BAB – 1 PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Pembangunan sanitasi permukiman di Indonesia bertujuan meningkatkan kondisi dan kualitas pelayanan air limbah, pengelolaan persampahan, drainase, dan kesehatan. Targetnya adalah pada tahun 2014 Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan), pengurangan timbulan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan, serta pengurangan genangan di sejumlah kota. Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia dapat dikatakan relatif tertinggal dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan lainnya. Berbagai program pembangunan sanitasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah namun hasilnya masih belum memuaskan dan masih harus bekerja keras untuk dapat mengejar ketertinggalan tersebut. Terkait dengan hal itu pemerintah mendorong kabupaten/kota untuk menyusun Strategi Sanitasi Perkotaan (SSK) yang memiliki 4 (empat) prinsip yaitu berdasarkan data aktual, berskala kota, disusun sendiri oleh kota : dari, oleh, dan untuk kota, menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down. Untuk menghasilkan SSK yang demikian, kabupaten/kota harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi (Buku Putih Sanitasi) yang baik hanya bisa dibuat apabila kota-kota/kabupaten mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis seperti: aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain seperti keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Dalam konteks ini Buku Putih merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan SSK. Buku Putih Sanitasi merupakan dokumen pemetaan situasi sanitasi kabupaten/kota berdasarkan kondisi aktual atau kondisi sebenarnya atau existing condition. Buku Putih yang baik bisa menjadi database sanitasi kota yang paling lengkap, mutakhir, aktual, dan disepakati seluruh SKPD dan stakeholder. Kegunaan Buku Putih Sanitasi untuk menjadi baseline-data terkait kondisi sanitasi kabupaten/kota mutakhir yang akan digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten /Kota (SSK), serta keperluan pemantuan dan evaluasi (monev) pembangunan sektor sanitasi. Untuk maksud tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek, tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah saja namun juga yang melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung, baik dalam pokja yang terstruktur maupun sebagai mitra-mitra pendukungnya. Pokja Sanitasi Kabupaten Minahasa Utara secara struktural dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 207 Tahun 2011 tanggal ................ 2011, yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, Tim Koordinasi/Pengarah, dan dilengkapi dengan 5 (lima) bidang yang teridiri dari Bidang Kelembagaan dan Pendanaan, Bidang Teknis, Bidang Komunikasi, Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Monitoring dan Evaluasi serta Sekretariat.
Unsur-unsur Pokja Sanitasi tersebut melibatkan SKPD di Kabupaten Minahasa Utara. 1.2
LANDASAN GERAK 1. Definisi dan Ruang Lingkup Sanitasi World Health Organization (WHO) mendefinisikan Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit diseluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya. Kata 'Sanitasi‘ juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik dibidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi lingkungan adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Adopsi definisi sanitasi oleh PPSP adalah upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik ditingkat rumah tangga maupun dilingkungan perumahan. Hakekat Buku Putih Sanitasi adalah sebagai profil dan gambaran pemetaan karakteristik dan kondisi sanitasi, serta prioritas/arah pengembangan kabupaten/kota dan masyarakat. Ruang lingkup sanitasi kabupaten Minsahasa Utara adalah sebagai berikut : • Air limbah domestik Blackwater : air buangan jamban (urin, tinja, dan air gelontoran) Greywater : air buangan mandi dan cuci • Pengelolaan Persampahan Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Termasuk dalam sanitasi : sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. • Drainase Lingkungan / Tersier Sistem saluran awal yang melayani kawasan kota/kabupaten tertentu, seperti kompleks perumahan, area pasar, areal industri, dan perkantoran. • PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) PHBS merupakan aspek non-teknis dari sanitasi yang meliputi promosi kesehatan, perubahan perilaku, dan sanitasi di rumah tangga. 2. Wilayah Kajian Buku Putih Sanitasi dan SSK Wilayah kajian Buku Putih Sanitasi dan SSK merupakan penyamaan persepsi di antara anggota Pokja tentang pengertian Buku Putih dan merupakan proses konsolidasi awal Pokja dalam menyepakati :
Jenis informasi dan sumbernya Cakupan wilayah pemetaan Metoda analisis Pembagian tugas dan pelaporan Rencana penetapan kawasan prioritas Kemungkinan melibatkan pihak luar Jadwal kerja penyusunan Buku Putih.
