BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1

1.1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Latar belakang merupakan suatu bagian yang menjelaskan

mengenai pertimbangan-pertimbangan utama dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasar pada kajian Rencana Strategis Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung Tahun 2013 - 2018, maka beberapa pertimbangan yang melatar belakangi kegiatan ini yaitu Penataan ruang, Pembangunan Infrastruktur, Pemanfaatan ruang lingkungan ruang yang berwawasan lingkungan adalah proses yang melatarbelakangi Rencana strategis ruang Terbuka Hijau (RTH). Perkembangan wawasan dan kepedulian masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai upaya mengurangi emisi penyebab pemanasan global mempengaruhi cara penghuni memilih tempat tinggal. Konsep ruang terbuka hijau menjadi pilihan banyak pepohonan

peneduh,

sehingga

hal

merupakan

keharusan

dilaksanakan. Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota.Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau selain dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam RTR Kawasan Perkotaan yang merupakan rencana rinci tata ruang wilayah Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup.

Rencana Strategis Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota BandungTahun 2013 – 2018

1-1

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Renstra

Rencana SKPD

Pembangunan

disusun

guna

Jangka

Menengah

memberikan

(RPJMD).

masukan

bagi

penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPDdisusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda Perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan

strategis

merupakan

proses

sistematis

berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Menurut Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 bahwa perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurunwaktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dankendala. Kajian Strategis untuk menetapkan

strategi perumusan

tujuan dan sasaran serta kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung merupakan SKPD yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan


1-2

Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, yang merupakan gabungan antara Dinas Pertamanan Kota Bandung dengan Kantor Pengelolaan Pemakaman Kota Bandung. Permasalahan yang terjadi timbul baik dari penyediaan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dan kondisi pemerintahannya. Kondisi muncul dalam lingkup pemerintahan yaitu timbul berbagai permasalahan seperti tumpang tindih tugas dan fungsi serta tuntutan kebutuhan ruang terbuka hijau Kota Bandung yang dimana permasalahan peningkatan jumlah penduduk Kota Bandung merupakan persoalan yang tidak dapat dengan mudah diatasi, dengan laju pertambahan penduduk mencapai 2,4% pertahun menyebabkan jumlah penduduk Kota Bandung mencapai 2,8 juta jiwa bahkan mencapai sekitar 3 juta jiwa di siang hari sedangkan luas lahan hanya ± 16.729,65 Ha, konsekuensi logis dari semakin padatnya penduduk berdampak terhadap peningkatankuantitas dan kualitas

sarana

dan

infrastruktur

kota

yang

menyebabkan

perubahan pada tata ruang kota yaitu meningkatnya luas lahan terbangun dan berkurangnya luas lahan rth sebagai penyeimbang ekosistem kota. Atas dasar kondisi karakteristik dan permasalahan Kota Bandung,

maka

perlu

diambil

langkah-langkah

strategis

pengembangan Kota Bandung yang berkelanjutan dan berorientasi pada

terbentuknya

kota

yang nyaman

secara

ekologi.

Dinas

Pemakaman Dan Pertamanan Kota Bandung merupakan bagian dari organisasi

pemerintah

melaksanakan

Kota

pengelolaan

Bandung dan

yang

memiliki

pembangunan

di

tugas bidang

pemakaman, pertamanan dan estetika kota yang merupakan bagian dari RTH Kota. pengelolaan pemakaman di Kota Bandung tentu akan berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, terutama karena lahan yang terbatas serta jumlah penduduk yang relatif


1-3

banyak.

Untuk

daerah-daerah

seperti

Kabupaten

Bandung,

Kabupaten Bandung Barat atau Kabupaten Sumedang misalnya, persoalan penyediaan lahan pemakaman mungkin tidak terlalu menjadi masalah. tetapi lain halnya dengan pemakaman di Kota Bandung, memerlukan penanganan yang lebih sungguh-sungguh sehingga menjadi bagian integral dari tata ruang kota. dengan kata lain penyediaan lahan pemakaman memerlukan perhitungan yang cermat dan matang, sehingga keberadaannya akan menjadi satu kesatuan dari penataan ruang kota. visi misi Kota Bandung yaitu “ Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera” dan mengacu kepada misi ke 1 yaitu Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.


1-4

Gambar 1-1 Rencana Sebaran RTH di Kota Bandung


1-5

Untuk mewujudkan misi Kota Bandung tersebut di atas, Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung berkomitmen untuk menuangkannya dalam bentuk visi, misidan strategi dinas yang

merupakan

panduan

bagi

perumusan

program

dan

kegiatanyang dirinci selama kurun 5 (lima) tahun yaitu periode 2013 - 2018. Dengan demikian latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung secara substantif adalah keinginan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kota Bandung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra

ini

penyelenggaraan

merupakan

pedoman

pemerintahdaerah,

teknis

pengelolaan

operasional

pembangunan,

untuk mewujudkan pelayanan publik yang primaserta upaya untuk menciptakan “good governance” maupun akuntabilitas kinerja dinas dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan

sesuai

dengan

kebutuhan,

kepentingan,

dan

keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. Pemerintah akan memberikan kemudahan-kemudahan dan reward untuk pengembangan yang mengindahkan peraturan dan sanksi-sanksi

bagi

peraturan-peraturan

pengembangan tersebut.

yang

Daerah

tidak

mengindahkan

propinsi

dan

dapat

memberikan insentif dan Disinsentif kepada pemerintah daerah propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan monitoring dan evaluasi keberhasilan atau ketidak berhasilan dalam pencapaian SPM dengan batas waktu yang ditetapkan


1-6

1.2

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas

Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 adalah 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;

2.

Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman

3.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4.

Undang-Udang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

7.

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

1992

tentang

Sistem

Budidaya Tanaman; 8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 20052025;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

1995

tentang

Perlindungan Tanaman; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota;


1-7

13. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom; 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031; 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan

Ketertiban,

Kebersihan,

dan

Keindahan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005; 18. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009; 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

Rencana

Pembangunanserta

Pembangunan

Daerah;

Musyawarah

Sebagaimana

telah

diubahdengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;


1-8

21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Tegallega; 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi 24. Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Tegallega; 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Hutan Kota; 26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2014; 27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pelayanan 29. Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 30. SK

Walikota

Kepala

Daerah

Tingkat

II

Bandung

No.

469/SK.348- Bag. Huk/1994 tentang Kewajiban para Developer Perumahan

untuk

Berperan

serta

Menyediakan

Lahan

Pemakaman, yaitu 2% dari luas lahan yang dibangun. 31. Pemendagri No.1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan.

1.3

Maksud Dan Tujuan

1.3.1

Maksud Maksud

disusunnya

Renstra

Dinas

Pemakaman

dan

Pertamanan Tahun 2013 – 2018 adalah :


1-9

1.

Sebagai acuan Dinas Permakaman dan Pertamanan serta stakeholder dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2013 - 2018)

2.

Memudahkan

seluruh

aparatur

Dinas

Permakaman

dan

Pertamanan serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama lima tahun ke depan 3.

Memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian

visi,misi,

strategi

dan

arah

kebijakan

Dinas

Pemakaman dan Pertamanan selama 5(lima) tahun kedepan dalam

rangka

pelaksanaan

pembangunan

yang

berkelanjutandan berwawasan lingkungan; 4.

Sebagai pedoman dan arah bagi seluruh jajaran internal Dinas Pemakaman danPertamanan Kota Bandung serta koordinasi eksternal Pemeritah

dengan Kota

unit-unit Bandung,

kerjalainnya sesuai

di

dengan

lingkungan

tugas

pokok

danfungsinya selama periode 2013 - 2018. 1.3.2

Tujuan Tujuan

penyusunan

Renstra

Dinas

Pemakaman

dan

Pertamanan Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 adalah 1.

Untuk menyusun strategi, kebijakan umum dan program pembangunan serta target capaian kinerja Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung sesuai dengan target capaian yang terdapat dalam revisi RPJMD selama 5(lima) tahun yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.


1-10

2.

Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kota Bandung tahun 2013 2018

lingkup

Dinas

Permakaman

dan

Pertamanan

Kota

Bandung. 3.

Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan), dan pedoman program Dinas periode tahun 2013 - 2018

4.

Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Dinas tahunan.

5.

Memudahkan pemahaman aparatur dinas, masyarakat dan Dinas Instansi Perangkat Daerah Kota Bandung serta Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup dinas dan antar dinas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Bandung.

6.

Menjadi

arah

pembangunan

yang

ingin

dicapai

Dinas

Pemakaman dan Pertamanan dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kota Bandung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

1.4

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemakaman

dan Pertamanan Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum,


1-11

maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDUNG Pada bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan

fungsi)

SKPD

dalam

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber

daya

yang

dimiliki

SKPD

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

Renstra

SKPD

periode

sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. Pada bab ini meliputi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja

Pelayanan

SKPD,

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan Pelayanan SKPD. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada

bab

ini

Permasalahan

menjelaskan Berdasarkan

mengenai Tugas

Identifikasi

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala

daerah

dan

wakil

kepala

daerah

Terpilih,

Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai Visi dan Misi


1-12

,Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana program dan indikator pembangunan

dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


1-13

BAB 2

2.1

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDUNG

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pemakaman dan Pertamanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009

tentang Pembentukan danSusunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota BandungNomor 428 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasipada Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandungmempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang pemakaman, pertamanan dan hutan kota. Struktur Organisasi Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung terdiri atas: 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretaris a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan dan Program

3.

Kepala Bidang Pemakaman a. Seksi Pelayanan Pemakaman; b. Seksi Penataan Pembangunan Pemakaman; c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

4.

Kepala Bidang Pertamanan a. Seksi Penataan dan Pembangunan Pertamanan; b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan.


2-14

5.

Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota a. Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau; b. Seksi Penghijauan dan Hutan Kota.

6.

Bidang Dekorasi Kota dan Reklame a. Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame; b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dekorasi Kota dan Reklame.

7.

Unit Pelaksana Teknis Dinas a. UPT Pembibitan b. UPT Taman Konservasi Tegallega

Dinas mempunyai

Pemakaman tugas

pokok

dan

Pertamanan

melaksanakan

Kota

Bandung

sebagian

urusan

pemerintahan daerah di bidang pemakaman, pertamanan dan hutan kota. Selanjutnya fungsi dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan adalah merumuskan kebijakan teknis bidang pemakaman dan pertamanan serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pemakaman, pertamanan dan estetika kota meliputi perencanaan dan pembangunan pemakaman, perencanaan dan pembangunan taman, pemeliharaan taman, penghijauan serta dekorasi kota dan reklame.

Selain

itu

juga

melaksanakan

pelayanan

teknis

administratif dinas yaitu urusan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi

dan

pelaporan

serta

melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemakaman danPertamanan (Diskamtam) Kota Bandung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.


2-15

Gambar 2-1 Struktur Organisasi Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung

Sumber : Perda No 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung


2-16

Dinas mempunyai

Pemakaman tugas

dan

pokok

Pertamanan

melaksanakan

Kota

Bandung

sebagian

urusan

pemerintahan daerah di bidang pemakaman, pertamanan dan hutan kota. Selanjutnya fungsi dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan adalah merumuskan kebijakan teknis bidang pemakaman dan pertamanan serta melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pemakaman, pertamanan dan estetika kota meliputi perencanaan dan pembangunan pemakaman, perencanaan dan pembangunan taman, pemeliharaan taman, penghijauan serta dekorasi kota dan reklame.

Selain

itu

juga

melaksanakan

pelayanan

teknis

administratif dinas yaitu urusan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi

dan

pelaporan

serta

melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemakaman dan Pertamananberdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor : 428 Tahun 2010 tentang RincianTugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemakaman dan PertamananKota Bandung : 1.

Kepala Dinas Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan mempunyai tugas pokok

memimpin,mengatur,

mengendalikan,

merumuskan,

membina,

mengkoordinasikan

mempertanggungjawabkan

kebijakan

teknis

dan pelaksanaan

Urusan PemerintahanDaerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemakamandan pertamanan sesuai dengan kewenangannya.Dalam melaksanakan tugas pokoknya,

Kepala

Dinas

Pemakaman

dan

Pertamananmempunyai fungsi sebagai berikut.: a.

Perumusan

kebijakan

teknis

lingkup

pemakaman,

pertamanan, ruang terbukahijau dan hutan kota serta dekorasi kota dan reklame;


2-17

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangpemakaman, pertamanan, ruang terbuka hijau dan hutan kota serta dekorasikota dan reklame;

c.

Pembinaan

dan

pelaksanaan

di

bidang

pemakaman,

pertamanan, ruangterbuka hijau dan hutan kota serta dekorasi kota dan reklame; d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas danfungsinya;

e.

Pembinaan,

monitoring,

evaluasi

dan

laporan

penyelenggaraan kegiatanDinas.

Uraian Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut : a.

Menyusun

rencana

program

dan

Kegiatan

Dinas

Pemakaman dan Pertamananberdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.

Mendelegasikan

tugas

dan

rnengarahkan

sasaran

kebijakan kepada bawahansesuai dengan program yang telah ditetapkan agar program dapatdilaksanakan secara efektif dan efisien; c.

Membina bawahan di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan

dengancara

memberikan

reward

dan

punishment untuk meningkatkanproduktivitas kerja; d.

Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan caramembandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program,

sasaranketentuan

peraturan

perundang

-

undangan agar di peroleh hasil yangmaksimal; e.

Menyelenggarakan Pemeliharaan,

Pembangunan,

Pemanfaatan,Pelindungan,

Pengelolaan, Pengamanan

Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota; Rencana Strategis Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota BandungTahun 2013 – 2018

2-18

f.

Merumuskan

kebijakan

teknis

operasional

di

bidang

pemakaman, bidangpertamanan, bidang ruang terbuka hijau dan hutan kota serta bidang dekorasikota dan reklame

sebagai

bahan

penetapan

kebijakan

oleh

pimpinan; g.

Memantau,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan

pelaksanaan kebijakanoperasional di bidang pemakaman, bidang pertamanan, bidang ruang terbukahijau dan hutan kota serta bidang dekorasi kota dan reklame sesuai rencanakegiatan; h.

Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan operasional di bidangpemakaman, bidang pertamanan, bidang ruang terbuka hijau dan hutan kotaserta bidang dekorasi kota dan reklame oleh pimpinan;

i.

Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi danPemerintah Pusat;

j.

Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan

pelaksanaankebijakan

di

bidang

pemakaman,

bidang pertamanan, bidang ruang terbukahijau dan hutan kota serta bidang dekorasi kota dan reklame sebagai bahanpertanggung jawaban kepada atasan; k.

Melaksanakan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.

2.

Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

pokok

KepalaDinas

dalam

memimpin,

membina,

mengarahkan, mengkoordinasikan danmengendalikan tugas-


2-19

tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatanyang meliputi

pengelolaan

umum

dan

kepegawaian,

pengkoordinasianpenyusunan program, pengelolaan keuangan serta

pengkoordinasian

tugas-tugasBidang.Dalam

melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagaiberikut : a.

Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;

b.

Pelaksanaan

pengkoordinasian

penyusunan

pelaporan

kegiatan Dinas; c.

Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasikesekretariatan administrasi

umum

dan

Dinas

yang

meliputi

kepegawaian,program

dan

keuangan; d.

Pelaksanaan

pengkoordinasian

penyelenggaraan

tugas-

tugas Bidang; e.

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut: a.

Menyusun rencana program kesekretariatan berdasarkan perumusankebijakan operasional dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakantugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar programdapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c.

Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang administrasi umum dankepegawaian sebagai bahan rumusan kebijakan;


2-20

d.

Mengkaji bahan kebijakan teknis administrasi program dan keuangan sebagaibahan rumusan kebijakan;

e.

Menyusun

rumusan

kebijakan

administratif

kesekretariatan dinas; f.

Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan bahan rumusan

kebijakanteknis

operasional

di

bidang

pemakaman dan pertamanan; g.

Menyelenggarakan

pengkoordinasian

pengdokumentasianperaturan pengelolaan

pengelolaan,

perundang

perpustakaan,

protokol

-

undangan,

danhubungan

masyarakat serta penyuluhan; h.

Melaksanakan

pengkoordinasian

penyusunan

program,

rencana kerja bidang; i.

Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan RencanaStrategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP),Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

InformasiPenyelenggaraan

(LPPD)

Pemerintahan

dan

Daerah

(IPPD)

Dinas; j. Melaksanakan menyusun

pembinaan,

monitoring,

evaluasi

laporanpelaksanaan

dan

administrasi

kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawabankepada pimpinan; k.

Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;

l.

Membuat

telaahan

staf

sebagai

bahan

perumusan

kebijakan Kesekretariatan;


2-21

m. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi danPemerintah Pusat; n.

Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokokmelaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup pelayanan

administrasiumum

dan

administrasi

kepegawaian.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dankepegawaian;

b.

Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas,penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas danpengelolaan perlengkapan;

c.

Pelaksanaan

administrasi

kepegawaian

yang

meliputi

kegiatan penyiapan danpenyimpanan data kepegawaian, penyiapan

bahan

usulan

mutasi,

cuti,disiplin,

pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; d.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umumdan kepegawaian.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: a.

Menyusun rencana program pelaksanaan kegiatan di bidang

umum

dankepegawaian

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas; b.

Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasiumum dan kepegawaian;


2-22

c.

Membagi dan menjelaskan tugas kepada bawahan sesuai dengan

rencanaprogram

yang

telah

ditetapkan

agar

program dapat dilaksanakan secaraefektif dan efisien; d.

Memantau pelaksanaan tugas bawahan sesuai rencana kegiatan untukmencapai sasaran yang telah ditentukan;

e.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkanpelaksanaan

tugas,

rencana

program

sebagai bahan penilaian kinerja; f.

Memeriksa hasil tugas bawahan dengan membandingkan antara hasil danstandar yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan hasil kerja;

g.

Melaksanakan

pengelolaan

perpustakaan,

pendokumentasian peraturanperundang - undangan; h.

Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan penyusunan rancanganperaturan

perundang

-

undangan

dibidang

Pemakaman, Pertamanan, RuangTerbuka Hijau, Dekorasi Kota dan Reklame; i.

Menyusun bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan dinas sertapenyiapan bahan pemeriksaaan tata naskah dinas;

j.

Melaksanakan kegiatan pelayanan keprotokolan, rapatrapat dinas,kehumasan dan penyuluhan;

k.

Menyusun

dan

konsultasi

menyiapkan

bahan

pelaksanaanadministrasi

koordinasi

dan

umum

dan

kepegawaian; l.

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanaan dan pemeliharaandata serta dokumentasi kepegawaian;

m.

Melaksanakan penerimaan, pendistribusian surat, naskah dan kearsipan sertapengurusan kerumahtanggaan dinas, pemeliharaan

pencatatan

barangbaranginventaris,

Rencana Strategis Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota

2-23

BandungTahun 2013 – 2018

dan

menyusun

administrasi

dan

penyiapan

rencana

kebutuhansarana dan prasarana perlengkapan dinas; n.

Melaksanakan fasilitasi angka kredit jabatan fungsional;

o.

Menyusun

dan

menyiapkan

bahan

administrasi

kepegawaian yang meliputikenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun,

kartu

pegawai,

rencana

kebutuhan

karis/karsu,

formasi

dan

taspen,askes,

mutasi

pegawai,

administrasi pensiun,cuti, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pemberian

(DP-3),

Daftar

penghargaan,

Urut

Kepangkatan(DUK),

pembinaan

dan

disiplin

pegawai,pengembangan karir, ujian dinas, pendidikan dan pelatihan serta peningkatankesejahteraan pegawai; p.

Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umumdan kepegawaian;

q.

Melaksanakan

monitorong,

evaluasi,

pelaporan

pelaksanaan tugasadministrasi umum dan kepegawaian; r.


s.

Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.

2).

Sub Bagian Keuangan dan Program Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian tugas pokok Sekretaris lingkup keuangan dan program.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Programmempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan danprogram kegiatan Dinas;


2-24

b.

Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja Dinas;

c.

Pelaksanaan

penyusunan

bahan

pedoman

teknis

operasional pelaksanaanurusan dan kebijakan di bidang pemakaman dan pertamanan; d.

Pelaksanaan

evaluasi

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan,

program

dankebijakan

bidang

di

pemakaman dan pertamanan; e.

Pengkoordinasian

penyiapan

bahan

dan

penyusunan

laporan pelaksanaantugas, program dan kegiatan dinas; f.

