BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Public Relations atau Humas secara garis besar adalah komunikator sebuah organisasi atau perusahaan, baik kepada publik internal maupun publik eksternal. Bagi sebuah organisasi, Humas sangat diperlukan untuk menjalin hubungan melalui komunikasi dengan para stakeholder-nya ataupun untuk mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan program organisasi kepada publik. Kedudukan Humas adalah menilai sikap publik agar tercipta keserasian antara publik dan kebijakan organisasi. Karena mulai dari aktivitas, program Humas, tujuan, dan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan dari publiknya. Aktivitas utama Humas yakni mendapat kesan positif dari publik, menciptakan dan membangun citra organisasi, mendukung berbagai acara spesial, berdiskusi dengan pakar politik dan sosial, serta memberi masukan kepada manajemen dalam hal mencapai tujuan perusahaan yakni mendapatkan citra positif organisasi di mata publik. Fungsi Humas dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik dua arah antara organisasi yang diwakilinya dengan publik sebagai sasaran pada akhirnya dapat menentukan sukses atau tidaknya tujuan dari citra yang hendak dicapai oleh organisasi bersangkutan. Hal ini berarti Humas sangat dibutuhkan untuk menciptakan reputasi yang baik bagi organisasi dan membuat masyarakat berpikir lebih baik tentang organisasi yang diwakilinya. Bagian Humas instansi dinas pemerintah dibentuk untuk menjadi jembatan komunikasi agar pemerintah dapat melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai kebijaksanaan atau tindakantindakan tertentu serta kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas dinas kepemerintahan. Dengan kata lain, Humas mempublikasikan atau mempromosikan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Memberi informasi
1
2 secara teratur tentang kebijakan, rencana dan hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain keluar, humas pemerintah juga memberi masukan dan saran bagi manajemen tentang segala informasi yang diperlukan serta reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan ataupun sedang diusulkan. Menurut Ruslan (2012, p.109), tugas pokok dan kewajban Humas/PR adalah
bertindak
sebagai
komunikator
(narasumber)
untuk
membantu
keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah (back up the government work program supporting), memiliki kemampuan membangun hubungan yang positif (good relationship), konsep kerja yang terencana baik (work program concept), hingga mampu menciptakan citra baik bagi lembaga yang diwakilinya, serta membangun opini publik yang positif (good image maker and positif of public opinion). Secara garis besar, Humas instansi pemerintah memiliki peran ganda. Fungsi keluar adalah berupaya memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai kepentingan masyarakat sebagai khalayak sasaran. Fungsi kedalam adalah pihak humas wajib menyerap aspirasi atau keinginan publik/masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan bagi instansinya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu fungsi Humas sangat dibutuhkan dalam institusi pemerintahan, yakni terbentuknya pehaman bersama antara institusi pemerintahan dengan masyarakat. Era reformasi yang menuntut segala sesuatunya serba transparan, berdampak pada keingintahuan masyarakat sebagai publik pemerintah, yakni keingintahuan
akan
berbagai
informasi
yang
berkenaan
dengan
penyelenggaraaan pemerintah dan pembangunan. Dimana pemerintah dituntut menyediakan informasi dan mengkomunikasikannya atau mensosialisasikannya sesuai dengan keinginan masyarakat, karena pada dasarnya pemerintah adalah pelayan masyarakat yang harus memberikan pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat merupakan tugas utama dari pemerintah. Pelayanan yang diberikan harus di lakukan sebaik
3 mungkin sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.
