BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki
kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Negara yang dicantumkan dalam UndangUndang Dasar 1945 pada alinea keempat yaitu “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.”1 Negara kesatuan republik Indonesia adalah negara berkembang yang melakukan pembangunan nasional di segala bidang dan semua aspek kehidupan manusia. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan sebuah pergerakan perubahan besar untuk menuju kemajuan dan kesejahteraan untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Hubungan hukum dan masyarakat sangatlah erat kaitannya dan tidak mungkin dapat dipisahkan satu sama lain. Aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Hukum di Indonesia berfungsi sebagai sistem serta sarana untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan, kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman dan kebahagiaan setiap insan manusia. Hukum sebagai suatu sistem berarti hukum itu harus dilihat, harus diterima, dan harus diterapkan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling kait mengait satu sama lainnya. Menurut R. M. Soedikno Mertokusumo, bahwa sistem adalah satu kesatuan, suatu kebulatan dimana setiap problem baru mendapatkan jawabannya dan penyelesaiannya.2 Indonesia yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra yang selalu berkembang, memerlukan perlindungan
hak
cipta
terhadap
kekayaan
1
intelektual
yang
lahir
dari
Undang-Undang Dasar RI 1945 amandemen keempat , pembukaan alinea keempat Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, (Jakarta: kencana, 2012) hlm. 1.
2
1
2 keanekaragaman tersebut. Dalam perkembangan di era globalisasi khususnya di bidang perdagangan, industri, dan investasi yang telah sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas dalam maupun luar negeri. Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukan bahwa Hak Cipta mempunyai syarat substansif, yang meliputi tiga elemen, yakni originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya hak cipta apabila telah tertuang dalam bentuk sebuah ide.3 Selain hak milik perindustrian Hak Cipta juga termasuk cakupan dari Hak Kekayaan Intelektual menurut Muhamad Djuhamna & R. Djubaedillah pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori:4 1. Hak Kekayaan Industri Yang meliputi Paten, Desain Industri, Merek, Desain tata letak sirkuit terpadu, Rahasia dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Hak Cipta Yang Mencakup karya Sastra dan Artistik; seperti novel, puisi, drama, film, Karya musik, Karya-karya artistik; seperti gambar, lukisan, foto, dan patungpatung, serta desain artisitektur hak terkait. Dengan hak cipta termasuk orang-orang seniman yang tampil di pertunjukan mereka, produsen rekaman dalam rekaman mereka, dan orang-orang dari lembaga penyiaran radio dan program televisi. Kekayaan Intelektual yang kemudian disingkat KI atau akronim Haki dalam istilah bahasa inggris dikenal dengan intelektual property right (IPR) adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia karena kreatifitas dan daya pikir yang menghasilkan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap karya dari hasil 3
Muhamad Djuhamna & R. Djubaedillah, “Hak Milik Industrial Sejarah, Teori, dan Praktiknya”, Cetakan ke – IV, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2014) hlm. 59. 4 Ibid., hlm. 17
3
kekayaan intelektual tersebut KI yang dihasilkan menimbulkan nilai ekonomis maupun nilai moral bagi pemilik dan pemakaianya. Kekayaan Intelektual diperoleh dengan hasil kerja keras sehingga siapapun tidak boleh meniru dan menggunakan Kekayaan Intelektualnya tersebut tanpa seijin dari pemilik yang pertama kali menemukan dan menciptakan karyanya tersebut. Berbagai perlindungan kekayaan intelektual telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Dari delapan perlindungan Kekayaan Intelektual yang dilindungi salah satunya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang kemudian disingkat UUHC tahun 2002 kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 28 Tahun 2014. karena penulis meneliti kajian putusan Hak Cipta yang masih menggunakan UUHC 2002. Pengertian Hak Cipta menurut pasal 1 ayat 1 UUHC 2002 yaitu: “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut pasal 1 ayat 2 dan 3 UU Hak Cipta 2002 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pencipta dan ciptaan yaitu: Pasal 1 ayat 2: “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan sesuatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pasal 1 Ayat 3: “Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.”. Berdasarkan Fungsi dari hak cipta juga diatur dalam UUHC 2002 Pasal 2 Ayat 1 dan penjelasanya: Pasal 2 Ayat 1: Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa
4 mengurangi pembatasan menurut peraturan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 2 Ayat 1 penjelasan: Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegannya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Di dalam fungsi hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, juga diatur mengenai hak terkait. berdasarkan pasal 1 ayat 9 UU Hak Cipta 2002, Hak Terkait adalah “Hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.” Dari beberapa ciptaan yang dilindungi terhadap karya sinematografi dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan umum Pasal 12 UU Hak Cipta 2002 yaitu : “Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk di pertunjukan di bioskop, dilayar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.” Di dalam Sinematografi dikenal juga mengenai Insan Perfilman yang telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang – Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman secara khusus dirumuskan pengertian insan perfilman, yaitu: “Setiap orang yang memiliki kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film”.
