BUKU PUTIH SANITASI HALMAHERA UTARA
[2013]
BAB 1 PENDAHULUAN
1.
LATAR BELAKANG Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di dalam kehidupan masyarakat sangatlah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, budaya dan faktor lainnya. PHBS juga akan berdampak terhadap kualitas lingkungan, menjadi lebih baik atau sebaliknya. Dampak yang ditimbulkan oleh PHBS yang belum sesuai seperti yang diharapkan inilah maka oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dijadikan prioritas pembangunan agar dapat ditangani secara serius. Pengelolaan sanitasi lingkungan dikategorikan dalam 3 bidang penanganan yaitu di Bidang Air Limbah, Bidang Drainase dan Bidang Persampahan. Mendukung Program Pemerintah Pusat yang menyangkut sanitasi, yaitu Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi PerKabupatenan (PPSP) 2010-2014 maka Kabupaten Halmahera Utara secara intens dan serius mengupayakan hal-hal yang mendukung berhasilnya program-program sanitasi yang dapat diberlakukan secara maksimal. Di Kabupaten Halmahera Utara, PHBS menjadi salah satu indikator di dalam menangani permasalahan kesehatan masyarakat maupun lingkungan bersih menuju hidup sehat. PHBS yang belum sesuai dengan yang diharapkan, misalnya BABS (Buang Air Besar Sembarangan), membuang sampah sembarangan dan lain-lain akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lingkungan yang mendasar. Permasalahan-permasalahan sanitasi yang ada di Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat dari data penduduk di Kabupaten Halmahera Utara dengan jumlah keluarga yang didata sebanyak 37.375 keluarga yang tidak memiliki jamban sehat sekitar 25% ( ketersediaan Jamban sehat sebanyak 9.356 keluarga), pengelolaan air limbah sehat hanya mencapai sekitar 0,77% (ketersediaan jumlah pengelolaan limbah sehat 287), tersedianya tempat-tempat sampah sehat sekitar 16,83% (ketersediaan tempat sampah sehat 6.291) dan belum dibarengi dengan sistim pengangkutan sampah ke TPA bahkan belum tersedianya TPA yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Halmahera Utara. Dengan demikian PHBS juga diperburuk lagi karena tidak didukung fasilitas berupa sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Untuk mengatasi PHBS, sosialisasi maupun stimulasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam merubah ataupun meningkatkan paradikma maupun budaya yang berlaku di masyarakat, tentu saja di dukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
1
BUKU PUTIH SANITASI HALMAHERA UTARA
[2013]
Diharapkan dengan mengikuti Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ini permasalahan-permasalahan lingkungan yang menyangkut sanitasi di Kabupaten Halmahera Utara dapat diselesaikan dengan baik sehingga tercapai apa yang diharapkan bersama. Pengelolaan dan Penanganan Sanitasi pun dapat menjadi prioritas dalam perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara demi mencapai kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. 1.2 LANDASAN GERAK Pengertian Sanitasi Sanitasi dapat dipahami sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik ditingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. (Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi).
Pengertian dasar Penanganan Sanitasi di Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut: 1. Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari Jamban/WC dan urinoir. 2. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem: a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. 3. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 4. Penanganan drainase Kabupaten adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air dan memutuskan air permukaan.
Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zona-zona sanitasi ditingkat Kabupaten. Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala Kabupaten yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi di Kabupaten Halmahera Utara. Sanitasi di Indonesia memerlukan perhatian khusus, sehingga peningkatan kepedulian dan penggalakan hidup bersih dan sehat untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat dalam bidang sanitasi tidak terlepas dari program ini. Kegiatan-kegiatan studi pasar untuk 2
BUKU PUTIH SANITASI HALMAHERA UTARA
[2013]
mengetahui permintaan juga dilakukan. Monitoring dan evaluasi tidak bisa ditinggalkan dalam implementasi program sehingga strategi monitoring dan evaluasi yang tepat perlu diolah dengan matang. Manfaat pengalaman nasional dalam kerangka pemberdayaan nasional adalah: memperdalam pengkajian sektor sanitasi, mengembangkan kapasitas pembuat kebijakan dan stakeholders, memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan, mengembangkan kerangka kelembagaan pada tingkat nasional, mengembangkan dan menyebarluaskan strategi atau rencana tindak serta pedoman bagi pemerintah daerah.
Wilayah cakupan kajian Buku Putih Sanitasi Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan hasil kesepakatan Pokja Sanitasi Kabupaten Halmahera Utara adalah empat wilayah kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara.
3
BUKU PUTIH SANITASI HALMAHERA UTARA
[2013]
Peta 1.1 Wilayah Kajian Buku Putih Sanitasi Kabupaten Halmahera Utar
BUKU PUTIH SANITASI HALMAHERA UTARA
[2013]
Visi Kabupaten Halmahera Utara Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kabupaten Halmahera Utara harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Halmahera Utara menuju perubahan yang lebih baik adalah Halmahera Utara yang Aman, Adil, Damai dan Sejahtera dalam suasana kekeluargaan sejati. Maju dan mampu bersaing dan tetap dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia. Makna yang terkandung dalam Visi 1. Aman, artinya Masyarakatnya membangun dan bekerja dengan tidak rasa takut atau was-was; 2. Adil, artinya seimbang dan selaras secara proporsional kadar dan takar masing-masing komponen; 3. Damai dan Sejahtera, artinya ada rasa percaya satu dengan yang lain dalam suasana kekeluargaan, persaudaraan dan cinta ingkungan serta pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup; 4. Maju, artinya berjuang tanpa pamrih untuk meraih sesuatu yang lebih baik dan mampu bersaing baik lokal, regional, Nasional maupun global. Semua itu tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Misi Kabupaten Halmahera Utara adalah : Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut : Misi Pertama
:
Memantapkan ketertiban dan keamanan yang telah dicapai selama ini untuk lebih memberikan rasa aman dan nyaman kepada penduduk yang mendiami Halmahera Utara
Misi Kedua
:
Membangun sarana dan prasarana wilayah yang seimbang secara proposional baik jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, air bersih, pasar, pelabuhan udara, dermaga laut dan lainnya
Misi Ketiga
:
Mengupayakan dan mendorong saling percaya, dan saling
5
BUKU PUTIH SANITASI HALMAHERA UTARA
[2013]
melindungi baik antar sesama manusia maupun manusia dengan alam sekitar dan yang paling utama adalah tercipta hubungan yang sungguh-sungguh antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa Misi Keempat
:
Menciptakan iklim yang sehat untuk berkompetisi secara sportif menuju kemajuan yang kompetitif dalam segala hal
Misi Kelima
:
Menjaga dan melestarikan rasa kebangsaaan dan nasionalisme yang tinggi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : a. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Halmahera Utara akan menjadi dasar dan acuan dimulainya pekerjaan sanitasi di Kabupaten Halmahera Utara. b. Buku putih sanitasi merupakan hasil kerja beberapa dinas yang terkait dengan persoalanpersoalan c. Kabupaten Halmahera Utara ini menyajikan data-data sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan sanitasi di Kabupaten Halmahera Utara. d. Buku Putih Sanitasi ini nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mengatur sanitasi. e. Buku Putih Sanitasi dan memanejemen kegiatan sanitasi.
Tujuan : Adapun Kelompok kerja (pokja) sanitasi yang telah terbentuk dan telah melakukan pengumpulan data-data sanitasi, menganalisa data dan telah mengakses data-data sanitasi sehingga dihasilkan pemetaan sanitasi sesuai dengan permasalahan sanitasi yang ada di Kabupaten Halmahera Utara agar capaian penanganan dan pengelolaan sanitasi menjadi efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
1.4. METODOLOGI Metodologi Penyusunan Buku Putih Sanitasi yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Sumber Data Data berupa : a. Dokumen yang berkaitan dengan data-data sanitasi yang menjadi ruang lingkup pekerjaan pada dinas/badan/kantor yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. b. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/badan/kantor yang terkait untuk klarifikasi data-data. Narasumber ini tidak terbatas, 6
BUKU PUTIH SANITASI HALMAHERA UTARA
[2013]
dapat diperoleh dari pihak masyarakat sipil, swasta dan tokoh masyarakat yang dapat mendukung data primer sanitasi yang diperlukan.
2. Pengumpulan Data Untuk memperoleh data-data sanitasi yang memiliki tingkat akurasi yang diinginkan maka dilakukan perzoningan wilayah survey terhadap daerah-daerah dengan kondisi sanitasi yang perlu penanganan secara tepat dan cepat.
Survey yang dilakukan terkait dengan
pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), Survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey priority setting area, beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender Adapun Tahap Pengumpulan Data yang dilakukan adalah mengenai data karakteristik umum Kabupaten (kondisi administrasi, demografi, geografi, topografi, geohidrologi, sosial masyarakat, kesehatan, visi dan misi Kabupaten, Institusi dan organisasi pemda dan tinjauan tata ruang Kabupaten dan kebijakan RTRW), Karakteristik Profil Sanitasi Kabupaten (Kondisi umum sanitasi, pengelolaan limbah cair, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase, penyediaan air bersih, komponen sanitasi lainnya, pembiayaan pengelolaan sanitasi)
3. Perencanaan Dalam tahap ini akan dibahas perencanaan-perencanaan ke depan bagaimana rencanarencana peningkatan pengelolaan sanitasi (limbah cair, sampah, dan saluran drainase lingkungan) yang ada di Kabupaten Halmahera Utara yang diawali dengan semangat visi dan misi sanitasi Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan tahapan-tahapan Penyusunan Buku Putih Sanitasi oleh Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Halmahera Utara dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : 1.
Pengumpulan data sekunder
2.
Pemetaan awal kondisi sanitasi
3.
Survey/Studi (pengumpulan data primer
4.
Pemetaan kondisi sanitasi berdasarkan hasil studi (terutama studi EHRA
5.
Penetapan area bersisiko tinggi dan analisa penyebab utama masalah sanitasi
6.
Finalisasi Buku Putih Sanitasi
7.
Penyusunan SSK
7
BUKU PUTIH SANITASI HALMAHERA UTARA
[2013]
SCHEDULE PROGRAM KERJA KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2013
NO
KEGIATAN
1
2 PENGUMPULAN DATA SEKUNDER PEMETAAN AWAL KONDISI SANITASI SURVEY/PENGUMPULAN DATA PRIMER STUDY EHRA PENETAPAN AREA BERESIKO FINALISASI BUKU PUTIH SANITASI PENYUSUNAN SSK
1 2 2 4 5 6 7
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOP DES 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.5. DASAR HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Buku Putih Sanitasi menyediakan data primer sanitasi yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi di Kabupaten Halmahera Utara. Buku Putih Sanitasi ini merupakan acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat Kabupaten. Rencana pembangunan sanitasi Kabupaten dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Aturan atau perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunannya adalah : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene; 2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
8
14
BUKU PUTIH SANITASI HALMAHERA UTARA
[2013]
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47500; 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) ; 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah; 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9
BUKU PUTIH SANITASI HALMAHERA UTARA
[2013]
19.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Kabupaten Halmahera Utara 20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8
Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas daerah kabupaten halmahera utara. Perda Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Utara. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012 – 2032. 22.Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 – 2014.
10
