BAB 1 PENDAHUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Partai politik di Indonesia pertama kali lahir di zaman kolonial sebagai upaya manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua organisasi, apakah dia bertujuan sosial ataukah yang secara tegas menyatakan menganut azas politik agama/ sekuler. Di Indonesia sendiri misalnya jika kita lihat upaya pencerahan masyarakat terhadap hakikat politik menurut Islam. Yang merupakan bagian dari upaya integral dari perjuangan politik umat Islam ialah agar nilai-nilai Islam bisa menjadi rahmatan lil ’alamin. 1 Berbicara politik tentu memiliki landasan ideologi dan pergerakan politik serta cita-cita politik yang khas. Biasanya untuk mencapai cita-cita politiknya para pendukung sebuah partai politik menyusun sejumlah agenda politik beserta program aksinya dengan landasan nilai-nilai, cita-cita maupun ideologi yang dianut oleh sebuah partai. Cita-cita politik Partai Keadilan misalnya yaitu berupaya agar terciptanya sebuah kehidupan masyarakat yang sejahtera secara lahir dan bathin yang tentunya dilandasi dengan nilai-nilai ideologis. Pada hakikatnya cita-cita politik Partai Keadilan tersebut merupakan cita-cita universal yang telah menjadi dambaan umat manusia sepanjang masa. Sebab tidak seorang pun didunia ini yang menginginkan hidupnya tidak sejahtera. Untuk itu
1
Yusuf Al-Qaradhawi (Meluruskan Dikotomi Agama & Politik-Bantahan Tuntas terhadap Sekularisme dan Liberalisme), Darus Syuruq, Jakarta, 2008).
9
Partai Keadilan Sejahtera atau yang lebih lazim dikenal dengan nama PKS lahir dari buah reformasi untuk mewujudkan itu. Awalnya partai ini bernama Partai Keadilan karena tidak dapat melampaui batas minimal perolehan 2% suara pada pemilu 1999 sehingga partai ini berubah menjadi PKS. PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. dengan Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Partai yang semula di pimpin oleh Hidayat Nurwahid sebagai presiden Partai Keadilan diawal berdirinya. PKS adalah sebuah fenomena yang paling menarik dalam politik kontemporer Indonesia, ini tidak hanya karena perkembangan partai yang sangat pesat dalam hal keanggotaan dan perolehan suara pemilu, tetapi juga karena PKS (Partai Keadilan Sejahtera) menawarkan pendekatan baru dan berbeda dalam politik Islam yang hampir tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia. 2 Terkait aktivitas kadernya yang memiliki kontuinitas dalam menggelar pengajianpengajian dari rumah ke rumah dan dari masjid ke masjid. 3 Partai ini lebih dikenal dengan istilah partai dakwah karena bertujuan untuk gerakan dakwah dalam menegakkan kesejahteraan umat. Lantas, apakah partai dakwah itu? Pengertian partai dakwah itu sendiri menurut Warjio yaitu partai politik yang mengembangkan dakwahnya untuk aktif dan meraih
2
Opcit. hal 5
3
www.PKSejahtera.org (Diakses pada: Selasa, 22 Juni 2010)
10
dukungan dalam politik untuk kekuasaan (Warjio, 2010) 4, ditambahkan oleh H. Surianda Lubis, S.Ag mengatakan bahwa dakwah merupakan usaha sadar mentransformasikan masyarakat untuk terus-menerus kearah yang lebih baik lagi dengan menekankan tiga komitmen (komitmen moral, komitmen spiritual, komitmen kooperasional/ aktivitas). Sedangkan yang disebut partai dakwah itu sendiri ialah partai yang terus-menerus berkontribusi pasti melayani dan memimpin masyarakat. 5 Terkait hal ini rasanya sangat pantas apabila PKS dikategorikan sebagai partai dakwah dilihat berdasarkan AD/ ART yaitu Bab II (tujuan dan kegiatan) pasal 6 dan 7 serta Bab II (sasaran, kegiatan dan sarana) pasal 3. Dipertegas pula di salah satu situs resmi PKS yang menyatakan bahwa PKS adalah "Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 6 Jadi PKS adalah sebuah lembaga yang menjadikan partai sebagai sarana atau ’kendaraan’ menyampaikan dakwah dalam segala bentuk dan aspeknya, sehingga dapat dipahami pula bahwa ”dakwah” bagi PKS adalah ’panglima’ bagi perjuangan menyebarkan nilai dan prinsip kebenaran dan keadilan bagi seluruh umat di Indonesia khususnya. PKS sebagai partai dakwah memang sudah sejak awal berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyatnya dalam menegakkan nilai-nilai moral agama Islam atas nama umat dengan membawa misi dakwah untuk kemaslahatan umat yang nantinya kader-kader yang duduk di parlemen senantiasa memperjuangkan aspirasi umat.
