BAB 1. PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJM. Rencana kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang termasuk dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Tahapan penyusunan renja SKPD yaitu : a.
Persiapan penyusunan Renja SKPD
b.
Penyusunan Rancangan Renja SKPD
c.
Pelaksanaan forum SKPD
d.
Penetapan Renja SKPD Rancangan Renja SKPD kota disusun dengan mengacu pada
rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra SKPD, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan awal RKPD
menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renja SKPD juga disusun berdasarkan Renstra SKPD, dimana Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Renja seluruh SKPD se-kota Mataram akan menjadi bagian dari RKPD Kota Mataram. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Renja SKPD adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.
Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Mataram mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu: a.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
d.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
e.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; f.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011. g.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; h.
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor:
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah i.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
j.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
k.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013;
l.
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011;
m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 20052025; n.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015;
o.
Peraturan Walikota Mataram Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015.
3.
Maksud dan Tujuan Maksud
dari
penyusunan
Renja
Inspektorat
Tahun
2015
adalah
menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat
ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja
Anggaran SKPD serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2015. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah
peningkatan kinerja
pengawasan.
4.
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015 adalah sebagai berikut: BAB l PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
1.4
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3
Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA MATARAM TAHUN LALU
1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2013 & Capaian Renstra SKPD Tahun 2011-2015 Penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kota Mataram sebesar Rp 4.236.788.296,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.353.714.796,dan Belanja Langsung sebesar Rp 1.883.073.500,- dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp 3.945.777.356,- atau 93,13% dan realisasi fisik mencapai 100%.
Program dan Kegiatan Berdasarkan
tugas
pokok
dan
pengawasan, pada tahun 2013
fungsi
dalam
penyelenggaraan
kegiatan
Inspektorat Kota Mataram melaksanakan lima
program pokok, terdiri dari : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program ini bertujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Kota Mataram Kegiatan yang dilaksanakan : a.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.
Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik
c.
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perijinan
kendaraan
Dinas/Operasional d.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
f.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
h.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
i.
Penyediaan makanan dan minuman
2.
j.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
k.
Penyusunan Dokumen Perencanaan
l.
Penyediaan Administrasi Keuangan
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan yang dilaksanakan :
3.
a.
Pembangunan gedung kantor
b.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
c.
Pengadaan Peralatan gedung kantor
d.
Pengadaan Meubelair
e.
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
f.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
g.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan yang dilaksanakan : a.
4.
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan yang dilaksanakan :
5.
a.
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
b.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
c.
Kormonev pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004
d.
Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan yang dilaksanakan : a.
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparatur
Pengawasan
Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian Tujuan Inspektorat Kota Mataram yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan menggunakan pembanding antara target dan realisasi. Adapun Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan Misi Inspektorat Kota Mataram adalah peningkatan kinerja pengawasan
Dalam mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kota Mataram 2011-2015 yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahah yang baik (Good Governance)”, serta untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal. Sasaran diatas dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%. Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2013 mencapai Rp 3.945.777.356,atau 93,13% dari total anggaran sebesar Rp 4.236.788.296,-. anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.353.714.796,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 2.221.761.991,- atau 94,39%
dan Belanja Langsung
sebesar
Rp1.883.073.500,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.724.015.365,-atau 91,55%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Hal-hal yang menyebabkan realisasi anggaran dibawah 100% disebabkan oleh: 1.
Efisiensi dalam penggunaan anggaran.
2.
Waktu pelaksanaan yang relatif pendek mengingat anggaran definitif dilaksanakan pada triwulan ke II, dan perubahan APBD yang terjadi pada akhir tahun anggaran.
Target dan realisasi anggaran program diuraikan sebagai berikut: Program
:
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran
:
Terselenggara dan Terpenuhinya Pelayana Administrasi Perkantoran
Jumlah Dana
:
Rp. 487.721.150,-
Realisasi Keuangan (%) :
Rp. 458.270.065,- (93,96%)
Program
:
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
:
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Sasaran
Kerja Aparatur Jumlah Dana
:
Rp. 238.712.750,-
Realisasi Keuangan (%)
:
Rp. 229.295.800,- (96,06%)
:
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan
Program
Capaian Kinerja dan Keuangan Sasaran
:
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dana
:
Rp. 15.120.000,-
Realisasi Keuangan (%)
:
Rp. 12.480.000,- (82,54%)
Program
:
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Sasaran
:
Meningkatnya kegiatan pengawasan Internal secara berkala
Jumlah Dana
:
Rp. 1.124.670.000,-
Realisasi Keuangan (%)
:
Rp. 1.018.025.750,- (90,52%)
Realisasi
dan
capaian
indikator
program
dan
kegiatan
penyelenggaraan
pengawasan tahun 2013 tertera dalam tabel berikut : Tabel. Pencapaian Indikator Program kegiatan Pengawasan Inspektorat Kota Mataram Tahun 2013
NO
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
1.