Disinilah
diperlukan
peran
Humas
pemerintah
dalam
mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Karena kualitas layanan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintahnya. Menurut Jebarus dan Basya (2013, p.15), saat ini praktisi Humas menghadapi sebuah situasi yang cukup kompleks. Globalisasi yang dipicu perkembangan teknologi komunikasi telah membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang semakin pesat dalam aktivitas perekonomiannya. Sementara itu, pada saat bersamaan pula, reformasi politik yang merupakan sebuah pengalaman baru bagi masyarakat (pasca rezim Soeharto), telah melahirkan sebuah komponen publik yang semakin terbuka, demokratis, dengan pers yang semakin bebas dan kritis. Konsekuensinya, para praktisi Humas akan menghadapi komponen stakeholders yang dilandasi oleh suasana yang sangat demokratis, bebas bahkan mungkin sangat rewel. Stakeholders itu tidak hanya bersedia untuk sepakat dengan berbagai kebijakan organisasi atau perusahaan, tapi sebaliknya, mereka berupaya untuk mempertanyakan, sembari menuntut agar Humas memberikan informasi yang jelas, tepat, dan terbuka kepada publik. Situasi tersebut menuntut Humas institusi pemerintahan tidak hanya sebagai jembatan komunikasi agar pemerintah dapat melaksanakan penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada publiknya, tetapi juga sebagai pihak yang melaksanakan komunikasi persuasif guna terpeliharanya keserasian antara organisasi dengan masyarakat. Komunikasi persuasif tersebut didasarkan atas strategi dan teknik berinteraksi yang mengarah pada terciptanya suatu keadaan yang harmonis diantara kedua pihak. Menurut Suhandang (2012, p.54), dalam masyarakat demokratis, usaha untuk mempengaruhi sikap, sifat, dan pendapat, hanyalah bisa dilakukan melalui persuasi (bujukan atau ajakan). Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) merupakan pelaksana pemerintah di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipimpin oleh Menteri Negara Pembangunan
4 Daerah Tertinggal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. KPDT mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan daerah tertinggal dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, khususnya dengan lokus kabupaten daerah tertinggal. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Kesenjangan antar wilayah dan ketertinggalan daerah masih menjadi masalah Bangsa Indonesia hingga saat ini yang harus diatasi sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPDT tidak terlepas dari peran Humas sebagai jembatan komunikasi di antara instansi dan masyarakat. Sesuai dengan indikator kinerja humas, yakni laporan hasil ketersediaan informasi dan publikasi KPDT dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal , dan jumlah publikasi dan informasi daerah tertinggal dalam rangka mengangkat atau mempublikasikan daerah tertinggal, salah satunya melalui kegiatan expo. Guna mendukung upaya program percepatan pembangunan daerah tertinggal, KPDT melakukan kegiatan expo. Dimana kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan utama organisasi yang tidak terlepas dari peran Humas. KPDT Expo sendiri merupakan sebuah gelaran yang bertujuan untuk memamerkan kepada khalayak ramai tentang potensi unggulan daerah tertinggal. Kegiatan tersebut dikemas dalam sebuah pameran potensi unggulan daerah baik di bidang seni, pariwisata, produk unggulan lokal, dan potensi sumberdaya lainnya. EXPO yang dilaksanakan pada tanggal 14-17 April 2013 bertempat di Pesisir Selatan, Sumatera Barat, kawasan wisata Pantai Carocok Painan, dengan tema yang diangkat adalah Pagelaran dan Apresiasi Seni Budaya dan Potensi Daerah Tertinggal dan judul kegiatan “Bangkitlah Daerahku, Bangkitlah Bangsaku!”. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kabupaten yang berstatus Daerah Tertinggal untuk mempromosikan potensi daerahnya kepada masyarakat yang sejalan dengan program unggulan yang diluncurkan oleh Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu Produk Unggulan Kabupaten (Prukab).
5 Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini lebih ditekankan pada aspek promosi dan investasi. Pesisir Selatan yang merupakan tuan rumah pelaksanaan expo, menurut Menteri PDT, Helmy faisal Zaini, bahwa kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi yang sangat besar. Dimana potensi itu merupakan kekuatan yang harus dikembangkan kedepannya untuk mengatasi berbagai permasalahan menyangkut daerah tertinggal. Jika dikelola dengan baik dan profesional, Pesisir Selatan dapat menjadi tujuan wisata kelas dunia, sejajar dengan daerah lain yang sudah terkenal sektor pariwisatanya. Oleh karena itu, KPDT membantu dalam pengembangan infrastruktur dan mempromosikan wisata Pesisir Selatan melalui publikasi kegiatan Expo Pesisir Selatan (Sumber Berita: m.antarasumbar.com, 15 April 2013). Dalam hal ini, Humas KPDT tidak hanya bertugas menginformasikan mengenai kebijakan dan kinerja organisasi saja, tetapi juga berusaha mendapatkan pemahaman dari masyarakat mengenai kegiatan apa yang telah dilakukan organisasi, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut yakni promosi dan investasi dapat tercapai. Dengan tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut, hal ini berarti sebagian tujuan KPDT, yakni meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing pemanfaatan potensi dan sumber daya sehingga terhasilkan produk unggulan daerah tertinggal, serta meningkatkan jumlah dan daerah investasi pada daerah tertinggal dalam suatu keseimbangan wilayah dan iklim investasi yang kondusif sehingga tercipta penyerapan tenaga kerja pun tercapai. Untuk mencapai tujuan dari KPDT Expo, Humas KPDT harus melaksanakan komunikasi persuasif, salah satunya dengan teknik presentasi persuasif. Karena dengan presentasi persuasif, KPDT dapat mengkomunikasikan, meyakinkan, membujuk, mengajak, dan mengubah opini serta sikap masyarakat mengenai kegiatan expo sebagai salah satu penyelenggaraan pemerintahan KPDT. Presentasi yang bersifat persuasif dibutuhkan ketika Humas KPDT ingin mengkomunikasikan mengenai kegiatan KPDT Expo tersebut kepada target audiensnya, khususnya masyarakat setempat di Pesisir Selatan. Pada dasarnya,