4
Warjio, Partai Politik Dakwah di Indonesia, ideology, Strategi, dan Pencapaian PKS 1998-2009, Tesis S3, di Univ Sains Malaysia. 5 Wawancara bersama H. Surianda Lubis S.Ag (Anggota DPRD Fraksi PKS) Kota Medan periode 2009-2014. 6 Sumber: http://pks.or.id/2006
11
Latar belakang PKS sebenarnya berasal dari gerakan tarbiyah yang pertama kali muncul pada awal tahun 1980an, gerakan tarbiyah ini bukan hanya memberikan warna baru bagi pergerakan politik Islam Indonesia, tetapi dengan kekhasannya mentransformasikan diri sebagai salah satu kekuatan pendorong reformasi politik, sosial, maupun budaya di Indonesia. 7 Tentunya PKS sebagai partai yang berazaskan Islam yang dengan tegas menyatakan merupakan partai dakwah tentu punya ke khas an tersendiri di banding partai yang berazaskan Islam lainnya. Adapun yang mungkin menjadi ke khas an PKS dari pasrtai Islam lainnya ialah: 1. PKS titik tumpu kekuatannya ada pada kader, buka pada ketokohan. 2. PKS sebagai partai dakwah, apa yang dilakukan tidak terlepas dari konteks dakwah, 3. PKS membina kader-kadernya dengan melakukan pertemuan-pertemuan rutin yang secara khusus diselenggarakan. 4. Progran kerja PKS bersifat 5 tahun, karena bagi PKS dakwah itu melayani umat secara terus menerus, dan tidak terbatas pada momentum-momentum politik baik itu pemilu legislatif maupun pemilukada. 8 Disamping itu, ada yang menarik dari PKS jika membandingkan dengan partai yang berazaskan Islam lainnya. PKS merupakan partai menarik karena banyak alasan: •
Pertama, ia besar karena bertumpu pada kemampuan berorganisasi, bukan pada karisma seorang tokoh tertentu.
7
Yon Machmudi, “Partai Keadilan Sejahtera, Wajah Baru Islam Politik Indonesia” Bandung, Juli 2005. 8 Wawancara, Opcit
12
•
Kedua, ia didominasi anak-anak muda yang rata-rata berpendidikan tinggi dan bersemangat tinggi.
•
Ketiga, ia berasal dari sebuah gerakan sosial yang kental dengan nuansa agama sehingga disebut juga sebagai “gerakan dakwah”.
•
Keempat, ia mewarnai politik Indonesia dengan “politik program”. Yaitu yang menggemakan program bersih dan peduli. 9
Selain itu PKS merupakan fenomena yang paling menarik dalam kancah perpolitikan nasional. Dari uraian diatas PKS merupakan partai yang memiliki basis pemikiran dan pergerakan dakwah, inilah perspektif baru sebuah partai di Indonesia berbeda dengan partai kebanyakan. Adapun perbedaan tersebut meliputi: •
Pertama, tidak seperti partai lain, PKS mengambil sumber inspirasi ideologi dari luar yaitu dari pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan Hasan Al Banna dan Sayyid Qutb sebagai inspirasi pergerakan dan berkiblat kesana.
•
Kedua, PKS adalah satu-satunya partai kader yang murni dalam politik Indonesia saat ini. Kebanyakan mereka yang duduk di kursi legislatif baik di DPR maupun di DPRD adalah orang-orang yang merupakan anggota yang telah melalu proses seleksi internal yang demokratis.
•
Ketiga, PKS adalah satu-satunya partai yang memiliki jaringan pelayanan sosial yang luas.
•
Keempat, PKS menjadikan moralitas dalam kehidupan publik sebagai program utama politik. 10
9
Muhammad Qodari, Mencari wajah Baru PKS, http://fpkssda, diakses pada 23 september 2010. Pengantar Dr Greg Fealy, Research Fellow and Lecture in Indonesia Politics, The Australia National University, Canbera, dalam Buku Yon Machmudi, “Partai Keadilan Sejahtera, Wajah Baru Islam Politik Indonesia” Bandung, Juli 2005. 10
13
Partai ini dapat juga dikatakan sebagai salah satu partai dakwah yang di perhitungkan dalam pemilu, meskipun partai ini awalnya gagal melewati batas electoral threshold, namun partai ini dapat bangkit kembali dan menunjukkan jati diri partai tersebut layak disebut partai dakwah yang di perhitungkan. PKS pada pemilu 2004 lalu misalnya PKS meraih suara yang cukup signifikan untuk partai yang masih tergolong baru, walaupun hasil pemilu 1999 lalu, PKS yang dulu disebut Partai Keadilan atau PK memang tidak bisa mencapai angka electoral treshhold 2%, namun dalam konteks perimbangan politik nasional capaian ini cukup mengembirakan. Sebab, dari 160 parpol yang mendaftar di KPU, hanya 48 parpol yang lolos ikut pemilu, dan dari 48 parpol peserta pemilu itu hanya 21 partai yang memperoleh kursi di DPR RI, Partai Keadilan menduduki peringkat ke 7 dengan 7 kursi di DPR RI, 26 kursi di DPRD Provinsi, 153 kursi di DPRD Kabupaten/ Kota. 11 Selain itu, 6 partai di atas perolehan suara Partai Keadilan adalah partai masa lalu atau memiliki warisan sosio-historis yang besar. Partai-partai peringkat 1 hingga 3 (PDIP, Partai Golkar dan PPP) adalah partai tradisional orde baru, sementara partaipartai peringkat 4 hingga 6 masing-masing memiliki basis sosio historis yang besar: PKB berbasis pada NU (Nadlatul Ulama) yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, PAN berbasis pada Muhammadiyah, dan PBB berbasis pada Masyumi. Karena itu, diantara partai-partai baru Partai Keadilan merupakan fenomena politik yang sangat menonjol. Lebih menarik lagi dari semua partai politik yang ikut pada pemilu 1999 hanya PKS yang meraih peningkatan suara secara nasional pada pemilu 2004, sedangkan partai-partai lain baik yang berideologi nasionalis sekuler maupun Islam mengalami 11
Laporan Pertanggung Jawaban DPP PKS 2005
14