Pengkoordinasian

penyiapan

bahan

dan

penyusunan

pelaporan pelaksanaanurusan pemerintahan dan kebijakan di bidang pemakaman dan pertamanan; g.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan Sub BagianKeuangan dan Program.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Program adalah sebagai berikut : a.

Menyusun rencana dan program kerja pada sub bagian keuangan

danprogram

sebagai

pedoman

pelaksanaan

tugas; b.

Membagi dan menjelaskan tugas kepada bawahan sesuai dengan

rencanaprogram

yang

telah

ditetapkan

agar

program dapat dilaksanakan secaraefektif dan efisien; c.

Memantau, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuairencana kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan danpenyempurnaan hasil kerja;


2-25

d.

Melaksanakan fasilitasi, penyiapan bahan, konsultasi dan pengkoordinasianpenyusunan

program

dan

rencana

kegiatan dinas; e.

Melaksanakan penetapan

penyusunan

bahan

RencanaStrategis

perumusan

(Renstra),

dan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan f.

Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Non Urusan sesuai yangdirencanakan;

g.

Mengkompilasi program-program kegiatan masing-masing bidang

pada

Dinasuntuk

dianggarkan

dalam

tahun

anggaran berjalan setiap tahunnya dalambentuk Rencana Kerja

Anggaran

(RKA)

dan

Dokumen

Pelaksanaan

evaluasi

pelaksanaan

Anggaran(DPA); h.

Melaksanakan

monitoring

dan

administrasi programdan keuangan; i.

Menyusun

dan

konsultasi

menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

program

dan

pelaksanaanadministrasi

keuangan serta program kegiatan setiap bidangpada Dinas Pemakaman dan Pertamanan; j.

Menganalisa data untuk bahan penyusunan rancanagn anggaran sertapengelolaan dan pengendalian keuangan dan program;

k.

Mengidentifikasi

administrasi

keuangan

dan

program

untuk menyusunkebijakan operasional Dinas; l.

Menyiapkan

dan

menyusun

bahan

koordinasi

dan

pembinaan pengelolaanserta penyelenggaraan administrasi keuangan dan program;


2-26

m.

Menyusun

dan

menyiapkan

bahan

evaluasi

untuk

menyusun laporanpelaksanaan administrasi keuangan dan program; n.

Mengkoordinasikan,

memantau

dan

mengevaluasi

pelaksanaan tugaspengelola keuangan Dinas; o.

Membuat telahaan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum dibidangadministrasi keuangan dan program;

p.


q.


3.

Bidang Pemakaman Kepala

Bidang

Pemakaman

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugaspokok Kepala Dinas yang menjadi kewenangan di bidang pemakaman danpertamanan lingkup pemakaman.Dalam

melaksanakan

tugas

pokoknya,

Kepala

Bidang Pemakaman mempunyaifungsi sebagai berikut : a.

Penyusunan rencana dan program lingkup pelayanan pemakaman,

penataanpembangunan

pemakaman

serta

pemeliharaan sarana dan prasaranapemakaman; b.

Penyusunan pemakaman,

petunjuk

teknis

lingkup

penataanpembangunan

pelayanan

pemakaman

serta

pemeliharaan sarana dan prasaranapemakaman; c.

Pelaksanaan lingkup pelayanan pemakaman, penataan pembangunanpemakaman serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman;

d.

Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkuppelayanan pemakaman, penataan pembangunan


2-27

pemakaman

sertapemeliharaan

sarana

dan

prasarana

pemakaman; e.

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayananpemakaman, pemakaman

serta

penataan

pemeliharaan

pembangunan

saranadan

prasarana

pemakaman;

Uraian tugas Bidang Pemakaman adalah sebagai berikut : a.

Menyusun

rencana

program

di

bidang

pemakaman

berdasarkan kebijakanumum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.

Membagi kepada

tugas

dan

bawahan

mengarahkan

sesuaidengan

sasaran

program

kebijakan

yang

telah

ditetapkan; c.

Mengkaji bahan kebijakan teknis operasional di bidang pelayananpemakaman, pemakaman

serta

penataan

dan

pemeliharaansarana

pembangunan dan

prasana

pemakaman sebagai bahan rumusan kebijakan; d.

Membina

dan

memberikan

motivasi

serta

bimbingan

kepada bawahan dalamrangka peningkatan produktivitas kerja bawahan; e.

Mengkoordinasikan,

memantau

dan

mengendalikan

pelaksanaan kegiatan -kegiatan unit kerja dilingkungan bidang pemakaman; f.

Memberikan informasi, saran dan pertimbangan efektivitas dan efisiensipelaksanaan tugas bidang pemakaman kepada Kepala

Dinas

Pemakaman

danPertamanan

melalui

Sekretaris; g.

Mengawasi pelaksanaan rencana dan program kerja di lingkungan dibidangPemakaman;


2-28

h.

Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas dibidang pemakaman;

i.

Membuat telaahan staf bidang pemakaman sebagai bahan masukan dalamrangka penetapan kebijakan Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan;

j.


k.


1).

Seksi Pelayanan Pemakaman Kepala Seksi Pelayanan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian tugas pokok Kepala Bidang Pemakaman lingkup pelayanan pemakaman.Dalam melaksanakan tugas pokoknya,

Kepala

Seksi

Pelayanan

Pemakamanmempunyai

fungsi sebagai berikut : a.

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan pemakaman;

b.

Penyusunan

petunjuk

teknis

lingkup

pelayanan

pemakaman; c.

Pelaksanaan lingkup pelayanan pemakaman yang meliputi pendataan

lahanmakam,

pengadministrasian

penerimaan

pelayanan

pendaftaran,

pemakamanserta

pelaksanaan pengawasan; d.

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pelayanan pemakaman.


2-29

Uraian tugas Seksi Pelayanan Pemakaman adalah sebagai berikut : a.

Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja dibidang

pelayananpemakaman

sebagai

pedoman


Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan

rencanaprogram

yang

telah

ditetapkan

agar

program dapat dilaksanakan secaraefektif dan efisien; c.


d.

Melaksanakan dan kerjasama dengan seksi - seksi lain di lingkungan bidangpemakaman atau dengan unit - unit lain di lingkungan Dinas Pemakaman dan

e.

Pertamanan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksipelayanan pemakaman;

f.

Melakukan

sosialisasi

Peraturan

Daerah

kepada

masyarakat

danPeraturan

mengenai

Walikota

tentang

pelayanan pemakaman; g.

Melaksanakan

pendataan

dan

pemetakan

lahan

pemakaman; h.

Menerima penyerahan lahan dari pengembang/developer atas kewajibandeveloper menyerahkan 2%

lahan dari

pembangunan pemukiman /perumahan; i.

Melaksanakan pelaporan

pembinaan,

monitoring,

pelaksanaanprogram

seksi

evaluasi

dan

pelayanan

pemakaman sebagai bahan pertanggung jawabankepada atasan;


2-30

j.

Melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap Tempat PemakamanUmum (TPU) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

k.

Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang seksipelayanan pemakaman;

l.


m.

Mempertanggungjawabkan

pelaksanan

tugas

kepada

kepala bidangpemakaman; n.


2).

Seksi Penataan dan Pembangunan Pemakaman Kepala

Seksi

Penataan

dan

Pembangunan

Pemakaman

mempunyai tugas pokokmelaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pemakaman lingkup penataanpembangunan pemakaman.Dalam

melaksanakan

tugas

pokoknya,

Kepala

Seksi Penataan dan PembangunanPemakaman mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penataan dan pembangunanpemakaman;

b.

Penyusunan

petunjuk

teknis

lingkup

penataan

dan

pembangunanpemakaman; c.

Pelaksanaan

lingkup

pemakaman

yang

penyusunan

penataan

dan

meliputipendataan, rencana

pembangunan pemetaan, kebutuhan

pembiayaanpembangunan, penataan dan penyediaan lahan pemakaman danpembangunan pemakaman; d.

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penataan dan pembangunanpemakaman.


2-31

Uraian tugas Seksi Penataan dan Pembangunan Pemakaman adalah sebagaiberikut: a.

Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja bidang penataandan pembangunan pemakaman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai rencana programyang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efisien danefektif;

c.

Melaksanakan pendataan, pemetaan dan penataan lahan pemakaman;

d.

Membuat

Rencana

Anggaran

Biaya

(RAB)

kegiatan

penataan danpembangunan pemakaman; e.

Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan penataan danpembangunan pemakaman;

f.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan seksi seksi lain dilingkungan bidang pemakaman atau dengan unit - unit lain di lingkungan

g.

Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum

di

bidang

seksipenataan

dan

pembangunan

pemakaman; h.


i.

Melaksanakan pelaporan

pembinaan

monitoring,

pelaksanaanprogram

pembangunan

seksi

pemakaman

evaluasi

dan

penataan

dan

sebagai

bahanpertanggungjawaban kepada atasan; j.

Melaksanakan tugas lain dan pimpinan sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.


2-32

3).

Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman mempunyai tugaspokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pemakaman lingkuppemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pemakaman mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Pengumpulan

dan

penganalisaan

data

lingkup

pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman; b.

Penyusunan petunjuk teknis lingkup pemeliharaan sarana dan prasaranapemakaman;

c.

Pelaksanaan lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman yangmeliputi pendataan, pemantauan dan pelaksanaan

pemeliharaan

sarana

danprasarana

pemakaman; d.

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman.

Uraian tugas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman adalah sebagaiberikut : a.

Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidangpemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman;

b.

Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan

rencanaprogram

yang

telah

ditetapkan

agar

program dapat dilaksanakan secaraefisien dan efektif; c.

Menyiapkan bahan kajian penyusunan kebijakan bidang pemeliharaan saranadan prasarana pemakaman;

d.

Melaksanakan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

pemakaman;


2-33

e.

Melaksanakan pendataan, pemantauan dan pengendalian sarana danprasarana pemakaman;

f.

Membuat

Rencana

Anggaran

Belanja

(RAB)

kegiatan

pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman; g.

Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang seksipemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman;

h.

Melaksanakan

pembinaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan pelaksanaanprogram seksi pemeliharaan sarana dan

prasarana

pemakaman

sebagai

bahanpertanggungjawaban kepada atasan; i.


j.


4.

Bidang Pertamanan Kepala

Bidang

Pertamanan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugaspokok Kepala Dinas yang menjadi kewenangan di bidang pemakaman danpertamanan lingkup pertamanan.Dalam

melaksanakan

tugas

pokoknya,

Kepala

Bidang Pertamanan mempunyaifungsi sebagai berikut : a.

Penyusunan rencana dan program lingkup penataan dan pembangunanpertamanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan;

b.

Penyusunan

petunjuk

teknis

lingkup

penataan

dan

pembangunan pertamananserta pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan;


2-34

c.

Pelaksanaan pertamanan

lingkup

penataan

sertapemeliharaan

dan

sarana

pembangunan dan

prasarana

pertamanan; d.

Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup penataandan pembangunan pertamanan serta pemeliharaan sarana dan prasaranapertamanan;

e.

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penataan

danpembangunan

pertamanan

serta

pemeliharaan sarana dan prasaranapertamanan.

Uraian tugas Bidang Pertamanan adalah sebagai berikut : a.

Menyusun

rencana

program

Bidang

Pertamanan

berdasarkan kebijakanumum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.

Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakantugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar programdapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pertamanan sesuairencana program untuk

mencapai

sasaran

yang

telah

ditentukan

danpenyempurnaan hasil kerja; c.

Mengkaji bahan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan penataandan pembangunan pertamanan serta pemeliharaan sarana dan prasaranapertamanan sebagai bahan rumusan kebijakan;

d.

Melaksanakan

tata

usaha

umum

untuk

mendukung

pelaksanaan pengendaliankegiatan bidang; e.

Membuat

telaahan

staf

sebagai

bahan

perumusan

kebijakan di bidangpertamanan;


2-35

f.


g.

Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporanpelaksanaan

di

bidang

pertamanan

sebagai

bahan pertanggungjawabankepada atasan; h.

Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1).

Seksi Penataan dan Pembangunan Pertamanan Kepala

Seksi

Penataan

dan

Pembangunan

Pertamanan

mempunyai tugas pokokmelaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang

Pertamanan

pertamanan.Dalam Seksi

Penataan

lingkup

penataan

melaksanakan

dan

tugas

danpembangunan pokoknya,

PembangunanPertamanan

Kepala

mempunyai

fungsi sebagai berikut : a.

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penataan dan pembangunanpertamanan;

b.

Penyusunan

petunjuk

teknis

lingkup

penataan

dan

pembangunanpertamanan; c.

Pelaksanaan

lingkup

penataan

dan

pembangunan

pertamanan yang meliputipendataan taman, pembinaan dan pembangunan taman sesuai dengan tataruang dan rencana kota, pengendalian dan pembinaan pembangunan tamanyang dilaksanakan masyarakat dan dunia usaha; d.

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penataan dan pembangunanpertamanan.


2-36

Uraian tugas Seksi Penataan dan Pembangunan Pertamanan adalah sebagaiberikut : a.

Menyusun

rencana

teknis

operasional,

pelaksanaan

kebijakan dan programkerja pada seksi penataan dan pembangunan pertamanan sebagai pedomanpelaksanaan tugas; b.

Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program danrencana yang telah ditetapkan agar program kegiatan dapat dilaksanakansecara efektif dan efesien;

c.


d.

Melaksanakan pendataan dan pembinaan pembangunan taman sesuai dengantata ruang dan rencana kota;

e.

Melaksanakan pengendalian pembangunan taman yang dilaksanakanmasyarakat dan dunia usaha;

f.

Mengkompilasi dan menganalisis data untuk bahan kajian teknispengembangan

penataan

dan

pembangunan

pertamanan sesuai dengan ruanglingkup pekerjaan yang terdiri dari taman - taman pulau jalan, taman medianjalan, taman - taman lingkungan, taman mobile dan taman gerbang kota; g.

Menyusun

rencana

program

dan

kegiatan

serta

menentukan skala prioritaskegiatan bidang penataan dan pembangunan pertamanan; h.

Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sesuai yang direncanakan;


2-37

i.

Melaksanakan penanaman tanaman perdu / semak dan tanaman hias padataman - taman pulau jalan, taman median jalan, taman mobile, taman kota dantaman gerbang kota;

j.

Menyusun konsultasi

dan

menyiapkan

bahan

koordinasi

pelaksanaanpengembangan

dan

pembangunan

penataan dan pembangunan pertamanan; k.

Melaksanakan

kegiatan

penataan

dan

pembangunan

pertamanan pada tamantaman pulau jalan, taman median jalan, taman mobile, taman kota dan tamangerbang kota; l.

Melaksanakan pelaporan pembangunan

pembinaan,

monitoring,

pelaksanaanprogram

evaluasi

penataan

pertamann

dan dan

sebagai

bahanpertanggungjawaban kepada atasan; m.

Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi dan meningkatkan pola – polakemitraan dalam pembangunan dan penataan taman – taman pulau jalan,taman – taman lingkungan, taman median jalan, taman mobile dan tamangerbang kota;

n.

Membuat telahaan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pada seksipenataan dan pembangunan pertamanan oleh pimpinan;

o.


p.

Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

2). Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan mempunyai tugaspokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pertamanan lingkuppemeliharaan sarana dan


2-38

prasarana pertamanan.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Penyusunan rencana dan program lingkup sarana dan prasarana pertamanan;

b.

Penyusunan bahan petunjuk teknis operasional lingkup sarana dan prasaranapertamanan;

c.

Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana taman yang meliputipendataan, pemantauan dan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasaranapertamanan;

d.

Pelaksanaan

monitoring,

pelaksanaan

evaluasi

pemeliharaansarana

dan dan

pelaporan prasarana

pertamanan secara berkala.

Uraian tugas Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan adalahsebagai berikut : a.

Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidangpemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan sebagai pedomanpelaksanaan tugas;

b.

Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program danrencana yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efisiendan efektif;

c.


d.

Melaksanakan pendataan dan pemantauan sarana dan prasarana pertamanan;Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi

dan

konsultasi

pelaksanaanpemeliharaan

sarana dan prasarana pertamanan;


2-39

e.

Melaksanakan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

pertamanan sesuai denganruang lingkup pekerjaan yang terdiri

dari

sarana

penyiraman,

pengelolaansampah

pertamanan, elemen pendukung taman seperti pagar, kursi,pedestrian, pot bunga, sarana utilitas seperti saluran drainase dan tongsampah; f.


g.

Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pada seksipemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan oleh pimpinan;

h.


i.

Melaksanakan

pembinaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan pelaksanaanprogram seksi pemeliharaan sarana dan

prasarana

pertamanan

sebagaibahan

pertanggungjawaban kepada atasan; j.


5.

Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota Kepala

Bidang

Ruang

Terbuka

Hijau

dan

Hutan

Kota

mempunyai tugas pokokmelaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas yang menjadi kewenangan dibidang pemakaman dan pertamanan lingkup ruang terbuka hijau dan hutan kota.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau danHutan Kota mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Penyusunan rencana dan program lingkup ruang terbuka hijau dan hutankota;


2-40

b.

Penyusunan petunjuk teknis lingkup ruang terbuka hijau dan hutan kota;

c.

Pelaksanaan lingkup ruang terbuka hijau dan hutan kota;

d.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkup ruangterbuka hijau dan hutan kota.

Uraian tugas Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota adalah sebagai berikut: a.

Menyusun rencana program bidang ruang terbuka hijau dan hutan kotaberdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

Membagi kepada

tugas

dan

bawahan

mengarahkan

sesuaidengan

sasaran

program

kebijakan

yang

telah

ditetapkan; c.

Membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugassesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapatdilaksanakan secara efektif dan efisien;

d.

Memantau pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau dan hutan

kota

sesuairencana

program

untuk

mencapai

sasaran yang telah ditentukan; e.


tugas

dengan

rencana

program agar diperoleh hasil kerja yangdiharapkan; f.

Menganalisis

bahan

kebijakan

teknis

pengelolaan,

pemanfaatan, penataan,pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan di bidang Ruang Terbuka Hijaudan Hutan Kota sebagai bahan rumusan kebijakan;


2-41

g.

Membuat rumusan kebijakan sebagai bahan pedoman perencanaan,pelaksanaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan di bidang ruang terbukahijau dan hutan kota; h.

Membuat rumusan bidang ruang terbuka hijau dan hutan kota dalampengembangan penataan ruang terbuka hijau, penghijauan

dan

pengendalian

hutan

kotaserta

penghijauan

penyuluhan sebagai

dan bahan

perumusankebijakan operasional; i.

Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang penataan ruang terbuka hijau,penghijauan dan hutan kota sebagai bahan rumusan kebijakan;

j.

Membuat

telaahan

staf

sebagai

bahan

perumusan

kebijakan di bidang ruangterbuka hijau dan hutan kota; k.


l.

Melaksanakan

pembinaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan pelaksanaanprogram ruang terbuka hijau serta penghijauan

dan

hutan

kota

sebagai

bahanpertanggungjawaban kepada atasan; m.

Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1). Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau Kepala Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas pokokmelaksanakan

sebagian

tugas pokok

Kepala

Bidang

Ruang Terbuka Hijau danHutan Kota lingkup Penataan Ruang Terbuka Hijau.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijaumempunyai fungsi sebagai berikut :


2-42

a.

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penataan ruang terbuka hijau;

b.

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penataan ruang terbuka hijau;

c.

Pelaksanaan lingkup penataan ruang terbuka hijau yang meliputi

pendataanlahan

pemetaan

kawasan

dan

kawasan

penghijauan

penghijauan,

danpenanaman

penghijauan; d.

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penataan ruang terbukahijau.

Uraian tugas Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut : a.

Menyusun rencana program bidang Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kotaberdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

Membagi kepada

tugas

dan

bawahan

mengarahkan

sesuaidengan

sasaran

program

kebijakan

yang

telah

ditetapkan; c.

Membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugassesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapatdilaksanakan secara efektif dan efisien;

d.

Memantau pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau dan hutan

kota

sesuairencana

program

untuk

mencapai

sasaran yang telah ditentukan; e.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkanpelaksanaan tugas dan rencana program agar diperoleh hasil kerja yangdiharapkan;


2-43

f.

Menganalisis

bahan

kebijakan

teknis

pengelolaan,

pemanfaatan, penataan,pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan di bidang Ruang Terbuka Hijaudan Hutan Kota sebagai bahan rumusan kebijakan; g.

Membuat rumusan kebijakan sebagai bahan pedoman perencanaan,pelaksanaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan di bidang ruang terbukahijau dan hutan kota; h.

