LAPORAN AKHIR
BAB 1 Pendahuluan Bab ini berisi uraian mengenai hal-hal yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan sistematika pembahasan
1.1.
LATAR BELAKANG
Salah satu tujuan mendasar yang ingin dicapai negara berkembang seperti Indonesia saat ini adalah tercapainya suatu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mantap. Usaha kepariwisataan merupakan salah satu sektor pembangunan yang secara terus menerus diupayakan pengembangannya agar dapat didayagunakan sebagai salah satu andalan kegiatan perekonomian nasional dan daerah. Penerimaan devisa dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata masih belum memenuhi target yang diharapkan, sehingga peran serta pemerintah, dunia usaha dan masyarakat masih harus terus di tuntut peran aktifnya. Berkembangnya kegiatan pariwisata di suatu daerah akan memberikan pengaruh dan mendorong pembangunan sektor-sektor lain khususnya dalam hal menembus lapangan pekerjaan dan peluang untuk usaha. Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dalam sektor pariwisata hanya terbatas pada promosi pariwisata. Dengan demikian, pengelolaan objek wisata telah menjadi kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota masing-masing.
Halaman I - 1
LAPORAN AKHIR
Kabupaten Pulau Morotai sebagai salah satu daerah tujuan wisata memiliki potensi wisata alam dan budaya yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi daya tarik bagi kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Pulau Morotai seperti misalnya keindahan bawah laut dengan kekayaan terumbu karangnya, pesona puing kapal perang dan pesawat tempur yang tenggelam semasa perang dunia II, kesunyian, keterpencilan dan kedamaian pantainya, dan eksotisme pantai yang masih asri. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa potensi objek dan daya tarik wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Pulau Morotai cukup beragam. Namun demikian, keberadaan objek dan daya tarik wisata tersebut belum diikuti oleh perkembangan pariwisata yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat perkembangan objek dan daya tarik wisata serta kunjungan wisata ke tiap objek wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai belum maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya suatu penataan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata Kabupaten Pulau Morotai yang meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pulau Morotai. Penataan dan pengembangan berbagai potensi pariwisata dengan segala fasilitas pendukungnya memerlukan upaya dan usaha dari berbagai pihak terutama instansi/lembaga dan dunia usaha yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pembangunan kepariwisataan. Sehubungan dengan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai ini, maka kawasan-kawasan pariwisata yang akan dikembangkan sebagai salah satu kawasan yang potensial diperlukan perencanaan tata ruangnya secara sinergis atau terpadu dalam sistem Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah (RIPPDA). Rencana Induk Pengembangan Pariwisata ini, merupakan salah satu program kendali (“Payung”) pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pulau Morotai, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai mempunyai acuan dalam pengembangan sektor pariwisata maupun program investasi dimasa depan. 1.2.
PERMASALAHAN
Pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Pulau Morotai dengan berbagai alasan, namun yang menjadi alasan utama adalah untuk menghasilkan manfaat ekonomi dari masuknya devisa bagi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah.
Halaman I - 2
LAPORAN AKHIR
Pariwisata juga diharapkan dapat mendorong proses perlindungan terhadap lingkungan fisik maupun sosial budaya dari masyarakat setempat, karena hal tersebut merupakan asset yang dapat dijual kepada wisatawan dan jika ingin berlanjut maka harus dipertahankan. Pariwisata, selain dapat menghasilkan banyak manfaat bagi daerah, juga dapat menimbulkan permasalahan, seperti distorsi terhadap masyarakat lokal, degradasi lingkungan, hilangnya identitas dan integritas bangsa dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, untuk
mengoptimalkan
manfaat dan
mengurangi berbagai
masalah
yang
ditimbulkan dengan adanya pengembangan pariwisata, maka diperlukan perencanaan yang baik dan manajemen pariwisata yang baik. Tujuan pariwisata akan dapat dicapai dengan efektif jika pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang baik dan terintegrasi dengan pengembangan daerah secara keseluruhan. Secara umum, perencanaan pariwisata diperlukan karena berbagai alasan, diantaranya :
Pariwisata modern merupakan suatu kegiatan yang relatif baru bagi sebagian besar daerah, dan umumnya mereka tidak memiliki pengalaman untuk mengembangkan dengan baik dan tepat. Sebuah rencana induk yang menyeluruh dan terpadu, dapat memberikan
arahan
kepada
daerah
untuk
melakukan
langkah-langkah
pengembangan ini.
