BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahnnya. Otonomi daerah sendiri merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah juga menuntut setiap daerah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, sumber keuangan yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaanya. Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah ini, pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerahnya dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Dasar hukum pertama atas pemberlakuan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang juga telah diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
1
2
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah menjelaskan bahwa daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk menciptakan kemandirian daerah. Berdasarkan tujuan dari otonomi daerah tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, guna membiayai pembangunan dan urusan rumah tangga pemerintahan daerah, selain itu juga untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya yang mantap sehingga tujuan otonomi daerah dapat terlaksana sesuai harapan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka masing-masing daerah harus mempunyai sumber-sumber penerimaan yang cukup. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa sumber pembiayaan daerah adalah terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah(PAD) 2. Dana Perimbangan
3
3. Pinjaman Daerah 4. Lain-lain penerimaan daerah yang sah Salah satu sumber penerimaan daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. Sumber penerimaan PAD berasal dari wilayah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Jadi apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah meningkat maka kemampuan keuangan suatu daerah akan meningkat. Sehingga semakin besar peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah akan memperkecil ketergantungan akan bantuan dari pemerintah pusat. Dari beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas Negara. Oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan
4
kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan. Sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
Surabaya
juga
merupakan
daerah
otonom,
dimana
pemerintahannya juga mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga sendiri. Dalam rangka mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan
kepada masyarakat
di
daerahnya dengan
melakukan berbagai program pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk memperlancar jalannya program pembangunan tersebut maka dibutuhkan dana yang cukup besar. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah kota Surabaya berusaha untuk meningkatan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan
jenis-jenis
pendapatan
yang
dikendalikan
oleh
Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayaanan pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu penunjang pendapatan asli daerah kota Surabaya. Dimana pajak daerah dipandang sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi keuangan daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kota Surabaya. Penerimaan Pajak Daerah kota Surabaya selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun
5
yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp 1.852.978, tahun 2013 sebesar Rp 2.1534.652, dan tahun 2014 sebesar Rp 2.427.648. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah sangat berperan penting di sektor Pendapatan Asli Daerah dalam menopang penerimaan keuangan daerah yang dapat berdampak positif bagi penyelenggaraan pembangunan daerah kota Surabaya. Semua itu tentunya tidak lepas dari peran pemerintah kota yang selalu berusaha menggali potensi-potensi daerah kota Surabaya. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah daerah kota Surabaya memberlakukan berbagai jenis pajak daerah, yang tentunya pemberlakuannya juga disesuaikan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Diantara berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota Surabaya, Pajak Hotel dan Restoran ikut berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak bagi setiap daerah/kota. Pajak Hotel dan Restoran seharusnya dapat memberikan penerimaan yang cukup besar juga terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota Surabaya. Sebab mengingat bahwa Kota Surabaya merupakan kota Metropolitan yang selalu dikunjungi para wisatawan baik wisatawan lokal maupun interlokal, maka pemerintah daerah Kota Surabaya dituntut untuk menyediakan fasilitas baik sarana maupun prasarana untuk mendukung perkembangan daerahnya. Sebagai tuntutan, berbagai fasilitas seperti hotel, penginapan, rumah makan, restoran dan fasilitas lainnya sebenarnya dapat dijadikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya perolehan dan
6
penggalian sumber pendapatan sektor ini, khususnya sektor pajak hotel dan restoran. Pajak
Hotel
dan
Restoran
dianggap
dapat
meningkatkan
penerimaan pajak di kota Surabaya karena Hotel dan Restoran di kota Surabaya ini lumayan cukup banyak dan gaya hidup masyarakat di kota Surabaya ini cukup mewah. Dimana menginap dihotel atau makan direstoran merupakan hal yang sudah biasa bagi masyarakat di kota Surabaya. Bukan hanya itu saja dengan adanya bandara juanda maka kota Surabaya memperoleh keuntungan dari para wisatawan yang transit di bandara tersebut. Oleh karena adanya bandara juanda tersebut pemerintah dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan untuk para wisatawan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA”
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana
pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran
Kota Surabaya selama tahun 2012 sampai 2014 ?
7
2. Seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak hotel dan restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya ? 3. Bagaimanakah Upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan Penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran ?
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah : 1. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Surabaya selama tahun 2012 sampai 2014. 2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan pajak hotel dan restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya. 3. Untuk mengetahui upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan Penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran.
8
1.4
Manfaat Penelitian a. Kontibusi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihakpihak yang memerlukan dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan yang positif dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). b. Kontribusi Teoretis Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi yang mengadakan penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan Pajak.
1.5
Ruang Lingkup Penelitian Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah berfokus pada target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun 2012 sampai tahun 2014 dan objek dari penelitian ini adalah Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur.