penurunan suara secara nasional, terlebih pada pemilu 2009 kemarin, PKS merupakan partai yang berazaskan islam terbesar di Indonesia berdasarkan hasil pemilu. Pencapaian PKS pada Pemilu 2004 lebih meyakinkan, bukan saja karena telah melampaui batas electoral treshold, namun momok yang menghantui PKS sepanjang tahun-tahun yang sulit itu bisa di lewati, bahkan PKS telah mampu melakukan lompatan politik besar dengan merebut 8.325.020 suara atau 7,34%. Peningkatan suara sebesar 600%, perolehan suara sebesar itu telah mengantar 45 kader PKS ke DPR RI, 157 kader ke DPRD Provinsi, dan 900 ke DPRD Kabupaten/ Kota, atau total 1.102 kader. Sekarang, PKS berada di peringkat keenam (VI) dalam perolehan suara nasional dan di peringkat ketujuh (VII) dalam perolehan kursi DPR RI. Sebagai partai dakwah tentu PKS memiliki peranan untuk mengembangkan misi dakwahnya di ke dua lembaga tersebut baik legislatif maupun eksekutif sebagai wujud cita-cita partai PKS dalam merepresentatif konstituennya maupun atas nama umat. Misal jika kita lihat dalam konteks legislatif di Kota Medan, PKS memiliki kader-kader nya yang duduk di kursi legislatif khususnya di fraksi PKS yang duduk di DPRD Kota Medan, mengingat di DPRD Kota Medan PKS mampu menempatkan 7 kadernya di kursi legislatif menjadi anggota dewan (memiliki perolehan kursi terbesar ke dua setelah Partai Demokrat, dan peringkat pertama partai islam yang mempunyai kursi di DPRD Kota Medan). Artinya dalam hal ini suara PKS di DPRD cukup banyak apalagi dibandingkan dengan partai Islam lainnya seperti PPP yang hanya meraih 3 kursi di parlemen bahkan misalnya partai Islam lainnya seperti PBB, PKNU, sama sekali tidak memiliki kursi di DPRD Kota Medan. Dahsyatnya dalam pencapaian ini, PKS bahkan mampu berada di peringkat 2 yang menempatkan 15
kadernya di DPRD Kota Medan setelah partai Demokrat dengan 16 kursi yang memang menjadi partai pemenang pemilu 2009 lalu (partai incumbent). 12 Jika dilihat dari sisi fungsi perwakilan politik, mengingat sebagai partai dakwah, tentu PKS juga mempunyai landasan yang akan diaplikasikan nantinya di DPRD Kota Medan dalam upaya perannya sebagai partai dakwah dalam menegakkan nilainilai moral syariah dengan membawa misi dakwah syariah. Adapun tiga peran atau fungsi utama perwakilan politik yaitu: Fungsi legislasi (pembuat undang-undang), fungsi kontrol (pengawasan), dan fungsi budgeting (membuat anggaran). Untuk itu rasanya perlu dilihat bahwa sejauh mana PKS sebagai partai dakwah dalam hal ini mewujudkan tiga fungsi tersebut di parlemen khususnya anggota dewan yang duduk DPRD Kota Medan fraksi PKS. Sehubungan dengan itu, yang perlu jadi perhatian juga untuk melihat sejauh mana peranan fraksi PKS yang duduk di parlemen dalam menegakkan nilai-nilai keislaman dalam kebijakannya di DPRD Kota Medan Pada Periode 2009-2010. Dengan latarbelakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti PERAN PARTAI DAKWAH DI PARLEMEN (Studi Kasus : Fraksi PKS di DPRD Kota Medan Periode 2009-2010)
1.2 Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan usaha untuk menyatakan secara tersirat tentang pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab lewat suatu penelitian. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti yang 12
Sumber: data KPU Kota Medan
16
didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Perumusan masalah diperlukan untuk menginterpretasikan data dan fakta yang diperlukan dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Partai dakwah merupakan partai yang terus-menerus berkontribusi pasti melayani dan memimpin masyarakat dengan menekankan tiga komitmen yaitu antara lain: komitmen moral, komitmen spiritual, komitmen kooperasional/ aktivitas. PKS yang mempunyai visi misi sebagai partai dakwah dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa, mempunyai peranan dalam menegakkan nilai-nilai syariah dan moral khusus nya. Jika dilihat dari sisi fungsi perwakilan politik, mengingat PKS sebagai partai dakwah, tentu PKS juga mempunyai landasan yang akan diaplikasikan nantinya di DPRD Kota Medan dalam upaya perannya sebagai partai dakwah dalam menegakkan nilai-nilai moral syariah dengan membawa misi dakwah syariah. Adapun tiga peran atau fungsi utama perwakilan politik yaitu: Fungsi legislasi (pembuat undang-undang), fungsi kontrol (pengawasan), dan fungsi budgeting (membuat anggaran). Untuk itu rasanya perlu dilihat bahwa sejauh mana PKS sebagai partai dakwah dalam hal ini mewujudkan tiga fungsi PKS tersebut Khususnya terkait dalam fungsi legislasi di parlemen yaitu di DPRD Kota Medan fraksi PKS. Maka yang menjadi masalah dan pertanyaan bagi peneliti adalah : Apa Saja Peran Partai Dakwah ( Fraksi PKS ) di DPRD Kota Medan Periode 2009-2010? 17
1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Menjelaskan Tentang Peran Partai Dakwah (Fraksi PKS) di DPRD Kota Medan. 2. Mengetahui Kebijakan Apa Saja yang Diterapkan Oleh Fraksi PKS Sebagai Partai Dakwah di DPRD Kota Medan periode 2009-2010 Terkait Dalam Fungsi Perwakilan Politik
1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah: • Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang Peran Partai Dakwah (Fraksi PKS) di DPRD Kota Medan. • Secara Akademis berfungsi menjadi bahan referensi tambahan bagi mahasiswa Departemen Ilmu Politik berkenaan dengan peran partai dakwah. • Sebagai literatur yang baru bagi pembaca yang tertarik dan konsen terhadap bidang dan permasalahan yang serupa.