3. Visi dan Misi Kabupaten/Kota serta Tujuan Penataan Ruang 3.1
VISI
Visi Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 – 2015 dirumuskan dengan memperhatikan Visi dan Misi pembangunan Nasional serta Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini karena Kabupaten Minahasa Utara adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi Daerah Kabupaten Minahasa Utara adalah : “KABUPATEN TUJUAN WISATA TAHUN 2015 ’’. Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya masa mendatang yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. Visi tersebut mengandung pengertian, keinginan pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah tujuan wisata Tahun 2015 dengan mengembangkan keanekaragaman objek wisata yang dimiliki Kabupaten Minahasa Utara. Pemikiran pokok dari rumusan Visi diatas adalah dapat dikelompokkan dalam dua hal, yakni; (i) Kabupaten, (ii) Tujuan wisata “Kabupaten” mengandung makna (i) adanya suatu kondisi wilayah Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki panorama yang indah dan memiliki daya tarik wisata; (ii) Adanya masyarakat yang tinggal dam bermukim dalam suatu wilayah dengan kondisi sosial budaya yang beragam. “Tujuan Wisata” mengandung makna (i) suatu kondisi dimana wilayah dan masyarakat memiliki daya tarik dan pesona sehingga wisatawan berkeinginan untuk berkunjung; (ii) Target dan sasaran wisatawan asing/mancanegara dan lokal. 3.2
MISI
Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Minahasa Utara, maka ditetapkan Misi yaitu: 1.
Mengoptimalkan Potensi Pariwisata
2.
Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Handal
3.
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan
4.
Membangun Infrastruktur yang memadai
5.
Menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pusat Industri di Kawasan Bimindo melalui Peningkatan Pembangunan yang Berkelanjutan (SUSTAINABLE DEVELOPMENT).
Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 – 2015, perlu dirumuskan kedalam program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 – 2015 dibawah ini merupakan tantangan yang akan dihadapi dimasa mendatang. Adapun prioritas pembangunan sebagai berikut :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3.3
Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Peningkatan SDM Aparatur. Pencapaian MDGs dan Penurunan Angka Kemiskinan serta Pengangguran Pendidikan dan Kesehatan Pariwisata dan Lingkungan Hidup Infrastruktur yang berkeadilan Revitalisasi Pertanian, kelautan dan perikanan yang berbasis industri dengan pengembangan ekonomi kerakyatan Pelestarian nilai – nilai budaya daerah. Pembangunan Kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil. TUJUAN DAN SASARAN Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Minahasa Utara Visi : Kabupaten Tujuan Wisata Tahun 2015 Misi 1 : Mengoptimalkan Potensi Pariwisata Tujuan
Sasaran
a.
Membangun Sarana dan Prasarana Wisata.
1
Terlaksananya Pembenahan Sarana dan Prasarana Pariwisata
b.
Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Kepariwisataan serta Peningkatan Promosi Potensi Wisata secara On Line.
1.
Terlaksananya Sistem Informasi dan Manajemen Kepariwisataan
2.
Terlaksanannya Promosi Pariwisata secara On Line
c.
Mengoptimalkan Potensi Wilayah Kepulauan Managabata
1.
Terwujudnya Pengembangan Potensi Wilayah Kepulauan Managabata
d.
Mengembangkan Budaya Mapalus dalam 1. setiap aspek kehidupan dan menjadi modal dasar dalam Pembangunan Kabupaten Minahasa Utara.
Potensi
Terwujudnya Pelestarian Budaya Mapalus.
Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Handal a.
b.
Semua anak usia sekolah wajib belajar dan 1. menyelesaikan pendidikan minimal SLTA ( Wajar 12 tahun) dan memiliki ketrampilan 2. serta menguasai teknologi informasi dan bahasa asing. 3.
Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun.
Peningkatan sarana dan prasarana serta 1. layanan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas untuk mewujudkan Masyarakat 2. Minahasa Utara yang sehat.
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
Terwujudnya Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan Terlaksanannya Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris dan Bahasa Asing sejak SD,SMP dan SMU/SMK.
