Bab 1 PENDAHULUAN. 1.1 latar belakang

Laporan Tahunan Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1

▪

latar belakang Sebagai salah satu dinas teknis yang berada langsung di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tata Kota berperan untuk membantu mengatasi dan meminimalkan permasalahan-permasalahan yang timbul di Kota Jakarta terutama dalam bidang perencanaan kota. Bentuk pelayanan di bidang ketatakotaan sebagai bagian dari perencanaan kota, juga merupakan sebagian tugas pokok yang diemban oleh Dinas Tata Kota dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota setiap tahun anggaran merupakan bentuk antisipasi terhadap permasalahan tata ruang yang dihadapi oleh DKI Jakarta sekaligus dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa pengkajian/studi dalam rangka menyusun dan menyiapkan ketentuan-ketentuan teknis/pedoman pelaksanaan dalam pengembangan dan pembangunan kota, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya untuk menciptakan kwalitas SDM yang berkualitas yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Seluruh kegiatan Dinas Tata Kota untuk tahun anggaran 2007, terangkum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 058/DPA/2007 Tanggal 2 April 2007 yang anggarannya diambil dari APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2007. Proses pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Tata Kota

1


Provinsi DKI Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terangkum dan tersusun dalam Laporan Tahunan Dinas Tata Kota. Dalam penyusunan Laporan Tahunan ini tentunya tidak lepas dari upaya Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta untuk menilai keberhasilan kinerjanya dalam pelaksanaan program-program tahunan yang telah ditetapkan dan keterkaitannya dengan program-program lima tahunan, yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2003-2007. Hal ini juga berkaitan dengan paradigma baru pembangunan sebagai jawaban dari tuntutan reformasi, sehingga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Tata Kota untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan sikap masyarakat yang semakin kritis di era keterbukaan sekarang ini, Dinas Tata Kota dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya. Buku laporan tahunan ini yang memuat kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai oleh Dinas Tata Kota di tahun 2007 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan dan menjadi arahan bagi pelaksanaan program yang akan datang, terutama dalam peningkatan mutu perencanaan kota maupun dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di DKI Jakarta.

1.2

maksud dan tujuan kegiatan 1.2.1

maksud kegiatan Maksud kegiatan ini adalah untuk menyusun Laporan Tahunan Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta dalam rangka monitoring dan evaluasi program kerja dan pelayanan ketatakotaan dalam 1 (satu) tahun anggaran 2007.

2


1.2.2

tujuan kegiatan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas program kerja dan pelayanan ketatakotaan di lingkungan Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta dengan diperolehnya informasi yang menggambarkan keberhasilan, hambatan dan kendala serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Tata Kota di Tahun Anggaran 2007.

1.3

manfaat hasil kegiatan Manfaat dari hasil kegiatan ini adalah : 1. Sebagai upaya Pemda Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas program kerja dan pelayanannya; 2. Sebagai bahan evaluasi bagi program kerja Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta serta perbaikan program kerja dan kegiatankegiatan di tahun anggaran berikutnya.

1.4

hasil yang diharapkan Adapun hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Laporan Tahunan Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta yang berisikan informasi hasil pelaksanaan tupoksi Dinas Tata Kota Tahun Anggaran 2007 sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program kerja dan pelayanan di tahun anggaran selanjutnya.

3


Bab 2 PROGRAM KERJA DTK TAHUN 2007

2.1

▪

data umum organisasi 2.1.1

dasar hukum Dasar hukum dari Dinas Tata Kota mengacu kepada : a. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah; d. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 tahun 2000 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Penetapan Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Penerbitan Izin Pendahuluan (IP) Mendirikan Bangunan pada Seksi Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; e. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 140 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

4


f.

Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tata Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007 Nomor : 058/DPA/2007 Tanggal 2 April 2007.

2.1.2

visi dinas tata kota Terwujudnya tata ruang yang dapat mewadahi kegiatan seluruh warga secara berkesinambungan dan siap menghadapi tantangan globalisasi dunia.

2.1.3

misi dinas tata kota a. Menjabarkan kebijakan pengembangan kota ke dalam rencana rinci tata ruang; b. Menumbuhkembangkan profesionalitas SDM dalam penataan ruang kota; c. Menumbuhkembangkan, memperkuat dan memberdayakan manajemen penataan ruang kota; d. Mengembangkan dan memberdayakan aplikasi teknologi informasi dalam penataan ruang kota.

2.1.4

tujuan a. Meningkatkan upaya-upaya pengembangan profesionalitas dan pemberdayaan SDM dalam penataan ruang kota, guna mencegah dan atau menghilangkan hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka menumbuhkembangkan kesefahaman, kesamaan dan pemantapan persepsi akan arti penting penataan ruang kota; b. Meningkatkan pelayanan publik dalam pemberian layanan informasi dan layanan teknis penataan ruang kota;

5


c. Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan, sehingga semakin efektif upaya penegasan, pengawasan, pemantapan dan kepastian hukum penataan ruang kota; d. Meningkatkan manajemen penataan ruang kota termasuk di dalamnya meningkatkan kuantitas dan kualitas

sarana dan prasarana dalam rangka membangun persepsi mengenai arti pentingnya upaya penataan ruang kota; e. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi sibernetik tentang penataan ruang kota yang mudah, cepat dan murah bagi kalangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan stakeholder lainnya; f.

2.1.5

Meningkatkan penyelenggaraan aplikasi komputerisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

sasaran a. Meningkatnya upaya-upaya pengembangan profesionalitas dan pemberdayaan SDM dalam penataan ruang kota, guna mencegah dan atau menghilangkan hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka menumbuhkembangkan kesefahaman, kesamaan dan pemantapan persepsi akan arti penting penataan ruang kota; b. Meningkatnya pelayanan publik dalam pemberian layanan informasi dan layanan teknis penataan ruang kota; c. Meningkatnya kapasitas dan peran kelembagaan sehingga semakin efektif upaya penegasan, pengawasan, pemantapan dan kepastian hukum penataan ruang kota; d. Meningkatnya manajemen penataan ruang kota termasuk di dalamnya meningkatkan kuantitas dan kualitas

sarana dan prasarana dalam rangka membangun persepsi mengenai arti pentingnya upaya penataan ruang kota; e. Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi sibernetik tentang penataan ruang kota yang mudah, cepat dan murah bagi kalangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan stakeholder lainnya; f.

Meningkatnya penyelenggaraan aplikasi komputerisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

6


2.1.6

tugas pokok Merumuskan kebijakan pengembangan kota ke dalam Rencana Teknik Ruang Kota, menyusun panduan rancang kota dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang penataan ruang kota.

2.1.7

fungsi a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang kota yang mencakup kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; b. Survei dan pendataan primer dan atau sekunder baik untuk keperluan penataan ruang kota maupun penyusunan pedoman teknis perencanaan unsur kota; c. Pengkajian struktur ruang kota yang meliputi persebaran dan kepadatan penduduk, peruntukan lahan, jaringan prasarana wilayah dan intensitas ruang kota untuk keperluan penjabaran rencana tata ruang dan atau evaluasi rencana tata ruang kota; d. Perumusan arahan rencana tata ruang baik dua maupun tiga dimensi dalam rangka pengembangan kawasan baru, perbaikan lingkungan, peremajaan lingkungan dan pemugaran lingkungan; e. Penyiapan rencana prasarana dan sarana kota yang diperlukan oleh instansi teknis maupun masyarakat; f.

Pengkajian kelayakan pemanfaatan lahan untuk informasi dasar perencanaan lokasi;

g. Pelayanan pengukuran tanah untuk informasi dasar perencanaan lokasi; h. Pengkajian untuk menyajikan informasi dan publikasi untuk mewujudkan keterbukaan rencana kota dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat di bidang penataan ruang; i.

Pemberian izin tertentu/ rekomendasi rencana kota;

j.

Pemungutan retribusi di bidang ketatakotaan;

7


k. Pembinaan teknis operasional di bidang ketatakotaan; l.

Pengelolaan dukungan teknis dan administratif;

m. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Suku Dinas.

2.2

bidang/ sektor Mengacu pada kebijakan umum Pemerintah Provinsi dan Struktur Program Pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2007, maka bidang/sektor/program kegiatan sesuai dengan tugas pokok Dinas Tata Kota adalah sebagai berikut : Bidang

:

Sarana dan Prasarana Kota

Fungsi

:

Tata Ruang

Program

:

Perencanaan Ruang Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengembangan Kawasan Khusus/Strategis

2.3

program kerja/ kegiatan serta anggaran/ biaya Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan DPA-SKPD Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta Nomor: 058/DPA/2007 tanggal 2 April 2007, Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta mendapatkan anggaran sebesar Rp. 39.596.840.466,00 yang dikelompokkan ke dalam Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 12.177.138.107,00 dan Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 27.419.702.359,00.

8


2.3.1

anggaran belanja langsung Generalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Kota, meliputi kegiatan-kegiatan penting yang ditangani seksi-seksi di lingkungan Dinas Tata Kota, yaitu sebagai berikut : a. Bidang Penjabaran Rencana Tata Ruang, terdiri atas : 1. Pengukuran dan Pengolahan Data Dasar Perencanaan; 2. Pengkajian Struktur Ruang Kota; 3. Perencanaan Pengembangan Ruang Kota; 4. Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota; 5. Pengkajian dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan; 6. Pengkajian dan Pembinaan Teknis Operasional Ketatakotaan; 7. Penanganan Ketatausahaan; 8. Pengadaan Peralatan bagi Perencanaan dan Pelayanan. b. Bidang Pelayanan Ketatakotaan kepada Masyarakat, meliputi: 1. Pencetakan Peta Tematis Ketatakotaan; 2. Pengukuran Situasi Tanah; 3. Ketetapan Rencana Kota (KRK); 4. Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) dan Rencana Tata Letak Bangun Bangunan (Reklame); 5. Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota; 6. Survei dan Perencanaan Trace Jalur Jalan, Jembatan, Saluran atau Utilitas; 7. Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Utama dan Sekunder; 8. Pemungutan Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah;

9


9. Pemungutan Retribusi Persetujuan Prinsip atas Kelebihan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Ketinggian Bangunan; 10. Pemungutan Retribusi Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/ Lahan (SP3L); 11. Pemungutan Retribusi Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT). c. Bidang Pemungutan Retribusi, meliputi kegiatan pemungutan retribusi pada kesebelas bidang pelayanan pada butir (b) diatas. d. Bidang Kegiatan selaku Sekretariat Badan Pertimbangan Urusan Tanah. Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung terdiri dari 3 (tiga) program dengan rincian :

No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

I.

Perencanaan Ruang

Rp.

6.914.638.107 Rp.

3.839.534.085

55.52

II.

Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rp.

4.272.500.000 Rp.

696.304.948

16.29

III.

Pengembangan Kawasan Khusus/ Strategis

Rp.

990.000.000 Rp.

0

0

Rp. 12.177.138.107 Rp.

4.535.839.033

37.24

Jumlah

10


Untuk lebih rincinya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.1 :

Rincian Kegiatan Belanja Langsung Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007

PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 01

PERENCANAAN RUANG 001

PENGUATAN ORGANISASI KETATAKOTAAN

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

6.914.638.107

3.839.534.085

1.021.500.000

910.149.933

001

Penyusunan Program Kerja DTK 2008

157.500.000

137.096.688

002

Pembinaan Teknis Operasional Ketatakotaan

144.000.000

114.281.450

003

Pelatihan Pelayanan Administrasi dan Grafis Ketatakotaan

90.000.000

68.807.785

004

Pelatihan

90.000.000

89.804.760

dan

Penyegaran

Tugas

Pokok

Perencanaan

dan

Pelayanan

Ketatakotaan

002

003

005

Sertifikasi ISO 9001:2000

157.500.000

145.341.425

006

Penunjang Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000

202.500.000

187.722.575

007

Evaluasi Program Kerja/ Renstra SKPD 2002-2007

90.000.000

83.645.250

008

Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012

90.000.000

83.450.000

450.000.000

418.199.349

PENGOLAHAN DATA DASAR 001

Opname Lapangan Daerah Terbangun

90.000.000

85.383.100

004

Peningkatan Informasi Peta Data Dasar

45.000.000

40.364.375

005

Upgrading dan Updating Peta Operasional Pelayanan

270.000.000

251.788.574

007

Survey dan Pendataan Titik Ikat Lapangan

45.000.000

40.663.300

2.250.000.000

340.964.936

180.000.000

170.462.468

180.000.000

170.502.468

PENGKAJIAN STRUKTUR RUANG KOTA 001

Desiminasi dan Penetapan Peraturan tentang Pedoman Pembuatan Panduan Rancang Kota

002

Desiminasi dan Penetapan Peraturan tentang Pedoman Pembuatan Rencana Tata Ruang Bawah Tanah

11


PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 004 004

005

006

007

008

Penyusunan RRTRW-Kecamatan

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

1.890.000.000

0

PEMBINAAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

72.000.000

63.735.757

001

Pemutakhiran Data Ketatausahaan

27.000.000

26.610.757

002

Penyusutan Arsip Dinas

45.000.000

37.125.000

147.148.107

132.860.750

PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG TI KETATAKOTAAN 001

Pengadaan Personal Komputer

90.000.000

87.439.000

002

Pengadaan Notebook (Laptop)

39.148.107

31.735.000

003

Pengadaan Printer Colour A3

18.000.000

13.686.750

427.500.000

404.644.242

67.500.000

63.998.200

360.000.000

340.646.042

PENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL KANTOR

146.490.000

134.970.000

001

Upah Pegawai Tidak Tetap

113.490.000

109.560.000

002

Tunjangan Kesra PTT

33.000.000

25.410.000

BUSWAY (KORIDOR 9 DAN 10)

900.000.000

0

001

900.000.000

0

1.500.000.000

1.434.009.118

SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PERENCANAAN KOTA 001

Pengelolaan Infobox Jakarta

002

Pembuatan Materi Exhibition Center Ketatakotaan

Perencanaan dan Penarikan Trace Jalur Bus Priority (Koridor 9 dan 10), Pembuatan KRK dan TLB Halte Bus serta JPO