1.5 Kerangka Teori Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, seorang penulis perlu menyusun kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari segi mana peneliti menyoroti masalah yang telah dipilih. 13 Menurut Masri Singarimbun teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi
13
Hadiri Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1955), hal. 40.
18
dan proporsi untuk menerapkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep. 14 Sedangkan menurut FN Karliger, teori adalah sebuah konsep atau konstruksi yang berhubungan dengan satu sama lain, suatu set dari proporsi yang mengandung suatu pandangan yang sistematis dan fenomena. 15
1.5.1 Peran Pengertian peran adalah perilaku seseorang atau kedudukan/ fungsi sosial tertentu yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu pada suatu instansi atau lembaga tertentu yang memiliki kewajiban tanggung jawab dan mempunyai hubungan dengan masyarakat.
1.5.2 Partai Politik Partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat. Hal ini di mulai dengan
meluasnya
gagasan
bahwa
rakyat
merupakan
faktor
yang
perlu
diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Artinya rakyat harus berpartisipasi dalam negara. Negara yang pertama kali memebentuk partai politik adalah Inggris dan Perancis. 16 Istilah partai politik didefenisikan oleh para ahli dalam berameka ragam. a. Carol J. Friedrich Partai politik ialah sekelompok manusia yang terorganisir secara mapan dengan tujuan untuk menjamin dan mempertahankan pemimpin-pemimpinnya, tetap mengendalikan pemerintahan dan lebih jauh lagi memberikan keuntungan14
Masri Singarimbun, & Sofian Effendi, Metode penelitian Surve, ( Jakarta:LP3ES,1989),hal. 37. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Reineka Cipta, 1997), hal.20. 16 Zakaria Taher, Dasar-Dasar Ilmu Politik - Materi Pokok Pembekalan Politik, (Medan, 2006), hal 29 15
19
keuntungan terhadap anggota partai politik baik keuntungan yang bersifat material maupun spiritual. 17 b. Huszar dan Stevenson Partai politik ialah sekelompok orang yang teroganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan, agar supaya dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan/ mendudukkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan, berusaha untuk memperoleh kekuasaan melalui dua cara, yaitu : ikut serta dalam pemilihan umum atau bekerja secara tidak sah (subversif) yaitu melalui revolusi coupt d’etat. 18 c. Miriam Budiardjo Partai politik ialah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusionil, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. 19
1.5.2.1 Tipologi Partai Politik Partai politik dikelompokan berdasarkan kriteria tertentu diantaranya : Asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Berdasarkan Asas dan Orientasi partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu partai politik pragmatis yaitu partai politik yang tidak terikat kaku dengan ideologi dan doktrin tertentu, partai politik doktriner yaitu partai politik yang memiliki program konkret yang merupakan penjabaran dari ideologi tertentu dan partai politik 17
Sukarna, Sistem politik, Alumni, (Bandung, 1979), hal 89 Sukarna, Ibid, hal 89 19 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, (Jakarta, 1982), hal 160-161 18
20
kepentingan yaitu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu. Berdasarkan Komposisi dan fungsi anggota partai politik digolongkan menjadi dua yaitu partai massa atau lindungan dan partai kader. Partai massa adalah partai politik yang mengandalkan massa sebanyak-banyaknya dan mengambangkan diri menjadi pelindung bagi sejumlah kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan. Sedangkan partai kader adalah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi dan disiplin anggota sebagai kekuatan utama. Berdasarkan basis sosial dan tujuan partai politik dibagi menjadi empat tipe yaitu: 1. Partai politik berdasarkan lapisan masyarakat yaitu bawah, menengah dan lapisan atas. 2. Partai politik berdasarkan kepentignan tertentu yaitu petani, buruh dan pengusaha. 3. Partai politik yang didasarkan pemeluk agama tertentu. 4. Partai politik yang didasarkan pada kelompok budaya tertentu. 20
1.5.2.2 Fungsi Partai Politik Fungsi Partai Politik Menurut Miriam Budiardjo • Sebagai Sarana Komunikasi Politik. Dalam hal ini partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikmian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
20
Opcit, hal 117
21
Proses yang berlangsung dalam komunikasi politik itu bisa dalam bentuk; a) Interest agregation (penggabungan, pengumpulan kepentingan) b) Interest articulation (perumusan kepentingan). 21 • Sebagai Sarana Sosialisasi Politik. Dalam ilmu politik yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. 22 Melalui proses sosialisasi politik itulah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat (pendidikan formal, non formal, dan informasi lainnya) dan bisa pula secara tidak disengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari dalam kehidupan keluarga, tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat. • Sebagai Sarana Rekruitmen Politik. Partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recritment). • Sebagai Sarana Pengatur Konflik. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik atau dapat pula untuk memperbesar konflik.
