1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksitransaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi
atas
pencatatan
transaksi-transaksi,
dan
pelaporan
kinerja
pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan. Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik
adalah
dalam
pertangungjawaban,
manajerial,
dan
pengawasan.
Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Selain itu juga diperlukan adanya pengawasan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali atas penggunaan keuangan publik. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bastian (2015:13), menyatakan prinsip
1
2
desentralisasi terkait dengan penempatan kabupaten atau kota sebagai wilayah pembangunan
otonom
yang
mempunyai
kewenangan
untuk
mengelola
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yurisdiksinya. Pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang untuk membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu
strukur
memungkinkan
organisasi.
Menurut
berlangsungnya
Dwipayana
perubahan
(2003:6),
mendasar
dalam
Desentralisasi karakteristik
hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Otonomi daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah hak
wewenang,
dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah, kedua memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan
3
yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 memiliki pengertian bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Hal ini berarti bahwa setiap
4
kabupaten atau kota mendapat dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka setiap kabupaten atau kota termasuk Kabupaten Banyuwangi harus mengalokasikan dana untuk desa melalui program Alokasi Dana Desa (ADD). Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal ini dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Banyuwangi juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan. Ketentuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi. Jumlah Alokasi Dana Desa di tiap desa ditentukan berdasarkan perhitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional yang telah ditetapkan oleh pihak kabupaten bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Jumlah ADD Minimal dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama di setiap desa. Sedangkan jumlah ADD proporsional
ditentukan berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan lain-lain. Tujuan penggunaan asas merata dan adil dalam Alokasi Dana Desa adalah agar pembangunan di tiap desa di Kabupaten Banyuwangi dapat berlangsung dengan optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.
5
Kabupaten Banyuwangi melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan
berusaha
mengoptimalkan
potensi
desa
demi
terselenggaranya
pemerintahan yang baik, bersih, dan terus berkembang. Selain itu juga sesuai dengan arah Kebijakan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 hingga 2015 yang menyebutkan bahwa pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di pedesaan. Semakin meningkatnya jumlah Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2014 sebesar Rp 30.599.886.000 menjadi sebesar Rp 59.888.614.000 di tahun 2015. Jadi, semakin tinggi keterbukaan dan tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) semakin baik juga. Namun sebaliknya, jika pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) rendah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) akan tidak baik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui transparansi dan akuntabilitas yang mencakup dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Bomo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi tahun 2015. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan di Desa Bomo, dengan cara meneliti transparansi dan akuntabilitas Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya di Desa Bomo. Hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Astuti dan Fanida (2012) dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran
6
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan yang harus dibenahi. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. 1.4 Manfaat Penelitian Dengan melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 1.
Kontribusi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah agar melakukan
evaluasi
dalam
usaha
perbaikan
dan
peningkatan
pertanggungjawaban bagi pemerintah desa khususnya pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan keuangan desa.
7
2.
Kontribusi Teoretis a.
Bagi peneliti Penelitian ini diharapkian dapat bermanfaat untuk mendapatkan ilmu administrasi Negara khususnya tentang Anggaran Dana Desa guna mewujudkan semangat Good Governance serta untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan.
b. Bagi peneliti lain Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan manfaat yang berguna di waktu yang akan datang bagi peneliti berikutnya sebagai acuan atas penelitian yang akan dilakukan 3.
Kontribusi Kebijakan Bagi pemerintah dan instansi yang terkait, khususnya Pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan guna evaluasi dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan alokasi dana desa agar tercapai prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian dimaksudkan agar arah pembahasan dalam penelitian ini tidak melebihi topik permasalahan yang ingin diungkapkan oleh peneliti, maka untuk membatasi permasalahan dan ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berlaku secara yuridis di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015.