Membuat rumusan bidang ruang terbuka hijau dan hutan kota dalampengembangan penataan ruang terbuka hijau, penghijauan pengendalian

dan

hutan

kotaserta

penghijauan

penyuluhan sebagai

dan bahan

perumusankebijakan operasional; i.

Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang penataan ruang terbuka hijau,penghijauan dan hutan kota sebagai bahan rumusan kebijakan;

j.

Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan umum di bidang penataanruang terbuka hijau;

k.


l.

Melaksanakan

pembinaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan pelaksanaanprogram ruang terbuka hijau serta penghijauan dan hutan kota sebagai bahanpertanggung jawaban kepada atasan m.


2).

Seksi Penghijauan dan Hutan Kota Kepala Seksi Penghijauan dan Hutan Kota mempunyai tugas pokok

melaksanakansebagian

tugas pokok

Kepala

Bidang

Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota lingkuppenghijauan dan


2-44

hutan kota.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Penghijauan dan Hutan Kotamempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penghijauan dan hutan kota;

b.

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penghijauan dan hutan kota;

c.

Pelaksanaan lingkup penghijauan dan hutan kota yang meliputi penghijauan penebangan

pembinaandan kota,

sosialisasi

menerima

pohon,

melakukanpengecekan

pelaksanaan

pengaduan,pengendalian pemangkasan

ke

lapangan

dan

pohon, menugaskan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil danmelaksanakan koordinasi dengan

Instansi

rangkapenyelidikan, penertiban

sebagai

yang

berwenang

pemeriksaan, tindak

dalam

penindakan

lanjutatas

dan

pelanggaran

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; d.

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penghijauan dan hutankota.

Uraian tugas Seksi Penghijauan dan Hutan Kota adalah sebagai berikut : a.

Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja seksi

penghijauandan

hutan

kota

sebagai

pedoman


Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program danrencana yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektifdan efisien;

c.

Memantau pelaksanaan tugas bawahan sesuai rencana kegiatan untukmencapai sasaran yang telah ditentukan;


2-45

d.

Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan caramembandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana

dan

program

penyempurnaan

kegiatansebagai

hasil

kerja

dan

bahan

sebagai

untuk bahan

penilaiankinerja bawahan; e.

Memeriksa hasil tugas bawahan dengan membandingkan antara hasil danstandar yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan hasil kerja;

f.

Mengkompilasi

dan

menganalisis

data

natalitas

dan

moralitas penghijauanpada seksi penghijauan dan hutan kota; g.

Membuat rencana program dan kegiatan serta penentuan skala

prioritaskegiatan

penghijauan

dan

pengendalian

penghijauan (penebangan danpemangkasan pohon); h.


i.

Menyusun

dan

menyiapkan

bahan

laporan

hasil

pemantauan dan evaluasipelaksanaan kegiatan di lingkup pelaksanaan

penanaman

dan

pengendalianpenghijauan

termasuk penebangan dan pemangkasan pohon; j.

Menyusun

dan

menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

konsultasi pelaksanaan danpengendalian penghijauan; k.

Menyiapkan

dan

menyusun

bahan

pembinaan

pengembanganserta

koordinasi

kemitraan

dan dalam

pengendalian penghijauan; l.

Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penghijauan kota serta

menerimapengaduan

dan

permohonan

dalam

penebangan/ pemangkasan pohon; m.

Melaksanakan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik PegawaiNegeri Sipil dalam rangka penyelidikan,


2-46

pemeriksaan, penindakan danpenertiban atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota; n.

Menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan, pemeliharaan,pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan dan pengendalian hutan kota;

o.

Mengkaji dan menyiapkan bahan kebijakan pembangunan hutan

kota;Penyusunan

rencana

pernbinaan

dan

pengendalian hutan kota; p.


q.

Melaksanakan

Pembinaan

Monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan pelaksanaanPenghijauan dan Hutan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; r.

Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok danfungsinya;

6.

Bidang Dekorasi Kota dan Reklame Kepala Bidang Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian tugas pokok Kepala Dinas yang menjadi kewenangan di bidangpemakaman dan pertamanan lingkup dekorasi kota dan reklame.Dalam melaksanakan tugas pokoknya,

Kepala

Bidang

Dekorasi

Kota

dan

Reklamemempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Penyusunan dekorasi

rencana

kota

dan

program lingkup

danreklame

serta

penataan

pengawasan

dan

pengendalian dekorasi kota dan reklame; b.

Penyusunan petunjuk teknis lingkup penataan dekorasi kota dan reklameserta pengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame;


2-47

c.

Pelaksanaan lingkup penataan dekorasi kota dan reklame serta pengawasandan pengendalian dekorasi kota dan reklame;

d.

Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraanpenataan dekorasi kota dan reklame serta pengawasan dan pengendaliandekorasi kota dan reklame;

e.

Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan lingkuppenataan dekorasi kota dan reklame serta pengawasan dan pengendaliandekorasi kota dan reklame.

Uraian tugas Bidang Dekorasi Kota dan Reklame adalah sebagai berikut : a.

Menyusun rencana program bidang dekorasi kota dan reklame

berdasarkankebijakan

umum

daerah

sebagai

pedoman pelaksanaan tugas; b.

Membagi kepada

tugas

dan

bawahan

mengarahkan

sesuaidengan

sasaran

program

kebijakan

yang

telah

ditetapkan; c.

Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai denganrencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakansecara efektif dan efisien;

d.

Memantau pelaksanaan kebijakan bidang dekorasi kota dan reklame sesuairencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;

e.


tugas

dengan

rencana

program agar diperoleh hasil kerja yangdiharapkan; f.

Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang dekorasi kota dan reklame;


2-48

g.

Mengkaji

dan

merumuskan

pedoman

rekomendasi,

pengawasan, danpengendalian penyelenggaraan dekorasi kota dan reklame; h.

Mengkaji

rekomendasi

izin

reklame

sesuai

dengan

kewenangan; i.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame;

j.

Mengkompulasi dan menganalisis data penyelenggaraan dekorasi kota danreklame yang terdiri dari ornamen estetika kota seperti patung, tugu, airmancur dan lampu hias;

k.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian izin reklame sesuai dengankewenangan;

l.

Membuat

telaahan

staf

sebagai

bahan

perumusan

kebijakan di bidangdekorasi kota dan reklame; m.


n.

Melaksanakan

pembinaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan pelaksanaanprogram bidang dekorasi kota dan reklame sebagai bahanpertanggungjawaban kepada atasan; o.


1).

Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame Kepala Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai tugas pokokmelaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Dekorasi Kota dan Reklamelingkup penataan dekorasi kota dan reklame.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Penataan Dekorasi Kota danReklame mempunyai fungsi sebagai berikut :


2-49

a.

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penataan dekorasi kota danreklame;

b.

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penataan dekorasi kota danreklame;

c.

Pelaksanaan lingkup penataan dekorasi kota dan reklame yang meliputipemetaan titik dekorasi kota sesuai tata ruang,

pembangunan,

pemasangan,pemeliharaan

dan

penataan dekorasi kota; d.

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penataan dekorasi kotadan reklame.

Uraian tugas Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame adalah sebagai berikut : a.

Menyusun rencana teknik operasional dan program kerja pada seksi penataandekorasi kota dan reklame sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program danrencana yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan;

c.

Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan penataan dekorasi kota;

d.

Memantau dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan sesuai rencanakegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;

e.

Melaksanakan pemetaan titik reklame sesuai tata ruang pembangunan;

f.

Mengkompulasi dan menganalisis data dalam lingkup dekorasi kota yangterdiri dan ornamen-ornamen estetika kota seperti patung, tugu, air mancurdan lampu hias serta reklame


2-50

g.

Membuat rencana program dan kegiatan serta menentukan skala prioritaskegiatan dekorasi kota dan reklame;

h.

Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sesuai yang

direncanakan;Menyusun

dan

menyiapkan

bahan

koordinasi dan konsultasi pelaksanaandekorasi kota dan reklame; i.

Mengidentifikasi

tempat

dan

jalan

untuk

menyusun

kebijakan pelaksanaanreklame insidentil; j.

Menyiapkan

dan

menyusun

bahan

/

rekomendasi,

koordinasi serta konsultasidalam rangka penempatan dan pemasangan reklame sebagai bahan tindaklanjut; k.

Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum reklame olehpimpinan;

l.


m.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugassebagai

bahan

pertanggungjawaban

kepada atasan; n.


2).

Seksi

Pengawasan

dan

Pengendalian

Dekorasi

Kota

dan

Reklame Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dekorasi Kota dan Reklamemempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala BidangDekorasi Kota dan Reklame lingkup pengawasan dan pengendalian dekorasi kotadan reklame.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pengawasan dan PengendalianDekorasi Kota dan Reklame mempunyai fungsi sebagai berikut :


2-51

a.

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan dan pengendaliandekorasi kota dan reklame;

b.

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan dan pengendaliandekorasi kota dan reklame;

c.

Pelaksanaan dekorasi

lingkup

kota

pengawasan

danreklame

yang

dan

pengendalian

meliputi

penertiban

reklame dan dekorasi kota denganmelakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik PegawaiNegeri Sipil dan

melaksanakan

berwenangdalam

koordinasi

rangka

dengan

Instansi

penyelidikan,

yang

pemeriksaan,

penindakan dan penertiban sebagaitindak lanjut atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; d.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengawasan danpengendalian dekorasi kota dan reklame

e.

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pengawasan danpengendalian dekorasi kota dan reklame.

Uraian tugas Pengawasan dan Pengendalian Dekorasi Kota dan Reklame adalahsebagai berikut : a.

Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja dan pelaksanaankebijakan pada seksi pengawasan dan pengendalian dekorasi kota danreklame;

b.

Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program danrencana yang telah ditetapkan agar program berjalan efektif dan efesien;

c.

Menjelaskan tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program

yangtelah

ditetapkan

agar

program

dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien; d.

Memantau, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuairencana kegiatan untuk mencapai


2-52

sasaran yang telah ditentukan danpenyempurnaan hasil kerja; e.

Mengkompulasi dan menganalisi data pengawasan dan pengendalian dekorasikota dan reklame;

f.

Membuat

rencana

program

dan

kegiatan

serta

menganalisis skala prioritaskegiatan sesuai arahan dari atasan langsung; g.

Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sesuai yang direncanakan;Membuat kajian bahan rekomendasi pengendalian dekorasi kota dan reklame;

h.

Menyiapkan

dan

menyusun

bahan

koordinasi

pemeliharaan dan pemantauandekorasi kota seperti tugu, patung, air mancur dan lampu hias sertapenertiban reklame; i.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangkapenertiban dan penindakan sebagai tindak lanjut atas pelanggaran peraturandaerah dan peraturan walikota;

j.

Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidangdekorasi kota dan reklame;

k.


l.

Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

program seksipengawasan dan pengendalian dekorasi kota dan reklame sebagai bahanpertanggungjawaban kepada atasan; m.



2-53

2.2

Sumber Daya Dinas Pemakaman dan Pertamanan Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Pemakaman dan

Pertamanan pada saat inisebanyak 520 (lima ratus dua puluh) orang, terdiri dari 284 orang PegawaiNegeri Sipil dari golongan I – IV, 236 orang Pegawai di luar Pegawai sukwan/magang. Pertamanan

Rincian

KotaBandung

Pegawai

Negeri Sipil yaitutenaga Dinas

berdasarkan

Pemakaman

golongan

dan

dan

tingkat

pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung NO 1

2

URAIAN

JUMLAH

PEGAWAI NEGERI SIPIL - Golongan IV - Golongan III - Golongan II - Golongan I Jumlah …..

11 54 136 83 284

Orang Orang Orang Orang Orang

Jumlah …..

236 236

Orang Orang Orang Orang

DI LUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL - Pegawai Harian Lepas - Tenaga Kontrak Kerja - Tenaga Sukwan/Magang

Jumlah Seluruh Pegawai Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung… 3

Pendidikan - Doktoral S3 - Pasca Sarjana - Sarjana - Sarjana Muda - Diploma 1 - SLTA - SLTP - SD Jumlah …..

520

1 10 41 9 5 226 90 137 518

KETERANGAN

Orang

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Sumber : Data dari Subag Umum dan Kepagawaian


2-54

Tabel 2.2 Inventarisasi Asset Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung

NO

INVENTARISASI KANTOR

JUMLAH

2

3

1 1

Tanah - Tanah Kantor Dinas Pemakaman dan Pertamanan - Tanah Taman Konservasi Tegallega

15 buah 1 buah

- Luas RTH - Taman

2

- Kebun pembibitan Cibeunying

1 buah

- Kebun pembibitan Pasirluyu I dan II

2 buah

Bangunan Gedung - Gedung Kantor Dinas Pemakaman dan Pertamanan

1 buah

- Gedung Kantor Bidang Pemakaman

1 buah

- Gedung Kantor TPU - Gedung Kantor UPT Tegallega dan Kolam Renang

13 buah 1 buah

- Rumah jaga/Pos Jaga

16 buah

- WC

10 buah

3

604 buah

Gedung UPT Pembibitan

1 buah

Kendaraan Dinas Operasional - Pick Up Bidang Pemakaman

1 unit

Kegiatan UPT Pembibitan

1 unit

Kegiatan RTH dan Hutan Kota

6 unit

Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman

3 unit

Kegiatan Dekorasi Kota

1 unit

- Ambulans

4 unit

- Kijang Inova Operasional Kepala Dinas

1 unit

- Rush Operasional Sekretaris

1 unit

- Xenia Operasional Kepala Bidang Pemakaman

1 unit

Operasional Kepala Bidang Dekorasi Kota dan Reklame

1 unit


2-55

- Avanza Operasional Kepala Bidang RTH dan Hutan Kota

1 unit

Operasional Kepala Bidang Pertamanan

1 unit

- Ford Ranger/Double Cabin Kegiatan operasional pertamanan, penghijauan dan reklame

1 unit

- Kendaraan tangga Kendaraan tangga hidrolik untuk operasional

2 unit (rusak)

- Truck Kegiatan penebangan/pemangkasan pohon Kegiatan mengangkut sampah/pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan Kegiatan Penghijauan

3 unit

Kegiatan Reklame

2 unit (rusak)

Kegiatan UPT Tegallega

1 unit

7 unit 5 unit

- Tangki air Baik

6 unit

Rusak

1 unit

- Sepeda motor Sekretariat

10 unit

Bidang Pemakaman

8 unit

Bidang RTH dan Hutan Kota

8 unit

Bidang Pertamanan Bidang Dekorasi Kota dan Reklame

14 unit 1 unit

UPT Tegallega

4 unit

UPT Pembibitan

2 unit

- Sepeda motor roda 3 Bidang Pemakaman

1 unit

Bidang RTH dan Hutan Kota

1 unit

Bidang Pertamanan

4 unit

Sumber : Data dari Subag umum dan kepegawaian


2-56

2.3

Kinerja Pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung telah berjalan

dengan cukup baik, namundemikian tingkat capaian kinerjanya belum

cukup

optimal

sesuai

dengan

target

yangdiharapkan.

Beberapa indikator pembangunan yang digunakan menunjukan kinerjapencapaian yang masih di bawah target, namun beberapa indikator

lainnyamenunjukkan

keberhasilan

dalam

pencapaian

target bahkan lebih baik dari target yangditetapkan. Kinerja pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung meliputiPembiayaan dan Kondisi Umum pemakaman, pertamanan dan dekorasi kota di KotaBandung serta analisis dan perbandingan terhadap Renstra Provinsi, analisis terhadapRTRW Kota

Bandung

dan

analisis

terhadap

KLHS.Penilaian

kinerja

pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung bisadilihat berdasarkan target Indikator Kinerja Kunci (IKK). Target IKK yang sesuaidengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemakaman dan Pertamanan adalah Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Pengelolaan RTH di KotaBandung merupakan tugas utama 3 SKPD yang biasa disebut Trio LH yang terdiri dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Tingkat capaian kinerja pada indikator luas RTH Kota Bandung pada tahun 2013 adalah sebesar 12.14% dari target 13.5%, meskipun pencapaian luas RTH tidak mencapai target RPJMD, namun dari tahun ke tahun luas RTH mengalami kenaikan. Tidak tercapainya target luas RTH Kota Bandung disebabkan karena : 

Keterbatasan lahan RTH yang tersedia di Kota Bandung, sedangkan DinasPemakaman dan Pertamanan hanya mengisi ruang yang sudah ada dan tidakmempunyai kewenangan untuk membebaskan lahan untuk RTH. Pembebasanlahan untuk RTH


2-57

adalah

kewenangan

AssetDaerah

Dinas

(DPKAD)

Kota

Pengelolaan Bandung.

Keuangan

Akan

tetapi

dan Dinas

Pemakaman dan Pertamananmemberikan rekomendasi kepada DPKAD mengenai lokasi lahan yang dapatdijadikan RTH.

Beberapa potensi yang dapat menambah luasan RTH adalah : 

Pembebasan

lahan

untuk

RTH

oleh

Dinas

Pengelolaan

Keuangan dan AssetDaerah (DPKAD) Kota Bandung; 

Penambahan RTH melalui penyerahan fasos fasum;



Penambahan RTH dari Developer untuk lahan pemakaman sebesar 2% dari luaslahan yang akan dibangun oleh Developer.


2-58

Tabel 2.3 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung

No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

3 -

4 Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Luas taman tertata atau terpelihara per jumlah taman yang dikelola ole h Pemerintah Kota Bandung Luas makam yang dirumputisasi per jumlah makam yang di kelola Pemeintah Kota Bandung

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Target Indikator Lainnya

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5 -

6 14%

7 16%

8 18%

9 20%

10 23%

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

Penataan 72,2%, Pemeliharaa n 15,4%



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20%

20%

20%

15%

15%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B

B

B

A

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

2 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota yang efektif menunjang fungsi hidrologi

2

Tertatanya dan Terpeliharanya Taman dan RTH di Kota Bandung

3

Runputisasi makam dan penataan grassblok di TPU-TPU

4

Rata-rata indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

5

Nilai evaluasi AKIP

CC

CC

CC

B

B

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Prosentase te muan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Prosentase te rtib administrasi barang/aset dae rah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hasil survey




2-59

Tabel 2.4 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemakaman Dan Pertamanan Kota Bandung

1

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Anggaran pada Tahun ke -

PROGRAM DAN KEGIATAN

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014 (%)

2015 (%)

2016 (%)

2017 (%)

2018 (%)

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.549.000.000

3.154.900.000

2.964.900.000

3.110.000.000

3.160.000.000

370.374.252

-

-

-

-

14,53

-

-

-

-

2.987.760.000

74.074.850

9.000.000

9.900.000

9.900.000

10.000.000

10.000.000

2.970.000

-

-

-

-

33,00

-

-

-

-

9.760.000

594.000

1.008.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.100.000.000

1.100.000.000

133.752.007

-

-

-

-

13,27

-

-

-

-

1.041.600.000

26.750.401

12.500.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.500.000

-

80.000.000

100.000.000

110.000.000

100.000.000

100.000.000

12.892.700

-

-

-

-

16,12

-

-

-

-

98.000.000

2.578.540

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

303.600.000

350.000.000

350.000.000

350.000.000

350.000.000

28.973.320

-

-

-

-

9,54

-

-

-

-

340.720.000

5.794.664

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

17.820.000

-

-

-

-

35,64

-

-

-

-

50.000.000

3.564.000

76.200.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95.240.000

-

Kegiatan : 1

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

5

Kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor


2-47

PROGRAM DAN KEGIATAN 1 8 Penyediaan Barang Cetakan dan





2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

253.600.000

350.000.000

350.000.000

350.000.000

350.000.000

14.067.550

-

-

-

-

5,55

-

-

-

-

330.720.000

2.813.510

20.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

12.725.500

-

-

-

-

63,63

-

-

-

-

24.000.000

2.545.100

72.000.000

350.000.000

150.000.000

150.000.000

200.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

184.400.000

-

100.000.000

120.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

22.250.000

-

-

-

-

22,25

-

-

-

-

129.000.000

4.450.000

12 Penyediaan Makanan dan Minuman

112.500.000

125.000.000

120.000.000

150.000.000

150.000.000

34.571.075

-

-

-

-

30,73

-

-

-

-

131.500.000

6.914.215

13 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

250.000.000

350.000.000

350.000.000

350.000.000

350.000.000

90.352.100

-

-

-

-

36,14

-

-

-

-

330.000.000

18.070.420

201.600.000

210.000.000

210.000.000

210.000.000

210.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208.320.000

-

Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Luar Daerah

14 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor


2-48

PROGRAM DAN KEGIATAN 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur





2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Anggaran

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Realisasi 18

4,00

-

-

-

-

14.546.957.000

130.380.720

16.294.785.000

27.110.000.000

15.910.000.000

6.710.000.000

6.710.000.000

651.903.598

-

-

-

-

11.671.200.000

20.000.000.000

10.000.000.000

-

-

2.790.000

-

-

-

-

0,02

-

-

-

-

8.334.240.000

558.000

101.200.000

1.500.000.000

200.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

760.240.000

-

-

350.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

-

-

-

-

-

1.159.285.000

1.300.000.000

1.300.000.000

1.300.000.000

1.300.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.271.857.000

-

-

210.000.000

210.000.000

210.000.000

210.000.000

-

-

-

-

-

3.363.100.000

3.750.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

649.113.598

-

-

-

-

19,30

-

-

-

-

3.822.620.000

129.822.720

Kegiatan : 1 Pembangunan Gedung Kantor

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3 Pengadaan Meubeulair

4 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


2-49

PROGRAM DAN KEGIATAN 1





2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

504.800.000

502.000.000

502.000.000

502.000.000

502.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

502.560.000

-

151.600.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.320.000

-

2 Pengadaan pakaian kerja lapangan

201.600.000

202.000.000

202.000.000

202.000.000

202.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201.920.000

-

3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

151.600.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.320.000

-

2.000.000

5.000.000

40.000.000

40.000.000

50.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.400.000

-

2.000.000

5.000.000

40.000.000

40.000.000

50.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.400.000

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

tertentu Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Kegiatan : 1 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Purna Bhakti