21 22
Pustaka utama, Opcit, hal 163-164 Ramlan Surbakti, Opcit, hal 117
22
1.5.2.3
Klasifikasi Partai Politik
Partai politik dapat di klasifikasikan melalui bebrapa cara : 1. Dilihat dari cara komposisi dan fungsi keanggotaan partai politik itu dibagi atas dua macam : a. Partai massa, dimana partai ini menutamakan kekuatan berdasarkan jumlah anggota. Semakin banyak jumlah anggota atau pendukungnya maka partai tersebut akan semakin kuat. b. Partai kader, dimana partai ini mementingkan kekuatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Partai kader ini kekuatannya tergantung pada tingkat militansi anggotanya maka partai ini akan semakin kuat. 2. Dilihat dari segi sifat dan orientasi partai politik dibagi atas dua macam : a. Partai Lindungan (petronage party), memiliki organisasi nasional yang kendor, disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. b. Partai ideologi atau partai azaz, biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat.
1.5.2.4
Sistem Kepartaian
Ramlan Surbakti membuat penggolongan sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai sebagai berikut : a.
Sistem partai tunggal Dalam negara yang bersifat totaliter, otoriter, dan dominan menerapkan bentuk
parati tunggal dimana partai tersebut tidak hanya memegang kendali atas militer dan 23
pemerintahan tetapi juga menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat. b.
Sistem dwi partai (dua partai) Dalam sistem ini terdapat pembagian tugas diantara kedua partai yang memang
dalam pemilihan umum menjadi partai yang memerintah sedangkan partai yang kalah dalam pemilihan umum berperan sebagai kekuatan oposisi yang loyal. c.
Sistem multi partai (banyak partai) Sistem banyak partai merupakan suatu sistem yang terdiri atas lebih dari dua
partai yang dominan. Sistem tersebut merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi. Setiap golongan dalam masyarakat cendrung memelihara keterikatan dengan asal usul budayanya dan memperjuangkan kepentingan melalui wadah politik tersendiri.
1.5.3 Partai Dakwah Partai Dakwah adalah terminologi yang baru dalam perpolitikan Indonesia, memadukan
partai
sebagai
elemen
politik
dan
dakwah
sebagai
upaya
mengejawantahkan nilai-nilai Islam. Dakwah Islam pada hakekatnya merupakan aktifitas terencana untuk men-transformasi individu dan masyarakat (sosial) dari kehidupan jahiliyah ke arah kehidupan yang mencerminkan semangat dan ajaran Islam. Proses transformasi individu yakni pembentukan pribadi-pribadi muslim sejati (syakhsiyyah islamiyah) dilakukan dalam kerangka transformasi sosial. Sebab terbentuknya pribadi muslim sejati bukanlah tujuan akhir. Oleh karena itu pribadipribadi ini mesti memperkaya kualitas dirinya untuk mengemban amanah dakwah 24
(syakhsiyyah da’iyyah) sehingga mampu berperan aktif dalam melakukan transformasi sosial. PKS menyadari bahwa dakwah yang dibutuhkan untuk memperbaiki umat adalah suatu gerakan dakwah yang menyeluruh (da’wah syamilah), dakwah yang mampu mempersiapkan segala kekuatan untuk menghadapi segala medan yang berat dan rumit: Wa a’iduu lahum mastatho’tum min quwwah (dan persiapkanlah oleh kalian segala kekuatan…..). Kekuatan utama dakwah adalah para kader dakwah itu sendiri. Dakwah harus mampu mencetak kader-kader yang handal dari berbagai latar belakang kemampuan dan kemahiran yang saling bertaut memberdayakan umat tentunya dengan bersih dan jujur sesuai dengan visi dan misi PKS itu sendiri. Dakwah membangun kekuatan SDM dalam suatu jaringan dan barisan, kesamaan fikrah, kesatuan gerak dan langkah, dan kejelasan visi dan misi yang diembannya melalui suatu orkestra kepemimpinan yang cerdas, tangguh dan amanah. 23 PKS secara tidak langsung telah melakukan ijtihad politik yang telah mengantarkan PKS sebagai gerakan dakwah dan politik Islam dengan mengacu kepada gerakan Ikhwanul Muslimin gerakan Islam terbesar di dunia yang tersebar di berbagai negara ini, oleh Ust. Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dalam bukunya Fiqhu As-Siyasi 'inda Al-Imam Hasan Al-Banna, disebut sebagai Fiqh Politik Hasan Al-Banna. Lebih jauh, Ust. Abu Faris menekankan perlunya ketaatan jama'ah Ikhwan terhadap Fiqh Politik ini. Sebagaimana Ikhwanul Muslimin PKS dalam melakukan perjuangan
dakwahnya
secara
moderat
dan
berada
pada jalur
perjuangan
konstitusional, Sebagai gerakan dakwah, PKS menjadikan politik sebagai bagian tak 23
Renstra dan Program Kerja PKS 2005-2010
25
