BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan
Umum dan Perpajakan, pajak merupakan suatu konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Pajak terbagi menjadi dua Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) memegang peranan yang lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dilihat dari sudut pandang keadilan, namun jika dilihat dari fleksibilitas kecendrungan peningkatan penerimaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut disebabkan karena tidak semua orang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi 1
2 hal tersebut tidak berlaku untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Definisi dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaski penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak penyumbang terbesar bagi pembangunan negara Indonesia. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. PPN disebut pajak tidak langsung (Indirect Tax) karena PPN dikenakan atas sebuah perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Pajak Pertambahan NIlai (PPN) disetor oleh penjual yang bukan merupakan penanggung pajak. Penanggung pajak adalah pembeli yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPN terjadi saat adanya transaksi pembelian barang atau jasa dengan orang pribadi maupun badan. Menurut Mardiasmo (2002:7) ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding System. Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah self assessment system. Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan
3 kepercayaan
yang
sebesar-besarnya
bagi
masyarakat
guna
meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya, self assessment system diterapkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia yang nantinya harus diaplikasikan dalam pemenuhan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena adanya faktorfaktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan self assessment yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya PPN terhutangnya, menyetorkannya ke bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur
ke
Kantor
Pelayanan
Pajak
dalam
bentuk
Surat
Pemberitahuan (SPT). Dalam sistem pemungutan PPN di Indonesia, metode pengkreditan menjadi suatu kewajiban. Dimana Pengusaha Kena Pajak akan memungut PPN ketika melakukan penjualan suatu barang atau jasa kena pajak. Sebaliknya, ketika membeli barang atau jasa kena pajak dari Pengusaha Kena Pajak lainnya maka akan dipunggut PPN. Selisih antara hasil pemungutan PPN dan PPN yang dipungut merupakan PPN yang harus disetorkan ke kas negara setiap bulannya.
4 Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Tarif tunggal PPN sebesar 10%, sedangkan dalam hal ekspor tarif PPN adalah 0%. Objek pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Barang Kena Pajak dan
Jasa Kena Pajak.Barang Kena Pajak adalah barang
berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak kecuali yang diatur lain oleh Undang-Undang Nomor PPN itu sendiri. Barang Kena Pajak terdiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud, sedangkan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemungut pajak di Indonesia melimpahkan sebagian wewenangnya kepada pihak ketiga untuk mengemban tugas dalam melaksanaan pemungutan pajak yang berkaitan dengan suatu transaksi maupun penghasilan yang diterima oleh pembayar pajak yang sesungguhnya atau dari pihak ketiga
5 sebagai mitra DJP dalam pemungutan pajak. Pihak ketiga yang dimaksud adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Wirawan dan Suhartono, 2007:17). PKP wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang (UU No 24 tahun 2009). Syarat menjadi seorang PKP apabila penjualan barang atau jasa kena pajak melebihi Rp. 4.800.000.000 sesuai dengan ketentuan PMK No. 197/PMK.03/2013. Jika pengusaha tidak mencapai Rp. 4.800.000.000 maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan dirinya sebagai PKP. PKP berkewajiban untuk melaporkan mempertanggungjawabkan
penghitungan
jumlah
PPN
yang
terutang,
PKP
menggunakan SPT Masa PPN. SPT Masa PPN merupakan merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang (Mardiasmo, 2003:251). SPT Masa PPN dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar paling lambat akhir bulan masa berikutnya. PPN yang terutang harus disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak PPN adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan
untuk melakukan
pembayaran
atau
6 penyetoran PPN yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau Bank Persepsi atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2003:23). Dalam laporan ini akan dibahas langsung mengenai proses perhitungan dan proses pelaporan wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Wajib pajak yang menjadi objek magang selama tahun 2016 telah lama menjadi mitra bisnis HR Consulting. HR Consulting berada di Jalan Simpang Darmo Permai Selatan VI No. 19 Surabaya.
1.2
Ruang Lingkup Tugas akhir magang ini membahas mengenai analisis Pajak
Pertambahan Nilai wajib pajak badan usaha, serta membahas mengenai bagaimana proses pengelolahan data berupa faktur pajak masukan maupun keluaran, Surat Pembertitahuan Pajak Pertambahan Nilai, Surat Setoran Pajak serta tata cara penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap masa perusahaan. CV. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan keramik. Ruang lingkup transaksi penjualan dan pembelian pada perusahaan ini masih di dalam negeri. Konsumen dari perusahaan ini adalah para pedagang besar (partai) dan pedagang kecil (ecer).
Rencana pelaksanaan magang: a. Lokasi Nama
: HR Consulting
7 Alamat
: Jl. Simpang Darmo Permai Selatan 6 / 19
Surabaya
Surabaya
Telepon
: 031 - 7324581
Faksimili
: 031 – 7315617
b. Rencana Waktu Pelaksanaan tugas akhir magang ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan sejak Februari 2016 sampai April 2016. c. Jenis Kegiatan Kegiatan yang dilakukan antara lain: 1. Membuat worksheet rekap pembelian wajib pajak badan. 2. Membuat worksheet rekap penjualan badan. 3. Melakukan pengecekan faktur pajak masukan dan keluaran 4. Melakukan uploader faktur pajak CV. X 5. Membuat SPT PPN CV. X 6. Melakukan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN
1.3
Manfaat Penelitian Studi praktik kerja secara khusus memiliki manfaat yang
mencakup manfaat akademik dan manfaat praktik. Manfaat akademik ini mengenai pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi, sedangkan manfaat praktik adalah manfaat bagi mahasiswa maupun bagi kantor konsultan pajak.
8 1.3.1 Manfaat Akademik Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk akademisi Untuk mengetahui tata cara perhitungan serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dalam perusahaan, juga dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berpikir dalam bidang perpajakan. 2. Untuk perusahaan (HR Consulting ) Dapat membantu menyelesaikan pekerjaan pada HR Consulting. 1.3.2 Manfaat bagi mahasiswa 1. Mendapatkan tempat untuk mempraktikan materi yang sudah didapat selama studi di Widya Mandala. 2. Mendapat bekal pengalaman dan pengenalan dunia kerja secara nyata. 3. Mendapat pengalaman berupa ilmu dan mental yang akan digunakan pada saat berada di dunia kerja nyata. 4. Mendapat banyak koneksi perusahaan, sehingga bisa mendapat dengan cepat mencari pekerjaan. 1.4
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut : BAB 1: PENDAHULUAN Dalam Bab ini berisikan latar belakang, ruang lingkup, dan manfaat penelitian.
9 BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA Dalam Bab ini berisikan teori-teori tentang Pajak Pertambahan Nilai, subjek PPN, objek PPN, Dasar Pengenaan Pajak, tarif PPN, faktur pajak, pajak masukan dan pajak keluaran, mekanisme pengkreditan PPN, dokumen terkait, penyetoran dan pelaporan, dan rerangka berpikir. BAB 3: METODE PENELITIAN Dalam bab ini memuat tentang desain penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan , alat dan metode pengumpulan data, objek penelitian, dan prosedur analisis data. BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dalam Bab ini memuat tentang gambaran umum perusahaan, jadwal pelaksanaan magang, ikhtisar magang, analisis dan pembahasan. BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN Dalam Bab ini berisikan tentang simpulan, keterbatasan dan saran.