2-50

PROGRAM DAN KEGIATAN 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur





2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

271.720.000

-

241.600.000

252.000.000

285.000.000

290.000.000

290.000.000

-

-

-

-

-

40.000.000

50.000.000

75.000.000

80.000.000

80.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.000.000

-

201.600.000

202.000.000

210.000.000

210.000.000

210.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

206.720.000

-

428.500.000

520.000.000

520.000.000

520.000.000

520.000.000

74.709.000

-

-

-

-

17,44

-

-

-

-

501.700.000

14.941.800

304.200.000

350.000.000

350.000.000

350.000.000

350.000.000

74.709.000

-

-

-

-

24,56

-

-

-

-

340.840.000

14.941.800

19.300.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.860.000

-

105.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

141.000.000

-

Kegiatan : 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 2 Pembinaan Kinerja Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun


2-51

PROGRAM DAN KEGIATAN 1 Program Pengelolaan Areal Pemakaman





2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Anggaran

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Realisasi 18

7.048.515.000

18.220.000.000

18.020.000.000

17.620.000.000

17.130.000.000

53.011.800

-

-

-

-

0,75

-

-

-

-

15.607.703.000

10.602.360

759.015.000

525.000.000

475.000.000

375.000.000

375.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

501.803.000

-

250.000.000

9.195.000.000

9.195.000.000

9.195.000.000

9.195.000.000

1.799.800

-

-

-

-

0,72

-

-

-

-

7.406.000.000

359.960

3.878.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

3.700.000.000

3.200.000.000

26.603.000

-

-

-

-

0,69

-

-

-

-

3.755.600.000

5.320.600

2.148.000.000

4.470.000.000

4.320.000.000

4.320.000.000

4.320.000.000

24.609.000

-

-

-

-

1,15

-

-

-

-

3.915.600.000

4.921.800

13.500.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

40.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.700.000

-

60.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

200.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.000.000

-

60.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

200.000.000

-

Kegiatan : 1

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standard, Prosedur dan Manual Pengelolaan Areal Pemakaman

2 Pemberian Perijinan Pemakaman

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 1

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD


2-52

PROGRAM DAN KEGIATAN 1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)





2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Anggaran

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

38.103.550.000

99.177.625.000

108.450.000.000

117.050.000.000

132.550.000.000

823.559.900

Realisasi 18

-

-

-

-

2,16

-

-

-

-

99.066.235.000

164.711.980

-

-

-

-

1,40

-

-

-

-

1.941.800.000

4.771.780

-

-

-

-

1,02

-

-

-

-

1.578.800.000

3.879.400

-

-

-

-

0,40

-

-

-

-

8.096.200.000

2.787.800

-

-

-

-

2,67

-

-

-

-

24.986.200.000

28.029.200

-

-

-

-

16,40

-

-

-

-

8.822.325.000

71.649.150

-

-

-

-

2,32

-

-

-

-

1.821.600.000

5.131.300

Kegiatan :

1

Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar,

1.709.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

23.858.900

1.894.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

19.397.000

3 Penataan RT H

3.506.000.000

12.975.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

13.939.000

4 Pemeliharaan RTH

5.256.000.000

15.775.000.000

24.400.000.000

32.000.000.000

47.500.000.000

140.146.000

5 Pengembangan Taman Rekreasi

2.184.000.000

11.927.625.000

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

358.245.750

6 Pengawasan dan Pengendalian RTH

1.108.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

25.656.500

2

Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH

Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RT H


2-53

PROGRAM DAN KEGIATAN 1





2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53.120.000

-

-

-

-

-

0,57

-

-

-

-

4.000.000.000

3.398.400

-

-

-

-

2,01

-

-

-

-

1.800.000.000

4.027.600

-

-

-

-

1,61

-

-

-

-

3.159.360.000

4.163.650

1,92

-

-

-

-

41.306.830.000

36.873.700

-

-

-

-

-

1.000.000.000

-

-

-

-

-

-

500.000.000

-

7 Monitoring dan Evaluasi

65.600.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

-

8 Penataan Dekorasi Kota

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000

5.000.000.000

16.992.000

9 Pemeliharaan Ornamen Dekorasi Kota

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

20.138.000

10 Penghijauan RTH dan Hutan Kota

1.296.800.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

20.818.250

11 Penataan dan Pembangunan Taman

9.584.150.000

45.450.000.000

51.000.000.000

51.000.000.000

49.500.000.000

184.368.500

-

-

-

-

12 Penataan jalur Hijau (Banprov)

5.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.967.250.000

3.020.000.000

3.520.000.000

5.020.000.000

5.020.000.000

39.220.000

-

-

-

-

0,99

-

-

-

-

4.109.450.000

7.844.000

3.963.400.000

3.000.000.000

3.500.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

39.220.000

-

-

-

-

0,99

-

-

-

-

4.092.680.000

7.844.000

3.850.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.770.000

-

69.200.000.000

151.986.525.000

150.236.900.000

150.887.000.000

166.132.000.000

2.012.778.550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Rehabilitasi dan Kolam Pemanasan Kolam Renang Tirtalega (Banprov)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Kegiatan :

1 Pengembangan Perbenihan/Pembibitan

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


2-54

-

2.4

Tantangan dan Peluang Dalam

rangka

pengembangan

pelayanan

pada

Dinas

Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, maka dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman). Analisis SWOT diawali dengan mengidentifikasikan faktor internal Dinas Pemakaman dan Pertamanansebagai kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal Dinas Pemakaman danPertamanan sebagai peluang dan

ancaman,

matriks

SWOT

sebagai

rangkuman

darifaktor

eksternal dan internal yang dipengaruhi dari peluang, ancaman, kekuatan dankelemahan. Faktor internal dalam analisis ini adalah segala sesuatu yang berhubunganlangsung dengan RTH Kota dan pengendaliaannya masih di dalam kemampuanpemerintah kota, dan faktor eksternal dalam analisis ini adalah yang berhubungan tidaklangsung dengan RTH Kota dan pengendaliannya sudah di luar kemampuan DinasPemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Tujuan dilakukannya Analisis SWOT ini adalah peningkatan kualitas lingkungan hidupdi Kota Bandung, dengan memunculkan alternatif-alternatif strategi berdasarkan aspekfisik, fungsional dan kelembagaan.

Aspek

fisik

yang

dibahas

meliputi

luasan

dan

sebaranRTH serta kondisi fisik RTH, aspek fungsional meliputi pemanfaatan

dari

RTH

Kota

danAspek

kelembagaan

meliputi

legalitas, kapasitas pengelolaan, dan pembiayaan. Strategi pengelolaan RTH Kota ini meliputi aspek fisik, fungsional dan kelembagaan.Analisis strategi ini diawali dengan mengetahui potensi dan persoalan pengelolaan diRTH Kota Bandung. Berikut ini ditampilkan tabel Persoalan dan Potensi PengelolaanRTH Kota oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

RencanaStrategisDinas Pemakaman dan Pertamanan Kota BandungTahun 2013 – 2018

2-1

Tabel 2.5 Persoalan dan Potensi Pengelolaan RTH Kota Bandung

kelembagaan

Fungsional

Fisik

Aspek

Persoalan

Potensi

 Keterbatasan lahan RTH  Perkerasan lahan RTH  Terdapat variasi kualitas dan kuantitasdalam pengelolaan RTH  Terdapat variasi kualitas dan kuantitaspada fasilitas pendukung RTH  Luas RTH yang belum optimal  Adanya penggunaan lahanpemakaman oleh warga masyarakatyang dijadikan pemukiman  Kondisi makam di TPU Sirnaraga, TPUKristen Pandu dan TPU Budha diCikadut sudah dalam keadaanditembok/konvensional sehingga sulituntuk dilaksanakan penataan melaluirumputisasi  Terjadi perubahan fungsi RTH padalokasi RTH yang besar dan strategisberupa munculnya PKL , gepeng danrumah liar.  Pemanfaatan fungsi RTH yang belummaksimal  Pelayanan Pemakaman yang belumoptimal  Kemampuan Dinas Pemakaman danPertamanan dalam pengelolaansangat terbatas  Kurangnya sarana dan prasaranapendukung operasional  Kurangnya SDM yang berkompeten diDinas Pemakaman Dan Pertamanan  Kurangnya dana pengelolaan RTHdari pemerintah Kota Bandung  Kurang jelasnya pembagian bebanantar instansi pemerintah terkaitdengan pihak lain yang membantudalam pengelolaan RTH  Kinerja Dinas Pemakaman DanPertamanan dalam pengelolaan RTHbelum optimal  Kontribusi masyarakat hanyaterdapat pada taman-tamanlingkungan

 Pembebasan lahan untuk RTH  Volume RTH berpotensi untukditingkatkan  Sebaran RTH cukup merata  Lokasi RTH yang terintegrasidengan kawasan sekitarnya







Fungsi RTH pada umumnyasudah sesuai dengan rencanayang ditetapkan Lahan pemakaman sebagaifungsi RTH Adanya kerjasama denganpihak lain dalam pengelolaanRTH

Setelah merumuskan potensi dan persoalan RTH Kota, untuk memudahkan tahapan analisis ini, dilakukan penentuan faktor ekstenal dan internalnya. Berikut ini ditampilkan tabel faktor internal dan eksternal pada pengelolaan RTH Kota. RencanaStrategisDinas Pemakaman dan Pertamanan Kota 2013 – 2018 BandungTahun 2014

2-2

Tabel 2.6 Faktor Internal Dan Eksternal Pada Pengelolaan RTH Kota oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung Kekuatan



  

Internal



Kelemahan

          

Kewenangan dan tugas pokok dan fungsi dalam penanganan bidang pemakaman, pertamanan dan hutan kota yang ditunjang oleh struktur organisasi yang sesuai untuk menjalankan visi dan misi pembangunan bidang pemakaman, pertamanan dan hutan kota. Struktur Organisasi Dinas Pemakaman dan Pertamanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 428 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung, Volume RTH berpotensi untuk ditingkatkan Sebaran RTH cukup merata Lokasi RTH yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya Fungsi RTH pada umumnya sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung Ditetapkan Jumlah SDM atau pegawai Dinas Pemakaman dan Pertamanan yang cukup besar sejumlah 520 (lima ratus dua puluh) orang merupakan aset dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas; Terdapat variasi kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan RTH Terdapat variasi kualitas dan kuantitas pada fasilitas pendukung RTH Luas RTH yang masih belum optimal Adanya pergeseran fungsi, dengan tumbuhnya PKL, gepeng dan rumah liar Pemanfaatan fungsi RTH yang belum maksimal Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional Kurangnya dana pengelolaan dari pemerintah Kota Bandung Terbatasnya kemampuan SDM yang dimiliki yang berkompeten Tidak sesuainya antara kebutuhan jumlah personil di lapangan dengan jumlah pegawai yang ada Kurangnya dana pengelolaan RTH dari Pemerintah Kota Bandung Kurang jelasnya pembagian beban kerja antar SKPD terkait pengelolaan RTH;

RencanaStrategisDinas Pemakaman dan Pertamanan Kota 2013 – 2018 BandungTahun 2014

2-3

Peluang



Kinerja Dinas Pemakaman Dan Pertamanan dalam pengelolaan RTH belum optimal



Adanya kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan RTH Terdapatnya potensi RTH dari prasarana dan sarana umum perumahan Terdapatnya potensi RTH dari lahan makam, makam wakaf dan makam perorangan Terdapatnya potensi RTH di Kawasan SUS Gedebage dan PLTSa Kurang pedulinya masyarakat terhadap pemeliharaan RTH Kurang adanya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan RTH

Eksternal

   Ancaman

 

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota BandungBerdasarkan Telaahan Renstra Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa BaratBeserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Tabel 2.7 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung Berdasarkan Telaahan Renstra Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

Indikator Kinerja

Peningkatan penyediaanruang terbuka hijauPencapaian Luasan RTH di Kota Bandung sebesar 13.5

Sasaran padaRenstra DinasPemakaman dan Pertamanan Kota Bandung Pencapaian Luasan RTH di Kota Bandung sebesar 13.5% pada tahun 2013

Sasaran pada RenstraDinas Permukiman dan PerumahanProvinsi Jawa Barat Luas kawasan lindung 45% sampai tahun 2025

Sebagai Faktor Penghambat







Keterbatasan lahanRTH yang dimilikioleh Pemerintah KotaBandung Perlunya anggaranyang besar untukmembeli/membebas kan lahan untuk RTH Banyaknya bangunanliar yang dibangun diatas lahan yangdiperuntukan untukRTH


Peluang



Telah disahkannyaPerda tentangPengelolaan RTHsebagai payunghukum dalampengelolaan RTHPotensipenambahan lahanRTH daripemakaman sangatbesar denganadanya SKGubernur No.39/1996 tentangPenyerahan LahanUntuk Kuburan

2-4

No

Indikator Kinerja

Sasaran padaRenstra DinasPemakaman dan Pertamanan Kota Bandung

Sasaran pada RenstraDinas Permukiman dan PerumahanProvinsi Jawa Barat


Peluang



Sebagai

leading

sektor

dalam

pengelolaan

olehPengembangPeruma han dan SKWalikota KepalaDaerah Tingkat IIBandung No.469/SK.348Bag.Huk/1994 tentangKewajiban paraDeveloperPerumaha n untukBerperan sertaMenyediakan LahanPemakaman, yaitu2% dari luas lahanyang dibangun Pengendalian fungsiRTH terhadap lahanRTH lainnya yangtelah berubah fungsimenjadi tempathunian, PKL,berjualan dankegiatan lainnyatanpa ijin

RTH,

Dinas

Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung adalah sebagai pengisi ruang yang sudah ada dan tidak mempunyai kewenangan untuk membebaskan

lahan

untuk

RTH.

Dinas

Pemakaman

dan

Pertamanan memberikan rekomendasi kepada DPKAD mengenai lahan-lahan yang dapat dibebaskan yang akan dijadikan RTH sesuai dengan

peruntukkanya

sebagaimanayang

tertuang

dalam

RTRW.Permasalahan Pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Berdasarkan Telaahan RencanaTata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup

Strategis

Beserta

Faktor

Penghambat

danPendorong Keberhasilan Penanganannya


2-5

Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

1

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau

Permasalahan Pelayanan SKPD

PencapaianLuasan RTH di Kota Bandungsebesar 30% sampai tahun2025 yang terdiridari RTH Publiksebesar 20% danRTH Privatesebesar 10%








 

Keterbatasan lahanRTH yang dimilikioleh Pemerintah KotaBandung Perlunya anggaranyang besar untukmembeli/membebas kan lahan untuk RTH Banyaknya bangunanliar yang dibangun diatas lahan yangdiperuntukan untukRTH Keterbatasan SDM Keterbatasan saranadan prasaranapendukung


Pendorong

 Telah disahkannyaPerda tentangPengelolaan RTHsebagai payunghukum dalampengelolaan RTH  Potensi penambahanlahan RTH daripemakaman sangatbesar dengan adanyaSK Gubernur No.39/1996 tentangPenyerahan LahanUntuk Kuburan olehPengembangPeruma han dan SKWalikota KepalaDaerah Tingkat IIBandung No.469/SK.348Bag.Huk/1994 tentangKewajiban paraDeveloper Perumahanuntuk Berperan sertaMenyediakan LahanPemakaman, yaitu 2%dari luas lahan yangdibangun  Pengendalian fungsiRTH terhadap lahanRTH lainnya yangtelah berubah fungsimenjadi tempathunian, PKL, berjualandan kegiatan lainnyatanpa ijin

2-6


2-7

BAB 3 ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahanberdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas

Pemakaman

dan

Pertamanan

Kota

Bandung Pedoman

Penyediaan

dan

Penyelenggaraan

RTH

Kota

Bandung dikelola berdasarkan Konsepsi RTH Kawasan Perkotaan/ Kota yang meliputi definisi, sruktur dan isi materi RTH, Lansekap Kota dan Tipe-tipe RTH KotaBerbagai sebutan diberikan pada Kota Bandung. Kota kembang, Paris van Java, Sister City, hanya sebagian dari sekian julukan yang melekat pada Kota Bandung. Pemberian nama itu bukan tanpa alasan. Semua nama yang melekat pada Kota Bandung diberikan berdasarkan kondisi

fisik, kondisi fisiologis,

konfigurasi alam Kota dengan segala tatanan sosial kegiatan perkembangannya.

Secara singkat dapat disimpulkan, bahwa

kondisi fisik morfologi Kota Bandung merupakan potensi yang dikenali dan berpotensi untuk diangkat ke permukaanSesuai dengan RTRW Nasional mengenai Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budi Daya, selanjutnya Kota Bandung ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Wisata Konservasi Keanekaragaman hayati dan Pelestarian Alam sebagai salah satu materi yang ditetapkan dalam Konsepsi Kawasan Lindung Pembangunan RTH Kota Bandung dengan mengembangkan unsur dan struktur alam dalam penataan ruang kotanya mampu menciptakan

karakter

Kota

Bandung

sesuai

dengan

’Basic

Landscape Unit’ yang dimiliki. Pembangunan RTH Kota Bandung harus diarahkan untuk menciptakan karakter lansekap yang khas


3-8

yang menjadi ciri kotanya.Keberadaan anak sungai , pegunungan, perbukitan dan cagar budaya, adalah sebagian kecil drai 400 situs yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan berfungsi lindung. Potensi visual yang dimiliki Kota Bandung inilah yang menjadi pencirian karakter lansekap dan RTH Kawasan Perkotaan. Karakteristik fisik kota Bandung dilihat dari letak geografis berada di lembah/cekungandengan potensi pencemaran udara cukup tinggi sebagai akibat sirkulasi udara yangterpusat dan terakumulasi

akibat

pertumbuhan

penduduk

yang

terus

meningkat.Perkembangan Kota Bandung sebagai Ibu Kota Jawa Barat sekaligus Kota JasaBermartabat sangat pesat dalam berbagai sektor,

baik

sektor

ekonomi,

sosial

danpemanfaatan

ruang.

Perkembangan yang pesat ini telah menyebabkan adanyaperubahan tata ruang kota dengan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau Kota baik secarakuantitatif maupun kualitatif yang sangat berpengaruh terhadap

keseimbangan

lingkungan

hidup.

Dalam

menjaga

keseimbangan ekosistem kota, perlu adanyakeseimbangan antara ruang

terbangun

dengan

ruang

terbuka

hijau

secara

proporsional.Karakteristik Kota Bandung yang berada di cekungan dengan luas lahan 16.729 Ha danjumlah penduduk ± 2,8 juta jiwa tergolong kota padat penduduk, yang tentunya sebagai konsekuensi logis akan membawa berbagai dampak pembangunan, antara lain apabilatidak

ada

keseimbangan

dalam

pemanfaatan

ruang

terbangun dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan terjadi degradasi lingkungan. Sehingga

pembangunan

harus

berorientasi

pada

terbentuknya Kota Jasa yang maju secara ekonomi namun nyaman secara

ekologi.

