BAB III METODE PENELITIAN A.
Jenis dan Bentuk Penelitian. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum
empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum inconcreto dalam masyarakat, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapa tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Dilihat dari segi bentuknya penelitian ini tergolong ke dalam bentuk diagnostik dan bentuk penelitian preskriptif. Bentuk penelitian diagnostik dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Selanjutnya, bentuk penelitian preskriptif dilakukan untuk mendapatkan saran-saran yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.1
B.
Konsep Hukum Menurut Soetandyo Wignyoseobroto, sebagaimana dikuitp Setiono, terdapat lima konsep
hukum, yaitu:2 1) 2) 3) 4) 5)
Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang berisfat kodrati dan berlaku universal Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional; Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto dan tersistematisasi sebagai judge made law; Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang empiris; Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah Hukum adalah asas kebenaran
dan keadilan yang berisfat kodrati dan berlaku universal, hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional dan hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.
C.
Pendekatan Penelitian. 1 2
Ibid, hlm 5 Ibid, hlm. 20
Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis-empiris, pendekatan perbandingan serta pendekatan historis. Pendekatan yuridis-empiris dilakukan guna melihat peraturan perundangundangan serta melihat perundang-undangan saat bekerja. Pendekatan perbandingan dilakukan untuk membandingkan salahsatu lembaga hukum (legal institutions) dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Pendekatan historis dilakukan untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.3
D.
Lokasi Penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Riau, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau Riau-Sumbar dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lokasi penelitian dilakukan di PPATK dikarenakan PPATK yang mengeluarkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Riau, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau Riau-Sumbar dan Komisi Pemberantasan Korupsi karena secara hukum institusi tersebut yang diberikan wewenang dalam rangka perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang.
E.
Teknik Pengambilan Data Populasi penelitian merupakan sejumlah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai
ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi menurut Ronny Hanitijo Soemitro dapat berujud sejumlah manusia atau sesuatu. Sedangkan, sampel penelitian adalah sebagian dari “anggota” populasi penelitian yang terhadapnya pengumpulan data dilakukan. Hasil pengumpulan data dari sampel tersebut kemudian diberlaku-umumkan (digeneralisasikan) kepada seluruh
anggota
populasi. Menurut Lexy J Moleong,4 sampel diartikan sebagai usaha untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber data dan bangunannya. Sehingga tujuannya 3
Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Edisi Revisi, Malang, 2010, hlm. 302-319 4 Lexy J Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1998, hlm. 165
bukanlah memusatkan diri pada perbedaan-perbedaan yang nantinya digeneralisasikan. Tetapi untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam konteks yang unik dari informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Informan (narasumber) penelitian adalah seorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti. Artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi terkait tempat penelitian.
F.
Jenis dan Sumber Data Penelitian ini membutuhkan dua jenis data, dari sumber yang berbeda, yaitu sebagai
berikut: 1)
Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang berwujud
pandangan, pemikiran, aspirasi, tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum dan kata-kata.5 Data-data primer ini diperoleh melalui para informan dan situasi hukum/sosial tertentu yang dipilih secara purposive dengan menentukan informan dan siatuasi hukum terlebih dahulu.6 Jenis data ini memberikan keterangan atau informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian. Data jenis ini diperoleh secara langsung di lapangan berupa kata-kata atau tindakan yang diperoleh melalui wawancara7 mendalam (indeepth interview) untuk itu dibangun hubungan melalui proses wawancara yang tidak terstruktur dengan memberikan pertanyaan yang menunjukkan keprihatinan, penjagaan, kerjsama yang pada akhirnya informan berpartisipasi untuk memberikan informasi.
2)
Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang meliputi tiga
bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier: 5
Ibid, hlm. 165 Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasinya, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990, hlm. 20 7 Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimic responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Lihat W. Gulo, Metode Penelitian, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2002, hlm. 116. Sedangkan menurut Moloeng, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya-jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Lexy J Moloeng, hlm. 135 6
a)
Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: i.
Undang-Undang dasar 1945
ii.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
iii.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
iv.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
v.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
vi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
vii.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana
viii.
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain.
b)
Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi literatur, jurnal, buku, makalah, internet, laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang. c)
Bahan hukum tersier
Bahan hukumtersier atau bahan hukum penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini mencakup antara lain, Kamus dan Eksiklopedia.
G.
Pemilihan Informan Teknik pemilihan responden dan informan merupakan cara menentukan sampel yang
dalam penelitian kualitatif disebut informan, dimana sampel diambil secara purposive yang tidak harus mewakili seluruh populasi, akan tetapi sampel yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek penelitian.8 Informan penelitian ini adalah: 1.
AKBP Wagiman selaku Penyidik di Unit Money Laundering Bareskrim Mabes Polri.
2.
Yudi Krismen, S.H., M.H., selaku mantan penyidik di unit money laundering Polda Riau.
3.
Kombes Pol. (Purn) M. Rainur selaku mantan penyidik tindak pidana khusus Bareskrim Mabes Polri.
4.
Boby Makaginto, S.H., selaku staff bagian hubungan masyarakat di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
5.