Terwujudnya pelayanan dasar kesehatan dengan tanpa biaya (gratis) terutama bagi masyarakat miskin.
c.
Mengoptimalkan Balai Latihan Kerja untuk 1. mencetak Tenaga Kerja yang terlatih dan mampu bersaing. 2.
Terlaksananya peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja yang terampil.
d.
Pembinaan pemuda dan siswa untuk meraih 1. prestasi Nasional dan internasional di bidang olahraga, seni, budaya dan Iptek
Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi
e.
Peningkatan kualitas aparatur melalui 1. pendidikan formal (S2 dan S3), Bimtek, dan Diklat Struktural
Terlaksanannya Pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi.
2. f.
Setiap SKPD mampu merencanakan, 1. melaksanakan, mencapai sasaran kinerja dengan administrasi pelaporan yang akurat dan akuntabel secara terintegrasi (online) 2.
Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas.
Terlaksanannya keikutsertaan dalam Bimtek dan Diklat Struktural. Terlaksananya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel. Terlaksanannya online
sistem
informasi
Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan a.
Mengembangkan UMKM dengan pelatihan peningkatan kualitas produksi
1.
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi.
b.
Memberikan bantuan permodalan bagi usaha 1. kecil dan industri rumah tangga
Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga
c.
Membangun sarana dan prasarana untuk 1. optimalisasi kegiatan perekonomian
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan perekonomian daerah
d.
Mendorong pihak swasta untuk bermitra 1. dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah
Terlaksananya peran swasta dalam rangka pengembangan usaha kecil menegah
Misi 4 : Membangun Infrastruktur yang Memadai a.
Seluruh wilayah memiliki sarana transportasi yang lancar, air bersih, listrik irigasi dan sanitasi yang memadai
1.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih,listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai
b.
Seluruh kawasan pemukiman tertata dengan baik dan memiliki sarana infrastruktur yang memadai
1.
Terlaksanannya penataan kawasan pemukiman yang baik dengan sarana infrastruktur yang mamadai
b.
Pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan 1. dengan RTRW Kabupaten berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW
Misi 5 : Menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pusat Indutri di Kawasn Bimindo melalui Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) a.
Sinkronisasi program pembagunan sarana dan 1. prasarana pada kawasan strategis Nasional, kawasan strategis Provinsi dan kawasan strategis Kabupaten
Terlaksananya sinkronosasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten
b.
Memberikan kemudahan bagi investor untuk membangun
Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun
c.
Optimalisasi sektor peningkatan PAD
d.
Peningkatan pemanfaatan kawasan pusat 1. kegiatan Nasional (Kawasan Perkotaan Manado-Bitung) sesuai RTRW Kabupaten dan RTRW Provinsi
Terwujudnya peningkatan pemanfaatan Kawasan Pusat Kegiatan Nasional Promosi
e.
Menjadikan Kabupaten Minahasa Utara yang 1. bersih, hijau dan berwawasan lingkungan
Tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan
f.
Mengembangkan kurikulum muatan lokal 1. berbasis pembangunan yang berwawasan lingkungan
Terlaksananya peningkatan kurikulum mulok berwawasan lingkungan
g.
Optimalisasi kritis
Terlaksananya optimalisasi penanggulangan lahan kritis
3.4
pembangunan
penanggulangan
1.
untuk 1.
lahan-lahan
1.
Terlaksananya optimalisasi sektor pembangunan
TUJUAN PENATAAN RUANG Secara umum tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut : a.
Menjabarkan kebijakan spasial RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Sulawesi Utara di wilayah Kabupaten Minahasa Utara ;
b.
Menjabarkan dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Minahasa Utara dalam kebijakan spasial wilayah ;
c.
Mengembangkan ruang ekonomi wilayah Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan potensi dan kendala yang dimiliki ;
d.
Menyiapkan ruang wilayah untuk peluang investasi asing di bidang agribisinis ;
e.
Memberikan solusi pada permasalahan spasial yang terjadi di Wilayah Kabupaten Minahasa Utara.