Tekanan

sosial,

ekonomi

dan

budaya

akibat

peningkatan penduduk Kota Bandung, menyebabkan perubahan


3-9

pada pemanfaatan ruang secara signifikan, dimana karena desakan kebutuhan sarana dan infrastruktur kota menyebabkan Ruang Terbuka Hijau semakin termarjinalkan. Hal ini menjadi tugas berat untuk

mewujudkan

keterbatasan

pencapaian

beberapa

hal

target

sebagai

tersebut kendala

mengingat yangmenjadi

permasalahan, antara lain: Keterbatasan daya dukung lingkungan dan

daya

tampung

dibandingkan

ruang,

cakupan

Keterbatasan

penanganan,perilaku

alokasi sosial

anggaran masyarakat

individu maupun kelompok terhadap pemeliharaan tamandan Ruang Terbuka

Hijau

(RTH),

meningkatnyakegiatan

pergeseran

sosial

ekonomi,

fungsi serta

ruang

akibat

koordinasi

lintas

sektoral dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, maka pembangunan infrastruktur dan sarana kota merupakan faktor yang penting dalam pembangunan skala prioritas Kota Bandung, termasuk pembangunan dan pengelolaan RTH sebagai sarana publik. RTH selain mempunyai fungsi sebagai penyeimbang ekosistem kota yaitu fungsi ekologis, juga mempunyai fungsi sosial, ekonomi dan merupakan image/cirri suatu kota sehingga baik dalam penataan maupun pengelolaannya harus dapat mencerminkan fungsi-fungsi tersebut, agar terbentuk kota yang representatif dan mempunyai ciri khas yang dapat dibanggakan, sesuai dengan julukan ”Bandung KotaKembang”. Berkaitan dengan fungsi-fungsi tersebut, maka perlu ada upaya-upaya untukterus membangun RTH, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang dapat meningkatkan ”nilai jual” Kota Bandung. Kota Bandung dengan luas 16.729.65 Ha, sampai tahun 2012 luas Ruang Terbuka Hijau tersedia seluas 2.2027,66 Ha atau sekitar 12,12 % dari luas Kota Bandung. RTH tersebut tersebar di beberapa wilayah Kota Bandung. RTH berfungsi juga sebagai elemen estetika


3-10

perkotaan,

secara

langsung

memberikan

kontribusi

mencegah

terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perkotaan. Di Kota Bandung tersebar beberapa Monumen atau tugu baik tugu yang didirikan selain dibangun untuk mempercantik wajah kota juga sebagai penghormatan bagi para pelaku sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat atau berupa patung peninggalan Kolonial Belanda yang telah berdiri sejak dahulu. Elemen yang menjadi penunjang estetika kota lainnya yaitudengan dibangunnya beberapa air mancur di beberapa taman dan beberapa persimpangan jalan di Kota Bandung. Akan tetapi sayang rasa cinta masyarakat Kota Bandung terhadap pemeliharaan RTH dan keindahan estetika kota belum sepenuhnya tertanam pada diri individu masing-masing sehingga kualitas RTH dan estetika kota pun menjadi rusak karena ulah tangan-tangan jahil mereka. Permasalahan lain yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan dalam bidang pemakaman yaitu masih banyaknya lahan pemakaman yang diserobot oleh masyarakat, dimana di atas lahan tersebut banyak berdiri bangunan-bangunan liar yang dijadikan pemukiman oleh masyarakat sekitar, belum tercapainya pemakaman

kesadaran yaitu

masyarakat

dengan

cara

dalam

tata

cara

rumputisasi/jangan

penataan ditembok,

mengingat bahwa TPU merupakan salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH). Beberapa Isu permasalahan RTH Kota Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut: a.

Kurang tegasnya pembatasan terhadap pemanfaatan lahan terbuka berfungsi lindung

b.

Sebagaimana salah satu arah pembangunan Kota Bandung yang menekankan aspek pariwisata kota, selayaknya lahan terbuka bisa difungsikan sebagai area yang mengedepankan


3-11

potensi fisik alam memanfaatkan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup kota Bandung c.

Pada daerah pinggir kota atau perbatasan kota

d.

Pengelolaan RTH berupa Kawasan Lindung dan Kawasan Hijau Perkotaan sudah cukup baik. Namun demikian akan lebih bak lagi jika kawasan lindung strategis ini dapat dioptimalkan menjadi simpul utama jalur pariwisata dan perdagangan kota.

e.

Misalnya Kawsan Bandung Utara bisa lebih dioptimalkan dan difungsikan sebagai Kawasan Lindung atau Pelestarian dan Pendidikan dalam bentuk Wisata Alam.

f.

Pada beberapa bangunan komersial dengan kepemilikan privat umumnya pada Perkantoran milik Pemerintah dan Swasta, penyediaan luasan RTH Bangunan sudah tersedia meskimasih sedikit kurang dari kelayakan minimal 80% berdasarkan KDB Bangunan. Mengingat fungsi RTH dalam hal ini sebagai buffer zone dan pembatas peruntukkan sekitar.

g.

Ketersediaan RTH cenderung rentan terhadap perubahan seperti misalnya RTH yang seharusnya relatif stabil justru dalam rencana tata guna lahan digunakan sebagai area bukan untuk fungsi RTH.

h.

Adanya alih fungsi semula dari RTH menjadi perdagangan.

i.

Luas RTH Kota yang belum optimal dan Adanya pergeseran fungsi, dengan tumbuhnya PKL, gepeng dan rumah liar.

j.

Pemanfaatan fungsi RTH Kota yang belum maksimal dan Kinerja Dinas Pemakaman dan Pertamanan dalam pengelolaan kurang optimal

k.

Kurangnya kemampuan SDM yang dimiliki Kurangnya sarana prasarana pendukung operasional Gambar 3-1 Lingkup Perencanaan Kota Bandung


3-12

Gambar 3-2

Rencana Sebaran RTH di Kota Bandung


3-13

Kriteria pemanfaatan ruang Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3-1 Kriteria Pemanfaatan Ruang Kota Bandung Sesuai RTRW Kota Bandung Tipe Kawasan Kawasan Terbangun Perumahan dan perkampungan

Kawasan Tak Terbangun/ Kawasan Ruang Terbuka Hijau Sawah teknis dan non teknis


3-14

Bangunan

Pendidikan

Perguruan Tegalan atau ladang

Tinggi Jasa Perdagangan

Kebun

Industri

Rumput dan lahan kosong

Kawasan peruntukkan tertentu

Situ dan Danau Lapangan olah raga Kawasan Pariwisata Kota Hutan Kota Kawasan tertentu RTH Jalur Sempadan sungai, dan SUTET

Jasa Pariwisata

Kawasan Lindung

Tabel 3.2 Penyediaan Dan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kota Bandung Data Fisik Jenis RTH

Penediaan Dan Penyeleggaraan Ketersediaan RTH

Kondisi

Kepemili kan

Bentuk Dan Fungsi Terapan Berada Dalam Lokasi:  Bentuk Alun-Alun Kota, Taman

Baik Hanya Taman Kota



Perlu

Publik

Perawatan Rutin

Tegal Lega, Dan Balai Kota  Fungsi Penunjang

Bio

Ekologis Dan

Dan

Multifungsi

Peruntukkan Kegiatan Masyarakat


3-15

Data Fisik Jenis RTH


Kondisi

Kepemili kan

Bentuk Dan Fungsi Terapan Kota

Lokasi:  Tersebar Dalam Kawasan Wilayah Taman Lingkungan



Cukup

Privat Dan Publik

Pemukiman

Fungsi Bio Ekologis

Dan Penunjang Contoh: Taman Ganesha Taman Maluku Lokasi:  Termasuk

Meski 

Olah Raga

Sedikit Kurang

Kawasan

Pemukiman

Cukup

Lapangan

Dalam

 Tersebar Dalm Bentuk TamanPublik

Dalam

Taman

Lingkungan

Pada

Komplek Pemukiman  Difungsikan

Kuantitas

Kecil

Pula

Pada

Taman

Dengan

Fungsi

Lingkungan Cenderung

RTH

Sosial Berada Dalam Lokasi:  Wilayah

Bandung

Tengah

Dan

Bnadung Utara  Contoh: Hutan Kota



Baik

Publik

Babakan Siliwangi

Dan Privat

Kebun Binatang Menyebar Dalam Bentuk Vegetasi Pohon Bergerombol Seperti Taman Cilaki  Fungsi Bio Ekologis Dan Sosial

Sabuk Hijau



Banyak Tersebar

Lokasi: Privat


 Tersebar Dalam Bentuk LahanLahan

Tak

Terbangun

3-16



Kondisi

Kepemili

Bentuk Dan Fungsi Terapan

kan

Diperbatasan Dan Tepi Kota Milik Para

Penduduk

Perkampungan,

Terutama Merupakan Area Dalam Bentuk

Lahan-Lahan

Terbuka

Yang Belum Dikelola Dan Masih Milik Penduduk  Fungsi Bio Ekologis Lokasi: RTH Jalur

Hijau



Cukup Baik

Publik

Jalan

 Ditemukan Hampir Pada Ruas Jalan Transportasi  Fungsi Bio Ekologis Lokasi:

Tersedia Median Jalan



Dengan Pemeliharaa



Sedikit

Hanya

Pada

Jalur Jalan Utama

Publik

n Kurang

Tersedia



Cenderung Fungsi Estetika Kota



Contoh: Jl. Soekarno Hatta

Lokasi: 

Pulau Jalan

Cukup

Publik

 Tersedia

Sedikit

Hanya

Pada

Jalur Jalan Utama  Cenderung Fungsi Estetika Kota

Jalur Hijau Sempadan

Rel

Tidak o

KA Jalur Hijau

Tertata

Lokasi: Publik

Contoh: Wilayah Bandung Timur Lokasi:

Vegetasi

Sempadan



Sungai

Tidak

 Berada Di Wilayah Batas Kota

Publik

Tertata

 Berada Di Wilayah Batas Kota Contoh: Wilayah Bandung Timur  Melintas Diatas Kawasan Hijau

Jalur

Hijau

SUTT/ SUTET

RTH



o

Vegetasi Cukup Baik

Publik

Terutama

Melewati Pemukiman

Publik


Bangunan

3-17

Banyak



Sumber

Kondisi

Kepemili

Bentuk Dan Fungsi Terapan

kan

Air

Baku/Mata Air  Tersebar Dalam Bentuk Kantung Publik 

Pemakaman

Dengan

Kurang

Hijau  Pemakaman Umumnya Berada

Dominasi

Di Tepi Atau Pinggir Kota Dalam

Privat

Komplek

Lingkungan

Perkampungan RTH



Pekarangan

Cukup Baik

Privat

Sangat RTH

Buruk

Peruntukkan Bangunan

Untuk Setiap Rumah  Menyebar Dengan Tidak Merata

Dan

Minim



 Menyebar Dengan Tidak Merata

Untuk Setiap Rumah Privat

Beradasarka n Luasan

Catatan:  Adanya terapan RTH o

3.2

Tidak ada atau belum ada RTH dengan keterangan

Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Sebagai

salah

satu

unsur

penting dalam

pelaksanaan

pembangunan di bidang pemakaman, pertamanan dan hutan kota, Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung menetapkan visi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung tercapainya Visi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014-2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung (Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung No. RencanaStrategisDinas Pemakaman dan Pertamanan Kota 2013 – 2018 BandungTahun 2014

3-18

09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Tahun

2013-2018

yaitu

Terwujudnya

Kota

Bandung Yang Unggul, Nyaman Dan Sejahtera, sedangkan Misi Kota Bandung adalah : 1.

Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

2.

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani

3.

Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing

4.

Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan

Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tahun 2013-2018 yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung adalah : Misi yang ke 1 yaitu “Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan

tataruang,

pembangunan

infrastruktur

serta

pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan” Adapun indikator sasaran yang akan dicapai adalah tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat yang efektif menunjang fungsi hidroorologi (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya) dengan target capaian pada tahun 2018 adalah sebesar 23% dari luas Kota Bandung. Adapun strategi dalam hal pengendalian dan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kota Bandung ditetapkan sebagai berikut: 1.

Pengembangan Kota Bandung selanjutnya difungsikan sebagai pusat pelayanan dan kegiatan yang mengedepankan sektor


3-19

pariwisata,

budi

daya

pertanian

tanmaan

produksi,dan

agroindustri 2.

Kota Bandung berfungsi sebagai kawasan resapan air, terutama bagi kota-kota disekitarnya dan sebaliknya

3.

Kota Bandung diarahkan sebagai pusat perdagangan dan jasa bagi wilayah pelayanannya selain sebagai pusat penilitian, pendidikan dan kawasan pemukiman Langkah utama dalam Penyediaan dan Penyelengaraan RTH

Kota Bandung difokuskan kepada pengelolaan kondisi eksisting kota termasuk keberadaan keanekaragaman hayati alam yang dimiliki Kota Bandung.

Kondisi ini tentunya memudahkan dan menjadi

baku mutu dalam Penyediaan dan Penyelenggaraan RTH Kawasan Perkotaan sesuai perkembangan tata ruang dan wilayah administrasi Kota Bandung. Penyediaan dan Penyelenggaraan RTH Kota Bandung harus mempunyai tujuan yang terarah, berciri dan berkarakter. Dalam perkembangan pembangunannya, Kota Bandung diarahkan menjadi Kota Wisata. Hal ini sesuai dengan arahan RDTR kota Bandung yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan RTH Kota Bandung diarahkan untuk: 1.

Meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang bersih, indah, nyaman sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan

2.

Menciptakan keserasian lingkungan

alam dan lingkungan

binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat kota Penyediaan dan Penyelenggaraan RTH harus mengacu pada pemikiran

bagaimana mengendalikan dan mengoptimalkan RTH

yang telah ada berdasarkan kekayaan keanekaragaman hayati, terlebih mengingat RTH Kota Bandung dapat menjadi sarana dan prasarana

bagi

kepentingan

masyarakat,

dalam

kaitannya

meningkatkan kualitas perkotaan dan fungsi-fungsi penunjangnya


3-20

(akonomi, sosial, estetika) sehingga setiap unit RTH Kota Bandung dapat dioptimalkan demi menjaga, memelihara dan menciptakan ekosistem lingkungan kota berdasarkan azaz manfaat, efektif

dan

efisien Pengelolaan RTH Kota Bandung diselenggarakan dengan menerapkan

peraturan

perundangan

yang

sudah

ditetapkan.

Adapun pemenuhan kebutuhan RTH di Kota Bandung dapat dilaksanakan dengan: 1.

Merevitalisasi sumber-sumber daya alam yang ada untuk perluasan kebuthan Penyediaan dan Penyelenggaraan RTH

2.

Merefungsionalisasi lahan yang telah berubah fungsi dan terokupasi menjadi fungsi non-hijau

3.

Mengkonversi lahan non-hijau menjadi area ruang hijau

4.

Mengingat sebaran lahan terbuka hijau Kota Bandung adalah kawasan lindung maka usaha konservasi diharapkan dapat Meningkatkan kualitas RTH yang telah ada

3.3

Telaahan Renstra Dinas Pemukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Di

tingkat

provinsi,

bidang

garapan

penataan

ruang

khususnya pengelolaan RTH merupakan kewenangan dari Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, sehingga Dinas Pemakaman

dan

Pertamanan

Kota

Bandung

mencoba

menganalisisRenstra Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk pengelolaan Pemakaman tingkat provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan hanya memplot areal pemakaman saja dan kewenangan penuh ada di kota/kabupaten. Telaahan

terhadap

Renstra

Provinsi

ditujukan

untuk

menilai

keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pemakaman dan Pertamanan


3-21

terhadap Renstra Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Dari hasil telaahan, ternyata tidak semua Indikator Kinerja yang digunakan dalam Renstra Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung sama dengan Indikator Renstra Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena adanya

perbedaan

indikator

kinerja

dalam

RPJMD

Kota

Bandungdengan RPJMD Provinsi Jawa Barat, karakteristik antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi berbeda yaitu bahwa provinsi hanya sedikit memiliki lahan garapan dan lebih berperan sebagai

koordinator

kabupaten/kota,

tugas

pokok

dan

fungsi

(tupoksi) Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat pada tingkatkota/kabupaten menyebar ke beberapa SKPD. Dilihat dari indikator kinerja yang ditetapkan, indikator kinerja dalam Renstra Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung sebagian besar tidak memiliki kesamaan dengan Indikator Kinerja dalam Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sehingga dapat disimpulkan bahwa belum adanya sinkronisasi antara Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Komparasi capaian sasaran Renstra Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung terhadap sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.3. Komparasi Pertamanan

Capaian Kota

Sasaran

Bandung

Renstra terhadap

Dinas

Pemakaman

Sasaran

Renstra

dan Dinas

Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.3 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung terhadap Sasaran Renstra Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat


3-22

No.

No. Indikator

Capaian Sasaran

Sasaran pada Renstra

Kinerja

Renstra Diskamtam

Diskimrum 2018

2018 1

Luas RTH

23%

dari

luas

Kota Menyelenggarakan tertib

Bandung

penataan ruang melalui penguatan

perangkat

dan pelaksanaan pengendalian danpengawasan penataan ruang

3.4

Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsure terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan sedangkan

aspek kawasan

utamalindung

atau

administratif adalah

dan/atauaspek

wilayah

budidaya.Untuk

yang melihat

fungsional,

memiliki wilayah

fungsi sebagai

kesatuan geografis sendiri, perlu dilakukan kajianterhadap Rencana Tata Ruang Kota Bandung mengingat bahwa dalam suatu ruang yangdigunakan terdapat 2 stakeholders pemerintahan yang terlibat yaitu pemerintahprovinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam tabel 3.4 di bawah ini, terdapat perbandingan antara Rencana Pola Ruang

denganPola

Ruang

saat

ini

yang

hasilnya

terdapat

kesamaan.Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Bandung

Tabel 3.4 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Bandung


3-23

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Kawasan Lindung: a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu Kawasan Bandung Utara. Kawasan Bandung Utara yang dimaksud adalah kawasan dengan ketinggian di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) meter di ataspermukaan laut dan berfungsi sebagai kawasan resapan air. b. kawasan perlindungansete mpat terdiri atas;  sempadan Sungai Cikapundung,  SungaiCipamo kolan,  Sungai Cidurian,  Sungai Cicadas,  Sungai Cinambo,  Sungai Ciwastra dan Sungai  Citepus beserta anak-anak sungainya;  sempadan rel kereta api;  sempadan

Kawasan Lindung:  kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu Kawasan Bandung Utara. Kawasan BandungUtara yang dimaksudadala hkawasan denganketinggi an di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) meter di atas permukaan laut dan berfungsi sebagai kawasan resapan air.  kawasan perlindungan setempat terdiri atas;sempadan Sungai  Sungai Cikapund ung,  Sungai  Cipamokol an,  Sungai Cidurian,  Sungai Cicadas,  Sungai Cinambo,  Sungai Ciwastra  dan Sungai

Pelaksanaan Perencanaan 1) Tahap Pencegahan  Penerapan kaidah penataan ruang dan pembangunan fisik kawasan diKota Bandung 2) Tahap Kesiapsiagaan  Peningkatan mekanisme perijinan pemanfaatan ruang di Kota Bandung diarahkan pada kegiatan sebagai berikut:  penanganan danpengendal ian alihfungsi bangunan danguna lahan yang tidaksesuai dengan peruntukanny a khususnya di kawasan yang berfungsi lindung;  intensifikasib angunan dan gunalahan yang masih memungkinka n khususnya di pusatkota; dan

Melakukan pemenuhan RTHsebesar 30% (tigapuluh persen)dari luasan total wilayah kota; untuk mencapai RTH sebesar 30% dari luas seluruh kota dan pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi kawasan cagar budaya dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut  prioritas I yaitu mempertah ankan, memelihara ,dan meningkatk an kualitas RTH yang ada;  prioritas II yaitu membebas kan lahan public untuk digunakan sebagai RTH sehinggater capai target luasan RTH


Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

3-24

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini


jaringan SUTET;  sempadan jalandan jalan bebas hambatan; kawasan sekitar danau buatan di PPK Gedebage; dan kawasan sekitar mata air dengan lokasi tersebar. c. RTH; - RTH Publik dengan total luas lebih kurang 3.400 (tiga ribu empat ratus) hektar atau 20% (dua puluh persen). RTH Publik sebagaimana dimaksud dikembangkan oleh Pemerintah Kota dan tersebar di seluruh wilayah kota, meliputi: a). taman unit lingkungan; b). taman sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api, sungai dan irigasi serta SUTT; c). kawasan pemakaman; dan d). hutan kota. - RTH Privat dengan total luas lebih

Citepus  beserta anakanaksung ainya;  sempadan rel kereta api;  sempadan jaringan SUTET;  sempadan jalan dan jalan bebas hambatan;  kawasan sekitardanau buatan di PPK Gedebage; dan  kawasan sekitar mata air dengan lokasi tersebar.  RTH;  RTH Publik dengantotal luas lebih kurang 1.018,55(seribu delapan belaskoma lima puluhlima) hektar atau6,09% (enam komasembilan persen).RTH PublikSebagaim anadimaksuddi kembangkan olehPemerintah Kota dan tersebar di seluruh wilayah kota,meliputi:  taman unit lingkungan;  taman sepanjang sempadan

 Peremajaan kawasan yang menurun kualitas fisiknya di kawasan kumuh


Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kota;  prioritas III yaitu menetapka n kebijakan penyediaan lahan untuk RTH paling sedikit 10 % bagi setiap pemilik persil;dan  prioritas IV yaitu mempertah ankan dan memelihara kawasan cagar budaya yang masih asli.