009

02

PENGUATAN AKTIFITAS MASYARAKAT TERHADAP TATA RUANG 001

Sosialisasi Pelayanan Ketatakotaan kepada Masyarakat

250.000.000

238.047.192

002

Sosialisasi Ketatakotaan kepada Lembaga Pendidikan

250.000.000

237.149.942

003

Sosialisasi Ketatakotaan melalui Media Massa

500.000.000

481.614.242

004

Dialog Interaktif tentang Penataan Kota Jakarta

500.000.000

477.197.742

4.272.500.000

696.304.948

540.000.000

405.500.546

PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 001

MONITORING / EVALUASI PROGRAM KERJA DAN PELAYANAN KETATAKOTAAN

12


PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 002

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kerja Dinas Tata Kota Provinsi DKI

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

90.000.000

0

Jakarta 003

Penyusunan LAKIP Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta

67.500.000

62.841.380

004

Penyusunan Laporan Tahunan DTK Provinsi DKI Jakarta

45.000.000

40.339.850

006

Pengembangan dan Pembangunan Sistem Integrasi Aplikasi Administrasi dan

270.000.000

240.845.816

67.500.000

61.473.500

3.575.000.000

134.432.470

Data Spasial (GIS) 007 002

003

03

Updating Materi Basis Data Ketatakotaan (KRK, RTLB dan SIPPT)

PERENCANAAN PRASARANA DAN SARANA KOTA 001

Pembuatan Masterplan Pola Penyebaran SPBU dan SPBG di Wilayah DKI Jakarta

450.000.000

0

003

Pembuatan Trace Jalan untuk Aksesibilitas ke Sentra Primer Timur

135.000.000

134.432.470

004

Perencanaan dan Persebaran Pola Ruang Terbuka Hijau di Wilayah DKI Jakarta

360.000.000

0

005

Penataan Pola Persebaran Menara Telekomunikasi

2.450.000.000

0

006

Pembangunan Sistem Informasi Sarana Pendidikan (SD-SMP-SMU)

180.000.000

0

157.500.000

156.371.932

PENGKAJIAN PEMANFAATAN LAHAN 001

Pengkajian Pemanfaatan Lahan

90.000.000

89.549.500

002

Sinkronisasi LRK 1:1000 di 5 SDTK Kodya

67.500.000

66.822.432

990.000.000

0

PERENCANAAN PENGEMBANGAN RUANG KOTA

540.000.000

0

001

540.000.000

0

PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN KOTA TUA

450.000.000

0

001

450.000.000

0

12.177.138.107

4.535.839.033

PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS / STRATEGIS 001

002

Penyusunan Panduan Rancang Kota Sentra Primer Timur

Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Kawasan Kota Tua (Kawasan Fatahillah dan sekitarnya)

JUMLAH TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

13


Dari anggaran Belanja Langsung Tahun 2007 terserap sebesar Rp. 4.535.839.033 atau 37.24 % dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 12.177.138.107. Kecilnya persentase penyerapan anggaran disebabkan karena tidak semua rincian kegiatan dapat diserap. Hal ini disebabkan karena kurangnya waktu pelaksanaan rincian kegiatan tersebut, sehingga rincian kegiatan tersebut ditunda/ dibatalkan.

2.3.2

anggaran belanja tidak langsung Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 dibagi menjadi 2 (dua) program dengan rincian :

No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

I.

Aparatur Daerah

1.

Belanja Pegawai

Rp.

24.280.264.659 Rp.

21.678.990.451

89.28

2.

Belanja Barang dan Jasa Rp.

1.748.875.700 Rp.

1.461.314.214

83.55

3.

Belanja Pemeliharaan

Rp.

800.000.000 Rp.

491.080.071

61.38

II.

Pelayanan Publik

1.

Belanja Barang dan Jasa Rp.

590.562.000 Rp.

480.868.516

81.42

Rp. 27.419.702.359 Rp. 24.112.253.252

87.93

Jumlah

14


Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.2 :

Rincian Kegiatan Belanja Tidak Langsung Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007

URAIAN PENGGUNAAN ANGGARAN

ANGGARAN

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

I. APARATUR DAERAH

26.829.140.359

23.631.384.736

01

24.280.264.659

21.678.990.451

GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI

5.145.546.459

4.675.334.351

001

Gaji Pokok

3.477.817.896

3.205.908.600

002

Tunjangan Keluarga

383.982.308

337.462.514

003

Tunjangan Jabatan

305.805.500

358.540.000

004

Tunjangan Non Struktural

392.262.000

299.240.000

005

Tunjangan Khusus (PPh)

165.725.181

165.256.158

006

Tunjangan Beras

419.813.823

308.828.298

007

Pembulatan Gaji

139.751

98.781

TUNJANGAN PEGAWAI

18.984.718.200

16.868.159.100

001

18.984.718.200

16.868.159.100

BIAYA PEMBINAAN ROHANI PEGAWAI

150.000.000

135.500.000

001

150.000.000

135.500.000

1.748.875.700

1.461.314.214

1.175.102.700

1.040.525.018

779.746.700

675.687.208

54.414.000

47.630.000

340.942.000

317.207.810

107.500.000

86.684.500

BELANJA PEGAWAI 001

002

003

02

Tunjangan Penambahan Penghasilan

Biaya Ceramah Agama

BELANJA BARANG DAN JASA 001

002

BIAYA BAHAN PAKAI HABIS 001

Biaya Alat Tulis Kantor

002

Biaya Perkakas Kerja (Pakai Habis)

003

Biaya Sarana Penunjang Teknologi Informasi dan Komunikasi

BIAYA JASA

15

Laporan Tahunan Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 URAIAN PENGGUNAAN ANGGARAN

003

Biaya Koran /Majalah /Media Cetak

002

Biaya Registrasi / Keanggotaan

BIAYA CETAKAN UMUM

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

7.500.000

7.484.500

100.000.000

79.200.000

256.273.000

185.878.042

001

Biaya Kop Surat Dinas

3.773.000

3.630.000

002

Biaya Amplop Dinas

4.532.000

4.526.500

003

Biaya Map Dinas

243.700.000

173.651.542

004

Biaya Lembar Disposisi

3.168.000

3.014.000

005

Biaya Lembar Pengantar

1.100.000

1.056.000

BIAYA SEWA

90.000.000

68.656.454

001

90.000.000

68.656.454

BIAYA AKOMODASI

120.000.000

79.570.200

001

Biaya Konsumsi

120.000.000

79.570.200

BELANJA PEMELIHARAAN

800.000.000

491.080.071

BELANJA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN

286.518.320

159.763.579

001

286.518.320

159.763.579

257.090.780

144.071.536

28.961.856

9.346.150

004

005

03

001

ANGGARAN

001

002

Biaya Sewa Mesin Fotocopy

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor

BELANJA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 001

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor

002

Belanja Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

228.128.924

134.725.386

BELANJA PEMELIHARAAN ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI

241.390.900

172.807.456

001

241.390.900

172.807.456

BELANJA PEMELIHARAAN BUKU DAN PERPUSTAKAAN

15.000.000

14.437.500

001

15.000.000

14.437.500

II. PELAYANAN PUBLIK

590.562.000

480.868.516

01

590.562.000

480.868.516

003

004

Belanja Pemeliharaan Alat Studio

Barang-barang Perpustakaan

BELANJA BARANG DAN JASA

16

Laporan Tahunan Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 ANGGARAN

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

BELANJA CETAKAN KHUSUS

590.562.000

480.868.516

001

590.562.000

480.868.516

27.419.702.359

24.112.253.252

URAIAN PENGGUNAAN ANGGARAN 001

Biaya Cetakan Form Kalkir Blok Plan

JUMLAH TOTAL ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

Dari Anggaran Belanja Tidak Langsung pada tahun 2007 terserap sebesar Rp. 24.112.253.252 atau 87.93 % dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 27.419.702.359.

2.4

tujuan/ sasaran Tujuan dari pelaksanaan program kerja/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2007 pada dasarnya bertitik tolak dari misi dan visi pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis DTK Provinsi DKI Jakarta 2003-2007. Pelaksanaan program kerja/ kegiatan tahun 2007 dimasukan ke dalam kegiatan Belanja Langsung dan kegiatan Belanja Tidak Langsung. Pada prinsipnya penggolongan kegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dilakukan secara saling terkait dan mengisi agar visi dan misi dinas dalam penataan ruang kota di DKI Jakarta tetap tercapai.

17


Bab 3 PELAKSANAAN TUPOKSI DAN PROGRAM KERJA

3.1

▪

pelaksanaan tupoksi 3.1.1

dinas tata kota provinsi dki jakarta Penyelenggaraan tugas Dinas Tata kota yang memberikan pengarahan dan petunjuk dalam rangka kegiatan pembangunan fisik kota bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk berperan serta aktif dalam setiap usaha yang menyangkut perencanaan pembangunan fisik sesuai dengan rencana kota yang telah digariskan demi tercapainya pembangunan kota yang tertib, teratur, terarah dan indah. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 140 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari : 1.

Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas :

Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Kota;

Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bagian, Sub Dinas, Suku Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional;

18


2.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas.

Wakil Kepala Dinas Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Kota;

Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan segala kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Dinas;

3.

Mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya;

Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : -

Menerima, mencatat dan menyampaikan surat masuk dan keluar;

-

Melaksanakan pengendalian dan penggandaan naskah dinas;

-

Menyusun, memberi nomor, cap stempel, mengatur penyiapan dan menyajikan surat-surat atau arsip.

Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, mempunyai tugas : -

Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian serta pemeliharaan perlengkapan kantor dan pelaksanaan teknis;

-

Mengurus penggunaan dan memelihara barang-barang inventaris dinas;

-

Mengendalikan pelaksanaan pengadaan barang dan kerumahtanggaan serta penyajian laporan dan arsip data perlengkapan barang dan rumah tangga;

19


-

Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan, termasuk menyiapkan keperluan rapat, pertemuan, upacara atau kegiatan protokoler serta melaksanakan tugas menjaga tata tertib dan kebiasaan lingkungan kerja.

Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : -

Menyusun, menyimpan dan memelihara berkas dan arsip kepegawaian;

-

Menyiapkan dan menyajikan data kepegawaian;

-

Mengurus dan menyiapkan kelengkapan administrasi dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai;

-

Mengurus dan menyiapkan bahan mutasi, pengangkatan dalam jabatan, pemerintahan, kenaikan gaji, cuti, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai;

-

Memantau dan memproses pelaksanaan disiplin pegawai;

-

Mengurus dan mengusahakan kesejahteraan pegawai dan keluarganya.

Sub Bagian Anggaran, mempunyai tugas : -

Melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran belanja rutin meliputi menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan anggaran;

-

Menyusun rencana anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan;

-

Melakukan pengendalian atas pelaksanaan anggaran serta menyusun laporan realisasi keuangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemutakhiran data;

-

Melaksanakan pembukuan anggaran rutin dan belanja pembangunan;

-

Menyiapkan dan memproses pembayaran gaji, uang kesra dan tunjangan pegawai lainnya, serta melakukan pemeriksaan posisi kas serta menghimpun dan menyetor PPh 21, 22 dan PPn;

-

Melaksanakan pembinaan teknis di bidang administrasi keuangan yang mencakup anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan.

20


Sub Bagian Pendapatan, mempunyai tugas : -

Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan pendapatan di bidang retribusi yang meliputi Balai Dinas, Suku Dinas dan Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan;

-

Menghimpun usulan dan menyusun rancangan target penerimaan retribusi pelayanan ketatakotaan;

-

Melaksanakan pembukuan atas pungutan retribusi berdasarkan ayat-ayat penerimaan serta menyusun laporan atas realisasi penerimaan retribusi untuk disampaikan ke instansi terkait;

-

Meneliti, mengevaluasi serta mengadakan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi;

-

Melaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal konfirmasi data penerimaan retribusi dan proses penyelesaian permohonan keberatan dari wajib retribusi;

-

Melaksanakan pembinaan teknis pembukuan di lingkungan Dinas Tata Kota, Suku Dinas Tata Kota dan Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha 4.

Sub Dinas Bina Program Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pendataan dalam rangka penyusunan program kerja dinas jangka menengah dan tahunan, evaluasi kinerja dan akuntabilitas organisasi dan pengendaliannya serta pembinaan teknis ketatakotaan dalam rangka peningkatan kemampuan. Untuk menjalankan tugasnya, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :

Pendataan dalam rangka pengkajian system informasi dan pengembangan kegiatan organisasi;

Penyusunan dan pemaduan program kerja organisasi;

21


Evaluasi kinerja penjabaran rencana tata ruang kota dan pelayanan kepada masyarakat;

Pembinaan teknis operasional di bidang ketatakotaan dan penyusunan peraturan dan panduan ketatalaksanaan pelayanan masyarakat;

Pemantauan kinerja dan akuntabilitas serta pemodelan kebijakan pengembangan ruang kota.

Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

Seksi Penyusunan dan Pemaduan Program Kerja, mempunyai tugas : -

Menyusun dan menyajikan program kerja dinas secara menyeluruh berdasarkan program kerja masingmasing subdinas, suku dinas dan bagian;

-

Menyusun dan menyajikan rencana anggaran kegiatan dinas;

-

Mensinergikan program kerja tahunan antara dinas dengan suku dinas serta antara seksi dan atau subbagian;

-

Menyusun rencana pelaksanaan program pembinaan teknis ketatakotaan, termasuk bidang perencanaan dan pelayanan masyarakat;

-

Menyiapkan sumber daya manusia untuk diusulkan mengikuti program pendidikan perjenjangan dan pelatihan teknis fungsional.

Seksi Evaluasi Pelayanan, mempunyai tugas : -

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja;

-

Mengevaluasi pelaksanaan prosedur dan mekanisme kerja sistem pelayanan;

-

Mengevaluasi hasil pelayanan ketatakotaan secara berkala;

-

Menyusun dan menyajikan laporan tahunan dinas;

-

Menyusun dan menyajikan laporan evaluasi kinerja dan akuntabilitas dinas;

-

Menyiapkan bahan-bahan tanggapan atas keluhan masyarakat di bidang pelayanan ketatakotaan;

-

Menyusun arahan dan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program kerja.