5
Adapun dalam hal ini studi kasus yang akan penulis teliti yaitu Putusan Kasasi No.305K/PDT.Sus-HKI/2014 mengenai status kepemilikan Hak Cipta terhadap karya sinematografi film Soekarno. Hj. Rachmawati Soekarnoputri menggugat PT. Tripar Multivision plus dan Ram Jethmal Punjabi dan Hanung Bramantyo atas dasar kepemilikan ciptaan naskah film Soekarno bahwa Rachmawati adalah pencipta dari naskah Soekarno atau dikenal BUNG Karno, selain itu Rahcmawati Soekarnoputri mempunyai inisiatif agar naskah BUNG Karno dijadikan film yang mempunyai nilai sejarah bagi Bangsa Negara Indonesia dengan pengenalan kepada Presiden RI yang pertama lalu bekerja sama dengan sutradara dan produser film. Namun pada saat berjalannya proses pembuatan film tidak diketahui Rachmawati Soekarnoputri, bahwa selain itu tidak sesuai dengan naskah yang di minta Rachmawati Soekarnoputri. Berdasarkan gugatan tersebut Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan penggugat (Rachmawati Soekarnoputri) untuk sebagian dan menyatakan penggugat adalah pencipta atas naskah film BUNG KARNO : Indonesia merdeka. Terhadap putusan Hakim Pengadilan Niaga tersebut pihak yang kalah PT. Tripar Multivision Plus dan Ram Jethmal Punjabi dan Hanung Bramantyo mengajukan upaya Hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Bahwa berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Tripar Multivision plus dan Ram Jethmal Punjabi dan Hanung Bramantyo tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/pdt/sus HAK-CIPTA/2013/PN.NIAGA JKT.PST, tanggal 10 Maret 2014. Terhadap putusan Pengadilan Niaga dan Kasasi terjadi berbeda pendapat mengenai pertimbangan Majelis Hakim yaitu dalam status Kepemilikan Hak Cipta naskah film Soekarno, oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik menganalisis mengenai masalah ini, adapun judul skripsi ini yaitu “ANALISIS KEPEMILIKAN HAK CIPTA TERHADAP NASKAH KARYA FILM SOEKARNO (STUDI KASUS 305K/PDT.SUS-HKI/2014)” Dengan disahkannya UUHC No 28 tahun 2014, maka UUHC No 19 tahun 2002 tidak berlaku lagi, akan tetapi dalam Penelitian ini Penulis masih menggunakan UUHC No. 19 tahun 2002 di karenakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/PDT.SUS-HKI/2014 Majelis Hakim Mahkamah Agung menggunakan Undangundang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini. Untuk mempermudah dan membantu penulis sebagai
6 bahan perbandingan atas perubahan UUHC sebelumnya penulis juga menggunakan dan memasukan UUHC Nomor 28 tahun 2014 kedalam penulisan skripsi, sehingga bisa memperkaya dan mempertajam penelitian ini. Masyarakat Indonesia semua tahu Ir Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Ia mempunyai peranan yang sangat besar dalam proses kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan melewati perjuangan hingga akhirnya dapat memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Jepang. Ia juga dikenal sebagai bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur, Indonesia pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau merupakan anak dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo (ayah) dan Ida Ayu Nyoman Rai (ibu). Ibunya merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan ayahnya sendiri beragama Islam. beliau mempunyai 9 istri dan dikaruniai delapan anak. 3 dari 9 yang memiliki anak yaitu dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh. Dari istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto mempunyai anak “Kartika” (sumber Wikipedia). Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar "Ir" pada 25 Mei 1926.
