatan Kualitas

1. 2. 3.

Penyusunan Pagu Indikatif Penyusunan Pagu Anggaran Alokasi K/L

Apabila target RPJMN 2010-2014 telah terlampaui, disarankan agar dilakukan optimalisasi alokasi baseline untuk mengakomodir komponen kegiatan yang diusulkan di dalam Insiatif Baru.

35

No (1)


3

Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

4

Catatan terkait Pengisian Renja K/L

Catatan Kementerian PPN / Bappenas (3) Lingkungan. Untuk pengusulan tersebut, dibutuhkan adanya surat Direktur Jenderal Penataan Ruang ke Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas dan tembusan ke Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan. -



Tidak ada alokasi Dekonsentrasi dan TP yang dialihkan dananya ke transfer daerah.

-

Dalam struktur penganggaran, penghapusan terhadap IKK akan berpengaruh pada output di RKA-K/L. Demikian sebaliknya penambahan IKK akan memrlukan output baru di RKA-K/L. Oleh karena itu agar perubahan terhadap IKK dapat dilakukan dengan baik kiranya perlu ada review terhadap output yang sudah ada. Secara substansi, perubahan IKK hendaknya tetap mengacu pada prioritas nasional, idang, K/L serta tupoksi satker bersangkutan.

Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang 1. Terdapat perbedaan target dan alokasi pada IKK 006: Jumlah kegiatan manajemen SDM Ditjen Penataan Ruang, pada SB target sebanyak 10 kegiatan dengan alokasi sebesar Rp 5 M, sedangkan pada usulan DJPR tidak mengalokasikan target untuk IKK tersebut. Sehingga selisih alokasi antara SB dengan usulan DJPR digunakan untuk mengakomodasi kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang. Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I 1. IKK 003 Jumlah (orang) PPNS yang dibina di SEB adalah 3 (tiga) kegiatan. Di exercise 2014 tidak ada kegiatan karena tidak ada output di RKA-KL sehingga bergabung ke IKK 008 Jumlah Pengawasan Teknis Bidang Penataan Ruang dengan Output Pengawasan Teknis/ Pembinaan PPNS Penataan Ruang. 2. IKK 007, Jumlah NSPK sesuai amanat UU 26/2007 di SEB adalah 4 (empat) kegiatan, di exercise 2014 2 (dua) kegiatan. Akan tetapi tidak ada output di RKA-KL untuk NSPK, padahal di tahun sebelumnya output tersebut ada di aplikasi RKA-KL. 3. IKK 015 Jumlah Kegiatan yang mendapat Bimtek Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi di SEB sebanyak 4 (empat) kegiatan, di exercise 2014 tidak ada, hal ini disebabkan karena tidak adanya output di RKA-KL sehingga bergabung ke IKK 004 Pembinaan Teknis Penyelidik Penataan

36

No (1)




Catatan Kementerian Pekerjaan Umum (5) Ruang Daerah dengan Output Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah. 4. IKK 018 Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian dekonsentrasi bidang penataan ruang di SEB adalah 1 (satu) Laporan, pada exercise 2014 tidak ada, sehingga bergabung ke IKK 001, jumlah laporan keuangan dan BMN dengan Output Laporan kinerja dan Pelaksanaan Anggaran. Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Terjadi penggabungan beberapa IKK menjadi satu IKK disebabkan output di RKAKL tidak dapat dimasukan kedalam IKK yang ada antara lain: 1. IKK 012: Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimtek PR wilayah/ kawasan perdesaan dan agropolitan. Merupakan gabungan dari beberapa IKK yaitu:  IKK 005: Jumlah sosialisasi bidang penataan ruang  IKK 009: Jumlah kegiatan penyelenggaraan persetujuan substansi RTRWK  IKK 011: Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis penataan ruang wilayah kabupaten  IKK 014: Jumlah kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi  IKK 015: Jumlah wilayah sungai yang mendapatkan fasilitasi penataan ruang lintas wilayah  IKK 016: Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi bidang penataan ruang  IKK 017: Jumlah kegiatan koordinasi lintas provinsi 7 (tujuh) 2. IKK 007: Jumlah wastek bidang PR, merupakan gabungan dengan IKK 003: Jumlah orang PPNS yang dibina. Alokasi menjadi 600 Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Terdapat perbedaan target dan alokasi antara SB dan Usulan DJPR dengan sebagai berikut:

37

No (1)




Catatan Kementerian Pekerjaan Umum (5) 1. IKK 001, Penanganan wilayah sungai telah diakomodir dalam RTRW Prov dan RTR Pulau/Kepulauan 2. IKK 003 Jumlah kegiatan koordinasi lintas provinsi 7 pulau dan Kepulauan 3. IKK 005, Disesuaikan dengan kondisi status penanganan KSN di tahun 2013, maka volume penanganan KSN di 2014 adalah:  Proses legalisasi : 32 KSN (+ sisa target legalisasi 2013 yang belum terealisasi)  Penyusunan Raperpres : 15 KSN  Penyusunan matek : 4 KSN (2 KSN sudah masuk deliniasi KSN lainnya)  KLHS Biak  Penyiapan peta 7 KAPET --> disesuaikan dengan unit cost untuk masing-masing pekerjaan 4. IKK 006, menindaklanjuti pelaksanaan PK di 2013, di 2014 diperlukan 2 pekerjaan Tindak Lanjut Hasil PK yaitu pemantapan materi TL hasil PK dan fasilitasi pelaksanaan TL hasil PK. - Output 2400.11 Diusulkan untuk ditambahkan --> ada di Aplikasi Renja K/L tapi belum ada di aplikasi RKA-KL". IKK 008, kegiatan rutin terkait pelaksanaan monev implementasi RTRWN/Pulau/Kepulauan dan KSN serta pemutakhiran sistem informasi RTRWN/Pulau/ Kepulauan/KSN - Output 2400.12 (Rekomendasi Peningkatan Kinerja Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Nasional, Pulau dan KSN Non Perkotaan) diusulkan untuk ditambahkan --> ada di Aplikasi Renja K/L tapi belum ada di aplikasi RKA-KL" 5. IKK 009, terdapat 2 laporan terkait pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan wilayah: fasilitasi dan menjunjang BKPRN, Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Linwil Nasional dan Regional, Sekretariat MAPI, serta Forum Penataan Ruang Pulau. - IKK terkait Penerbitan Buletin Tata Ruang sudah

38

No (1)



Catatan Kementerian Keuangan (4) 6.

7.

8.

9.

Catatan Kementerian Pekerjaan Umum (5) masuk dalam IKK ini" IKK 010, Output terkait IKK ini sudah masuk ke dalam output IKK 009, dan diusulkan untuk dihilangkan karena pekerjaan terkait penerbitan Buletin Tata Ruang merupakan bagian dari pekerjaan terkait pelaksanaan tugas BKPRN. IKK 011, Kegiatan fasilitasi (MAPI dan BP Kapet) dan Kebijakan RPJMN, SKPD Dekon 13 KAPET (BP KAPET) dan SKDP Dekon KSN (28 KSN Non Perkotaan dan 2 KSN Perkotaan 22 Provinsi). IKK 012, Output terkait IKK ini sudah masuk ke dalam output IKK 012 (Jumlah Laporan Keuangan dan Administrasi), dan diusulkan untuk dihilangkan karena pekerjaan terkait penyusunan laporan keuangan dan administrasi barang merupakan bagian dari pekerjaan terkait Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKK 012). IKK 014, Disesuaikan dengan jumlah NSPK yang merupakan kewenangan Nasional. - termasuk di dalamnya pekerjaan penyusunan Modul dan pelaksanaan sosialisasi (output : 1 modul dan 1 kegiatan sosialisasi) yang sebelumnya masuk ke IKK 015

10.

11. 12.

13.

14.