terpisahkan dari Islam. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran amalnya di bidang politik, Hasan AlBanna sejak awal menggariskan jalur perjuangan konstitusional sebagai jalan yang ditempuh oleh Ikhwan. "Adapun perangkat umum PKS adalah memberikan penjelasan yang memuaskan dan menyebarkan dakwah dengan berbagai sarananya. Setelah itu adalah
perjuangan
konstitusional
hingga
suara
dakwah
ini
terdengar
di
berbagai forum resmi, yang lalu didukung dan ditegakkan oleh kekuatan eksekutif. Berdasarkan prinsip ini, maka calon dari Al-Ikhwan Al-Muslimun akan maju pada saat yang tepat untuk mewakili rakyat di gedung parlemen. Dengan begitu PKS sangat yakin akan memperoleh keberhasilan selama dalam semua kegiatan ini mengharap pahala Allah SWT." 24 Menurut
argumentasi
Hasan
Al-Banna,
jalur
perjuangan
konstitusional
merupakan cara yang paling kecil resikonya terhadap umat dan dakwah. Cara-cara di luar jalur itu hanya akan ditempuh manakala situasi-kondisi obyektif menuntut hal tersebut, seperti dalam perjuangan politik untuk membebaskan negeri-negeri muslim dari penjajahan. Jalur perjuangan konstitusional dan perubahan secara damai ini, secara panjang lebar telah diulas oleh Ust. Dr. Ibrahim Al-Bayumi dalam tema Manhaj At-Taghyir fii Marhalati At-Tanfidz: At-Tahawul As-Silmiy am Al-Inqilaab AtsTsauri. Di atas dasar pandangan inilah, PKS kemudian mengembangkan ijtihad tentang kebolehan mendirikan partai politik bagi gerakannya di Indonesia.
24
Drs. Mahfudz Siddiq Msi, dalam “Taujihat Musyarakah” dikutip dari Hasan Al-Banna, dalam Risalah Mu'tamar Al-Khamis
26
Pendapat paling mutakhir diajukan oleh Dr. Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa sistem kepartaian atau multi partai politik dalam daulah Islam tidak dilarang keberadaannya. Bahkan menurut beliau, boleh jadi multipartai sangat dibutuhkan pada zaman sekarang, untuk bisa mencegah otokrasi kekuasaan individu atau golongan tertentu. Maktabul-Irsyad Jama'ah Ikhwan sendiri pernah mengeluarkan sebuah manifes tentang Syura dan Multipartai di Masyarakat Muslim yang menguatkan pandangan Yusuf Qardhawi. 25
1.5.4 Teori Perwakilan dan Jenis-jenis Perwakilan 1.5.4.1 Pengertian Perwakilan Defenisi perwakilan menurut Alfred de Grazie yaitu hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang wewenang untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil. 26 Hanna Penichel Pitkin melakukan studi yang mendalam tentang perwakilan. Walau wakil bertindak secara bebas tapi harus bijaksana dan penuh pertimbangan serta tidak sekedar melayani, wakil bertindak sedemikian rupa sehingga diantara dia dan terwakil tidak terjadi konflik dan jika terjadi penjelasan harus mampu meredakannya. 27 Perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang atau sekelompok orang berwenang menyatakan sikap atau melakukan suatu suatu tindakan baik yang diperuntukkan bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain. Keterwakilan politik (political representativeness) diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat 25
Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, Opcit hal 5 Arbi Sanit, Perwakilan Politik Indonesia, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal 23 27 Arbi Sanit, Opcit, hal 23 26
27
oleh wakil-wakil mereka didalam lembaga-lembaga dan proses politik. Kadar keterwakilan
tersebut
ditentukan
oleh
sistem
perwakilan
politik
(political
representation) yang berlaku didalam masyarakat. Dalam sistem perwakilan politik seorang warga negara mewakilkan dirinya sebagai yang berdaulat kepada seorang wakil calon rakyat atau partai politik yang dipercayai melalui pemilihan umum. Suatu keputusan dalam demokrasi adalah bagaimana menyelenggarakan pemilihan. 28 Terwakil Ada tiga kemungkinan yang dapat dimanfaatkan wakil untuk memusatkan perhatian terhadap terwakil, yaitu; 1.
Memberikan perhatian kepada kelompok, seorang wakil akan memberikan
perhatian pada kelompok terutama kelompok pendukungnya yang menjadi konstituennya ketika pemilu berjalan (contoh nyata dalam hal ini adalah calon independen dan utusan golongan). 2.
Memberikan perhatian partai, memberikan pada partai yang mendukungnya
sehingga seorang menjadi wakil. Fokus perwakilan terhadap partai tentulah memudahkan pengorganisasian tugasnya, sebab melalui fokus iniwakil sekaligus berbuat untuk dua pihak yaitu sebagai organisasi politik yang berjasa mendukungnya menjadi wakil dan masyarakat yang bersimpati, menukungnya atauapun menjadi anggota partai yang bersangkutan.