Program Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 6. 7.
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
60 obrik
Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan Kormonev pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
100%
30 obrik
66,10
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan (tahun 2014), Inspektorat Kota Mataram berencana melaksanakan program dan kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.964.283.118,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.726.254.438,dan belanja langsung Rp. 2.238.028.680,-. Diperkirakan pada akhir tahun ini dicapai realisasi fisik 100 % dengan realisasi anggaran minimal 90%.
Untuk
mencapai realisasi diatas, Inspektorat Kota Mataram telah menyusun tahapan pencairan anggaran yang sejalan dengan kegiatan fisiknya, sehingga realiasasi fisik dan anggaran yang diharapkan dapat tercapai.
2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan Di dalam Peraturan Daerah Nomor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram
disebutkan bahwa struktur organisasi
Inspektorat Kota Mataram terdiri dari terdapat 9 Jabatan Struktural terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 5 Jabatan Eselon IIIa, dan 3 Jabatan Eselon IVa Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok seperti di atas, maka Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan pemerintah daerah; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pemeriksaan; c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya. Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Inspektorat Kota Mataram didominasi oleh penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.
Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya.
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2013 diukur dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permen No. 54 tahun 2010, dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan disesuaikan dengan format dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA perihal Penyusunan LPPD. Inspektorat melaksanakan urusan Pemerintahan umum terkait dengan
efekivitas
perencanaan,
penyusunan,
pelaksanaan
tata
usaha,
pertanggungjawaban dan pengawasan APBD yang mempunyai dua aspek yang terkait secara langsung yaitu Kewajaran Laporan Keuangan
dan Pengawasan
Inspektorat. Adapun capaian kinerja Inspektorat Kota Mataran Tahun 2013 dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel Tataran Pengambil Kebijakan dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2013 Inspektorat Kota Mataram ASPEK (1) (2) 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
FOKUS (3)
Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)
No. (4)
35
Besaran SILPA
36
Realisasi belanja
37
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2013)
Capaian KInerja
(5)
(6)
(7)
(8)
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012, dengan opini: --------
Opini tahun 2012 = WDP
Jenis opini BPK terhadap Opini BPK Hasil LapKeu terhadap LapKeu Daerah Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013, dengan opini: --------
- SILPA Tahun 2013, sebesar Rp ------- Total Pendapatan Rasio SILPA thdp Besaran SILPA dalam APBD total pendapatan dibagi jumlah (Realisasi) Tahun pendapatan x 100% 2013, sebesar Rp. ------Rasio realisasi Realisasi belanja belanja thd dibagi total anggaran belanja anggaran belanja
- Realisasi Belanja Tahun 2013, sebesar Rp --------
Opini tahun 2013= WDP
Keterangan (9) Opini,: 1) WTP/ unqualified opinion); 2) WDP/ qualified opinion); 3) TMP/ disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion). Opini LHP Tahun 2010, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
..... %
.... %
Realisasi belanja disesuaikan dengan LRA.
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN APBD X 100%
Pengawasa n Inspektorat Kota
38
Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2011
Jenis Data (Tahun 2013) - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2013, sebesar Rp. ------ Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2013 sebanyak 306 temuan dengan 705 rekomendasi - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2013, sebanyak 466 temuan.
Capaian KInerja
66,10 %
Keterangan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Mataram adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Utama 2 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan: a. BPK
Target 3
Realisasi 3
70%
66,10
b. Inspektorat
45%
50,18
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B)
15%
23%
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
WDP
WDP
Capaian Kinerja Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dari tabel diatas terdapat dua indikator kinerja utama yang menunjukkan kinerja Inspektorat Kota Mataram pada tahun 2013, yaitu : 1.