- penyesuaian unit cost" IKK 015, output pekerjaan ini sudah masuk ke output IKK 014 (karena tidak ada output "sosialisasi" di aplikasi RKA-KL. IKK 016, IKK sudah di drop. IKK 018, Kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka menunjang pelaksanaan pekerjaan di Direktorat/Satker, kebutuhan pemrograman dan penganggaran, serta pelaksanaan sinkronisasi program penataan ruang KSN untuk sektor A, B, C. IKK 019, Penambahan jumlah KSN yang akan disusun RPI2JM nya sebagai upaya percepatan untuk arahan sinkronisasi program sektor ke-PUan dalam perwujudan KSN. Terdapat perbedaan target dan alokasi pada IKK 006: Jumlah kegiatan manajemen SDM Ditjen Penataan Ruang, pada SB target sebanyak 10 kegiatan dengan alokasi sebesar Rp 5 M,

39

No (1)




Catatan Kementerian Pekerjaan Umum (5) sedangkan pada usulan DJPR tidak mengalokasikan target untuk IKK tersebut. Sehingga selisih alokasi antara SB dengan usulan DJPR digunakan untuk mengakomodasi kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang. Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan 1. IKK 006, Jumlah Pemutakhiran Basis Data dan Informasi Perkotaan, masuk dalam ouput RKAKL, pada Kajian Kebijakan Strategi dan Pengembangan Perkotaan. 2. IKK 010, Jumlah Kota Pusaka, Rawan Bencana dan Pemenang PKPD yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelebagaan masuk dalam ouput RKAKL “Pemenuhan SPM dan Kualitas Penataan Ruang Kota, dalam pekerjaan terkait kota pusaka”. 3. IKK 016, Kegiatan evaluasi Kinerja penataan ruang masuk kedalam output RKAKL “Laporan Kinerja Pelaksanaan Anggaran”. Pembinaan Program 1. Untuk meningkatkan kinerja pembinaan program, data dan informasi, serta kemitraan bidang penataan ruang diperlukan penambahan volume keluaran pada IKK 003, 005, 007, 009, 011, dan 012. 2. Pengurangan volume sasaran pada IKK 001 (Renja K/L dibandingkan dengan SEB) tidak berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2010-2014 secara keseluruhan.

Pendanaan Pembangunan Nasional 4 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 5

PNBP/BLU

-

Tidak ada sumber dana PHLN di Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pagu PNBP sebesar Rp3.852,7 juta merupakan pagu PNBP yang dapat digunakan, apabila terjadi perubahan terhadap besaran dimaksud akan dilakukan penelaahan lebih lanjut dengan Dit.

Ditjen Penataan Ruang mengusulkan untuk mengurangi dana anggaran PNBP dari semula Rp. 3.852.700.000,menjadi Rp. 3.210.200.000,Selisih anggaran yang ada akan dialokasikan pada kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang.

PNBP

40

No (1) 6



Belanja Operasional

-


Alokasi untuk belanja operasional

TA 2014

Catatan Kementerian Pekerjaan Umum (5) -

hendaknya memedomani kebijakan di bidang belanja sebagai berikut: a)

Kebijakan belanja pegawai seperti kenaikan

gaji pokok PNS dan anggoata TNI/Polri rata-rata 6% serta pensiun rata-rata 4%, meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13; b)

Menerapkan flat policy pada belanja barang

operasional perkantoran dan pengendalian biaya perjalanan dinas 7

Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni

-

Tidak ada usulan kebutuhan tambahan rupiah murni.

Kebutuhan anggaran sesuai baseline dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang TA. 2014 adalah sebesar Rp 1,204.3 M (sesuai SB adalah Rp 997.05 M) sehingga tambahan rupiah yang dibutuhkan sebesar Rp 207.25 M. Secara rinci per kegiatan dapat dilihat pada Matrik Lampiran Pembahasan pada Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni.

Program Tematik 8 Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 9 Anggaran Pendidikan 10 Anggaran Responsif Gender (ARG) 11 12

Kerjasama Selatan-Selatan Triangular Masterplan Percepatan dan

dan

-

-

-

-

Dalam rangka penyusunan anggaran responsif gender agar dilengkapi dengan Gender Budget Statement. -

Secara rinci, anggaran responsif gender termuat dalam lampiran catatan pembahasan.

-

Akan diusulkan melalui mekanisme Inisiatif Baru.