Pariwisata adalah sangat kompleks, multi sektor dan melibatkan berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, industri, perikanan, komponen rekreasi dan lain-lain. Perencanaan pariwisata mengorganisasi komponen-komponen tersebut sehingga dalam pengembangan yang dilakukan dapat terintegrasi dengan baik, bukan sebagai bagian yang terpisahkan atau parsial.
Pariwisata akan menimbulkan dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membutuhkan perencanaan yang terintegrasi.
Dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka perlu disusun suatu rencana induk pengembangan pariwisata yang akan dilakukan di Kabupaten Pulau Morotai yang dikenal dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pulau Morotai sebagai suatu proses sistematis dengan tahapan-tahapan tertentu.
Halaman I - 3
LAPORAN AKHIR
1.3.
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKDA) Kabupaten Pulau Morotai adalah menjadikan RIPKDA sebagai pedoman bagi seluruh instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai yang meliputi :
Memberikan gambaran secara komprehensif mengenai seluruh potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, eksistensi, peluang pengembangan dan permasalahannya.
Memberikan arahan tentang aturan-aturan yang diperlukan untuk pengelolaan dan pengembangan pariwisata.
Menjadi media bagi keterpaduan lintas sektoral guna melancarkan pelaksanaan pengembangan pariwisata khususnya dan Kabupaten Pulau Morotai umumnya.
Membuka peluang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata yang akan berkorelasi positif
dengan upaya pemberdayaan
masyarakat.
Memberikan arah kebijakan bagi sektor pariwisata terutama dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah serta penguatan kelembagaan di daerah dalam rangka otonomi daerah.
Sedangkan sasaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKDA) Kabupaten Pulau Morotai adalah : 1. Tersusunnya
Rencana
Induk
Pembangunan
Kepariwisataan
Daerah
(RIPKDA)
Kabupaten Pulau Morotai yang mencakup :
Tujuan dan sasaran pengembangan kepariwisataan.
Visi dan misi pengembangan kepariwisataan.
Strategi pengembangan kepariwisataan.
Kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengembangan kepariwisataan.
Program pengembangan kepariwisataan yang terdiri dari program pokok (pengembangan produk dan pasar) dan program penunjang (program sektor lain yang menunjang pengembangan wisata).
2. Tersusunnya
arahan
kebijakan
program
pengembangan
dan
pembangunan
kepariwisataan di Kabupaten Pulau Morotai yang meliputi program :
Prioritas pengembangan kepariwisataan.
Pengembangan pemasaran dan promosi.
Halaman I - 4
LAPORAN AKHIR
Pengembangan produk wisata.
Pengembangan sarana dan prasarana.
Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan.
1.4.
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1.4.1 Lingkup Wilayah Perencanaan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKDA) Kabupaten Pulau Morotai meliputi wilayah administrasi Kabupaten Pulau Morotai (lihat Gambar 1.1 halaman berikut) dengan memperhatikan keterkaitan dengan daerah wisata serta kegiatan pariwisata Propinsi Maluku Utara dan Nasional. 1.4.2 Ruang Lingkup Substansi Lingkup substansi dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKDA) Kabupaten Pulau Morotai adalah : 1. Identifikasi kebijaksanaan makro dan mikro pariwisata Kabupaten Pulau Morotai. 2. Inventarisasi dan identifikasi objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Pulau
Morotai meliputi ODTW Alam dan Budaya serta Minat Khusus. 3. Inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana pendukung wisata meliputi
akomodasi, rumah makan, fasilitas pelayanan wisata dan aksesibilitas. 4. Identifikasi karakteristik pasar wisatawan. 5. Perumusan kawasan wisata unggulan dan prioritas pengembangan wisata. 6. Arahan kebijaksanaan, strategi dan program pengembangan kepariwisataan.
1.5.
DASAR HUKUM
Dasar hukum yang berhubungan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKDA) Kabupaten Pulau Morotai adalah langkah kompilasi atau pengumpulan data produk statuter secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dimulai dari tingkat pusat dan seterusnya sampai tingkat kabupaten. Fokus utama identifikasi ini akan terkait dengan produk-produk hukum yang telah ada selama ini.
Halaman I - 5
LAPORAN AKHIR
Halaman I - 6
LAPORAN AKHIR
Namun demikian, bila dianggap perlu akan diidentifikasi juga produk-produk hukum lainnya yang dianggap relevan. Di tingkat pusat, produk hukum dimaksud akan meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri (Kepmen) serta keputusan-keputusan lainnya pada tingkat yang lebih rendah. Pengaturan ruang dan kegiatan diatasnya merupakan kewenangan dan tugas pemerintah daerah, dengan landasan hukum sebagai berikut :
Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau kecil.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1996 tentang Pelestarian Sastra Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1996 tentang Pelestarian dan Pembinaan Kesenian.
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1993 Pemanfaatan BCM di Museum.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.67 / UM.001 /MKP/ 2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil.
Rencana induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPAR NAS).
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Maluku Utara.
1.6.
KEDUDUKAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPKDA)
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKDA) Kabupaten Pulau Morotai merupakan perencanaan pariwisata daerah pada tingkatan sub Daerah Tujuan Wisata. Dalam proses penyusunan RIPKDA Kabupaten Pulau Morotai, mengacu pada dokumen rencana yang berada pada hirarki yang lebih tinggi yaitu RIPK Propinsi (kalau sudah tersedia). Selain itu, sebagai bagian pengembangan salah satu sektor didaerah maka penyusunan dokumen ini mengacu pula pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Morotai. Diharapkan dengan memperhatikan hirarki tersebut, pengembangan
Halaman I - 7
LAPORAN AKHIR
pariwisata yang dilakukan di Kabupaten Pulau Morotai dapat merupakan suatu pengembangan yang terintegrasi dengan baik secara vertikal maupun horizontal. Hirarki dari perencanaan pembangunan kepariwisataan ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut. Gambar 1.2 Hirarki Perencanaan Pariwisata Level Nasional Sampai DTW
RENCANA INDUK KEPARIWISATAAN NASIONAL (RIPAR NAS) Peraturan Pemerintah
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN (RIPK) PROVINSI MALUKU UTARA Peraturan Daerah Provinsi/SK Gubernur RIPKDA KABUPATEN PULAU MOROTAI Peraturan Daerah
Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata (RIPKW-A)
Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata (RIPKW-B)
Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata (RIPKW-C)
SK BUPATI
Study Bussiness Plan, Feasibility Study, Tapak Kawasan, Detail Engineering Design (DED)
Sk Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Halaman I - 8
LAPORAN AKHIR
1.7.
SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Secara garis besar sistematika pembahasan Laporan Akhir ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut : Bab 1
Pendahuluan Bab ini berisi uraian mengenai hal-hal yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan meliputi latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, dasar hukum kedudukan RIPKDA, dan sistematika pembahasan.
Bab 2
Pendekatan dan Metodologi Berisi rumusan pendekatan dan metodologi yang akan dilakukan dalam penyusunan RIPKDA Kabupaten Pulau Pulau Morotai.
Bab 3
Gambaran Umum Kepariwisataan Kabupaten Pulau Morotai Bab ini berisi tinjauan terhadap kondisi umum umum kepariwisataan di Kabupaten Pulau Morotai.
Bab 4
Analisis Potensi dan Permasalahan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai Bab ini berisi kajian terhadap potensi dan permasalahan pengembangan pariwisata Kabupaten Morotai meliputi analisis potensi objek dan daya tarik wisata, pasar wisatawan, transportasi, fasilitas dan pelayanan jasa wisata, akomodasi, sarana dan prasarana pendukung, dan kelembagaan.
Bab 5
Strategi dan Rencana Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai Bab ini berisi rumusan strategi dan rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Pulau Morotai.
Halaman I - 9
