BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Dewasa ini masyarakat Indonesia sedang menuju kearah masyarakat yang berorientasi kerja (Work Oriented), mereka memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, sehingga faktor sumber daya manusia dalam pelaksanaan kerja tidak boleh diabaikan. Hal tersebut terlihat dari semakin kuatnya permintaan untuk memperhatikan aspek manusia, bukan hanya terfokus pada aspek teknologi dan ekonomi. Persaingan dalam dunia kerja yang semakin meningkat, memacu instansi atau perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja sehingga dapat menciptakan suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang bermanfaat tentunya diperlukan tenaga kerja yang benar-benar memiliki kemampuan dalam bekerja dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, diantaranya adalah pemberian kompensasi sebagai pemacu semangat kerja karyawan. Dalam suatu instansi atau perusahaan mungkin akan timbul permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dipastikan walaupun sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu sebelum melakukan penilaian, terlebih dahulu harus menentukan kebutuhan karyawan yang tepat baik kuantitas maupun kualitas yang dikehendaki agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien.
15
Penataan gaji merupakan salah satu fokus utama dalam reformasi birokrasi karena sistem penggajian PNS yang diterapkan selama ini tidak sejalan dengan acuan teori penggajian yang berlaku. Dalam literatur manajemen SDM yang dianut oleh banyak negara, skala penggajian yang baik dan mampu memacu prestasi kerja adalah yang memiliki rasio 120 antara gaji terendah dan gaji tertinggi. Pada masa awal republik ini, sistem penggajian PNS menggunakan skala seperti itu. Namun, skala yang digunakan sekarang, yang dikenal dengan Peraturan Gaji Pegawai Sipil (PGPS) telah menyimpang dari teori penggajian. Skala penggajian yang diterapkan mungkin merupakan sistem penggajian yang paling kompleks di dunia sebab menggunakan skala gabungan dan rasio antara gaji pokok tertinggi dan terendah yang terlalu tipis. Dalam PGPS, berdasarkan PP No. 8 Tahun 2009 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dikenal gaji pokok terendah sebesar Rp 1.040.000 (Gol. I/a dengan masa kerja 0 tahun) dan gaji tertinggi Rp 2.306.500 (Gol. IV/e dengan masa kerja 0 tahun). Selain itu, ada tunjangan fungsional dan tunjangan struktural untuk para pejabat eselon IV sampai eselon I. Oleh karena itu, sistem penggajian seperti ini disebut sebagai sistem yang menggunakan skala gabungan. Sistem penggajian dengan skala gabungan tersebut ternyata tidak menjamin tingkat kesejahteraan yang mampu mendukung kinerja PNS. Sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil terdiri dari rangkaian proses dari gaji pokok yang ditambah dengan berbagai tunjangan baik
16
keluarga maupun diluar keluarga dan kemudian dikurangi oleh potonganpotongan yang resmi dari KPPN termasuk potongan pajak yang sebelumnya sudah tersedia/disubsidi oleh pemerintah. Perhitungan besaran gaji pokok mengacu pada masa kerja dan golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS dengan masa kerja dan golongan yang sama akan memiliki gaji pokok yang sama walaupun bobot pekerjaannya berbeda, kondisi ini tidak mendorong PNS untuk lebih berprestasi sesuai dengan kompetensinya. Disamping itu, gaji dan tunjangan yang diterima saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hidup, sistem penggajian tersebut mengakibatkan kurangnya insentif untuk meningkatkan
karier
dan
prestasi,
serta
mendorong
terjadinya
penyalahgunaan wewenang untuk meningkatkan taraf hidupnya. Alasan seseorang menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS) sangatlah beragam. Bila dilihat dari masalah gaji pokok, semua orang pasti ingin mendapatkan gaji semaksimal mungkin dan menjadi PNS bukan jawabannya, tetapi menjadi PNS mempunyai beberapa hal yang membuat orang tertarik, salah satu alasannya yaitu ingin memiliki rasa aman terhadap pekerjaannya, karena menjadi PNS tidak mungkin ada pemecatan/PHK. Banyak sekali faktor-faktor atau alasan mengapa seseorang ingin menjadi seorang PNS. Maka dari itu penulis ingin membahas tentang hubungan kompensasi-kompensasi yang diberikan kepada PNS terhadap kinerja mereka. Dengan demikian sistem kompensasi merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kinerja pegawai. Untuk itu pemerintah dituntut
17
agar mampu melaksanakan sistem penggajian yang tepat kepada pegawai sesuai dengan keadilan, kelayakan and kewajaran dari gaji tersebut juga harus melalui proses tahapan yang tepat dengan tujuan memelihara motivasi kerja pegawai, peningkatan semangat kerja, pencapaian kepuasan kerja dan tercapainya tujuan reformasi birokrasi. Penelitian ini menganalisis hubungan pemberian kompensasi dengan tingkat kinerja Pegawai Negeri Sipil di LKPP. Dengan demikian penelitian ini penulis beri judul “Analisa Hubungan Pemberian Kompensasi Dengan Tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.
1.2
Perumusan Masalah Perumusan masalah menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar ialah usaha untuk menyatakan secara jelas dan lengkap mengenai pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahannya (2001:26). Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa adanya perbedaan pemberian kompensasi yang didapat oleh tenaga kerja PNS yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja para pekerja. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka disusunlah pertanyan penelitian, sebagai berikut:
18
1.
Bagaimana kompensasi pegawai negeri sipil di LKPP ?
2.
Bagaimana pencapaian kinerja karyawan Pegawai Negeri Sipil di LKPP ?
3.
Bagaimana hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan Pegawai Negeri Sipil di LKPP ?.
1.3
Tujuan Penelitan Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan pemberian kompensasi yang diterima Pegawai Negeri Sipil LKPP berhubungan dengan tingkat kinerja dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dan bahan pertimbangan dalam rangka pemberian kompensasi untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Di
Lingkungan
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. 2. Bagi penulis Untuk dapat menerapkan teori yang didapat sehingga menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Manajemen Sumber Daya
19
Manusia khususnya masalah pemberian kompensasi dan kinerja karyawan dalam organisasi. 3. Bagi Almamater Sebagai bahan
referensi yang dapat memberikan
mengenai pemberian kompensasi dilakukan
oleh
setiap
pimpinan
yang tepat, organisasi
gambaran
yang harus agar
dapat
meningkatkan kinerja karyawan sehingga bisa dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.
20