Kota Bandung

Kota Bandung

3-25

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

kurang 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar atau 10% (sepuluh persen). d. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya; Kawasan pelestarian alam, adalah Kawasan Taman Hutan Raya Juanda di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong dengan luasan lebih kurang 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) hektar. Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud terdiri atas: a). Kawasan Pusat Kota; b). Kawasan Pecinan/ Perdagangan; c). Kawasan Pertahanan dan Keamanan/Militer d). Kawasan Etnik Sunda; e). Kawasan Perumahan Villa dan non-Villa; dan f). Kawasan Industri. e. kawasan rawan

jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api, sungai dan irigasi serta SUTT;  Kawasanpema kaman; dan  hutan kota.  RTH Privat dengan total luas lebih kurang 891.85 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu koma delapan puluh lima) hektar atau 5,33 % (lima koma tiga puluh tiga persen).  kawasan pelestarianala m dan cagar budaya; Kawasan pelestarian alam, adalah Kawasan Taman Hutan Raya Juanda di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong dengan luasan lebih kurang 2,96 (duakoma sembilan puluhenam) hektar.Kawasa n cagar budaya sebagaimana





3-26

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

bencana; dan f. kawasan lindung lainnya. Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud adalah kawasan perlindungan plasma nutfah ekssitu Kebun Binatang Bandung. Kawasan Budidaya  kawasan perumahan;  kawasan perdagangan dan jasa;  kawasan perkantoran;  kawasan industri dan pergudangan;  kawasan wisatabuatan;  kawasan ruang terbuka non hijau;  ruang sektor informal;  ruang evakuasi bencana; dan  kawasan peruntukan lainnya.

dimaksud terdiri atas:  Kawasan PusatKota;  Kawasan Pecinan/ Perdagangan;  Kawasan Pertahanan danKeamanan /Militer  Kawasan Etnik Sunda;  Kawasan Perumahan Villa dan nonVilla; dan. Kawasan Industri.  kawasan rawan bencana; dan  kawasan lindung lainnya. Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud adalah kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kebun Binatang Bandung. Kawasan Budidaya a. kawasan perumahan; b. kawasan perdagangan b. dan jasa; c. kawasan perkantoran; d. kawasan industri dan





3-27

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




e. f. g. h.

pergudangan; kawasan wisata buatan; kawasan ruang terbuka i. non hijau; j. ruang sektor informal; k. ruang evakuasi l. bencana; dan m. kawasan peruntukan n. lainnya.


3-28

Tabel 3-5 Rencana pengembangan RTH di Kota Bandung tahun 2031 Sesuai RTRW Kota Bandung

KLHS merupakan amanat yang dimandatkan dalam UndangUndang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih

dikenal

dengan

KLHS

adalah

proses

mengintegrasikan

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam

pengambilan

dan/atau

program.

keputusan Tujuan

terhadap

penyusunan

kebijakan, KLHS

adalah

rencana untuk

mengarus-utamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam RTRW Kota Bandung 2011 - 2031 sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapatdisempurnakan. RencanaStrategisDinas Pemakaman dan Pertamanan Kota 2013 – 2018 BandungTahun 2014

3-29

Penyusunan KLHS ini mencakup beberapa hal dibawah ini: Identifikasi



isu-isu

dan

permasalahan

lingkungan

hidup

strategis yang diperkirakanakan saling berpengaruh terhadap kebijakan, rencana dan program yang disusun; Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program



terhadap kondisilingkungan hidup di wilayah Kota Bandung; Perumusan



alternatif

penyempurnaan

kebijakan,

rencana,

dan/atau program; dan Rekomendasi



perbaikan

untuk

pengambilan

keputusan

kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari hasil telahaan terhadap KLHS Kota Bandung bahwa pengelolaan RTH telahdijelaskan secara rinci dan menjadi program prioritas di masa mendatang dimana Kota Bandung diarahkan menjadi green city, dimana elemen taman atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersedia secara proporsional. Diharapkan hingga tahun 2020 peruntukannya lahannya dapat dicapai 30% berupa ruang terbuka hijau yang terdiri atas 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Upaya dalam pemenuhan kebutuhan RTH dengan membangun taman rukun tetangga, taman rukun warga, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, jalur hijau, permakaman, penghijauan sempadan sungai, dan penghijauan sempadan rel kereta

api

yang

tersebar

merata

ditiap-tiap

unit

lingkungan

permukiman. RTH kota ini berfungsi sebagai: a.

pemasok oksigen, resapan air dan iklim mikro (fungsi ekologis);

b.

penyedia ruang publik dan tempat berkumpulnya warga kota (fungsi sosial budaya);

c.

penambah keindahan kawasan sehingga meningkatkan daya tarik investasi dan nilai lahan (fungsi estetika dan ekonomi); dan


3-30

d.

penyedia ruang evakuasi bencana (fungsi keselamatan).

Upaya pengembangan RTH hingga 30% (20% RTH Publik dan 10%

RTH

privat)

hanya

dapat

dilakukan

dengan

melakukan

intensifikasi lahan perkotaan dengan upaya pengembangan secara vertikal di Kota Bandung dan mengisi ruang-ruang yang masih kosong. Pengembangan vertikal dapat dilakukan dengan: a.

Pembangunan rumah susun di kawasan-kawasan pemukiman kumuh dan dikawasan sekitar sempadan sungai.

b.

Pengembangan permukiman-permukiman apartemen

c.

Pengembangan perkantoran secara vertikal

d.

Pengembangan pusat-pusat perdagangan di pusat kota dan di pusat-pusat BWK secara vertikal; dll.

Secara umum kebijakan pengembangan kawasan lindung dilakukan dengan menjaga kawasan lindung; memperluas kawasan lindung setempat; memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung; dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan pada kawasan lindung. Kebijakan tersebut dijabarkan ke dalambeberapa strategi yaitu strategi pengembangan kawasan

yang

bawahannya; strategi

memberikan

strategi

untuk

untuk

perlindungan kawasan

penyediaan

pengembangankawasan

RTH

perlindungan

yang

pelestarian

terhadap

memadai;

alam;

dan

kawasan setempat; strategi strategi

pengembangan kawasan cagar budaya. Strategi perlindungan

pengembangan terhadap

mempertahankan airatau

kawasan

dan yang

kawasan

kawasan

merevitalisasi berfungsi

yang

memberikan

bawahannya kawasan-kawasan

hidrologis

untuk

adalah resapan menjamin

ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi


3-31

kawasan dari bahaya longsor dan erosi.Strategi untuk kawasan perlindungan setempat adalah: 1.

melestarikan kawasan lindung setempat yang berfungsi baik;

2.

melindungi kawasan lindung setempat dari kegiatan-kegiatan yang mengganggufungsi lindung

3.

mengendalikan alih fungsi kawasan lindung setempat; dan

4.

mengembangkan kawasan yang potensial sebagai jalur hijau pengaman prasaranadalam bentuk garis sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api.

Strategi untuk penyediaan RTH yang memadai adalah: a.

mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada, dan tidak memberi izin alihfungsi ke fungsi lain;

b.

melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau publik maupunprivat;

c.

mengembalikan dan memulihkan fungsi RTH yang telah beralih fungsi secaraselektif; dan

d.

menyisihkan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 10% pada program peremajaankawasan perumahan padat.

Strategi pengembangan kawasan pelestarian alam adalah menyelamatkan

keutuhanpotensi

keanekaragaman

hayati,

baik

potensi fisik wilayahnya (habitat), potensisumberdaya kehidupan serta keanekaragaman sumber genetikanya. Strategi pengembangan kawasan cagar budaya adalah: a.

melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya

yang

telahditetapkan,

terhadap

perubahan

dan

kerusakan struktur, bentuk, dan wujudarsitektural; b.

memfasilitasi upaya pelestarian karakter perumahan lama yang memiliki nilaiarsitektur yang khas; dan


3-32

c.

mengembangkan

perangkat

insentif

untuk

melestarikan

kawasan dan bangunan cagar budaya.

Perencanaan pembangunan di Kota Bandung yang meliputi Rencana

Tata RuangWilayah (RTRW)

Kota Bandung, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah 20132018 dan Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah memasukkan unsure Pelestarian Lingkungan Hidup dalam setiap dokumennya karena Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun2007 tentang

Pembagian

Pemerintah

Urusan

Daerah

Pemerintahan

Provinsi

dan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota. Selain itu kelestarian lingkunganhidup merupakan salah

satu

tujuan

Millenium

Development

Goals

(MDGs)

yangdisepakati oleh 147 negara pada tahun 2000. Selain itu banyaknya fenomena alam yangterjadi sehingga mengakibatkan bencana baik banjir, tsunami, longsor maupunkebakaran hutan membuat

pemerintah

lingkunganhidup

dalam

sangat setiap

memperhatikan

perencanaan

dan

masalah pelaksanaan

pembangunan. Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan

dan

Pemanfdaatan

RTH

di

Kawasan

menguraikan lebih teknis berbagai jenis RTH

Perkotaan,

yang perlu di

kembangkan melalui berbagai klasifikasi dan pendekatan sebagai berikut : 1) Berdasarkan Luas Wilayah 

Penyediaan

luas

RTHKP

menjadi

tanggung

jawab

Pemerntah Kabupaten dan Kota 

RTH di Perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat


3-33



Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hjau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat



RTHKP Publik tidak dapat dialih fungsikan



Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki luas total lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya



Proporsi luas 30% dari luas wilayah kota ini dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal

2) Berdasarkan Jumlah Penduduk Luas

RTH

diperoleh

dengan

mengalikan

antara

jumlah

penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH perkapita sesuai katagorinya 3) Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu Fungsi RTH dalam hal ini adalah sebagai berikut: 1. Perlindungan dan atau pengamanan seperti pengamaman para pejalan kaki 2. Sebagai sarana dan prasarana 3. Membatasi penggunaan lahan agar fungsi utama tidak terganggu RTH katagori ini meliputi: 

Jalur hijau sempadan rel KA



Jalur hijau jaringan listrik tegangan tnggi



RTH kawasan perlindungan setempat seperti RTH sempadan sungai, sempadan pantai dan RTH pengamanan sumber air baku/ mata air Tabel 3-6 Kriteria Umum Penentuan Klasifikasi RTH


3-34

No 1

KELOMPOK

KRITERIA

RTH Taman - 250

TIPE RTH

a. Lahan publik

Contoh:

b. Luas 250 m2

Taman

c. Luas minimal per kapita (m2) 1,0

Perumahan

d. Memiliki fungsi sosial masyarakat

Taman RT

e. Melayani penduduk RT 250 jiwa f.

Lokasi ditengah pemukiman

g. Memiliki ruang hijau 70% / lebih 2

Taman - 2500

a. Lahan publik

Contoh:

b. Luas 1.250 m2

Taman

c. Luas minimal per kapita (m2)0,5

Kegiatan RW


Taman RW

Pusat

e. Melayani penduduk RW 2500 jiwa f.


g. Memiliki ruang hijau 70% / lebih 3

Taman

-

30.000

a. Lahan publik

Contoh:

b. Luas 9.000 m2

Taman


Kelurahan


Dikelompokkan

e. Melayani penduduk Kelurahan 30.000

dengan Sekolah

Pusat

jiwa f.

Lokasi sekitar pemukiman

g. Memiliki ruang hijau 80% / lebih 4a

Taman

-

120.000

a. Lahan publik

Contoh:

b. Luas 2,4 ha

Taman


Kecamatan


Dikelompokkan

e. Melayani

dengan Sekolah

penduduk

Kecamatan

Pusat

120.000 jiwa f.


g. Memiliki ruang hijau 80% / lebih 4b

Taman

–

120.000 5a

Taman 480.000

a. Luas minimal per kapita (m2) 0,2

Pemakaman

b. Luas minimal unit disesuaikan -

a. Lahan publik

Contoh:

b. Luas 14,4 ha

Taman


Pusat

3-35

No

KELOMPOK

KRITERIA

RTH

TIPE RTH


Wilayah Kota atau


Taman Kota

e. Melayani penduduk Se Kota/Wilayah Kota 480.000 jiwa f.

Lokasi

dilingkungan

Kota/

Wilayah

Kota g. Memiliki ruang hijau 80% / lebih 5b

Taman

–

480.000 5c

Taman

Taman Kota

Luas minimal unit disesuaikan –

480.000

3.5

Luas minimal per kapita (m2) 4,0

Luas minimal per kapita (m2) 12,5

Pemakaman

Luas minimal unit disesuaikan

Penentuan Isu-Isu Strategis Dari

hasil

telaahan

terhadap

faktor-faktor

penghambat

ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung sebagaimana dikemukakan di atas, serta mencermati terhadap hasil evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, maka isu-isu strategis terkait pengelolaan RTH, pelayanan pemakaman,dan dekorasi kota adalah sebagai berikut: 1. Belum optimalnya pengelolaan RTH di Kota Bandung. Dengan telah disahkannya Perda Kota Bandung tentang pengelolaan RTH pada tahun 2014, diharapkan pengelolaan RTH di Kota Bandung dapat lebih optimal baik dalam rangka intensifikasi, ekstensifikasi maupun pola kemitraan sehinggapencapaian luas


3-36

RTH sebesar 30% sebagaimana amanat UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat tercapai. 2. Pembentukan tim pengelolaan RTH yang beranggotakan SKPD terkait; 3. Peningkatan kualitas RTH dan elemen estetika kota; 4. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang pengelolaan RTH baik mengenai tata cara penataan pemakaman yang

berbasis

lingkungan

dengancara

rumputisasi,

cara

pemeliharaan RTH dan elemen dekorasi kota; 5. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap RTH dan elemen estetikakota; 6. Peningkatan gerakan penghijauan; 7. Penambahan anggaran untuk membeli/membebaskan lahan untuk RTH; 8. Keterbatasan lahan dalam penyediaan RTH.

Pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung telah berjalan dengan cukup baik, namun demikian tingkat capaian kinerjanya belum cukup optimal sesuai dengan target yang diharapkan. Beberapa indikator pembangunan yang digunakan menunjukan kinerja pencapaian yang masih di bawah target, namun beberapa indikator lainnya menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target bahkan lebih baik dari target yang ditetapkan. Kinerja pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung meliputi Pembiayaan dan Kondisi Umum pemakaman, pertamanan dan dekorasi kota di Kota Bandung serta analisis dan perbandingan terhadap Renstra Provinsi, analisis terhadap RTRW Kota Bandung dan analisis terhadap KLHS. Penilaian kinerja pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung bisa dilihat berdasarkan target Indikator Kinerja Kunci (IKK). Target IKK


3-37

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemakaman dan Pertamanan adalah Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Pengelolaan RTH di Kota Bandung merupakan tugas utama 3 SKPD yang biasa disebut Trio LH yang terdiri dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Tingkat capaian kinerja pada indikator luas RTH Kota Bandung pada tahun 2013 sebesar 12.14% dari target 13,5%. Meskipun pencapaian luas RTH tidak mencapai target RPJMD, namun dari tahun ke tahun luas RTH mengalami kenaikan. Tidak tercapainya target luas RTH Kota Bandung disebabkan karena: Keterbatasan lahan RTH yang tersedia di Kota Bandung,



sedangkan Dinas Pemakaman dan Pertamanan hanya mengisi ruang yang sudah ada dan tidak mempunyai kewenangan untuk membebaskan lahan untuk RTH. Pembebasan lahan untuk RTH adalah kewenangan Dinas



Pengelolaan

Keuangan

dan

Asset

Daerah

(DPKAD)

Kota

Bandung. Akan tetapi Dinas Pemakaman dan Pertamanan memberikan rekomendasi kepada DPKAD mengenai lokasi lahan yang dapat dijadikan RTH. Beberapa potensi yang dapat menambah luasan RTH adalah : 

Pembebasan

lahan

untuk

RTH

oleh

Dinas

Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Bandung; 

Penambahan RTH melalui penyerahan fasos fasum;



Penambahan RTH dari Developer untuk lahan pemakaman sebesar 2%

dari luas lahan yang akan dibangun oleh

Developer.


3-38


3-39

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi, dan Misi Dinas Pemakaman dan Pertamanan Visi

adalah

rumusan

umum

mengenai

keadaan

yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Bandung. Sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemakaman, bidang pertamanan, bidang dekorasi kota dan dan reklame serta bidang RTH dan hutan kota, Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung menetapkan visi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung tercapainya Visi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013-2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung (Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Kota

Bandung

Tahun

2013-2018

yaitu

Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera Mengacu kepada visi Pemerintah Kota Bandung sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 serta mempertimbangkan kondisi, permasalahan, tantangan serta peluang Kota Bandung, maka Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung menetapkan visi sebagai berikut :


4-40

VISI MISI WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018

VISI “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA”

MISI 5. Mewujudkan

Bandung

nyaman

melalui

perencanaan

tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan

ruang

yang

berkualitas

dan

berwawasan

lingkungan. 6. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 7. Membangun

masyarakat

yang

mandiri,

berkualitas

dan

berdaya saing. 8. Membangun

perekonomian

yang

kokoh,

maju,

dan

berkeadilan.

Visi dan Misi Dinas Mengacu kepada visi Pemerintah Kota Bandung sebagaimana tertuang pada rancangan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera

serta

mempertimbangkan

kondisi,

permasalahan,

tantangan serta peluang Kota Bandung di bidang Pemakaman dan Pertamanan,

maka

Dinas

Pemakaman

dan

Pertamanan

Kota

Bandung menetapkan visi sebagai berikut :


4-41

”Mewujudkan Pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan yang Prima dalam Menciptakan Kota Bandung yang Nyaman, Asri dengan Pembangunan Kota yang berwawasan Lingkungan”

Penjelasan dari visi di atas yaitu 

Arti Pelayanan Prima : Dinas Pemakaman dan Pertamanan mengutamakan upaya memberikan pelayanan yang prima dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD bidang pemakaman, pertamanan serta reklame dan dekorasi kota.



Bandung yang Nyaman : bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram dan damai



Arti Asri : indah dan sedap dipandang matai



Berwawasan lingkungan : mengelola sumber daya secara komprehensif

dalam

pembangunan

yang

terencana

dan

berkesinambungan untuk menjaga ekosistem perkotaan.

Agar Visi dan misi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dan menjadikan Bandung Juara serta terciptanya rasa aman, tertib, tentram dan sejahtera maka rumusan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018. Misi adalah sesuatu tugas yang diemban dan ingin diwujudkan oleh instansi sebagaipenjabaran atas visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruhaparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenaleksistensi serta peranan

Dinas

Pemakaman

dalampenyelenggaraan

dan

Pertamanan

pemerintahan.