Indikator mengenai meningkatnya Temuan Hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram
yang telah selesai ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan.
Berikut kami sajikan data temuan dari BPK dan Inspektorat Kota Mataram selama tahun 2012 dan 2013.
No
Instansi
1
BPK
2
Inspektorat Kota
PenjelasanTahun 2012 Jumlah Temuan sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 351 Temuan, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 227 temuan.
Jumlah Temuan sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 1.205 Temuan, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 630 temuan.
PenjelasanTahun 2013 Jumlah Temuan sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 288 Temuan dengan 654 rekomendasi, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 466 rekomendasi. Jumlah Temuan sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 1.002Temuan dengan 1.632 rekomendasi, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 819 rekomendasi.
Persentase 2012
Persentase 2013
64,67
71,25
6,58
52,28
50,18
-2,1
58,48
60,72
8,68
Total
Selisih
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah temuan baik oleh BPK maupun oleh Inspektorat Kota Mataram dari tahun 2012 ke tahun 2013, begitu pula dengan jumlah temuan yang berhasil ditindaklanjuti. Namun peningkatan jumlah temuan ini tidak sebanding dengan peningkatan jumlah yang dapat ditindaklanjuti, sehingga untuk perhitungan secara persentase antara jumlah temuan dengan jumlah temuan yang dapat ditindaklanjuti terdapat penurunan. Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2013 ini, namun target pada tahun 2013 ini telah dicapai.
3.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Mataram Inspektorat Kota Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan mempunyai fungsi
yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pemeriksaan,melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan Melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan Identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Aspek Kajian Kajian terhadap Kinerja Pengawasan
Kajian terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan inspektorat dan BPK
Capaian Kondisi Saat Ini Pemeriksaan Komprehensif dan khusus
Daftar obrik yang sudah selesai tindaklanjutnya, dalam proses tindak lanjut ataupun belum selesai tindak lanjutnya
Standar Yang Digunakan PP No. 60 Tahun 2008 Permenpan No.04/MPAN /03/2008 Permenpan No.05/MPAN /03/2008 Permenpan No. 059 Tahun 2009 Permenpan No. 019 Tahun 2009
Faktor yang mempengaruhi Internal Semakin besarnya jumlah obyek pemeriksaan yaitu sebanyak 41 obrik ditambah 261 sub obrik yaitu 50 kelurahan dan 211 (UPTD) sehingga keseluruhan berjumlah 302 obrik/sub obrik.
Pasal 20 UU Fungsi Tim No. 15 Tahun tindak lanjut 2006 Koordinasi tindak lanjut Sarana dan Prasarana penunjang olah data tindak lanjut
Eksternal
Permasalahan Pelayanan
Adanya Jumlah obyek kebijakan pemeriksaan pemekaran tidak Kelurahan sebanding sehingga dengan jumlah obrik jumlah semakin Sumber Daya meningkat Manusia (SDM) Tim Pemeriksa Aparatur Pengawas (APIP) belum sepenuhnya memiliki kompetensi Jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan masih terbatas Auditee yang Tidak hadirnya menindak pihak yang lanjuti masih mempunyai tunggakan tindak lanjut
Data Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) No 1
Isu Strategis Dinamika Internasional
Dinamika Nasional
Harapan
Kemampuan
terhadap
masyarakat tata
kelola
pemerintahan yang baik
untuk
LainDinamika Regional/Lokal
lain
Peningkatan tranparansi dan
mempertahankan
akuntabilitas
pengelolaan
opini BPK
keuangan daerah yang terus
(good Governance) dan
diupayakan dengan menjaga
bebas dari KKN
kualitas sistem pengendalian internal Tuntutan
Semakin kritisnya masyarakat
Masyarakat
terhadap
terhadap penegakan
pemerintahan
hukum
diberlakukannya transparansi
Rencana
aksi
penyelenggaraan
Upaya
atas
pendampingan
daerah dalam upaya
akuntabilitas
pencegahan
penyelenggaraan pemerintah
dan
pemberantasan
daerah
korupsi
Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota Mataram terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian tersebut. PERMASALAHAN
SOLUSI
Jumlah obyek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Tim Pemeriksa
-
Peningkatan jumlah tenaga aparatur pemeriksa melalui rekrutmen pegawai atau mutasi pegawai.