22


Seksi Pemantauan dan Pemodelan, mempunyai tugas : -

Mengolah dan menyajikan data informasi untuk pengembangan kegiatan dinas;

-

Menghimpun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kegiatan ketatakotaan;

-

Merancang dan mengembangkan sistem informasi ketatakotaan;

-

Menyusun model pengkajian kebijakan dan pengembangan kegiatan ketatakotaan;

-

Menyelenggarakan kegiatan studio teknik yang meliputi pembuatan desain sistem dan pemutakhiran informasi bagi publik;

-

Mengkoordinasikan penyediaan bahan publikasi dan penyelenggaraan pembudayaan aspek ketatakotaan di Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan bersama Suku Dinas Tata Kota;

5.

Menyelenggarakan kegiatan keputusan dinas.

Sub Dinas Pengkajian Struktur Ruang Kota Sub Dinas Pengkajian Struktur Ruang Kota mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian struktur ruang kota melalui kegiatan survey, analisis, perumusan rencana kota dan evaluasi rencana tata ruang wilayah serta menyiapkan peraturan dan pedoman teknis dan penggandaan peta, dokumentasi, publikasi rencana kota. Untuk menjalankan tugasnya, Sub Dinas Pengkajian Struktur Ruang Kota mempunyai fungsi :

Perencanaan struktur tata ruang wilayah regional dan kota;

Evaluasi rencana struktur tata ruang kota, meliputi kependudukan, aktifitas kota, jaringan prasarana dan intensitas ruang;

Pengkajian dan penyusunan peraturan dan pedoman teknis perencanaan tata ruang kota.

23


Sub Dinas Pengkajian Struktur Ruang Kota terdiri dari :

Seksi Perencanaan Struktur Ruang Kota, mempunyai tugas : -

Menghimpun data perkembangan kota;

-

Mempersiapkan pengkajian atas perkembangan tata ruang kota berdasarkan aspek fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya serta hukum tata lingkungan;

-

Mempersiapkan penyusunan data ruang makro kota;

-

Memberikan arahan persebaran penduduk, pengembangan aktifitas, sistem jaringan dan intensitas ruang.

Seksi Evaluasi Rencana Ruang Kota, mempunyai tugas : -

Menyelenggarakan evaluasi rencana ruang kota pada bagian jenjang rencana;

-

Melaksanakan komputerisasi perencanaan pada berbagai jenjang rencana.

Seksi Pengembangan Peraturan dan Pedoman, mempunyai tugas : -

Menyusun peraturan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kota serta penyempurnaannya;

-

Menyusun pedoman teknis penjabaran rencana makro ke dalam rencana mikro kawasan ataupun unsur kota;

-

Menyusun metodologi evaluasi pada berbagai jenjang rencana;

-

Menyusun mekanisme peran serta masyarakat pada berbagai jenjang rencana;

-

Mengumpulkan, memelihara dan menyajikan produk perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana tata ruang.

6.

Sub Dinas Perencanaan Pengembangan Ruang Kota Sub

Dinas

Perencanaan

Pengembangan

Ruang

Kota

mempunyai

tugas

penyelenggaraan

perencanaan

pengembangan pola tata ruang kota, perencanaan tata lingkungan serta arah dan tahapan pembangunan lingkungan

24


perkotaan yang merupakan penjabaran rencana makro menjadi rencana antara dalam rangka pembangunan baru, peremajaan, perbaikan dan pemugaran kota. Untuk menjalankan tugasnya, Sub Dinas Perencanaan Pengembangan Ruang kota mempunyai fungsi :

Pengkajian struktur tata ruang dalam rangka perencanaan kawasan dan lingkungan;

Pengkajian struktur tata ruang dalam rangka perencanaan peremajaan dan perbaikan kota;

Pengkajian struktur tata ruang dalam rangka pemugaran dan pemeliharaan ruang kota.

Sub Dinas Perencanaan Pengembangan Ruang Kota terdiri dari :

Seksi Perencanaan Pembangunan Kawasan dan Lingkungan, mempunyai tugas : -

Menyiapkan pola-pola super blok dan blok/perpetakan, peruntukan, tipe bangunan, intensitas bangunan dan ketinggian bangunan dalam rangka pembangunan lingkungan baru;

-

Menyiapkan rencana dan petunjuk teknis pembangunan beserta tahapanya;

-

Menentukan kebutuhan dan alokasi sarana dan prasarana lingkungan;

-

Mengkaji dan menyiapkan rencana pembangunan terpadu ant lingkungan;

-

Menetapkan cara-cara pengembangan potensi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penghuni lingkungan;

Mengkaji dan menyiapkan penyesuaian rencana peruntukan tanah.

Seksi Perencanaan, Peremajaan dan Perbaikan Kota, mempunyai tugas : -

Mengadakan pengkajian secara menyeluruh atas lingkungan yang perlu diremajakan dan atau diperbaiki kualitas ruang kotamadya dalam rangka revitalisasi bagian-bagian kota;

25


-

Menyiapkan pola-pola penataan blok dan lingkungan perpetakan, pola peruntukan tanah, pola intensitas bangunan dan pola ketinggian bangunan serta pola perbaikan dan pembaharuan struktur lingkungan dalam rangka peremajaan;

-

Menyiapkan

panduan

rencana

kota

yang

berisi

konsep

kawasan,

panduan

pembangunan

kawasan/blok/subblok, pengelolaan kawasan dan starategi tahapan penanganan;

-

Mennetukan kebutuhan dan alokasi prasarana maupun sarana lingkungan;

-

Mengkaji dan menyiapkan rencana pembangunan terpadu dengan lingkungan sekitarnya.

Seksi Pemugaran dan Pemeliharaan Ruang Kota, mempunyai tugas : -

Mengadakan pengkajian atas lingkungan yang perlu dilindungi dalam rangka konservasi lingkungan pemugaran;

-

Menyiapkan panduan rencana kota yang berisi konsep perlindungan kawasan pemugaran, panduan pembangunan kawasan blok/subblok, pengembangan fasilitas, pengelolaan kawasan dan strategi tahapan penanganan;

7.

-

Mengkaji dan menyiapkan rencana pembangunan terpadu dengan lingkungan sekitarnya;

-

Mengadakan pengkajian atas kualitas ruang kota;

-

Menyiapkan panduan teknis pembangunan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruang kota.

Sub Dinas Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota Sub Dinas Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota mempunyai tugas melakukan analisis untuk menyusun rencana geometrik prasarana dan sarana kota yang meliputi rencana prasarana jalan dan transportasi, utilitas kota, prasarana tata air, sarana sosial budaya kota dan ruang terbuka hijau dan media luar ruang kota serta pedoman dan petunjuk pelaksanaannya.

26


Sub Dinas Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota mempunyai fungsi :

Perencanaan jalan dan transportasi;

Perencanaan utilitas kota;

Perencanaan ruang terbuka hijau dan tata air;

Perencanaan sarana kota yang meliputi sarana sosial dan sarana budaya.

Sub Dinas ini terdiri dari 4 Seksi, yaitu :

Seksi Perencanaan Jalan dan Transportasi, mempunyai tugas : -

Melakukan penelitian, evaluasi dan kajian dalam rangka mengusulkan sistem, pola dan hirarki jeringan jalan;

-

Menyiapkan dan mengembangkan petunjuk teknis yang berkenaan dengan perencanaan jeringan jalan dan drainasenya;

-

Mengadakan mengusulkan

penelitian, sistem

evaluasi

dan

pola

dan

pengkajian

transportasi

kota

dalam

rangka

dan

sarana

pelengkapnya;

Menyusun petunjuk teknis yang berkaitan dengan pola transportasi kota.

Seksi Perencanaan Utilitas Kota, mempunyai tugas : -

Mengadakan penelitian, evaluasi dan pengkajian sistem serta usulan pola utilitas meliputi jeringan listrik, air minum, telekomunikasi, gas dan jeringan utilitas kota lainnya;

-

Membuat petunjuk teknis pengarahan berkenaan dengan perencanaan utilitas kota.

27


Seksi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau dan Tata Air, mempunyai tugas : -

Mengadakan penelitian, evaluasi dan pengkajian dalam rangka mengusulkan pola ruang terbuka hijau dan rekreasi;

-

Membuat usulan petunjuk teknis pengarahan yang berkenaan dengan ruang terbuka hijau dan rekreasi;

-

Membuat usulan petunjuk teknis pengarahan yang berkenaan dengan perencanaan tata air, jeringan saluran makro pengendalian banjir, waduk dan air limbah;

-

Mengadakan penelitian, evaluasi dan kajian dalam rangka mengusulkan sistem dan pola kebijaksanaan tata air, jeringan saluran makro pengendalian banjir, waduk dan air limbah.

Seksi Perencanaan Sarana Kota, mempunyai tugas : -

Mengadakan penelitian, evaluasi dan pengkajian dalam rangka mengusulkan sarana social busaya dan ekonomi kota;

-

Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis serta penerapan sarana sosial budaya dan ekonomi kota;

-

Merumuskan dan mengarahkan rencana sarana social budaya dan ekonomi kota;

-

Melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan sarana kota dengan unit terkait.

8.

Sub Dinas Pengkajian Pemanfaatan Lahan Sub Dinas Pengkajian Pemanfaatan Lahan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kelayakan pemanfaatan lahan, penyusunan naskah-naskah perjanjian pengembangan lokasi/lahan dan evaluasi pemanfaatan lahan serta pemberian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan program kerjasama pembangunan kawasan yang ditetapkan Gubernur.

28


Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Pengkajian Pemanfaatan Lahan mempunyai fungsi :

Pengkajian kelayakan administrasi, ekonomis dan teknis pemanfaatan lahan;

Pemantauan pemanfaatan lahan dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang kota;

Penyusunan rencana teknis dan administrasi pemanfaatan lahan.

Sub Dinas Pengkajian Pemanfaatan Lahan terdiri dari :

Seksi Pengkajian Kelayakan Pemanfaatan Lahan, mempunyai tugas : -

Mengkaji kelengkapan administrasi dan studi kelayakan pemanfaatan lahan dalam rangka pemberian izin Gubernur;

-

Mempersiapkan dan mengusulkan penilaian kelayakan pemanfaatan lahan;

-

Menyiapkan hasil penilaian sebagai bahan dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan operasional pemanfaatan lahan;

Mengumpulkan dan merawat dokumen naskah hukum pemanfaatan lahan.

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan, mempunyai tugas : -

Melaksanakan monitoring kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap izin Gubernur;

-

Menghimpun hasil pendataan di lapangan dan melakukan evaluasi pemanfaatan lahan;

-

Menyajikan informasi pemanfaatan lahan dan rekomendasi tindakan terhadap penyimpangan.

Seksi Penyusunan Rencana Teknis dan Administratif Pemanfaatan Lahan, mempunyai tugas : -

Menyusun naskah hukum pemanfaatan lahan;

-

Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka penyusunan pemanfaatan lahan dalam rangka izin Gubernur.

29


9.

Sub Dinas Pengendalian Peta Rencana Kota Sub Dinas Pengendalian Peta Rencana Kota mempunyai tugas melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan rencana kota, yang meliputi penerapan rencana kota, pengusulan rencana kota serta mendokumentasikan dan mengadakan peta rencana. Dalam menjalankan tugasnya, Subdin ini mempunyai fungsi :

Pemantauan ketelitian rencana kota dalam rangka pelayanan masyarakat;

Penelitian usulan rencana kota dalam rangka pembakuan lembar rencana kota;

Penelitian lembar rencana kota dalam rangka pengesahan;

Pendokumentasian dan penggandaan peta rencana.

Sub Dinas Pengendalian Peta Rencana Kota terdiri dari :

Seksi Pemantauan Rencana Kota, mempunyai tugas : -

Melakukan pemantauan kesesuaian ketetapan rencana kota dengan lembar rencana kota;

-

Menyelenggarakan koordinasi penelitian secara periodik terhadap semua peta rencana yang dikeluarkan;

-

Melaksanakan pembaharuan peta rencana;

-

Mengusulkan tindak lanjut hasil pemantapan.

Seksi Penelitian Usulan Rencana Kota, mempunyai tugas : -

Meneliti dan menilai usulan rencana yang diajukan oleh Suku Dinas Tata Kota dan atau Sub Dinas lain;

-

Menampung masalah dan pengaduan yang berkenaan dengan rencana kota atau perkembangan kota serta mengusahakan penyelesaiannya.

Seksi Legalisasi Rencana Kota, mempunyai tugas : -

Meneliti dan menilai kelengkapan berkas usulan yang diajukan;

-

Menyelenggarakan perubahan atas usulan rencana kota;

30


-

Memproses pengesahan usulan rencana kota;

-

Menyelenggarakan persidangan yang mempunyai kaitan dengan peningkatan perencanaan;

-

Menyusun dan menyiapkan laboran hasil sidang dan diskusi serta pertemuan tersebut di atas.

Seksi Dokumentasi dan Penggandaan Rencana Kota, mempunyai tugas : -

Mengumpulkan, memelihara dan menyajikan produk hukum yang telah diterbitkan;

-

Menyusun, menyimpan dan mengadakan copy negatis serta dokumentasi peta rencana kota yang telah diperiksa.

10. Sub Dinas Pengolahan Data Dasar Sub Dinas Pengolahan Data Dasar mempunyai tugas menyiapkan data dasar perkotaan secara numeris dan grafis untuk perencanaan kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas ini mempunyai fungsi :

Penyelenggaraan survei topografi dan pengolahan data dalam rangka pembakuan peta dasar;

Pengolahan data digital dalam rangka pembakuan peta dasar;

Pengolahan data digital sebagai data dasar perencanaan.

Sub Dinas Pengolahan Data Dasar terdiri dari :

Seksi Survei dan Pemaduan Data Lapangan, mempunyai tugas : -

Menyusun dan menyiapkan kebutuhan prasarana dan sarana pengukuran;

-

Melaksanakan survei dan pengukuran topografi tanah;

-

Melaksanakan pengumpulan data lapangan untuk keperluan perencanaan kota;

-

Melaksanakan penerapan rencana kota.

31


Seksi Pengolahan Peta Dasar, mempunyai tugas : -

Menyusun, menyiapkan dan menyajikan peta dasar, peta wilayah, peta tematik dalam bentuk digital dan bentuk analog untuk penyusunan rencana kota;

-

Menyusun dan menyiapkan program komputerisasi pemetaan;

-

Melengkapi data grafis peta dasar dan tingkat kedalamannya secara berkala.

Seksi Pengolahan Data Dasar Perencanaan, mempunyai tugas : -

Menyusun dan menyiapkansistem pendataan data dasar numerik untuk perencanaan kota;

-

Melaksanakan pendataan dan pengolahan data dasar perencanaan kota;

-

Menyajikan data dasar dan informasi untuk perencanaan kota.

32


Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta

STRUKTUR ORGANISASI DTK

KEPALA DINAS TATA KOTA WAKIL Ka. DINAS TATA KOTA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN PERLENGKAPAN & R.T SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN ANGGARAN SUB BAGIAN PENDAPATAN

SUBDINAS BINA PROGRAM

SUBDINASPENGKAJIAN STRUKTUR RUANG KOTA

SUBDINAS PERENC. PENGEMBANGAN RUANG KOTA

SUBDINAS PERENC. PRASARANA & SARANA KOTA

SUBDINAS PENGKAJIAN PEMANFAATAN LAHAN

SUBDINAS PENGENDALIAN PETA RENC. KOTA

SUBDINAS PENGOLAHAN DATA DASAR

SEKSI PENYULUHAN & PEMADUAN PROGRAM KERJA

SEKSI PERENCANAAN STRUKTUR RUANG KOTA

SEKSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN & LINGKUNGAN

SEKSI PERENCANAAN JALAN & TRASNPORTASI

SEKSI PENGKAJIAN KELAYAKAN PEMANFAATAN LAHAN

SEKSI PEMANTAUAN RENCANA KOTA

SEKSI SURVEY & PEMADUAN DATA LAPANGAN

SEKSI EVALUASI PELAYANAN

SEKSI EVALUASI RENCANA RUANG KOTA

SEKSI PEMANTAUAN & PEMODELAN

SEKSI PENGEMBANGAN PERATURAN & PEDOMAN

SEKSI PERENCANAAN PEREMAJAAN & PERBAIKAN KOTA SEKSI PEMUGARAN & PEMELIHARAAN RUANG KOTA

SEKSI PENELITIAN USULAN RENCANA KOTA

SEKSI PERENCANAAN UTILITAS KOTA SEKSI PERENCANAAN RTH & TATA AIR

SEKSI PEMANTAUAN & EVALUASI PEMANFAATAN LAHAN

SEKSI LEGALISASI RENCANA KOTA

SEKSI PERENCANAAN SARANA KOTA

SEKSI PENYUS. RANC. TEKNIS & ADM. PEMANFAATAN LAHAN

SEKSI DOKUMENTASI & PENGGANDAAN RENCANA KOTA

SEKSI PENGOLAHAN PETA DASAR

SEKSI PENGOLAHAN DATA DASAR PERENCANAAN

SUKU SUKUDINAS DINASTATA TATAKOTA KOTA SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENGENDALIAN RENCANA

SEKSI PRASARANA DAN SARANA KOTA

SEKSI PELAYANAN PENGUKURAN

SEKSI PELAYANAN RENCANA

SEKSI PELAYANAN INFORMASI KETATAKOTAAN

SEKSI SEKSIDINAS DINASTATA TATAKOTA KOTAKECAMATAN KECAMATAN

33


3.1.2

suku dinas tata kota 1.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa di setiap Kotamadya dibentuk Suku Dinas Tata Kota dan setiap Suku Dinas Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Suku Dinas Tata Kota bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas secara taktis operasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan.

2.

Suku Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang penataan struktur ruang bagian-bagian kota, koordinasi dan pengamatan teknis yang ditetapkan oleh Dinas serta pelayanan kebijakan teknis rencana kota melalui penerbitan Ketetapan Rencana Kota berbentuk petunjuk rencana yang mencantumkan persyaratan rencana kota dan tata letak bangunan sesuai ketentuan untuk pemanfaatan dan penggunaan tanahnya.

3.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 1 Surat Keputusan Gubernur Nomor 140 Tahun 2001 tersebut di atas, Suku Dinas Tata Kota mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pelayanan ketatakotaan kepada masyarakat; b. Menyediakan infomasi ketatakotaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; c. Melaksanakan pelayanan instansional di bidang rencana prasarana dan sarana kota; d. Penerbitan Ketetapan Rencana Kota dan atau rekomendasi rencana kota; e. Melaksanakan pemungutan retribusi; f.

Pengelolaan dokumen teknis administratif di tingkat Kotamadya;

g. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Dinas Tata Kota tingkat Kecamatan.

34


4.

Suku Dinas Tata Kota terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Pengendalian Rencana; c. Seksi Pelayanan Informasi Ketatakotaan; d. Seksi Prasarana dan Sarana Kota; e. Seksi Pelayanan Pengukuran; f.

5.

Seksi Pelayanan Rencana.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Suku Dinas Tata Kota sebagaimana tercantum dalam pasal 31 dan 32 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2001 tersebut dilengkapi juga oleh Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pelimpahan wewenang kepada Suku Dinas Tata Kota menerbitkan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) sampai dengan luas lantai bangunan 2500 m2.

Untuk melihat lebih detail pelaksanaan Tupoksi dari Subdin/ Subbag dan Suku Dinas Tata Kota 5 Kotamadya terdapat pada Lampiran Laporan Tahunan ini.

3.1.3

seksi dinas tata kota kecamatan 1.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa di setiap Kecamatan dibentuk Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Suku Dinas Tata Kota dan secara taktis operasional kepada Camat yang bersangkutan.

35


2.

Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan observasi lingkungan, termasuk penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan rencana kota dan atau izin mendirikan bangunan serta membuat laporannya; b. Menyusun analisis tentang perkembangan fisik tata ruang kota serta mengajukan gagasan rencana kota dan perencanaan tiga dimensi; c. Memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang yang berbasis pada masyarakat; d. Melaksanakan sosialisasi rencana kota kepada masyarakat; e. Melaksanakan kegiatan pelayanan ketatakotaan; f.

Melaksanakan pemutakhiran peta dasar bekerjasama dengan Seksi Pelayanan Pengukuran;

g. Menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah; h. Mengajukan usulan kebutuhan operasional dinas. 3.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 147 Tahun 2000 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Penetapan Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Penerbitan Izin Pendahuluan (IP) Mendirikan Bangunan pada Seksi Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk permohonan luas tanah sampai dengan 200 m2 menurut data surat tanah di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan.

4.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2003 tentang Peningkatan Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Penetapan Ketetapan Rencana Kota (KRK) pada Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Menteng, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan

36


Duren Sawit dan Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur untuk permohonan luas tanah sampai dengan 400m2 menurut data surat tanah. 5.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99/2007 tentang Peningkatan Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Penetapan Ketetapan Rencana Kota (KRK) pada 42 Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan di 5 (lima) Wilayah Kotamadya Provinsi DKI Jakarta untuk permohonan luas tanah sampai dengan 500m2.

3.2

sumber daya manusia Sebagai Dinas Teknis yang mengemban tugas pokok di bidang pengadaan rencana kota dan sekaligus melayani penyediaan Ketetapan Rencana Kota, Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan tersebut diantaranya adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang serta SDM yang berkualitas. Perlu diketahui jumlah karyawan Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta saat ini berjumlah 561 orang, dengan perincian staf di Balai Dinas 150 orang dan di Suku Dinas Tata Kota serta Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan 411 orang, dimana 71 orang merupakan staf yang memasuki masa pensiun.

37


Tabel 3.1 :

Jumlah Pegawai Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Pangkat/ Golongan NO

GOLONGAN II

GOLONGAN I JUMLAH

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

1.

DTK Prov. DKI Jakarta

-

-

2

5

18

24

47

16

9

21

4

2

0

2

0

0

150

2.

SDTK Jakarta Pusat

-

-

1

-

9

6

34

6

8

8

2

5

2

-

-

-

81

3.

SDTK Jakarta Utara

-

-

1

1

7

7

28

6

2

5

2

4

2

-

-

-

65

4.

SDTK Jakarta Barat

-

-

-

2

5

7

32

13

14

6

1

5

-

-

-

-

85

5.

SDTK Jakarta Selatan

-

-

1

-

9

6

46

3

7

10

-

6

1

-

-

-

89

6.

SDTK Jakarta Timur

-

-

-

1

7

10

51

7

7

3

1

4

-

-

-

-

91

0

0

5

9

55

60

238

51

47

53

10

26

5

2

0

0

561

JUMLAH

Tabel 3.2 :

GOLONGAN III

GOLONGAN IV

SATUAN UNIT

Jumlah Pegawai Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Pendidikan NO

SATUAN UNIT

S2

1.


2.

S1

D3

SLTA

SLTP

SD

JUMLAH

-

3

150

10

-

5

81

31

5

-

3

65

25

25

14

-

4

85

2

28

28

8

-

5

89

-

1

45

21

2

-

3

91

13

17

162

173

49

0

23

561

TEKNIK

UMUM

TEKNIK

UMUM

TEKNIK

UMUM

TEKNIK

UMUM

13

16

22

5

6

31

44

10

SDTK Jakarta Pusat

2

5

6

3

4

22

24

3.

SDTK Jakarta Utara

4

3

6

1

1

11

4.

SDTK Jakarta Barat

1

5

7

1

3

5.


3

6

6

3

6.

SDTK Jakarta Timur

3

6

10

26

41

57

JUMLAH

38


Tabel 3.3 :

Jumlah Pegawai Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Usia NO

SATUAN UNIT

USIA < 30

31- 40

41 - 50

51 - 56

1.


-

31

41

78

150

2.

SDTK Jakarta Pusat

1

2

15

63

81

3.

SDTK Jakarta Utara

-

4

8

53

65

4.

SDTK Jakarta Barat

-

3

8

74

85

5.


-

4

17

68

89

6.

SDTK Jakarta Timur

-

3

22

66

91

1

47

111

402

561

JUMLAH

Tabel 3.4 :

JUMLAH

Jumlah Pegawai Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta yang Memasuki Masa Pensiun Tahun 2007 berdasarkan Bulan NO

SATUAN UNIT

BULAN JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOV

DES

JUMLAH

1.


2

-

1

1

-

1

4

2

2

1

1

-

15

2.

SDTK Jakarta Pusat

-

3

-

-

-

-

1

-

2

1

-

-

7

3.

SDTK Jakarta Utara

1

1

-

3

1

1

-

-

-

-

-

1

8

4.

SDTK Jakarta Barat

1

-

-

-

1

1

-

-

2

-

1

2

8

5.


2

1

-

3

2

-

1

-

1

2

3

3

18

6.

SDTK Jakarta Timur

1

1

-

2

3

-

-

1

1

1

2

3

15

7

6

1

9

7

3

6

3

8

5

7

9

71

JUMLAH

39


3.3

pelaksanaan program kerja Berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota DKI Jakarta dalam kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung yang terangkum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tata Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007 Nomor : 058/DPA/2007 Tanggal 2 April 2007, merupakan perwujudan dari visi dan misi yang terangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Kota 2003-2007, adalah sebagai berikut :

3.3.1

program kegiatan belanja langsung Hasil yang dicapai dalam rincian kegiatan belanja langsung Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2007 diuraikan dalam tabel berikut di bawah ini. Tabel 3.5 :

Pelaksanaan Program Kegiatan Belanja Langsung dan Hasil yang Dicapai

PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN 01

HASIL YANG DICAPAI

PERENCANAAN RUANG 001

Penguatan Organisasi Ketatakotaan 001

Penyusunan Program Kerja DTK 2008

Terprogramnya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2008 sesuai dengan kebutuhan dan Repetada

002

Pembinaan Teknis Operasional Ketatakotaan

Meningkatnya kemampuan pegawai DTK dalam teknis operasional ketatakotaan

40

Laporan Tahunan Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN

002

003

Pelatihan Pelayanan Ketatakotaan

004

Pelatihan dan Penyegaran Tugas Perencanaan dan Pelayanan Ketatakotaan

005

Sertifikasi ISO 9001:2000

006

Penunjang 9001:2000

007

Evaluasi Program Kerja/ Renstra SKPD 2002-2007

Tersedianya hasil evaluasi dari pelaksanaan program kerja dan Renstra Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta yang telah dilaksanakan selama 1 periode (2002-2007)

008

Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012

Tersususnnya Renstra Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-2012 yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang

Sistem

Administrasi

Manajemen

dan

HASIL YANG DICAPAI Grafis

Meningkatnya kemampuan pegawai administrasi dan grafis ketatakotaan

Pokok

Meningkatnya kemampuan pegawai DTK dalam pelaksanaan tugas pokok perencanaan dan pelayanan ketatakotaan

Terciptanya manajemen berstandar internasional Mutu

ISO

mutu

DTK

pelayanan

dalam

yang

Dapat dipertahankannya Sertifikat ISO 9001:2000 pada 10 Seksi DTK Kecamatan dan 2 Suku Dinas

Pengolahan Data Dasar 001

Opname Lapangan Daerah Terbangun

Tersedianya peta dasar daerah terbangun dengan informasi yang lebih lengkap dan up to date

004

Peningkatan Informasi Peta Data Dasar

Diperolehnya informasi yang up to date mengenai datadata aset Pemda sebagai kelengkapan peta data dasar perencanaan

41


003

004

005

005

Upgrading Pelayanan

dan

Updating

Peta

Operasional

007

Survey dan Pendataan Titik Ikat Lapangan

HASIL YANG DICAPAI Tersedianya peta operasional pelayanan dalam bentuk digital maupun hardcopy serta databasenya

Meningkatkan kualitas kerangka dasar horizontal peta dasar dan kualitas pelayanan pengukuran Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta

Pengkajian Struktur Ruang Kota 001

Desiminasi dan Penetapan Peraturan tentang Pedoman Pembuatan Panduan Rancang Kota

Tersedianya panduan yang memiliki kekuatan hukum dalam pembuatan panduan rancang kota yang dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang terpadu

002

Desiminasi dan Penetapan Peraturan tentang Pedoman Pembuatan Rencana Tata Ruang Bawah Tanah

Tersedianya panduan yang memiliki kekuatan hukum dalam pembuatan rencana tata ruang bawah tanah yang dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang terpadu

004

Penyusunan RRTRW Kecamatan

DITUNDA

Pembinaan Administrasi Umum dan Keuangan 001

Pemutakhiran Data Ketatausahaan

Meningkatnya pekerjaan

002

Penyusutan Arsip Dinas

Meningkatnya kualitas sistem pengarsipan dinas

operasionalisasi

dalam

pelaksanaan

Pengadaan Peralatan Penunjang TI Ketatakotaan 001

Pengadaan Personal Komputer

Tersedianya personal komputer penunjang kegiatan ketatakotaan

42


006

007

008

002

Pengadaan Notebook (Laptop)

Tersedianya notebook guna mendukung perencanaan dan program kegiatan DTK

003

Pengadaan Printer Colour A3

Tersedianya printer guna meningkatkan kualitas hasil dan kecepatan cetak

kegiatan

Sosialisasi dan Pembinaan Perencanaan Kota 001

Pengelolaan Infobox Jakarta

Terselenggaranya pengelolaan Infobox Jakarta sebagai media informasi kegiatan pembangunan dan penataan ruang kota

002

Pembuatan Materi Exhibition Center Ketatakotaan

Terbangunnya komunikasi yang efektif antara Dinas Tata Kota dengan masyarakat umum dalam mensosialisasikan produk-produk ketatakotaannya

Pendukung Kegiatan Operasional Kantor 001

Upah Pegawai Tidak Tetap

Tersedianya Upah Pegawai Tidak Tetap

002

Tunjangan Kesra PTT

Tersedianya Tunjangan Kesra PTT

Busway (Koridor 9 dan 10) 001

009

HASIL YANG DICAPAI

Perencanaan dan Penarikan Trace Jalur Bus Priority (Koridor 9 dan 10), Pembuatan KRK dan TLB Halte Bus serta JPO

DIMATIKAN

PENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL KANTOR 001

Sosialisasi Masyarakat

Pelayanan

Ketatakotaan

Kepada

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pelayanan ketatakotaan kepada masyarakat dalam bentuk seminar/ diskusi

43


02

Ketatakotaan

Kepada

HASIL YANG DICAPAI

002

Sosialisasi Pendidikan

Lembaga

003

Sosialisasi Ketatakotaan Melalui Media Massa

Terinformasikannya kebijakan-kebijakan tata ruang kota Jakarta kepada masyarakat melalui media massa

004

Dialog Interaktif tentang Penataan Kota Jakarta

Terselenggaranya dialog interaktif tentang kota Jakarta melalui media TV

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pelayanan ketatakotaan kepada lembaga pendidikan dalam bentuk seminar/diskusi terbatas di kalangan unsur perguruan tinggi

PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 001

Monitoring/ Evaluasi Program Kerja dan Pelayanan Ketatakotaan 002

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kerja Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta

DIMATIKAN

003

Penyusunan LAKIP Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta

Diperolehnya gambaran Provinsi DKI Jakarta

004

Penyusunan Laporan Tahunan DTK Provinsi DKI Jakarta

Diperolehnya gambaran pelaksanaan tupoksi Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta

006

Pengembangan dan Pembangunan Sistem Integrasi Aplikasi Administrasi dan Data Spasial (GIS)

Terbangunnya sistem integrasi aplikasi administrasi dan data spasial (GIS) di Dinas TAta Kota Provinsi DKI Jakarta serta tersedianya aparat Dinas Tata Kota yang terlatih dalam mengelola sistem aplikasi tersebut

007

Updating Materi Basis Data Ketatakotaan (KRK, RTLB dan SIPPT)

Tersedianya sistem informasi rencana kota

kinerja

Dinas

Tata

Kota

44

Laporan Tahunan Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN 002

003

HASIL YANG DICAPAI

Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota 001

Pembuatan Masterplan Pola Penyebaran SPBU dan SPBG di Wilayah DKI Jakarta

DITUNDA

003

Pembuatan Trace Jalan untuk Aksesibilitas ke Sentra Primer Timur

Tersedianya trace jalan untuk aksesibilitas ke Sentra Primer Timur yang akan diterbitkan guna mendukung pembuatan masterplan kawasan Sentra Primer Timur

004

Perencanaan dan Persebaran Pola Ruang Terbuka Hijau di Wilayah DKI Jakarta

DITUNDA

005

Penataan Pola Persebaran Menara Telekomunikasi

DITUNDA

006

Pembangunan Sistem Informasi Sarana Pendidikan (SD-SMP-SMU)

DITUNDA

Pengkajian Pemanfaatan Lahan 001

Pengkajian Pemanfaatan Lahan

Tersusunnya hasil pengkajian pemanfaatan sebagai bahan/ materi Rapim BPUT terselenggaranya kegiatan Rapim BPUT

002

Sinkronisasi LRK 1:1000 di 5 SDTK Kodya

Terwujudnya data yang akurat mengenai kondisi dan legalitas LRK untuk pelayanan masyarakat

lahan serta

45

Laporan Tahunan Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN 03

PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS/ STRATEGIS 001

Perencanaan Pengembangan Ruang Kota 001

002

Penyusunan Panduan Rancang Kota Sentra Primer Timur

DITUNDA

Perencanaan Penataan Kawasan Kota Tua 001

3.3.2

HASIL YANG DICAPAI

Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Kawasan Kota Tua (Kawasan Fatahillah dan sekitarnya)

DITUNDA

program kegiatan belanja tidak langsung Hasil yang dicapai dalam rincian kegiatan belanja tidak langsung Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2007 diuraikan dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3.6 :

Pelaksanaan Program Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Hasil yang Dicapai

URAIAN PENGGUNAAN ANGGARAN 01

HASIL YANG DICAPAI

BELANJA PEGAWAI 001

Gaji dan Tunjangan Pegawai

Terbayarkannya hak seluruh pegawai Dinas Tata Kota untuk mendapatkan gaji dan tunjangan pegawai

46


02

03

HASIL YANG DICAPAI

002

Tunjangan Pegawai

Terbayarkannya tunjangan penambahan penghasilan

003

Biaya Pembinaan Rohani Pegawai

Terlaksananya kegiatan pembinaan rohani pegawai

BELANJA BARANG DAN JASA 001

Biaya Bahan Pakai Habis

Tersedianya alat-alat tulis kantor yang dapat meningkatkan dan menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi

002

Biaya Jasa

Tersedianya biaya pembayaran koran/majalah/media cetak dan Biaya Registrasi ISO yang dapat meningkatkan dan menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi

003

Biaya Cetakan Umum

Tersedianya biaya cetak Kop Surat Dinas, Amplop Dinas, Map Dinas, Lembar Disposisi dan Lembar Pengantar

004

Biaya Sewa

Tersedianya biaya sewa mesin fotocopy yang dapat meningkatkan dan menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi

005

Biaya Akomodasi

Tersedianya biaya konsumsi yang dapat meningkatkan dan menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi

BELANJA PEMELIHARAAN 001

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan

Terpeliharanya kendaraan-kendaraan dinas untuk kegiatan pelayanan ukur dan survei pendataan lapangan.

47


3.4

HASIL YANG DICAPAI

002

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Terpeliharanya berbagai alat-alat kantor dan rumah tangga kantor yang menunjang operasional kegiatan dinas.

003

Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi

Terpeliharanya peralatan cetak, peralatan computing dan peralatan pemetaan ukur/ alat ukur yang ada di Dinas Tata Kota

004

Belanja Pemeliharaan Buku dan Perpustakaan

Terpeliharanya 750 lembar peta dasar hasil pemetaan yang ada di Dinas Tata Kota

kegiatan pelayanan masyarakat Kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan di tingkat Suku Dinas dan Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan yaitu berupa pelayanan Pengukuran, Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB). Untuk lebih jelasnya, rekapitulasi permohonan pelayanan ketatakotaan di tingkat Suku Dinas dan Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan selama tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 3.7 dan tabel 3.8 di bawah ini :

48


Tabel 3.7 :

Rekapitulasi Permohonan Pelayanan Ketatakotaan di Suku Dinas Tata Kota (Januari s/d Desember 2007) NO

SDTK

RTLB

1

Jakarta Pusat

391 (419)

291 (426)

150 (211)

2

Jakarta Utara

1381 (1405)

1116 (1537)

3333 (3421)

3

Jakarta Barat

1438 (1531)

1412 (1475)

162 (192)

4

Jakarta Selatan

1387 (1474)

1307 (1523)

503 (503)

5

Jakarta Timur

866 (898)

806 (913)

322 (359)

5463 (5727)

4932 (5874)

4470 (4686)

JUMLAH

Tabel 3.8 :

PELAYANAN PENGUKURAN KRK SELESAI (JUMLAH PERMOHONAN)

Rekapitulasi Permohonan Pelayanan Ketatakotaan di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan (Januari s/d Desember 2007) NO

SEKSI DTK KECAMATAN

PELAYANAN PENGUKURAN KRK SELESAI (JUMLAH PERMOHONAN)

RTLB

1

Jakarta Pusat

1342 (1278)

1311 (1277)

217 (221)

2

Jakarta Utara

1990 (2067)

1953 (2042)

0 (0)

3

Jakarta Barat

2397 (2422)

2288 (2323)

259 (283)

4

Jakarta Selatan

1768 (1815)

1754 (1815)

0 (0)

5

Jakarta Timur

1941 (1994)

1911 (1961)

43 (69)

JUMLAH

9438 (9576)

9217 (9418)

519 (573)

49


3.5

pemungutan retribusi ketatakotaan Penerimaan retribusi Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp. 75.371.056.042. Tabel 3.9 :

Target Penerimaan Retribusi Ketatakotaan Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta (Januari s/d Desember 2007) NO.

KODE REKENING

URAIAN

TARGET

1.

1.1.02.9.006

Pencetakan Peta Tematis Ketatakotaan (Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah)

250.000.000

2.

1.1.02.21.001

Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

3.

1.1.02.21.002

Denda Keterlambatan (Retribusi IMB)

4.

1.1.02.48.001

Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB)

9.346.056.042

5.

1.1.02.46.001

Penataan Perpetakan Pada Jalur Jalan Utama dan Sekunder (JPP)

9.000.000.000

6.

1.1.02.43.001

Pengukuran Situasi Tanah

3.500.000.000

7.

1.1.02.47.001

Ketetapan Rencana Kota (KRK)

1.000.000.000

8.

1.1.02.44.001

Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota

9.

1.1.02.45.001

Survei dan Perencanaan Trace Jalur Jalan Utama dan Jalur Jalan Sekunder

10.

1.1.02.49.001

Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci

11.

1.1.02.50.001

Perizinan Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

12.

1.1.02.50.002

Denda Keterlambatan Membayar

10.000.000.000

750.000.000 25.000.000 34.000.000.000 7.500.000.000

JUMLAH

75.371.056.042

50


Bab 4 EVALUASI PELAYANAN

▪

Pelayanan di tingkat Suku Dinas Tata Kota sampai saat ini mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3797 Tahun 1984 dimana secara garis besar meliputi pelayanan : 1. Pengukuran 2. Ketetapan Rencana Kota (KRK) 3. Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) Sedangkan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kota secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota, melalui SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 tahun 2000 diberikan pendelegasian kewenangan penetapan Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Penerbitan Izin Pendahuluan (IP) mendirikan bangunan pada Seksi Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengatur tentang : 1. Batasan luas pelayanan yaitu sampai dengan 200 m2 2. Batasan waktu penyelesaian 7 hari kerja pengukuran dan 2 hari kerja penyelesaian KRK 3. Batasan peruntukan yaitu hunian

51


Dalam rangka meningkatnya permohonan masyarakat dan pelayanan ketatakotaan yang telah semakin berhasil, maka telah diberikan peningkatan pendelegasian kewenangan pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) pada 10 Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan (Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Menteng, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Pulo Gadung dan Kecamatan Kelapa Gading) untuk luas tanah sampai dengan 400 m2. Dengan semakin banyaknya permohonan masyarakat dalam pelayanan ketatakotaan di 10 Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan yang melayani besaran luas tanah sampai dengan 400 m2 maupun di 32 Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan yang melayani besaran luas tanah sampai dengan 200 m2 menurut data surat tanah serta meningkatnya volume permohonan masyarakat di tingkat Suku Dinas 5 Wilayah Kotamadya, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99/2007 tentang Peningkatan Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Penetapan Ketetapan Rencana Kota (KRK) pada 42 Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan di 5 (lima) Wilayah Kotamadya Provinsi DKI Jakarta untuk permohonan luas tanah sampai dengan 500m2. Adapun pelayanan yang diberikan secara langsung melalui Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan mencakup : 1. Pelayanan pengukuran 2. Pelayanan KRK 3. Penerapan Rencana Kota (Pematokan) Untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan dapat di evaluasi melalui : 1. Tingkat pencapaian target retribusi 2. Tingkat penyelesaian permohonan

52


4.1

penerimaan retribusi Penerimaan retribusi ketatakotaan Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 mengalami peningkatan 169.10 % yaitu sebesar Rp. 127.453.229.751,64 dari target yang ingin dicapai yaitu Rp. 75.371.056.042. Persentase peningkatan jumlah penerimaan retribusi terbesar berasal dari Survei dan Perencanaan Trace Jalur Jalan Utama dan Jalur Jalan Sekunder yaitu sebesar 4324.06 % atau sebesar Rp. 1.081.014.750 dari target yang ingin dicapai yaitu Rp. 25.000.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel 4.1 :

Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007

NO.

KODE REKENING

URAIAN

TARGET

JUMLAH PENERIMAAN (Rp)

%

1.

1.1.02.9.006

Pencetakan Peta Tematis Ketatakotaan (Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah)

250.000.000

678.592.250

271.44

2.

1.1.02.21.001

Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

10.000.000.000

24.750.135.040

247.50

3.

1.1.02.21.002

Denda Keterlambatan (Retribusi IMB)

4.

1.1.02.48.001

Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB)

9.346.056.042

10.736.139.000

114.87

5.

1.1.02.46.001

Penataan Perpetakan Pada Jalur Jalan Utama dan Sekunder (JPP)

9.000.000.000

13.965.352.350

155.17

6.

