BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untukmengatur dan
mengurus
kepentingan
bangsa
dan
negara.
Tujuan
utama
dari
suatupemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sertameningkatkan
layanan
tersebut
di
masa
yang
akan
datang.
Peningkatanpelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat daritingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatuwilayah
dipengaruhi
oleh
terpadunya
kontribusi
beberapa
faktor,
sepertiinvestasi, inflasi, pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), laju pertumbuhan penduduk, kontribusiangkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah denganpertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunanharus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baiksektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhanekonomi.Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunanjuga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yangberkualitas.Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangatmenentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.
1
2
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Regulasi aturan-aturan tersebut dirasakan sangat menyulitkan dalam hal pelaksanaanya karena disamping butuh waktu untuk mempelajari sekaligus memahami, kendala berikutnya adalah adanya aturan-aturan pelaksanaan yang belum dikeluarkan, baik itu turunan dari Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah daerah itu sendiri sampai sekarang belum diwujudkan, tapi pemerintah tentunya tidak boleh hanya menunggu dengan tidak melaksankan aturan yang ada. Kalau hal ini dilakukan sudah pasti ada pemeriksaan, maka akan menjadi temuan tentunya. Perubahanperubahan aturan yang demikian cepat akan banyak menimbulkan masalahmasalah
dalam
hal
pengelolaan
pertanggungjawaban akhir kegiatan.
keuangan
daerah
terutama
pada
3
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Halim (2012:167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2)
ketergantungan
kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Menurut Mahmudi (2010: 2) terkait dengan tugas untuk menegakkankinerja keuangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untukmempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Terdapatdua alasan utama mengapa Pemerintah Daerah perlu mempublikasikan laporankeuangan kepada pemangku
4
kepentingan, yaitu: 1) Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian danevaluasi kinerja bagi Pemerintah Daerah secara keseluruhan maupun unit-unitkinerja di dalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuanganmerupakan
bentuk
pertanggungjawaban
internal
(internal
accountability), yaitu pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja kepada Kepala Daerah,Kepala Daerah kepada pegawai pemda-pemda dan DPRD, 2) Dilihat dari sisi pemakaian eksternal, laporan keuangan Pemerintah Daerahmerupakan bentuk pertanggungjawaban
eksternal
(external
accountability),yaitu
pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat, investor,kreditor, pemberi pinjaman, karyawan, pelanggan, pemerintah, serta pihak-pihak lain yang berkepentingandengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi,sosial, dan politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperanuntuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dantransaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerahjuga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehinggalaporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami olehpembaca laporan.Meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive,artinya dibuat
lebih
umum
dan
sesederhana
mungkin
untuk
memenuhi
kebutuhaninformasi semua pihak.Tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahamilaporan tersebut dengan baik.Tidak semua pemangku kepentingan memahamiakuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan.
5
Karenatidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik,sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuatkeputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporankeuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah berikutnya.
Adanya
otonomi
daerah
tersebut
pada periode
mengakibatkan
terjadinya
desentralisasi sistem pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Karena itu Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakahPemerintah Kabupaten Flores Timur berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintahan pada masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat geram dan krisis kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satusumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sehingga
6
masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisislaporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan.Analisis Rasio Keuanganadalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkanlaporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio Keuangan terhadap AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara mengitungKinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Ada beberapacara untuk menghitung Kinerja
Keuangan
Daerah,
diantaranya
adalah
denganmengitung
Rasio
Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, RasioEfektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah. Sedangkan untuk menghitung Kemampuan KeuanganDaerah, yaitu dengan cara menghitung Share dan Growth, Peta KemampuanKeuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah. Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukananalisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah darisatu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahuibagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis Rasio Keuangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alatukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai pengambil andilterbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah.
7
Berdasarkan
uraian tersebut maka dalam penelitian ini diangkat judul
“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Studi Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)".
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah
Kinerja
Keuangan
Pemerintahan
Kabupaten Flores
Timurditinjau dari rasio keuangan selamaTahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014? 2. Bagaimanakah kemampuan keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten Flores Timur selama Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014?
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 1. Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur ditinjau dari rasio keuangan selamaTahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014. 2. Untuk menilai kemampuan keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten Flores Timur selama Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014.
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 1. Kontribusi Praktis
8
a. Memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah daerah dalam membuat kebijakan. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan serta memberikan informasi mengenai perbaikan kondisi keuangan pemerintah daerah dimasa yang akandatang. b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dari waktu ke waktu selama periode 3 tahun, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode-periode berikutnya. 2. Kontribusi Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi perpustakaan STIESIA Surabaya, serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya, sehingga diharapkan penelitian yang akan dilakukan berikutnya akan jadi lebih baik. b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai acuan dalam menilai kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3. Kontribusi Kebijakan a. Sebagai
bahan
pertimbangan
bagi
pemerintah
untuk
membantu
meningkatkan stategi didalam perbaikan kondisi keuangan pemerintah daerah. b. Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan bagaimana cara menghitung analisis laporan
9
keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dilakukan berdasarkan data dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun anggaran 2012-2014. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dilihat dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja, sedangkan pengukuran Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur dilihat dari hasil perhitungan Share dan Growth Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan
Keuangan
(IKK).
Dari
keseluruhan
perhitungan,
untuk
mempermudah pembahasan kemudian di tarik suatu kesimpulan secara deskriptif berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Flores Timur pada tahun anggaran 2012-2014.