41

No (1)

13

14

Materi Pembahasan (2) Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) Millennium Development Goals (MDG’s)




-

-

-

-

-

-

42

Sementara itu untuk BPN, hasil dari pertemuan trilateral ini adalah dokumen kesepakatan pertemuan tiga pihak yang ditanda tangani oleh Kementerian PPN/Bappenas (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan), Kementerian Keuangan (Direktur Anggaran IIC) dan BPN (Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri). Dokumen kesepakatan ini berisi antara lain yaitu: kesepakatan atas kegiatan prioritas, kegiatan non prioritas, inisiatif baru beserta keluaran dan besaran anggarannya; kesepakatan atas perubahan alokasi anggaran antar program dan antar kegiatan. Hasil kesepakatan ini menjadi pegangan bagi BPN dalam menyusun Renja K/L yang harus diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas. Beberapa hasil kesepakatan trilateral meeting antara lain: (1) Perubahan/Realokasi anggaran antar-program dimungkinkan dengan syarat tidak melebihi Pagu Total K/L; (2) Usulan inisiatif baru BPN terkait pemetaan Tanah Ulayat di Papua dan Papua Barat penting dilakukan sesuai 15 Isu Strategis 2014 namun perlu dilengkapi TOR dan RAB; (3) terdapat kegiatan yang mengalokasikan anggaran responsif gender (ARG) seperti penerimaan pegawai di BPN sebanyak 60% adalah wanita; (4) alokasi anggaran pendidikan STPN Tahun 2014 akan dikeluarkan dari jenis data pendidikan; (5) alokasi PNBP di BPN sudah sesuai dengan target PNBP; (6) Beberapa rancangan target di TA 2014 sulit tercapai seperti kegiatan Redistribusi Tanah karena secara konvensional tanah sumbernya sudah terbatas. Namun, ada kemungkinan target Redistribusi Tanah akan meningkat karena ada banyak tanah terlantar yang sudah diSK-kan oleh Kepala BPN; (7) alokasi pagu indikatif BPN tahun 2014 sudah memperhitungkan alokasi untuk satker baru, sehingga tidak diperlukan penambahan anggaran on-top; dan (8) Lanjutan pembangunan gedung pusat pendidikan dan pelatihan memerlukan tambahan sebesar Rp250.000.000.000. Sedangkan ringkasan catatan pembahasan trilateral Bappenas, Kemenkeu dan BPN dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini.

43

Tabel 11. Ringkasan Catatan dalam Pembahasan Trilateral Meeting No. (1) 1

Materi Pembahasan

Catatan

Catatan

Catatan

Kementerian PPN/ Bappenas

Kementerian Keuangan

Badan Pertanahan Nasional

(2) (3) Program dan - Kementerian PPN/Bappenas Kegiatan Prioritas menyetujui alokasi anggaran untuk program dan kegiatan prioritas BPN Tahun 2014 sesuai SB Pagu Indikatif - Perubahan/Realokasi anggaran antarprogram dimungkinkan dengan syarat tidak melebihi Pagu Total K/L

(4) -

-

-

-

-

2

Inisiatif Baru

- Usulan inisiatif baru BPN terkait pemetaan Tanah Ulayat di Papua dan Papua Barat penting dilakukan sesuai 15 Isu Strategis 2014 sehingga perlu

-

-

(5) Beberapa rancangan target di TA 2014 sulit tercapai seperti kegiatan Redistribusi Tanah karena secara konvensional tanah sumbernya sudah terbatas. Namun, ada kemungkinan target Redistribusi Tanah akan meningkat karena ada banyak tanah terlantar yang sudah di-SK-kan oleh Kepala BPN. Untuk kegiatan ketahanan pangan, BPN akan melakukan deliniasi untuk sawah-sawah yang beririgasi teknis sehingga mendukung usulan bagi Pemda agar tidak dapat dialihfungsikan (konversi). Terkait Tanah Terlantar akan dapat diredistribusikan dan diberikan access reform sebanyak 268 lokasi. Target pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan mengalami kenaikan menjadi 7.125 kasus. Target sertifikasi tanah swadaya masyarakat (SMS) biaya PNBP. Inisiatif baru tetap akan dilakukan oleh BPN dengan menggunakan PNBP atau RM Banyak pegawai di daerah yang kosong atau pensiun sehingga perlu ada penerimaan 44

No.

3

4 5

6 7

Materi Pembahasan

Catatan

Catatan

Kementerian PPN/ Bappenas dialokasikan. - Perlu dilengkapi TOR dan RAB yang detail. -


Catatan Badan Pertanahan Nasional CPNS 4.000 pegawai (1.000 pengangkatan honorer yang memenuhi kriteria). - Untuk dana operasional Kepala BPN sebelumnya dianggarkan dari kegiatan lain sehingga untuk tahun mendatang perlu dialokasikan dari DIPA.

Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri PNBP/BLU

-

-

-

-

-

- Ada ketentuan peraturan yang tidak memungkinkan BPN untuk membe-lanjakan keseluruhan alokasi PNBP yang dikumpulkan sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran BPN.

Belanja Operasional Kebutuhan - Usulan BPN terkait penambahan Tambahan Rupiah anggaran yang diambil dari PNBP yang Murni disetorkan oleh BPN, berada di luar kewenangan Bappenas -

- Perlu dilakukan efisiensi belanja operasional - Usulan harus dikelompokkan terlebih dahulu kedalam operasional dan nonoperasional. - Akan dihitung terlebih dahulu apakah dapat penambahan atau optimalisasi.

- Perlu ada tambahan RM untuk: - Lanjutan pembangunan gedung pusat pendidikan dan pelatihan sebesar Rp250.000.000.000 - Sertipikasi BMN 5.883 bidang (usulan DJKN), siap dilaksanakan dengan langkah inventarisasi terlebih dahulu agar ada kepastian obyek (tanah) dan subyek (instansi) sehingga jelas keberadaan fisik 45

No.

Materi Pembahasan

Catatan

Catatan

Kementerian PPN/ Bappenas -

-

-

-

-

8

Dukungan Kerjasama

-

Kementerian Keuangan Untuk kegiatan yang nonoperasional perlu dihitung dulu dalam pagu yang ada dan melakukan realokasi. Perlu diperhatikan apakah dapat refocusing terlebih dahulu. Untuk dana operasional Kepala BPN Untuk satker baru sudah diperhitungkan dan ditampung dalam Pagu Indikatif Terkait Reformasi Birokrasi sudah dicadangkan dalam anggaran 99, sedangkan untuk kegiatan penyelesaian RB sudah dianggarkan dalam tahaun 2013 Terkait penerimaan CPNS, prinsipnya adalah zero growth.

Catatan Badan Pertanahan Nasional tanah dan kesiapan instansi mendukung surat-surat bukti sebagai alas hak dalam proses sertifikasi hingga penerbitan sertipikat (tanda bukti hak) tanah. - Untuk Prona kadangkala terdapat pungutan oleh Perangkat/Kepala Desa/Kelurahan kepada masyarakat sehingga BPN ingin mengalokasikan hal itu agar tidak membebani masyarakat. - Kenaikan anggaran yang diusulkan BPN diambil dari PNBP yang disetorkan BPN namun tidak dapat diserap seluruhnya oleh BPN karena aturan Menteri Keuangan. - Kebutuhan CPNS baru ini dialokasikan untuk kebutuhan juru ukur yang memiliki keahlian khusus dan juga sarjana hukum untuk penyelesaian kasus-kasus pertanahan.

-

46

No.

9 10

11

12

13

14

Materi Pembahasan Pemerintah Swasta (KPS) Anggaran Pendidikan Anggaran Responsif Gender (ARG) Kerjasama SelatanSelatan dan Triangular Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Millenium Development Goals (MDG’s)

Catatan

Catatan

Catatan

Kementerian PPN/ Bappenas


Badan Pertanahan Nasional

-

- Jumlah penerimaan pegawai di BPN sebanyak 60% adalah wanita. -

-

-

-

47

3.4

Penyusunan Renja K/L 2014 dan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013