28
Muladi, dkk. Dalam jurnal DEMOKRASI DAN HAM , pemilu 2004: semakin Terkonsolidasikah Demokrasi Kita, Vol. 4, (Surabaya: THC, 2004), hal.editor
28
Wakil Wakil adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang tentunya berhak dan cakap dalam menjalankan tugas sebagai amanat dari terwakil yang memberikan kepercayaan kepadanya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam arti yang luas. Cara jadi wakil, umumnya dilakukan atau diabsahkan melalui pemungutan suara, tapi juga dalam beberapa era dan daerah (negara) masih ada yang tidak harus melalui pemilihan umu tapi melalui pengangkatan dan turun-temurun seperti yang terjadi ketika orde abru ada yang diangkat seperti ABRI (militer dan polisi saat ini, dan juga utusan golonga dan daerah), dan untuk negara Inggris misalnya yang mengisi house of lord adalah orang-orang yang sifatnya turun temurun, ditunjuk dan diangkat. Oleh karena itu, dalam sebuah negara demokrasi diperlukan keterwakilan yang sifatnya demokratis pula, yaitu keterwakilan tanpa membedakan suku, agama, maupun ras. Secara konsepsional, keterwakilan politik berasala dari pemilihan umum, artinya pemilihan umum yang diadakan pemimpin yang akan menumbuhkan rasa keterwakilan politik dikalangan masyarakat maka dibentuk badan perwakilan rakyat yang berfungsi membuat undang-undang, menyusun pendapatan dan belanja negara, mengawasi pelaksanaan undang-undang, memilih, menyetujui atau mengusulkan seseorang atau lebih pejabat negara yang dikehendaki oleh konstitusi/ undang-undang. Partai politik juga turut ambil andil dalam proses keterwakilan dalam merekrut, mencalonkan, dan berkampanye untuk memilih pejabat pemerintah jika mereka menjadi oposisi, menggalang dukungan bagi kebijakan umum diantara berbagai kelompok kepentingan, menyediakan berbagai kelompok kepentingan, menyediakan struktur dan debat politik masyarakat. 29
Di Indonesia parlemen dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Istilah perwakilan seolah-olah menjadi fungsi utama parlemen Indonesia yakni mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam sebuah badan perwakilan. Akhir-akhir ini orang lebih mengenal DPR sebagai badannya para anggota legislatif yang dipilih dari calon legislatif dalam pemilihan umu legislatif. Sebagian besar parlemen disebut sebagai lembaga atau badan perwakilan karena anggotanya dipilih langsung oleh warganya. 1.5.4.2 Teori hubungan Perwakilan Teori hubungan perwakilan adalah duduknya seseorang dilembaga perwakilan parlemen (DPR-DPRD) mengakibatkan timbulnya, ”hubungan si wakil dengan terwakili”. Teori yang berhubungan dengan perwakilan: •
Teori Mandat
a) Teori mandat imperatif, yaitu siwakil bertindak di lembaga perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan konstituennya. Si wakil tidak bisa bertindak diluar instruksi tersebut, maka si wakil akan mendapat instruksi dari konstituennya baru dapat dilaksanakan (sifatnya kaku). b)
Teori Mandat Bebas, yaitu si wakil adalah orang-orang terpercaya dan terpilih,
serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya, sehingga si wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakili atas nama rakyat (tindakan wakil tidak tergantung indtruksi yang mewakili ia tidak bisa bebas mwakili individu lain). c)
Teori Mnadat Representatif, si wakil dianggap bergabung dengan suatu lembaga
perwakilan. Rakyat memilih dan memberikan mandat kepada lembaga perwakilan, sehingga si wakil sebagai individu tidak memiliki hubungan dengan pemilihnya 30
apalagi pertanggungjawaban. Lembaga perwakilan bertanggungjawab kepada rakyat. •
Teori Rieker
Dalam hal ini sosiolog Hans Rieker menolak jika perwakilan politik adalah struktur politik, ia adalah struktur sosial, karena orang memilih wakilnya karena proeionalisme. •
Teori Abracian
a) Trustee adalah wakil bebas bertindak tanpa konsultasi dengan yang diwakilinya. b) Delegate adalah wakil bertindak seolah sebagai utusan/ duta dari yang diwakilinya. c) Politico adalah bisa bertindak ”trustee” atau ”delegate”tergantung dari masalah yang dihadapi. d) Partisan adalah bertindak atas nama parpol, bukan yang diwakilinya.
1.5.4.3 Jenis- Jenis Perwakilan Bambang Cipto dalam bukunya DPR Dalam Era Pemerintahan ModernIndustrial, Perwakilan terbagi atas tiga jenis. 29 a. Perwakilan Geografis Yaitu secara umum badan perwakilan mengandung arti bahwa setiap anggotanya merupakan perwakilan dari seluruh bangsa. Sehingga masyarakat luas mengharapkan agar parlemen mewakili kepentingan mereka. Namun kenyataannya, setiap anggota dewan hanya bersedia mewakili kelompok yang benar-benar diwakilinya di parlemen dan mengesampingkan kepentingan kelompok lain. Misalnya anggota kongres Amerika tegas dalam hal menyatakan jenis perwakilan mereka, karena setiap anggota pada umumnya dari suatu distrik tertentu, maka ikatan emosional masing-masing 29
Bambang Cipto, Dewan Perwakilan Rakyat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, I995), hal 38
31
anggota dengan distrik dengan tempatnya terpilih. b. Perwakilan Partai Dalam hal ini partai politik merupakan jenis perwakilan yang paling pokok, di mana partai politik mengendalikan proses rekrutmen anggota serta kegiatan kegiatan legislatif di parlemen. Misalnya di Inggris, rekrutmen sebagai calon anggota parlemen dilakukan oleh partai-partai politik lokal, sehingga pada waktu terpilih sebagai anggota parlemen Inggris maka ia kana mewakili partai dan daerahnya. c. Perwakilan Kelompok Kepentingan Khusus Yaitu adanya kepentingan kelas menengah di Amerika yang lebih dikenal dengan beberapa senator yang mempunyai kepentingan khusus seperti minyak, gandum, maupun katun sehingga memunculkan istilah senator minyak, senator gandum, senator aktun, dan dan lain-lain. Namun secara umum kegiatan lobbying memungkinkan keterlibatan beranekaragam kepentingan dalam proses legislatif.