Untuk

Kota

Bandung

mewujudkan

visi 4-42

sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Pemakaman dan Pertamanan menetapkan misinya, yaitu : 1. Terwujudnya sistem pelayanan prima terhadap masyarakat 2. Meningkatkan pelayanan

profesionalisme pemakaman

akuntabel,

memulihkan

dan

yang

meningkatkan

sistem

prima,

transparan,

dan

keseimbangan

lingkungan

dan

menerapkan pembangunan berkelanjutan 3. Meningkatkan pengelolaan dan penataan RTH Kota Bandung yang terdiri dari 4 (empat) hal utama, yaitu : memberikan informasi dan pengelolaan pemakaman, dekorasi dan penataan ruang terbuka hijau, struktur dan pola RTH yang akan dikembangkan

sesuai

konfigurasi

dan

kearifan

lokal,

penghijauan, Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih; 4. Meningkatkan,

memanfaatkan,

mengelola

dan

mensosialisasikan RTH yang sudah ada, serta merehabilitasi dan merevitalisasi lahan dengan melihat ketersediaan RTH yang dinilai berdasarkan kemampuannya dalam melayani kebutuhan

masyarakat

akan

keberadaan

sebuah

ruang

terbuka hijau; 5. Meningkatkan sumber daya manusia Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam mengelola, menata, dan merencanakan Ruang Terbuka Hijau

dan menjalin pola

kemitraan dengan masyarakat luas; 6. Meningkatkan

kualitas

sarana

dan

prasarana

yang

mendukung kegiatan pelayanan pemakaman Pembangunan RTH Kota Bandung dengan mengembangkan unsur dan struktur

alam

dalam

penataan


ruang

kotanya

sehingga 4-43

mampu menciptakan karakter Kota Bandung sesuai dengan ’Basic Landscape Unit’ yang dimiliki untuk menciptakan karakter lansekap yang khas yang menjadi ciri kota Bandung;

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemakaman Dan Pertamanan

Visi dan misi yang sudah ditetapkan Dinas Pemakaman dan Pertamanan

Kota

keberhasilan,

Bandungdengan

selanjutnya

ditetapkan

memperhatikan tujuan

dan

faktor sasaran

pembangunan yang dilakukan Dinas Pemakaman dan Pertamanan untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi yang mengacu pada misi sesuai dengan tujuan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung yaitu: 1.

Misi Pertama yaitu meningkatkan sistem pelayanan pemakaman yang transparan dan akuntabel. Tujuan

:

terwujudnya

sistem

pelayanan

prima

terhadap

masyarakat. Sasaran : a. Tersedianya

pembangunan

dan

penataan

dalam

pengelolaan pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung; b. Tersedianya informasi penyediaan dan penyelenggaraan pemakaman dan ruang terbuka hijau yang akurat dan informatif; c. Tersedianya pelayanan prima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan keberadaan sebuah ruang terbuka hijau;


4-44

d. Tersedianya

pertanggungjawaban

pembangunan

dalam

pengelolaan pemakaman dan pertamanan Kota Bandung yang akuntabel.

2.

Misi Kedua yaitu meningkatkan pengendalian perubahan fungsi lahan. Tujuan : terwujudnya optimalisasi fungsi lahan RTH. Sasaran : a. Menciptakan Ruang Terbuka Hijau yang memiliki fungsi sosial masyarakat estetis dan ekonomi; b. Tersedianya sistem informasi berkaitan dengan kondisi lahan untuk setiap taman yang up to date; c. Tersedianya sistem pengendalian terhadap lahan-lahan yang memungkinkan terjadinya perubahan fungsi; d. Tersedianya sistem koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pengendalian terhadap perubahan fungsi lahan.

3.

Misi Ketiga yaitu merencanakan penambahan luasan RTH baru melalui rekomendasi pemanfaatan ruang. Tujuan : terwujudnya Kota Bandung yang hijau, nyaman dan asri. Sasaran : a. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan pihak swasta dalampenyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;


4-45

b. Meningkatkan luasan lahan Ruang Terbuka Hijau dengan mengembalikanlahan yang telah berubah fungsi; c. Menata kembali taman-taman yang telah ada sesuai dengan fungsi taman yangsesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.

Misi Keempat yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas penataan serta pemeliharaan RTH. Tujuan : terwujudnya kualitas dan kuantitas RTH yang estetis, fungsional

dan

proporsional

sesuai

dengan

kebutuhan Kota Bandung. Sasaran : a. Meningkatkan penataan dan pemeliharaan RTH; b. Meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung operasional pengelolaan RTH; c. Meningkatkan pola kemitraan dengan masyarakat luas.

9.

Misi

Kelima

yaitu

meningkatkan

pelayanan,

penataan,

pemeliharaan, pengendaliandan penertiban estetika kota. Tujuan : terwujudnya kualitas dankuantitas elemen estetika kota. Sasaran : a. Meningkatkan penataan dan pemeliharaan elemen estetika kota; b. Meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung elemen estetika kota;


4-46

c. Meningkatkan

pola

kemitraan

dalam

penataan

dan

pemeliharaan elemen estetika kota.

10. Misi Keenam yaitu meningkatkan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan pelayanan pemakaman, pengelolaan RTH dan estetika kota. Tujuan : terwujudnya prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan pelayanan pemakaman, pengelolaan RTH dan estetika kota. Sasaran : Meningkatkan pola kemitraan dalam penyediaan sarana dan prsarana pendukung.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung


4-47

Target Kinerja Sasaran No

Tujuan

1 2 1 Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan dan Penanggulangan bencana yang handal

Sasaran

Indikator Sasaran

3 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulanginya bencana secara dini komprehensif

4 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota yang efektif menunjang fungsi hidrologi Tertatanya dan Terpeliharanya Taman dan RTH di Kota Bandung

2015

2016

2017

2018

5 14%

6 16%

7 18%

8 20%

9 23%

Penataan 8,9%, Penataan Pemeliharaan 72,2%, 8,2% Pemeliharaan 15,4%

Penataan 72,3%, Pemeliharaan 16,5%



20%

20%

20%

15%

15%

Terwujudnya Rata-rata indeks Peningkatan Kepuasan Masyarakat Kualitas Pelayanan (IKM) Publik

B

B

B

A

A

Nilai evaluasi AKIP Meningkatnya Kapasitas dan Prosentase temuan Akuntabilitas Kineja pengelolaan anggaran birokrasi BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

CC

CC

B

B

A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Runputisasi makam dan penataan grassblok di TPU-TPU 2 Terlaksananya Reformasi birokrasi

2014

Prosentase tertib administrasi barang/aset daerah

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Strategi yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan mengacu pada analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan),

Opportunities

(Peluang)dan

Threats

(Ancaman)

sebagaimana telah dibahas dalam Bab sebelumnya. Strategi Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung melibatkan keputusankeputusan

yang

simultan.

Sasaran

jangka

panjang

dalam

keberhasilan Dinas Pemakaman dan Pertamanan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung berkaitan dengan pelaksanaan secara kelembagaan, dengan demikian strategi Dinas Pemakaman dan Pertamanan merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Bandung yang mendukung strategi pengelolaan RTH Kota.


4-48

Sebelum menentukan strategi pengelolaan pemakaman dan RTH Kota oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung berdasarkan analisis SWOT, perlu kiranya dilihat suatu pedoman untuk

menyeleksi

strategi

pengelolaan

RTH

Kota

ke

arah

manatujuan yang akan dicapai dalam perumusannya, hal ini dimaksudkan bahwa penentuanstrategi pengelolaan ini memiliki pemikiran dasar yang dilandasi oleh ketentuan utama dalam perumusan dan proses seleksi. Setelah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal pengelolaan RTH Kota,selanjutnya dilakukan perumusan strategi pengelolaan dengan menggunakan analisis SWOT yang hasilnya dapat dilihat pada tabel Matriks berikut

Tabel 4-1 Analisis Matriks S W O T Kekuatan (s) 1.

Kondisi

infrastruktur

kota

bandung

sangat mendukung pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau 2.

Volume

RTH

masih

memungkinkan

untuk ditingkatkan 3.

Pemanfaatan lahan-lahan yang belum dan

masih

dimungkinkan

untuk

dijadikan RTH seperti pada RTH Kawasan resapan yang masih dapat dioptimalkan baik dalam bentuk koridor jalan, maupun bentukan lahan-lahan kosong 4.

Optimalisasi taman-taman lingkungan

5.

Sebaran RTH kota cukup merata

6.

Lokasi RTH kota yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya

7.

Fungsi RTH kota pada umumnya sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan


4-49

8.

Pembangunan dengan

RTH

Kota

mengembangkan

Bandung

unsur

dan

struktur alam dalam penataan ruang kotanya mampu menciptakan karakter Kota Bandung Peluang (O) 1.

2.

Strategi (S-O)

Penyediaan dan Penyelenggaraan RTH 1.

Meningkatkan mutu lingkungan hidup

mengacu pada pemikiran bagaimana

perkotaan yang bersih, indah, nyaman

mengendalikan dan mengoptimalkan

sebagai

RTH

perkotaanMenciptakan

yang

telah ada berdasarkan

kekayaan

keanekaragaman

terlebih

mengingat

RTH

hayati,

4.

5.

6.

pengaman

lingkungan keserasian

lingkungan alam dan lingkungan binaan

Kota

yang

berguna

untuk

kepentingan

Bandung dapat menjadi sarana dan

masyarakat kota.

prasarana

Merevitalisasi sumber-sumber daya alam

bagi

kepentingan 2.

masyarakat

yang ada untuk perluasan kebutuhan

Adanya kerjasama dengan pihak lain

Penyediaan dan Penyelenggaraan RTH

dalampengelolaan 3.

sarana

Pengelolaan

3.

yang

dilakukan

Mengkonversi lahan non-hijau menjadi area ruang hijau

melaluikerjasama dengan pihak lain, 4.

Strategi

kondisipengelolaannya lebih baik.

volume RTH yang besar dengan sebaran

Ada tambahan dana dari investasi

yang merata dan lokasi yang strategis

swasta

dalam peningkatan kualitas lingkungan

Adanya

kebijakan

mengkonversi

peningkatan

pemanfaatan

hidup

lahan non-hijau menjadi area ruang 5.

Strategi peningkatan kerjasama dalam

hijau

pengelolaan

Fungsi dan luasan setiap ruang hijau

sebaran yang merata dan lokasi yang

beragam dengan tingkat kepekaan

strategis

terhadap perubahan juga beragam. 6.

Strategi

Ketatapan standar penyediaan luasan

fungsi RTH yang sudah sesuai

kebutuhan

Penataan kawasan lindung & resapan air,

terhadap

RTH

sebesar 7.

dengan

pengelolaan

memanfaatkan

dan

penegasan

30% masih merupakan potensi RTH

dan pengadaan RTH kota terutama di

Kota Bandung

pemukiman padat 8.

Penataan kawasan lindung & resapan air,


4-50

dan pengadaan RTH kota di wilayah aKota

Bandungyang

memilikiintensitas

kegiatan tinggi 9.

Penataan

kembali

Sempadan

dan

RTH

RTH

JHJ,

RTH

prasarana

kota

lainnya 10.

Pengembangan

dan

Pengendalian

kawasan hijau kota 11.

Pengembangan

penghijauan

kota

dan

daerah lereng lebih dari 30% 12.

Pengoptimalan pengelolaan pada RTHRTH yang dinilai potensil dan berfungsi lindung dalam menjaga tatanan ekologi Kota Bandung

13.

Memfungsikan

kembali

tatanan

arsitektural dan lansekap Kota Bnadung sebagaimana

fungsinya

sebagai

Situs

Cagar Budaya dan Alam Kota Kelemahan (W) 1.

Ketersediaan terhadap

RTH

cenderung

perubahan

seperti

rentan misalnya

RTH yang seharusnya relatif stabil justru dalam

rencana

tata

guna

lahan

digunakan sebagai area bukan untuk fungsi RTH 2.

Adanya alih fungsi semula dari RTH menjadi perdagangan

3.

Terdapat variasi kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan RTH kota

4.

Terdapat variasi kualitas dan kuantitas pada fasilitas pendukung RTH kota

5.

Luas RTH Kota yang belum optimal

6.

Adanya


pergeseran

fungsi,

4-51

dengan

tumbuhnya PKL, gepeng dan rumah liar 7.

Pemanfaatan

fungsi

RTH

Kota

yang

belum maksimal 8.

Kinerja

Dinas

Pemakaman

dan

Pertamanan dalam pengelolaan kurang optimal 9.

Kurangnya dimiliki

kemampuan

Kurangnya

SDM

sarana

yang

prasarana

pendukung operasional 10. Kurangnya petugas lapangan 11. Kurangnya

dana

pemeliharan

dari

pemerintah Kota Bandung 12. Pembagian beban yang tidak jelas antara pemerintah

dengan

pihak

lain

yang

membantu dalam pengelolaan 13. Adanya perbedaan skala prioritas dalam pengelolaan RTH Peluang (O) 1.

Penyediaan dan Penyelenggaraan RTH 1.

Pola penyedianan insetif dan disinsetif

mengacu pada pemikiran

penyediaan Ruang Terbuka Hijau bagi

bagaimana

mengendalikan dan mengoptimalkan

pelaku

RTH

pemerintah, swasta, masyarakat

yang

kekayaan

2.

Strategi (W-O)

telah

ada

berdasarkan

keanekaragaman

hayati, 2.

peningkatan

baik

kualitas

dari

dan

kuantitasPengelolaan

dapat menjadi saran dan prasarana 3.

Strategi Peningkatan kualitas kawsan-

bagi kepentingan masyarakat

kawsaan lindung

Adanya kerjasama dengan pihak lain

wilayah Kota Bandung 4.

yang berada dalam

Strategi Peningkatan kualitas RTH dan

Pengelolaan yang dilakukan melalui

Jalur Hijau di komplek pemukiman dan

kerjasama

pusat kota

dengan

pihak

lain,

kondisipengelolaannya lebih baik. 4.

Strategi

RTH

terlebih mengingat RTH Kota Bandung

dalam pengelolaan 3.

penyelenggara

5.

Ada tambahan dana dari investasi swasta

Strategi Penambahan pengadaan taman kota dan taman lingkungan

6.

Peningkatan kualitas penghijauan RTH


4-52

5.

Adanya kebijakan mengkonversi lahan non-hijau menjadi area ruang hijau

6.

kota 7.

Strategi

peningkatan

kuantitas

dan

Fungsi dan luasan setiap ruang hijau

kualitasfasilitas pendukung

beragam

dengan

kepekaan 8.

Srategi pengoptimalan fungsi taman dan

terhadap

perubahan

beragam.

hutanKota

tingkat juga

Ketatapan standar penyediaan luasan 9.

Strategi

kebutuhan terhadap RTH sebesar 30%

perusaklingkungan RTH

masih merupakan potensi RTH Kota 10.

Strategi peningkatan kerjasama dengan

Bandung

pihak swasta dalam pengelolaan RTH 11.

pemberian

sanksi

bagi

Strategi Pembagian beban yang jelas oleh Pemerintah

12.

Strategi penyusunan program penataan danpemelihaaran. Ancaman (T)

1.

Rendahnya terhadap

dukungan rencana

masyarakat

penetapan

titik

Pemakaman 2.

Kebutuhan lahan semakin di Kawasan Kota Bandung menipis

3.

Banyaknya

pedagang

berjualan

di

kaki

taman

lima RTH

yang yang

mengakibatkan beralih fungsi kawasan Ruang Terbuka Hijau 4.

Kurang pedulinya masyarakat terhadap pemeliharaan RTH

5.

Rurangnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan RTH

Kelemahan (W)

Strategi ( W- T)

1. Ketersediaan RTH cenderung rentan 1.

Mengoptimalkan kualitas RTH eksisting

terhadap perubahan seperti misalnya

yang sudah tidak dapat ditingkatkan lagi

RTH yang seharusnya relatif stabil

luasnya, terutama untuk jenis Taman

justru dalam rencana tata guna lahan

Kota dan Taman Lingkungan

digunakan sebagai area bukan untuk 2.

Mengoptimalkan


RTH

bersifat 4-53

Privat

fungsi RTH

secara proporsional antara Pengembang

2. Adanya alih fungsi semula dari RTH menjadi perdagangan

dan Pemerintah Daerah 3.

3. Terdapat variasi kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan RTH kota

4.

mendasari

Menyusun pola dan aturan insentif dan

untuk menyelenggarakan RTH

5. Luas RTH Kota yang belum optimal fungsi,

yang

disinsentif bagi kususnya pemilik lahan

pada fasilitas pendukung RTH kota

pergeseran

peraturan

kesesuaian RTH yang disyaratkan

4. Terdapat variasi kualitas dan kuantitas

6. Adanya

Menyusun

5.

dengan

Melakukan revitalisasi dan rehabilitasi terutama pada kawasan-kawasan hijau

tumbuhnya PKL, gepeng dan rumah liar 7. Pemanfaatan fungsi RTH Kota yang belum maksimal 8. Kinerja

Dinas

Pemakaman

dan

Pertamanan dalam pengelolaan kurang optimal 9. Kurangnya

kemampuan

SDM

yang

dimiliki Kurangnya sarana prasarana pendukung operasional 10. Kurangnya petugas lapangan 11. Kurangnya

dana

pemeliharan

dari

pemerintah Kota Bandung 12. Pembagian

beban

yang

tidak

jelas

antara pemerintah dengan pihak lain yang membantu dalam pengelolaan 13. Adanya

perbedaan

skala

prioritas

dalam pengelolaan RTH


4-54

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana

Program

dan

Kegiatan

adalah

cara

untuk

melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sertau paya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.

Sedangkan

Program

dimaksudkan

sebagai

kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung 2013- 2018 meliputi: Program

dan

kegiatan

yang

dituangkan

dalam

RencanaStrategis Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung 2013

-

2018

mengacu

pada

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah Kota Bandung dalam rangka pencapaian visi dan misi. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung SKPD dengan rincian sebagai berikut:


5-55

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFDINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDUNG


5-1

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

KODE


INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TARGET

9 2.549.000.000

10 100%

11 3.154.900.000

12 100%

13 2.964.900.000

14 100%

15 3.110.000.000

16 100%

17 3.160.000.000

18 100%

19 3.160.000.000

20 Diskamtam

21 Diskamtam

1.04.1.04.02.01.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kebutuhan surat

1 Tahun

9.000.000

1 Tahun

9.900.000

1 Tahun

9.900.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

10.000.000

Diskamtam

Diskamtam

menyurat Tersedianya Jasa komunikasi,

1 Tahun

1.008.000.000

1 Tahun

1.000.000.000

1 Tahun

1.000.000.000

1 Tahun

1.100.000.000

1 Tahun

1.100.000.000

1 Tahun

1.100.000.000

Diskamtam

Diskamtam

1 Tahun

12.500.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

15.000.000

Diskamtam

Diskamtam

85

80.000.000

101

100.000.000

101

110.000.000

101

100.000.000

101

100.000.000

101

100.000.000

Diskamtam

Diskamtam

1.04.1.04.02.01.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

LOKASI

Rp.

7

Rp.

UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR SKPD PERIODE RENSTRA SKPD PENANGGUNG JAWAB TARGET Rp.

8 100%

6 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

TARGET

TAHUN 2018

TARGET

4 5 1.04.1.04.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :

Rp.

TAHUN 2017

internet, sumber daya air dan listrik

1.04.1.04.02.01.03 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk kegiatan insidentil

1.04.1.04.02.01.06 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terpeliharanya kendaraan dan Perijinan Kendaraan

tersedianya ijin kendaraan

Dinas/Operasional

operasional/dinas

1.04.1.04.02.01.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.04.1.04.02.01.09 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.04.1.04.02.01.10 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpeliharanya kebersihan

kendaraan

kendaraan

kendaraan

kendaraan

kendaraan

kendaraan

dinas

dinas

dinas

dinas

dinas

dinas

1 Tahun

303.600.000

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

350.000.000

Diskamtam

Diskamtam

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

Diskamtam

Diskamtam

1 Tahun

76.200.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

Diskamtam

Diskamtam

kantor Terpenuhinya Jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor


5-1

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

KODE



4 5 6 1.04.1.04.02.01.11 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang cetakan Penggandaan 1.04.1.04.02.01.12 9 Penyediaan Komponen Instalasi

Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan

Kantor

bangunan kantor

Tangga

7

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2015 TARGET

Rp.

TAHUN 2016 TARGET

TAHUN 2017

Rp.

TARGET

Rp.

TAHUN 2018 TARGET

Rp.