1.1.02.43.001

Pengukuran Situasi Tanah

3.500.000.000

5.543.621.100

158.39

7.

1.1.02.47.001

Ketetapan Rencana Kota (KRK)

1.000.000.000

1.844.542.000

184.45

1.724.467

53


NO.

KODE REKENING

8.

1.1.02.44.001

Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota

9.

1.1.02.45.001

10.

URAIAN

TARGET

JUMLAH PENERIMAAN (Rp)

%

750.000.000

2.257.198.300

300.96

Survei dan Perencanaan Trace Jalur Jalan Utama dan Jalur Jalan Sekunder

25.000.000

1.081.014.750

4324.06

1.1.02.49.001

Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci

34.000.000.000

23.349.700.000

68.68

11.

1.1.02.50.001

Perizinan Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

7.500.000.000

43.175.122.932,64

575.87

12.

1.1.02.50.002

Denda Keterlambatan Membayar

70.087.562

JUMLAH

75.371.056.042

127.453.229.751,64

169.10

54


Gambar 4.1 Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007

34.000.000.000

40.000.000.000

1

2

3

7.500.000.000

70.087.562

1.081.014.750

25.000.000

750.000.000 2.257.198.300

1.844.542.000

1.000.000.000

13.965.352.350

3.500.000.000 5.543.621.100

Target Realisasi

0

0

1.724.467

5.000.000.000

0

10.000.000.000

250.000.000 678.592.250

15.000.000.000

9.346.056.042

10.000.000.000

20.000.000.000

9.000.000.000

25.000.000.000

10.736.139.000

30.000.000.000

23.349.700.000

24.750.135.040

35.000.000.000

43.175.122.932,64

45.000.000.000

4

5

6

7

8

9

10

11

12

55


4.2

rekapitulasi laporan pelayanan 4.2.1

Pencetakan peta tematis ketatakotaan Perlu dibuatkan laporan banyaknya peta tematis yang telah dikeluarkan/ dicetak.

4.2.2

surat izin persetujuan prinsip pembebasan lokasi (SP3L) dan surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) Tabel 4.2 :

Rekapitulasi Pelayanan SP3L dan SIPPT NO.

JENIS PELAYANAN

REALISASI

KET

JUMLAH PERMOHONAN

SELESAI

PROSES

TOLAK

1.

SP3L

8

8

-

-

2.

SIPPT

78

67

11

-

Kekurangan Rek. BPN/ KRK

Dari tabel 4.2 di atas dapat terlihat jumlah permohonan SP3L sebanyak 8 permohonan dan seluruhnya telah selesai diproses. Jumlah permohonan SIPPT sebanyak 78 permohonan dengan rincian 67 permohonan telah selesai diproses, dan 11 permohonan masih dalam proses.

56


4.2.3

pengukuran situasi tanah

Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu yang berasal dari 5 (lima) Suku Dinas Tata Kota dan yang berasal dari Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan (42 Kecamatan). Tabel 4.3 :

Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Pusat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

BULAN

PERMOHONAN PENGUKURAN MASUK

SELESAI

PROSES

%

1.

Januari

40

38

2

95

2.

Februari

37

37

0

100

3.

Maret

49

49

0

100

4.

April

45

45

0

100

5.

Mei

45

45

0

100

6.

Juni

49

48

1

97.95

7.

Juli

35

34

1

97.14

8.

Agustus

29

27

2

93.10

9.

September

20

12

8

60

10.

Oktober

14

7

7

50

11.

November

45

42

3

93.33

12.

Desember

11

7

4

63.63

419

391

28

93.31

JUMLAH

57


Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Pusat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

49 48

42

45

45 45

45 45

40

35 34

37 37

27

29

35 30

20

25

12

14

20

11

15

7

7

45

49 49

50

10 5

8

2

:

40 38

Gambar 4.2

0

0

0

0

1

1

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

7 3

2

4

0 Jan

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

58


Tabel 4.4 :

Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

BULAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Januari

371

367

4

98.92

2.

Februari

187

186

1

99.46

3.

Maret

185

185

0

100

4.

April

231

229

2

99.13

5.

Mei

139

136

3

97.84

6.

Juni

108

106

2

98.14

7.

Juli

52

51

1

98.07

8.

Agustus

28

26

2

92.85

9.

September

21

19

2

90.47

10.

Oktober

36

36

0

100

11.

November

31

30

1

96.77

12.

Desember

16

10

6

62.5

1405

1381

24

98.29

JUMLAH

59


Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara (Bulan Januari s/d Desember 2007)

400 350

185 185

187

250

186

231 229

300

139 136

200

31

16 1

0

0 Jan

Feb

Mar

Apr

2

3

2

Mei

Jun

2

1

Jul

Agt

2

Sep

0

Okt

1

Nov

10

30

50

19

21

36

28 26

52 51

100

36

108 106

150

4

:

371 367

Gambar 4.3

6

Des

60


Tabel 4.5 :

Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

BULAN


SELESAI

PROSES

BATAL

%

1.

Januari

116

114

1

1

98.27

2.

Februari

129

129

0

0

100

3.

Maret

104

104

0

0

100

4.

April

177

176

1

0

99.43

5.

Mei

236

234

2

0

99.15

6.

Juni

122

121

1

0

99.18

7.

Juli

136

133

3

0

97.79

8.

Agustus

216

214

2

0

99.07

9.

September

53

51

1

1

96.22

10.

Oktober

36

34

2

0

94.44

11.

November

90

74

16

0

82.22

12.

Desember

116

54

62

0

46.55

1531

1438

91

2

93.92

JUMLAH

61


Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat

236 234

(Bulan Januari s/d Desember 2007)

177 176

216 214

250

136 133

74

54

62

34

36

51

53

100

90

104

116

104

122 121

129

150

129

200

50 16 0

0

1

:

116 114

Gambar 4.4

1

2

3

1

2

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

2

1

Sep

Okt

Nov

Des

62


Tabel 4.6 :

Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

BULAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Januari

161

158

3

98.13

2.

Februari

113

112

1

99.11

3.

Maret

183

177

6

96.72

4.

April

181

172

9

95.02

5.

Mei

177

166

11

93.78

6.

Juni

166

150

16

90.36

7.

Juli

117

103

14

88.03

8.

Agustus

71

64

7

90.14

9.

September

93

89

4

95.69

10.

Oktober

51

46

5

90.19

11.

November

114

107

7

93.85

12.

Desember

47

43

4

91.48

1474

1387

87

94.09

JUMLAH

63


Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan

166 150

181

183 177

180

172

200

177 166


114 93

120

89

103

112

113

140

117

160

107

71 64

100

43

51

46

80

47

60 40 20 3

:

161 158

Gambar 4.5

Jan

6

1

0 Feb

9

Mar

Apr

16

11

Mei

14 7

Jun

Jul

Agt

4

Sep

7

5

Okt

Nov

4

Des

64


Tabel 4.7 :

Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Timur (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

BULAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Januari

78

78

0

100

2.

Februari

50

50

0

100

3.

Maret

100

97

3

97

4.

April

95

92

3

96.84

5.

Mei

110

107

3

97.27

6.

Juni

91

84

7

92.30

7.

Juli

165

163

2

98.78

8.

Agustus

36

35

1

97.22

9.

September

50

49

1

98

10.

Oktober

15

15

0

100

11.

November

77

71

6

92.20

12.

Desember

31

25

6

80.64

898

866

32

96.43

JUMLAH

65


Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Timur (Bulan Januari s/d Desember 2007)

160

163

165

180

91 84

100

95 92

100

97

120

110 107

140

71

77 50 49

20 3

0

0

3

15 15

25

40

31

36 35

50

60

50

80

78

:

78

Gambar 4.6

7

3

2

1

1

6

0

6

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

66


Tabel 4.8 :

Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Jakarta Pusat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

KECAMATAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Tanah Abang

155

155

0

100

2.

Menteng

477

483

0

100

3.

Senen

17

82

0

100

4.

Cempaka Putih

100

100

0

100

5.

Johar Baru

82

75

7

91.46

6.

Kemayoran

181

181

0

100

7.

Sawah Besar

154

154

0

100

8.

Gambir

112

112

0

100

1278

1342

0

105.01

JUMLAH

67


Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Seksi Dinas Tata Kota Jakarta Pusat

500

483

477


450 400 350

112

112

154

154

75

100

82

82

150

100

200

181

250

181

300

155

50 0

0 T. Abang

Menteng

17

100

0

:

155

Gambar 4.7

0

Senen

0

7

0

Cpk. Putih Johar Baru Kemayoran

0

Sawah

0

Gambir

Besar

68


Tabel 4.9 :

Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Jakarta Utara (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

KECAMATAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Penjaringan

376

365

11

97.07

2.

Pademangan

204

194

10

95.09

3.

Tanjung Priok

554

547

7

98.73

4.

Koja

149

149

0

100

5.

Kelapa Gading

563

514

49

91.29

6.

Cilincing

221

221

0

100

2067

1990

77

96.27

JUMLAH

69


Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Seksi Dinas Tata Kota Jakarta Utara

514

547

554

600

563


500 365

200

221

149

149

194

204

300

221

400

100

49 11

:

376

Gambar 4.8

10

7

0

0

0 Penjaringan

Pademangan

Tg. Priok

Koja

Klp. Gading

Cilincing

70


Tabel 4.10 :

Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Jakarta Barat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

KECAMATAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Kebon Jeruk

505

495

10

98.01

2.

Kembangan

236

232

4

98.30

3.

Cengkareng

248

247

1

99.59

4.

Kalideres

259

255

4

98.45

5.

Grogol Petamburan

534

528

6

98.87

6.

Palmerah

181

181

0

100

7.

Tambora

289

289

0

100

8.

Taman Sari

170

170

0

100

2422

2397

25

98.96

JUMLAH

71


Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Seksi Dinas Tata Kota Jakarta Barat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

534

528

600 495

500

170

170

289

289 181

181

255

259

247

248

300

232

236

400

200

100 10

:

505

Gambar 4.9

4

1

4

6

0

0

0

0 Kb. Jeruk

Kembangan Cengkareng Kalideres

Gropet

Palmerah

Tambora

Taman Sari

72


Tabel 4.11 :

Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Jakarta Selatan (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

KECAMATAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Kebayoran Lama

287

287

0

100

2.

Pesanggrahan

196

196

0

100

3.

Cilandak

124

124

0

100

4.

Pasar Minggu

141

141

0

100

5.

Jagakarsa

204

204

0

100

6.

Mampang Prapatan

74

74

0

100

7.

Pancoran

113

113

0

100

8.

Kebayoran Baru

235

235

0

100

9.

Setiabudi

91

81

10

89.01

350

313

37

89.42

1815

1768

47

97.41

10.

Tebet JUMLAH

73


Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Seksi Dinas Tata Kota Jakarta Selatan

350

313

350


287 287

113

74 74

81

91

124

150

113

124

141

200

141

196

196

250

204 204

235 235

300

100

37

50 0

Gambar 4.10 :

0 Keb. Lama

0

0

Psgrhan Cilandak

0

0

0

0

0

10

Ps. Jagakarsa Mp. PancoranKeb. BaruSetiabudi Tebet Minggu Prapatan

74


Tabel 4.12 :

Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Jakarta Timur (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

KECAMATAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Pasar Rebo

80

80

0

100

2.

Ciracas

77

71

6

92.20

3.

Cipayung

92

92

0

100

4.

Kramat Jati

85

82

3

96.47

5.

Makasar

82

81

1

98.78

6.

Jatinegara

237

228

9

96.20

7.

Duren Sawit

710

709

1

99.85

8.

Matraman

96

96

0

100

9.

Pulo Gadung

404

371

33

91.83

Cakung

131

131

0

100

1994

1941

53

97.34

10.

JUMLAH

75


Rekapitulasi Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah di Seksi Dinas Tata Kota Jakarta Timur (Bulan Januari s/d Desember 2007)

700

709

710

800

600

371

404

500

131

96 96

82 81

92 92

71

77

200

85 82

300

131

237 228

400

80 80

100 0

Gambar 4.11 :

6

0

3

1

9

33 1

0

0

0 Ps. Rebo

Ciracas Cipayung

K. Jati

Makasar Jtnegara D. Sawit MatramanP. Gadung Cakung

76


4.2.4

ketetapan rencana kota (KRK) Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu yang berasal dari 5 (lima) Suku Dinas Tata Kota dan yang berasal dari Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan (42 Kecamatan). Tabel 4.13 :

Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Pusat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

BULAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Januari

42

37

5

88.09

2.

Februari

41

35

6

85.36

3.

Maret

47

45

2

95.74

4.

April

43

38

5

88.37

5.

Mei

49

39

10

79.59

6.

Juni

32

26

6

81.25

7.

Juli

46

29

17

63.04

8.

Agustus

34

11

23

32.35

9.

September

20

10

10

50

10.

Oktober

12

6

6

50

11.

November

26

12

14

46.15

12.

Desember

34

3

31

8.82

426

291

135

68.30

JUMLAH

77


Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Pusat

38

39

46

43

41

30

34 31

26 23

25

20

26

35

29

32

34

35

40

42

45

47 45

50

49


37

14

12

3

6

5

6

6

10

6

10

10

10

15

12

11

17

20

5

5

2

Gambar 4.12 :

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

78


Tabel 4.14 :

Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

BULAN


SELESAI

PROSES

BATAL

%

1.

Januari

141

108

32

1

76.59

2.

Februari

160

137

23

-

85.62

3.

Maret

179

98

81

-

54.74

4.

April

110

84

26

-

76.36

5.

Mei

489

204

285

-

41.71

6.

Juni

206

147

59

-

71.35

7.

Juli

109

48

61

-

44.03

8.

Agustus

38

33

5

-

86.84

9.

September

20

16

4

-

80

7

7

0

-

100

10.

Oktober

11.

November

42

23

19

-

54.76

12.

Desember

36

211

175

-

586.11

1537

1116

420

1

72.60

JUMLAH

79


Gambar 4.13 :

Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara

489


500 450 400

19

36

23

7 7

16

20

38 33

61

59

0

4

5

26

23

32

50

42

109 48

110 84 81

100

175

147

179

141

137

98

150

108

200

160

250

206

204

300

211

285

350

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

80


Tabel 4.15 :

Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

BULAN


SELESAI

PROSES

BATAL

%

1.