Kemudian, beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan
mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, beliau menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu. Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke
7
Bengkulu. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945 Ir.Soekarno terpilih secara aklamasi dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengemukakan
perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 1. Siapakah Pencipta naskah film Soekarno menurut Pengadilan Niaga dan menurut Mahkamah Agung berdasarkan dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Junto Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014? 2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terkait Sejarah hidup pengalaman pribadi Soekarno dibuat menjadi Naskah film?
1.3
Tujuan Dan Kegunaan Penelitian Tujuan Penelitian Ini adalah : 1. Untuk mengetahui siapakah Pencipta Naskah Film Soekarno Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Junto Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. 2. Untuk Mengetahui status kepemilikan Hak Cipta terhadap karya film Soekarno berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Kegunaan Penelitian: 1. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan pengetahuan dan pengembangan ilmu akademik terhadap permasalahan yang terjadi dalam dunia hukum bisnis salah satunya mengenai kepemilikan Hak cipta karya film sinematografi. 2. Hasil Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran kepada legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta akademisi khususnya di
8 bidang Hukum Kekayaan Intelektual agar lebih menegakkan keadilan, kepastian, dan Kemanfaatan Hukum.
1.4
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dengan cara penelitian hukum kepustakaan.5 Pada penelitan hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.6 Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah,7 disamping peraturan perundang-undangan. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in Books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis dan sumber data sekunder yang didapat antara lain:8 a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari, Bahan hukum primer berupa, Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Convention Berne, Putusan Nomor 93/Pdt/sus HakCipta/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Nomor 305K/Pdt.Sus-HKI/2014. b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, wikipedia.
5
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 23 6 Ibid hlm. 24. 7 Ibid hlm. 24. 8 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi 1, Cetakan ke 5 (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2010) hlm. 118 – 119.
9
1.4.1 Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian yaitu dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari kumpulan literatur, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, internet, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Niaga dan melakukan wawancara yaitu data primer bila diperlukan dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi di bidang hukum Kekayaan Intelektual, khususnya hukum Hak Cipta di Indonesia.
1.4.2 Teknik Analisis Teknik analisis yang digunakan untuk mencari jawaban dan mendapatkan kesimpulan dengan cara menganalisa semua data dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian, data primer maupun data sekunder, sehingga mengkritisi data dan bahan hukum tersebut dan dapat menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti, lalu dibandingkan dan ditafsirkan dengan analisis kualitatif selanjutnya ditarik kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang ada.
Tabel 1.1 Metode Penelitian No 1.
Derivasi
Jenis
Pertanyaan
Data
Siapakah
Pencipta Sekun
naskah Soekarno
film der menurut
Pengadilan dan
Niaga
Sumber
Teknik Pengumpulan
Narasumber
Bahan Hukum
Kajian
Undang-
Primer
Undang-
Undang No.
Undang dan
19 tahun
Putusan
2002,
menurut
Putusan
Agung
Nomor
Mahkamah
berdasarkan dengan
93/Pdt/sus
Undang-Undang
Hak-
Hak Cipta No. 19
cipta/Pn.Niag
Tahun 2002 Junto
a.Jkt.Pst,
Undang-Undang
Putusan
Hak Cipta No. 28
Nomor
Tahun 2014?
305K/Pdt.Sus -HKI/2014
10
No 2.
Derivasi
Jenis
Pertanyaan
Data
Bagaimanakah
Sumber
Primer
Teknik Pengumpulan Wawancara
Narasumber Pejabat
Perlindungan
Dirjen
Hukum
Pemegang
Kekayaan
Hak Cipta terkait
Intelektual
Sejarah
hidup
Kementrian
pengalaman pribadi
Hukum dan
Soekarno
Ham
menjadi film?
dibuat Naskah Sekun der
Bahan Hukum
Studi
Sekunder
Kepustakaan
Buku-buku