Proses penyusunan Renja K/L merupakan proses lanjutan setelah keluarnya Surat Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan serta trilateral meeting yang menghasilkan dokumen kesepakatan tiga pihak. Proses ini diharapkan dapat menajamkan prioritas pembangunan yang terkendala oleh keterbatasan anggaran serta untuk menjaga keselarasan antara RKP dan Renja K/L. Dengan demikian dapat diupayakan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan di tahun 2014. Langkah awal dalam menyusun Renja K/L 2014 adalah dengan mencermati hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, kemudian memprediksi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, baik yang ditujukan untuk pencapaian prioritas nasional, prioritas K/L, maupun kegiatan rutin K/L. Setelah itu dilakukan penelaahan(exercise) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Pembahasan mengenai pagu anggaran tersebut dilaksanakan dalam berbagai forum seperti rapat koordinasi pembangunan, trilateral meeting, sidang kabinet, dan pembahasan dengan DPR. Sementara itu Musrenbangnas dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pencapaian agenda dan prioritas pembangunan nasional tahun 2014. Kegiatan Musrenbangnas ini dihadiri oleh kementerian dan lembaga di pusat, direktorat teknis di Bappenas yang menjadi mitra kerja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah provinsi (Bappeda). Secara teknis, forum ini mencoba melakukan sinkronisasi program yang diusulkan oleh Pemerintah Pusat dengan program di daerah. Tujuan dari pelaksanaan Musrenbang Nasional ini adalah menyelaraskan RKP dan Renja KL dengan RKPD dan Renja SKPD dalam rangka pemantapan program dan aktivitas untuk pencapaian agenda dan prioritas nasional pada tahun 2014. Hasil Musrenbang Nasional ini menjadi masukan bagi finalisasi RKP tahun 2014 yang kemudian diolah menjadi Pagu Anggaran. Format pembahasan dalam Musrenbangnas ini adalah trilateral desk yaitu model pembahasan tiga pihak antara K/L, Bappenas, Bappeda Propinsi dengan materi pembahasan usulan daerah (UKPPD) yang terkait dengan target, lokasi dan alokasi. Pembahasan ini merupakan pembahasan dana dekonsentrasi ke 32 provinsi (diluar DKI Jakarta) dan membahas besaran alokasi dana bagi daerah, penyesuaian target dan lokasi antara usulan daerah yang diajukan dalam UKPPD dengan apa yang sudah ada dalam Renja KL pada 46

daerah tersebut. Hasil dari musrenbang ini akan dijadikan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKP 2014. Dikarenakan BPN tidak memiliki dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta merupakan lembaga/badan yang sifatnya vertikal sehingga pembahasan tidak pada besaran alokasi dana bagi daerah akan tetapi pembahasan lebih diarahkan pada penyesuaian target dan lokasi antara usulan daerah yang diajukan dalam UKPPD dengan apa yang sudah ada dalam Renja BPN pada daerah tersebut. Hasil dari musrenbang ini akan dijadikan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKP 2014. Beberapa provinsi yang menyampaikan kebutuhan program dan kegiatan bidang pertanahan yaitu Provinsi Papua Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa isu yang dibahas dalam forum trilateral desk pra musrenbangnas antara lain sebagai berikut: a.

Percepatan kegiatan legalisasi aset (sertifikat tanah) dan pembuatan peta dasar pertanahan;

b.

Usulan kegiatan Program Agraria Daerah (PRODA);

c.

Sosialisasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

d.

Permasalahan penyelesaian tanah adat dan ulayat;

e.

Perlunya program konsolidasi tanah untuk wilayah perkotaan.

3.5

Finalisasi RKP 2014 dan Penetapan Pagu Definitif

Penyempurnaan draf rancangan akhir (rancangan interim) RKP 2014 dilakukan setelah Musrenbangnas yang juga menjadi bahan untuk penentuan pagu anggaran 2014. Rancangan akhir RKP 2014 selanjutnya dibawa dalam pembahasan sidang kabinet dan setelah disempurnakan, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013. Selanjutnya proses penetapan Pagu Definitif dilakukan melalui serangkaian pembahasan antara Pemerintah dengan DPR. Setelah ada kesepakatan, diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014. Dalam proses finalisasi RKP 2014, terjadi perubahan dari pagu indikatif untuk DJPR PU sebesar Rp. 997.047,8, pagu anggaran tetap dan pagu alokasi anggaran Rp. 1.200.000,0. 47

Matriks rangkuman perubahan pagu anggaran pada tiap tahap, dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini. Tabel 12. Perkembangan Pagu DJPR PU Tahun 2014 (dalam juta)

Pagu Indikatif

Pagu Anggaran

2014

2014

997.047,8

997.047,8

Alokasi Anggaran 2014 1.200.000,0

Sementara itu, untuk BPN terjadi perubahan dari pagu indikatif sebesar Rp. 4.142.926,5, pagu anggaran Rp. 4.142.926,5 dan pagu alokasi anggaran Rp. 4.321.890,9. Matriks rangkuman perubahan pagu anggaran pada tiap tahap, dapat dilihat pada tabel 13 dibawah ini. Tabel 13. Perkembangan Pagu BPN Tahun 2014 (dalam juta) Pagu Indikatif