Januari

92

88

3

1

95.65

2.

Februari

107

107

0

0

100

3.

Maret

158

153

5

0

96.83

4.

April

170

168

2

0

98.82

5.

Mei

155

154

1

0

99.35

6.

Juni

173

171

2

0

98.84

7.

Juli

176

171

5

0

97.15

8.

Agustus

199

192

3

4

96.48

9.

September

59

53

6

0

89.83

10.

Oktober

47

42

5

0

89.36

11.

November

62

52

10

0

83.87

12.

Desember

77

61

14

2

79.22

1475

1412

56

7

95.72

JUMLAH

81


Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat

107

140

199 192

92

120

107

160

171

173 171

158 153

180

155 154

170 168

200

176


60

61

77

62 47

53

59

80

42

100

88

52

40

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

10

5

6

3

5

2

1

5 0

0

2

14

20 3

Gambar 4.14 :

Nov

Des

82


Tabel 4.16 :

Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

BULAN

PERMOHONAN PENGUKURAN

BATAL

%

MASUK

SELESAI

PROSES

1.

Januari

150

141

9

-

94

2.

Februari

165

113

52

-

68.48

3.

Maret

201

185

16

-

92.03

4.

April

169

161

8

-

95.26

5.

Mei

133

126

7

-

94.73

6.

Juni

163

147

16

-

90.18

7.

Juli

169

159

10

-

94.08

8.

Agustus

75

70

5

-

93.33

9.

September

90

82

7

1

91.11

10.

Oktober

59

47

10

2

79.66

11.

November

79

49

28

2

62.02

12.

Desember

70

27

43

-

38.57

1523

1307

211

5

85.81

JUMLAH

83


Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan (Bulan Januari s/d Desember 2007)

169

133 126

70 49

10

7

5

10

7

8

9

16

16

28

50

27 43

59 52

47

100

79

75 70

82

90

113

150

147

150

163

169 161

165

200

159

201 185

250

141

Gambar 4.15 :

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

84


Tabel 4.17 :

Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Timur (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

BULAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Januari

82

80

2

97.56

2.

Februari

68

67

1

98.52

3.

Maret

62

59

3

95.16

4.

April

102

101

1

99.01

5.

Mei

88

86

2

97.72

6.

Juni

73

70

3

95.89

7.

Juli

196

179

17

91.32

8.

Agustus

61

52

9

85.24

9.

September

61

49

12

80.32

10.

Oktober

26

18

8

69.23

11.

November

27

20

7

74.07

12.

Desember

67

25

42

37.31

913

806

107

88.28

JUMLAH

85


Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Timur

200

179

196


180 160

86

73

Jan

Feb

Mar

Mei

25 42 7

8

3

1

Apr

2

0

3

1

2

9

17

20

12

20

18

26

40

27

49

62

60

67

52

61

61

70

59

68

67

80

82

100

88

120

101

102

140

80

Gambar 4.16 :

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

86


Tabel 4.18 :

Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Jakarta Pusat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

KECAMATAN


SELESAI

PROSES

BATAL

%

1.

Tanah Abang

125

125

0

0

100

2.

Menteng

526

524

2

0

99.61

3.

Senen

17

77 *

0

0

100

4.

Cempaka Putih

100

97

1

2

97

5.

Johar Baru

62

62

0

0

100

6.

Kemayoran

181

171

10

0

94.47

7.

Sawah Besar

154

154

0

0

100

8.

Gambir

112

101

11

0

90.17

1277

1311

24

2

102.66

JUMLAH

* = Sisa permohonan tahun 2006

87


Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Seksi Dinas Tata Kota Jakarta Pusat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

524

526

600

500

400

101

112

154

154

171

11

0

10

0

62

62

97 1

Menteng

0

2

T. Abang

17

0

77

100

100

125

200

181

300

125

Gambar 4.17 :

0 Senen

Cpk. Putih Johar Baru Kemayoran

Sawah Besar

Gambir

88


Tabel 4.19 :

Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Jakarta Utara (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

KECAMATAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Penjaringan

364

361

3

99.17

2.

Pademangan

194

188

6

96.90

3.

Tanjung Priok

547

525

22

95.97

4.

Koja

149

149

0

100

5.

Kelapa Gading

567

514

53

90.65

6.

Cilincing

221

216

5

97.73

2042

1953

89

95.64

JUMLAH

89


Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Seksi Dinas Tata Kota Jakarta Utara

514

525

547

600

567


500

221

200

149

149

188

194

300

216

361

400

364

5

0

22

6

53

100 3

Gambar 4.18 :

0 Penjaringan

Pademangan

Tg. Priok

Koja

Klp. Gading

Cilincing

90


Tabel 4.20 :

Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Jakarta Barat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

KECAMATAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Kebon Jeruk

479

477

2

99.58

2.

Kembangan

236

229

7

97.03

3.

Cengkareng

247

241

6

97.57

4.

Kalideres

255

255

0

100

5.

Grogol Petamburan

526

523

3

99.42

6.

Palmerah

179

177

2

98.88

7.

Tambora

231

231

0

100

8.

Taman Sari

170

155

15

91.17

2323

2288

35

98.49

JUMLAH

91


Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Seksi Dinas Tata Kota Jakarta Barat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

477

500

523

526

600 479

155

231

170

179

177

231

255

255

241 247

300

229

236

400

200

Kb.Jeruk

KembanganCengkareng Kalideres

Gropet

Palmerah

Tambora

15

0

2

3

6

0

0

7

100 2

Gambar 4.19 :

Tamansari

92


Tabel 4.21 :

Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Jakarta Selatan (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

KECAMATAN


SELESAI

PROSES

BATAL

%

1.

Kebayoran Lama

287

276

0

11

100

2.

Pesanggrahan

196

196

0

0

100

3.

Cilandak

124

124

0

0

100

4.

Pasar Minggu

141

139

0

2

100

5.

Jagakarsa

204

204

0

0

100

6.

Mampang Prapatan

74

73

0

1

100

7.

Pancoran

113

113

0

0

100

8.

Kebayoran Baru

235

235

0

0

100

9.

Setiabudi

91

81

0

10

100

350

313

37

0

89.42

1815

1754

37

24

96.63

10.

Tebet JUMLAH

93


Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Seksi Dinas Tata Kota Jakarta Selatan

287

350

313

350


235 235 204

204

113

74 73

81

91

124

150

113

124

141

200

139

196

250

196

300

276

100

Keb. Lama

Psgrahan Cilandak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

50 0

Gambar 4.20 :

Ps. Jagakarsa M. Pancoran Keb.Baru Setiabudi Minggu Prapatan

Tebet

94


Tabel 4.22 :

Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Jakarta Timur (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

KECAMATAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Pasar Rebo

80

78

2

97.5

2.

Ciracas

72

72

0

100

3.

Cipayung

92

81

11

88.04

4.

Kramat Jati

85

72

13

84.70

5.

Makasar

82

81

1

98.78

6.

Jatinegara

237

228

9

96.20

7.

Duren Sawit

705

701

4

99.43

8.

Matraman

105

105

0

100

9.

Pulo Gadung

372

362

10

97.31

Cakung

131

131

0

100

1961

1911

50

97.45

10.

JUMLAH

95


Gambar 4.21 :

Rekapitulasi Pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) di Seksi Dinas Tata Kota Jakarta Timur (Bulan Januari s/d Desember 2007)

700

701

705

800

600

81

82

72

85

81

K.Jati

Makasar

Jtngara

131

0

10

0

4

9

1

11

Ciracas Cipayung

0

13

92

Ps. Rebo

0

2

78

100

72

80

72

200

105 105

300

131

237 228

400

362

372

500

D.Sawit MatramanP.Gadung Cakung

96


4.2.5

rencana tata letak bangunan (RTLB) Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu yang berasal dari 5 (lima) Suku Dinas Tata Kota dan yang berasal dari Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan (42 Kecamatan). Tabel 4.23 :

Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Pusat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

BULAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Januari

27

27

0

100

2.

Februari

15

14

1

93.33

3.

Maret

19

18

1

94.73

4.

April

17

17

0

100

5.

Mei

12

0

12

0

6.

Juni

22

0

22

0

7.

Juli

16

0

16

0

8.

Agustus

14

14

0

100

9.

September

19

19

0

100

10.

Oktober

16

16

0

100

11.

November

19

17

2

89.47

12.

Desember

15

8

7

53.33

211

150

61

71.09

JUMLAH

97


Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Pusat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

30 27 27

19

19

17 15

16

16

12

14

14

16

16

17 12

15

14

15

17

18

20

19

22

19

22

25

7

8

10

2 0

0

0

Jun

0

0

Mei

0

1

1

0

5 0

Gambar 4.22 :

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

98


Tabel 4.24 :

Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

BULAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Januari

27

22

5

81.48

2.

Februari

65

55

10

84.61

3.

Maret

172

165

7

95.93

4.

April

245

240

5

97.95

5.

Mei

262

257

5

98.09

6.

Juni

307

302

5

98.37

7.

Juli

338

327

11

96.74

8.

Agustus

369

358

11

97.01

9.

September

379

375

4

98.94

10.

Oktober

394

387

7

98.22

11.

November

418

408

10

97.60

12.

Desember

445

437

8

98.20

3421

3333

88

97.42

JUMLAH

99


Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara

394

307 302

408

338 327

400

375

369 358

379

450

387

418

445 437


245 240

300

262 257

350

165

250

172

200

65

150 100 55

27 22

8

10

7

4

11

11

5

5

5

7

10

50 5

Gambar 4.23 :

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

100


Tabel 4.25 :

Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

BULAN


SELESAI

PROSES

BATAL

%

1.

Januari

17

16

1

0

94.11

2.

Februari

12

10

1

1

83.33

3.

Maret

11

10

1

0

90.90

4.

April

9

6

3

0

66.66

5.

Mei

22

22

0

0

100

6.

Juni

30

26

3

1

86.66

7.

Juli

30

28

1

1

93.33

8.

Agustus

15

13

2

0

86.66

9.

September

17

14

2

1

82.35

10.

Oktober

11

10

0

1

90.90

11.

November

11

5

4

2

45.45

12.

Desember

7

2

3

2

28.57

192

162

21

9

84.37

JUMLAH

101


Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat

30 22 22

26

30

17

25

11 10

10

9

10

11

15

11

12

14

13

15

20

30 28


17 16

2

1 0

0

1

1

2

3

3

4

5

2 3

5

7

6

10

1

Gambar 4.24 :

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

102


Tabel 4.26 :

Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

BULAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Januari

35

35

0

100

2.

Februari

33

33

0

100

3.

Maret

36

36

0

100

4.

April

34

34

0

100

5.

Mei

57

57

0

100

6.

Juni

51

51

0

100

7.

Juli

60

60

0

100

8.

Agustus

49

49

0

100

9.

September

24

24

0

100

10.

Oktober

37

37

0

100

11.

November

36

36

0

100

12.

Desember

51

51

0

100

503

503

0

100

JUMLAH

103


Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan

49 49

51

51 51

57 57

60

51

60 60


36

37

37 34 34

36

33

36

30

24

24

33

40

36

50 35 35

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 0

Gambar 4.25 :

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

104


Tabel 4.27 :

Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Timur (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

BULAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Januari

24

22

2

91.66

2.

Februari

14

13

1

92.85

3.

Maret

27

26

1

96.29

4.

April

24

24

0

100

5.

Mei

22

21

1

95.45

6.

Juni

39

39

0

100

7.

Juli

54

50

4

92.59

8.

Agustus

37

35

2

94.59

9.

September

25

23

2

92

10.

Oktober

22

20

2

90.90

11.

November

29

25

4

86.20

12.

Desember

42

24

18

57.14

359

322

37

89.69

JUMLAH

105


Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Suku Dinas Tata Kota Jakarta Timur (Bulan Januari s/d Desember 2007)

50

54

60

42

37 35

39 39

50

25 13

20

18

22

20

23

24

25 22 21

24 24

27 14

30

26

29

40

24 22

Apr

Mei

2

0

2

Mar

2

4

Feb

1

0

1

1

0 Jan

4

10 2

Gambar 4.26 :

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

106


Tabel 4.28 :

Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Jakarta Pusat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

KECAMATAN

PERMOHONAN PENGUKURAN

%

MASUK

SELESAI

PROSES

19

21*

0

100

113

112

1

99.11

1.

Tanah Abang

2.

Menteng

3.

Senen

0

11*

0

100

4.

Cempaka Putih

7

5

2

71.42

5.

Johar Baru

10

6

4

60

6.

Kemayoran

14

11

3

78.57

7.

Sawah Besar

41

37

4

90.24

8.

Gambir

17

14

3

82.35

221

217

17

98.19

JUMLAH

* = Sisa permohonan tahun 2006

107


Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Seksi Dinas Tata Kota Jakarta Pusat

113

120

112


100

80

14

17

14

11

3

4

3

6 4

2

5

0

0

0

1

0

7

20

10

11

21

40

37

41

60

19

Gambar 4.27 :

Tanah Abang

Menteng

Senen

Cempaka Johar Baru Kemayoran Putih

Sawah

Gambir

Besar

108


Tabel 4.29 :

Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Jakarta Utara (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

KECAMATAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Penjaringan

0

0

0

0

2.

Pademangan

0

0

0

0

3.

Tanjung Priok

0

0

0

0

4.

Koja

0

0

0

0

5.

Kelapa Gading

0

0

0

0

6.

Cilincing

0

0

0

0

0

0

0

0

JUMLAH

109


Gambar 4.28 :

Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Seksi Dinas Tata Kota Jakarta Utara (Bulan Januari s/d Desember 2007)

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Penjaringan

Pademangan

Tanjung Priok

Koja

Kelapa Gading

Cilincing

110


Tabel 4.30 :

Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Jakarta Barat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

KECAMATAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Kebon Jeruk

14

12

2

85.71

2.

Kembangan

24

24

0

100

3.

Cengkareng

43

43

0

100

4.

Kalideres

25

25

0

100

5.

Grogol Petamburan

31

31

0

100

6.

Palmerah

3

1

2

33.33

7.