Dr. Yudi Kristiana, Yudi Kristiana, S.H., M.H., selaku Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
6.
Supriyanto, S.H., M.H., Koordinator Intelijen di Kejaksaan Tinggi di Sulselbar.
7.
Dr. Zulkifli, S.H., M.H., Jaksa Fungsional di Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau.
8.
Kombes Pol. Drs. Ali Pranata selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.
9.
Maruli Siregar selaku Sekretaris Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.
10.
AKBP Hadrun, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
11.
Andika selaku Staff Penindakan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau Riau-Sumbar.
12.
Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
13.
Hj. Yulida Ariyanti, S.H., Ph.D selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 8
Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 173
H.
Teknik Pengumpulan Data. Untuk mempermudah dalam memperoleh data yang diperlukan, maka penulis
menggunakan teknik studi kepustakaan, observasi (pengamatan) dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan peneliti dengan cara menelusuri literatur yang terkait dengan tema yang akan diteliti. Peneliti menggali teori-teori yang berkembang, khususnya dalam bidang hukum dan sosial. Adapun buku-buku dalam penelitian ini penulis bagi kedalam dua jenis: 1. 2.
Referensi yang memberikan informasi langsung. Jenis referensi yang memberikan informasi langsung terdapat dalam Kamus dan Ensiklopedia. Referensi yang memberikan petunjuk. Selain dari buku referensi yang memberikan informasi langsung, peneliti juga melakukan
penggalian terhadap sumber data sekunder yakni berupa buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang memberikan petunjuk terhadap penelitian yang akan dilakukan. Setelah menelaah secara mendalam terhadap sumber bacaan, peneliti melakukan proses pengkodeaan terhadap sumber bacaan. Hasil pengkodean dan pembacaan ini kemudian peneliti sinergikan dengan melakukan observasi lapangan. Hasil dari pengamatan kemudian peneliti kembangkan dengan melakukan wawancara terhadap subjek yang akan diteliti. Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang berkompeten terhadap permasalahan yang diteliti.
I.
Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan interactive
model. Proses analisis data kualitatif ini mencakup penggalian makna yang ada di dalam data tertulis maupun gambar. Proses ini meliputi persiapan analisis data, analisis pemilihan data, penggalian makna yang mendalam terhadap data, menyajikan data, dan membuat interpretasi yang lebih luas tentang makna data.9
J.
Batasan Operasional Variable Penelitian.
9
Muhammad Taufiq, Disertasi: Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, hlm. 191
Batasan operasional adalah defenisi identifikasi atas konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang erat hubungannya dengan judul penelitian dan variable yang telah ditentukan.10 Adapun batasan operasional dalam penelitian ini ialah: Model adalah pola (contoh, acuan, ragam, dsb) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.11 Menurut fungsinya, model dibagi menjadi 3 yaitu:12 1. 2. 3.
Model deskriptif hanya menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan. Model preditiktif, model ini merupakan apa yang terjadi, bila sesuatu terjadi. Model normatif yaitu model yang menyediakan jawaban terbaik terhadap suatu persoalan, model ini memberi rekomendasi tindakan-tindakan yang perlu diambil. Sehubungan dengan model tersebut, model yang dimaksudkan disini adalah model
normatif yaitu model yang menyediakan jawaban terbaik terhadap suatu persoalan, model ini memberi rekomendasi tindakan-tindakan yang perlu diambil. Rekomendasi yang diberikan dalam model ini adalah, dalam rangka merampas asset transaksi keuangan yang mencurigakan diperlukan badan baru untuk merampas asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang yang semula penyidikan berada di Kepolisian, KPK, BNN, Kejaksaan serta Penyidik PPNS dari Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai serta asset yang dirampas tersebut tetap berada dibawah kementerian keuangan selama pemilik asset belum diputus oleh pengadilan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap. Perampasan adalah pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.13 Asset adalah setiap jenis asset apakah yang berwujud atau tidak berwujud, yang bergerak atau tidak bergerak, dan dokumen-dokumen hukum atau instrumen-instrumen yang membuktikan hak atas, atau kepentingan pada asset itu.14 Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.15 10
Adi Sulistiyono Ketua Program Doktor Ilmu HukumUniversitas Sebelas Maret, Buku Pedoman Usulan Penelitian Dan Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu HukumProgram Pascasarjana Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2013, hlm. 10 11 Departamen Pendidikan, 2013, Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Penerbit Gramedia, Jakarta, hlm. 923 12 Op.Cit, Muhammad Taufiq, Disertasi…, hlm. 138 13 Pasal 2 huruf g UNCAC 2013 14 Pasal 2 huruf d 15 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau legiatan lain yang berhubungan dengan uang.16 Transaksi keuangan mencurigakan adalah adalah:
a. transaksi keuangan yang
menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; b. transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.17 Hasil kejahatan adalah setiap kekayaan yang berasal dari, atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, dengan melakukan suatu kejahatan.18 Kejahatan adalah sebelum perbuatan diatur dalam Undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana (strafwaardig).19 Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.20
16
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 17 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 18 Pasal 2 Huruf e UNCAC 19 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia&Perkembangannya, Sofmedia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012, hlm. 133 20 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