Pagu Anggaran

2014

2014

4.142.926,5

4.142.926,5

Alokasi Anggaran 2014 4.321.890,9

3.6 Kegiatan koordinasi pertanahan untuk pelaksanaan RKP 2013 dan mendukung penyusunan RKP 2014 Direktorat Tata Ruang dan pertanahan sebagai mitra kerja dari Badan Pertanahan Nasional melakukan koordinasi dengan BPN didalam penyusunan RKP 2014. Koordinasi yang dilakukan antara lain dalam bentuk  Sertifikasi lintas K/L Untuk mendukung penyusunan RKP 2014, dilakukan rapat-rapat koordinasi untuk menentukan target-target kementerian/lembaga yang mempunyai kegiatan sertifikasi tanah. Kementerian/Lembaga

tersebut adalah

Kementerian Koperasi

dan

UKM,

Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja

48

dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perumahan Rakyat. Pada rapat koordinasi ini didiskusikan juga kesiapan K/L pada periode pra dan pasca sertifikasi, agar kegiatan yang dilaksanakan dapat saling berkesinambungan. Khusus untuk sertifikasi lintas K/L bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kementerian Perumahan Rakyat dilakukan rapat koordinasi antara Bappenas (Dit. Tata Ruang dan Pertanahan, dan Dit. Perumahan dan Permukiman), BPN (Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri), dan Kementerian Perumahan Rakyat (Asisten Deputi Bidang Sumberdaya Swadaya) dikarenakan adanya usulan penambahan target dari 7.500 bidang menjadi 15.000 bidang. Rapat koordinasi lain yang dilakukan dalam rangka pembahasan sertifikasi K/L adalah dengan Kementerian Keuangan (Direktorat Barang Milik Negara). Pembahasan dilakukan dalam rangka sertifikasi barang milik negara (BMN) berupa tanah. Kementerian Keuangan (Ditjen Kekayaan Negara) menginginkan besaran target untuk sertifikasi tanah BMN ditingkatkan menjadi 10.000 bidang dari sebelumnya yang dialokasikan oleh BPN sebesar 5.883 bidang. Hasil kesepakatan yang diputuskan bersama adalah target sertifikasi BMN berupa tanah tetap 5.833 bidang karena dikhawatirkan banyak tanah yang ada tidak masuk dalam kategori clean and clear BPN. Untuk sertipikasi tanah transmigrasi, koordinasi dilakukan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Hal ini karena teridentifikasi bahwa jumlah target sertipikasi tanah transmigrasi merupakan yang paling besar dikelompok kegiatan sertpikasi tanah lintas K/L. Namun demikian persentase capaian berbanding target tercatat paling rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diketahui bahwa beban target yang harus diselesaikan terdiri atas penerbitan sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) seluas 311.291 hektar dengan jumlah sertipikat hak milik (HM) yang harus diterbitkan sebanyak 342.932 bidang. Sebelum diterbitkan sertipikat hak milik atas tanah BPN harus terlebih dahulu menerbitkan sertipikat HPL. Dari jumlah tersebut, pada tahun 2013 pelaksanaan sertipikasi tanah transmigrasi ditargetkan untuk sertipikat HPL seluas 30.337 hektar dan sertipikat HM 14.901 bidang. Sedangkan tahun 2014 untuk sertipikat HPL ditargetkan seluas 26.228 hektar dan sertipikat HM 42.521 bidang.

49

Tabel 14.Besaran Target Sertifikasi Tanah Lintas K/L

No

Kegiatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PRONA UKM Pertanian Nelayan Transmigrasi MBR BMN Pemeriksaan HPL (Ha)

8. 3.7

Target (bidang) Tahun 2013 Tahun 2014 641.460 748.745 20.000 20.550 24.000 26.000 30.000 20.000 14.901 42.521 7.500 7.500 2.000 5.883 30.337

26.228

Kendala dalam Penyusunan RKP 2014 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Secara umum ditemukan kendala dalam penyusunan RKP Bidang Tata Ruang dan

Pertanahan bahwa data pencapaian tahun sebelumnya belum tersedia akurat.