Tambora

60

60

0

100

8.

Taman Sari

83

63

20

75.90

283

259

24

91.51

JUMLAH

111


Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Seksi Dinas Tata Kota Jakarta Barat (Bulan Januari s/d Desember 2007)

83

90

60

70

60

63

80

25

20 1

0

0

0

0

2

2

10

0

3

12

20

24

30

25

24

31

40

31

50

43

43

60

14

Gambar 4.29 :

0 Kebon Jeruk Kembangan Cengkareng Kalideres

Gropet

Palmerah

Tambora

Tamansari

112


Tabel 4.31 :

Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Jakarta Selatan (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

KECAMATAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Kebayoran Lama

0

0

0

0

2.

Pesanggrahan

0

0

0

0

3.

Cilandak

0

0

0

0

4.

Pasar Minggu

0

0

0

0

5.

Jagakarsa

0

0

0

0

6.

Mampang Prapatan

0

0

0

0

7.

Pancoran

0

0

0

0

8.

Kebayoran Baru

0

0

0

0

9.

Setiabudi

0

0

0

0

Tebet

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

JUMLAH

113


Gambar 4.30 :

Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Seksi Dinas Tata Kota Jakarta Selatan (Bulan Januari s/d Desember 2007)

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Keb.Lama Psgrhan Cilandak

Ps. Minggu

Jagakarsa

M.

Pancoran Keb.Baru Setiabudi Tebet

Prapatan

114


Tabel 4.32 :

Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan Jakarta Timur (Bulan Januari s/d Desember 2007)

NO.

KECAMATAN


SELESAI

PROSES

%

1.

Pasar Rebo

5

3

2

60

2.

Ciracas

6

5

1

83.33

3.

Cipayung

21

13

8

61.90

4.

Kramat Jati

5

0

5

0

5.

Makasar

2

2

0

100

6.

Jatinegara

12

11

1

91.66

7.

Duren Sawit

10

7

3

70

8.

Matraman

2

2

0

100

9.

Pulo Gadung

6

0

6

0

Cakung

0

0

0

0

69

43

26

62.31

10.

JUMLAH

115


Rekapitulasi Pelayanan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) di Seksi Dinas Tata Kota Jakarta Timur (Bulan Januari s/d Desember 2007)

21

25

13

20

7

10

11

12

15

5

6

5

6

5

5

8

6

10

3

3

2 2

2 2

5

Ps. Rebo

Ciracas Cipayung

K.Jati

Makasar Jnegara

0

0 0

0

0

0

1

1

0

0

2

Gambar 4.31 :

D.Sawit MatramanP.Gadung Cakung

116


4.2.6

pematokan untuk penerapan rencana kota Perlunya dikeluarkan laporan pekerjaan pematokan yang telah dilakukan.

4.2.7

survei dan perencanaan trace jalur jalan, jembatan, saluran dan utilitas Tabel 4.33 :

Rekapitulasi Pelayanan Trace Utilitas

NO.

JENIS PELAYANAN

JUMLAH PERMOHONAN

REALISASI SELESAI

PROSES

TOLAK

1

Trace Jembatan Gas

16

16

-

-

2

Trace Galian PLN

1

1

-

-

3

Trace Jembatan PLN

2

2

-

-

4

Trace Jembatan PAM

6

6

-

-

5

Trace Galian PAM

1

1

-

-

6

RTLB/TLB Menara Telekomunikasi

1098

343

755

-

KETERANGAN

Dari tabel 4.33 di atas dapat dilihat bahwa jumlah permohonan pelayanan Trace Jembatan Gas ada 16 lokasi dan telah selesai diproses. Permohonan Trace Galian PLN ada 1 lokasi juga telah selesai diproses. Trace Jembatan PLN ada 2 lokasi telah selesai diproses. Permohonan Trace Jembatan PAM dan Galian PAM masing-masing sebanyak 6 dan 1 lokasi yang telah selesai diproses. Jumlah permohonan yang terbesar yaitu permohonan RTLB/TLB Menara Telekomunikasi yaitu sebanyak 1098 lokasi dan baru 343 permohonan yang sudah selesai.

117


Tabel 4.34 :

Rekapitulasi Pelayanan Trace Jalur Jalan, Jembatan dan Saluran

NO.

JENIS PELAYANAN

JUMLAH PERMOHONAN

REALISASI SELESAI

PROSES

TOLAK

1.

Trace JPO

3

3

-

-

2.

Trace Jalan

20

16

4

-

3.

Trace Jalur MRT

1

1

-

-

4.

Trace Jalan Tol

2

2

-

-

5.

Trace Fly Over

1

-

1

-

KETERANGAN

Dari tabel 4.34 di atas dapat dilihat bahwa jumlah permohonan pelayanan Trace JPO, Trace Jalur MRT dan Trace Jalan Tol masing-masing sebanyak 3 permohonan, 1 permohonan dan 2 permohonan dan telah selesai diproses seluruhnya. Permohonan Trace Jalan ada 20 permohonan dengan rincian 16 permohonan telah selesai diproses dan 4 permohonan lagi masih dalam proses. Untuk permohonan Trace Fly Over, sejumlah 1 permohonan dan masih dalam proses.

4.2.8

penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan sekunder (JPP) Perlu dilaporkan jumlah lokasi yang terkena Jalur Jalan Utama (JJU) dan Jalur Jalan Sekunder (JJS) dari setiap wilayah.

4.2.9

persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah Diperlukan laporan luasan tanah yang telah dilakukan penyesuaian rencana peruntukan.

118


4.2.10

prinsip penyesuaian koefisien lantai bangunan (KLB) dan ketinggian bangunan Diperlukan laporan jumlah luasan penyesuaian KLB dan ketinggian bangunan yang telah dilakukan.

119


Bab 5 HAMBATAN/PERMASALAHAN DAN UPAYA

▪

Sebagai salah satu dinas teknis yang berada langsung di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tata Kota berperan untuk membantu mengatasi dan meminimalkan permasalahan-permasalahan yang timbul di kota Jakarta terutama dalam bidang perencanaan kota. Bentuk pelayanan di bidang ketatakotaan sebagai bagian dari perencanaan kota, merupakan sebagian tugas pokok yang diemban oleh Dinas Tata Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, baik dalam bidang perencanaan maupun pelayanan, Dinas Tata Kota menghadapi berbagai permasalahan yang pada dasarnya dapat dijabarkan ke dalam 4 bidang.

5.1

hambatan/permasalahan tahun 2007 5.1.1

bidang penjabaran rencana tata ruang, dengan permasalahan sebagai berikut :

Belum optimalnya kapasitas dan peran kelembagaan sehingga menjadikan lemahnya penegasan, pengawasan, pemantapan dan kepastian hukum dalam penataan ruang kota.

Belum optimalnya manajemen penataan ruang kota termasuk di dalamnya terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam upaya penataan ruang kota.

120


Masih terbatasnya peraturan-peraturan teknis yang bersifat operasional yang dapat mengimbangi dinamika pembangunan kota.

Belum tersedia secara menyeluruh peta dasar digital yang mempunyai tingkat akurasi yang tinggi (skala 1:1000) yang digunakan sebagai dasar perencanaan.

Masih terbatasnya kegiatan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam Rencana Teknik Ruang Kota (UDGL) dan Lembar Rencana Kota (skala 1:1000) yang bersifat operasional.

5.1.2

bidang pelayanan masyarakat, dengan permasalahan sebagai berikut :

Belum optimalnya layanan informasi dan layanan teknis penataan ruang kota bagi masyarakat.

Masih terbatasnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Masih terbatasnya peralatan dan perlengkapan kerja untuk pelayanan masyarakat.

Masih terbatasnya pedoman teknis operasional bagi petugas pelayanan dalam mengaplikasikan rencana kota ke dalam Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB).

5.1.3

bidang pengembangan teknologi informasi, dengan permasalahan sebagai berikut :

Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi sibernetik (teknologi informasi) tentang penataan ruang kota yang dapat dijangkau secara mudah, cepat dan murah bagi kalangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan stakeholder lainnya.

Belum optimalnya penyelenggaraan aplikasi komputerisasi dalam rangka pelaksanaan tupoksi.

Belum optimalnya penggunaan Basis Data Ketatakotaan.

Terbatasnya SDM bidang teknologi informasi yang mampu dan handal dalam pengelolaan, pengembangan dan penguasaan aplikasi teknologi informasi dalam kegiatan penataan ruang.

121


5.1.4

bidang pembinaan sumber daya manusia, dengan permasalahan sebagai berikut :

Belum optimalnya upaya-upaya pemberdayaan SDM dan pengembangan profesionalitas di bidang penataan ruang kota karena adanya hambatan-hambatan internal dan eksternal guna menumbuhkembangkan kesefahaman, kesamaan dan pemantapan persepsi akan arti penting penataan ruang kota.

Berkurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam bidang perencanaan kota.

5.2

Kurangnya kegiatan pelatihan ketrampilan yang dapat menunjang pelaksanaan operasional tupoksi.

upaya 5.2.1

tugas pembangunan

Melaksanakan pendataan dalam rangka penyusunan pedoman.

Meningkatkan dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Membentuk tim ahli perkotaan yang terdiri dari berbagai bidang ilmu, untuk mendapatkan masukan-masukan yang objektif, pragmatif dan strategis.

Menyiapkan ketentuan-ketentuan teknis operasional yang berkaitan dengan perencanaan.

Melaksanakan up-dating dan up-grading peta dasar ke dalam sistem yang berlaku di wilayah DKI Jakarta secara kontinyu agar dapat dioperasionalkan bagi pelayanan dan perencanaan.

Melaksanakan pendidikan substantif bekerja sama dengan Diklat Provinsi DKI Jakarta.

Menyediakan peralatan pendukung melalui anggaran APBD.

Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait.

122


5.2.2

Mengoptimalkan waktu dalam penyelesaian pekerjaan.

tugas pemerintahan umum

Melaksanakan sosialisasi rencana kota dalam lokakarya yang melibatkan peran serta masyarakat.

Menyiapkan bahan-bahan informasi yang tersaji dalam booklet dan leaflet.

Membangun dan mengembangkan website internet pelayanan informasi ketatakotaan.

Melaksanakan pembinaan teknis operasional pelayanan.

Melakukan pengkajian dalam rangka evaluasi tugas-tugas pelayanan.

Memperluas penerapan standarisasi manajemen mutu pelayanan melalui sertifikasi ISO 9001:2000.

Melaksanakan monitoring secara kontinyu melalui online jaringan ke setiap Suku Dinas Tata Kota yang telah mengembangkan aplikasi komputerisasi administrasi pelayanan.

Meningkatnya kualitas perpustakaan untuk dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak baik instansi lain maupun masyarakat seperti pelajar/mahasiswa.

123


Bab 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1

▪

kesimpulan 1. Secara garis besar pelaksanaan tugas-tugas pembangunan maupun tugas pemerintahan umum Dinas Tata Kota telah dilaksanakan semaksimal mungkin, meskipun terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Dengan terbatasnya anggaran yang tersedia, Dinas Tata Kota tetap selalu berupaya mengoptimalkan dalam pencapaian visi dan misinya melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 2. Telah diterapkannya pengembangan komputerisasi administrasi pelayanan di 5 (lima) Suku Dinas Tata Kota ditindaklanjuti dengan pengembangan komputerisasi administrasi pelayanan di 10 (sepuluh) Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan, yang diharapkan proses pelayanan kepada masyarakat dapat lebih transparan, efektif dan efisien. 3. Dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM dalam penataan ruang didukung dengan upaya-upaya pemberdayaan dan pendayagunaan staf serta kegiatan-kegiatan pelatihan. 4. Meningkatnya upaya pelayanan publik dengan penyempurnaan prosedur layanan masyarakat melalui pelaksanaan dan sertifikasi ISO serta pelayanan prima. Diterimanya sertifikat ISO 9001:2000 di 3 (tiga) Suku Dinas Tata Kota dan 10 (sepuluh) Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan, merupakan bukti telah diakuinya prosedur pelayanan Dinas Tata Kota sesuai dengan standar internasional.

124


5. Meningkatnya Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Penetapan Ketetapan Rencana Kota (KRK) pada 42 Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan di 5 (Lima) Wilayah Kotamadya Provinsi DKI Jakarta untuk permohonan luas tanah sampai dengan 500m2. 6. Target retribusi yang terlampaui yaitu dari target Rp. 75.371.056.042 telah terealisasi sebesar Rp. 127.453.229.751,64.

6.2

saran 1. Bahwa komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan upaya nyata terhadap penyediaan personel yang mempunyai kompetensi dan dedikasi tinggi di bidang penataan ruang kota terhadap pelayanan khususnya yang langsung berhadapan dengan masyarakat. 2. Perlunya sosialisasi terhadap kapasitas dan peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, karena hal tersebut merupakan kunci keberhasilan Dinas Tata Kota dalam melibatkan masyarakat dalam penataan ruang. 3. Perlunya disadari bahwa keberhasilan suatu kota dalam pembangunan adalah tidak terletak dari tertatanya lingkungan fisik semata tetapi hal yang paling perlu adalah terbangunnya kerjasama bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh lapisan masyarakat pelaku pembangunan lainnya terhadap kotanya. Untuk itu pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berbasis pada masyarakat khususnya dalam bidang penataan ruang dan lingkungan perlu terus ditingkatkan secara nyata dan berkesinambungan melalui perencanaan-perencanaan yang partisipatif pada tahap-tahap tertentu. 4. Pengembangan insfrastruktur jaringan yang berbasis teknologi informasi merupakan salah satu komponen penting yang harus terpenuhi dalam rangka percepatan pelayanan, peningkatan efisiensi dan produktivitas, efektifitas dan peningkatan daya saing, maka pembangunan jaringan yang menghubungkan unit-unit pelayanan di lingkungan Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta harus

125


mendapatkan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh sebagai prasyarat utama agar terciptanya e-Government for good

governance di lingkungan Dinas Tata Kota pada khususnya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada umumnya. 5. Perlunya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan sistem komputerisasi layanan ketatakotaan, sehingga mutu pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

126

Bab 1 PENDAHULUAN. 1.1 latar belakang

Recommend Documents