Secara khusus tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Minahasa Utara adalah sebagai berikut : “ Penataan ruang Kabupaten Minahasa Utara bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten Minahasa Utara yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, dan harmonis berbasis agribisnis, industri, pariwisata serta lingkungan untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. “
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN Untuk mendapatkan potret (pemetaan) situasi sanitasi terkini Kabupaten Minahasa Utara secara komprehensif yang nantinya akan dijadikan dasar pijakan penyusunan strategi sanitasi perkotaan (SSK). Buku Putih Sanitasi Kabupaten Minahasa Utara merupakan dasar dan acuan dimulainya pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi karena buku putih sanitasi merupakan hasil kerja berbagai komponen dinas atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi. Buku Putih Sanitasi Minahasa Utara inilah yang menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Minahasa Utara, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam manajemen kegiatan sanitasi. Kelompok kerja (pokja) sanitasi telah melakukan analisis situasi dengan mengakses data-data dari kegiatan inilah pemetaan sanitasi Kabupaten Minahasa Utaral akan terbentuk. Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zona-zona sanitasi ditingkat kota/kabupaten. Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala kota/kabupaten yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi di Kabupaten Minahasa Utara. Pada masa mendatang penerapan strategi serta pelaksanaanya dilakukan dengan rencana tindak atau aksi dilapangan.
1.4
METODOLOGI Metodologi yang digunakan dalam penulisan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Minahasa Utara secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pengumpulan Data a. Data Sekunder Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/ kantor terkait berupa populasi dan proyeksinya, kepadatan penduduk, kemiskinan dan keluarga miskin, kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana sanitasi, cakupan layanan sanitasi, tataruang wilayah, keuangan, kelembagaan, komunikasi dan media, serta pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan. Data yang akan dipakai harus diverifikasi kebenarannya dengan melakukan cross-check dengan data dari sumber lain. Selanjutnya data harus dikonsolidasikan dan disusun secara sistematis dimana Pokja harus menyepakati hasil verifikasi dan penyusunan data tersebut. b. Data Primer Data primer yaitu data yang bersumber dari survey atau observasi lapangan yang dilakukan pokja, data primer dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret (foto) kondisi eksisting dilapangan. Jenis data primer yang dipakai dalam penyusunan buku putih ini adalah : 1)
Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan/Environmental Health Risk Assessment (Studi EHRA) 2) Penilaian Sanitasi Berbasis Masyarakat/Community-based Sanitation Assessment, 3) Penilaian Penyedia Sarana Sanitasi oleh Sektor Swasta/Sanitation Supply Assessment, dan 4) Penilaian Peran Media/Media Assessment.
Untuk wawancara, responden yang dijadikan sumber data antara lain : SKPD, masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di kawasan perkotaan/kabupaten, Pengusaha Penampung (Pengepul) atau Pengusaha Produksi Barang Bekas Daur Ulang, pengelola TPA, Pengusaha Penanganan Limbah Cair Domestik (Sedot Tangki Septik), LSM atau Kelompok Masyarakat yang telah menjalankan aktivitas Daur Ulang Sampah, Sektor Swasta Pemasang Iklan. 2. Tahapan Penyusunan Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. Berikut disajikan tahapan penyusunan buku putih sanitasi :
Gambar 1.1 Bagan Tahapan Penyusunan Buku Putih
1.5
DASAR HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN Kegiatan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Minahasa didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi : Undang-Undang 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene.
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
8.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9.
Undang-Undang Republik Indonesia Pengelolaan Sampah
10. Undang-Undang Republik Indonesia Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2004
Tentang
Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Nomor
32
Tahun
2009
Tentang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang 3. 4. 5.
6.
Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Sungai. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun Pencemaran Udara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
1991 Tentang 1999 Tentang 1999 Tentang 2001 Tentang
Peraturan Presiden Republik Indonesia 1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014
Keputusan Presiden Republik Indonesia
1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
2.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Keputusan Menteri 1.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
Indonesia
Nomor
2.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.
3.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
4.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL
Petunjuk Teknis 1.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.
2.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah.
3.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.
4.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.
5.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.
6.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.
7.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.
8.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.
9.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Penoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus.
10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi. 11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK
Perda Kabupaten Minahasa Utara