Aparatur Pengawas (APIP) sepenuhnya memiliki kompetensi
-
Peningkatan kompetensi melalui diklat fungsional Pembentukan dan Penjenjangan JFA. Peningkatan kompetensi melalui diklat teknis substantive Pengoptimalan jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak yang masih mempunyai tunggakan tindak lanjut
belum
Jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan masih terbatas Tidak hadirnya pihak yang masih mempunyai tunggakan tindak lanjut
-
-
Perlu adanya Gelar pengawasan secara berkala dan Rapat Pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan
Sejumlah kendala diatas akan menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya sehingga dapat dicapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping kendala, Inspektorat Kota Mataram mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain: 1)
Adanya program pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) secara periodik bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
2)
Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Walikota Mataram
3)
Adanya
dukungan
Pusat
Pembinaan
Jabatan
Fungsional
Auditor,
Pusdiklatwas BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan 4)
Adanya semangat Pemerintah Kota Mataram untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5)
Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan Kinerja Pemerintah Kota Mataram
6)
Adanya komitmen Pemerintah Daerah tentang Kepemerintahan yang baik.
Sedangkan tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain: 1. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan dan Pemerintah Daerah pada umumnya. 2. Kurangnya tanggapan Objek Pemeriksaan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan.Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan keuangan maupun kinerja SKP
Tantangan dan Peluang tersebut harus dijadikan acuan bagi Inspektorat Kota Mataram untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Mataram ini.
4.
Review Rancangan Awal RKPD terhadap Renja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015 Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2015, maka Renja Tahun 2015 relatif tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembandingan antara Rancangan RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Renja SKPD dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Mataram.
Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015 Kota Mataram Nama SKPD : Inspektorat Kota Mataram Rancangan Awal RKPD
Catatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
No
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target capaian
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target capaian
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.1
-
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Kota Mataram
60 obrik
60 obrik
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Daerah
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Kota Mataram
60 obrik
60 obrik
1.4
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
1.4
Review atas laporan keuangan Pemerintah daerah Kota Mataram
1 laporan
1 laporan
Kota Mataram
19 orang
19 0rang
1.2
1.3
2 2.2
(10)
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Daerah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Kormonev Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Review atas laporan keuangan Pemerintah daerah
Kota Mataram
60 obrik
60 obrik
-
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
-
Kota Mataram
60 obrik
60 obrik
-
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
-
Kota Mataram
1 laporan
1 laporan
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kota Mataram
19 orang
19 orang
-
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi NTB Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015, prioritas nasional yang akan direncanakan dan dijabarkan dengan sasaran prioritas masingmasing bidang telah dicanangkan oleh presiden terpilih, yaitu: 1.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2.
Pendidikan;
3.
Kesehatan;
4.
Penanggulangan Kemiskinan;
5.
Ketahanan Pangan;
6.
Infrastruktur;
7.
Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8.
Energi;
9.
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10.
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik;
11.
Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi.;
12.
Bidang Politik, hukum dan Keamanan;
13.
Bidang Perekonomian; dan
14.
Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2015, pembangunan nasional dalam RKP 2015 dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya. 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II : 1.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2.
Pendidikan
3.
Kesehatan
4.
Penanggulangan Kemiskinan
5.
Ketahanan Pangan
6.
Infrastruktur
7.
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8.
Energi
9.
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Prioritas Lainnya : 12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13. Bidang Perekonomian 14. Bidang Kesejahteraan Rakyat. Hubungan antara Renja dan RKP Nasional tahun 2015 dapat ditampilkan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 3.1 Identifikasi Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2015 KETERKAITAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS Nasional Kota Mataram (1) (2) Menanggulangi Kemiskinan
Meningkatkan Akses, Kualitas Pendidikan dan kesehatan
Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat;
Lingkungan Bencana
Hidup
dan
Pemberdayaan ekonomi rakyat dan Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin. Peningkatan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pemulihan dan penguatan fungsi infrastruktur perkotaan (baik jalan dan saluran drainase) dalam mendukung kegiatan pembangunan. Optimalisasi pelaksanaan Good Governance Kepadatan penduduk yang tinggi terutama pada kawasan pemukiman tradisional.
Pengelolaan Penataan lingkungan dan permukiman kumuh
Pengembangan ruang kota yang sinergis dalam konsep Mataram Metro Penataan drainase perkotaan Peningkatan kualitas sarana transportasi Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan Penciptaan ruang terbuka hijau Pengelolaan sampah
Gambaran Pelayanan, Visi, dan Misi Inspektorat Kota Mataram Struktur
Organisasi Inspektorat Kota Mataram sesuai Perda Nomor 18 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram terdapat 9 Jabatan Struktural terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 5 Jabatan Eselon IIIa, dan 3 Jabatan Eselon IVa Inspektorat sebagai lembaga pengawasan dengan
tugas pokoknya
adalah
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok tersebut maka Visi Inspektorat Kota Mataram adalah ” Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel ” . Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, karena aspek keuangan menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan daerah, baik dari segi sifat, jumlah, maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan dan kestabilan perekonomian. Berdasarkan visi tersebut diatas, maka untuk mewujudkannya diperlukan Misi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi oleh Inspektorat Kota Mataram ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Kota Mataram dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Adapun Misi Inspektorat Kota Mataram adalah mewujudkan peningkatan aparatur pengawas dan kapasitas pengawasan.
2.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan Renja Inspektorat adalah peningkatan kinerja pengawasan sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal. Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mecapai visi Inspektorat Kota Mataram terlihat pada tabel 3.2.
Tabel Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran serta Program dan Kegiatan Visi : Terwujudnya pengawasan daerah yang profesional menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel Misi : Mewujudkan peningkatan Aparatur pengawas dan kapasitas pengawasan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Target
Peningkatan
Meningkatnya
Persentase penyelesaian
kinerja
akuntabilitas
tindaklanjut hasil pemeriksaan :
pengawasan
sistem
a.
BPK
pengawasan
b.
Inspektorat Kota Mataram
85 80
internal
Persentase hasil Evaluasi SAKIP
50
Program - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) Opini BPK atas Laporan Keuangan
WTP
Pemerintah Daerah
Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel MISI Mewujudkan Peningkatan Aparatur Pengawas dan Kapasitas Pengawasan Tujuan Peningkatan kinerja pengawasan
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal
Strategi Meningkatkan auditor
kapabilitas
Koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Meningkatkan pengelolaan database tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Meningkatkan Kualitas Laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP
Kebijakan Peningkatan Pengiriman peserta diklat substantif dan diklat penjenjangan bagi Auditor Peningkatan koordinasi kewenangan APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan Peningkatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
3.
Program dan Kegiatan Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sangat memberikan
kontribusi
terhadap
peningkatan
kinerja
organisasi.
Kegiatan
merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan organisasi dalam merealisasikan program kerja yang ditetapkan. Program kerja dan kegiatan Inspektorat Kota Mataram ini disusun juga dengan memperhatikan visi dan misi kepala daerah, dimana salah satu misi yang akan menunjang terwujudnya visi Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya, misi tersebut yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
berorientasi
pada SPM (Standar
Pelayanan Minimal) dan SPP (Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsip-prinsif tata pemerintahan yang baik (Good Governance)”. Inspektorat
Kota
Mataram
membantu
Kepala
Daerah
melakukan
pengawasan dan pembinaan pada seluruh SKPD Se-Kota Mataram agar dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
Tabel Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram Tahun 2015 SKPD : Inspektorat Kota Mataram Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
KODE REKENING
1 1
1
2 Urusanwajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuda, Perangkat Daerah, Kepeg dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20
20
1
20
05
01
1
20
1
20
05
01
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1
20
1
20
05
01
02
1
20
1
20
05
01
06
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
3
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung Jawabkan Terlaksananya kegiatan surat menyurat Tersedianya biaya jasa komunikasi telpon Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional, tertibnya penyelenggaraan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Cata tan Pen ting
4
5
6
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8
9
2.620.356.398
2.620.356.398
465.111.398
465.111.398
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
Kota Mataram
2 saluran telepon
2 saluran telepon
Kota Mataram
2 unit kendara an dinas roda 4 dan 16 kendara an dinas
2 unit kendara an dinas roda 4 dan 16 kendara an dinas
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
KODE REKENING
1
2
1
20
1
20
05
01
07
1
20
1
20
05
01
10
1
20
1
20
05
01
1
20
1
20
05
1
20
1
20
05
1
20
1
20
05
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi 3 administrasi keuangan
Target Capaian Kinerja
4
5 roda 2
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Cata tan Pen ting
6
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 8 roda 2
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya materai dan benda pos lainnya Tersedianya alat tulis kantor yang memadai
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
01
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan administrasi perkantoran Tersedianya komponen listrik berupa lampu untuk kebutuhan penerangan kantor
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Kota Mataram
1 Tahun
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan kantor
Kota Mataram
1 Tahun
01
17
1 Tahun
1 Tahun
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
KODE REKENING
1
20
1
1 20
05
01
18
1
20
1
20
05
01
19
1
20
1
20
05
01
26
1
20
1
20
05
02
1
20
1
20
05
02
03
1
20
1
20
05
02
05
1
20
1
20
05
02
1
20
1
20
05
02
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Cata tan Pen ting
6
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3 Terlaksananya koordinasi di bidang pengawasan
4 Kota Mataram
5 1 Tahun
Penyusunan dokumen perencanaan Penyediaan administrasi keuangan
Tersedianya dokumen perencanaan Tersedianya dana untuk pembayaran jasa tenaga administrasi keuangan
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor
8 1 Tahun
446.605.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 9
446.605.000
Tersedianya bangunan gedung kantor
Kota Mataram
1 unit
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Kota Mataram
1 unit
1 unit
07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kota Mataram
1 lokal
1 lokal
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Kota Mataram
1 paket
1 paket
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
KODE REKENING
1
20
1
1 20
05
02
10
1
20
1
20
05
02
1
20
1
20
05
1
20
1
20
1
20
1
1
20
1
1
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Cata tan Pen ting
6
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
2 Pengadaan Mebeleur
3 Tersedianya mebeleur
4 Kota Mataram
5 1 paket
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
02
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin
Kota Mataram
05
02
28
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Kota Mataram
2 unit kendara an dinas roda 4 dan 16 kendara an dinas roda 2 1 Tahun
20
05
03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur
2 unit kendara an dinas roda 4 dan 16 kendara an dinas roda 2 1 Tahun
1
20
05
03
04
Pengadaan pakaian KORPRI
Tersedianya pakaian KORPRI
Kota Mataram
1 paket
1 paket
20
1
20
05
03
05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu
Kota Mataram
1 paket
1paket
20
1
20
05
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja
8 1 paket
15.950.000
20.880.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 9
15.950.000
20.880.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
KODE REKENING
1
2 dan keuangan
1
20
1
20
05
06
1
20
1
20
05
20
01
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Cata tan Pen ting
4
5
6
7
Kota Mataram
12 laporan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8
9
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Tersusunnya laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan
12 laporan
Terlaksananya kegiatan pengawasan internal secara berkala
Kota Mataram
60 obrik
60 obrik
1.582.580.000
1.582.580.000
1
20
1
20
05
20
01
1
20
1
20
05
20
02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
20
1
20
05
20
06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Terlaksananya pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
Kota Mataram
60 obrik
60 obrik
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
KODE REKENING
1
20
1
1 20
05
20
07
1
20
1
20
05
20
10
1
20
1
20
05
21
1
20
1
20
05
21
1
20
1
20
05
22
1
20
1
20
05
22
01
02
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
2 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
3 Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
4 Kota Mataram
5 1 Tahun
Review atas laporan keuangan pemerintah Daerah
Terlaksananya review atas laporan keuangan pemerintah daerah
Kota Mataram
1 laporan
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan dan prosedur pengawasan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Cata tan Pen ting
6
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 8 1 Tahun
Kota Mataram
19 orang
81.870.000
19 orang
13.020.000
Tersusunnya kebijakan dan prosedur pengawasan
Kota Mataram
1 paket
9
1 laporan
72.880.000
Terlaksananya kegiatan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
13.020.000
1 paket
BAB IV
PENUTUP Rencana Kerja Inspektorat Kota Mataram selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 bagi Inspektorat
Kota Mataram juga berfungsi sebagai sarana
peningkatan kinerja Inspektorat Kota Mataram. Karena melalui Renja Inspektorat ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Inspektorat Kota Mataram sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan setiap unsur aparatur Inspektorat Kota Mataram dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (outcome) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Kota Mataram dalam mendukung pencapaian visi Kota Mataram yaitu “Terwujudnya Kota Mataram Yang Religius Maju dan Berbudaya”.