LOKASI

8 1 Tahun

9 10 253.600.000 1 Tahun

11 12 350.000.000 1 Tahun

13 14 350.000.000 1 Tahun

15 16 350.000.000 1 Tahun

17 18 350.000.000 1 Tahun

19 20 350.000.000 Diskamtam

21 Diskamtam

1 Tahun

20.000.000 1 Tahun

25.000.000 1 Tahun

25.000.000 1 Tahun

25.000.000 1 Tahun

25.000.000 1 Tahun

25.000.000 Diskamtam

Diskamtam

1 Tahun

72.000.000 1 Tahun

350.000.000 1 Tahun

150.000.000 1 Tahun

150.000.000 1 Tahun

200.000.000 1 Tahun


Diskamtam

1 Tahun

100.000.000 1 Tahun

120.000.000 1 Tahun

125.000.000 1 Tahun

150.000.000 1 Tahun

150.000.000 1 Tahun


Diskamtam

1 Tahun

112.500.000 1 Tahun

125.000.000 1 Tahun

120.000.000 1 Tahun

150.000.000 1 Tahun

150.000.000 1 Tahun


Diskamtam

1 Tahun

250.000.000 1 Tahun

350.000.000 1 Tahun

350.000.000 1 Tahun

350.000.000 1 Tahun

350.000.000 1 Tahun


Diskamtam

1 Tahun

201.600.000 1 Tahun

210.000.000 1 Tahun

210.000.000 1 Tahun

210.000.000 1 Tahun

210.000.000 1 Tahun


Diskamtam

dan penggandaan

Listrik/Penerangan Bangunan

1.04.1.04.02.01.14 10 Penyediaan Peralatan Rumah

DATA CAPAIAN PADA TAHUN TAHUN 2014 AWAL PERENCANAAN TARGET Rp.

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga kantor

1.04.1.04.02.01.15 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan 1.04.1.04.02.01.17 12 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.04.1.04.02.01.18 13 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Tersedianya Makanan dan Minuman Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultansike luar daerah

1.04.1.04.02.01.20 14 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Tersedianya jasa pengamanan kantor


5-2

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

KODE

4 1.04.1.04.02.02



TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100%

16.294.785.000

100%

27.110.000.000

100%

Terlaksananya pmbangunan

1 Kegiatan

11.671.200.000 1 Kegiatan

20.000.000.000 1 Kegiatan

1 Kegiatan

101.200.000 1 Kegiatan

1.500.000.000 1 Kegiatan

200.000.000 1 Kegiatan

- 1 paket

350.000.000 1 paket

1.159.285.000 1 Tahun

6

7

15.910.000.000

100%


TAHUN 2018

8

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN PADA TAHUN TAHUN 2014 AWAL PERENCANAAN TARGET Rp.

6.710.000.000

100%

18

6.710.000.000

19

100%

20

LOKASI

21

6.710.000.000

Kegiatan : 1.04.1.04.02.02.03 1 Pembangunan Gedung Kantor

10.000.000.000

-

-

-

-

-

- Diskamtam

Diskamtam

1.000.000.000 1 Kegiatan

1.000.000.000 1 Kegiatan

1.000.000.000 Diskamtam

Diskamtam

200.000.000 1 paket

200.000.000 1 paket

200.000.000 1 paket


Diskamtam

1.300.000.000 1 Tahun

1.300.000.000 1 Tahun

1.300.000.000 1 Tahun

1.300.000.000 1 Tahun

1.300.000.000 Diskamtam

Diskamtam

- 1 Tahun

210.000.000 1 Tahun

210.000.000 1 Tahun

210.000.000 1 Tahun

210.000.000 1 Tahun


Diskamtam

3.363.100.000 1 Tahun

3.750.000.000 1 Tahun

4.000.000.000 1 Tahun

4.000.000.000 1 Tahun

4.000.000.000 1 Tahun

4.000.000.000 Diskamtam

Diskamtam

gedung kantor 1.04.1.04.02.02.05 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.04.1.04.02.02.10 3 Pengadaan Meubeulair

Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kebutuhan

-

mebeuleir kantor 1.04.1.04.02.02.12 4 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Tersedianya perlengkapan Aparatur 1.04.1.04.02.02.22 5 Kegiatan Pemeliharaan

1 Tahun

peralatan aparatur Terpeliharanya gedung kantor

-

Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.04.1.04.02.02.24 6 Pemeliharaan rutin/berkala

Terlaksananya pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional

Kendaraan Dinas/Operasional

1 Tahun


5-3


5-4

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN 3

KODE


4 5 1.04.1.04.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :

DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN TARGET Rp. 6 Jumlah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil

1.04.1.04.02.03.02 1 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya PDH kaki Pegawai

7

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

Rp.

TARGET

TAHUN 2017

Rp.

TARGET

Rp.

TAHUN 2018 TARGET

Rp.

UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR SKPD LOKASI PERIODE RENSTRA SKPD PENANGGUNG JAWAB TARGET Rp.

8 100%

9 10 504.800.000 100%

11 12 502.000.000 100%

13 14 502.000.000 100%

15 16 502.000.000 100%

17 18 502.000.000 100%

19 502.000.000

20

21

300 stel

151.600.000 300 stel

150.000.000 300 stel

150.000.000 300 stel

150.000.000 300 stel

150.000.000 300 stel

150.000.000 Diskamtam Diskamtam

300 stel

201.600.000 300 stel

202.000.000 300 stel

202.000.000 300 stel

202.000.000 300 stel

202.000.000 300 stel


lapangan 300 stel

151.600.000 300 stel

150.000.000 300 stel

150.000.000 300 stel

150.000.000 300 stel

150.000.000 300 stel


100%

2.000.000 100%

5.000.000 100%

40.000.000 100%

40.000.000 100%

50.000.000 100%

50.000.000

11 pegawai

2.000.000 2 pegawai

5.000.000 10 pegawai

40.000.000 10 pegawai

40.000.000 10 pegawai

50.000.000 10 pegawai


perlengkapannya 1.04.1.04.02.03.03 2 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan

pakaian kerja

1.04.1.04.02.03.05 3 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya Pakaian Batik hari tertentu 1.04.1.04.02.04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Kegiatan :

Jumlah PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi

1.04.1.04.02.04.05 1 Pemberian Penghargaan bagi PNS Tersedianya Penghargaan bagi yang Purna Bhakti

PNS yang Purna Bakti


5-5


5-6

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

KODE

4 1.04.1.04.02.05


5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 6 Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya




TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20%

285.000.000

20%

290.000.000

20%

290.000.000

100%

290.000.000

1 Tahun

80.000.000

1 Tahun

80.000.000

1 Tahun

TAHUN 2014

TAHUN 2015

252.000.000

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

18

19

LOKASI

20

21

80.000.000

Diskamtam

Diskamtam

Diskamtam

Diskamtam

Diskamtam

Diskamtam

20%

241.600.000

20%

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

50.000.000 1 Tahun

75.000.000

1 Tahun

201.600.000 1 Kegiatan

202.000.000 1 Kegiatan

210.000.000 1 Kegiatan

210.000.000 1 Kegiatan

210.000.000 1 Kegiatan

210.000.000

100%

428.500.000

100%

520.000.000

100%

520.000.000

100%

520.000.000

100%

520.000.000

100%

520.000.000

1 Tahun

304.200.000

1 Tahun

350.000.000 1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

350.000.000

19.300.000 2 semester

20.000.000 2 semester

20.000.000 2 semester

20.000.000 2 semester

20.000.000 2 semester


Diskamtam

105.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000


Diskamtam

Kegiatan : 1.04.1.04.02.05.03 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1.04.1.04.02.05.04 2 Pembinaan Kinerja Aparatur

Terlaksananya bimbingan teknis pegawai Terlaksananya pembinaan kinerja aparatur

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

1.04.1.04.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Nilai evaluasi AKIP, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Prosentase temuan pengelolaan Keuangan anggaranBPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, Prosentase tertib administrasi/asset daerah Kegiatan : 1.04.1.04.02.06.01 1 Penyusunan Laporan Capaian

Tersedianya laporan kinerja

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

dan ikhtisar realisasi kinerja

Kinerja SKPD

SKPD

1.04.1.04.02.06.02 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan semesteran

1.04.1.04.02.06.04 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya laporan capaian akhir tahun

2 semester

dan kegiatan kerja semesteran 1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

kinerja dan keuangan akhir tahun


5-7

TUJUAN

1 Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta penanggulanga n bencana secara handal

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


2 3 4 5 Meningkatnya Ruang 1.04.1.04.02.20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pengelolaan Terbuka Hijau Lingkungan (RTH) Kota Hidup yang yang efektif Berkualitas dan menunjang tertanggulangin fungsi ga Bencana hidrologi Alam Dini Komprehensif

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 6 Cakupan pengelolaan areal pemakaman



TARGET

7 10%

8 20%

TAHUN 2014 Rp. 9 7.048.515.000

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TARGET

Rp.

TARGET

10 20%

11 18.220.000.000

12 20%

TAHUN 2017

Rp. 13 18.020.000.000

TARGET 14 15%

Rp. 15 17.620.000.000

TAHUN 2018 TARGET 16 15%

Rp. 17 17.130.000.000

UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR SKPD PENANGGUNG PERIODE RENSTRA SKPD JAWAB TARGET Rp. 18 100%

19 17.130.000.000

2 paket

LOKASI

20

21

375.000.000

Diskamtam

Diskamtam

9.195.000.000

Diskamtam

13 TPU

3.200.000.000

Diskamtam

10 TPU

4.320.000.000

Diskamtam

9 TPU

40.000.000

Diskamtam

13 TPU

Diskamtam

Diskamtam

Kegiatan : 1.04.1.04.02.20.01 1 Penyusunan Kebijakan, Norma,

Terlaksananya penyusunan

2 paket

Standard, Prosedur dan Manual

kajian pendataan dan potensi

dokumen

Pengelolaan Areal Pemakaman

TPU di Kota Bandung

1.04.1.04.02.20.05 2 Pemberian Perijinan Pemakaman

Tersedianya informasi tentang

13 TPU

759.015.000

2 paket

525.000.000

dokumen

250.000.000

perijinan pemakaman

6.480

9.195.000.000

Pelayanan

Prasarana Pemakaman

1.04.1.04.02.20.07 4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Terlaksananya penataan areal

1.500

pemakamn


3.878.000.000

1.300

475.000.000

6.480

9.195.000.000

1.500

375.000.000

6.480

9.195.000.000

1.700

375.000.000

6.480

dokumen

9.195.000.000

Pelayanan

Pemakaman 4.000.000.000

2 paket dokumen

Pelayanan

Pemakaman 4.000.000.000

2 paket dokumen

Pelayanan

Pemakaman 1.04.1.04.02.20.06 3 Pembangunan Sarana dan

1 paket dokumen

Pemakaman 3.700.000.000

1.900

25.920 Pelayanan Pemakaman

3.200.000.000

7.900

rumputisasi

rumputisasi

rumputisasi

rumputisasi

rumputisasi

rumputisasi

makam dan

makam dan

makam dan

makam dan

makam dan

makam dan

2.200 M2

2.600 M2

3.000 M2

3.400 M2

3.800 M2

15.000 M2

Grassblok

Grassblok

Grassblok

Grassblok

Grassblok

Grassblok

9 TPU

2.148.000.000

9 TPU

4.470.000.000

9 TPU

4.320.000.000

9 TPU

4.320.000.000

9 TPU

4.320.000.000

30.000.000

1 Tahun

40.000.000

9 TPU

areal pemakamn

1.04.1.04.02.20.08 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya kegiatan

1 Tahun

13.500.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

1 Tahun

monitoring dan evaluasi Meningkatkan Terumuskannya Tersedianya kebijakan dokumen kualitas

1.06.1.04.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Dokumen perencanaan Daerah Kegiatan : 1.06.1.04.01.21.16 1 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Tersedianya renja dan renstra SKPD

2 dokumen perencanaan


2 dokumen

2 dokumen

perencanaan

perencanaan


60.000.000 1 dokumen perencanaan

60.000.000



25.000.000



25.000.000



25.000.000



200.000.000


200.000.000

200.000.000

5-8


5-9

TUJUAN

SASARAN

1 Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta penanggulanga n bencana secara handal

2 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Tertanggulangi nya Bencana Alam Dini Komprehensif

INDIKATOR SASARAN 3 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota yang efektif menunjang fungsi hidrologi

KODE

4 1.08.1.08.02.24



5 6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Tertata dan terpeliharanya Hijau (RTH) Taman dan RTH di Kota Bandung



TARGET

7

8

Penataan 143 taman

TAHUN 2014 Rp.

taman

n 50 taman

21 lokasi penataan 15 lokasi RTH

TARGET

9 10 Penataan 25 38.103.550.000 Penataan 25

Pemeliharaan 320 Pemeliharaa taman

TAHUN 2015

penataan

Rp.

TAHUN 2016 TARGET

11 12 99.177.625.000 Penataan 25

Rp.

TAHUN 2017 TARGET

13 14 108.450.000.000 Penataan 25

Rp.

TAHUN 2018 TARGET

15 16 117.050.000.000 Penataan 25

Rp.


17 18 19 132.550.000.000 Penataan 125 132.550.000.000

taman

taman

taman

taman

taman

Pemeliharaa

Pemeliharaa

Pemeliharaa

Pemeliharaa

Pemeliharaa

n 75 taman

n 100 taman

n 130 taman

n 200 taman

n 200 taman

20 lokasi

20 lokasi

20 lokasi

20 lokasi

95 lokasi

penataan

penataan

penataan

penataan

penataan

RTH

RTH

RTH

RTH

RTH

RTH

11 taman

388 taman

388 taman

388 taman

388 taman

1.563 taman

RW, 3 taman

RW, 3 taman

RW, 4 taman

RW, 4 taman

RW, 3 taman

RW, 21

tematik

tematik

tematik

tematik

tematik

LOKASI

20

21

2.000.000.000

Diskamtam

Kota Bandung

taman tematik

Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Norma, 1.08.1.04.02.24.02 1 Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH 1.08.1.04.02.24.03 2

Terlaksananya sosialisasi pengelolaan RTH

10 kali

Kegiatan Penyusunan dan Analisis Tersedianya sistem informasi

10 paket

Data/Informasi Pengelolaan RTH

dokumen

1.08.1.04.02.24.05 3 Penataan RTH

1.08.1.04.02.24.06 4 Pemeliharaan RTH

1.08.1.04.02.24.07 5 Pengembangan Taman Rekreasi

RTH Terlaksananya penataan RTH di Kota Bandung Terlaksananya pemeliharaan RTH di Kota Bandung Terlaksananya penataan Taman Tegallega Terlaksananya pengawasan

1.08.1.04.02.24.08 6 Pengawasan dan Pengendalian RTH dan pengendalian RTH di Kota Bandung

10 kali

1.894.000.000 1 dokumen

2.000.000.000

10 kali

1.500.000.000 10 dokumen

10 kali

2.000.000.000

10 kali

2.000.000.000

10 kali

1.500.000.000 10 dokumen

1.500.000.000 10 dokumen

1.500.000.000 10 dokumen

1.500.000.000

Diskamtam

Diskamtam

8.000.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

94 lokasi

8.000.000.000

Diskamtam

Kota Bandung

Kota Bandung

3.506.000.000

20 lokasi

12.975.000.000

34 lokasi

5.256.000.000

75 lokasi

15.775.000.000 100 lokasi

24.400.000.000 130 lokasi

32.000.000.000 200 lokasi

47.500.000.000 184 lokasi

47.500.000.000

Diskamtam

1 lokasi

2.184.000.000

1 lokasi

11.927.625.000

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

Diskamtam

2.500.000.000

Diskamtam

30 kecamatan

1.108.000.000

30 kecamatan

1.500.000.000

20 lokasi

2.000.000.000

14 lokasi


1.709.000.000

1 lokasi

30 kecamatan

2.000.000.000

20 lokasi

1 lokasi

30 kecamatan

2.000.000.000

20 lokasi

1 lokasi

30 kecamatan

2.500.000.000

1 lokasi

30 kecamatan

5-10

Taman Tegallega

Kota Bandung

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN 3

KODE


4


TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5

1.08.1.04.02.24.10 7 Monitoring dan Evaluasi

1.08.1.08.02.24.11 8 Penataan Dekorasi Kota

1.08.1.04.02.24.18 9

Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya penataan dekorasi kota

Pemeliharaan Ornamen Dekorasi


Kota

ornamen dekorasi kota

1.08.1.04.02.24.19 10 Penghijauan RTH dan Hutan Kota



Terlaksananya penghijauan RTH dan Hutan Kota

1.08.1.04.02.24.20 11 Penataan dan Pembangunan Taman Terlaksananya penataan dan

TAHUN 2014

1 Tahun

65.600.000

10 kali

3.000.000.000

5 kali

1.000.000.000

3 kali

1.296.800.000

TAHUN 2015

1 Tahun

TAHUN 2016

50.000.000

30 kecamatan 30 kecamatan 30 kecamatan

3.500.000.000

1.500.000.000

3.000.000.000

1 Tahun

TAHUN 2017

50.000.000

30 kecamatan 30 kecamatan 30 kecamatan

45.450.000.000 417 lokasi

4.000.000.000

2.000.000.000

3.500.000.000 51.000.000.000

1 Tahun

50.000.000

30 kecamatan 30 kecamatan 30 kecamatan 417 lokasi


TAHUN 2018

4.500.000.000

2.000.000.000

4.000.000.000 51.000.000.000

1 Tahun

18

50.000.000

30 kecamatan 30 kecamatan 30 kecamatan 416 lokasi

5.000.000.000

2.500.000.000

4.000.000.000

19

1 Tahun 30 kecamatan 30 kecamatan 30 kecamatan

49.500.000.000 1.702 lokasi

LOKASI

20

21

50.000.000

Diskamtam

Kota Bandung

5.000.000.000

Diskamtam

Kota Bandung

2.500.000.000

Diskamtam

Kota Bandung

4.000.000.000

Diskamtam

Kota Bandung

49.500.000.000

Diskamtam

Kota Bandung

36 lokasi

9.584.150.000 416 lokasi

3 wilayah

5.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Lokasi

2.500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10%

3.967.250.000

15%

3.020.000.000

20%

3.520.000.000

25%

5.020.000.000

30%

5.020.000.000

100%

5.020.000.000

3 lokasi

3.963.400.000

3 lokasi

3.000.000.000

3 lokasi

3.500.000.000

3 lokasi

5.000.000.000

3 lokasi

5.000.000.000

3 lokasi

5.000.000.000

pembangunan taman di Kota Bandung

1.08.1.04.02.24.21 12 Penataan jalur Hijau (Banprov)

1.08.1.04.02.24.22 13 Terwujudnya peningkatan sarana dan

2.01.1.08.02.16

Terlaksananya Penataan RTH di Kota Bandung

Rehabilitasi dan Kolam Pemanasan Terlaksananya Penataan Kolam Renang Tirtalega (Banprov)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Taman Tegallega Cakupan sarana prasarana pembibitan untuk RTH

Kegiatan : 2.01.1.08.02.16.20 1 Pengembangan Perbenihan/Pembibitan

Tesedianya pohon pelindung,

Diskamtam

tanaman langka, tanaman

Pasirluyu I, II dan Cibeunying

hias, bibit tanaman, sarana dan prasarana pembibitan 2.01.1.08.02.16.31 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan

1 Tahun

3.850.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

Diskamtam

evaluasi

Jumlah Total ….. 69.200.000.000


Pasirluyu I, II dan Cibeunying

151.986.525.000

150.236.900.000

150.887.000.000

166.132.000.000

166.132.000.000

5-11


5-12

BAB 1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

Indikator kinerja daerah adalah sejumlah indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akand ilaksanakan pada Tahun 2013-2018. Indikator kinerja Dinas Pemakaman dan Pertamanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalamTabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan danSasaran RPJMD


5-1

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

3 12,14%

4 14%

5 16%

6 18%

7 20%

8 23%

9 23%

Pe nataan 8,9%, Pe me liharaan 8,2%


Pe nataan 72,3%, Pe me liharaan 16,5%

Penataan 72,3%, Peme liharaan 21,5%


100%

10%

20%

20%

20%

15%

15%

100%

B

B

B

B

A

A

A

No.

Indikator

1 1

2 Ruang Te rbuka Hijau (RTH) Kota yang efektif menunjang fungsi hidrologi

2

Te rtatanya dan Te rpe liharanya Taman dan RTH di Kota Bandung

3

Runputisasi makam dan penataan grassblok di TPU-TPU

4

Rata-rata indeks Ke puasan Masyarakat (IKM)

5

Nilai e valuasi AKIP

C

CC

CC

B

B

A

A

6

Prose ntase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Prose ntase tertib administrasi barang/aset dae rah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pe nataan 27,8%, Pe me liharaa n 53%


5-2

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents