BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pemerintah tentu sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu daerah. Di sini tentu saja pajak sangat berperan dalam peningkatan perekenomian suatu daerah. Permasalahan pajak bukan masalah yang asing di Indonesia. Seperti banyaknya wajib pajak yang masih lalai dan merasa malas untuk membayarkan pajaknya. Sementara di sisi lain pemerintah sudah mencanangkan itu untuk membiayai pembangunan dan juga merupakan sumber pendapatan negara. Salah satu pajak itu adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang biasa disingkat dengan BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB di Kota Padang Panjang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang biasa disingkat (DPPKAD). Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok DPPKAD adalah
melaksanakan sebagian urusan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Untuk melakukan pendaftaran BPHTB wajib pajak mengambil formulir surat setoran pajak daerah (SSPD)BPHTB di loket pelayanan BPHTB DPPKAD kota Padang Panjang. Wajib pajak menghitung atau mengisi sendiri formulir SSPD BPHTB. Wajib pajak membayar BPHTB pada bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan dengan formulir SSPD BPHTB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani. Berdasarkan SSPD BPHTB yang sudah dibayarkan
wajib pajak meminta permohonan validasi pada loket pelayanan BPHTB kota padang panjang. Petugas memeriksa dan melakukan verifikasi tentang kebenaran pajak yang dibayarkan. Apabila petugas ragu-ragu atas kebenaran berkas dan besarnya pajak yang dibayarkan maka petugas melakukan penelitian lapangan yang harus melalui berita acara penelitian lapangan. Jika terdapat perbedaan maka wajib pajak diharuskan untuk membayarkan kurang bayar BPHTB dan dalam jangka waktu 5 tahun terdapat data yang belum dilaporkan sebelum dilakukan penelitian maka wajib pajak dikenakan kurang bayar tambahan BPHTB. Apabila petugas berkesimpulan tidak terdapat kekurangan maka dilakukan verifikasi dan menandatangani berkas SSPD BPHTB. Untuk melakukan penyerahan berkas, wajib pajak harus berulang kali mendatangi DPPKAD sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pembayaran BPHTB. Dalam pengisian SSPD BPHTB wajib pajak masih menggunakan perhitungan manual yang menyebabkan salah hitung, salah tulis, dan data tidak terintegrasi dengan rekap penerimaan BPHTB. Selain itu untuk menyampaikan informasi mengenai jumlah pajak yang kurang bayar, kurang bayar tambahan, dan kapan waktu pembayaran BPHTB masih dilakukan secara manual yaitu petugas DPPKAD harus mendatangi lokasi wajib pajak. Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan sebuah aplikasi yang dapat menghitung jumlah pajak BPHTB, pengisian SSPD secara online, pemberitahuan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan fasilitas sms gateway. Aplikasi ini juga menyediakan jurnal, buku besar, dan rekap penerimaan BPHTB.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah proyek akhir ini sebagai berikut. 1. Bagaimana wajib pajak bisa mendaftarkan data wajib pajak, data objek pajak, pengisian SSPD BPHTB? 2. Bagaimana membuat perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan? 3. Bagaimana petugas DPPKAD Kota Padang Panjang menyampaikan informasi tunggakan berupa kurang bayar, kurang bayar tambahan tanpa mendatangi lokasi wajib pajak?
4. Bagaimana menghasilkan informasi mengenai penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada DPPKAD Kota Padang Panjang?
1.3 Tujuan Tujuan dari pembuatan proyek akhir ini adalah : 1. Membuat aplikasi berbasis web yang bisa melakukan pendaftaran wajib pajak, objek pajak, pengisian SSPD BPHTB secara online yang dapat diakses oleh wajib pajak, 2. Membuat aplikasi berbasis web menangani perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, 3. Membuat fasilitas sms gateway pada aplikasi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan 4. Membuat aplikasi berbasis web yang menghasilkan jurnal, buku besar, Rekap penerimaan BPHTB.
1.4 Batasan Masalah Dalam pembahasan proyek akhir ini perlu adanya batasan – batasan masalah yang akan diuraikan, antara lain sebagai berikut. 1. Aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh wajib pajak yang telah memiliki NPWP, 2. Aplikasi ini tidak menangani lebih bayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, 3. Aplikasi tidak menangani pengajuan keberatan, banding, pendaftaran akta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, 4. Tahapan dalam pembangunan aplikasi ini hanya sampai tahap pengujian.
1.5 Definisi Operasional 1.
Aplikasi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah aplikasi yang menangani perhitungan dan pelaporan mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,
2.
Web adalah sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi yang berguna untuk penggunanya untuk mendapatkan informasi dalam bentuk digital, dan
3.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
1.6 Metode Pengerjaan Metode yang digunakan dalam pembuatan proyek akhir ini adalah metode waterfall pada tahap system development life cycle(SDLC). SDLC adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Langkah-langkahnya yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, pembuatan kode, pengujian, dan operasi serta pemeliharaan.
Sistem/Rekayasa Informasi
Analisis
Desain
Pengodean
Gambar 1-1 Tahapan Waterfall
Berikut tahapan model waterfall. 1.
Analisis kebutuhan
Pengujian
Analisis kebutuhan merupakan proses pengumpulan kebutuhan data secara intensif yang bertujuan menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak supaya mudah dipahami keinginan user. Pada tahap ini dilakukan pengamatan dengan cara wawancara dengan pihak DPPKAD Kota Padang Panjang dan juga mempelajari dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membangun sistem. 2.
Desain sistem Desain sistem merupakan tahap yang bertujuan menentukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakai yang sudah didefinisikan dan membuat suatu model implementasi yang akan dibangun kemudian. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya pembuatan kode.
3.
Pembuatan kode Pembuatan kode merupakan tahapan dengan melakukan penerjemahan dari desain model ke dalam aplikasi yang siap digunakan. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain.
4.
Pengujian Pengujian merupakan tahapan dengan melakukan kegiatan evaluasi fungsionalitas sistem yang telah dibuat. Hal ini bertujuan mengetahui fungsionalitas sudah berjalan sesuai kebutuhan.
1.7 Jadwal Pengerjaan Jadwal pengerjaan proyek akhir ini adalah sebagai berikut. Tabel 1-1 Jadwal Pengerjaan
Bulan
Jan/Feb-15
Minggu
1 2 3 4
Analisis Kebutuhan Desain Pembuatan Kode Pengujian Dokumentasi
Maret-15 1
2
3
4
April-15 5
1
2
3
Mei-15 4
1
Juni/Juli-15
2 3 4 5 1 2 3 4 5