6 kegiatan apresiasi seni budaya dan potensi daerah tertinggal yang menjadi event tahunan KPDT ini memiliki fungsi untuk membesarkan dampak publikasi kepada masyarakat dalam mempromosikan potensi daerah tertinggal. Presentasi persuasif diperlukan agar terpelihara dan terbentuknya saling pengertian (aspek kognisi), menjaga dan membentuk saling percaya (aspek afeksi), dan memelihara serta menciptakan kerja sama (aspek psikomotoris) antara KPDT dan masyarakat yang menjadi target dari kegiatan KPDT Expo Pesisir Selatan 2013. Setelah diadakan kegiatan expo, hingga saat ini, kawasan wisata Pantai Carocok Painan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengalami kemajuan di bidang ekonomi dan pariwisata. Hal ini ditunjukkan dengan dibangunnya hotel di kawasan tersebut, dan semakin ramainya turis yang berkunjung. Menurut Bupati, saat ini rata-rata tingkat kunjungan wisata ke Pessel mencapai 10 ribu orang dalam sepekan. Puncak kunjungan itu terjadi pada hari-hari libur, termasuk juga Sabtu dan Minggu (Sumber Berita: www.swarakalibata.com, 8 Februari 2014). Dengan demikian, membuktikan bahwa presentasi yang dilaksanakan Humas KPDT berhasil sehingga tujuan dari kegiatan expo pun tercapai. Mengingat begitu penting presentasi persuasif sehingga tercapainya tujuan expo yang manggambarkan keprofesionalan image KPDT, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui mengenai strategi presentasi persuasif yang dilakukan Humas KPDT. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini berjudul “Presentasi Persuasif Dalam Rangka Keprofesionalan Image Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Studi Kasus Pada Kegiatan Expo Pesisir Selatan 2013 oleh Humas KPDT Kepada Masyarakat Lokal di Pesisir Selatan, Sumatera Barat”. 1.2
Fokus Penelitian Fokus Penelitian dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana Strategi Presentasi Persuasif Dalam Rangka Keprofesionalan Image Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kepada Masyarakat Lokal di Pesisir Selatan dalam kegiatan Expo Pesisir Selatan 2013.
7 1.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana strategi presentasi persuasif dalam rangka keprofesionalan image Humas Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang dilakukan Humas KPDT kepada masyarakat lokal Pesisir Selatan pada kegiatan Expo Pesisir Selatan 2013? 2. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan kegiatan presentasi
persuasif dalam rangka keprofesionalan image KPDT kepada
masyarakat pada kegiatan Expo di Pesisir Selatan? 3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Humas Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dalam menanggulangi hambatan tersebut? 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk
mengetahui
strategi
presentasi
persuasif
dalam
rangka
keprofesionalan image Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang dilakukan
Humas KPDT kepada masyarakat Pesisir
Selatan pada kegiatan Expo di Pesisir Selatan 2013. 2) Untuk
mengetahui
hambatan-hambatan
yang
ditemukan
selama
melakukan kegiatan komunikasi persuasif. 3) Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan guna menanggulangi hambatan komunikasi Humas Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). 1.4.2
Manfaat Penelitian Penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat untuk : 1) Secara Akademis Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi program studi marketing communication khususnya dalam dunia Public Relations,
8 dan dapat membantu pembaca lain apabila ingin melakukan penelitian serupa atau sebagai bahan referensi dalam rangka pengembangan penelitian sejenis. 2) Secara Praktis Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), serta untuk mengetahui benar bagaimana strategi Humas/PR dalam melakukan kegiatan presentasi persuasif yang sesungguhnya. 3) Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum yang ingin memahami tentang peran humas dalam melakukan presentasi persuasif.
1.5 Sistematika Penulisan Bab I
Pendahuluan Meliputi latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi dan sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka Dalam bab ini akan dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan konsep presentasi persuasif dan hubungannya dengan public relations diantaranya: pengertian komunikasi persuasif, presentasi persuasif dan strategi persuasif, pengertian public relations, pengertian Humas Pemerintahan, strategi Humas, professional image, dan publik eksternal.
Bab III
Metode Penelitian Berisi metodologi penelitian yang meliputi teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik penentuan informan dan teknik analisis data.
Bab IV
Hasil Penelitian Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dari pelaksanaan, penyajian dan analisis data hingga pembahasan.
9 Bab V
Penutup Pada bab ini, penulis akan memberi simpulan dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian ini.
10