1.5.5 Parlemen Parlemen dalam istilah teknis biasanya disebut dengan istilah legislature yang artinya kurang lebih adalah badan pembuat undang-undang atau badan dalam mana para pembuat undang-undang (legislator) bekerja. 30 Akan tetapi dalam kenyataannya parlemen tidak selalu berarti sama dengan diatas. yaitu dalam fungsinya sebagai pembuat undang-undang. bahkan lazimnya badan-badan politik diluar parlemen lebih berperan dalam pembuatan undang-undang dalam era modern misalnya, pemerintah justru lebih sering terlibat dalam proses pembuatan undang-undang daripada parlemen. Sebagaimana dikatan dalam oleh K.C Wheare bahwa badan-badan politik 30
Bambang Cipto, DPR Dalam Era Pemerintahan Modern, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 5
32
lebih sering menghabiskan waktunya untuk hal-hal selain pembuatan undang-undang. Adapun fungsi pokok parlemen yang demikian tidak harus diartikan sebagai badan pembuat undang-undang (law making body). 31 1. Fungsi Komunikasi Pada awal masa pembentukannya, parlemen berfungsi sebagai media penghubung antara istana dan rakyat. Fungsi integratif ini sangat berperan untuk menjaga kesatuan negara di tengah masyarakat feodal yang belum berkembang. Dewasa ini fungsi tersebut masih dijalankan oleh parlemen modern, parlemen menghubungi para pemilih, menyalurkan keleuhan dan kehendak pemilih serta menyuarakan kepentingan mereka dalam sidang-sidang di parlemen maupun dalam bentuk pernyataan-pernyataan politik yang didengar pemerintah serta di catat oleh media massa. 2. Fungsi Rekruitmen Parlemen di sebagian negara merupakan media rekruitmen pemimpin nasional sementara di sebagian negara lainnya bahkan tidak. tidak semua anggota kabinet suatu pemerintahan berasal dari anggota parlemen. Namun di negara-negara tertentu menjadikan karir di parlemen sebagai syarat mutlak untuk menduduki posisi lebih tinggi di badan eksekutif. 3. Fungsi Pembuatan Undang-undang Fungsi pembuatan undang-undang seringkali dimengerti sebagai satu-satunya fungsi parlemen. padahal fungsi ini hanyalah salah satu dari ketiga fungsi pokok yang telah dikemukakan diatas. pelaksanaan fungsi pembuatan undang-undang bervariasi dari suatu negara kenegara lainnya. 31
Bambang Cipto, Opcit, hal 10
33
1.5.6 Fraksi Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD dari partai politik peserta pemilu. setiap Anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi. Fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, tetapi merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang telah diresmikan. Dalam pengertian lain fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum, fraksi bersifat mandiri, dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas, wewenang dan hak DPRD. Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu fraksi, sedangkan Pimpinan Fraksi ditetapkan oleh fraksinya masing-masing. 32 Tugas fraksi yaitu mengkoordinasikan kegiatan anggotannya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPRD serta meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan dan efisiensi kerja anggotannya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD.
1.5.7 Metodologi Penelitian 1.5.7.1 Jenis Penelitian Penelitian yang akan dilakukan ini menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat mendeskripsikan tentang masalah yang akan diangkat kemudian diterjemahkan berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian.
32
http://tanahbumbukab.go.id
34
1.5.7.2 Teknik Pengumpulan Data Adapun untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1.
Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara menghimpun data
kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku-buku, situs internet, makalahmakalah, jurnal, artikel, laporan dokumen-dokumen serta sarana informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini. 2.
Penelitian Lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan dengan
dialog langsung dengan tujuan ke lokasi baik mendatangi kantor DPRD Kota Medan, Meminta keterangan langsung ke kantor DPRD Kota Medan di Fraksi PKS yang beralamat Jalan Kapten Maulana Lubis No 1 Telp. Fax (061) 4528648, maupun wawancara ataupun dialog langsung terhadap kader PKS yang ada di DPRD Kota Medan terkait dengan judul skripsi peneliti.
1.5.7.3 Teknik Analisi Data Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana teknik ini mendeskripsikan data-data yang ada kemudian dilakukan analisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.
1.5.8 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan bukan hanya menggambarkan susunan dari penulisan tetapi juga menjabarkan rencana penulisan atau bentuk fisik penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci serta untuk mempermudah pemahaman isi dari skripsi 35
ini, maka skripsi ini dibagi dalam 4 bab dimana setiap bab akan dibagi kedalam beberapa sub-bab.
36