Untuk

mendukung penyusunan RKP 2014 diperlukan data pencapaian kegiatan dan penyerapan anggaran misalnya dari BPN ditahun sebelumnya terutama untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam prioritas nasional. Akan tetapi, data capaian kegiatan pada tahun 2013 tersebut belum tersedia sampai dengan akhir tahun atau dengan kata lain data yang masuk baru sampai pada triwulan III dan itupun masih angka capaian yang sifatnya sementara. Selain itu, data capaian kegiatan tersebut belum dirinci sampai pada tingkat provinsi (kantor wilayah) sehingga tidak diperoleh gambaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing daerah. Pentingnya data pencapaian tersebut adalah sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan RKP tahun berikutnya dan juga sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam memetakan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014 serta dapat untuk menentukan skala prioritas kegiatan berdasarkan provinsi-provinsi yang menjadi sasaran. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam penyusunan program dan kegiatan dalam RKP 2014.

50

BAB 4 Penutup 4.1.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pembangunan bidang tata ruang dan pertanahan, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain : 1.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan RKP 2014 untuk Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, mulai dari tahap penetapan kegiatan prioritas dalam Rancangan awal RKP 2014 hingga terbitnya Perpres No. 39 Tahun 2013 tentang RKP 2014, berjalan dengan lancar. Walaupun sulit untuk dikuantifikasi, dirasakan adanya peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi yang baik dalam penyusunan RKP 2014 maupun Renja K/L mitra kerja. Seluruh proses dapat dilaksanakan

dengan baik,

penyusunan pagu indikatif, penyelenggaraan Rakorbangpus, pelaksanaan trilateral meeting, hingga penetapan pagu sementara. 2. Dalam penyusunan RKP 2014, Direktorat Jenderal Penataan Ruang (DJPR), Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mengajukan usulan inisiatif baru tahap II. Untuk usulan inisiatif baru yang terpening dilakukan BPN terkait pemetaan Tanah Ulayat di Papua dan Papua Barat sesuai dengan 15 Isu Strategis 2014. Selain itu terdapat kegiatan yang mengalokasikan anggaran responsif gender (ARG), alokasi anggaran pendidikan STPN Tahun 2014, alokasi penanggulangan bencana yang sesuai target BPN serta pembangunan gedung pusat pendidikan dan pelatihan. Alokasi pagu indikatif BPN tahun 2014 sudah memperhitungkan alokasi untuk satker baru, sehingga tidak diperlukan penambahan anggaran on-top. Dalam proses finalisasi RKP 2014, terjadi perubahan dari pagu indikatif untuk DJPR PU dan pagu indikatif BPN. 3.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang harus diantisipasi kedepannya. Beberapa diantaranya ketersediaan data pencapaian tahun sebelumnya yang belum akurat, masih ada data capaian kegiatan yang belum dirinci sampai pada tingkat provinsi, adanya perubahan indikator pada kegiatan di mitra kerja yang diakibatkan oleh perubahan Renstra Kementerian, sehingga dapat menghambat proses

51

penyusunan RKP 2014. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait.

4.2

Rekomendasi Berdasarkan hasil analisis terhadap proses penyusunan rencana pembangunan Tahun 2014, maka laporan ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1.

Meningkatkan koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait (mitra kerja) bidang tata ruang dan pertanahan dalam merancang RKP dan menyusun pagu indikatif sehingga meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan secara keseluruhan.

2.

Mengawal pelaksanaan rencana kegiatan yang sudah menjadi kesepakatan bersama dengan pihak terkait dalam forum-forum koordinasi saja tetapi juga mengawal pemantauan dan evaluasi dari hasil kegiatan tersebut sebagai umpan balik (feedback) yang berharga bagi penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya.

3.

Mengawal

konsistensi

antara

Renstra

Kementerian

dengan

RPJMN

berkesinambungan sesuai amanat PP 40 Tahun 2004 kepada Bappenas.

secara Oleh

karenanya diperlukan fungsi pengawalan untuk memetakan keterkaitannya dengan RPJMN serta memantau perubahan program, kegiatan ataupun indikator yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.

52

53

BAB 1 Pendahuluan. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents